Senin, 27 Februari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya telah menjadi role model bagi banyak kota/kabupaten di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Ada banyak inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan sampah yang itu selaras dengan tujuan pemerintah pusat guna mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020 mendatang.

Ke depan, selain terus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo, Pemkot Surabaya juga concern untuk mencegah timbunan sampah menuju ke pantai/laut.

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita mengatakan, Pemkot selama ini telah melakukan banyak hal untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dikatakan Aditya, pada 2016 lalu, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai kurang lebih 1500 ton sampah. Sebagian besar merupakan sampah organik dengan prosentase 60 persen. Sisanya sampah anorganik.

“Untuk mengurangi sampah ke TPA Benowo, kami punya program pengelolaan sampah mandiri. Sampah dipilah dan dikelola dari sumbernya (rumah tangga) oleh masyarakat. Sebab, kalau sampah tidak dikurangi dan tidak dikelola dengan baik, TPA nya bisa tidak muat,” jelas Aditya di acara media gathering di ruang ATCS, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Senin (27/2).

Selain pemilahan sampah mandiri dari rumah-rumah warga, Pemkot Surabaya juga memiliki 26 rumah kompos. Pemkot juga memiliki pusat daur ulang sampah di Jambangan dan juga di Sutorejo. Serta, di setiap kelurahan ada fasilitas lingkungan yang berperan untuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pengelolaan sampah dar rumah. “Selain itu, sampah-sampah yang diangkut ke TPA, diangkut pakai mobil compactor, tidak lagi memakai bak terbuka. Meskipun belum semua. Tapi kami usahakan semua (bak) tertutup,” sambung Aditya.

Khusus untuk mengurangi sampah yang menuju ke laut, Aditya menyebut hal itu selaras dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga destinasi wisata laut agar tidak terkena gangguan sampah. Untuk mencegah sampah mengalir ke laut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya. “Kami ada lomba kebersihan antar kampung di bantaran sungai. Kami juga memasang trap (perangkap) sampah di sungai supaya sampah tidak ke laut. Termasuk juga bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga untuk mengambil sampah yang ada di saringan nya rumah pompa,” sambung dia.

Dosen Biologi Fakultas MIPA Unesa, Winarsih mengatakan, dalam pengelolaan sampah, yang paling penting adalah menggerakkan masyarakat. Dia menilai Pemkot Surabaya telah mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui lomba kebersihan seperti Surabay Green and Clean dan Merdeka dari Sampah. “Penting untuk mengdepankan asas kebersamaan dalam pengelolaan sampah. Sebab, Pemkot tentu tidak bisa ngopeni sendiri. Semakin banyak warga yang sudah mengolah sampah dari sumbernya, tentunya akan semakin bagus,” ujar Winarsih.

Selasa (28/2) besok, Surabaya akan menjadi pusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di kawasan Pantai Kenjeran. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla direncanakan hadir. Terpilihnya Surabaya sebagai lokasi peringatan HPSN 2017 dikarenakan besarnya komitmen Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah. Paramaternya bisa diukur dari berbagai inovasi yang dilakukan, serta prestasi Surabaya yang telah beberapa kali meriah penghargaan Adipura. “Ke depan, yang perlu lebih dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengurangi penggunaan sampah non organik seperti kemasan minuman dan makanan,” pungkas Aditya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang kasus pemalsuan hollogram pita cukai yang menjerat Sanusi, Warga Embong Malang Kebangsren Surabaya sebagai pesakitan memasuki babak baru.

Oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pria kelahiran 43 tahun silam ini dinyatakan bersalah dan dituntut 3 tahun penjara.

Selain hukuman badan, Sanusi juga dihukum membayar denda 10 kali lipat dari nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 71. 427.089.650 (tujuh puluh satu milliar  empat ratus dua puluh juta  delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

"Jika tidak dibayar, maka sesuai ketentuan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,"kata Jaksa Bambang Djunaedi saat membacakan surat tuntutannya diruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (27/2/2017).

Terdakwa pria berkumis itu dianggap telah terbukti bersalah melanggar  pasal 55 huruf a UU RI. No 39 tahun 2007 tentang cukai Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Sanusi yang tanpa didampingi penasehat hukum selama persidangannya mengaku akan mengajukan pembelaan. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti, Sanusi meminta waktu satu minggu untuk menyusun pembelaannya. "Sidang ditunda satu minggu,"kata Hakim Unggul sambil menutup persidangan.

