Hakim Ferdinandus : Keberadaan PT Akara Hanya Meribetkan Birokrasi

Sidang Pemerasan Dwelling Time

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang perkara pungli Pelindo III dengan terdakwa Dirut PT Akara Multi Karya, Augusto Hutapae kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN)Surabaya

Dalam sidang yang digelar diruang Garuda 1, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak menghadirkan dua orang pejabat Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Mereka adalah, Kepala Bidang (Kabid), Imam Djajadi dan Kepala Seksi (Kasi) Operasional Pelayanan, Hernawan Assalam.

Keduanya memberikan keterangan secara bergantian. Saksi Imam bersaksi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan kesaksaian Hernawan.

Pada intinya, kedua pejabat ini membenarkan jika PT Akara  memiliki kerjasama dengan PT TPS untuk melakukan kegiatan pemeriksaan countener di Pelabuhan Tanjung Perak.
PT Akara, milik terdakwa Augusto Hutaoea berperan untuk membantu kegiatan PT TPS. Termasuk memberikan beberapa fasilitas yang tidak dimiliki oleh Karantina Tumbuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni alat berat dan Laboratorium Mini.

Kedua pejabat ini menyalahkan tindakan  PT Akara jika melakukan pungutan. "Karena pembayaran itu langsung dilakukan pihak jasa ke Bendahara kami, "jelas kedua saksi secara terpisah.

Namun mereka tidak pernah mendengar terdakwa melakukan pemerasan."Juga tidak ada komplain dari pengguna jasa,"ucap saksi Imam.

Keterangan kedua saksi sempat memacing emosi Hakim Ferdinadus selaku hakim anggota pemeriksa perkara ini. Menurut Hakim Ferdinandus, Keberadaan PT Akara hanya untuk meribetkan birokrasi saja, yang bertujuan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah.

"Untuk apa ada PT Akara, toh akan memperlambat proses nya saja, kalau begini kan pengguna jasa harus menbayal lebih, oleh PT TPS dikenakan biaya, oleh Karantina juga di kenakan biaya ditambahi harus membayar lagi ke PT Angkara,"kata Hakim Ferdinadus dalam persidangan.

Hakim Ferdinadus pun mempertanyakan terkait kinerja Karantina Tumbuhan Tanjung Perak yang juga melegalkan PT Akara. "Apa gak sanggup kerja tanpa PT Akara,"sambung Hakim Ferdinandus

Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku sedikit menyesalkan keterangan kedua saksi.

"Jujur saya sedikit kecewa dengan keterangan saksi,"kata Robert saat dikonfirmasi usai persidangan.

Untuk diketahui,  Terbongkarnya pungli ditubuh Pelindo III ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mabes Polri terhadap Direktur PT Akara Multi Karya, Augusto Hutapea, awal November 2016. Augusto adalah rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Uang pungli juga dirasakan  pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.

Kasus ini akhirnya melebar ke mantan Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, dan istrinya, Mieke Yolanda.

Pungli ini diduga berjalan sejak 2014 hingga 2016 dan memperkaya para terdakwa hingga miliaran rupiah. (Komang)

Read More

Rekening PD Pasar Surya diblokir, diduga menunggak pajak ?

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kondisi internal PD Pasar Surya yang mengelola ribuan pasar tradisional makin runyam karena seluruh rekening perusahaan diblokir Dirjen Pajak.

Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya, Rusli Yusuf ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemblokiran tersebut. Pihaknya menduga pemblokiran ini terkait perkara tunggakan pajak PD Pasar Surya.

"Iya saya tadi sempat konfirmasi ke Direksi dan benar ada pemblokiran seluruh rekening. Saya menduga ini perkara tunggakan pajak yang sebelumnya harus dilunasi," kata mantan Anggota DPRD Surabaya ini.

Karena itu, Bawas memperingatkan kepada Direksi PD Pasar Surya untuk menyelesaikan perkara ini agar tidak berdampak pada pelayanan dan operasional perusahaan. Dengan adanya pemblokiran seluruh rekening, semua transaksi dan pembayaran melalui rekening tidak bisa dilakukan.

"Ini harus ada komunikasi dengan Kanwil Pajak agar segera ada solusi. Kalau soal tunggakan pajak saya dengar sudah ada kesepakatan untuk mencicil," kata Rusli.

Sementara itu, Direktur Teknik PD Pasar Surya Zendy Ferryansyah ketika dikonfirmasi mengaku kaget dengan informasi tersebut. Dirinya bahkan belum mendapat keterangan resmi dari Direksi dan hanya mendapat kabar dari internal perusahaan.

"Lho anda dapat info ini dari mana mas ?. Tadi sih ada yang nanya malah saya belum ada pemberitahuan dari Direktur Keuangan," kata pria yang akrab disapa Ferry ini.

Ferry menyampaikan jika pemblokiran ini benar terjadi, maka akan mempengaruhi operasional dan pelayanan perusahaan plat merah Pemkot Surabaya ini.

"Ya kalau diblokir tidak bisa melakukan transaksi keuangan. Misalkan bayar gaji karyawan, revitalisasi pasar, dan operasioanal seperti bayar listrik dan lain-lain tidak bisa," tambahnya.

Sementara itu, Plt Dirut PD Pasar Surya yang merangkap Direktur Keuangab Michael Bambang Parikesit ketika dikonfirmasi via telepon tidak bisa dihubungi.

Masalah tunggakan pajak memang sempat mengemuka setelah PD Pasar Surya dinyatakan bersalah dan harus membayar tunggakan pajak senilai Rp 8 miliar dengan cara mencicil sampai lunas.

Sebelumnya PD Pasar Surya banyak mendapat sorotan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait kinerja revitalisasi pasar yang tidak maksimal. Bahkan, beberapa pejabat kepala pasar dinyatakan bersalah dan dibui terkait penggelapan setoran iuran pedagang. (arf)

Read More

Armudji : Penertiban Harus Konsisten

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji akhirnya angkat bicara terkait polemik pasar induk ilegal yang saat ini sungguh meresahkan pedagang Pasar Induk Oso Wilangon.

Untuk itu Armuji meminta pemerintah melalui satpol PP Surabaya sebagai pelaksana penertiban harus konsisten.

" Kalau ada beberapa pasar diantaranya pasar Tanjung sari yang berubah fungsi menjadi pasar induk padahal dulu adalah pasar krempyeng. Nah, kalau kondisi itu tetap dibiarkan akan tidak sesuai dengan peruntukkan kota nantinya. " tegas Armuji.

" Peruntukan pasar induk itu, kata Armudji mengacu pada klasifikasi jalan dan klasifikasi lingkungan." tambah armudji.

Sebelumnya para pedagang PIOS mengadu ke DPRD Kota Surabaya karena merasa dirugikan dengan keberadaan pasar grosir ilegal.

Kadek Buana pedagang PIOS mengatakan omset penjualan mereka sekarang turun sampai 80% Padahal dulu jualan mereka selalu ramai oleh pembeli.

Kadek mengatakan menambahkan pasar grosir ilegal itu bisa ditemui di Tanjungsari dan Dupak. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Harus Terlebih Dahulu Sosialisasi Soal Penggusuran Rumah Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga, jika ingin melakukan penggusuran rumah warga. Sosialisasi ini sangat penting agar warga tidak stress saat tiba-tiba dikirimi surat pembongkaran rumah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, saat ini ada sekitar 75 Kartu Keluarga rumah warga di daerah Pandegiling yang siap digusur oleh Pemkot Surabaya, karena lahannya memang lahan umum milik Pemkot, melainkan bukan milik warga.

Dikatakan oleh Buchori Imron, 75 rumah warga Pandegiling tersebut saat ini sudah menerima surat untuk pembongkaran karena lahannya akan diambil alih oleh Pemkot Surabaya untuk perluasan jalan di area Pandegiling.

“Namun saya meminta kepada Pemkot untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu jika ingin membongkar rumah warga, hal ini dilakukan agar psikis warga tidak terganggu. Nah kalo psikologis warga terganggu nanti bisa stres warga, dan akibatnya fatal bisa saja meninggal.”ujarnya kepada wartawan di gedun DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/04/17).

Ia menjelaskan, masalah rumah warga Pandegiling yang katanya mau dibongkar sekarang sudah mendapat surat peringatan dari Pemkot. Buchori menjelaskan, rumah warga di Pandegiling baik yang memiliki IMB maupun tidak memang jika lahannya untuk kepentingan umum harus direlakan untuk digusur.

“Apalagi yang tidak memiliki sertifikat rumah atau IMB, ya memang harus dilepas lahannya jika sewaktu-waktu diambil oleh Pemkot.”tegasnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Persatua Pembangunan (PPP) Kota Surabaya tersebut mengatakan, 75 rumah warga yang akan dibongkar tersebut memang menyalahi GS atau Garis Sepadan dan warga tidak memilik alas hak apa-apa, jadi ya harus direlain jika digusur oleh Pemkot Surabaya.

“Ya jika memang untuk kepentingan umum warga mau tidak mau harus siap digusur sama Pemkot.”ungkapnya. (arf)

Read More

Polda Jatim Pecat 6 Angotanya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keenam pecatan polisi itu sebelumnya berdinas di berbagai kesatuan. Mereka terdiri dari bintara dan perwira menengah. Antara lain, Aipda Sukardiono anggota Polres Jember, Brigadir Dicky Christiani anggota Polres Sampang, Briptu Abdullah Akbar anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Briptu Fahmi Abdullah dari Polres Pacitan, AKBP Ernani Rahayu anggota PAM Obvit Polda Jatim dan Wakapolresta Blitar Kompol Ruslan .

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin sendiri yang melepas pakaian dinas dan pangkat mereka.

Para anggota yang dipecat itu, Kompol Ruslan dan AKBP Ernani Rahayu. Seperti diketahui, Kompol Ruslan telah divonis penjara 13 tahun lantaran menjadi otak pembunuhan Brigadir Satu Prayoga Ardy Prihanto yang tak lain anak buahnya sendiri pada 2013 silam.

Briptu Prayoga dihabisi seorang eksekutor suruhan Ruslan lantaran dinilai menghalangi hubungan sang wakapolres dengan seorang pemandu lagu.

Sedangkan AKBP Ernani divonis Pengadilan Negeri Surabaya 20 tahun penjara lantaran terbukti terlibat dalam aksi penipuan para calon bintara kepolisian. Salah satu perannya adalah menjanjikan bisa meloloskan peserta dalam seleksi penerimaan bintara melalui mekanisme susulan.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera menerangkan, keenam polisi yang dipecat itu sudah bebas tugas. Statusnya menjadi masyarakat sipil biasa.

"Perkara mereka bermacam-macam. Ada yang narkoba, hingga penipuan dan tindak pidana kriminal," terang Barung.

Yang terbukti tersandung narkoba adalah mereka yang berstatus bintara. Sedangkan AKBP yakni Ernani Rahayu terbukti melakukan penipuan dalam perekrutan anggota polisi. Kala kasus itu mencuat, dia berstatus sebagai anggota di Biddokkes Polda Jatim.

Lantaran hal itu AKBP Ernani Rahayu sempat dipindah tugaskan ke PAM Obvit. Baru Senini ini dirinya resmi menanggalkan seragam cokelat untuk selama-lamanya. Sedangkan Kompol Ruslan diberhentikan karena terlibat kasus pembunuhan. Dia merupakan otak pembunuhan atas tewasnya Briptu Yoga yang berstatus sebagai anak buahnya.

Selain memecat enam polisi. Kapolda juga memberikan reward terhadap anggota yang berprestasi. Ada tujuh polisi yang mendapat penghargaan. Mereka adalah Ipda Dedhi Christianto, Bripda Manggil, Bripda Fatkhur Rohman, Bripda Andri, Bripda Arifuddin, Bripda Achmad Safi`i.

"Bripka Arkanuddin merupakan penggerak program peduli. Dia melakukan bedah rumah di wilayah Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Lamongan," imbuh Barung.

Sedangkan enam polisi lainnya berhasil menggagalkan penyelundupan 24 ribu benih lobster yang akan dikirim keJakarta dari Banyuwangi.(arf)

Read More

Pangdam Jaya Dampingi Panglima TNI berikan Pembekalan Bagi Prajurit Melaksanakan Pengamanan Pilkada

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Terkait Pemilukada DKI Jakarta Putaran Ke-2 Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi selaku pucuk pimpinan tertinggi di Kodam Jaya tidak main-main untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Ibukota Jakarta, hal ini dibuktikan dengan mengerahkan Prajurit untuk melaksanakan Pembekalan Pasukan Pengamanan Pilkada, Bertempat di Ecovention Ancol Jakarta Utara. Selasa (18/04).

Kegiatan ini dihadiri oleh Menkopolhukam Jendral (Purn) Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M.Iriawan serta segenap Prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam kegiatan ini.

Lebih lanjut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang meminta para Prajurit menjalankan tugas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sesuai prosedur. Tentara menjaga seluruh TPS di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat memberikan arahan kepada seluruh personel TNI-Polri.

"Saya tak panjang lebar karena ini tugas mulia, lakukan tugasmu, pelajari betul apabila kamu melakukan tugas sesuai prosedur, apapun akibatnya untuk membuat Jakarta aman saya jamin kamu tak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa," Tegas Panglima TNI seraya memotivasi Prajurit.

"Ini direkam, yang sebagai terdakwa yang memberi perintah kamu, panglimamu sebagai terdakwa," Tambahnya.

Maka dari itu, Panglima TNI memerintahkan jajarannya agar tidak ragu mengambil tindakan tegas untuk melindungi masyarakat khususnya warga Jakarta saat proses pemungutan suara berlangsung.

"Jadi jangan ragu, kamu disumpah kamu dikasih gaji untuk amankan masyarakat DKI, kamu semuanya organik dari Kodam Jaya dari Polda dan Polri dari luar daerah untuk amankan warga DKI," Ungkap Jenderal Berbintang 4 Abituren Akademi Militer Tahun 1984 ini.

Lebih lanjut disampaikan oleh Panglima Kodam Jaya, bahwa ada sebanyak 62 ribu personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Linmas yang disiagakan untuk mengamankan seluruh TPS.

"Kemudian di dekat TPS ada pasukan yang siap digerakkan setiap saat menuju tempat yang perlu bantuan," Terangnya.(arf)

Read More

Pedagang Pios Mengadu Ke Dewan, Minta Pasar Grosir Ilegal Ditutup

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi B DPRD Surabaya ke Pasar Induk Osowilangun (PIOS) beberapa waktu lalu ternyata membuat angin segar bagi para pedagang Pios.

Bak gayung bersambut,  para pedagang Pios itu pun membalasnya dengan mengunjungi dedung legislatif di jalan Yos Sudarso Surabaya.

Kedatangan Pedagang Pios tersebut untuk mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya dengan tujuan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar segera menutup beberapa pasar grosir illegal yang berada dibeberapa tempat di Kota Surabaya, karena berdampak terhadap penjualannya yang semakin sepi.

“Makanya, saya mengadukan kepada DPRD Surabaya ini untuk meminta keadilan menutup pasar-pasar grosir yang illegal itu,” kata salah satu pedagang PIOS Kadek Buana saat dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin, (17/4).

Menurut Kadek, pasar grosir illegal itu adalah pasar-pasar yang tidak mengantongi izin menjual grosir dan hanya mendapatkan izin menjual eceran. Namun, kenyataannya di lapangan mereka juga menjual grosir, sehingga pasar tersebut sudah melanggar Peraturan daerah karena tidak sesuai dengan perizinannya.

“Saya minta peraturan daerahnya segera ditegakkan. Kalau izinnya eceran ya harus jual eceran, kalau izinnya grosir maka harus jual grosir,” kata dia.

Pasar grosir illegal ini ditemukan dibeberapa tempat, diantaranya Pasar Tanjungsari dan Dupak serta beberapa pasar grosir lainnya yang tidak mengantongi izin grosir. Adapun dampak dari pasar grosir illegal ini sangat signifikan terhadap para pedagang di PIOS.

“Awalnya kami sangat laris dan ramai, tapi setelah semakin banyak pasar grosir illegal, kami mengalami penurunan hingga 80 persen,” kata dia.

Salah satu pengelola PIOS, Trisila, mengaku mendukung langkah para pedagang yang mengadukan ke dewan, karena mereka sebagai patner pedagang tentunya mengetahui keresahan pedagang. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa pasar yang izinnya eceran, tapi malah menjual grosir, sehingga hal ini melanggar perda Kota Surabaya.

“Kami bawa file foto dan video yang membuktikan bahwa ada beberapa pasar sudah melakukan grosir,” kata dia.

Trisila pun meminta staf Komisi B DPRD Kota Surabaya untuk memutar dan menayangkan foto serta video hasil rekamannya, sehingga di video tersebut tampak jelas para pedagang yang melakukan jual beli grosir, bukan eceran. Beberapa komunikasi antara pedagang dengan pembeli di video tersebut juga semakin meyakinkan bahwa pedagang jual grosir.

“Ini harus grosir, tidak boleh ngecer,” kata salah satu pedagang dalam video tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansur meminta kepada perwakilan Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya untuk segera bertindak tegas menindaklanjuti keluhan para pedagang PIOS itu. Sebab, kondisi ini sudah lama terjadi dan masih terkesan dibiarkan oleh Pemkot Surabaya.

“Ini harus segera dievaluasi izinnya. Pemkot tidak bisa menutup mata karena sudah disertai bukti-bukti fakta berupa foto dan videonya,” kata Mazlan saat memimpin dengar pendapat itu.

Bahkan, ia meminta kepada Pemkot Surabaya untuk segera mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang grosir illegal yang tidak mematuhi perda. Apabila memang melanggar, maka pasar tersebut bisa sampai pada pencabutan izin dan pembekuan atau bahkan penutupan pasar.

“Jadi, Pemkot harus segera bertindak cepat mengatasi ini, karena ini sudah lama,” pungkasnya. (arf)

Read More

Waaster TNI Berikan penyuluhan Narkoba di Lokasi TMMD 98

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Narkoba saat ini memang jadi prioritas untuk segera di tindak lanjuti karena keberadaannya sungguh sangat meresakan dan merugikan banyak orang, dari hasil penelitian lebih dari 15.000 jiwa meninggal setiap tahunnya dikarenakan Narkoba. Angka ini memang sangat mengejukan terlebih lagi kebanyakan dari korban atas obat-obatan terlarang ini adalah mereka yang masih di usia produktif. Kodim 0829/Bangkalan bekerjasama dengan Mabes TNI menggelar kegiatan penyuluhan Narkoba dengan menghadirkan Narasumber Waaster TNI Brigjen Marinir Gatot Istianto.

Pada pengarahannya Waaster mengatakan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba di indonesia sudah dalam ambang batas mengawatirkan, untuk itu kepada para generasi muda jangan sekali kali memakai apalagi mengedarkan narkoba, karena di samping merusak diri juga di pastikan akan berurusan dg pihak penegak hukum tegasnya,       

Lebih lanjut Beliau menggungkapkan bahwa penyalahgunan narkoba di indonesia tdk mengenal tua apa pun masih muda,peredaran narkoba tdk hanya dalam lingkup indonesia saja tetapi merupakan organisasi internasional,sindikatnya sangat terselubung mobilitasnya sangat tinggi dan tdk mengenal batas dan modus peredaranya selalu berubah-ubah, di kesempatan yang sama Dandim 0829/Bangkalan Letkol Inf Sunardi Istanto mengatakan bahwa “penyuluhan ini merupakan kegiatan non fisik untuk memberikan informasi dan penyuluhan bahaya obat-obatan terlarang untuk masyarakat kelurahan klampis, terlebih kepada para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa.”pungkasnya.

Penyuluhan Narkoba dihadiri 245 orang terdiri dari TNI bersama masyarakat Desa Bragang dan Pelajar setempat.(arf)

Read More

Danlanal Malang Ingatkan Bahaya “Cyber Narcoterorism“

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal)   Malang Lantamal V Kolonel Laut (E) G. Sugiono S.H memimpin upacara bendera  17 an bulan April 2017  yang dilaksanakan di lapangan apel Mako Lanal Malang yang diikuti oleh segenap Prajurit dan PNS di lingkungan Lanal Malang , Senin (17/04).

Dalam kesempatan tersebut Danlanal Malang membacakan amanat Panglima TNI , Jenderal TNI Gatot Nurmantyo , mengatakan bahwa : “ Saat ini berkembang kelompok Cyber Narcoterorism    yang menggunakan dunia maya sebagai wahana untuk mengedarkan dan menyalahgunakan          narkotika yang hasilnya digunakan untuk membiayai terorisme “. “ Saya ingatkan bahwa              kejahatan lintas negara ini akan menjadi ancaman yang serius dan sangat berbahaya bagi bangsa   Indonesia “ pungkasnya .

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI kepada seluruh Jajaran TNI khususnya intelijen untuk terus memantau , mendeteksi gerakan kelompok Cyber Narcoterorisme , dan kepada seluruh Prajurit    TNI dan PNS agar membentengi diri untuk tidak terlibat dalam kejahatan Narkoba, serta              membangun kerjasama dengan aparat terkait lainnya untuk menangkal aksi radikalisme .

Upacara bendera juga disertai pembacaan Pembukaan UUD 1945 , Pengucapan Sapta marga dan Pengucapan Panca Prasetya Korpri . Pada bagian akhir amanatnya Panglima TNI juga                  menekankan kepada seluruh Prajurit TNI dan PNS agar tidak mudah percaya terhadap berita        bohong (hoax) dan pandai memilih dan memilah berita yang positif dan bermanfaat serta hanya  mematuhi dan percaya hanya kepada  Komandan Satuan masing masing. (arf)

Read More

Anggota Babinsa Kodim 0504/Jakarta Selatan Berhasil Mengamankan Penghadangan Penyaluran Logistik Kotak Suara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta Selatan) Ekskalasi politik di Ibukota Jakarta semakin memanas menjelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran 2, hal ini diperlukan kooordinasi yang melekat dengan instansi-intansi yang terkait.

Hal ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2017 anggota Babinsa Kodim 0504/Jakarta selatan yang sedang melakukan pengawalan penyaluran logistik Pilkada DKI Jakarta putaran ke 2 di wilayah Kebayoran baru Jakarta Selatan mendapatkan penghadangan dan ingin merampas kotak suara oleh pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi dengan profesionalisme dan kesigapan anggota Babinsa Kodim 0504/Jakarta Selatan beserta Polri berhasil mengamankan kotak suara tersebut , hal ini berhasil dilakukan berkat koordinasi antara TNI dan Polri.

Dandim 0504/Jakarta Selatan Letnan Kolonel  Inf  Ade Roni Wijaya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah simulasi protap pengamanan yang akan dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang akan melaksanakan pengamanan pada Pikada DKI Jakarta putaran 2, kegiatan simulasi ini dilakukan agar anggota mendapatkan gambaran tentang langkah – langkah yang harus dilakukan apabila mendapatkan gangguan.ujar Letkol Ade Roni.

Kegiatan simulasi bersamaan dengan pelaksanaan Apel gabungan Kesiapan TNI-Polri BKO Wilayah Jakarta Selatan dalam rangka pengamanan Pilkada DKI Jakarta di lapangan Bhayangkara Mabes Polri jalan Trunojoyo Kebayoran baru Jakarta Selatan yang diikuti oleh 3.943 personel gabungan TNI dan Polri. (arf)

Read More

Komandan Lanal Batuporon Laksanakan Uji Coba Rubber Boat dan cek peralatan TNI AL di Karang Jamuang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna melihat kemampuan dan kesiapan personel dan Material Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batuporon Lantamal V khususnya dalam bidang kemampuan SAR laut, maka Komandan Lanal Batuporon Letkol Mar Ena Sulaksana melaksanakan uji coba Rubber Boat / perahu  karet baru yang digerakkan oleh motor tempel bertena 40 PK di perairan Selat Madura tepatnya di Alur Perairan Barat Surabaya (APBS), beberapa hari yang lalu. 

Pelaksanaan uji coba ini diawali dengan pergerakan atau pergeseran material (perahu karet lengkap dengan motor tempelnya, red) dari pantai desa Sembilangan kecamatan Socah Bangkalan menuju pulau Karang Jamuang (Pulau Nyamukan) Kabupaten Bangkalan di selat Madura.

Pulau Karang Jamuang adalah pulau tidak berpenduduk namun disana ada mercusuar dan radar milik TNI AL.  Ibarat kata sambil menyelam minum air, kata Ena sapaan akrab Komandan Lanal Batuporon,  Sambil uji coba Rubber Boat sekaligus meninjau aset TNI AL yang ada disana.

Tiba dilokasi, Komandan Lanal Batuporon melihat secara langsung kondisi mercusuar dan ruangan yang digunakan sebagai radar milik  TNI AL. “Alhamdulillah kondisi barang Milik Negara yang ada di pulai ini dalam kondisi baik, peralatan dan orang yang menjaganya dalam kondisi siap, semoga kita bisa menjaga dan merawatnya, ujar Ena.

Selesai melaksanakan uji coba, Danlanal menilai bahwa untuk kesiapan peralatan Rubber Boat maupun personel siap untuk digunakan, “untuk peralatan dan personel semuanya siap, mudah-mudahan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kita bisa mengoprasikannya”. Tidak lupa Ena menekankan kepada para pengawak untuk merawat semua peralatan yang dimilikinya dengan baik (arf)

Read More

3.074 Personel Anggota Tni Bko Kodim 0504/Jakarta Selatan Siap Amankan Pilkada DKI Jakarta Putaran Ke 2

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Selatan) Hanya tinggal menghitung hari  menjelang pencoblosan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, Kodim 0504/ Jakarta Selatan  secara intens terus berkoordinasi dengan 3 pilar yakni Polres Metro Jakarta Selatan dan Pemkot Jakarta Selatan dalam rangka mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran 2.

Dandim 0504/Jakarta Selatan Letkol Inf Ade Roni Wijaya menyampaikan bahwa saat ini Kodim 0504/Jakarta selatan mendapatkan pasukan BKO  sejumlah 3.074 orang  yang berasal dari Satkowil jajaran Korem 051, Yon Mekanis 202/TM, Yon Armed 7, Yon Kav 7, Yon Kav 9,  Satbalak Kodam Jaya, Puspenerbad dan Ki Nubika Ditziad serta Pasukan Marinir, masing – masing anggota TNI  tersebut akan ditempatkan langsung di masing – masing TPS yang berada di wilayah Jakarta Selatan.

Ditegaskan Ade, bahwa baru kali ini anggota TNI   dillibatkan langsung dalam pengamanan Pilkada DKI Jakarta oleh karena itu Dandim 0504/Jakarta Selatan Letnan Kolonel  Inf Ade Roni mengajak keseluruh prajurit yang terlibat agar melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik baiknya.

Letkol Inf Ade Roni juga berpesan kepada anggota TNI yang  melaksanakan tugas pengamanan di masing-masing TPS agar menjaga jarak dengan TPS, laksanakan scaning di sekitar TPS dan pedomani buku saku tentang prosedur penugasan prajurit TNI yang melaksanakan BKO yang  telah saya bagikan ke masing-masing anggota, laporkan hal-hal yang menonjol  di masing-masing TPS secara hierarki. (arf)

Read More