Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 28 Februari 2017

Wapres: Jadikan Sampah Sebagai Kawan, Bukan Lawan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, HM Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang telah menjalankan upaya pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut diantaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, perlu ada upaya yang berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bersih sampah pada 2020.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di Taman Suroboyo, kawasan Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2). Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. “Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” tegas wakil presiden.

Apalagi, jelas Wapres Jusuf Kalla, semakin modern zaman, sampah berubah mengikuti zaman. Dia mencontohkan penduduk kekinian yang dalam aktivitas sehari-hari semisal makan dan minum, lebih banyak menggunakan makanan/minuman berbungkus plastik. Dan itu membuat sampah plastik kian banyak. “Kita tidak akan mungkin bisa meniadakan sampah 100 persen. Sebab, sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah treatment alias pengelolaan sampah yang baik,” jelas wapres.

Menurut wapres, sampah bisa menjadi kawan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Sampah akan menjadi kawan bila dikelola dengan baik dan bisa diolah menjadi benda bernilai ekonomis. Bila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi musibah seperti sumber penyakit dan banjir. Dan, karena sampah banyak berasal dari masyarakat, maka masyarakat lah yang pertama bertanggung jawab mengolah sampah.

“Semua orang harus bertanggung jawab mengelola sampah. Jadi bukan hanya tanggung jawab wali kota atau pasukan kuning. Kita harus mengaturnya dengan baik. Seperti yang dijelaskan bu wali kota (Wali Kota Surabaya) tadi, daur ulang sampah itu merupakan bagian dari kita berkawan dengan sampah,” jelasnya.

Agenda peringatan HPSN 2017 diawali dengan bersih-bersih Pantai Kenjeran yang dilakukan sedari pagi. Ada kurang lebih 16 ribu orang yang ikut terlibat dalam bersih-bersih pantai yang terbagi dalam lima zona. Mereka diantaranya berasal dari SKPD Pemkot Surabaya, personel TNI, pelajar, karyawan hotel dan masyarakat. “Dalam kerja bakti bersih-bersih pantai yang dimulai pukul 6.30 WIB hingga pukul 8.30 WIB terkumpul 10.378 ton sampah,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dikatakan Menteri LHK, selain berpusat di Surabaya, peringatan HPSN 2017 juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot) di seluruh Indonesia. Selama Februari, ada 226 kabupaten/kota dari 34 Provinsi yang telah melaksanakan bersih-bersih lingkungan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menyampaikan laporan di awal acara, menyampaikan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah concern mengolah sampah dari sumbernya. Seperti di rumah tangga, pasar dan sekolah. “Kami mampu menurunkan sampah yang masuk ke TPA Benowo sebanyak 10 hingga 20 persen per tahun,” ujar wali kota.

Wali kota juga menyebut, Pemkot telah mampu bergerak bersama masyarakat untuk mengolah sampah. Hingga kini ada 28 ribu lebih kader lingkungan dan 520 orang fasilitator lingkungan yang bertugas mendorong dan memotivasi warga untuk sadar kebersihan dan di banyak kelurahan telah memiliki bank sampah. Pemkot juga mendorong sekolah dan kampus untuk berbasis ecoschool. “Kami punya pusat daur ulang sampah di Jambangan. Kami juga mampu mengubah sampah menjadi energi listrik yang diantaranya sudah dijual ke PLN. Itu beberapa hal yang telah kami lakukan, dan itu sumbangsih Surabaya untuk Indonesia,” tegas wali kota.