Perlu diketahui, Perkara ini diungkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Jatim. Saat itu petugas mendapatkan informasi jika dirumah terdakwa Sanusi ada kegiatan melakukan pemalsuan hollogram pita cukai.

Setelah melakukan penggrebakan dan pengecekan. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2015 dan TA 2016  Nomor : 23A/PNP-HLG/BA.IPC/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Slamet Azagaf selaku penguji anggota tim task force adalah bukan produk Konsorsium Perum atau palsu. Sehingga total potensi kerugian Negara sebesar Rp.7.142.708.965,-(tujuh millar seratus empat dua juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh luma rupiah).

Setelah diselidiki, terdakwa mendapat order percetakan dari Aziz (DPO). Dan setiap mencetak hollogram pita tersebut, terdakwa Sanusi mendapat keuntungan sebesar Rp 300 ribu, untuk setiap satu rimnya. (Komang)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Geliat ekonomi dan bisnis di kawasan Rungkut Surabaya cepat atau lambat akan mati suri, akibat beroperasinya Transmart. Pasalnya, seluruh produk yang dijual rata-rata konsumsi produk rumah tangga, dimana produk ini juga banyak dijual disekitar kawasan Rungkut.

Bahkan ada produsen biskuit dan alat-alat kitchen dan dinner set yang sudah ada jauh sebelum Transmar buka ini diyakini juga akan bangkrut. Belum lagi soal dampak lalu lintas disekitar kawasan Rungkut.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Erwin Tjahyuadi, mengatakan, di sekitar Rungkut ada produsen biskuit, Kedaung, Sampoerna, dan bisnis ritel lainnya hal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap market ketiga produsen tersebut akibat adanya Transmart.

“Dampak ekonominya jelas merugikan bisnis dan usaha yang sudah ada di kawasan Rungkut. Belum lagi dari sisi kemacetan jalan, dengan beroperasinya Transmart makan kemacetan disekitar Rungkut bertambah.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (27/02/17).

Ia menjelaskan, dengan kemacetan jalan di Rungkut akibat beroperasinya Pusat Swalayan Tranmart hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, tambah Erwin, ijin Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdal) Transmart harus segera dikaji ulang agar kondisi kemacetan di Rungkut Surabaya tidak semakin parah.

Beroperasinya Transmart di Surabaya, tambah Erwin, dampaknya tentunya bukan hanya kalangan pengusaha yang ada disekitarnya sehingga pengiriman barang jadi tersendat karena kemacetan jalan di Rungkut. Dirinya meminta harus ada rekayasa lalu lintas agar jalan disekitar Transmart tidak macet dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus turun langsung untuk merekaya ulang kembali lalu lintas tersebut.

“Ini bukan main-main ya, selama tiga hari ini jalan disekitar Transmart sudah macet terus mungkin karena banyak pengunjung sehingga area parkir sudah tidak tercukupi akibatnya mobil yang masuk harus antre terlebih dahulu di jalan. Dishub Surabaya harus segera turun langsung.”tegasnya.

Erwin juga mengatakan, jika operasional suatu usaha berdampak negatif terhadap usaha-usaha disekitarnya memang perlu ada kajian ulang untuk ditinjau kembali, baik soal dampak usaha, lalu lintas, dan psikologis pasar yang berada dekat dengan peritel raksasa seperti, Transmart. “Ya sebaiknya dikaji ulang lah keberadaan Transmart di Surabaya.”ungkapnya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Magetan) Bertempat di wilayah Kab Magetan dilaksanakan kegiatan Operasi Gaktib Polisi Militer dengan sandi “WASPADA WIRA CLURIT 2017” dalam rangka program Triwulan l Subdenpom V/1-5 Magetan yang diikuti 16 Orang, dipimpin langsung oleh komandan Subdenpom V/1-5 Magetan, Lettu Cpm Shofwan. Dalam kegiatan ini, personil yang terlibat diantaranya, Subdenpom V/1-5 terdiri dari 5 Orang, Propam Polres Magetan sejumlah 3 Orang yang dipimpin oleh Aiptu Joko S, Provost Kodim 0804/Magetan sejumlah 2 Orang dipimpin Serda Kateno,  Unit Intel Kodim 0804/Magetan sejumlah 3 Orang, serta Deninteldam V/Brw sejumlah 1 Orang dan Dishub Magetan 2 personil yang dipimpin oleh Suwito. Kegiatan Operasi penegakan ketertiban Gabungan dengan sandi Waspada Wira Clurit Th. 2017 dengan sasaran surat-surat kelengkapan diri dan kendaraan anggota TNI/Polri yang dilaksanakan di  Jl. Raya Sukomoro Magetan,  pada hari Senin, 27 Februari 2017 tuan rumah Subdenpom V/1-5 Magetan.

