KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masih adanya lahan sekolah di Surabaya yang dimiliki pihak lain menjadikan lembaga pendidikan rawan diambil alih, baik perorangan maupun instansi. Pasalnya, jika aset sekolah bukan milik Pemkot maka sewaktu waktu lahan tersebut bisa diambil oleh pemilik yang sah, dan jika ini terjadi maka anak didik akan terlantar.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Dharmawan, mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya harus segera memetakan mana saja aset sekolah yang bukan miliki Pemkot harus segera dibeli dan menjadi hak milik Pemkot Surabaya.
“Aset sekolah merupakan problem pendidikan, dan kalau memang soal pendidikan Pemkot Surabaya harus segera menindaklanjuti jika suatu saat pemilik lahan sekolah mengambil alih maka harus ada relokasi, agar anak didik tidak terlantar karena menunggu gedung sekolah yang baru.”ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (21/03/17).
Ia menjelaskan, dalam persoalan aset lahan sekolah jika sekolah tersebut seperti SD tidak memiliki lahan maka paling tidak ada lahan disekitar sekolah yang lama yang memungkinkan bisa dibeli oleh Pemkot. Dirinya menyarankan, lebih baik Pemkot segera membeli lahan sekolah yang asetnya dimiliki orang lain agar kedepannya tidak menjadi problem. “Anggarannya kan sudah ada.”tegasnya.
Lebih lanjut Dharmawan mengatakan, dalam hal pembelihan lahan sekolah lebih bagus jika Pemkot membelinya menjadi satu area dengan instansi lainnya seperti, di Dukuh Menanggal. Dimana di area tersebut semuanya menjadi satu, ada Kantor Kelurahan, ada UPT Pajak, dan Sekolahan. “Kalau mau jadi satu area seperti ini ya gpp, yang penting jangan mengganggu proses belajar anak-anak itu sendiri.”kata Politisi Partai Gerindra Surabaya tersebut.
Saat ditanya apakah perlu konsultasi ke anggota dewan jika Pemkot Surabaya ingin membelih lahan sekolah yang masih dimiliki pihak lain, Aden (sapaan akrabnya) mengatakan, tidak perlu lagi karena sudah ada tupoksinya soal anggaran pendidikan, dan memang anggarannya sudah ada.
Aden menjelaskan, jika Pemkot Surabaya bisa bangun lapangan Hoki, Jembatan Kenjeran yang untuk kebutuhan swasta melainkan bukan untuk pendidikan atau masyarakat, ditambah rencana bangun buffer zone di Benowo dengan nilai 100 miliar rupiah, maka dirinya yakin Pemkot memiliki dana yang cukup untuk aset pendidikan.
“Masak soal aset sekolah Pemkot tidak bisa membeli, ya ga mungkin lah. Walikota Surabaya Tri Risma Harini kan konsen terhadap dunia pendidikan anak, ya pasti bisa lah.”ungkapnya. (arf)