Dalam peringatan HPSN 2017 tersebut, Wapres Jusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di Jambangan berkapasitas 20 ton/hari. Selain itu, Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Lamongan menerima sarana prasarana sampah meliputi empat unit motor sampah, tempat sampah pilah yang diserahkan Menteri LHK. Juga ada pemberian penghargaan kinerja produsen dalam pengurangan sampah (industri manufaktur dan ritel), juga pemberian penghargaan kepada bank sampah terbaik dan penyerahan KUR kepada KUKM Bank Sampah. Dari total 48 ribu an bank sampah di Indonesia, ada enam bank sampah yang mendapatkan penghargaan bank sampah terbaik. Yakni Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya, Bank Sampah Malang, Bank Sampah Talo Makassar, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, Bank Sampah Induk Banjarmasin, dan Bank Sampah RW03 Mekarsari Jakarta Timur.(arf)

Marak Protes Warga, Perijinan Rumah Karoeke Harus Dikaji Ulang



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Maraknya aksi protes dari warga soal keberadaan tempat hiburan rumah karoeke (Caroeke House) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) harus mengkaji ulang perijinan usaha rumah karoeke.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mengatakan, saat ini harus dibuatkan Perda aturan-aturan baru soal ijin rumah karoeke, karena sering terjadi laporan dari masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Sukomanunggal dimana masyarakat setempat menolak keberadaan rumah karoeke.

“Yang saya sesalkan kenapa perijinan rumah karoeke di salah satu kawasan Sukomanunggal begitu cepatnya keluar, sementara masih banyak warga setempat menolaknya. Sementara untuk perijinan usaha lain kriteria dan persyaratannya sangat sulit, ini yang sangat saya sayangkan.”ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (28/02/17).

Ia menjelaskan, dalam masalah rumah karoeke di Sukomanunggal, warga menolak karena dalam radius 30 meter dari rumah karoeke ada Masjid.

“Nah hal ini yang saya sesalkan kenapa ijinnya cepat keluar sementara perangkat pejabat terkait mengerti betul bahwa radius 30 meter ada Masjid. Nanti kalau warganya protes dan demo kan kasihan pengusaha karoekenya, karena mandeg tak beroperasi.”tegasnya.

Lebih lanjut Budi Leksono menjelaskan, pejabat Pemkot seharusnya mendeteksi dini sebelum mengeluarkan ijin usaha rumah karoeke, jadi bentuk dan persyaratan-persyaratan apa saja yang benar-benar ada koordinasi dengan warga setempat.

“Jangan sampai rumah karoeke sudah beroperasi ditengah jalan lalu mendapat protes keras dari warga sekitar, kan kasihan juga pengusahanya.”kata politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Saat ditanya seperti apa bentuk Perda nya, Budi Leksono mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) itu ada batasan-batasan, kalaupun itu sudah ada tapi harus diperjelas.

Karena, kalau bicara soal usaha hiburan memang diakui sangat jarang pengusaha karoeke melakukan sesuai dengan aturan-aturan. Hal ini mayoritas pengusaha lebih kepada orientasi profit atau keuntungan semata, tanpa mematuhi aturan dan persyaratan pendirian rumah karoeke.

“Contohnya, jam operasional karoeke sering kita lihat masih banyak yang melanggar. Belum lagi rumah karoeke yang menyediakan minuman beralkohol, dan zonasi antara rumah karoeke dengan lingkungan warga yang berdekatan dengan tempat ibadah. Nah ini masih banyak yang dilanggar.”ungkapnya. (arf)

Pengangkatan P3K Jadi PNS, Pemkot Surabaya Tunggu Aturan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Harapan ratusan tenaga honorer pemkot Surabaya untuk dapat diangkat menjadi Pegeawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Perturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS tampaknya hanya jadi angan-angan.

Pasalnya hingga saat ini belum adanya revisi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men Pan) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu status tenaga/pegawai honorer akan di ganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengaku tak bisa berbuat banyak, hal itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat.

" PNS dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) dan PP nya belum muncul, dan aku pastinya ngak gerti karena semua kebijakan dari sana (pusat)," terang Mia, seusai mengikuti acara launching pelayanan terpadu, di Siola.

