Rabu, 01 Maret 2017



KABARPROGREIF.COM : (Surabaya) Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Surabaya Pembela Pasien melakukan unjuk rasa di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya di Jalan Profesor DR Moestopo, Surabaya, Rabu (1/3/2017). Mereka menuntut agar IDI Surabaya segera menuntaskan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter Moestidjab, Direktur Utama (Dirut) sekaligus dokter Surabaya Eye Clinic.

Massa melakukan aksi demo dengan melakukan orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan yang ditujukan kepada IDI Surabaya. Beberapa spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan diantaranya; 

"Apakah dokter kebal hukum? Sehingga rakyat dikorbankan", "Adili dokter yang diduga lalai dan bohong", "IDI jangan jadi pelindung dokter nakal".

Dalam orasinya, massa berkali-kali menyindir bahwa IDI seringkali tidak transparan dalam menyidangkan dokter yang dilaporankan oleh pasien korban malpraktik. "IDI harus adil, tindak tegas dokter nakal yang telah merugikan masyarakat. Jangan justru menjadi pelindung dokter-dokter nakal," ujar Antok Siswoyo, kordinator aksi massa dalam orasinya.

Ulah dokter nakal tersebut yaitu dugaan malpraktik yang menimpa Tatok Poerwanto, warga Jalan Ubi II Surabaya. Tatok akhirnya mengalami buta permanen usai menjalani operasi katarak saat ditangani dokter Moestidjab. Saat ditanya terkait dugaan malpraktik ini, IDI Surabaya juatru memberikan jawaban yang tidak transparan. "Berkali-kali jawaban IDI hanya tunggu-tunggu terus, tanpa ada hasil," tandasnya.

Menurutnya, dokter Moestidjab dinilai tidak mencerminkan sebagai seseorang yang berprofesi sebagai dokter atas ulahnya tersebut. Apalagi dalam kasus ini, dokter Moestidjab justru menggugat pencabutan surat permohonan maaf yang telah dibuatnya sendiri ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam surat permohonan maaf itu, dokter Moestidjab mengakui Tatok mengalami buta permanen akibat dari kesalahannya dalam melakukan operasi katarak.

Sementara itu, Heru Mustafa, staf IDI Jatin mengaku saat ini kasus dugaan malpraktik atas nama teradu yaitu dokter Moestidjab masih terus ditangani oleh pihaknya. Saat ini masih dalam tahap proses mediasi antara dokter Moestidjab dengan keluarga Tatok Poerwanto (pengadu). "Masih proses mediasi, tapi antara teradu (dokter Moestidjab) dan pengadu (Tatok Poerwanto) masih ada tuntutan yang belum sesuai," terangnya.

Perlu diketahui, malpraktik yang menimpa Tatok ini berawal saat dirinya mendapat perawatan medis atas penyakit katarak yang dideritanya di Surabaya Eye Clinic pada 28 April 2016 dan ditangani oleh dokter Moestidjab. Usai operasi, kondisi mata Tatok kian parah. Oleh dokter Moestidjab, Tatok disarankan kembali menjalani operasi di Rumah Sakit Graha Amerta, Surabaya.

Namun usai menjalani operasi yang kedua kalinya, asisten dokter Moestidjab justru mengatakan bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan karena adanya pendarahan dan peralatan kurang canggih. Kemudian dokter Moestidjab merujuk Tatok agar segera berobat ke Singapura.

Ironisnya sesampai Singapura, lokasi yang disarankan dokter Moestidjab tenyata justru tidak layak. Keluarga pun akhirnya memutuskan membawa Tatok ke Singapore National Eye Centre di Singapura.

Dari hasil keterangan Singapore National Eye Centre itulah terungkap bahwa Tatok telah menjadi korban malpraktik dokter Moestidjab. Rekam medis dari Singapore National Eye Centre menjelaskan bahwa kondisi mata Tatok sudah tidak bisa ditangani lagi karena kesalahan saat operasi pertama yang dilakukan dokter Moestidjab. (Komang)



KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Inspeksi kesiapan pasukan SSY (Satuan Setingkat Batalyon) pengamanan perbatasan digelar hari ini, (1/3/17) dilapangan rampal, Kota Malang oleh Pangdam V/Brawijaya.

