Divonis 2 Tahun, Dahlan Iskan Justru Berucap Terima Kasih

KABARPROFRESIF.COM : (Surabaya) Dahlan Iskan, terdakwa kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Perusahaan BUMD Milik Pemprop Jatim divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (21/4/2017).

Majelis hakim yang diketuai M Tahsin menyatakan Dahlan terbukti bersalah
karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar waktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) sehingga harga aset yang terjual dibawah NJOP.

Selain dihukum badan, Dahlan juga dihukum membayar denda sebesar Rp 100 juta, dan sesuai ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Sementara, Dahlan dibebaskan dari dakwaan primer. Dia dinyatakan tidak terbukti memperkaya diri sendiri.

Usai sidang, Dahlan menyatakan terima kasih karena sudah dinyatakan tidak terbukti memakan uang negara. Namun Dahlan mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas jabatannya sebagai Dirut PT PWU waktu itu.

" Terimakasih pada majelis hakim karena saya dinyatakan tidak memakan uang negara. Namun secara moral saya bertanggungjawab sebagai Dirut waktu itu dan saya tidak akan lari dari tanggungjawab tersebut," ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan, dia manganggap PT PWU yang ia pimpin waktu itu ternyata memiliki aturan yang berbeda. Bagi Dahlan, karena sudah perusahaan tersebut sudah berbentu PT maka dia mengira aturan PT yang harus berjalan.

" Tapi ternyata itu tidak berlaku, jadi ini bisa dibuat pelajaran untuk para Dirut PT saat ini.  Belajar dari sidang ini. Anggaplah ini kebodohan saya karena terlalu emosi untuk mengabdi," ujar Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan dituntut enam tahun, Dahlan juga dituntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. (Komang)

Read More

OJK Gelar Edukuasi Keuangan UMKM dan PKK Kecamatan Sawahan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka menyambut Hari Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukuasi keuangan yang sasaran utamanya adalah masyarakat yang berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil serta perempuan,, kegiatan ini digelar sebagai langkah untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terutama pada pilar 1.

Implementasi SNKI tersebut sudah dilakukan oleh Ibu- ibu PKK dan UMKM yang berada di Kecamatan Sawahan dan dalam kegiatan ini OJK bersama anggota Bidang Edukasi dan Literasi Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah Jawa Timur (FK-LJKD) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan PT. BPJS Kesehatan melakukan edukasi keuangan.

Sekitar 150 orang peserta dari warga se wilayah kecamatan Sawahan melakukan materi pengelolaan keuangan, mengenal produk/jasa dan akses keuangan sesuai kebutuhan, termasuk kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong.

Kepala OJK Kantor Regional 4 Jatim Sukamto mengatakan, Pemahaman pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

" Melalui kedisiplinan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengalokasian dana untuk kebutuhan dan menyisihkan sebagian dana untuk berinvestasi melalui penggunaan produk/jasa keuangan dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan." katanya.

Lebih lanjut Sukamto menjelaskan, dengan terlaksananya kegiatan pelatihan tersebut diharapkan Ibu-Ibu sebagai pemegang kendali keuangan keluarga dan pelaku-pelaku usaha mikro mendapatkan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

" Muda- mudahan Ibu-Ibu dan para pelaku usaha mikro lebih cerdas dan mandiri secara finansial. " terangnya.

Dia menambahkan, dengan terlaksananya kegiatan ini diiharapkan peserta edukasi dapat menularkan ilmunya kepada keluarga, tetangga, sahabat dan rekan agar terampil dalam merencanakan dan mengelola keuangan sehingga menjadi lebih cerdas dan mandiri secara finansial

" Kegiatan pelatihan ini sekaligus dapat miningkatkan inklusi keuangan." pungkas Sukamto. (Dji)

Read More

PT Bimasakti Multi Sinergi Kembangkan Bisnis Fin Tech Berbasis Online Serta Offline

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bisnis elektronik yang ada di Tanah air saat ini mulai cukup menggiurkan, apalagi bisnis elektronik yang dilakukan melalui e- commerce regional hingga internasional, bahkan pada tahun 2016 bisnis daring telah mencapai kurang lebih sekitar $ 4 Milyar.

Melihat Perkembangan bisnis e-commerce semakin berpotensi, kini Perusahaan Lokal PT.Bimasakti Multi Sinergi mencoba untuk berbisnis dengan layanan Industri Financial Technology ( Fin Tech ) yang berkiblat dalam bisnis micro-payment, e-commerce dan travel, mereka hadir.

Direktur Sales & Marketing PT.Bimasakti Multi Sinergi ( BMS ) Suroto mengatakan, Konsep yang ditawarkan oleh BMS tersebut tidak hanya pembelian melalui Online, namun juga bisa Offline (O2O). Melalui outlet-outlet toko modern Sentra Bisnis Fastpay (SBS) di seluruh Indonesia ribuan hingga ratusan ribu jenis produk dijual kepada konsumen.

" Selama ini memang di dominasi brand, perusahaan dan dana capital dari luar negeri, tapi kita yakin mampu bersaing. Outlet-outlet toko modern fastpay menjangkau konsep offline yang belum tersentuh teknologi serta sebagai jembatan pembelian online tanpa menggunakan perbankan," katanya saat ditemui di kantornya (20/4/2017).

Lebih lanjut Suroto menjelaskan, dengan konsep yang di usung ini akan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat luas terkait dalam menentukan barang yang diinginkan.

"Cukup konsumen datang ke outlet Toko Modern Fastpay memilih barang dan melakukan pembayaran via cash maka barang otomatis di antar kerumah masing-masing," jelasnya.

Suroto menambahkan, dengan pembayaran secara online akan memastikan transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat aman, terlebih sertifikat ISO270001: 2013 dan lisensi PCI DSS yang telah didapat.

"Masih sekitar 7 juta penduduk di Indonesia yang baru menggunakan layanan perdagangan elektronik yang sering disebut dengan membeli online, dari 243 lebih juta penduduk Indonesia, jadi marketnya sangat luas," tambahnya.

Ditempat yang sama Alfian Anjar, GM Sentra Bisnis Fastpay menjelaskan, untuk usaha ini tidak sedikit keuntungan yang bisa didapatkan oleh para outlet melalui e-commerce di SBF ini.

"Pasar dari para outlet adalah pelanggan offline di sekitar outlet mereka sehingga potensi keuntungan dari segi komisi transaksi yang didapat juga sangat besar. Salah satu keuntungan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global, tanpa harus menyiapkan investasi keuangan yang besar untuk bisnis penjualan barang, tanpa perlu menimbun stok barang, semua tinggal menjual saja," ungkapnya.

Potensi bisnis dari penjualan ini mencapai milyaran rupiah dapat dilakukan oleh para outlet-outlet. Bagi konsumen offline, dengan adanya channel penjualan melalui Outlet Toko Modern Fastpay dapat memudahkan mereka dalam membeli barang yang selama ini belum ditemui di pasar.

"Ada lagi potensi keuntungan yang dapat dicapai oleh para pelaku bisnis yaitu menjadi supplier barang atau produk untuk bergabung dalam komunitas Sentra Bisnis Fastpay, tanpa biaya alias gratis untuk menjadi supplier kami dengan mengunjugi www.fastpay.co.id," pungkasnya  (Dji)

Read More

Dewan Minta PD Pasar Lunasi Tunggakan Pajak Dengan Dana Cadangan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Kota Surabaya mengusulkan pengucuran dana cadangan dari pemerintah kota untuk melunasi tunggakan pajak Perusahaan Daerah Pasar Surya senilai Rp8 miliar.

"Ada dana cadangan, tetapi harus melalui persetujuan dari DPRD Surabaya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/4/2017).

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar rekening PD Pasar yang sebelumnya diblokir oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I bisa dibuka kembali.

Saat ditanya apakah bisa diatasi dengan APBD Surabaya 2017, Masduki mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa menggunakan APBD karena tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Salah satu cara yang kemungkinan bisa dipakai adalah menggunakan dana cadangan.

"Ini kondisi emergensi, kalau tidak diselamatkan maka seluruh kegiatan PD Pasar berhenti," katanya.

Apalagi, lanjut dia, PD Pasar mempunyai potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang anggaran Pemkot Surabaya. Maka jika tidak diselesaikan secepatnya, maka akan secara tidak langsung bisa mempengaruhi PAD.

Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan dari PD Pasar untuk tidak membayar pajak? Masduki mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti soal itu.

"Meskipun ada pergantian unsur pimpinan di PD Pasar, namun kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan," katanya.

Namun bila ada unsur kesengajaan dari PD Pasar, lanjut dia, berarti wali kota harus menyelesaikan polemik di PD Pasar, sekaligus memberikan rekomendasi mengucurkan dana cadangan untuk menyelesaikan tunggakan pajak.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I, Ardhie Permadi, sebelumnya mengatakan pemblokiran terjadi lantaran PD Pasar Surya tidak melakukan pembayaran cicilan pajak setahun terakhir.

Dirjen Pajak sebelumnya telah menyupayakan cara agar PD Pasar Surya dapat melunasi tunggakan. Namun dari pihak bersangkutan sendiri tidak ada usaha untuk segera melunasi.

"Sebenarnya sempat dicicil namun setahun terakhir terhenti, tidak melakukan pembayaran," katanya.

Ia mengatakan rekening baru dapat dibuka apabila PD Pasar Surya melunasi seluruh tunggakan piutang tersebut.

Ketua Badan Pengawas PD Pasar Surya, Rusli Yusuf, membenarkan pemblokiran tersebut. Namun Rusli mengatakan, ada kemungkinan kesalahpahaman dari DJP Kanwil Jatim I.

Menurut Rusli, PD Pasar Surya telah menjalin kesepakatan dalam melakukan cicilan. "Kemungkinan ada kesalahpahaman dari DJP Kanwil Pajak Jawa Timur I. Mungkin ada pergantian kepengurusan di sana yang tidak memahami kesepakatan sebelumnya," kata Rusli.(arf)

Read More

Komisi B Curigai, Minta PD Pasar Diaudit Investigasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya berbagai media yang menyorot atas kinerja PD Pasar Surya pasca terungkapnya pemblokiran rekening PD Pasar Surya Surabaya oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) I Jatim akibat menunggak pajak hingga sebesar Rp. 8 Miliar, kini juga dilakukan anggota DPRD Surabaya Ahmad Zakaria.
 Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga bila management di perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya tersebut tak sehat dan terkesan ditutup-tutupi. Sebab sebelumnya PD Pasar Surya yang dikendalikan Plt Dirut Bambang Parikesit itu sanggup membayar cicilan pajak yang terutang, anehnya ditahun berikutnya malah mangkir dari kewajiban.

" Kita tidak bisa melihat ini sehat atau tidak, oke ada laporan keuangan betul tidak itu, kita kok curiga lakukan audit investigasi, kenapa untuk bayar cicilan tidak dilakukan. Padahal tahun-tahun lalu sudah, kenapa 2016 kok belum," ujar Ahmad Zakaria Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya dengan nada heran.

Tak hanya management PD Pasar Surya yang dikritik anggota komisi B DPRD Surabaya, namun hal yang sama juga dari pihak Kanwil DJP I Jatim. Ahmad Zakaria menilai langkah yang dilakukan Kanwil DJP I Jatim cukup ironi, sebab PD Pasar Surya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya bukan milik swasta, sehingga bila dilakukan pemblokiran berlarut-larut maka dapat mengakibatkan laju perekonimian terhambat.

"Misalnya, karena ini belum dicoba. Inikan pemerintah daerah bukan swasta, karena PD Pasar bagian dari BUMD, BUMD adalah salah satunya dari bagian pelayanan, jadi tidak boleh kita menyamakan dengan swasta diblokir langsung mati rekeningnya tidak bisa keluar tidak bisa masuk," terang Zakaria, Kamis (20/4).

Akibat pemblokiran rekering PD Pasar Surya, tak hanya Pemkot Surabaya yang dirugikan tetapi juga masyarakat khususnya pedagang dan pegawai PD Pasar Surya, untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, dalam waktu dekat Ketua Komisi B DPRD Surabaya segera mengagendakan rapat, bila perlu dengan Kanwil DJP I Jatim dan PD Pasar untuk diklarifikasi.

" Dari situ kemudian tidak merugikan banyak pihak, saya juga kasihan dengan karyawan PD Pasar, juga pedagang kalau dikorbankan akibat rencana kenaikan, "pungkasnya.



Zakaria juga menambahkan, bila rencana menaikkan restribusi pasar untuk menambah cicilan atau melunasi cicilan pajak maka yang akan kena getahnya yakni DPRD Surabaya.

"Dengan cara menambah restribusi, atau menaikan besaran, ini akan diprotes pedagang dan protesnya pasti ke Komisi B, oleh sebab itu harus cermat, penambahannya gimana, apakah melalui bantuan APBD ataukah melalui skema yang lain, " jelasnya. (arf)

Read More

Gugatan Mavel City Hanya Mencari Kejelasan Status Jl Upa Jiwa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ternyata gugatan yang dilayangkan oleh pihak Marvell City selama ini hanya kedok semata.

Hal ini dilakukan Marvell City hanya sekedar untuk  mencari kejelasan akan status jalan Upa Jiwa yang sekarang dikuasainya.

“Gugatan itu kami layangkan hanya untuk mencari kejelasan status kepemilikan tanah Jl. Upa Jiwa, karena selama ini status kemilikan tanah tersebut tidak jelas,” terang Edi Purbowo, salah satu Direktur di Marvell City Mall.

Dijelaskan Edi, status tanah di jalan Upa Jiwa tersebut bagi Marvell City sangatlah penting sebab hanya itu satu-satunya akses yang dibutuhkan.

“ Kalau sudah ada kejelasan tanah tersebut milik siapa ? kalau memang itu milik Pemkot Surabaya nanti lebih mudah untuk menentukan langkah. Jika itu tanah Pemkot, kita kan bisa melakukan pengajuan sewa. Sekali lagi saya tegaskan, gugatan itu untuk mencari kejelasan status kepemilikan saja,” tambah Edi.

Disinggung hasil yang diterima atas penolakan Hakim atas gugatan Marvell City, apakah akan mengajukan banding, Edi menanggapi putasan tersebut dengan enteng.

“ Sementara kami terima Putusan PN Surabaya menolak gugatan kami, sambil kita pelajari dulu,” katanya, Kamis (20/4/2017).

Bahkan lanjut Edi, meski dengan tempo 7 hari pasca gugatannya ditolak, Edi pun tak merasa khawatir. Ia tetap bersikukuh bellum menentukan  strategi selanjutnya.
 “ Sementa ini belum ada langkah yang kita ambil, kita terima lah dulu dan kita pelajari,” kata Edi.

Seperti diberitakan, Mendengar ditolahnnya gugatan Marvel City oleh PN Surabaya ini membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini berucap syukur . "Alhamdulillah.." kata Risma dengan raut wajah senang sambil mengangkat kedua tangannya, rabu (19/4) kemaren.

Tak hanya berucap syukur, Walikota perempuan pertama di surabaya ini juga berterima kasih terhadap lembaga peradilan yang menyidangkan kasus tersebut. “ Terima kasih Pak hakim,” tambah Risma dihadapan sejumlah wartawan.

Sebelumnya, Risma tak mengetahui kabar tersebut sebab saat itu sedang menggelar jumpa pers dengan wartawan Pemkot Surabaya terkait persiapan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS), bahkan ketika ditanya wartawan ini, apa langkah selanjutnya setelah gugatan Marvell City di tolak oleh PN Surabaya

Risma tak langsung menjawab namun malah balik bertanya." Iyo ta, kabar teko endi. Nek pancen ngono, Alhamdullillah." ujar Risma saat itu.

Bahkan Risma juga berkeyakinan bila ditolaknya gugatan oleh Marvell City ini oleh PN Surabaya merupakan sebuah kado spesial di hari jadi kota Surabaya yang tepat pada 31 Mei mendatang. “ Kado HUT Surabaya kalau gitu,” tegas risma dengan raut wajah berseri.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono, Rabu (19/4/2017) menerangkan, jika gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Marvel City Mall eror in persona.

Hal itu diketahui dari bukti-bukti yang diajukan Marvel City Mall selaku penggugat dan bukti yang diajukan Pemkot Surabaya selaku tergugat. Menurut Hakim Sigit, Marvel City Mall selaku penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Pihak Marvel hanya menggunakan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertentangan dengan bukti-bukti lainnya.

Selain itu, dua orang saksi yang diajukan Marvel juga tidak singkron dengan bukti yang diajukan. Dua saksi tersebut adakah Suyitno dan Asmuri yang diketahui sebagai ketua RT dan Ketua RW. Bukti-bukti yang tidak singkron tersebut adalah bukti copy sertifikat dengan nomor SHBG 318 dan 319 dikeluarkan tahun 2005, Sementara surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ngagel menyatakan tanah tersebut dikuasai sejak 28 tahun silam.

“ Sehingga gugatan tersebut ditolak seluruhnya, sedangkan dalam putusan rekopensi dikabulkan sebagian,” terang Hakim Sigit.

Selain itu, Hakim juga memerintahkan agar pihak Marvel City Mall mengosongkan lahan yang dipakai akses jalan untuk masuk ke Marvel City Mall, mengingat lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Surabaya. (arf/komang)

Read More

Kado HJKS, Pemkot Siapkan "Co-Working Space" untuk Anak Muda Kreatif Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejak awal tahun ini, gedung Siola di kawasan Jalan Tunjungan dan Jalan Genteng Kali, “disulap” menjadi bangunan multi fungsi. Selain menjadi pusat pelayanan perizinan dan dokumen kependudukan, bangunan bersejarah ini juga difungsikan untuk pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Nah, pertengahan tahun 2017 ini, fungsi Siola akan kembali bertambah.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana menyediakan ruang kerja bagi anak-anak muda kreatif di Surabaya. Utamanya bagi anak-anak muda yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan start up. Ruang kerja yang dinamakan co-working space ini juga akan menjadi kado bagi warga Surabaya dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724 pada bulan Mei mendatang.

“Rencananya bulan Mei nanti kami akan membuatkan co working space di gedung Siola lantai 3. Ruangan ini terbuka untuk warga Surabaya,” ujar wali kota dalam keterangannya kepada awak media, kemarin.

Menurut wali kota, rencananya, lokasi co-working space ini akan berada di dekat jembatan penyeberangan Gedung Siola. Di tempat tersebut, anak-anak muda Surabaya bisa belajar mengeksplorasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan membangun start-up. Apalagi, pada November 2017 mendatang, Surabaya akan kedatangan mentor start up kelas dunia seperti dari Google, Intel dan juga Facebook. Mereka akan memberikan pelatihan bagi anak-anak muda Surabaya.

“Menurut saya ini mendesak. Co-working space ini seperti workshop-nya mereka. Tidak hanya start up bidang teknologi, bisa juga anak-anak membuat kreasi semisal alat kontrol untuk mematikan listrik di rumah. Nanti akan ada trainer yang akan membina mereka. Peralatan hardware semua akan kami sediakan di sana sehingga anak-anak tinggal memakai,” jelas wali kota

Meski terbuka untuk warga Surabaya, tetapi anak-anak muda yang ingin bergabung di co-working space ini, terlebih dulu harus mendaftar. Nantinya juga akan ada seleksi untuk memastikan bahwa anak-anak yang ingin bergabung tersebut memang memiliki kemauan kuat untuk mengkreasi karya, bukan melakukan hal negatif semisal melakukan hacking system.

Nantinya, bila ternyata animo anak-aak muda Surabaya untuk bergabung di co-working space ini tinggi, Pemkot Surabaya akan membuat ruangan serupa di lokasi lain. “Kalau animo nya tinggi, akan kami buat lagi di tempat lain. Meskipun akan susah kalau di tiap kecamatan karena ini butuh narasumber,” jelas wali kota sarat prestasi ini.(arf)

Read More

Mendag : Pengusaha Nakal Kita Cabut Ijin Usahanya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mengantisipasi lonjakan harga pada pasokan komoditas pangan menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran, TPID Jawa Timur beserta Jajaran Instansi terkait,melakukan Rakorwil TPID se - Jatim yang di Gelar di Surabaya.

Rakorwil TPID yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di dampingi Gubernur Jatim Soekarwo dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Difi Ahmad Johansyah beserta Direktur Bulog Wahyu Suparyono telah melakukan strategis jitu dalam menghadapi lonjakan harga sembako di Jawa Timur.

Seperti yang dikatakan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita,bahwa pihaknya akan memastikan saat menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran pasokan atau kebutuhan sembako tetap terjaga.

" Di wilayah jatim harga barang di  kebutuhan pokok akan relatif stabil dan aman." terang Enggartiasto Lukita

Enggartiasto menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi pelaku usaha Swalayan yang berkomitmen pada harga yang telah ditentukan dan disepakati oleh pemerintah.

" Para pengusaha sudah mematuhi kesepakatan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah." jelasnya.

Enggartiasto mengungkapkan, bahwa apabila telah ditemukan indikasi pengusaha yang terlibat kartel,pihaknya akan mencabut ijin usahanya.hal ini dilakukan agar masyarakat tidak resah terkait adanya harga sembako yang melonjak akibat ulah permainan pengusaha Nakal.

" Ini tidak main- main,kami akan cabut usahanya secara permanen bagi pengusaha yang nakal sehingga mereka ( pengusaha ) tidak bisa berjualan." tegasnya.

Dalam kesempatan  awal acara Eggartiasto sekaligus juga melakukan pelepasan secara simbolik 6 (enam) truk kontainer terdiri dari 3 truk berisi beras (66 ton) dan 3 truk berisi gula (66 ton). Pengiriman beras ini merupakan upaya pemerataan stok di daerah nonprodusen. Dalam Rakorwil yang diselenggarakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah memastikan bahwa pasokan dan harga barang kebutuhan pokok terjamin di seluruh kota/kabuapeten se Jawa Timur menjelang Ramadhan dan Lebaran.

"Pasokan beras surplus, dengan stok pada bulan April sebesar 531.000 ton yang tersebar di 364 gudang Bulog Jawa Timur. Sedangkan stok gula tercatat sebesar 174.000 ton yang dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Besarnya suprlus tersebut pun mendorong Provinsi Jawa Timur untuk mensuplai provinsi yang mengalami defisit bahan pangan. Di sisi lain, pemerintah bersama TPID terus menggandeng distributor bahan pangan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan agar terjamin dengan harga yang stabil " terangnya.

Difi Ahmad Johansyah selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim menambahkan, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh TPID Jawa Timur, hal ini untuk mengurangi tekanan risiko inflasi yang secara historis cenderung mengalami peningkatan menjelang Ramadhan dan Lebaran, terutama pada komoditas pangan.

 " Dengan adanya berbagai strategis diharapkan inflasi Jawa Timur menjelang Ramadhan dan Lebaran 2017 dapat terkendali pada kesediaan pangan, Oleh karena itu, kami menghimbau pada   masyarakat supaya berperan aktif dalam menjaga stabilitas inflasi di Jawa Timur." pungkas Difi.    (Dji)

Read More

Royal Plaza Gelar Exotika Kebaya 2017, Desainer Muda Tampilkan Kebaya Asal Bali dan Madura

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Peninggalan Budaya  Indonesia banyak beraneka ragam, salah satu budaya yang ingin dikembangkan saat ini adalah Budaya Kebaya,Untuk itu,dalam menyambut hari Kartini.Royal Plaza Surabaya menggandeng Desainer muda menggelar pameran Exotika Budaya 2017 yang akan digelar 28  hingga 30 April 2017.

Theresia Noviana Indra selaku Devisi Promosi Royal Plaza,acara ini adalah salah satu bentuk untuk ajang kreasi dalam menggunakan pakaian kebaya tradisional.

" Tujuan kegiatan tahunan ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas jenjang anak muda terutama bagi desainer kebaya " katanya saat ditemui kabarprogresif.com di sela acara, Selasa (18/4/2017).

Theresia menjelaskan, pameran kebaya ini merupahkan kegiatan tahunan yang digelar di Royal Plaza, mereka yang mengikuti pameran kebaya ini kebanyakan berawal dari peserta lomba kemudian menjadi desainer.

" Desainer kebaya yang ditampilkan ini berawal mengikuti lomba kebaya dan pada akhirnya mereka menjadi desainer kebaya." terang Theresia.

Disainer asal Sumenep Madura, Imam Musthofa ketika ditemui disela sela persiapan acara yang akan digelar pada 28 s/d 30 April 2017 ini mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Royal Plaza,karena telah memberikan inspirasi terhadap mode busana kebaya.

" Royal plaza lah yang membuat saya menjadi desainer muda .” jelasnya
Imam menambahkan, dalam persiapan pameran Exotika Kebaya 2017 ini, pihaknya lebih cenderung pada kebaya Bali di padukan dengan kebaya Madura.

" Kedepan perpaduan antara kebaya bali serta madura akan saya coba." pungkasnya. (Dji)

Read More

Danlanal Semarang Sambut Kedatangan Helly Bell-412EP/HU-419 TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang, Lantamal V Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas menyambut kedatangan Helly Bell -412/HU-419 TNI AL, di Bandara Lanumad Ahmad Yani Semarang kemarin.

Selain menyambut,  kehadiran Danlanal Semarang juga memberikan pelayanan sesuai fungsinya Pangkalan TNI AL baik dukungan logistik,  administrasi maupun pengecekan kesiapan unsur,  material dan personil yaitu tentang kondisi pesawat udara  maupun crew pesawatnya.

Dalam hal ini Tugas Pokok Lanal Semarang mendukung kegiatan unsur unsur Pesud TNI AL yang singgah di Bandara udara Lanumad Ahmad Yani maupun KRI yang singgah di Pelabuhan Tanjung Emas  Semarang dalam melaksanakan tugas berjalan dengan baik .

Hadir dalam penyambutan Helly Bell -412/HU-419 TNI AL LO (AL) Kodam IV Diponegoro Kolonel Mar Jazus dan Palaksa Lanal Semarang Letkol Mar Idi Rizaldi beserta anggota merflu dengan Capt Pilot Mayor Laut (P) AS.Akbar dan Copilot Letda Laut (P/W) Sri Utami beserta 5 crew dalam rangka tugas mendukung Latma Swift Iron 17-2444 route Surabaya – Jakata. (arf)

Read More

Kejati Jatim Penjarakan 4 Staf Sekretariat Bawaslu Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Nasib sial menghampiri empat staf sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim yang terjerat kasus dugaan korupsi dana Hibah Jatim sebesar Rp 142 miliar saat Pilkada Jatim 2013 lalu.

Ke empat tersangka korupsi ini langsung ditahan Kejati Jatim usai menjalani pelimpahan tahap II dari Penyidik Ditrekrimsus Polda Jatim di Kejari Surabaya, kendati sebelumnya mereka tidak tahan penyidik.

Ke empat tersangka itu yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali, SH. MM, Arif Rasmadin, SH, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.

"Mereka ditahan di Rutan Medaeng Selama 20 hari ke depan,"terang Kasipenkum Kejati Jatim, Richard Marpaung saat dikonfirmasi, Rabu (19/4/2017).

Dijelaskan Richard, para tersangka membuat kontrak fiktif pengadaan barang dan jasa. Mereka, bekerja sama mengubah rencana anggaran biaya, tidak menyetor sisa pembiayaan anggaran, dan tidak menyetorkan bunga bank.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan sebanyak Rp5,6 miliar akibat manipulasi anggaran tersebut.

"Mereka dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 jo UU RI No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,"terang Richard.

Untuk diketahui, Terbongkarnya kasus itu bermula dari laporan mantan pejabat di Sekretariat Bawaslu Jawa Timur bidang pengadaan barang dan jasa, Samudji Hendrik Susilo ke Ditreskrimsus Polda Jatim.

Dalam laporannya disebutkan ada penyalahgunaan dana hibah untuk Pilkada Jawa Timur tahun 2013, yang total anggarannya senilai Rp142 miliar. Sebanyak 80 persen di antaranya digunakan untuk honor komisioner dan petugas pengawas lapangan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari hasil audit, ada dana tersisa sebesar Rp5 miliar yang seharusnya dikembalikan. Tetapi Bawaslu Jawa Timur hanya menyetor atau mengembalikan Rp2,4 miliar.

Penyidik menyita uang senilai Rp520 juta sebagai barang bukti. Polisi juga menyita uang pengembalian tunjangan hari raya sebesar Rp7,5 juta. Sejumlah kwitansi fiktif, naskah perjanjian hibah daerah, berbagai dokumen manipulasi, dan dokumen kontrak fiktif. (Komang)

Read More

Saksi Cabut Sebagian Keterangan BAP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan Mieke Yolanda kembali digelar kemarin (19/4). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum. Saksi yang dihadirkan pertama kali adalah Sidqi Taufiq, Puji Waluyo, dan Salahudin Al Ayubi. Dua dari tiga saksi dalam persidangan tersebut mencabut keterangan yang tercantum di berita acara pemeriksaan (BAP).

Di depan hakim saksi Sidqi Taufiq menjelaskan bahwa dirinya tidak paham secara detil tentang masalah yang sedang dipersidangkan. Bahkan, Sidqi mengaku sempat mendapat tekanan saat diperiksa penyidik. Karena itu ada beberapa keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dicabut.

Salah satunya, jawaban saksi tentang tidak semua peti kemas diperiksa, tapi dikenakan biaya. Jawaban tersebut dipertanyakan Sudiman Sidabuke, penasehat hukum terdakwa. Saksi menyatakan tidak melihat langsung. Dia hanya mendengar informasi dan melihat dokumen di keuangan.

"Saya cabut keterangan itu,  sebab saat diperiksa saya sedang sakit dan penuh tekanan, " katanya.

Sikap yang sama juga terjadi saat Penasehat Hukum meminta keferangan Puji Waluyo, saksi kedua. Dia membantah saat penasehat hukum mempertanyakan keterangan BAP nomor 19. Saksi yang bekerja di perusahaan EMKL itu dalam keterangannya di BAP mengaku dipaksa. Pengakuan di depan sidang, pernyataan itu tidak pernah keluar dari mulutnya.

"Saya bayar dan tidak pernah ada keluhan, " katanya.

Puji juga mengaku tidak tahu masalah yang menyangkut PT AKM dan PT TPS. Selain itu, dia tidak pernah disumpah. Padahal ada berita acara sumpah yang ditandatangani.

" Saya memang tandatangan, tapi tidak membaca atau mengucap sumpah itu, hanya diminta tanda tangan, " ungkapnya.

Puji menegaskan, sistem yang sudah berlangsung di PT AKM dan Balai Karantina tidak ada masalah. Sejak 2014 hingga sekarang tidak ada importer yang protes.

" Sebab, tidak ada yang merasa terpaksa," ungkap dia.

Di sisi lain, Sidqi mengatakan, PT AKM sangat dibutuhkan. Perusahaan tersebut membantu proses pemeriksaan yang dilakukan Balai Karantina. Salah satunya menurunkan petikemas dari kapal. Karena itu, PT AKM menerapkan tarif jasa tersebut.

" Besaran tarif sudah ditetapkan manajemen dan dipasang di depan kasir," jelas dia.

Sidqi juga menambahkan, dasar penerapan tarif adalah perjanjian antara PT AKM dan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS). PT TPS dilibatkan karena ada beberapa fasilitas yang digunakan di lapangan itu milik PT TPS. Seperti lahan dan alat berat. Karena itu, setiap bulan PT AKM menerima surat tagihan dari PT TPS.

Selama bekerja di PT AKM, Sidqi  bertanggung jawab menghitung dan menyetor uang hasil operasional perusahaan tersebut. Dalam sepekan, dia menyetor dua hingga tiga kali. Penyetoran uang tersebut ditujukan ke rekening Bank BRI atas nama Agusto.

" Saya tidak pernah menyetor selain rekening itu, termasun ke rekening BCA," jelasnya. (Komang)

Read More