Kegiatan dengan sandi “WASPADA WIRA CLURIT 2017” dimulai pukul 21.30 diawali dengan apel pengecekan di Subdenpom V/1-5 Magetan diambil oleh Lettu Cpm Shofwan, Dansubdenpom V/1-5 Magetan. Dilanjutkan pelaksanaan operasi penegakan ketertiban dimulai, dengan menggunakan 3 unit kendaraan roda empat  berangkat menuju ke sasaran. Adapun sasaran dalam kegiatan tersebut yakni, tempat hiburan malam, pasar penampungan pasar sayur magetan, petugas menyisir tempat karaoke di Milang Asri Panekan, Kecamatan Plaosan, juga tempat karaoke di Kecamatan Kota Magetan. Petugas memeriksa satu persatu pengunjung karaoke, mulai dari identitas diri serta memeriksa barang bawaan. Komandan Sub Denpom V/1-5  Magetan Lettu CPM Shofwan, mengatakan, razia tempat hiburan malam ini, merupakan bagian dari operasi gabungan penertiban dengan sandi waspada wira clurit. Sasarannya mencari anggota TNI, yang indisipliner yang mendatangi tempat hiburan malam, atau terlibat narkoba.

Namun dalam razia di lima tempat hiburan malam, petugas gabungan tidak menemukan anggota TNI atau anggota Polri, yang berada di tempat hiburan malam. Petugas juga tidak menemukan narkoba, maupun senjata tajam yang dibawa pengunjung. Lettu CPM Shofwan menambahkan, selain melakukan pengawan dan pembinaan terhadap anggota TNI, operasi Waspada Wira Celurit ini, juga membantu kepolisian dalam menertibkan lalu lintas di jalan raya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Laksamana Pertama Edi Sucipto, S. E., M.M. menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Lantamal XI yang dilaksanakan di dermaga Madura Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (27/2).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S. H., M. A.P. memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal XI ini dari Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han) kepada penggantinya Kolonel Mar Bambang Sutrisno S.H., M.Tr. (Han).

Bambang –sapaan akrab mantan Wakil Komandan Lantamal V ini- merupakan alumni Akademi Angkatan Laut angkatan- 33 tahun 1988. Berbagai macam penugasan telah ia jalani mulai dari Danton 3 Kompi C Yonif-2, Wadanki-J Yonif-6, Danki-J Yonif-6, Pasiops Yonif-4, Wadanyon Yonif-4, Pabandya Progar Sops Kormar, Danyonif-9 Brigif-3, Dansepa Dasmil Kodikal, Kas Brigif Mar-2 Pasmar-2, Asrena Pasmar-1, Kadisminpers Kormar, Danbrigif Mar-2 Pasmar-2, Sahli Panglima Koarmabar, Wadan Lantamal V, Komandan Resimen AAL, Wadan Pasmar 1. Sebelum dilantik sebagai Danlantamal XI, Kolonel Marinir Bambang Sutrisno dipercaya sebagai Sahli Pang F Binkuatmar Koarmabar.

Pangarmatim dalam amanatnya menyampaikan bahwa serahterima jabatan merupakan salah satu pembinaan personel yang memberikan peluang dan kesempatan kepada para perwira untuk mengembangkan karier  dan mengaktualisasi konseptualnya  guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat menciptakan pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran guna terus meningkatkan kualitas kinerja baik bagi organisasi maupun pejabat yang bersangkutan.

Lantamal merupakan Komando pelaksana dukungan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tugas Komando Armada RI Kawasan Timur. Kegiatan operasi laut tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi oleh aspek dukungan yang baik dan memadai.

Lantamal XI Merauke merupakan pangkalan yang sangat strategis, hal ini dapat dilihat bahwa wilayah kerja Lantamal XI Merauke adalah wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga seperti PNG dan Australia. Sebagaimana kita ketahui, masih terdapat potensi kerawanan terkait masalah perbatasankeduan negara tersebut. Tentunya, menuntut terselenggaranya pengawasan dan pengamanan yang lebih baik oleh Lantamal XI Merauke, guna tetap tegaknya NKRI di wilayah tersebut.

