Danlantamal V Dampingi Pangarmatim Tinjau Pembangunan di Lahan TNI AL Pesapen

Untuk pembangunan balai prajurit, mess perwira dan lapangan tembak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S. E., M. M mendampingi Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto, S.H.,M.A.P. meninjau pembangunan Balai Prajurit, Mess Perwira dan Lapangan Tembak JW. Kainama dilahan TNI AL Pesapen, Rabu (8/3).

Dalam junjungan tersebut tampak hadir pula Komandan Gugus Tempur Laut wilayah Timur (Danguspurlatim), Asintel Pangarmatim, para Asisten Komandan Lantamal V dan  para kasatker dijajaran Lantamal V lainnya.

Pembangunan Balai Prajurit, Mess Perwira dan lapngan tembak JW. Kainama ini merupakan beberapa fasilitas militer yang direncana dibangun TNI Angkatan Laut untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AL kedepan. Lantamal V saat ini sedang membangun Fasilitas militer dilahan seluas 24,6 hektare di kawasan Jalan Kalianak Timur Surabaya ini.

Pangarmatim dalam kunjungan tersebut menyampaikan kepada pengembang agar segala sesuatunya dikerjakan sesuai dengan spek yang sudah tertuang dalam kontrak.

“Saya mengharapkan agar dalam pembangunan Fasilitas militer ini dilaksanakan sesuai dengan spek, jangan sampai ada yang dikurangi” ujarnya.

Setelah meninjau pembangunan balai prajurit dan mess perwira, Pangarmatim bersama rombongan langsung menuju ke lapangan tembak JW. Kainama. Lapangan tembak tersebut telah diresmikan penggunaannya oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S. E., M.A.P. beberapa waktu yang lalu.

Lapangan tembak JW. Kainama  ini memiliki panjang 150 m dengan lebar 50 m, didalam gedung mempunyai beberapa fasilitas antara lain: lobby, lounge VIP, ruang kelas I dan II, kantor, 6 unit toilet, musholla, gudang, pantry, tribun menembak dan lorong tinjau.

“Keberadaan fasilitas lapangan tembak ini sangat bernilai strategis, dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi TNI AL dalam meningkatkan profesionalisme prajurit satuan-satuan kerja TNI AL diwilayah Surabaya ini,” terang Pangarmatim.

Selain Lapangan Tembak, Balai Prajurit dan Mess Perwira, nantinya dilahan tersebut akan pula dilengkapi fasilitas lainnya seperti Gudang Amunisi, Marsaling Area, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT), Pool Dinas Angkutan, Lapangan Parkir, mesjid, fasilitas lapangan olahraga, Sekolah Dasar, TK/PAUD, Flat untuk prajurit, Gudang Dopus, Gardu Listrik, Gudang Perlengkapan Prajurit, Rumah Genset, Gudang Logca dan Kantor Fasilitas dan Perbekalan lainnya. (arf)

Read More

Gaktib Gabungan POM TNI

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Denpom V/3 Malang beserta jajaran dalam beberapa hari kedepan akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan lalu lintas bagi pengendara anggota TNI secara serentak di wilayah Korem 083/Bdj.
   
Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi tahun 2016 yang lalu secara umum terjadi penurunan pada perkara pidana, tetapi terjadi peningkatan pada pelanggaran disiplin. Adapun perkara yang menonjol meliputi tindak pidana desersi, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lalu lintas.
   
Kegiatan ini dilaksanakan secara gabungan Pom Angkatan (Denpom, POMAL, POMAU) serta dari Propam Polri. Jadi bila ada pelanggar TNI akan diperiksa POM TNI, bila pelanggar Polisi/umum kita serahkan Propam, secara umum kegiatan Ops Gaktib dan Ops Yustisi akan dilaksanakan sepanjang tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 dan tiap triwulan dilaksanakan evaluasi. Adapun sasarannya untuk meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum Prajurit TNI maupun PNS TNI yang bebas dari penyakit masyarakat seperti judi, miras, narkoba dan penyalahgunaan barang-barang terlarang lainnya, peredaran uang palsu, pungutan liar (pungli) serta pelanggaran hukum lainnya.

Hari ini lokasi/tempat pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi TA 2017 di wilayah Malang Raya ada lima tempat yaitu depan Stasiun KA Kota Baru Kota Malang, depan GOR Ken Arok, Jl. Raya Pakis,  Jl. Raya Kebonagung dan Jl. Raya Pendem Batu.