Mia juga mengaku bingung dengan aturan yang saat ini telah berlaku pasalnya PP untuk P3K belum diterbitkan,

" Kalau P3K, itu diundang-undang ada. Undang-undang ASN itu terdiri dari dua macam, ASN PNS dan P3K, tentang P3K sendiri bagaimana pengangkatannya, apa seperti apa, diatur dalam PP, tapi PP nya belum terbit,"imbuhnya.

Bahkan saat didesak, apakah Pemkot Surabaya berani menerjang aturan yang belum jelas pengangkatan P3K, lagi-lagi Mia tak berani berspekulasi.,

" P3K sekarang belum ada dan itu makanya kita belum ngerti, kebijakan K2 yang kemarin belum lulus saja kita belum, dan nanti akan kita lihat dulu PP nya, syarat untuk 3K seperti apa kan kita belum tau,"pungkasnya.

Perlu diketahui, ratusan pegawai honorer pemkot Surabaya, tanggal 23-24 Februari lalu melakukan aksi unjuk rasa dan istiqosah di Gedung DPRD kota Surabaya, mereka menuntut agar pemerintah khususnya Men PAN dan KASN merevisi PP No 56 Tahun 2012 serta menghapus P3K. (arf)

Danlantamal I Pimpin Sidang Pantukhirda Catam



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Lantamal VI. Komandan Lantamal (Danlantamal) VI Laksamana peetama TNI Yusup, S.E., M.M., yang juga sebagai Ketua Panda VI Makassar didampingi Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M.Tr (Han) memimpin sidang Pantukhir daerah  seleksi Calon prajurit Tamtama (Catam) PK TA. 2017 Sub Panda Makassar bertempat di Gedung Hasanuddin Mako Lantamal VI, Selasa (28/02/2017). Acara ini diikuti oleh Aspers danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Sunarto, S.T., M.A.P., selaku Sekertaris Panda VI Makassar beserta tim Panitia seleksi serta peserta Cata PK TA. 2017 yang berjumlah 28 orang.

Dalam sambutannya, Danlantamal VI menyampaikan dalam seleksi akhir seperti ini, panitia harus betul - betul memperhatikan apa saja persyaratan mutlak yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar penerimaan calon prajurit TNI AL. Tidak hanya cakap secara postur, namun memiliki mental ideologi yang baik, psikologi yang mantap dan memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi prajurit TNI AL sejati dan profesional.

"Persiapkan mental dan fisik kalian untuk menghadapi seleksi tingkat pusat, jaga kesehatan, hidup dengan teratur dan jaga diri jangan sampai ada yang sakit menjelang keberangkatan ke tingkat seleksi pusat nantinya", demikian penekanan orang nomor satu di Lantamal VI ini kepada seluruh calon prajurit Tamtama ini.

Hasil akhir Pantukhir ini, menyatakan ke 28 peserta tersebut dinyatakan lulus dan kemudian akan diberangkatkan ke Kota Malang, Jawa Timur untuk mengikuti seleksi tingkat pusat selanjutnya. (arf)

Danlantamal VI Turut Antar Wapres RI Tinggalkan Sulsel



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI  (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M, dan Ibu  bersama Pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya turut mengantar  Bapak H.Jusuf Kalla (Wapres RI) dan Ibu Hj. Mufidah Kalla beserta rombongan meninggalkan Sulawesi Selatan. Selasa (28/2/2017).

Selama di Apron Galaktika Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin kab. Maros Wapres RI bersama rombongan melaksanakan persiapan dan istirahat sejenak.

Selanjutnya Wapres RI menuju Surabaya Jawa Timur  melakukan kunjungan kerja dengan agenda peringatan hari peduli sampah Nasional dan peninjauan pelayanan BPJS Kesehatan serta penandatangan prasasti Gedung Baru Rumah Sakit Islam Surabaya.

Wapres RI  di Makassar telah melakukan agenda kerja yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung mikro Finance BRI Unhas dan  Rapat  dengan badan kerjasama pembangunan regional Sulawesi.

Turut hadir Pejabat Forum Koordinasi pimpinan daerah Propinsi Sulsel  di pengantaran Wapres RI yaitu Gubernur Sulsel, Pangkoops AU II, Pangdam VII WRB, Kapolda Sulsel , Danlanud HSN, Rektor UNHAS, dan Wakil walikota Makassar. (arf)

Dosen Ubaya Ciptakan Biodesel Berbahan Baku Minyak Jelantah

Patenkan Proses Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Empat dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Surabaya menciptkan Hak Paten atas penelitian yang berjudul Proses Pembuatan Biodiesel Melalui Reaksi Simultan Ozonolisis dan Transesterifikasi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Prof. Ir. Lieke Riadi, Ph.D, Edy Purwanto, ST., M.Eng.Sc, Aloysius Yuli Widianto, S.T., DEA, dan Lie Hwa, ST, MT membuat biodiesel berbahan baku minyak jelantah dengan menggunakan suhu ruang (27°C - 32°C).

 Tiga kelebihan proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel karya Prof. Lieke  bersama kawan - kawannya yakni Proses pembuatan biodiesel menggunakan teknologi ozonasi yang melibatkan reaksi ozonolisis dan transesterifikasi sehingga mampu memotong ikatan rangkap di minyak goreng bekas dan menghasilkan metil ester rantai pendek dan metil ester rantai panjang.

" Teknologi ozonasi ini memberikan produk biodiesel yang lebih stabil. Dengan menggunakan reaski stimulan ozonolisis dan transesterifikasi maka biodiesel yang dihasilkan menjadi tidak mudah beku, sehingga cocok digunakan pada negara 4 musim. Melalui proses ini, titik tuang (pour point) mempunyai nilai 6 dari nilai maksimal 18. " katanya saat konferensi persnya di Gedung TG lantai 2 Kampus Tenggilis Universitas Surabaya, Senin (27/02/2017).

Profesor Lieke menjelaskan, Biodiesel merupakan produk yang ramah lingkungan. Carbon yang ada di biodiesel diserap dari atmosphere melalui photosintesa di tanaman.

" Ketika membakar biofuel maka carbon dikembalikan ke atmosphere  dan tidak ada efek level CO2 di atmosphere. " jelasnya.

Lebih lanjut menurut Profesor Lieke menuturkan, pada umumnya proses pembuatan biodiesel membutuhkan suhu reaksi 60°C sehingga membutuhkan energi (energy extensive). Sedangkan biodiesel buatan Prof. Lieke dkk hanya membutuhkan suhu ruang karena teknologi ozon yang dilakukan melibatkan reaksi ozonolisis.

“ Pada proses pembuatan biodiesel umumnya membutuhkan energi (energy extensive), mereka membuat energi dengan menggunakan energi. Dengan reaksi ozonolisis ini, kami tidak energy extensive karena menggunakan suhu ruang,” tuturnya.

Bahan baku minyak jelantah dalam percobaan ini diperoleh dari berbagai restoran siap saji di Surabaya. Proses pembuatan biodiesel ini dimulai dengan membiarkan minyak jelantah dalam kontainer selama 1 hari, untuk memisahkan minyak jelantah dari air. Proses pembuatan dilakukan dalam reaktor yang dilengkapi dengan pengaduk, termokopel, baffle dan sparger untuk mendistribusikan zat ozon.

" Minyak jelantah dimasukkan ke dalam reaktor yang didesain dengan volume 1,5 liter. Kemudian memasukkan metanol dengan perbandingan 1:5 dengan minyak dan asam sulfat sebanyak 4% ke dalam reaktor. Setelah itu gas ozon yang dihasilkan dari generator ozon dialirkan dari bagian bawah reaktor melalui sparger. " ungkap Profesor Ir.Lieke Riadi,Ph.D.

Dia menambahkan, waktu reaksi berkisar 170 – 200 menit dengan kecepatan pengadukan 400 rotasi per menit (rpm) untuk mendapatkan kontak yang baik antara minyak jelantah, metanol dan ozon. Produk hasil reaksi dinetralkan dengan menambahkan sodium bikarbonat sampai pH netral. Kemudian ditambahkan air hangat sebanyak 2 kali volume metanol mula-mula untuk memisahkan sisa metanol dan gliserol dari produk biodiesel. Selanjutnya biodiesel dicuci dengan air hangat sebanyak 3 kali volume biodiesel untuk memisahkan zat pengotor. Produk biodiesel yang masih bercampur dengan air dipisahkan dan kemudian dikeringkan dengan menambahkan magnesium sulfat anhidrat kemudian disaring.

" Pembuatan biodiesel ini memiliki yield sebesar 87,23%, jadi misalnya dari 5 liter minyak jelantah dapat menghasilkan 4,36 liter biodiesel. Rencana kedepan saya ingin membuat pilot plant untuk mengarah ke komersial,” pungkasnya. (Dji)

Dandim Pasuruan Sambut Wapres RI



KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Komandan Kodim 0819/Pasuruan bersama Forkopimda Kabupaten Pasuruan menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla di Rumah Makan Pasuruan. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi Dandim 0819/Pasuruan karena wilayahnya didatangi oleh Pejabat no 2 di Indonesia.

Rumah makan Lumintu itu sendiri merupakan rumah makan sederhana yang berada tepat di depan penjagaan Pusdik Brimob Watukosek, Gempol-Pasuruan yang identik dengan makanan tradisional.

Kehadiran Wakil Presiden RI kali ini dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional di Kenjeran, selain itu dalam rangka meresmikan Rumah Sakit Islam di Wonokromo dan berkunjung ke Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tak hanya itu, Bapak Jusuf kalla rencananya juga berkunjung ke Mojokerto dalam rangka kunjungan ke PT. Dwi Prima Sentosa.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Kapolda Jawa Timur, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Arm Budi eko Mulyono, S.Sos., M.M. (arf)

Soal Program 3 R, Dewan Surabaya Pecah



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Program pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dalam hal mengurangi tumpukan sampah di Surabaya melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle) ternyata mendapat kritikan maupun apresiasi dari beberapa anggota DPRD kota Surabaya.

Reni Astuti anggota Komisi D Surabaya, yang merasa kontra dengan program 3 R. Menurutnya bila program tersebut sudah di gaung-gaungkan tapi nyatanya tidak terbukti, ini terbukti dari banyaknya sampah yang tiap hari semakin banyak memasuki  kawasan TPA di benowo.

" Coba cek apa sampah yang masuk TPA tiap hari/bulannya apa berkurang. Logikanya kalau 3R sukses, sampah yg ke TPA berkurang," terang Reni, Selasa (28/2).

Bahkan untuk meyakinkan bila pendapatnya sesuai fakta, Reni juga mempersilahkan para wartawan mengecek data diluar komisi  yang ia bidangi.

"Cek dulu datanya turun atau naik volume sampah yang masuk ke TPA, silakan tanya ke Komisi C datanya gimana, aku komisi D kurang pas kalau komentar,"pungkasnya.

Berbeda dengan Vicensius Awey. Menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya menjelaskan, Idealnya sebuah pemerintahan kota tentu akan terus melakukan pengelolaan sistem 3 R tersebuthal itu dilakukan supaya untuk menekan jumlah peningkatan sampah di kota.

Pengelolaan sampah 3R lanjut Awey harus berbasis masyarakat pengguna, seperti halnya pemukiman, kawasan Industri, perdagangan. Hal tersebut lebih ditekankan kepada pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kedasaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah.

"Pengurangan sampah dengan metode 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, kawasan. Dari pendekatan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 3R. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R."paparnya.

Untuk itu Awey berharap agar pemkot harus bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk mengurangi peningkatan jumlah sampah,

"Masih kita temukan ada banyak perhotelan atau Rumah Makan,  yang mana sampah yang ada tidak menerapkan sistem pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS), sebelum seluruh sampah tersebut diangkut menuju TPA. Begitupun juga, ada bayak pemukiman yang belum menerapkan pengelolaan sampah secara TPS terlebih dahulu sebelum menuju TPA,"tegasnya. (arf)

Chicco dan Lala Hadiri Film Buka' an 8 Di Surabaya



KABARPOGRESIF.COM : (Surabaya) Visinema Pictures bekerjasama dengan Chanex Ridhall Pictures dan Kaninga Pictures merilis Film Layar Lebar yang berjudul ' Buka’an 8’

Film drama komedi romantls garapan Sutradara Angga Dwimas Sasongko ini menceritakan tentang Alam yang diperankan Chicco Jerikho dan Mia yang dibintangi oleh Lala Karmela, pasangan millenial yang bertemu dan jatuh cinta di dunia maya. Hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Mia karena menganggap Alam hanya bermain sosial media dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

" Di momen kelahiran anak pertama mereka, Alam ingin membuktikan kepada orang tua Mia, bahwa ia adalah seorang suami idaman." kata Chicco Jerikho saat menghadiri Konferensi Pers di Studio 21 Royal Mall ( 27/02/2017 ) Surabaya

Film Buka’an 8 kembali mempertemukan Angga dengan duet dua produser Anggla Kharisma dan Chicco Jerikho, yang sukses dengan 2 mm sebelumnya, Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014) dan Filosofi Kopi The Movie (2015). Angga Dwimas Sasongko

Menurut Dwimas Sasongko mengatakan, di film ‘Buka’an 8 ' ini merupakan film komedi pertamanya yang mengangkat cerita generasi millenial yang addictive pada media sosial dan intemet.

" Film ini terinspirasi dari proses menanti kelahiran anak pertama saya yang kebetulan pada saat itu ditemani oleh Chioco Jerikho dan tercetuslah ide untuk membuat film ini " terangnya

Lebih lanjut Produser dan pemeran Utama Film Buka’an 8, Chicoo Jeriho, menambahkan, di film 'Buka’an 8' berharap agar film tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat terutama kota Surabaya

" Kami berusaha menyuguhkan film yang memotret problematlka pasangan muda yang tengah berjuang mendapatkan restu dari orang tua, menceritakan kedekatan emosional yang tercipta antara anak dan orang tua pada proses kelahiran dengan genre komedi. Mengombinasikan realita, cerita pribadi, dan berbagai kekonyolan yang terjadidi keseharian. Film ini memiliki cerita yang sangat dekat dengan mereka yang sangat menikmati hiruk- pikuk media sosial saat ini ." jelas pria berlesum pipit.

Hal senada diungkapkan CEO Chanex Rldhal Pictures, Rosa Rai Djalal, keterllbatannya dalam film lnl karena cerita yang diangkat sejalan dengan perannya sebagai seorang lbu.Chanex Ridhall Pictures didirikan salah satunya karena Saya ingin membagikan pesan positif dengan bahasa universal yang bisa dinikmati semua kalangan.

" Film ‘Buka'an 8’ menunjukkan kepada saya konten film yang sangat pribadi dan mungkin bisa menyentuh pasangan muda maupun para orang tua, dengan balutan genre xomedi yang lebih mudah dinikmati oleh herbagai kalangan." pungkasnya. (Dji)

Soal ganti Rugi, PT Villa Bukit Mas dan Pemkot Surabaya Lempar Tanggung Jawab



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sengketa lahan milik Linda Handayani Nyoto seluas 15 x 600 meter, dengan pihak pengembang PT Villa Bukit Mas, yang kini dikuasai oleh Pemkot Surabaya sebagai fasilitas sosial, masih belum selesai.

Awal Januari 2017 lalu, Pemkot Surabaya kembali mengundang PT Villa Bukit Mas, Polrestabes dan Kejaksaan serta perwakilan pemllik lahan Soegiharto.

Dalam kesempatan itu, pemilik lahan kembali diminta menguraikan kronologis soal sengketa lahan yang di gugat hingga mahkamah agung(MA).

“Saya diminta menceritakan kembali kronologisnya. Ya saya ceritakan duduk persoalannya dan hasil putusan pengadilan, bahwa Pemkot dan pengembang wajib membayar ganti rugi gandeng renteng,”ungkap Soegiharto saat dihubungi lewat seluleernya, Senin(27/2/2017).

Menurut Soegiharto, Pemkot Surabaya merasa kesulitan untuk mencairkan uang ganti rugi, karena putusan pengadilan yang mewajibkan kedua belah pihak membayar gandeng renteng.

“Kabag Hukum Pemkot, meminta pihak pengembang untuk membayar ganti rugi. Namun dilempaar ke pemkot. Lalu pengembang melempar lagi ke Pemkot. Akhirnya pertemuan ditutup dan akan dikaji ulang,” imbuhnya.

Soegiharto berencana melapor kembali ke DPRD kota Surabaya atas keputusan ganti rugi yang belum jelas ini. Mengingat kedua belah pihak yang mengusasi lahan itu, belum menunjukkan itikad baik membayar ganti rugi lahan.

“Nanti saya akan lapor ke dewan lagi, sebagai fasilitator pertama atas sengketa lahan tersebut,”pungkasnya.

Seperti diketahui, lahan milik Linda Handayani Nyoto dulunya memang dikuasai oleh PT Intiland yang kini sahamnya sudah dibelai ke PT Villa Bukit Mas. Pengembang perumahan elite ini, beberapa tahun lalu, menyerahkan lahan ke Pemkot sebagai syarat penyerahan aset fasum fasos seluas 40 persen.

Atas dasar itu, Pemkot mengolah lahan tersebut untuk jalan akses keperumahan dan lahan terbuka hija di tengah jalan.(arf)

Senin, 27 Februari 2017

Solusi Pemkot Surabaya Kurangi Sampah Masuk ke TPA dan Pantai



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya telah menjadi role model bagi banyak kota/kabupaten di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Ada banyak inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan sampah yang itu selaras dengan tujuan pemerintah pusat guna mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020 mendatang.

Ke depan, selain terus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo, Pemkot Surabaya juga concern untuk mencegah timbunan sampah menuju ke pantai/laut.

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita mengatakan, Pemkot selama ini telah melakukan banyak hal untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dikatakan Aditya, pada 2016 lalu, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai kurang lebih 1500 ton sampah. Sebagian besar merupakan sampah organik dengan prosentase 60 persen. Sisanya sampah anorganik.

“Untuk mengurangi sampah ke TPA Benowo, kami punya program pengelolaan sampah mandiri. Sampah dipilah dan dikelola dari sumbernya (rumah tangga) oleh masyarakat. Sebab, kalau sampah tidak dikurangi dan tidak dikelola dengan baik, TPA nya bisa tidak muat,” jelas Aditya di acara media gathering di ruang ATCS, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Senin (27/2).

Selain pemilahan sampah mandiri dari rumah-rumah warga, Pemkot Surabaya juga memiliki 26 rumah kompos. Pemkot juga memiliki pusat daur ulang sampah di Jambangan dan juga di Sutorejo. Serta, di setiap kelurahan ada fasilitas lingkungan yang berperan untuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pengelolaan sampah dar rumah. “Selain itu, sampah-sampah yang diangkut ke TPA, diangkut pakai mobil compactor, tidak lagi memakai bak terbuka. Meskipun belum semua. Tapi kami usahakan semua (bak) tertutup,” sambung Aditya.