Hadir dalam upacara serah terima tersebut, Kasarmatim, Danguspurlatim, Danguskamlatim, para Danlantamal Koarmatim, Kadispsial, Danpuspenerbal, para Asisten Pangarmatim, para Dansat, Kadis dan Kasatker jajaran Koarmatim serta tamu undangan lainnya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Blitar) untuk antisipasi segala bentuk kemungkinan pada pemakai kendaraan bermotor, demi ketertiban dan kenyamanan pengguna kendaraan maka Kodim 0808/Blitar hari ini senin (27/02/17) mengadakan pemeriksaan kendaraan secara detail atau rinci, sehingga jika terjadi masalah kelengkapan surat-surat atau yang lainnya dapat di minimalisir.

Pengecekan kali ini dibawah pengawasan langsung Pasi Intel Kodim 0808/Blitar Lettu Arm Wikodo, yang menerangkan bahwa nanti jika terdapat kendaraan yang tidak sesuai standart maka akan diadakan tindakan khusus ataupun ditahan sementara sampai dengan kelengkapan tersebut dapat dilengkapi, jelasnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Arh. Surya Dani SH, bahwa tak ada alasan anggota TNI tidak melengkapi kendaraannya dengan surat-surat hal ini ditegaskan bahwa Komandan tidak menginginkan ada anggotanya yang terlibat dalam sindikat curanmor, penadah atau yang lainnya, kalau sempat menemukan ada anggota yang terlibat didalamnya maka tak segan-segan Dandim akan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku, tak ada yang ditutup-tutupi atau bahkan melindunginya, tegas Dandim.

Tujuan khusus selain untuk mengetahui kelengkapan surat-surat, Dandim menginginkan untuk memperkecil resiko kecelakaan di jalan, salah satunya yaitu dengan mengadakan pengecekan kendaraan mulai dari, lampu, rem, sen liting, bel dan seba,gainya secara routin,  sehingga dengan harapan jika kendaraan tersebut layak pakai, sehingga sedikit banyak terhindar dari kecelakaan disamping itu faktor hati-hati dijalan merupakan faktor utama,  dilihat angka kecelakaan akhir-akhir ini, menempati posisi atas, ingat keluargamu selalu menantikan kehadiranmu dalam keadaan selamat, ungkap Dandim. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Berawal dengan pengembangan Apartemen Papilio pada Tahun 2012 yang berada di Jalan Ahmad Yani dengan total 746 unit kamar serta memiliki 2 macam Kondutel sebanyak 226 unit kemudian menjadi Apartemen sekitar 494 unit.

" Kita mencoba di Apartemen Papilio selama dua tahun shoultout,sekarang tinggal 4 unit dari 494." kata R.Sigit Pramana General Manager Tamansari Emerald saat menggelar Konferensi dengan Awak Media pada Minggu (26/02/2017) Surabaya.

Menurut Sigit Pramana,setelah pengembangan atau pemasaran Papilio cukup bagus,kini pengembangan usahanya akan menambah Apartemen lagi yang berada di lokasi Citraland yang merupahkan kawasan premium di daerah Surabaya Barat.

" Konsep Tamansari Emerald tersebut total memiliki 567 unit,dengan konsep sasaran keatas apartemen ini seharga mulai 900 jutaan dengan memiliki lahan seluas 6.700 M2 dan mempunyai 3 tipe bedroom." ujarnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, banyak fasilitas yang dimiliki oleh apartemen di Tamansari Emerald diantaranya Kolam Renang, Area Golf serta Food Court yang berada di kawasan tersebut.

Selain Fasilitas yang menunjang,keistimewaan lain pada apartemen ini adalah area parkir yang cukup memadai dibanding dengan apartemen yang berada di Surabaya.

" Kebanyakan apartemen lain yang menjadi kendala adalah tempat parkir,dimana apartemen lain area parkirnya satu banding tiga untuk satu unit penghuni.namun di area parkir Tamansari Emerald kita berikan setiap unit apartemen ada rasio satu Lot ( lahan ) parkir.

Sigit menambahkan,kelebihan lain pada apartemen ini yakni memiliki air minum yang siap untuk dikonsumsi bagi setiap penghuni apartemen.

" Setiap unit kamar ada kran air minum yang layak di untuk diminum." terangnya.

Apartemen ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain yang diharapkan bisa memberikan pengamanan kepada para penghuni di apartrmen ini.

" Apartemen ini juga dilengkapi dengan fasilitas Smart Home untuk pengamanan para penghuninya." pungkasnya.