“Ada kurang lebih 30 personel TNI yang kita periksa hari ini, anggota-anggota tersebut berasal dari beberapa satuan TNI yang ada di wilayah Malang Raya.   Namun tidak ditemukan pelanggaran yang prinsip.   Hal ini yang kita harapkan, ini membuktikan prajurit TNI di wilayah Korem 083/Bdj disiplin dan taat akan hukum”.

Kendaraan pribadi yang terdapat stiker TNI juga dihentikan dan diminta pengendara melepas, juga sipil yang gunakan perlengkapan baju TNI disita.

Disampaikan bahwa disiplin dan taat hukum bagi prajurit akan berbanding lurus dengan pelaksanaan tugas pokok, prajurit yang disiplin akan dapat melakukan tugas pokok dengan maksimal sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada rakyat niscaya rakyat akan cinta dengan Prajurit TNI. (arf)

Read More

Ratusan Prajurit Satgaspamtas RI-PNG dari Yonif 512/QY Terima Pembekalan Jurnalistik

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Sebanyak 450 orang prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) RI-PNG dari Yonif Mekanis 512/Quratara Yudha antusias mengikuti pembekalan pengetahuan jurnalistik yang disampaikan Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya Letkol Inf Heriyadi bertempat di Aula Makoyonif 512, Jl. Kesatrian No.1 Malang, Rabu (8/3/2017) pagi.

Pembekalan pengetahuan jurnalistik yang dilakukan di Pendam V/Brawijaya tersebut diikuti oleh Perwira Pertama (Pama) , Bintara dan Tamtama yang disiapkan untuk berangkat tugas.

Untuk menjaga citra dan reputasi positif TNI dimata rakyat/dunia dalam dunia media pemberitaan diharapkan setiap prajurit TNI dapat tumbuh naluri sebagai  insan penerangan. Diharapkan juga kepada para prajurit agar dapat lebih bijaksana dalam berseluncur di dunia maya. “Think Smart dalam bersosial media,” ujar Wakapendam.

“Kadang kegiatan satuan yang positif lewat begitu saja. Sayang juga kalau gak diketahui publik, makanya kita tumbuhkan naluri dan semangat publikasi,” jelas Letkol Inf Heriyadi didepan ratusan prajurit Satgas yang hadir.

Letkol Heriyadi menjelaskan, dalam menyikapi semakin masifnya berita-berita bohong (hoax) yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, kebhinneka tunggal ikaan, dan munculnya radikalisme, menurutnya perlu upaya-upaya dari semua prajurit untuk menyikapi media sosial ini dengan pembelajaran, kedewasaan, penuh kehati-hatian.

“Prajurit harus cerdas, pandai memilah dan memilih berita yang positif dan bermanfaat. Tidak boleh terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Jangan mudah percaya terhadap berita bohong. Percaya saja kepada komandan satuanmu masing-masing,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan tahun 2017 semakin kompleks, salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan Sosmed untuk menyebarkan berita hoax.

“Penyebaran informasi dan berita-berita bohong melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan. Berita-berita seperti itu juga mengancam kebhinekaan dan semakin kuatnya gerakan radikalisme,” tuturnya.

Ditambahkan Wakapendam, dalam menghadapi era kekinian dimana sangat terbukanya dunia informasi publik, prajurit harus mampu membuka mata, pikiran untuk membangun kesadaran dan menggali potensi agar dapat menjadi prajurit yang up to date.

Namun demikian, lanjutnya, sebagai prajurit harus dapat memahami dan mematuhi aturan bersosial media yang telah ditentukan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), salah satunya prajurit harus tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Bertindak sesuai hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Pancasila.

Juga tetap bersikap sopan santun, pikirkan kualitas yang diposting bukan kuantitas serta tetap memberikan citra yang baik dimata masyarakat.

Kegiatan pembekalan pengetahuan jurnalistik ini, selain penuyuluhan dari Wakapendam juga di isi dengan penerangan makalah penulisan berita oleh Tim dari Pendan V/Brawijaya serta Materi Teknik Fotografi yang disampaikan oleh Serka Karnoto.

Dalam materi pembuatan penulisan release, Tim, menjelaskan dalam penulisan berita berupa Press Release, harus mengandung unsur 5W+1H yang merupakan teori dasar dalam sebuah penulisan berita jurnalistik. Sedangkan untuk Teknik Fotografi disampaikan mengenai cara membidik foto yang baik untuk menghasilkan gambar yang memiliki sense of art.

Diakhir kegiatan pengalaman tentang jurnalistik kepada jajaran Yonif 512, Wakapendam berharap setiap prajurit dapat mengambil ilmu yang diberikan dalam pembekalan singkat ini, dan nantinya ilmu tersebut harus diaplikasikan dalam penugasan.

“Hidup itu belajar, bahkan setiap detik saat kita melihat sesuatu itu terjadi sebuah proses pembelajaran. Jadi jangan ragu untuk menggenggam dunia melalui gadget yang kalian miliki,” pungkas Letkol Heriyadi. (arf)

Read More

Prajurit Lantamal V Jajal Lapangan Tembak J.W. Kainama

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar  120 orang prajurit Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) mendapat kesempatan menjajal lapangan tembak baru,  J.W. Kainama,  Lantamal V yang berlokasi di lahan TNI AL Pesapen Jl. Kalianak Timur Morokrembangan, Surabaya, rabu (8/3).

Sebelum menjajal Lapbak yang diresmikan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P pada tanggal 24 Januari 2017 lalu ini, para peserta lebih dulu mendapat pembekalan teknis secara singkat tentang pistol dan senjata laras panjang tipe SS1,  serta cara menembak yang benar dan tepat.
Materi pembekalan disampaikan langsung Kapten Marinir Abdul Malik, yang kesehariaannya berdinas di Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmarhanlan Lantamal V, yang berlokasi di Hang Tuah, DBAL.

Dalam kesempatan tersebut, Malik- sapaan akrab pelatih menembak ini juga memberikan tips yang disebut NARITATA, akronim dari Napas, Rileks, Tarik dan Tembak. Adapun maksud tips tersebut ungkap Malik, yakni tarik napas mendalam diikuti dengan sikap rileks, lalu kemudian tarik picu senjata secara perlahan sembari mencari titik bidik yang tepat.

“ Saat menarik picu disarankan menggunakan sisi tengah telunjuk tangan kanan. Tapi ingat sebelumnya telunjuk agar berada diluar pelatuk saat masih persiapan, lalu kemudian tarik nafas mendalam dan buang secara perlahan sambil mencari posisi yang tepat. Setelah itu tarik picu perlahan dengan bagian tengah telunjuk, dan tembakan jika titik bidik telah tepat. Satu hal yang perlu diketahui, dalam menembak laras panjang maupun pendek kita tidak boleh memaksakan menarik picu supaya senjata meletus. Sebaliknya kita tarik picu secara halus dan perlahan sehingga kita tidak sadar jika senjata meletus, maka peluru akan mengenai sasaran dengan tepat," beber Malik dihadapan peserta.

Namun karena waktu yang tidak mencukupi, maka kesempatan untuk menjajal Lapbak JW Kainama dengan senjata SS1 hanya diberikan kepada separuh peserta latihan. Sebanyak 40 prajurit berlatih menembak dengan tiga posisi, yakni Tiarap, Duduk, dan Berdiri dengan 10 butir peluru ditiap posisi.
Sebagaimana pernah diberitakan jika lapangan tembak J.W. Kainama ini merupakan fasilitas pertama yang telah dibangun diatas lahan milik TNI AL, yang memiliki nilai strategisdalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi TNI AL.

Sementara nama J.W. Kainama sendiri diambil dari seorang prajurit lulusan AAL angkatan ke-14 tahun 1968 dengan pangkat terakhir Kolonel Marinir, yang memiliki segudang prestasi luar biasa dibidang menembak.

 Lapangan tembak J.W. Kainama memiliki panjang 150 M, dengan lebar 50 M dan terdapat beberapa fasilitas seperti ruang lobby. Ruang VIP,ruang kelas I dan II, Kantor, Gudang, Tribun penonton, lorong tinjau, serta toilet. (arf)

Read More

Sub Denpom V/3-4 Pasuruan Gelar Operasi Gaktib Gabungan

 “Waspada Wira Clurit”

KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Subdenpom V/3-4 Pasuruan bersama Provost Kodim 0819/Pasuruan  telah melaksanakan Operasi Gaktib Polisi Militer “Waspada Wira Clurit” Tahun 2017 bersama unsur POM Angkatan dan Propam Polri yang bertempat di Jalam Panglima Sudirman, Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

Acara ini dimulai dengan pengarahan dari Dansubdenpom V/3-4 kepada personel yang akan melaksanakan Operasi Gaktib Gabungan di Masubdenpom V/3-4 Pasuruan. Operasi ini bertujuan untuk menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan hukum dari anggota TNI. Operasi Kepolisian Militer TNI berupa operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan operasi penegakan hukum yustisi adalah operasi  yang dilaksanakan guna terciptanya kepatuhan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD, Khususnya di Kodim 0819/Pasuruan.

Dalam pelaksanaan Operasi Gaktib Polisi Militer “Waspada Wira Clurit” Tahun 2017 gabungan melakukan pemeriksaan terhadap anggota TNI serta Sipil. Dari operasi ini, ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya pemasangan sticker TNI di kendaraan masyarakat sipil. Oleh petugas langsung di berikan tindakan pelepasan sticker di tempat. (arf)

Read More

Cegah Pelanggaran, Kodim 0810/Nganjuk Adakan Pemeriksaan Kendaraan

KABARPROGRESIF.COM : (Nganjuk) Bertempat di Makodim 0810/Nganjuk, Seksi Intelijen Kodim 0810/Nganjuk dipimpin Lettu Inf Suwoto Pasi Intel Kodim 0810/Nganjuk bekerja sama dengan Unit POM Nganjuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan dinas, Selasa ( 07/03 ). Adapun pemeriksaan kendaraan itu sendiri meliputi surat – surat kendaraan, kelengkapan kendaraan dan kebersihan kendaraan. Mengingat kesibukan dan padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Kodim 0810/Nganjuk sebagai Komando Kewilayahan maka pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dinas dilakukan secara bergilir dan terjadwal.

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan kendaraan, terlebih dahulu Lettu Inf Suwoto Pasi Intel Kodim 0810/Nganjuk menyampaikan beberapa hal. Diantaranya “ Bahwa apa yang saat ini dilaksanakan merupakan salah wujud perhatian dari Komando terhadap Anggota untuk menekan sekecil mungkin angka pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas. Disamping itu dengan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diharapkan bisa mengurangi resiko yang fatal akibat kecelakaan,” tegas Lettu Inf Suwoto Pasi Intel Kodim 0810/Nganjuk.

Pada pelaksanaan kali ini, tidak kurang dari 70 orang anggota Kodim 0810/Nganjuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 orang belum memiliki SIM TNI karena baru menerima kendaraan dinas dari pemegang sebelumnya dan akan ditindak lanjuti untuk kepemilikan SIM TNI tersebut sedangkan untuk kelengkapan dan kebersihan kendaraan sudah memenuhi syarat. (arf)

Read More

Pengadilan Eksekusi Delapan Rumah Penghambat Pembangunan Tol Sumo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Delapan rumah yang menghambat pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) akhirnya berhasil robohkan dengan alat berat, setelah pihak juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan eksekusi.

Surat penetapan yang dibacakan juru sita PN Surabaya, Joko Subagyo berlangsung lancar dan tanpa ada perlawanan dari pemilik rumah. Pemilik rumah hanya bisa menangis melihat bangunannya dirobohkan dengan alat berat.

Para pemilik rumah sejatinya belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang di tawarkan Pemerintah dengan harga normal.

Juru Sita PN Surabaya, Joko Subagyo menerangkan, Jika uang ganti rugi tersebut telah dititipkan di Pengadilan.

"Ada delapan rumah dan tiga lahan kosong yang kita eksekusi hari ini, "ujar Joko usai membacakan penetapan eksekusi Ketua PN Surabaya, Rabu (8/3/2017).

Dijelaskan Joko, proyek pembangunan tol sumo ini sepanjang 36,27 km dan baru 28,26 km yang telah dibebaskan oleh pemerintah.

"Total nilai ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 556 milliar. Dan dengan eksekusi ini diharapkan pembangunan tol sumo ini cepat selesai pada bulan juni mendatang, demi kepentingan umum,"sambungnya.

Terpisah, Pihak pengadaan tanah dan tol sumo, Achmad Purwanto mengatakan, upaya negosiasi ganti rugu sendiri sudah dilakukan pemerintah kepada warga secara bertahap, yakni pada tahun 2010, 2013 dan 2015.

"Tapi warga masih tidak sepakat dan meminta harga tinggi, karena itu langkah konsinyasi melalui pengadilan harus kita tempuh, karena tol sumo ini ditargetkan selesai pada juni memdatang, agar dapat digunakan untuk arus mudik lebaran dan mengurangi kemacetan,"terang Achmad.

Untuk diketahui, untuk mengantisipasi aksi protes, pelaksanaan eksekusi tersebut melibatkan petugas keamanan dari Polrestabes Surabaya, Satpol PP Pemkot Surabaya. (Komang)

Read More

Dianggap Penetapan Tersangkanya Cacat Hukum, Pengusaha Alat Berat Gugat Polrestabes Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kendati sempat ditangguhkan penahananya oleh penyidik Polrestabes Surabaya, Namun tak membuat Soejono Candra menyerah untuk mencari keadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan.

Untuk mendapatkan keadilan, Pria pengusaha alat berat ini mempraperadilankan Polrestabes Surabaya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (8/3/2017).

Permohonan praperadilan yang dilayangkan Soejono Candra pun  sudah mulai disidangkan oleh hakim tunggal Praperadilan, Dedi Fardiman.

Sementara,  Ayup Prakoso selaku kuasa hukum Soejono mengatakan penetapan Soejono sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan dianggap cacat hukum lantaran pada tahap penyelidikan penyidik tidak pernah memintai keterangan dari saksi ahli pidana.

"Padahal keterangan saksi ahli pidana dianggap sangat penting karena hal itu untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka, serta layak tidaknya perkara tersebut dilanjutkan ketingkat penyidikan,"terang Ayup usai persidangan.

Namun kenyataannya, penyidik Polrestabes Surabaya serta merta langsung menetapkan Soejono sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan tanpa memintai keterangan saksi ahli pidana terlebih dahulu. Atas dasar itulah, Soejono langsung mengajukan praperadilan ke PN Surabaya.

Perlu diketahui, Soejono ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan atas laporan Sukoyo ke Polrestabes Surabaya. Berawal dari pembelian buldoser yang dilakukan oleh Soejono dan Yen Jet Ha kepada Soekoyo dengan harga sebesar Rp 350 juta. Harga tersebut masih ditambah bunga dan jika ditotal maka seluruhnya menjadi Rp 660 juta. (Komang)

Read More

Mabes Polri Apresiasi E-Government Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang telah lama diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapatkan apresiasi positif dari Mabes Polri. Apresiasi positif tersebut disampaikan Kepala Biro Kajian Strategis Sumber Daya Manusia Polri, Brigjen Pol Eko Indra Heri ketika berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa (7/3/2017).

Brigjen Pol Eko Indra bersama rombongan Mabes Polri diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan di ruang sidang wali kota. Ikut hadir, Asisten Sekda serta beberapa kepala dinas terkait seperti Kepala Bappeko, Agus Imam Sonhaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti dan Kepala Bina Program, Dedik irianto. 

Eko Indra mengatakan, Mabes Polri berencana meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mabes Polri. Karenanya, pihaknya berkunjung ke Surabaya untuk belajar kepada Pemkot Surabaya yang telah menjadi pioner di Indonesia dalam menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Kami mendengar Bu Risma sudah lama menerapkan e-governement. Kami datang untk belajar. Dan memang, dari perencanaan hingga pengawasan, ini (e-government Surabaya) luar biasa. Kami akan coba mengadopsi dalam implementasi di kegiatan kami di bidang SDM. Tentunya ada perbedaan yang kami sesuaikan dengan organisasi Polri,” tegas Brigjen Pol Eko Indra.

Menurut Eko, Mabes Polri sebenarnya sudah memiliki sistem perencanaan yang lengkap. Namun, sistem yang sudah ada itu akan diperbaiki lagi. Utamanya sistem manajemen kinerja. Ini selaras dengan harapan Mabes Polri untuk semakin meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karenanya, Mabes Polri antuasias untuk menimba ilmu ke pemerintah daerah yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan secara elektronik dalam mengelola pemerintahan di daerahnya. Selain ke Pemkot Surabaya, Mabes Polri juga telah berkunjung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami coba memperbaiki sistem manajemen kinerja sehingga kami banyak cari perbandingan. Salah satu nya ke Surabaya ini dan juga Pemprov DKI. Nanti kami kombinasikan, kami cari yang terbaik. Untuk sistem yang lain sudah jalan,” sambung Brigjen Eko Indra.

