Antisipasi Demo 20 Maret, Dishub Surabaya Audensi Dengan Polrestabes

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bentrok antar penguna jasa angkutan umum dan Angkutan berbasis online yang terjadi di Jakarta dan Bandung beberapa waktu lalu ternyata menjadi perhatian yang serius dari pemerindah daerah di Indonesia tak terkecuali Kota Surabaya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama Dishub Jatim mengelar audensi dengan Kapolrestabes Surabaya AKBP M.Iqbal di kantor Polrestabes jalan Sikatan No 1 Surabaya, Rabu (15/3) kemarin.

Menurut Kadishub kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, tujuan digelarnya aduensi tersebut, semata-mata untuk mengantisipasi unjuk rasa damai seluruh angkutan umum pada tanggal 20 Maret mendatang, hall ini supaya tidak terjadi anarkis seperti yang terjadi di beberapa tempat.

" Kapolrestabes ingin Surabaya aman dan Kondusif,” ujarnya.

Irvan menambahkan, saat ini jasa angkutan umum maupun angkutan berbasisonline harus memiliki badan usaha dan itu pun yang berhak mengeluarkan izinnya yakni pemerintah propinsi (Pemprop) Jatim.

”Karena dari dulu semua angkutan umum harus berbadan hukum, baik itu PT, BUMD, BUMN dan Koperasi, untuk ijin angkutan yang mengeluarkan Dishub Jatim,” jelasnya. (arf)

Read More

Pasca Kerusuhan, Lapas Jambi Ditata Ulang

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Pasca kerusuhan dan pembakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi, Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) menemui Pemprov Jambi. Pertemuan itu untuk meminta dukungan Pemprov Jambi dalam penataan ulang Lapas tersebut.

Dalam pertemuan itu, Menkumham diwakilkan oleh Staf Khusus yakni Fajar lase, sementara dari Pemprov Jambi dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Wagub, kemarin.

Staf Khusus Menkumham, Fajar Lase menyampaikan, pasca kerusuhan itu, Lapas akan ditata ulang. Kerusuhan itu menjadi catatan serius Menkumham, sehingga secepatnya dicarikan solusi.

Ia mengakui, Kemenkumham punya keterbatasan-keterbatasan dari pihaknya dalam pengelolaan Lapas. Namun, sesuai penegasan dari Menkumham, negara harus hadir dalam permasalahan Lapas, termasuk dengan memutus mata rantai kelompok yang menyebabkan kerusuhan di Lapas Jambi.

"Kerusuhan di Lapas Jambi menjadi catatan kita, karena memang Lapas di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi sudah over kapasitas. Harusnya kapasitasnya 300, ini sudah dihuni hampir 1.800 orang,” ujarnya.

Karena itu, sambungnya, ke depan, Kemenkumham ingin prioritas untuk membangun unit UPT yang baru. Mungkin nantinya, UPT tersebut untuk menempatkan yang kasus narkotika.

Tetapi, setelah kebakaran tersebut, telah ada instruksi untuk mendistribusi warga binaan yang ada di Lapas Jambi ke UPT-UPT yang lain.

“Proses pertama sudah dilakukan, hampir 200 orang sudah dipindah (dari Lapas Jambi), ke UPT yang lain. Nanti ini bergerak terus, secara khusus ke Blok Narkotika dimana kemarin mereka memulai kerusuhan, mereka juga akan dipibdah dalam waktu dekat, tentunya dengan cara persuasif," paparnya.

Sementara untuk pembangunan Lapas baru, kata dia, perlu proses mengingat anggaran pemerintah. Namun, ia memperkirakan pembangun Lapas baru di Jambi akan masuk dalam anggaran APBNP tahun ini. 

“Mudah-mudahan bisa dapat," jelas Fajar Lase.

Mengenai tempat UPT yang baru, lanjut Fajar Lase, Dirjen Pemasyarakatan yang menentukan.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Bambang Palasara mengharapkan, agar Pemprov Jambi bisa memberikan bantuan berupa sumur bor di Lapas Jambi.

Mendengar pemaparan itu, Wagub Jambi, Fachrori Umar, menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sangat mendukung penataan Lembaga Pemasyarakatan Jambi.

Wagub mengatakan, Pemprov mendukung dan siap membantu penataan Lapas Jambi, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Jambi. "Kan itu untuk negara Indonesia juga, jadi kita mendukung dan siap membantu," ucap Wagub. (/Net).

Read More

Dianggap Membangkang, Komisi B Bakal Laporkan Satpol PP Ke Inspektorat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya ternyata masih geram dengan sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya yang selalu mengabaikan tiga kali  panggilang hearing terkait masalah bantuan penertiban (Bantib) dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindagin) Surabaya terkait penutupan mini market bodong.

Padahal Sat Pol PP Surabaya kemarin (15/3/17) telah melaksanakan tugasnya yang hanya menutup 5 minimarket.

Sikap geram Komisi B ini akan diluapkannya dengan melaporkan Satpol PP kota Surabaya ke Inspektorat.

Menurut sekretaris Komisi B, Edi rahmad, langkah Satpol PP dengan menutup mini market adalah sebuah kewajiban untuk memenuhi rekomendasi Bantib dari Disperindagin Kota Surabaya.

" Kalau mereka menutup minimarket tersebut ya sudah sewajarnya dan itu juga sudah ada bantibnya kan wajar " ujar Edi Kamis (16/03).

Lebih lanjut dikatakan oleh Edi, bahwa yang dilaporkan ke Inspektorat adalah sikap membangkangnya Satpol PP terhadap pihak legislatif.

" Saya rasa kami tetap melaporkan dan pimpinan juga akan melaporkan ke pihak Wali kota. Karena ini membangkan dan ini jangan sampai terulang lagi " imbuhnya.

Politisi asal partai Hanura ini menyebut pihaknya saat ini ingin tahu mengapa pihak Satpol PP tidak tidak menghadiri undangannya.

" Ini soal etika. Kami akan mepertanyakan ada masalah apa dengan komisi B sehingga tidak mau hadir ketika kami undang " pungkasnya.(arf)

Read More

Lantamal VI Ikuti Latgab PKD di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar.) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI mengirim tim  Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal VI dan personel dari Rumah Sakit TNI AL(Rumkital) Jala Ammari untuk mengikuti Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) ke – 90 tahun 2017 yang dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis Pagi (16/03/2017).

Latihan PKD  kali ini mengambil tema “Dengan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat ke 90 di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Kita Tingkatkan Fungsi Komunikasi , Koordinasi dan Komando dalam mewujudkan perusahaan pengelola Bandara Kompetitif di Asia sebagai langkah nyata membangun kebanggaan Bangsa” bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel sesuai dengan bidang tugas masing – masing dalam mengatasi keadaan darurat di bandara.

Pelaksanaan Latihan PKD tersebut, menggabungkan 3 kegiatan sekaligus dalam 1 hari pelaksanaan, diantaranya yaitu, Pertama Latihan Penanggulangan Darurat Penerbangan (Aircraft Crash), Kedua Latihan Penanggulangan Kebakaran Gedung (Building Fire) dan ketiga Latihan Penanggulangan Ancaman Bom (Bomb Threat) serta Airport Attack.

Latihan gabungan ini juga melibatkan beberapa unsur Tim Pendukung Kesehatan dari TNI/POLRI, Instansi Pemerintah Sulsel dan Tim Dukkes lainnya. (arf)

Read More

Wadan Pomal Lantamal V Narasumber Binpers Fungsi Komando

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Pomal Lantamal V) Letkol Laut (PM) Khoirul Fuad, S.H. menjadi narasumber pada Jam Komandan yang mengangkat materi tentang Pembinaan Personel Fungsi Komando yang dihelat di Gedung Serba Guna, Mako Lantamal V, Surabaya, Kamis (16/3).

Pembinaan Personel (Binpers) Fungsi Komando selalu rutin dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AL (Lantamal) V Surabaya setiap hari kamis secara bergantian oleh tiap-tiap Satuan Kerja dijajaran Lantamal V. Kali ini binpers fungsi komando menjadi giliran Pomal Lantamal V untuk memberikan materinya.

Wadan Pomal Lantamal V yang hadir sebagai narasumber, memanfaatkan event ini untuk melakukan sosialisasi tentang berbagai hal yang menyangkut kedisiplinan sebagai seorang prajurit, juga sekaligus untuk mengenalkan dirinya sebagai pejabat baru dijajaran Lantamal V, dimana baru sepekan lalu Ia menjabat  Wadan Pomal Lantamal V menggantikan Letkol Laut (PM) Fahmi.

Fuad –sapaan akrab Wadan Pomal Lantamal V ini- mengingatkan bahwa  karakter sebagai prajurit Lantamal V harus di tingkatkan. Jaga diri dan mawasdiri dengan disiplin, menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti asusila yang merupakan perbuatan tercela ditinjau dari sisi hukum maupun sosial.

TNI dan TNI AL lanjutnya, tidak akan mentolelir perbuatan asusila oleh anggotanya apalagi dilakukan dengan anggota keluarga besar TNI, tidak ada kata lain selain pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat dari dinas. Selain itu Ia juga mewanti-wanti anggota Lantamal V untuk menghindarkan diri dari barang haram yang lagi marak saat ini, narkoba.

“Jangan coba-coba mengkonsumsi apalagi mengedarkan narkoba atau menjadi bandarnya, sudah banyak contohnya, TNI AL tidak akan mengampuni perbuatan anggotanya apabila ia terbukti secara sah dan menyakinkan sebagai pengguna apalagi pengedar narkoba,  aturannya jelas, dipecat,” terangnya.

Menurutnya, salah satu tempat yang paling empuk untuk peredaran narkoba adalah tempat-tempat yang sudah dilarang untuk dikunjungi oleh anggota, baik itu didalam jam dinas maupun di luar jan dinas, seperti tempat-tempat hiburan malam dan sebangsanya.

Sebelum mengakhiri sambutan sekaligus sebagai perkenalannya, Wadan Pomal Lantamal V juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam menginvestasikan uang atau hartanya. “Berhati-hatilah apabila ingin berinvestasi, dinas tidak pernah melarang para anggotanya untuk menanamkan modalnya untuk menambah kesejahteraan, namun demikian, maraknya investasi bodong akhir-akhir ini harus membuat pelajaran berharga agar jangan tertipu, alih-alih ingin mendapatkan keuntungan, malah kerugian yang didapat akibat investasi yang ditanan dibawa kabur.

Selain Wadan Pomal, pada kesempatan jam komandan kali ini juga ada materi lain yang disampaikan Tim Pomal Lantamal V lainnya, yaitu materi tentang Penanganan Tawanan Perang  yang disampaikan oleh Kasubdis Lalin Pomal Lantamal V Mayor Laut (PM) Juang Pawana. (arf)

Read More

Mentolo, Meski Kondisi Sakit, Pemohon Wajib Datang Sendiri Daftar BPJS Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mekanisme Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Surabaya semakin semrawut saja, bagaimana tidak untuk menjadi pemohon peserta BPJS kesehatan harus mendaftar sendiri tak boleh diwakilkan. Biarpun kondisi sakit, pemohon BPJS Kesehatan harus datang sendiri tanpa boleh diwakilkan, kecuali diwakilkan khusus yang ada di dalam KK pemohon.

Kebijakan ini jelas tidak mencerminkan kemanusian. Apabila di dalam KK itu terdapat tiga jiwa, terdiri suami / istri dan satu anak (usia balita) itu mungkin bisa si istri atau suami yang mendaftarkan. Sebaliknya, jika di KK itu, hanya dua jiwa (terdiri dewasa dan balita) sementara yang sakit dewasa apakah harus berangkat sendiri ke kantor BPJS kesehatan??

Kebijakan ini jelas membuat masyarakat yang sudah dalam kondisi sakit untuk berobat akan semakin sakit parah hanya menuruti prosedur BPJS.

Salah satu Pemohon Kartu BPJS Kesehatan Surabaya, Fredy asal Surabaya mengaku kecewa dengan kebijakan. "Koq bisa gitu yaa, lha saya ini sedang sakit masak saya sendiri yang berangkat. Lha kalau di KK hanya ada dua jiwa (istri dan anak 5 tahun), sementara saya sudah tidak bersama dengan mereka lagi," ujar fredy yang mengaku sudah pisah dengan istrinya ini.

Lantas apa jawaban BPJS Surabaya at Menangapi hal ini, Humas BPJS Kesehatan Surabaya Shinta menegaskan, untuk mengurus BPJS Kesehatan, pemohon harus datang sendiri atau keluarga yang ada di satu KK. "Tidak boleh diwakilkan, kecuali yg mewakilkan adalah anggota keluarga yg satu Kepala Keluarga (KK) (pemohon,red)," ngototnya. (Endi)

Read More

Jenderal Muldoko : Ingin Membantu Program Ketahanan Pangan dan Mensejahterakan Petani Dengan Bibit Baru Yang Lebih Unggul

KABARPROGRESIF.COM : (Jember) Bertempat di lahan Kelompok Tani Makmur Ds Dukuh Dempuk Kecamatan Wuluhan Kab. Jember pada Rabu 15/03/2017 Pukul 07.00 Wib Jenderal Purn Muldoko didampingi Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto, Direktur Prasarana Kementrian Pertanian Suprapti dan Kepala Staf Kodim 0824 Jember Mayor Inf Robertus Ardha melaksanakan panen perdana bibit unggul padi M70D dan M400.

Bibit unggul tersebut merupakan hasil penelitian para pakar dibawah pimpinan Jenderal Purn Muldoko yang pada beberapa bulan yang lalu sudah ditanam diberbagai daerah dan di Jawa Timur sendiri ada sekitar 650 hektar dan harapan Jenderal Purnawirawan mantan Panglima TNI tersebut ingin menanam di lahan petani seluas 1 juta hektar.

Menurut Ketua Kelompok Tani Makmur Ds Dukuh Dempok yang juga sebagai Ketua KTNA Jember Sucipto  dihadapan 150 orang perwakilan kelompok tani menegaskan bahwa Bibit M70D ini usia tanamnya 70 hari namun kalau curah hujannya tinggi bisa 75 hari dengan rata-rata produksi per hektar sekitar 7 ton dilahan cukup air sepanjang tahun, keunggulannya disamping memiliki usia tanam lebih pendek M70D lebih tahan terhadap serangan hama tanaman dan dengan batang yang kokoh pohonnya tidak roboh meskipun kena hujan, angin dan kebanjiran.

Sedangkan untuk bibit unggul N400 masa tanamnya 90 hari (normal) tahan terhadap hama penyakit tanaman dan memiliki produktifitas dilahan cukup air sepanjang tahun sekitar 10-13 ton per hektar, dan bibit-bibit unggul tersebut perawatannya sebagian besar menggunakan obat dan pupuk organik, bahkan Sucipto menyarankan agar bibit-bibit unggul tersebut dijadikan bibit unggul bantuan Kementrian Pertanian, untuk menggantikan bibit-bibit yang sudah dibantukan yang varietasnya itu-itu saja yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Pada kesempatan tersebut Jenderal Purn Muldoko dalam sambutan dan wawancaranya kepada awak media menegaskan bahwa dirinya ingin membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan, yang kedua ingin membantu mensejahterakan petani dengan usia tanam pendek dan produktifitas panen yang tinggi, dan yang ketiga ingin mengajak petani kembali ke bahan perawatan organic agar menghasilkan padi yang sehat sehingga makanan generasi kita lebih sehat.

Lebih lanjut Muldoko menjelaskan bahwa satu malai (batang) padi M70D bulirnya 270-300 biji, sedangkan yang M400 bulirnya mencapat 390-400 biji dan ini tentunya tidak hanya janji tetapi saya kesini ini ingin menunjukkan bukti seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Tani yang telah memakai bibit penemuan saya tadi, yang disambut tepuk tangan oleh hadirin semuanya.

Komandan Kodim 0824 Jember Lekol Inf Rudianto yang pada saat tersebut tidak bisa hadir karena melaksanakan dinas Rapimniscab di Bandung saat dikonfirmasi menyampaikan permohonan maafnya kepada yang terhormat Jenderal Purn Muldoko beserta Ibu, kepada Dirjen dan Direktur Kementan karena tidak bisa mendampingi selama berkunjung di Jember, “ Hormat Saya Untuk Beliau Semua”.
Terkait dengan dengan bibit unggul yang ditemukan oleh Jenderal Purn Muldoko saya memang telah memonitor terutama yang ada di Pok Tani Makmur Ds Dukuh Dempok Kec Wuluhan, dan saya sangat salut sekali kepada beliau, yang masih sangat eksis dengan perjuangannya, tentunya harus kita dukung karena sangat membantu program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani serta menyehatkan konsumsi beras sebagai makanan pokok generasi kita kedepan.

Sehingga bibit padi varietas M70D dan M400 tersebut sangat mendukung program teritorial dalam menciptakan ketahanan wilayah secara dini yang menjadi misi utama pembinaan teritorial karena ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional yang harus selalu dimantapkan. tegas Lekol Inf Rudianto. (arf)

Read More

KASAL Beri Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Di Undip Semarang

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi,S.E.,M.A.P. memberikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa Fakultas Hukum yang  diikuti sedikitnya 1500  mahasiswa dalam rangka Lustrum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang ke-XII, Rabu (15/3). Kuliah Umum tersebut di gelar di Ruang sidang 304 – 306 lantai 3 FH, Dekanat Fakultas Hukum Undip, Jalan Prof. Sudarto,S.H.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Rektor Undip Prof.Dr.Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Prof.Dr.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N., Wakil Rektor-IV Bidang Kerja sama, Dekan Fakuktas Hukum Undip,  Wakil Dekan Fakuktas Hukum Undip, Bapak dan Ibu Dosen Fakuktas Hukum Undip, Apers Kasal, Danlantamal V, Kadisikal, Koorspri Kasal, Kasdam IV /Dip, LO AL Kodam IV/Dip, Dan Lanal Smg, Kadiskum Kormar,  Komandan Komandan KRI,  serta Perwira Staf Lanal Semarang.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Hukum Undip menyampaikan  ucapan  Terima kasih kepada Bapak Kasal yang telah meluangkan waktu guna menghadiri undangan dari Fakultas Hukum Undip untuk sekedar membagi Ilmu yang bermanfaat dalam bidang keamanan laut, Lautan yang  sangat luas ini di pastikan akan  banyak ancaman dan gangguan,  sehingga di pandang perlu pencerahan dari Bapak Kasal untuk menangkal gangguan gangguan dari perampokan, terorisme dan pencurian hasil dari laut itu sendiri. Untuk hal tersebut Dekan Fakultas Hukum memohon kepada bapak Kasal agar berkenan memberikan pencerahan.

Di sisi lain Rektor Undip dalam sambutannya  menjelaskan bahwa, dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bukan mutlak tugas TNI saja, namun lebih dari itu juga merupakan tugas dari pada  mahasiswa semua.

" di pundakmulah perjuangan para senior seniormu akan kamu lanjutkan, dan kita ketahui bersama  akhir akhir ini sudah berkurang banyak kegiatan para  pencuri ikan dari luar negeri  yang  sengaja mencuri hasil laut di Indonesia, hal tersebut tidak lepas dari  sistem keamanan Laut yang  tangani  TNI-AL  serta di dukung oleh Pemerintahan RI sangat solid," terang Rektor India. Untuk itu, rektor mengajak para mahasiswa untuk bersama sama mengikuti bersama Kuliah umum yang akan di berikan oleh  Bapak Kasal.

Sebelum menyampaikan Materi Kuliah umumnya, seluruh hadirin di suguhkan dengan pemutaran Film Kembali kejatidiri sebagai bangsa maritim. Film tersebut bermaksud agar seluruh generasi muda Khususnya seluruh mahasiswa yang hadir dalam Kuliah Umum ini mengetahui dan mengerti bahwa bangsa ini adalah bangsa maritim.

Setelah pemutaran Film Dokumenter tersebut, Kasal memberikan Kuliah Umumnya.
Dalam Kuliah umumnya, Ada -sapaan akrab Kasal- menjelaskan bahwa Perairan Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa seperti kandungan sumber daya serta letak geografisnya namun disamping potensi yang luar biasa banyak juga tantangan ancaman yang muncul sangat besar dan komplek untuk itu Jaminan keamanan dan penegakan hukum dilaut merupakan salah satu tugas TNI AL, untuk itu TNI AL bertekat akan tetap selalu menjaga kedaulatan NKRI serta tetap menjaga keamanan laut guna mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk itu Kasal meminta kepada seluruh Mahasiswa yang hadir ini untuk belajar dengan sungguh sungguh agar kelak setelah Lulus nanti bisa berbuat guna kepentingan pertahanan NKRI, NKRI adalah harga Mati. Mengakhiri Kuliah umumnya Bapak Kasal berpesan kepada seluruh peserta untuk selalu memohon kepada Allah SWT agar apa yang menjadi cita cita dari pada Mahasiswa bisa terkabul sesuai dengan keinginan. (arf)

Read More

Jalasenastri Lanal Denpasar Sumbangkan Darah Peringati Dharma Pertiwi Ke-53

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Istri prajurit TNI AL Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar yang tergabung dalam Jalasenastri Cabang 10 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur, menumbangkan darahnya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Pertiwi ke-53 yang digelar di Aula Kesdam IX/Udayana, Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.

Aksi sosial ini diikuti juga anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana, Pia Adhiargarini dan organisasi wanita di wilayah Denpasar lainnya. Selain donor darah, pada peringata HUT Dharma Pertiwi kali ini, juga diserahkan tali asih yang diserahkan secara simbolik Ketua Dharma Pertiwi Daerah J Ny. Santi Kustanto Widiatmoko kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam sambutannya Ibu Ketua Dharma Pertiwi Daerah J menyampaikan rasa terimakasih  dan penghargaan yang tulus kepada  para peserta donor darah yang dengan penuh keikhlasan rela menyumbangkan darahnya demi menolong saudara-saudara kita yang membutuhkannya.

“Menyumbangkan darah berarti kita telah menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkannya, setetes darah yang kita sumbangkan akan sangat berarti bagi keselamatan jiwa seseorang, selain itu ditinjau dari segi Kesehatan, donor darah juga memiliki manfaat bagi pendonor itu sendiri yaitu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, membantu penurunan berat badan, mendapatkan kesehatan psikologis dan mendeteksi apabila ada penyakit serius,” terangnya.

Jumlah darah yang terkumpul pada aksi sosial kali ini sebanyak 94 Kantong Darah diantaranya, dengan rincian Gol A : 18 kantong, B : 25 kantong , O : 46 Kantong dan AB : 5 kantong. Hasil donor darah ini akan di sumbangkan kepdada yang membutuhkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Denpasar.

Hadir dalam acara tersebut Ibu Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana sekaligus Wakil Ketua Dharma Pertiwi Daerah J , Ketua Pengurus Jalasenastri Cabang 10 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur Ny. Gusti Bagus Oka Tapayasa, Ketua Pengurus Pia Ardiagarini Lanud Ngurah Rai, Kakesdam IX/ Udayana, Pembina Harian Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana, Pembina Harian Dharma Pertiwi Daerah J, Pengurus dan seluruh anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IX/Udayana dan Dharma Pertiwi Daerah J, Jalasenastri Lanal Denpasar serta Pia Ardiagarini Lanud Ngurah Rai.

Usai memimpin kegiatan donor darah, Ibu Ketua Dharma Pertiwi Daerah J juga mengunjungi dan memberikan bingkisan kepada para istri dan anak Prajurit yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Kota Denpasar. (arf)

Read More

Massa Demo Tuntut Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi KONI Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah massa yang tergabung dalam massa Gerakan Bersama Rakyat Jawa Timur (GEBER) demo di Kantor KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Jawa Timur, Senin (13/3).

Massa yang mulai datang pukul 11.00 WIB dan menuntut transparansi anggaran yang dikeluarkan oleh organisasi olahraga tersebut.

Koodinator Gerakan Bersama Rakyat Jawa Timur (GEBER) Amak Junaedi mengatakan, agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim segera memeriksa keuangan KONI Jatim mulai tahun 2012 hingga 2016 yang yang diduga ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di KONI Jatim,

“Terkait dugaan penyimpangan, saya akan beberkan nanti saat dipanggil Kejati Jatim. Laporan sudah saya masukkan pada Jumat, 10 Maret 2017 kemarin. Nanti Kejati yang akan memutuskan apakah itu kategori penyimpangan atau tidak,” katanya dihalaman Kantor KONI Jatim,

Amak mengungkapkan, adanya dugaan penyimpangan terjadi di beberapa kegiatan diantaranya adalah kegiatan PON di Bandung kemarin. Namun yang lebih penting adalah kegiatan pelatihan dan pembinaan cabor-cabor di masing-masing cabang,

“Bukti-bukti sudah saya laporkan ke Kejati Jatim,” ungkapnya.

Sebelumnya ketua Perkumpulan Pemuda Surabaya, Bajo Suherman menilai bahwa Kejati Jatim dalam mengusut tindak pidana korupsi telah berlaku tidak adil dan tebang pilih.

lembaga yang menerima dana hibah dari APBD Jatim setiap tahun dan jumlahnya jauh lebih besar, yakni KONI (Komite Olahraga Nasional) Jatim, sama sekali tidak disentuh apalagi diusut, meskipun dugaan penyelewengan dan indikasi adanya korupsi sungguh sangat kasat mata.

"Aneh, data dan alat bukti tentang dugaan korupsi KONI Jatim sudah pernah diserahkan oleh masyarakat dan itu mudah dibuktikan, malah diabaikan oleh Kejati Jatim," kesal Suherman.

Menurut Suherman. dugaan korupsi KONI Jatim itu adalah adanya indikasi banyaknya kegiatan fiktif, belanja fiktif, mark-up anggaran pada dana untuk seluruh cabang olahraga (cabor), dimana peralatan olahraga yang dibeli adalah kualitas murah, akan tetapi laporan pembeliannya digelembungkan sampai beberapa kali lipat, seolah-olah barang yang dibeli adalah barang mahal dan berkualitas baik. Padahal yang diberi adalah barang murahan.

"Maka bisa dilihat saat ini peralatan tersebut ada indikasi tidak bisa dipakai sesuai peruntukkannya, oleh karenanya, kami mendesak, agar Kejati Jatim tidak tebang pilih dan mengusut korupsi dana hibah maupun dana lain dari APBD propinsi di KONI Jatim. Karena dugaan korupsi yang dilakukan KONI Jatim itu menyebabkan prestasi olahraga kita melorot tajam." lanjut Suherman.

Tak hanya GEBER, beberapa waktu yang lalu Kelompok Anti Mafia perusak Olahraga (KOMPOL) juga pernah melaporkan dugaan korupsi yang ada di KONI Jatim. Namun kasus tersebut bagaikan uap, padahal pihak Kejati Jatim telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pul Data dan Baket) oleh seksi penyidikan pidsus Kejati Jatim. (arf)

Read More

Dewan Tuding Ada Upaya Memainkan Kasus Mini Market Bodong

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya Ketua Konggres Advokat Indonesia (KAI) yang menilai adanya upaya main-main dalam melakukan penyegelan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Surabaya terhadap sejumlah mini market bodong namun Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Mazlan Mansur.

Menurut Mazlan, upaya yang dilakukan Sat Pol PP Kota Surabaya sangat memalukan, selain lamban dalam menegakkan peraturan daerah (Perda), Sat Pol PP juga seolah-seolah memainkan perannya setelah menerima rekomendasi bantuan penertiban (bantib) dari Disperidagin.

“ Seharunya Satpol PP itu segera melakukan penutupan setelah Bantip itu turun tidak perlu sosialisasi lagi. Bantip turun dari Disperindadin, seharusnya Satpol PP langusung menutupnya ,” ungkapnya.

Politisi asal PKB ini menjabarkan sikap memalukan dan tak profesionalnya Sat Pol PP di bawah kendali Irvan Widyanto ini sebab Bantip tersebut turun tertanggal 10 Januari 2017, namun terjadi pembiaran hingga sekitar dua bulan. Padahal sebelumnya sebelum Bantip itu direkomendasikan, pihak Disperindagin telah mensosialisakan kepada pemilik tokonya, bahkan yang bandel telah melalui proses penyidikan bahkan memberikan peringatan kepada pemilik toko tersebut.

“ Tahapan sudah dilakukan semua sebelum Bantip itu turun, karena pemilik toko tidak mengindahkan maka turun lah Bantib. jika Surat Bantip itu sudah diturunkan oleh Disperindagin berarti itu sudah dilakukan penutupan. Dan Satpol PP langsung menutupnya,” jelas Mazlan.

Lanjut Mazlan, karena semua  mekanisme telah dilakukan oleh Disperindagin tapi nyatanya ada upaya 'nakal' dari Sat Pol PP, maka sebagai kontrol pemerintah, pihaknya melakukan peneguran keras terhadap kinerja sat Pol PP yang dinilai lamban.

“Bantip itu tidak tindak lanjut oleh Satpol PP maka kita panggil Satpol PP. Kalau Batip itu segera dilaksakan oleh Satpol PP, kita tidak akan mengobrak-ngobrak Satpol PP, karena Satpol PP melakukan pembiaran tidak melaksanakan Bantip itu makanya kita memanggilnya,” beber Mazlan.(arf)

Read More

KAI Anggap Penyegelan Mini Market Bodong Tak Profesional

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penutupan sejumlah mini market tak memiliki izin alias bodong yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya kembali menuai kritik dari masyarakat.

Mereka menilai penutupan tersebut hanya untuk menghilangkan persepsi negatif yang saat ini di sandang oleh penegak perda tersebut sebab sebelumnya untuk melaksanakan bantuan penertiban  (bantib) yang direkomendasikan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindagin) Kota Surabaya, sat Pol PP harus di serang terlebih dahulu dari parlemen yang ada di Yos Sudarso.

Kongres Advokat Indonesia (KAI), salah satu elemen masyarakat yang menilai penegakan perda yang dilakukan Satpol PP ini hanya main-main dan tidak tegas dalam melakukan penyegelan minimarket yang tidak memiliki izin.

“ Sekarang kalau Satpol PP itu tegas, pemasangan stiker segel itu harus di pintu bukan disampingnya, kadang ditempelkan dikacanya. Ya jelaslah bisa oprasi lagi orang stikernya tidak ditempelkan di pintunya. Kalau ditempelkan di pintunya kan tidak bisa buka,” kata Ketua KAI, Abdul Malik.

Abdul Malik menambahkan, agar lebih profesional, Satpol PP hendaknya harus banyak belajar ke kepolisian terutama tata cara menyegel yang benar.

“ Lihat kalau polisi menyegel (memberi Polisi Line ) tidak ada boleh yang membuka, sebelum segel itu dibuka tidak boleh ada aktivitas di TKP, kalau Satpol PP kan tidak, penyegelanya aja dipinggir pintu ya pintunya dibuka kan tidak merusak segel, orang ditempelkan di kaca, coba segelnya ditempel kan dipintu kan tidak bisa buka pintunya. Kalau dirusak itu ada pidananya,” Tandas Abdul Malik.

Nah untuk itu, lanjutnya, kinerja Sat Pol PP Kota Surabaya perlu dipertanyakan.

“ Makanya Satpol PP itu menyegel Cuma main-main, tidak sungguh-sungguh,” herannya.
.
Abdul Malik menambahkan, seharusnya Satpol PP itu bersikap adil dalam menegakan perda, tidak tebang pilih atara pengusaha besar dengan PKL.

“ Coba kalau PKL langsung digusur, tapi kalau pengusaha besar seperti minimarket dibiarkan, seharus Satpol PP itu besikap adil dalam menegakan perda tanpa pandang bulu, tegasnya Cuma ke PKL,” tambahnya. (arf)

Read More