Open House pada apartemen ini telah dibuka pada tanggal 26 Februari 2017 dan dapatkan harga spesial pada apartemen Tamansari Emerald dengan Discount Up to Rp.50 juta.info lebih lanjut hubungi Marketing Gallery Ruko G walk Shop House Blok W 1 No.22  Citraland.telepon ( 031.99160550 ). (Dji)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus membangun komunikasi dengan para pekerja, salah satunya dengan menggelar acara Apel Pagi untuk memperingati Hari Pekerja Indonesia yang dilaksanakan di Taman Surya, Kamis (26/2/2017), Surabaya.

Acara yang diadakan setiap tahun tersebut dihadiri oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Surabaya, Hendro Gunawan, jajaran Polrestabes dan Polresta Tanjung Perak, Kejari Surabaya, perwakilan SKPD serta 30 serikat pekerja.

Dalam sambutannya, Walikota, Tri Rismaharini mengatakan tujuan utama acara ini untuk membina hubungan baik dengan para pekerja lewat sosialisasi atau menggelar acara seperti ini. “Saya sangat senang hari ini karena bisa bertemu dengan para pekerja se-Surabaya,” kata Risma.

Risma lantas memaparkan sedikit himbauan bagi pekerja agar tidak mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang secara sengaja ingin memecah belah bangsa ini. “Jika ada masalah mari kita duduk bersama, bermusyawarah dan mencari solusi bersama-sama. Jangan gontok-gontokan dan jangan mau menangnya sendiri,” tegas Mantan Kepala Bappeko tersebut.

Lebih lanjut, Risma juga memotivasi para pekerja untuk tidak mudah menyerah ketika menjalani pekerjaan. Artinya, seluruh pekerja diharapkan mau mengilhami sebuah pekerjaan seperti ibadah bukan paksaan atau hal negatif lainnya. “Ingat kita ini kerja untuk keluarga, anak-anak kita dan masyarakat. Terlebih kami sudah memfasilitasi banyak hal untuk buruh, yakni masalah kesehatan, masalah perumahan, menyediakan rumah susun dan mengajak buruh untuk membentuk koperasi guna meningkatkan kesejahteraan hidup para buruh,” ujar orang nomor satu di Surabaya tersebut.

Sebelum mengakhiri sambutan, Risma kembali mengingatkan kepada seluruh pekerja untuk mau meningkatkan kualitas hidup dengan terus belajar. Diharapkan dengan belajar, mereka mampu mengelola hasil ekonominya dengan baik serta mampu mengangkat derajat kehidupannya.

 “Ingat perjuangan arek arek Surabaya yang terus berjuang melawan hingga mengusir penjajah dari Kota Pahlawan. Jangan sampai jasa pahlawan kalian balas dengan sikap bermalas-malasan. Apa kalian mau dijajah terus oleh penguasa. Penjajahan yang kita alami saat ini sangat implisit loh,” tegas Risma.

Sementara itu, Koordinator SPSB (Serikat Pekerja Serikat Buruh) se-Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, dalam peringatan momentum ini kami ingin mengevaluasi fungsi pemerintah terkait pembentukan tim pengawas bagi kawan-kawan buruh. Fungsi tim pengawas untuk melindungi buruh yang mengalami kesengsaraan atau perbudakan dari pengusaha dan melindungi dari segala macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang bakal dilakukan pemberi kerja terhadap buruh.

“Hal ini menjadi tuntutan utama yang disuarakan oleh buruh, sebab bentuk pengawasan yang sudah dilimpahkan ke pemprov membuat banyak pekerja tidak mendapatkan penyelesaian kasus pelanggaran dari pemberi kerja. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, buruh diperbolehkan mengurus pelanggaran tenaga kerja untuk dilaporkan ke jajaran kepolisian berdasarkan jenis kasus pelanggarannya. Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah segera menindaklanjuti dan membentuk tim pengawas supaya nasib para buruh lebih sejahtera ke depannya,” pungkas Dendi.

Setelah pembacaan sikap dan tuntutan pekerja, para peserta apel menuju ke beberapa stan untuk menikmati sajian kuliner yang disediakan panitia. Sembari menikmati kuliner, peserta mendapat hiburan dari pelawak dan penyanyi. Menambah antusiasme pekerja, digelar juga pembagian sembako dan doorprize menarik bagi para buruh. (arf)

Sabtu, 25 Februari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang paripurna tentang Raperda Klasifikasi Jalan di Surabaya, Jumat (24/02/2017) diwarnai aksi boikot oleh sebagian anggota DPRD Surabaya. Dari 50 anggota yang ada, hanya 27 yang hadir sehingga tidak kuorum. Agenda paripurna yang rencananya dilaksanakan pukul 13.00 wib tidak jadi dilaksanakan meskipun undangan sudah hadir.