Menurutnya, kondisi internal Mabes Polri berbeda dengan pemerintahan. Ini karena mencakup seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mabes hingga Polsek. Juga kondisi geografis dan jumlah personel yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. “Nanti kami sesuaikan dengan kondisi di internal kami kira-kira yang paling pas untuk kami model nya yang bagaimana.
Kami cari yang terbaik,” imbuh dia.  

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan paparan perihal pemanfaatan e-government di Pemerintah Kota Surabaya. Dari mulai sistem pengelolaan keuangan daerah seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Controlling dan e-Performance. Kemudian e-SDM untuk tes CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Lalu e-Monitoring seperti CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi hingga monitoring sampah. Serta e-Education, e-Office, e-Permit, e-Health, e-Dishub, Simprolamas, Sistem Siaga Bencana 112 dan media center seperti e-wadul, e-sapawarga dan surabaya.go.id.

“Mabes Polri ingin membuat sistem kinerja tentang kepolisian. Tetapi memang, mereka lebih kompleks karena mereka se-Indonesia. Yang berat itu di awal nyusun nya. Kami dulu juga berat waktu mau menerapkan e-performance. Tapi sekarang sudah lancar,” jelas wali kota.

Menurut wali kota, penggunaan e-performance dalam penilaia sistem kinerja punya banyak keunggulan. Salah satunya, kinerja seseorang akan mudah sekali terukur. Termasuk juga kemampuannya. “Itu betul. Beberapa kali kami lakukan tes, itu hasilnya hampir sama dengan e-performance, hasil psikotes dan juga hasil analisa. Urutannya persis,” jelas wali kota.

Disampaikan wali kota, penggunaan e-performance di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ini sudah diterapkan sejak awal dirinya menjabat Wali Kota Surabaya pada 2010 silam. Dalam fungsi nya untuk penilaian kinerja, e-performance bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan Inspektorat ataupun memberhentikan PNS.

Kepala Bagian Bina Program, Dedik Irianto menambahkan, setiap PNS baik jabatan teknis maupun administratif di lingkungan Pemkot Surabaya yang memiliki NIK, memiliki akses masuk ke e-performance dengan username/password dan bisa mengisi kinerja. “Tiap aktivitas kerja yang dilakukan, akan bisa menjadi poin setelah di-approve oleh atasannya,” jelasnya.(arf) 

Read More

Nipu Rekan Bisnis, Dirut PT SRAJ Diadili

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan perkara penipuan yang menjerat Dirut PT Semesta Raya Abadi Jaya (SRAJ), Vonny Endrawati kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (7/3/2017).

Pada persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rosyid menghadirkan dua saksi korban yakni Rasono Ali Hardi dan Paulina Lina Lois.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Hariyanto, Para saksi menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan pada bulan Januari sampai Pebruari 2016, saat itu terdakwa Vonny menawarkan biji plastik kepada saksi Rosono Ali Hardi (pemilik PT. Cahaya Mas makmur) yang bergerak dibidang usaha produksi kantong plastik yang terbuat dari biji plastik. Vonny menyatakan bahwa ada biji plastik yang dijual dengan harga murah dan kwalitas bagus sehingga saksi Rosono menjadi tertarik untuk membeli biji plastik tersebut kepada terdakwa.

Pada Senin 4 Januari 2016 bertempat PT Cahaya Mas Makmur Jl. Cempaka  No. 30 Surabaya terdakwa mengatakan kepada Paula Lina Luis (istri Rosono Ali Hardi) bahwa biji plastik yang ada diluar sedang kosong sehingga apabila tidak cepat membeli / transaksi nanti akan langka dan harganya mahal.

Dengan kalimat dan ucapan tersebut kemudian akhirnya Paula Lina Luis menjadi tertarik untuk melakukan pembelian biji plastik yang ditawarkan oleh terdakwa Vonny sebanyak 204 ton dengan harga sebesar Rp. 5.076.500.000 dan sudah dibayar lunas.

" Tetapi terdakwa Vonny sama sekali tidak menyerahkan atau mengirimkan biji plastik tersebut kepada saya karena uang yang semestinya dipakai untuk membeli biji plastik tersebut oleh terdakwa dipakai untuk biaya operasional perusahaan milik terdakwa sendiri," ujar saksi Paulina.

Dengan modus yang sama dan dengan bujuk rayu yang dilakukan terdakwa Vonny, saksi Paula Lina beberapa kali menyerahkan uang dengan total Rp.14.031.180.000.

Jaksa pun mendakwa terdakwa Vonny melanggar pasal 372 KUH Pidana dan 378 KUH Pidana  tentang penipuan dan  penggelapan (Komang)

Read More

BNNP Serahkan BPOM Tindak Lanjuti Permen Dot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala BNNP Propinsi Jawa Timur, Brigjen Polisi Fathur Rohman mengaku terus mendalami kasus dugaan permen dot yang mengandung narkoba. Permen tersebut selama ini diperjual belikan di kawasan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Fathur Rohman mengungkapkan, dalam razia yang dilakukan di 14 lokasi pihaknya menjumpai beberapa minuman dan juga permen dengan berbagai macam dan bentuk.

"Kita tidak boleh menduga duga. Makanya kita serahkan kepada BPOM (balai pengawasan obat dan makanan)," terang Fathur Rohman, Selasa (7/3/2017).

Menurut Fathur, terkuaknya persetan permen dot yang disinyalir mengandung narkoba bermula dari temuan adanya permen warna warni yang menarik calon pembeli. Permen itu berasal dari China.

Yang membuat petugas curiga, dalam kemasan permen tersebut tidak dicantumkan label dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Padahal, permen tersebut diimpor dari luar negeri.

"Jadi ada beberapa hal yang kita curigai. Apalagi, dibungkusnya juga ada tulisan permen keras," ungkapnya.

Sementara untuk efek yang dirasakan anak anak, menurutnya, sampai saat ini masih belum ada. Saat petugas BNNP mencobanya yang dirasakan ada mint dan kecut kecutnya.

"Biasanya kalau untuk anak anak itu kan tidak bisa langsung. Ada proses satu minggu atau dua minggu baru yang bersangkutan ada rasa ingin membeli lagi," jelasnya panjang lebar.

Disinggung apakah ada penghentian distribusi untuk permen itu, Fathur mengaku belum sampai ke sana. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil lab dari BPOM .

"Mungkin satu dua haRI ini akan keluarnya hasil labnya. Setelah itu akan kami sampaikan ke media," pungkas Fathur. (arf)/

Read More

Dipanggil Dewan, Satpol PP Mangkir Lagi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, benar-benar membuat berang anggota komisi B DPRD kota Surabaya.

Pasalnya, untuk kali kedua satuan penegak perda tersebut tak mengahadiri undangan komisi B untuk rapat membahas soal belum ditutupnya toko swalayan yang sudah mendapat rekomendasi bantuan penertiban dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindagin) Kota Surabaya.

Alhasil, rapat yang bakal digelar tersebut ditunda dan lagi-lagi tidak menghasilkan apa-apa.
Atas kondisi tersebut ketua komisi B Mazlan Mansur mengaku sangat kecewa sekali dengan sikap dari satpop Pp tersebut.

Bahkan, ia menilai bahwa absennya satpol pp dirapat kali ini sungguh tidak beretika.

" Satpol.pp ini sudah dua kali ini tidak hadir. Kita sudah laporkan kepada pimpinan juga. Supaya perilaku seperti ini (tidak mendatangi undangan) tidak seharusnya dilakukan oleh sesama unsur pemerintahan. Ini satu etika yang kurang baik"katanya seusai mengakhiri rapat diruang komisi B DPRD Surabaya Selasa (07/08).

Mazlan melanjutkan bahwa pihaknya sudah melaporkan kepada pihak wali kota surabaya, lantaran ia beralasan bahwa wali kota tidak tahu dengan sikap anak buahnya yang sering mangkir dari panggilan legislatif.

" Kita berencana melaporkan kepihak wali kota atas takutnya wali kota tidak tahu kalau tidak pernah datang seperti ini " lanjutnya.

Ia lantas mempertanyakan sikap satpol pp yang tidak berani melakukan penertiban toko swalayan padahal sudah ada bantib.

" Kita malah mempertanyakan kenapa tidak berani menertibkan ini sudah ada bantib. Kita ingin memediasi ada apa sebenarnya satpol pp tidak berani melakukan penertiban la kok malah tidak datang." tanyanya.

Ia lantas menjelaskan bahwa jika memang satpol pp melakukan perlawanan dengan dipanggil tidak datang, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak ada untungnya.

" Apa untungnya mereka melakukan perlawanan kepada dewan. Yang ada hanya tidak ada etika dengan baik kepada dewan. Kita ingin mendorong penegakan perda, ini tidak dilakukan ada apa?" Cetusnya. (arf)

Read More