Khusus untuk mengurangi sampah yang menuju ke laut, Aditya menyebut hal itu selaras dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga destinasi wisata laut agar tidak terkena gangguan sampah. Untuk mencegah sampah mengalir ke laut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya. “Kami ada lomba kebersihan antar kampung di bantaran sungai. Kami juga memasang trap (perangkap) sampah di sungai supaya sampah tidak ke laut. Termasuk juga bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga untuk mengambil sampah yang ada di saringan nya rumah pompa,” sambung dia.

Dosen Biologi Fakultas MIPA Unesa, Winarsih mengatakan, dalam pengelolaan sampah, yang paling penting adalah menggerakkan masyarakat. Dia menilai Pemkot Surabaya telah mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui lomba kebersihan seperti Surabay Green and Clean dan Merdeka dari Sampah. “Penting untuk mengdepankan asas kebersamaan dalam pengelolaan sampah. Sebab, Pemkot tentu tidak bisa ngopeni sendiri. Semakin banyak warga yang sudah mengolah sampah dari sumbernya, tentunya akan semakin bagus,” ujar Winarsih.

Selasa (28/2) besok, Surabaya akan menjadi pusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di kawasan Pantai Kenjeran. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla direncanakan hadir. Terpilihnya Surabaya sebagai lokasi peringatan HPSN 2017 dikarenakan besarnya komitmen Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah. Paramaternya bisa diukur dari berbagai inovasi yang dilakukan, serta prestasi Surabaya yang telah beberapa kali meriah penghargaan Adipura. “Ke depan, yang perlu lebih dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengurangi penggunaan sampah non organik seperti kemasan minuman dan makanan,” pungkas Aditya. (arf)

Terdakwa Pemalusan Pita Cukai Dituntut 3 Tahun Penjara Dan Denda Rp 71 Milliar



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang kasus pemalsuan hollogram pita cukai yang menjerat Sanusi, Warga Embong Malang Kebangsren Surabaya sebagai pesakitan memasuki babak baru.

Oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, pria kelahiran 43 tahun silam ini dinyatakan bersalah dan dituntut 3 tahun penjara.

Selain hukuman badan, Sanusi juga dihukum membayar denda 10 kali lipat dari nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 71. 427.089.650 (tujuh puluh satu milliar  empat ratus dua puluh juta  delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

"Jika tidak dibayar, maka sesuai ketentuan akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,"kata Jaksa Bambang Djunaedi saat membacakan surat tuntutannya diruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (27/2/2017).

Terdakwa pria berkumis itu dianggap telah terbukti bersalah melanggar  pasal 55 huruf a UU RI. No 39 tahun 2007 tentang cukai Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Sanusi yang tanpa didampingi penasehat hukum selama persidangannya mengaku akan mengajukan pembelaan. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti, Sanusi meminta waktu satu minggu untuk menyusun pembelaannya. "Sidang ditunda satu minggu,"kata Hakim Unggul sambil menutup persidangan.

Perlu diketahui, Perkara ini diungkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Jatim. Saat itu petugas mendapatkan informasi jika dirumah terdakwa Sanusi ada kegiatan melakukan pemalsuan hollogram pita cukai.

Setelah melakukan penggrebakan dan pengecekan. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2015 dan TA 2016  Nomor : 23A/PNP-HLG/BA.IPC/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Slamet Azagaf selaku penguji anggota tim task force adalah bukan produk Konsorsium Perum atau palsu. Sehingga total potensi kerugian Negara sebesar Rp.7.142.708.965,-(tujuh millar seratus empat dua juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh luma rupiah).

Setelah diselidiki, terdakwa mendapat order percetakan dari Aziz (DPO). Dan setiap mencetak hollogram pita tersebut, terdakwa Sanusi mendapat keuntungan sebesar Rp 300 ribu, untuk setiap satu rimnya. (Komang)