Batalyon Mekanis 512/Quratara Yudha menerima kunjungan Pangdam V beserta rombongan yang didampingi oleh Danrem 083/Bdj Kolonel Arm. Budi Eko Mulyono. Kunjungan ini memfokuskan pada kesiapan satuan yang dipimpin oleh Mayor Inf. Budi Handoko untuk mengganti penugasan batalyon 516 di wilayah Papua.

Seluruh perlengkapan perorangan maupun satuan tidak terkecuali kesiapan dari prajurit sendiri telah tergelar dilapangan Rampal sejak pagi tadi. Tenda-tenda peleton yang tersamar dengan jaring samaran digunakan sebagai tempat untuk menggelar perlengkapan mulai dari perlengkapan memasak, kesehatan hingga komunikasi dan persenjataan.

Danrem 083 yang mengikuti kegiatan tersebut tiba di mako batalyon pukul 08.00. Jajar kehormatan menyambut kedatangan Mayjen TNI I Made Sukadana yang selanjutnya menerima paparan singkat dari komansan batalyon ini.

Dihadapan personel penugasan tersebut mengingatkan agar senantiasa menjaga keharmonisan wilayah dengan saling mengingatkan untuk tidak menyakiti hati rakyat.

Terkait dengan keberhasilan tugas pokok maka setiap pribadi hendaknya menjaga kesehatan agar penyakit malaria yang menjadi endemi di wilayah Papua tidak menjangkiti personel. Menghindari kejenuhan agar kondisi fisik tidak menurun dengan cara merencanakan kegiatan yang bermanfaat juga penting dilakukan",lanjut Mayjen TNI I Made Sukadana. (arf)

Selasa, 28 Februari 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” tegas wakil presiden.

Apalagi, jelas Wapres Jusuf Kalla, semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Dia mencontohkan penduduk kekinian yang dalam aktivitas sehari-hari semisal makan dan minum, lebih banyak menggunakan makanan/minuman berbungkus plastik. Dan itu membuat sampah plastik kian banyak. “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” jelas wapres.

Menurut wapres, sampah bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Sampah akan menjadi kawan bila dikelola dengan baik dan bisa diolah menjadi benda bernilai ekonomis. Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Dan, karena sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat lah yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah.

“Semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning. Kita harus mengaturnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan bu wali kota (Wali Kota Surabaya) tadi, daur ulang sampah itu merupakan bagian dari kita berkawan dengan sampah,” jelasnya.

Agenda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Ada kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai yang terbagi dalam lima zona. Mereka diantaranya berasal dari SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dikatakan Menteri LHK, selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) di seluruh Indonesia. Selama Februari, ada 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan laporan di awal acara, menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah concern mengolah sampah dari sumbernya. Seperti di rumah tangga, pasar dan sekolah. “Kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar wali kota.

Wali kota juga menyebut, Pemkot telah mampu bergerak bersama masyarakat untuk mengolah sampah. Hingga kini ada 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan dan di banyak kelurahan telah memiliki bank sampah. Pemkot juga mendorong sekolah dan kampus untuk berbasis ecoschool. “Kami punya pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kami juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik yang diantaranya sudah dijual ke PLN. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” tegas wali kota.

Dalam peringatan HPSN 2017 tersebut, Wapres Jusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Jambangan berkapasitas 20 ton/hari. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Lamongan menerima sarana prasarana sampah meliputi empat unit motor sampah, tempat sampah pilah yang diserahkan Menteri LHK. Juga ada pemberian penghargaan kinerja produsen dalam pengurangan sampah (industri manufaktur dan ritel), juga pemberian penghargaan kepada bank sampah terbaik dan penyerahan KUR kepada KUKM Bank Sampah. Dari total 48 ribu an bank sampah di Indonesia, ada enam bank sampah yang mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik. Yakni Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya, Bank Sampah Malang, Bank Sampah Talo Makassar, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, Bank Sampah Induk Banjarmasin, dan Bank Sampah RW03 Mekarsari Jakarta Timur.(arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Maraknya aksi protes dari warga soal keberadaan tempat hiburan rumah karoeke (Caroeke House) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengkaji ulang perijinan usaha rumah karoeke.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mengatakan, saat ini harus dibuatkan Perda aturan-aturan baru soal ijin rumah karoeke, karena sering terjadi laporan dari masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Sukomanunggal dimana masyarakat setempat menolak keberadaan rumah karoeke.

“Yang saya sesalkan kenapa perijinan rumah karoeke di salah satu kawasan Sukomanunggal begitu cepatnya keluar, sementara masih banyak warga setempat menolaknya. Sementara untuk perijinan usaha lain kriteria dan persyaratannya sangat sulit, ini yang sangat saya sayangkan.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (28/02/17).

Ia menjelaskan, dalam masalah rumah karoeke di Sukomanunggal, warga menolak karena dalam radius 30 meter dari rumah karoeke ada Masjid.

“Nah hal ini yang saya sesalkan kenapa ijinnya cepat keluar sementara perangkat pejabat terkait mengerti betul bahwa radius 30 meter ada Masjid. Nanti kalau warganya protes dan demo kan kasihan pengusaha karoekenya, karena mandeg tak beroperasi.”tegasnya.

Lebih lanjut Budi Leksono menjelaskan, pejabat Pemkot seharusnya mendeteksi dini sebelum mengeluarkan ijin usaha rumah karoeke, jadi bentuk dan persyaratan-persyaratan apa saja yang benar-benar ada koordinasi dengan warga setempat.

“Jangan sampai rumah karoeke sudah beroperasi ditengah jalan lalu mendapat protes keras dari warga sekitar, kan kasihan juga pengusahanya.”kata politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Saat ditanya seperti apa bentuk Perda nya, Budi Leksono mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) itu ada batasan-batasan, kalaupun itu sudah ada tapi harus diperjelas.

Karena, kalau bicara soal usaha hiburan memang diakui sangat jarang pengusaha karoeke melakukan sesuai dengan aturan-aturan. Hal ini mayoritas pengusaha lebih kepada orientasi profit atau keuntungan semata, tanpa mematuhi aturan dan persyaratan pendirian rumah karoeke.

“Contohnya, jam operasional karoeke sering kita lihat masih banyak yang melanggar. Belum lagi rumah karoeke yang menyediakan minuman beralkohol, dan zonasi antara rumah karoeke dengan lingkungan warga yang berdekatan dengan tempat ibadah. Nah ini masih banyak yang dilanggar.”ungkapnya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Harapan ratusan tenaga honorer pemkot Surabaya untuk dapat diangkat menjadi Pegeawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS tampaknya hanya jadi angan-angan.

Pasalnya hingga saat ini belum adanya revisi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men Pan) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu status tenaga/pegawai honorer akan di ganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengaku tak bisa berbuat banyak, hal itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat.

" PNS dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) dan PP nya belum muncul, dan aku pastinya ngak gerti karena semua kebijakan dari sana (pusat)," terang Mia, seusai mengikuti acara launching pelayanan terpadu, di Siola.

Mia juga mengaku bingung dengan aturan yang saat ini telah berlaku pasalnya PP untuk P3K belum diterbitkan,

" Kalau P3K, itu diundang-undang ada. Undang-undang ASN itu terdiri dari dua macam, ASN PNS dan P3K, tentang P3K sendiri bagaimana pengangkatannya, apa seperti apa, diatur dalam PP, tapi PP nya belum terbit,"imbuhnya.

Bahkan saat didesak, apakah Pemkot Surabaya berani menerjang aturan yang belum jelas pengangkatan P3K, lagi-lagi Mia tak berani berspekulasi.,

" P3K sekarang belum ada dan itu makanya kita belum ngerti, kebijakan K2 yang kemarin belum lulus saja kita belum, dan nanti akan kita lihat dulu PP nya, syarat untuk 3K seperti apa kan kita belum tau,"pungkasnya.