Kabarnya, aksi boikot ini sempat disuarakan oleh Komisi C (Pembangunan) DPRD Surabaya yang tidak terima karena Panitia Khusus (Pansus) Raperda Klasifikasi Jalan dan Penataan Pemukiman Kumuh diberikan kepada Komisi B (Perekonomian).

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha kepada wartawan mengatakan sidang paripurna ditunda karena tidak kuorum. Namun, pihaknya membantah ada aksi boikot yang dilakukan oleh anggotanya. Pihaknya hanya mengakui penundaan tesebut karena jumlahnya kurang memenuhi syarat yaitu dua per tiga jumlah anggota dewan.

"Ini kan permasalahanya teman-teman (anggota dewan) ada yang gak datang. Gak ada lah kalau aksi boikot segala, buktinya ada yang datang 27 anggota," kilah politisi PKB ini kepada wartawan.

Meski begitu, pihaknya akan melakukan pembicaraan antar pimpinan untuk membahas masalah ini dengan masing-masing fraksi. Masduki juga menghimbau kepada semua pihak untuk berfikir jernih dan tidak memperkeruh keadaan karena alasan kewanangan pembentukan pansus bisa diatur kembali di paripurna.

"Kalau soal komisi apa yang dibentuk Pansus ya kan bisa dibicarakan di paripurna karena rapat tertinggi. Saya kan sudah bilang bahwa Banmus (Badan Musyawarah) dan Banggar (Badan Anggaran) hanya bagian kecil saja dari perangkat legislatit, masih ada Paripurna untuk menentukan keputusan," kata Masduki.

Karena itu, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Komisi C apakah benar kabar bahwa tidak setuju jika pansus dibahas oleh Komisi B.

"Intinya sampai saat ini saya belum ketemu (Komisi C). Semuanya akan saya panggil nanti. Saya kira bukan itu, ada masalah lain," cetusnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C Sukadar membantah jika dikatakan melakukan boikot sidang paripurnya. Politisi PDIP ini berdalih dalam waktu bersamaan ada jadwal hearing dengan warga Kenjeran di ruang Komisi C yang juga harus mendapat perhatian anggota dewan.

"Memfasilitasi keluhan warga juga penting karena bersamaan kita menggelar hearing dengan warga Kenjeran. Enggak lah kalau ada aksi boikot sidang paripurna," tegas Sukadar kepada wartawan.

Sebelumnya, Anggota Komisi C yang enggan disebutkan namanya sempat mengutarakan tidak terima jika Pansus Raperda Klasifiskasi Jalan dan Penataan Pemukiman Kumuh digarap oleh Komisi B. Bahkan, pihaknya mengatakan akan melakukan protes saat paripurna.

"Raperda itu kan kalau anda lihat nafasnya ada di Komisi C karena soal pembangunan. Kenapa kok diberikan Komisi B? seharusnya tidak begitu," tegasnya saat berbincang dengan wartawan. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada pemandangan berbeda di anjungan Terminal I bandara Juanda, Jumat (24/2). Sekitar 50 lukisan karya anak bangsa berkebutuhan khusus dan anak jalanan, dipamerkan di anjungan tersebut. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan yang diasuh Dinas Sosial Kota Surabaya. Pameran yang digelar hingga 5 Maret ini merupakan hasil sinergi dengan pihak IAngkasa Pura I.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka pameran lukisan tersebut mengapresiasi pihak Angkasa Pura I yang telah memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan untuk memamerkan hasil karya nya. "Kami sangat berterima kasih. Kami sebenarnya sejak lama nyari tempat untuk menampilkan karya mereka. Saya berharap, ke depan nya akan ada lebih banyak yang peduli pada anak-anak ini," ujar wali kota.

Menurut wali kota, anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan yang dibina Pemkot di Liponsos Kalijudan dan Kampung Anak Negeri, memiliki bakat di banyak bidang. Seperti bakat melukis, bermain musik, menyanyi, pembawa acara, hingga olahraga. Oleh Dinsos Kota Surabaya, bakat mereka kemudian diarahkan dan dipoles. "Kita mungkin menganggap mereka punya kekurangan. Itu karena kita tidak tahu. Padahal, mereka punya kelebihan yang bahkan melebihi orang normal," sambung wali kota yang punya seorang cucu ini.

Di acara itu, wali kota secara simbolis menyerahkan seragam kepada dua pemuda berkebutuhan khusus yang bekerja di kantor Dinsos Surabaya. Ada Sofyan Arif, seorang tunarungu wicara yang menjadi petugas kebersihan dan Andi Pradipta yang menjadi operator telepon ambulance gratis.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo menambahkan, dari anak-anak tersebut, semua orang bisa belajar perihal tidak ada yang tidak mungkin selama mau berusaha. Anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan itu menunjukkan kegigihan yang luar biasa untuk berhasil. "Mereka ini punya ketekunan dan ketabahan. Mereka juga tidak mudah frustrasi. Itu yang membuat mereka berhasil," ujar Supomo.

Menurut nya, kegiatan ini tidak sekadar pameran lukisan. Tetapi ada pesan yang tersirat. Masyarakat tidak hanya melihat karya lukisan dari anak-anak berjalan seperti Neneng, Bintang, Siti atau Joshua dan lainnya. Tetapi, ada pesan lebih dari itu. "Jadi ini bukan hanya bertujuan pameran  dan menjual lukisan. Tapi kita juga menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya serius dalam menangani anak-anak ini. Serta, agar publik tahu bahwa anak-anak ini punya kemampuan istimewa," ujarnya.

Ini bukan kali pertama anak-anak istimewa ini memamerkan karya lukisan. Supomo mengatakan, akhir tahun 2016 lalu, karya lukisan mereka dipamerkan di Jakarta. Dari pameran itu, 28 lukisan laku terjual. Bahkan, ada lukisan yang laku Rp 30 juta. "Di Juanda ini juga banyak yang tertarik," sambung Supomo. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Bali) Wakil Presiden Republik Indonesia, M Jusuf Kalla, melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Bali dalam rangka pembukaan kegiatan World Ocean Summit 2017 di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017.

Kehadiran orang nomor dua Indonesia di Bali ini, disambut  Gubernur Bali Made Mangku Pastika,  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Kapolda Bali Irjen Pol Dr Petrus R Golose, Kajati Bali, Danrem 163/Wsa Kolonel Inf. Nyoman Cantiasa, Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wayan Superman, Danlanal Denpasar diwakili oleh Pjs. Palaksa Mayor Laut (T) Made Suwandiyana,  bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Bali, di Bandara Ngurah Rai Tuban, Kamis Kemarin.

Kegiatan World Ocean Summit 2017 di Bali merupakan konferensi Internasional tahunan yang digelar untuk membahas tentang kelautan dunia dan berbagai terobosan untuk menjaga ekosistem laut.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari di Ballroom Sofitel Nusadua, 22-24 Februari 2017, dan mengambil tema “Financing the Sustainable Ocean Economy” yang diikuti oleh sekitar 400 orang delegasi yang berasal dari 31 negara peserta.

Pengamanan World Ocean Summit 2017 di Nusadua Bali mendapat perhatian penuh Aparat Keamanan (Satgas Pam VVIP) TNI dan Polri wilayah Bali bersama jajaranya, dan merupakan bagian dari operasi pengamanan kewilayahan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali dengan sandi pengamanan Operasi Puri Agung I 2017, yang sebelumnya telah dilaksanakan gelar pasukan bersama Kodam IX Udayana di Lapangan Lagoon Nusadua.

Usai pelaksanaan pembukaan pada pukul 11.15 Wita Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan BAE RJ-85 yang berengkat dari bandara Ngurah Rai Bali. (arf)

Kamis, 23 Februari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lemahnya pengawasan terhadap bangunan tak berizin membuat Pemkot Surabaya sering kecolongan. Seperti pembangunan Dupak Grosir yang baru, meski bangunan tersebut sudah dibangun dengan tinggi lima lantai namun bangunan tersebut belum juga mempunyai izin.

Menurutu lasidi Kabid Perizinan IMB, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya mengakui selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan tidak berizin.

“Kalau Dupak grosir yang lama memang sudah punya izi, tapi memang selama ini Dupak grosir yang baru belum memiliki izin IMB dan Amdalnya pun belum keluar,” ungkap Lasidi, Kamis (23/2).

Lasidi mengatakan, untuk hingga saat ini memang belum ada pengujuan izin IMB bangunan dupak Grosir yang baru ini,

“ Setelah kami cek di bagian arsip permohonan izin nya setelah di cek sudah masuk enam bulan yang lalu sekitar bulan Juli, namun izin Amdal belum keluar sehingga izin IMB-nya belum bisa di proses, informasinya dari BLH (Badan Lingkungan Hidup ) kota Surabaya ambalnya masih baru selesai harinya,” kata Lasidi.

Kalau izinya Amdalnya sudah turun dari BLH, pengajuan izin IMB segera diproses,

“ Yang penting kan Amdalnya turun, kalau Amdalnya turun kan baru bisa diproses IMB-nya. Dalam proses IMB tidak butuh waktu lama dua-tiga hari sudah bisa keluar,” kata Lasidi.

Namun Lasidi juga mengakui bahwa selama ini pihaknya kecolongan dalam pengawasan pembangunan yang tidak memiliki izin Pembanguna Dupak Grosir yang baru ini.

“ Makanya setelah kami tahu belum memiliki izi kami langusng memita rekan-rekan satpol PP untuk melakukan penyegelan dan menghentikan proses pembangunan sementara sampai semua izinya selesai,” kata Lasidi.

“ Dan itu sudah terbukti bahwa selama ini Dupak grosir sudah mencuri stat pembangunan, dan itu melanggar aturan nanti mereka dalam pengurusan IMBnya juga kenak sangsi dengan membayar denda sesuai berasar bangunanya,” tambahnya.

Namun sayang, Lasidi tidak bisa menjelaskan besaran denda yang dibebankan kepada Dupak grosir lantaran telah terbukti melargar aturan yang melarang membangun bangunan sebelum memiliki izin IMB.

“ Yang pasti nanti ada denda yang dibebankan, untuk kepastian nominalnya belum tahu,” ungkap Lasidi.

Sementara, lemahnya pengawasan Pemkot Surabaya dalam melakukan pengawasan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ini mendapatkan sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya.

Anggota Komisi C Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Visensius Awey mengakui lemahnnya pengawasan pemerintah kota Surabaya dalam mengawasi bangunan yang tidak memiliki izin.

“ Kami akui selamai Pemkot masih lemah dalam pengawasan dan sering kecolongan,” ungkapnya.

Menurut Awey lemahnya pengawasan tersebut karena keterbatan dari anggota dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) kota Surabaya.

“ Lemahnya pengawasan ini bisa juga masih adanya keterbatasan porsonil dari Disanas terkait,” katanya.

Namun, lanjut Awey, sesuai dengan Perwali no 29 tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan. Yang mana Kecamatan mempunya wewenang melakukan pengawasan dilapangan.

“ Sesuai Perwali no 29 tahun 2009 ini kecamatan kan bisa bisa melakukan pengawasan, jika sampai kecolongan seperti ini terus apa yang dilakukan Keluharan dan Kecamatan ini,” terangnya.

“ Maka Walikota harus tegas dalam hal ini, Pemkot harus menurunkan tim Investigasi Internal untuk mencari kebenaran, apa itu pejabata bawah seperti Kelurahan dan Kecamatan ini terbukti melakukan pembiaran atau tidak. Jika ada pembiaran disana itu jelas ada pemainan dan pejabatnya harus ditindak tegas. Langusng copot aja Lurah, Camat dan Kepala Dinasnya jika itu terbutki melakukan pembiaran,” tambahnya.

Selain itu Awey juga mengatakan, untuk sebagai efek jera dan menjadi contoh kepada yang lain bangunan Dupak Grosir yang baru ini harus dirobohkan, karena selama ini Pemkot kurang tegas dala menindak para pembangun atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung tapi belum memiliki izin.

“ Sebagai efek jera bangunan yang terbukti melakukan pembangunan sebelum mengatongi izin tersebut dan jika belum memiliki izin itu berarti bangunan ilegal harus diroboh, agar bisa dibuat pelajaran bagi yang lain. Agar ketertiban izin adan tertip administrasi ini berjalan sengan baik. Karena selama ini belum ada perubahan, jangan sampai nanti ini terus terjadi dan ada sewenang-wanang dan dianggap remeh oleh pengembang dan orang yang mendirikan bangunan,” kata Awey.

“ Agar perizinan ini tertip petugas pemerintah harus tegas, robohkan aja untukk efek jera, jangan sampai ini terjadi terus-menerus dan membuat masyarakat berfikir negatif terhadap pemerintah, dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat ikut tidak tertip dalam melakukan pembangunan liar,” tegas Awey.

Selain tidakan yang tegas, Awey menyoroti masih lambanya pengurusan perizinan di Kota Surabaya ini, “ Karena terkadang pengurusan izin di Pemkot itu masih lambat, dimana pengembang juga di dateline untuk segera opening. Makanya izin dipercepat dan jika ada yang melanggara harus ditindak tegas,” tegas Awey. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive