Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 31 Maret 2017

Kerja Cepat, Kejari Periksa Sejumlah Pejabat Pemkot dan BPN Surabaya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah mengeluarkan dua surat perentah penyelidikan (Sprinlid), Rabu (29/3/2017) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya bekerja cepat dalam pengungkapan dugaan korupsi hilangnya dua aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yakni Waduk Wiyung dan Lahan Marvel City Mall.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam skandal dugaan korupsi ini.

"Sehari setelah kita keluarkan sprinlid, tim sudah langsung bekerja dan telah memeriksa bidang hukum Pemkot Surabaya,"terang Didik saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jum'at (31/3/2017).

Tak hanya itu, Senin besok, penyidik akan memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Surabaya, aktif maupun yang telah pensiun. Sejumlah pejabat itu terkait dengan pemberian ijin Marvel City Mall.

Sejumlah pejabat yang akan diperiksa yakni, Lurah Ngagel, Camat Wonokromo, Kepala Badan Pengelolahan Tanah, Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Perhubungan.

"Semua pejabat yang terkait pemberian ijin Marvel City Mall akan kita periksa senin besok,"pungkas Jaksa asal Bojonegoro.

Selain pejabat Pemkot Surabaya, BPN Surabaya I juga ikut awu anget. Mereka juga akan di BAP.

"BPN juga kita panggil dan mintai keterangan, termasuk penjual dan pembeli lahan Marvel City Mall,"sambung Didik.

Sementara terkait penyelidikan Waduk Wiyung, Didik mengaku akan melakukan pemeriksaan bersamaan dengan kasus Marvel City Mall. Kendati demikian Didik tak mau menjelaskan secara detail siapa calon tersangka dalam lepasnya waduk wiyung tersebut. "Kita lihat perkembangan penyelidikannya,"ujarnya.

Untuk diketahui, Dua surat perentah penyelidikan (Sprinlid) dugaan korupsi ini bermula adanya laporan dari Pemkot Surabaya. Setelah dilakukan pemaparan atau ekspose, tim penyelidik Pidus Kejari Surabaya mencium adanya aroma korupsi atas lepasnya beberapa aset milik Pemkot Surabaya.

Dari pemaparan tersebut ada 11 aset yang lepas dari tangan Pemkot Surabaya, baru dua aset yang terendus dugaan korupsi. 11 aset tersebut adalah Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo Surabaya, Taman Makam Pahlawan di Jalan May Jend Sungkono Surabaya, Gedung Gelora Pancasila dijalan Indragiri Surabaya, Kolam Renang Berantas dijalan Irian Barat Surabaya,Marvel City Mall dijalan Upa Jiwa Surabaya, Gedung. Sasana Taruna Aneka Star (THR) dijalan Kusuma Bangsa Surbaya,  Kantor Satpol PP Surabaya dan PT Abbatoir Suryajaya dijalan Banjarsugihan-Tandes Surabaya. (Komang)

Matakota Plafon Aplikasi Medsos Solusi Pelaporan Bencana



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masyarakat Surabaya kini tidak perlu khawatir lagi dengan adanya kejadian ataupun Bencana, Pasalnya Inovasi terbaru ini akan memberikan kemudahan pada masyarakat dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial yakni Matakota   solusi jenis kejadian apapun akan cepat teratasi.

" Matakota sebuah aplikasi dengan plafon medsos yang kita bangun ini lebih teraktagores antara lain pelaporan tentang kejadaian di wilayah sekitar masyarakat dengan masyarakat atau pemerintah dengan masyarakat salah satunya plafon mengenai Kebakaran, Lalu Lintas, Kecelakaan dan Bencana alam." kata Tony Susanto selaku Founder Matakota usai gelar konferensi pers dengan awak media,Jumat ( 31/03/2017 ) di Kantornya.

Tony menjelaskan, Tuuan dari Matakota tersebut adalah ingin memberikan koneksi titel yaitu berharap masyarakat di sekitar bisa saling menghubungkan ketika ada kejadian yang memang perlu dilaporkan, selain itu, dengan aplikasi tersebut pemerintah bisa melakukan sosialisasi ataupun kegiatan lokal kepada masyarakat setempat.

" Harapannya masyarakat yang telah mendapatkan notice dari matakota akan melakukan kontribud terhadap user yang lain ketika membutuhkan bantuan" ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa aplikasi yang sudah digarap sejak November 2016 ini, memiliki 5 fitur unggulan, yaitu laporan lalu lintas, bencana, kriminal, kebakaran, Selain 5 fiitur unggulan, Matakota juga memiliki fitur utama.

 “Panic Button”. Fitur utama ini berfungsi untuk mendapatkan respon cepat tanggap dari instansi terkait ketika terjadi keadaan darurat." terang Tony.

Masih kata Tony, agar aser bisa mendapatkan respon cepat tanggap, Matakota akan terhubung dengan Command Center di beberapa instansi terkait seperti Pemerintah Kota, Kepolisian, Rumah Sakit, Tim SAR, dan Pemadam Kebakaran. Sehingga petugas terkait bisa langsung memberikan respon cepat tanggap kepada masyarakat ketika ada laporan keadaan darurat. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membantu pemerintah.

" Dengan aplikasi matakota akan membantu dalam menurunkan angka korban yang meninggal akibat lambatnya respon jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat lainnya." katanya.

Ditempat yang sama Gita Anandika selaku Mobile App Developer Natek Studio menambahkan, untuk menggunakan Panic Button tersebut tidak bisa semudah orang menggunakan, hal ini karena data user harus terverifikasi terlebih dahulu dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) di Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Sedangkan user yang belum terverifikasi tidak akan bisa menekan tombol Panic Button.

“Jadi setiap user yang ingin menggunakan tombol Panic Button harus terverifikasi terlebih dahulu untuk menghindari adanya fake report”, terangnya.

Hal senada diungkapkan Mamak selaku Digital Marketing Natek Studio mengatakan, Selain berbagi informasi penting, Matakota juga berbagi berita penting yang bermanfaat bagi user.

" Tidak hanya itu, Matakota juga bisa sebagai media untuk menyampaikan infromasi public dari instansi pemerintahan terkait secara langsung dengan masyarakat (user).

Dengan cara ini setidaknya akan membantu pemerintah untuk bisa menghemat biaya untuk sosialisasi atau menyampaikan informasi ke public. Hanya dengan mengetik pengumuman pada fitur.

" Event” di Matakota, seluruh user akan mengetahui pengumuman tersebut pada saat itu juga”, katanya.

Lebih lanjut Tony menambahkan, tujuan pembuatan aplikasi ini sejalan dengan tujuan pemerintah, khususnya Surabaya, yang ingin menciptakan Smart City. Masyarakat saat ini sejujurnya sudah semakin cerdas dan aware terhadap sesuatu hal.

“Masyarakat akan berlomba-lomba untuk menyebarkan sebuah informasi, akan tetapi informasi tersebut hanya tersebar, tidak jarang juga tanpa filter apakah infomasi tersebut benar atau hoax." tutup Tony. (Dji)

PR.XL Meraih Raih Penghargaan di Ajang The 2nd Indonesia Awards



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meraih dua penghargaan dalam ajang di bidang kehumasan The 2nd PR INDONESIA Awards (PRIA) 2017. Tim Public Relation XL Axiata meraih penghargaan sebagai yang terbaik di pada kategori Media Relations Sub kategori Perusahaan Swasta Nasional Tbk dan meraih penghargaan Gold untuk kategori Departemen PR Perusahaan Swasta. GM Corporate Relation & Communication Management XL Axiata, Tri Wahyuningsih, menerima penghargaan tersebut di Denpasar, Bali, akhir pekan lalu.

Tri Wahyuningsih mengatakan, Penghargaan ini tentu tidak terlepas dari hubungan baik dan saling menghargai antara kami dengan rekan-rekan media massa. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apapun strategi ke-PR-an yang kami jalankan tidak mungkin berjalan tanpa adanya media relation yang efektif.

" Kami antara lain selalu berusaha menyesuaikan konten pesan perusahaan dengan standar jurnalistik. Jadi, pesan-pesan yang kami sampaikan ke publik melalui media memang merupakan pesan yang dibutuhkan oleh publik, kalangan industri terkait, dan pengambil kebijakan lingkup Industri Telekomunikasi di mana kami menjalankan usaha” katanya pada keterangan siaran pers, Jumat (31/3/2017).

Tri Wahyuningsih menambahkan, secara komunikasi dan kehumasan, tantangan yang dihadapi oleh tim PR XL Axiata cukup kompleks. Dia menyebut bahwa industri telekomunikasi sangat dinamis. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat cukup mempengaruhi arah bisnis telekomunikasi, termasuk menyebabkan pergeseran selera pasar atas layanan para operator telekomunikasi yang harus segera pula direspon dengan penyesuaian layanan.

" Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mau tidak mau mengharuskan adanya penyesuaian pada sisi regulasi. Semua dinamika tersebut harus bisa dikomunikasikan secara tepat kepada publik.' ujarnya.

The 2nd PR INDONESIA Awards (PRIA) 2017 diinisiasi oleh PR INDONESIA, yang memberikan penghargaan kepada setiap aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan credibility & trust pemerintah/kementerian/lembaga/korporasi/organisasi di mata stakeholders. PRIA 2017 menghadirkan 5 kategori kompetisi, yakni Kategori Media Relations Awards, Kategori Media Internal, Kategori Program PR,  dan Kategori Departemen PR. Metode penjurian PRIA 2017 sangat khas, kredibel, dan terpercaya. Dilakukan oleh tim dewan juri dari unsur-unsur pakar PR, praktisi PR, konsultan/agensi PR, tokoh asosiasi/organisasi PR, fotografer dan jurnalis senior, praktisi desain dan branding, serta PR INDONESIA Gurus.

Khusus Katagori Media Relations, PR INDONESIA bekerja sama dengan PT ISENTIA untuk memonitoring pemberitaan pemerintah daerah/kementerian/lembaga/korporasi/organisasi di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia sepanjang 2016. Untuk XL Axiata, penghargaan ini adalah yang kedua  kalinya berturut-turut setelah tahun lalu juga meraih penghargaan yang sama. (Dji)

DRE 2 Ekspedisi di Lintas Pulau



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) PT Nissan Motor Indonesia (NMI) melalui Datsun berhasil menyelesaikan rangkaian ekspedisi Datsun Risers Expedition 2 (DRE 2) pekan lalu di etape terakhir Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam DRE 2 yang berhasil menempuh jarak lebih dari 1.900 km ini, Datsun berhasil membuktikan ketangguhan Datsun GO+ Panca dan GO Panca dalam melintasi beragam kondisi jalan di 5 kota (Aceh, Lampung, Malang, Cirebon, Makassar) di 3 pulau.

Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja mengungkapkan ekspedisi ini memberikan gambaran akan kinerja Datsun GO+ Panca dan GO Panca dalam mengatasi rute-rute menantang di berbagai daerah, sekaligus memperkenalkan Datsun kepada risers pelosok Indonesia.

“Ekspedisi ini bertujuan untuk membuka akses bagi risers agar dapat merasakan langsung keunggulan Datsun. Kami mendatangi risers melalui pesta rakyat Datsun Karnaval di 11 kota, yang didatangi lebih dari 30 ribu pengunjung, serta dukungan 112 gerai Datsun yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia”.

Ekspedisi yang dimulai pada bulan Agustus 2016 hingga Maret 2017 melibatkan 60 risers terpilih dari ribuan pendaftar. Selama perjalanan peserta menggunakan rangkaian Datsun GO dan GO+ Panca, termasuk di antaranya Datsun terbaru model tahun 2016 – pada etape terakhir di Makassar.

DRE 2 telah menjadi ekspedisi yang inspiratif bagi para risers. Hal ini karena mereka berkesempatan untuk menunjukkan kepedulian pada dunia pendidikan dengan berbagi 1.500 buku di setiap daerah yang dikunjungi; mengenal 9 sosok local heroes yang secara gigih berkontribusi positif terhadap lingkungannya, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun ekonomi; serta menumbuhkan rasa cinta pada tanah air melalui kunjungan ke 50 destinasi wisata lokal yang unik.

“Kami berharap misi kami untuk menjelajah, memahami, dan mempromosikan budaya daerah serta kekayaan alam Indonesia dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia” pungkasnya. (Dji)

Pemkot Ajak Pemilik Toko Kelontong Lebih Berdaya Dengan Basis Koperasi



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki komitmen besar untuk mendorong pemilik toko kelontong di Surabaya menjadi lebih berdaya. Komitmen itu diwujudkan Pemkot dengan melakukan sosialisasi pemberdayaan dan pengelolaan toko kelontong berbasis koperasi di Graha Sawunggaling, Jumat (31/3).

Acara yang dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tersebut dihadiri oleh sekitar 300-an pemilik toko kelontong yang merupakan perwakilan dari 31 kecamatan di Surabaya. Ikut hadir, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Eko Haryanto dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Arini Pakistyaningsih.

Wali Kota Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan, sudah saatnya bagi pemilik toko kelontong untuk maju bersama dalam wadah koperasi. Wali kota mengibaratkan lidi yang lemah bila hanya sendirian tetapi bisa kuat bila bergabung bersama. Terlebih dalam menghadapi persaingan usaha dengan toko modern (minimarket) yang tentu saja memiliki modal lebih besar dibanding toko kelontong.

“Melalui pertemuan ini, saya ingin menyiapkan panjenengan semua agar memiliki kekuatan yang sama seperti mereka. Salah satunya cara nya dengan bergabung di koperasi. Dengan bergabung di koperasi, panjenengan akan merasakan banyak keuntungan,” tegas wali kota

Dikatakan wali kota, Pemkot Surabaya selama ini sudah menerapkan aturan untuk pengaturan posisi toko modern (minimarket) demi untuk memberikan peluang bagi toko kelontong untuk tetap berkembang. Namun, sambung wali kota, hal itu tidak selamanya bisa diandalkan. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana para pemilik toko kelontong, bisa bersaing.

Menurut wali kota, selama ini, ada beberapa hal yang membuat pemilik toko kelontong tidak mampu bersaing dengan minimarket. Diantaranya karena faktor penataan toko dan pelayanan dari pemilik toko. Wali kota mencontohkan, tidak sedikit pemilik toko kelontong yang kurang ramah, bahkan judes ketika melayani pembeli.

“Yang terpenting itu pelayanan. Katanya pembeli itu raja, tetapi pelayanan nya kurang bagus, tidak ramah. Penempatannya juga nggak bagus. Orang mau beli tapi jalan lewatnya ditutupi galon atau epiji. Itu alasannya kalah bersaing. Harus bisa diubah menjadi lebih baik,” sambung wali kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Eko Haryanto mengatakan, Pemkot telah memiliki mantri ekonomi yang salah satunya bertugas untuk memberikan pelatihan kepada pemilik toko kelontong agar usahanya bisa lebih berkembang. Hingga kini, kurang lebih ada 70 an mantri ekonomi yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya.

Menurut Eko, pihaknya akan fokus untuk membenahi beberapa hal yang selama ini menjadi permasalahan bagi pemilik toko kelontong. Diantaranya produk yang dijual monoton dan teknik penataan barang yang terkadang semrawut. “Mantri ekonomi ini yang akan melakukan pelatihan untuk mencapai kondisi yang diinginkan Semisal bagaimana meningkatkan keanekaragaman produk, menata barang di toko, juga cara melayani penjual. Hasilnya akan dilaporkan ke kami,” jelas Eko.

Terkait perlunya koperas bagi pemilik toko kelontong, Eko menyebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah melakukan pendataan. Dari 31 kecamatan, ada beberapa kecamatan yang akan menjadi percontohan. Diantaranya Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambasari, Kecamatan Sawahan.(arf)

Gubernur Minta Jatim Fair 2017 Harus B to B



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk meningkatkan produk Usaha unggulan di JawaTimur Pemerintah Provinsi Jatim menggelar Pameran Produk.salah satu Pameran yang digeber adalah Jatim Fair 2017.

Namun Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta dalam pelaksanaan Pameran Jatim Fair 2017 tersebut supaya lebih mengarah pada Bisnis to Bisnis (B To B) Hal ini dilakukan agar produk unggulan Jatim akan lebih di kenal secara luas baik dari Tingkat Nasional maupun Mancanegara.

Hal ini diungkapkan oleh Dadan Kushendarman selaku Dirut PT. Debindo Mitra Tama.yang ditemui saat usai acara gatrhering di Grand City Surabaya, Kamis (30/03 . Menurutnya permintaan B to B itu murni dari gubernur Jatim karena melihat perkembangan produk unggulan Jatim yang semakin membaik bahkan semakin meningkat.

"Kualitasnya ekspor pantasnya ya sudah lebih banyak mengarah ke bisnis,"tambah Dadan menirukan gubernur. Sebagai pelaksanakaan Jatim Fair yang sudah di gelar mulai Tahun 2010 di Grand City,

Lebih la jut Dadan mengatakan, bahwa pada pameran jatim Fair tersebut selama berjalan lebih dari Tujuh Tahun ini terus meningkat baik dari segi peserta, pengunjung maupun transaksi.

Dia menjelaskan bahwa pada Pameran Jatim Fair 2016 pengunjung membludak hingga mencapai 202.000, transaksi senilai Rp 58,1 M, peserta tetap mencapai 360, dengan 550 stan dari berbagai Indonesia, dan luar negeri yang meliputi USA, China, Thailand , Malaysia, Singapura dan Korea.

Dadan berharap untuk 2017 ini ada peningkatan yang signifikan misalnya untuk pengunjung ditargetkan lebih banyak dari tahun sebelumnya.

" Target 2010.000, selama 11 hari yakni 5 s/d 15 Oktober 2017, transaksi Rp 60 M, serta yang lain lain juga meningkat, apalagi nanti sudah menjadi B to B. Yang jelas provinsi yang akan ikut 15, kalau 2016 masih 12 provinsi saja. apalagi kalau nanti sukses kerjasama dengan Trate Expo Indoneaia (TEI)," Maka akan lebih sukses," ungkap Dadan.

Masih kata Dadan, Pameran Jatim Fair sudah banyak yang akan menarik ke beberapa provinsi, hal ini menurut Dadan bisa dimaklumi karena produk unggulan Jatim sudah bisa bersaing bahkan lebih unggul dari produk luar negeri.

" Makanya banyak yang ingin menatik Jatim Fair, kita berhatap jangan sampai Jatim Fair kemana mana, di Jatim saja kalau ada yang ingin bergabung dipersilahkan saja," tutup Dadan. (Dji)

Jembatan Topengan Ambrol Imbas Dari Luapan Sungai mblembem kediri



KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah di Kediri berakibat ambrolnya jembatan yang terletak di Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Hujan yang mengguyur beberapa jam ini cukup berdampak pada ketahanan bantaran sungai yang ada di sepanjang Sungai Mblembem ,akibatnya badan pondasi jembatan itu tidak stabil, jumat (31/03/2017)

Danramil Pare, Kapten Arh Ajir mengkonfirmasi, jembatan yang terletak di Dusun Bancangan, Desa Blaru, Kecamatan Badas tersebut, diperkirakan ambrol sekitar jam 19.30 Wib, dan dugaan sementara, jembatan itu ambrol akibat derasnya terjangan air yang ada dibawahnya. Sebelumnya sekitar sore hari atau sekitar jam 15.00 Wib, hujan deras mengguyur di sekitaran Kecamatan Badas, bahkan sebagian titik-titik di kawasan tersebut juga mengalami banjir di pemukiman warga dengan ketinggian sekitar 5 hingga 15 cm.

Sungai Mblembem yang mengalir berpusat dari Sungai Konto ini mengalami kenaikan ketinggian sekitar sore menjelang maghrib diikuti derasnya arus sungai diperkirakan mengalami peningkatan. Derasnya aliran Sungai Mblembem berakibat tergerusnya tanah yang dilewatinya sepanjang bantaran sungai hingga ke arah pusatnya, yaitu Sungai Konto, dan dampak dari terjangan arus sungai itu mengakibatkan jembatan yang terletak di Dusun Bancangan ,Desa Blaru mengalami kerusakan, akibat tanah yang menjadi dasar dari bangunan tersebut tergerus oleh aliran sungai.

Jembatan itu mengalami kerusakan dan tidak stabil diperkirakan sekitar jam 19.30 Wib, usai beberapa warga mengetahui ketidakberesan pada pondasi bangunan tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekitar jam 07.00 Wib ,2 anggota Koramil 11/Pare ditempatkan di 2 sisi yang berbeda dari jembatan tersebut, agar pengguna jalan yang hendak melewatinya tidak dapat masuk ke melintasi jembatan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, akses keluar masuk jembatan ini ditutup total atau dilarang dilintasi oleh pengguna jalan.. (arf)

Kamis, 30 Maret 2017

Koordinator Datun Kejati Jatim Optimis Tuntaskan Polemik Aset Pemkot Hanya Dua Minggu



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pertemuan antara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) akhirnya membuahkan angin segar.

Pasalnya Kejati Jatim melalui koordinator datun mengaku optimis bakal menuntaskan tiga polemik aset pemkot Surabaya yang saat ini masih bersengketa tersebut bakal tak membutuhkan waktu lama tapi hanya butuh waktu dua minggu.

Meski dalam penyelamatan aset tersebut Kejati Jatim bakal melawan perusahaan besar diantaranya dengan PT Maspion di kawasan Margorejo, lalu dengan Grand Family View dan dengan Universitas Merdeka (Unmer) di kawasan Ketintang.

" Ada titik temu dan kita tindak lanjuti, insya Allah minggu depan, dua minggu paling lambat udah clear semua." kata Budi Herman, Koordinator datun Kejati Jatim, Kamis (30/3/2017).

Namun kata Budi, meski kelak dapat merebut aset itu kembali, masih ada lagi hal lain yang juga harus diselesaikan terkait dengan masyarakat, sebab belum tentu ada hal positif yang akan diterima masyarakat terkait penggunaan aset itu untuk keperluan fasilitas umum.

" Kita sudah diskusi ada beberapa hal yang perlu diselesaikan tapi tidak prinsip, tindak lanjut sosialisasi kepada masyarakat, apakah masyarakat setuju dengan rencana pemkot menggunakan aset tersebut, kalau menerima maka sudah diangap selesai." ujar Budi.

Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya punya perhatian besar untuk menjaga dan melindungi aset-asetnya gunanya untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah maupun sarana olahraga.
Tiga masalah (aset) yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kejati tersebut. Yakni terkait masalah ruislag dengan PT Maspion di kawasan Margorejo, lalu dengan Grand Family View dan dengan Universitas Merdeka (Unmer) di kawasan Ketintang.

Terkait Maspion, wali kota menyampaikan permasalahannya adalah soal ruislag yang dilakukan tahun 1996. Pemkot menginginkan SDN Margorejo tetap berada di lokasi tersebut. Nah, karena terkena pembangunan Frontage Road sisi Timur jalan Ahmad Yani, luasan sekolah tersebut berkurang.
Sementara terkait Unmer, dari total luas tanah seluas 3 hektar, sudah dipakai oleh Unmer seluas 1,9 hektar. Dalam perjanjian itu belum dipenuhi kewajibannya. Pemkot ingin mengambil lagi luasan 1,1 hektar tanah di sana untuk kepentingan publik yakni membuatkan kolam renang untuk anak-anak. (arf)

Tiga aset Terancam Hilang, Wali Kota Minta Bantuan Datun Kejati Jatim



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya punya perhatian besar untuk menjaga dan melindungi aset-asetnya. Apalagi, jumlah aset milik Pemkot Surabaya sangat banyak. Bukan hanya tujuh atau sembilan aset seperti yang selama ini dimuat di media. Nantinya, di beberapa lokasi aset tersebut, Pemkot berencana membangun fasilitas publik seperti sekolah maupun sarana olahraga.

Bentuk keseriusan itu terlihat ketika Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bertemu dengan Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Budi Herman, di ruang kerja wali kota, Kamis (30/3/2017). Pertemuan dengan Kejati tersebut terkait tiga aset.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, ada tiga masalah (aset) yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kejati tersebut. Yakni terkait masalah ruislag dengan PT Maspion di kawasan Margorejo, lalu dengan Grand Family View dan dengan Universitas Merdeka (Unmer) di kawasan Ketintang.

“Ada tiga masalah yang kami sampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Intinya kami minta bantuan dari Kejati. Nanti juga ada lagi dengan Angkatan Darat,” tegas wali kota.

Terkait Maspion, wali kota menyampaikan permasalahannya adalah soal ruislag yang dilakukan tahun 1996. Pemkot menginginkan SDN Margorejo tetap berada di lokasi tersebut. Nah, karena terkena pembangunan Frontage Road sisi Timur jalan Ahmad Yani, luasan sekolah tersebut berkurang.

“Saya minta SD itu tetap di situ, kalau pindah ya nggak jauh. Ini yang dikomunikasikan oleh Kejati agar SD itu tetap dekat Maspion situ. Ganti rugi apa-apa, saya komunikasi dengan warga nya,” sambung wali kota.

Sementara terkait Unmer, wali kota menyebut, dari total luas tanah seluas 3 hektar, sudah dipakai oleh Unmer seluas 1,9 hektar. Menurut Kejati, perjanjian itu belum dipenuhi kewajibannya. Pemkot ingin mengambil lagi luasan 1,1 hektar tanah di sana untuk kepentingan publik.

“Kami janji ke anak-anak untuk membuatkan kolam renang. Apalagi, akses nya itu bagus di jalan utama,” jelas wali kota.

Terkait tim penyelamat aset yang merupakan sinergi Pemkot dengan jajaran samping seperti kejaksaan, kepolisian dan Direktorat jenderal Kekayaan Negara (DJKN), wali kota menyebut tim tersebut akan segera bekerja. Nantinya akan ada SK wali kota nya.

“Tim penyelamat ini yang akan membantu mengamankan aset dan juga menyelesaikan permasalahan aset,” sambung wali kota.

Terlepas dari beberapa aset yang terancam lepas, wali kota menyebut sudah ada beberapa aset yang berhasil kembali/diamankan. Semisal aset di Gunung Anyar yang akan digunakan untuk SMP Gunung Anyar. Termasuk juga untuk makam di Keputih.

“Aset-aset nya Pemkot itu banyak. Yang kemarin saya sampaikan tujuh dan sembilan itu belum selesai, dan masih banyak lagi. Tapi sudah banyak yang kembali,” jelas mantan Kepala Bappeko ini.(arf)

Curhat Ke Hakim, Lima Korban Penipuan Umroh Minta Terdakwa Kemablikan Uangnya



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lima korban penipuan perjalanan umroh, Kamis (30/3/2017) memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terdakwa Fajar Iksan. Dalam keterangannya, para saksi mengaku mendapat informasi adanya program umroh tersebut dari  di iklan disalah satu statsiun televisi di Surabaya.

Saksi Chairani Zainul Arifin menjelaskan, setelah melihat iklan di Televisi, adanya penawaran umroh murah dengan biaya Rp 15 juta-Rp 23 juta, pada 5 Juli 2015, dirinya mendatangi Kantor agen travel Khafilah rindu Ka'bah di Jl Karah 164-C untuk mendaftar dan membayar yang dijadikan tiga tahap.

" Setelah melunasi pembayaran, kami dijanjikan berangkat 22 Desember 2015, pada saat itu, kami sempat terbang ke Jakarta melalui Bandara Juanda, namun disana hanya ditampungbdi Hotel selama 10 hari," terang Chairani.

"Disana ada sekitar 230 calon jemaah, namun kami disuruh kembali lagi, dan dijanjikan akan berangkat pada Februari 2016, namun diundur lagi dengan alasan kuota penuh dan Visa belum jadi," tambahnya.

Para saksi yang terus dijanjikan dan akhirnya melaporkan ke pihak Polrestabes Surabaya. Keterangan saksi ini tidak dibantah oleh tersangka dan mengaku,

" Benar Pak Hakim, kami hanya menjalankan perintah dari pusat, dan sampai saat ini kantor pusat masih buka," ujarnya.

Kelima saksi inipun sambat dan meminta hakim memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan uangnya.

"Kami susah payah mengumpulkan tapi ditipu, kami harao uang kami dikumpulkan,"kata para saksi secara bergantian.

Usai mendengar keterangan saksi, ketua Majelis Hakim P Sitorus menutup sidang dan diagendakan pada Kamis (6/4/2017) dengan agenda tuntutan,

" Sidang kami tutup, dan pekan depan agenda pembacaan tuntan dari JPU," ujar Sitorus dengan mengetok palu. (Komang)

Diuji Kolatkoarmatim, Lantamal VI Buktikan Kesigapannya



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan  Timur (Kolat Koarmatim), melaksanakan Uji Terampil Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI. Kegiatan ini dilakukan guna mencapai tugas pokok Pangkalan dan untuk menguji kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut.

Dengan uji sistim acak secara dadakan Lantamal VI mampu menunjukan kesigapannya melaksanakan semua  materi uji terampil yang di berikan  Kolat Armatim.

Uji terampil geladi tugas tempur (Glagaspur) yg dilaksanakan selama dua hari itu 29 sampai 30 Maret meliputi penilaian secara individu dan kelompok, dengan materi antara lain meliputi, tes tertulis, pengecekan peralatan, komunikasi, kebaharian, bongkar pasang senjata, menembak, Renang,pertahanan pangkalan (peran tempur),  kebakaran dan Evakuasi Medis dan pertahanan pangkalan serta Pananggulangan Huru Hara (PHH)

Glagaspur ini sebagai sarana untuk menguji kemampuan, penguasaan, ketepatan dan  kecepatan personel pangkalan sebagai komponen Satuan Senjata Armada Terpadu (SSAT) guna mencapai kesiapan operasi khususnya di  Lantamal VI. (arf)


KY Pantau Sidang Kasus Penyekapan



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tiga petugas Komisi Yudisial (KY) Penghubung Jatim tengah memantau sidang kasus dugaan penyekapan yang menjerat kakak beradik yaitu terdakwa Widia Selamet dan Hartono Selamet di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (30/3/2017). Pengawasan dilakukan KY untuk menindaklanjuti laporan dari tim kuasa hukum terdakwa.

Ali Sakduddin, Bagian Pemantauan KY Jatim mengatakan, kehadirannya di sidang merupakan tugas dari yang diberikan oleh KY Pusat berkaitan dengan adanya pengaduan dari kuasa hukum terdakwa.

"Dalam pengaduannya dijelaskan bahwa majelis hakim dalam perkara ini kerap menyidangkan secara tidak obyektif dan membatasi hak-hak pihak terdakwa," terangnya kepada wartawan.

Namun KY Jatim masih sebatas melakukan pemantauan persidangan. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengaduan pihak terdakwa. "Kami hanya memantau dan hasil pemantauan akan kami laporakan ke KY Pusat," tegasnya.

Saat ditanya apakah ada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono, Ali belum menilai.

"Nanti KY Pusat yang akan menentukan apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Terlebih lagi kami baru pertama kali ini melakukan pemantauan," jelasnya.

Sementara itu dalam persidangan, saksi Soenaryo, advokat dari kantor Advokat Pasopati & Associates membenarkan bahwa dirinya dan timnya yang melakukan penggembokan pagar dan pemasangan spanduk di lahan yang tengah dikuasai oleh keluarga Adjie Chendra.

"Sebelumnya kami melakukan somasi sebanyak dua kali agar keluarga dari Adjie Chendra meninggalkan lahan di Jalan Nginden Semolo, Surabaya," katanya.

Kemudian Soenaryo menyarankan agar di lahan tersebut diberi pagar pembatas. Karena keluarga kedua terdakwa sepakat, Soenaryo dan timnya langsung memasang spanduk dan menggembok pagar lahan tersebut. Namun Soenaryo tidak melihat ada penyekapan saat itu.

"Saat itu salah satu keluarga Adjie Chendra sempat menyetir mengeluarkan mobil," terangnya.

Usai persidangan, Hakim Sigit Sutriono mengapreasiasi langkah tim penasehat hukum terdakwa yang telah mengadukan pihaknya ke KY.

"Kita welcome saja, dan itu hak mereka, kami gak masalah,"ujar Sigit.(Komang)