Perlu diketahui, ratusan pegawai honorer pemkot Surabaya, tanggal 23-24 Februari lalu melakukan aksi unjuk rasa dan istiqosah di Gedung DPRD kota Surabaya, mereka menuntut agar pemerintah khususnya Men PAN dan KASN merevisi PP No 56 Tahun 2012 serta menghapus P3K. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Lantamal VI. Komandan Lantamal (Danlantamal) VI Laksamana peetama TNI Yusup, S.E., M.M., yang juga sebagai Ketua Panda VI Makassar didampingi Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M.Tr (Han) memimpin sidang Pantukhir daerah  seleksi Calon prajurit Tamtama (Catam) PK TA. 2017 Sub Panda Makassar bertempat di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal VI, Selasa (28/02/2017). Acara ini diikuti oleh Aspers danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Sunarto, S.T., M.A.P., selaku Sekertaris Panda VI Makassar beserta tim Panitia seleksi serta peserta Cata PK TA. 2017 yang berjumlah 28 orang.

Dalam sambutannya, Danlantamal VI menyampaikan dalam seleksi akhir seperti ini, panitia harus betul - betul memperhatikan apa saja persyaratan mutlak yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar penerimaan calon prajurit TNI AL. Tidak hanya cakap secara postur, namun memiliki mental ideologi yang baik, psikologi yang mantap dan memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi prajurit TNI AL sejati dan profesional.

"Persiapkan mental dan fisik kalian untuk menghadapi seleksi tingkat pusat, jaga kesehatan, hidup dengan teratur dan jaga diri jangan sampai ada yang sakit menjelang keberangkatan ke tingkat seleksi pusat nantinya", demikian penekanan orang nomor satu di Lantamal VI ini kepada seluruh calon prajurit Tamtama ini.

Hasil akhir Pantukhir ini, menyatakan ke 28 peserta tersebut dinyatakan lulus dan kemudian akan diberangkatkan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk mengikuti seleksi tingkat pusat selanjutnya. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI  (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M, dan Ibu  bersama Pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya turut mengantar  Bapak H.Jusuf Kalla (Wapres RI) dan Ibu Hj. Mufidah Kalla beserta rombongan meninggalkan Sulawesi Selatan. Selasa (28/2/2017).

Selama di Apron Galaktika Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin kab. Maros Wapres RI bersama rombongan melaksanakan persiapan dan istirahat sejenak.

Selanjutnya Wapres RI menuju Surabaya Jawa Timur  melakukan kunjungan kerja dengan agenda peringatan hari peduli sampah Nasional dan peninjauan pelayanan BPJS Kesehatan serta penandatangan prasasti Gedung Baru Rumah Sakit Islam Surabaya.

Wapres RI  di Makassar telah melakukan agenda kerja yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung mikro Finance BRI Unhas dan  Rapat  dengan badan kerjasama pembangunan regional Sulawesi.

Turut hadir Pejabat Forum Koordinasi pimpinan daerah Propinsi Sulsel  di pengantaran Wapres RI yaitu Gubernur Sulsel, Pangkoops AU II, Pangdam VII WRB, Kapolda Sulsel , Danlanud HSN, Rektor UNHAS, dan Wakil walikota Makassar. (arf)

Patenkan Proses Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Empat dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Surabaya menciptkan Hak Paten atas penelitian yang berjudul Proses Pembuatan Biodiesel Melalui Reaksi Simultan Ozonolisis dan Transesterifikasi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prof. Ir. Lieke Riadi, Ph.D, Edy Purwanto, ST., M.Eng.Sc, Aloysius Yuli Widianto, S.T., DEA, dan Lie Hwa, ST, MT membuat biodiesel berbahan baku minyak jelantah dengan menggunakan suhu ruang (27°C - 32°C).

 Tiga kelebihan proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel karya Prof. Lieke  bersama kawan - kawannya yakni Proses pembuatan biodiesel menggunakan teknologi ozonasi yang melibatkan reaksi ozonolisis dan transesterifikasi sehingga mampu memotong ikatan rangkap di minyak goreng bekas dan menghasilkan metil ester rantai pendek dan metil ester rantai panjang.

" Teknologi ozonasi ini memberikan produk biodiesel yang lebih stabil. Dengan menggunakan reaski stimulan ozonolisis dan transesterifikasi maka biodiesel yang dihasilkan menjadi tidak mudah beku, sehingga cocok digunakan pada negara 4 musim. Melalui proses ini, titik tuang (pour point) mempunyai nilai 6 dari nilai maksimal 18. " katanya saat konferensi persnya di Gedung TG lantai 2 Kampus Tenggilis Universitas Surabaya, Senin (27/02/2017).

Profesor Lieke menjelaskan, Biodiesel merupakan produk yang ramah lingkungan. Carbon yang ada di biodiesel diserap dari atmosphere melalui photosintesa di tanaman.

" Ketika membakar biofuel maka carbon dikembalikan ke atmosphere  dan tidak ada efek level CO2 di atmosphere. " jelasnya.

Lebih lanjut menurut Profesor Lieke menuturkan, pada umumnya proses pembuatan biodiesel membutuhkan suhu reaksi 60°C sehingga membutuhkan energi (energy extensive). Sedangkan biodiesel buatan Prof. Lieke dkk hanya membutuhkan suhu ruang karena teknologi ozon yang dilakukan melibatkan reaksi ozonolisis.

“ Pada proses pembuatan biodiesel umumnya membutuhkan energi (energy extensive), mereka membuat energi dengan menggunakan energi. Dengan reaksi ozonolisis ini, kami tidak energy extensive karena menggunakan suhu ruang,” tuturnya.

Bahan baku minyak jelantah dalam percobaan ini diperoleh dari berbagai restoran siap saji di Surabaya. Proses pembuatan biodiesel ini dimulai dengan membiarkan minyak jelantah dalam kontainer selama 1 hari, untuk memisahkan minyak jelantah dari air. Proses pembuatan dilakukan dalam reaktor yang dilengkapi dengan pengaduk, termokopel, baffle dan sparger untuk mendistribusikan zat ozon.

" Minyak jelantah dimasukkan ke dalam reaktor yang didesain dengan volume 1,5 liter. Kemudian memasukkan metanol dengan perbandingan 1:5 dengan minyak dan asam sulfat sebanyak 4% ke dalam reaktor. Setelah itu gas ozon yang dihasilkan dari generator ozon dialirkan dari bagian bawah reaktor melalui sparger. " ungkap Profesor Ir.Lieke Riadi,Ph.D.

Dia menambahkan, waktu reaksi berkisar 170 – 200 menit dengan kecepatan pengadukan 400 rotasi per menit (rpm) untuk mendapatkan kontak yang baik antara minyak jelantah, metanol dan ozon. Produk hasil reaksi dinetralkan dengan menambahkan sodium bikarbonat sampai pH netral. Kemudian ditambahkan air hangat sebanyak 2 kali volume metanol mula-mula untuk memisahkan sisa metanol dan gliserol dari produk biodiesel. Selanjutnya biodiesel dicuci dengan air hangat sebanyak 3 kali volume biodiesel untuk memisahkan zat pengotor. Produk biodiesel yang masih bercampur dengan air dipisahkan dan kemudian dikeringkan dengan menambahkan magnesium sulfat anhidrat kemudian disaring.

" Pembuatan biodiesel ini memiliki yield sebesar 87,23%, jadi misalnya dari 5 liter minyak jelantah dapat menghasilkan 4,36 liter biodiesel. Rencana kedepan saya ingin membuat pilot plant untuk mengarah ke komersial,” pungkasnya. (Dji)



KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Komandan Kodim 0819/Pasuruan bersama Forkopimda Kabupaten Pasuruan menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla di Rumah Makan Pasuruan. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Dandim 0819/Pasuruan karena wilayahnya didatangi oleh Pejabat no 2 di Indonesia.

Rumah makan Lumintu itu sendiri merupakan rumah makan sederhana yang berada tepat di depan penjagaan Pusdik Brimob Watukosek, Gempol-Pasuruan yang identik dengan makanan tradisional.

Kehadiran Wakil Presiden RI kali ini dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional di Kenjeran, selain itu dalam rangka meresmikan Rumah Sakit Islam di Wonokromo dan berkunjung ke Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tak hanya itu, Bapak Jusuf kalla rencananya juga berkunjung ke Mojokerto dalam rangka kunjungan ke PT. Dwi Prima Sentosa.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Kapolda Jawa Timur, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Arm Budi eko Mulyono, S.Sos., M.M. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam hal mengurangi tumpukan sampah di Surabaya melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle) ternyata mendapat kritikan maupun apresiasi dari beberapa anggota DPRD kota Surabaya.

Reni Astuti anggota Komisi D Surabaya, yang merasa kontra dengan program 3 R. Menurutnya bila program tersebut sudah di gaung-gaungkan tapi nyatanya tidak terbukti, ini terbukti dari banyaknya sampah yang tiap hari semakin banyak memasuki  kawasan TPA di benowo.

" Coba cek apa sampah yang masuk TPA tiap hari/bulannya apa berkurang. Logikanya kalau 3R sukses, sampah yg ke TPA berkurang," terang Reni, Selasa (28/2).

Bahkan untuk meyakinkan bila pendapatnya sesuai fakta, Reni juga mempersilahkan para wartawan mengecek data diluar komisi  yang ia bidangi.

"Cek dulu datanya turun atau naik volume sampah yang masuk ke TPA, silakan tanya ke Komisi C datanya gimana, aku komisi D kurang pas kalau komentar,"pungkasnya.

Berbeda dengan Vicensius Awey. Menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya menjelaskan, Idealnya sebuah pemerintahan kota tentu akan terus melakukan pengelolaan sistem 3 R tersebuthal itu dilakukan supaya untuk menekan jumlah peningkatan sampah di kota.

Pengelolaan sampah 3R lanjut Awey harus berbasis masyarakat pengguna, seperti halnya pemukiman, kawasan Industri, perdagangan. Hal tersebut lebih ditekankan kepada pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kedasaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah.

"Pengurangan sampah dengan metode 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, kawasan. Dari pendekatan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 3R. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R."paparnya.

Untuk itu Awey berharap agar pemkot harus bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk mengurangi peningkatan jumlah sampah,

"Masih kita temukan ada banyak perhotelan atau Rumah Makan,  yang mana sampah yang ada tidak menerapkan sistem pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS), sebelum seluruh sampah tersebut diangkut menuju TPA. Begitupun juga, ada bayak pemukiman yang belum menerapkan pengelolaan sampah secara TPS terlebih dahulu sebelum menuju TPA,"tegasnya. (arf)



KABARPOGRESIF.COM : (Surabaya) Visinema Pictures bekerjasama dengan Chanex Ridhall Pictures dan Kaninga Pictures merilis Film Layar Lebar yang berjudul ' Buka’an 8’

Film drama komedi romantls garapan Sutradara Angga Dwimas Sasongko ini menceritakan tentang Alam yang diperankan Chicco Jerikho dan Mia yang dibintangi oleh Lala Karmela, pasangan millenial yang bertemu dan jatuh cinta di dunia maya. Hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Mia karena menganggap Alam hanya bermain sosial media dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

" Di momen kelahiran anak pertama mereka, Alam ingin membuktikan kepada orang tua Mia, bahwa ia adalah seorang suami idaman." kata Chicco Jerikho saat menghadiri Konferensi Pers di Studio 21 Royal Mall ( 27/02/2017 ) Surabaya

Film Buka’an 8 kembali mempertemukan Angga dengan duet dua produser Anggla Kharisma dan Chicco Jerikho, yang sukses dengan 2 mm sebelumnya, Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014) dan Filosofi Kopi The Movie (2015). Angga Dwimas Sasongko

Menurut Dwimas Sasongko mengatakan, di film ‘Buka’an 8 ' ini merupakan film komedi pertamanya yang mengangkat cerita generasi millenial yang addictive pada media sosial dan intemet.

" Film ini terinspirasi dari proses menanti kelahiran anak pertama saya yang kebetulan pada saat itu ditemani oleh Chioco Jerikho dan tercetuslah ide untuk membuat film ini " terangnya

Lebih lanjut Produser dan pemeran Utama Film Buka’an 8, Chicoo Jeriho, menambahkan, di film 'Buka’an 8' berharap agar film tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat terutama kota Surabaya

" Kami berusaha menyuguhkan film yang memotret problematlka pasangan muda yang tengah berjuang mendapatkan restu dari orang tua, menceritakan kedekatan emosional yang tercipta antara anak dan orang tua pada proses kelahiran dengan genre komedi. Mengombinasikan realita, cerita pribadi, dan berbagai kekonyolan yang terjadidi keseharian. Film ini memiliki cerita yang sangat dekat dengan mereka yang sangat menikmati hiruk- pikuk media sosial saat ini ." jelas pria berlesum pipit.

Hal senada diungkapkan CEO Chanex Rldhal Pictures, Rosa Rai Djalal, keterllbatannya dalam film lnl karena cerita yang diangkat sejalan dengan perannya sebagai seorang lbu.Chanex Ridhall Pictures didirikan salah satunya karena Saya ingin membagikan pesan positif dengan bahasa universal yang bisa dinikmati semua kalangan.

" Film ‘Buka'an 8’ menunjukkan kepada saya konten film yang sangat pribadi dan mungkin bisa menyentuh pasangan muda maupun para orang tua, dengan balutan genre xomedi yang lebih mudah dinikmati oleh herbagai kalangan." pungkasnya. (Dji)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sengketa lahan milik Linda Handayani Nyoto seluas 15 x 600 meter, dengan pihak pengembang PT Villa Bukit Mas, yang kini dikuasai oleh Pemkot Surabaya sebagai fasilitas sosial, masih belum selesai.

Awal Januari 2017 lalu, Pemkot Surabaya kembali mengundang PT Villa Bukit Mas, Polrestabes dan Kejaksaan serta perwakilan pemllik lahan Soegiharto.

Dalam kesempatan itu, pemilik lahan kembali diminta menguraikan kronologis soal sengketa lahan yang di gugat hingga mahkamah agung(MA).

“Saya diminta menceritakan kembali kronologisnya. Ya saya ceritakan duduk persoalannya dan hasil putusan pengadilan, bahwa Pemkot dan pengembang wajib membayar ganti rugi gandeng renteng,”ungkap Soegiharto saat dihubungi lewat seluleernya, Senin(27/2/2017).

Menurut Soegiharto, Pemkot Surabaya merasa kesulitan untuk mencairkan uang ganti rugi, karena putusan pengadilan yang mewajibkan kedua belah pihak membayar gandeng renteng.

“Kabag Hukum Pemkot, meminta pihak pengembang untuk membayar ganti rugi. Namun dilempaar ke pemkot. Lalu pengembang melempar lagi ke Pemkot. Akhirnya pertemuan ditutup dan akan dikaji ulang,” imbuhnya.

Soegiharto berencana melapor kembali ke DPRD kota Surabaya atas keputusan ganti rugi yang belum jelas ini. Mengingat kedua belah pihak yang mengusasi lahan itu, belum menunjukkan itikad baik membayar ganti rugi lahan.

“Nanti saya akan lapor ke dewan lagi, sebagai fasilitator pertama atas sengketa lahan tersebut,”pungkasnya.

Seperti diketahui, lahan milik Linda Handayani Nyoto dulunya memang dikuasai oleh PT Intiland yang kini sahamnya sudah dibelai ke PT Villa Bukit Mas. Pengembang perumahan elite ini, beberapa tahun lalu, menyerahkan lahan ke Pemkot sebagai syarat penyerahan aset fasum fasos seluas 40 persen.

Atas dasar itu, Pemkot mengolah lahan tersebut untuk jalan akses keperumahan dan lahan terbuka hija di tengah jalan.(arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive