Kodam V/Brawijaya Himbau Pelajar Jauhi Narkoba dan Pergaulan Sex Bebas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Saat ini, peredaran gelap Narkoba, seakan menjadi momok bagi Bangsa dan Negara. Bahkan, Pemerintah menyatakan diri untuk berperang melawan Narkoba yang saat ini dinilai meresahkan. Bahkan, dalam upaya pemberantasan itu, TNI menyatakan diri untuk menjadi garda depan dalam melakukan pemberantasan.

Hal itu, dikatakan langsung oleh Asisten Teritorial (Aster) KASAD di gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Jumat, 21 April 2017. Ia menilai, peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini sudah mencapai status darurat. “Narkoba tidak memandang bulu dalam memilih mangsanya,” tegas Brigjen TNI Widagdo Hendro Sukoco.

Tak hanya itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh pelajar yang hadir di acara itu, untuk menjauhi segala jenis obat-obatan terlarang. “Ingat, jauhi segala jenis narkoba dan jauhi pergaulan bebas,” kata lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984 itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A. Dirinya sangat menyayangkan dengan adanya peredaran narkoba yang menerjang para pemuda di Jawa Timur.

Bahkan, kata Pangdam, berkenaan dengan hal itu, dirinya akan berupaya dengan semaksimal mungkin dalam melakukan pemberantasan narkoba di Jawa Timur. “Sangat disayangkan sekali kalau para pemuda di Jawa Timur sampai mengkonsumsi Narkoba. Padahal, masa depan kalian pasti cerah tanpa narkoba,” ucapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BNNK Surabaya, AKBP Suparti menambahkan jika dirinya akan terus menjalin sinergitas dengan pihak TNI dalam melakukan pemberantasan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. “Kami akan terus bersinergi dengan TNI dalam upaya pemberantasan Narkoba,” kata AKBP Suparti. “Selain berperang menggunakan senjata, TNI juga berperan penting dalam upaya perang melawan narkoba,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri acara itu, Serma Ermon menyempatkan diri untuk menghimbau para pelajar untuk tidak terlibat narkoba dan sex bebas. Ia menilai, hal itu (narkoba dan sex bebas) merupakan gerbang terhadap timbulnya penyakit HIV/AIDS yang dinilai sangat mematikan.

“Awalnya, kalian dikasih narkoba, terus menjurus ke sex bebas. Padahal, kedua hal itu sangat merugikan masa depan kalian. Bahkan, sex bebas bisa menimbulkan penyakit HIV/AIDS,” tutup Babinsa Koramil 06, Kodim 0312/Padang, Kodam I/Bukit Barisan itu. (arf)

Read More

Danlantamal VI Menembak dan Lempar Kapak Bersama Wartawan Makassar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI ( Danlantamal VI ) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M,  dan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) VI Makassar Mayor Marinir Danang Ary Setiawan M.Tr (Han)  menyelenggarakan  kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke 16 Yonmarhanlan VI, yaitu Coffee Morning ,Fun Shooting dan lempar kapak & pisau bersama wartawan dan rekan kerja di lapangan tembak Mako Lantamal VI Makassar, Jum'at (21/04/2017).

Komandan Lantamal  VI disambutannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya coffee morning dan fun shooting ini selain untuk menyambut HUT Ke-16 Yonmarhanlan VI juga untuk memelihara dan meningkatkan kerjasama antara Lantamal VI dengan Wartawan , masyarakat pada umumnya dan mitra kerja pada khususnya.

Di akhir sambutannya, Komandan Lantamal  VI  menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan dan kerjasamanya selama ini, serta berharap kerjasama dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

Usai sambutan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah antara prajurit, wartawan dan Mitra kerja, kemudian melaksanakan fun shooting, lempar kapak dan pisau di lapangan tembak Lantamal VI Makassar.

Hadir di acara tersebut, Para Asisten Danlantamal VI, Dandenma Lantamal VI,  Ketua Ikatan Wartawan Online Sulsel (IWO) Zulkifli Thahir, serta sejumlah undangan. (arf)

Read More

Korem 083/BDJ dan Jajarannya Siap Bantu Pencarian Tahanan Yang Kabur

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Tindak Pidana Narkoba Polres Malang yang kabur dari sel Tahanan, Sangat di Apresiasi oleh Danrem 083/Bdj.

Aparat kepolisian membutuhkan bantuan masyarakat untuk ikut aktif melapor bila menemukan para tahanan.

Danrem 083/Bdj Kolonel Arm Budi Eko Mulyono S.Sos. , M.M memerintahkan Aparat Kewilayahan yaitu  Para Dandim Jajaran 083/Bdj dan Kasi intel serta babinsa dan anggota intel jajaran untuk mencari 13 tahanan yang belum tertangkap dari 17 org yang kabur dari Tahanan Mapolres Malang.

Danrem 083/Bdj juga menyapaikan "Mohon bantuan dari masyarakat. untuk ikut melakukan pencarian. Kita juga minta bantuan masyarakat karena Mitra aparat kewilayahan sangat banyak terutama Para Babinsa, tolong kalau menemukan mereka, Langsung Di bawa di Kodim, koramil setempat dan  di blow up  serta  didata dan di dokumentasikan bahkan bilaperlu memanggil Awak media  baru di laporkan dan di serahkan ke kepolisian terdekat," ujar Danrem 083/Bdj.

Hal yang sangat Antusias anggota dalam Mencari adalah, Bilamana Anggota yang dapat Menangkap Tahanan yang masih belum di temukan, Maka Beliau akan Memberi bonus (Hadiah) kepada Anggota tersebut. (arf)

Read More

Danlantamal V Hadiri Syukuran Hari Kartini Wanita TNI-Polwan Kogartap III/Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V ( Lantamal V) Surabaya Laksma TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. menghadiri syukuran dalam rangka peringatan Hari Kartini Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Wanita TNI-Polwan se-Wilayah Kogartap III/ Surabaya yang dihelat di Gedung R. Mulyadi Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Jumat (21/4).

Adapun kehadiran Danlantamal V pada acara syukuran tersebut, yakni sebagai Pembina Kowal (Korps Wanita Angkatan Laut) wilayah Surabaya yang menjadi bagian dari Wanita TNI Kogartap III/ Surabaya.

Selain prajurit Kowal,  tampak ratusan personel Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Wanita Angkatan Udara (Wara), dan juga Polisi Wanita (Polwan) hadir dalam kesempatan tersebut.
Selain itu Danlantamal V, acara syukuran Hari Kartini tahun 2017 ini juga turut dihadiri para pejabat dilingkungan TNI yang berdinas diwilayah Kogartap III/ Surabaya antara lain Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Suhardi mewakili Pangdam V/Brw Mayjen TNI, Kasgartap III/Sby Brigjen TNI Mar Widodo Dwi Purwanto, Danpasmar I Sby Brigjen TNI Mar Lukman, S.T., M.Si (Han), Komandan STTAL Laksma TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, Dirum Kodiklatal Laksma TNI Bernhard , kemudian Danpusdik Hanudnas Kolonel Lek Supriyanto, serta Danlanud Surabaya Kolonel Pnb Rudy Iskandar.

Sementara itu Pangdam V Brawijaya selaku Dangartap III/Sby dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kasdam V/Brw Brigjen TNI Agus Suhardi, mengingatkan kembali kepada para prajurit wanita TNI-Polwan tentang kodrat dan peran ganda mereka sebagai istri atau ibu rumah tangga, dan juga peran atau karir sebagai prajurit wanita TNI-Polwan.

Lebih lanjut menurut Dangartap III/Sby,  wanita TNI dan Polwan sebagai prajurit merupakan wanita yang senantiasa sadar dan bangga akan kodratnya sekaligus mampu memainkan tugas dan peran gandanya secara profesional dan proporsional.

“Peran sebagai istri atau ibu rumah tangga , misalnya tidak boleh larut ke dalam peran sebagai wanita karir sehingga melupakan keluarga dan sebaliknya peran atau karir sebagai Prajurit Wanita TNI-Polri tidak boleh menyerap habis peran sebagai istri atau ibu rumah tangga," tandas orang nomor satu dijajaran Kodam V Brawijaya ini.

Oleh sebab itu lanjut Dangartab, wanita TNI –Polwan harus pandai untuk menyesuaikana diri dengan lingkungan tugasnya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama serta keluhuran norma budaya bangsa. Dengan demikian dimanapun wanita TNI-Polwan bertugas dan berada akan selalu dapat dirasakan manfaat dan kontribusinya, dihargai, dan dihormati eksistensinya.

Dangartap III/Sby berharap,  seluruh Prajurit Wanita TNl-Polwan dapat menjadikan peringatan Hari Kartni ini sebagai tradisi dan refleksi historis guna mengenang, memetik hikmah dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan, khususnya pahlawan wanita seperti R.A. Kartini, Pahami dan amalkan makna dan nilai emansipasi wanita sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan kehidupan keluarga, TNI-POLRI dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap bertumpu di atas kodrat dan peran ganda sebagai wanita bangsa Indonesia.

"Tingkatkan terus soliditas dan solidaritas Korps Wanita TNI-Polwan, karena sebagai komponen dari TNl-POLRI, Korps Wanita TNI-Polwan harus dapat menunjukkan jatidiri, identitas dan integritas pengabdiannya sebagai Prajurit TNI-POLRI dimanapun kalian bertugas," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu pula dilakukan penyerahan hadiah untuk juara pertandingan Volly  Juara 1 Polwan Polda Jatim,  Juara 2 Polwan Polrestabes sby, Juara 3 Korps Wanita AL. (arf)

Read More

Pembangunan Universitas Brawijaya Kampus Kediri Belum Ada Realisasi

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Pihak sub kontraktor yang terlibat langsung proses pembangunan Universitas Brawijaya Kampus Kediri, mendatangi lokasi pembangunan yang berada di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kedatangan pihak sub kontraktor pembangunan perguruan tinggi tersebut, lantaran belum adanya realisasi dana sebesar Rp 1,7 milliar dari pihak PT. Duta Karya Perkasa (DKP) yang tercatat sebagai pemenang tander pembangunan Universitas Brawijaya Kampus Kediri, Jumat (21/04/2017).

Pasi Intel Kodim Kediri, Kapten Czi Bagus Handoko mengkonfirmasikan, PT. DKP sampai detik ini belum juga menuntaskan pembayaran material bangunan dan biaya operasional pembangunan Universitas Brawijaya Kampus Kediri, dan pihak sub kontraktor selaku pelaksana pembangunan tersebut, menuntut dana sebesar Rp 1,7 milliar yang sebelumnya dijanjikan pihak PT. DKP.  proyek pembangunan perguruan tinggi ini sudah tuntas pada bulan februari 2017 lalu, tetapi realisasi pembayaran tak kunjung dipenuhi dan baru sekedar janji.

Untuk menghindari tindakan pembongkaran akibat ketidakpuasan pihak sub kontraktor pembangunan terhadap bangunan yang sudah rampung itu, dilakukan mediasi antara pihak penengah dalam hal ini Danramil Mojoroto, Kapten Inf Arifin Effendi, Wakapolsek Mojoroto, AKP Bambang Sugianto, Kepala Kelurahan Mrican, Yuli Rahmawati, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kediri, Supriyadi dan Sunyata dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, dengan pihak sub kontraktor diwakili, Rendi ,Anjar dan Khoiri.

Sebelum dilakukan mediasi, terjadi keributan kecil dan aksi dorong antara anggota Koramil 03/Mojoroto dan Polsek Mojoroto dengan pihak sub kontraktor, tetapi kejadian tersebut tidak berlangsung lama, kendati sempat juga terjadi adu mulut antara pihak sub kontraktor dengan PT. DKP.

Kapten Inf Arifin Effendi menghimbau kepada pihak sub kontraktor agar tidak bertindak anarkis dengan melakukan aksi pengrusakan atau pembongkaran bangunan, karena tindakan itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah yang berujung pada ranah hukum. Ketidakpuasan dari pihak sub kontraktor dipersilahkan untuk menjadi dasar laporan ke Kepolisian, dalam hal ini Polresta Kediri.

Supriyadi juga memberi sinyal kepada pihak PT. DKP agar sesegera mungkin melunasi tanggungjawabnya dalam pembayaran senilai Rp 1,7 milliar kepada pihak sub kontraktor. Karena tertundanya pembayaran tersebut berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga dari pelaku atau pelaksana proyek pembangunan tersebut.

Dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, pembayaran senilai Rp 1,7 milliar itu bakal dilunasi pada hari jumat depan atau tepatnya 28 april mendatang. (arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Penutupan PPKM 2017

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadanlantamal ) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E.  menghadiri acara penutupan latihan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) tahun 2017 yang digelar di Auditorium Puslatlekdalsen, Kodiklatal, Bumi Moro, Surabaya, pada Jumat (21/4).

Latihan yang digelar sejak tanggal 17 April 2017 tersebut ditutup oleh Waasops Kasal Laksma TNI Mintoro Yulianto mewakili Asops Kasal . Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat teras dijajaran Kodiklatal, serta para tamu undangan dan peserta pelatihan.

Sementara itu Asops Kasal dalam amanatnya yang dibacakan Waasops Kasal Laksma TNI Mintoro Yulianto, mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman materi latihan khususnya pemahaman terhadap mekanisme PPKM,  prosedur perencanaan operasi gabungan TNI dan kampanye militer sesuai doktrin yang berlaku.
Berbagai rencana operasi militer perang yang digelar TNI dalam bentuk kampanye militer merupakan serangkaian gabungan yang dilaksanakan secara berurutan maupun serentak guna mencapai sasaran strategis Panglima Komando gabungan melalui rencana kampanye militer.

“ Pangkogab akan menuangkan visi dan misi strategisnya berupa susunan rencana operasi Kogasgab-Kogasgab yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan”, tandas Asops Kasal Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E.

Diakhir amanatnya Asops Kasal memberikan beberapa penekanan terhadap para peserta latihan PPKM, antara lain agar para peserta bisa menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama latihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan di kesatuan masing-masing.

Selanjutnya para peserta diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman, mekanisme PPKM dan prosedur perencanaan Opsgab TNI serta kampanye militer sesuai doktrin yang berlaku. Dan terakhir para peserta dapat melanjutkan hasil yang diperoleh selama latihan ke kotama-kotama dan satker masing-masing. (arf)

Read More

Divonis 2 Tahun, Dahlan Iskan Justru Berucap Terima Kasih

KABARPROFRESIF.COM : (Surabaya) Dahlan Iskan, terdakwa kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Perusahaan BUMD Milik Pemprop Jatim divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (21/4/2017).

Majelis hakim yang diketuai M Tahsin menyatakan Dahlan terbukti bersalah
karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar waktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) sehingga harga aset yang terjual dibawah NJOP.

Selain dihukum badan, Dahlan juga dihukum membayar denda sebesar Rp 100 juta, dan sesuai ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Sementara, Dahlan dibebaskan dari dakwaan primer. Dia dinyatakan tidak terbukti memperkaya diri sendiri.

Usai sidang, Dahlan menyatakan terima kasih karena sudah dinyatakan tidak terbukti memakan uang negara. Namun Dahlan mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas jabatannya sebagai Dirut PT PWU waktu itu.

" Terimakasih pada majelis hakim karena saya dinyatakan tidak memakan uang negara. Namun secara moral saya bertanggungjawab sebagai Dirut waktu itu dan saya tidak akan lari dari tanggungjawab tersebut," ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan, dia manganggap PT PWU yang ia pimpin waktu itu ternyata memiliki aturan yang berbeda. Bagi Dahlan, karena sudah perusahaan tersebut sudah berbentu PT maka dia mengira aturan PT yang harus berjalan.

" Tapi ternyata itu tidak berlaku, jadi ini bisa dibuat pelajaran untuk para Dirut PT saat ini.  Belajar dari sidang ini. Anggaplah ini kebodohan saya karena terlalu emosi untuk mengabdi," ujar Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan dituntut enam tahun, Dahlan juga dituntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. (Komang)

Read More

OJK Gelar Edukuasi Keuangan UMKM dan PKK Kecamatan Sawahan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangka menyambut Hari Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukuasi keuangan yang sasaran utamanya adalah masyarakat yang berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil serta perempuan,, kegiatan ini digelar sebagai langkah untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terutama pada pilar 1.

Implementasi SNKI tersebut sudah dilakukan oleh Ibu- ibu PKK dan UMKM yang berada di Kecamatan Sawahan dan dalam kegiatan ini OJK bersama anggota Bidang Edukasi dan Literasi Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah Jawa Timur (FK-LJKD) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan PT. BPJS Kesehatan melakukan edukasi keuangan.

Sekitar 150 orang peserta dari warga se wilayah kecamatan Sawahan melakukan materi pengelolaan keuangan, mengenal produk/jasa dan akses keuangan sesuai kebutuhan, termasuk kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong.

Kepala OJK Kantor Regional 4 Jatim Sukamto mengatakan, Pemahaman pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

" Melalui kedisiplinan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengalokasian dana untuk kebutuhan dan menyisihkan sebagian dana untuk berinvestasi melalui penggunaan produk/jasa keuangan dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan." katanya.

Lebih lanjut Sukamto menjelaskan, dengan terlaksananya kegiatan pelatihan tersebut diharapkan Ibu-Ibu sebagai pemegang kendali keuangan keluarga dan pelaku-pelaku usaha mikro mendapatkan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

" Muda- mudahan Ibu-Ibu dan para pelaku usaha mikro lebih cerdas dan mandiri secara finansial. " terangnya.

Dia menambahkan, dengan terlaksananya kegiatan ini diiharapkan peserta edukasi dapat menularkan ilmunya kepada keluarga, tetangga, sahabat dan rekan agar terampil dalam merencanakan dan mengelola keuangan sehingga menjadi lebih cerdas dan mandiri secara finansial

" Kegiatan pelatihan ini sekaligus dapat miningkatkan inklusi keuangan." pungkas Sukamto. (Dji)

Read More

PT Bimasakti Multi Sinergi Kembangkan Bisnis Fin Tech Berbasis Online Serta Offline

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bisnis elektronik yang ada di Tanah air saat ini mulai cukup menggiurkan, apalagi bisnis elektronik yang dilakukan melalui e- commerce regional hingga internasional, bahkan pada tahun 2016 bisnis daring telah mencapai kurang lebih sekitar $ 4 Milyar.

Melihat Perkembangan bisnis e-commerce semakin berpotensi, kini Perusahaan Lokal PT.Bimasakti Multi Sinergi mencoba untuk berbisnis dengan layanan Industri Financial Technology ( Fin Tech ) yang berkiblat dalam bisnis micro-payment, e-commerce dan travel, mereka hadir.

Direktur Sales & Marketing PT.Bimasakti Multi Sinergi ( BMS ) Suroto mengatakan, Konsep yang ditawarkan oleh BMS tersebut tidak hanya pembelian melalui Online, namun juga bisa Offline (O2O). Melalui outlet-outlet toko modern Sentra Bisnis Fastpay (SBS) di seluruh Indonesia ribuan hingga ratusan ribu jenis produk dijual kepada konsumen.

" Selama ini memang di dominasi brand, perusahaan dan dana capital dari luar negeri, tapi kita yakin mampu bersaing. Outlet-outlet toko modern fastpay menjangkau konsep offline yang belum tersentuh teknologi serta sebagai jembatan pembelian online tanpa menggunakan perbankan," katanya saat ditemui di kantornya (20/4/2017).

Lebih lanjut Suroto menjelaskan, dengan konsep yang di usung ini akan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat luas terkait dalam menentukan barang yang diinginkan.

"Cukup konsumen datang ke outlet Toko Modern Fastpay memilih barang dan melakukan pembayaran via cash maka barang otomatis di antar kerumah masing-masing," jelasnya.

Suroto menambahkan, dengan pembayaran secara online akan memastikan transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat aman, terlebih sertifikat ISO270001: 2013 dan lisensi PCI DSS yang telah didapat.

"Masih sekitar 7 juta penduduk di Indonesia yang baru menggunakan layanan perdagangan elektronik yang sering disebut dengan membeli online, dari 243 lebih juta penduduk Indonesia, jadi marketnya sangat luas," tambahnya.

Ditempat yang sama Alfian Anjar, GM Sentra Bisnis Fastpay menjelaskan, untuk usaha ini tidak sedikit keuntungan yang bisa didapatkan oleh para outlet melalui e-commerce di SBF ini.

"Pasar dari para outlet adalah pelanggan offline di sekitar outlet mereka sehingga potensi keuntungan dari segi komisi transaksi yang didapat juga sangat besar. Salah satu keuntungan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global, tanpa harus menyiapkan investasi keuangan yang besar untuk bisnis penjualan barang, tanpa perlu menimbun stok barang, semua tinggal menjual saja," ungkapnya.

Potensi bisnis dari penjualan ini mencapai milyaran rupiah dapat dilakukan oleh para outlet-outlet. Bagi konsumen offline, dengan adanya channel penjualan melalui Outlet Toko Modern Fastpay dapat memudahkan mereka dalam membeli barang yang selama ini belum ditemui di pasar.

"Ada lagi potensi keuntungan yang dapat dicapai oleh para pelaku bisnis yaitu menjadi supplier barang atau produk untuk bergabung dalam komunitas Sentra Bisnis Fastpay, tanpa biaya alias gratis untuk menjadi supplier kami dengan mengunjugi www.fastpay.co.id," pungkasnya  (Dji)

Read More

Dewan Minta PD Pasar Lunasi Tunggakan Pajak Dengan Dana Cadangan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Kota Surabaya mengusulkan pengucuran dana cadangan dari pemerintah kota untuk melunasi tunggakan pajak Perusahaan Daerah Pasar Surya senilai Rp8 miliar.

"Ada dana cadangan, tetapi harus melalui persetujuan dari DPRD Surabaya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/4/2017).

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar rekening PD Pasar yang sebelumnya diblokir oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I bisa dibuka kembali.

Saat ditanya apakah bisa diatasi dengan APBD Surabaya 2017, Masduki mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa menggunakan APBD karena tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Salah satu cara yang kemungkinan bisa dipakai adalah menggunakan dana cadangan.

"Ini kondisi emergensi, kalau tidak diselamatkan maka seluruh kegiatan PD Pasar berhenti," katanya.

Apalagi, lanjut dia, PD Pasar mempunyai potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menopang anggaran Pemkot Surabaya. Maka jika tidak diselesaikan secepatnya, maka akan secara tidak langsung bisa mempengaruhi PAD.

Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan dari PD Pasar untuk tidak membayar pajak? Masduki mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti soal itu.

"Meskipun ada pergantian unsur pimpinan di PD Pasar, namun kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan," katanya.

Namun bila ada unsur kesengajaan dari PD Pasar, lanjut dia, berarti wali kota harus menyelesaikan polemik di PD Pasar, sekaligus memberikan rekomendasi mengucurkan dana cadangan untuk menyelesaikan tunggakan pajak.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Jatim I, Ardhie Permadi, sebelumnya mengatakan pemblokiran terjadi lantaran PD Pasar Surya tidak melakukan pembayaran cicilan pajak setahun terakhir.

Dirjen Pajak sebelumnya telah menyupayakan cara agar PD Pasar Surya dapat melunasi tunggakan. Namun dari pihak bersangkutan sendiri tidak ada usaha untuk segera melunasi.

"Sebenarnya sempat dicicil namun setahun terakhir terhenti, tidak melakukan pembayaran," katanya.

Ia mengatakan rekening baru dapat dibuka apabila PD Pasar Surya melunasi seluruh tunggakan piutang tersebut.

Ketua Badan Pengawas PD Pasar Surya, Rusli Yusuf, membenarkan pemblokiran tersebut. Namun Rusli mengatakan, ada kemungkinan kesalahpahaman dari DJP Kanwil Jatim I.

Menurut Rusli, PD Pasar Surya telah menjalin kesepakatan dalam melakukan cicilan. "Kemungkinan ada kesalahpahaman dari DJP Kanwil Pajak Jawa Timur I. Mungkin ada pergantian kepengurusan di sana yang tidak memahami kesepakatan sebelumnya," kata Rusli.(arf)

Read More

Komisi B Curigai, Minta PD Pasar Diaudit Investigasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya berbagai media yang menyorot atas kinerja PD Pasar Surya pasca terungkapnya pemblokiran rekening PD Pasar Surya Surabaya oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) I Jatim akibat menunggak pajak hingga sebesar Rp. 8 Miliar, kini juga dilakukan anggota DPRD Surabaya Ahmad Zakaria.
 Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga bila management di perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya tersebut tak sehat dan terkesan ditutup-tutupi. Sebab sebelumnya PD Pasar Surya yang dikendalikan Plt Dirut Bambang Parikesit itu sanggup membayar cicilan pajak yang terutang, anehnya ditahun berikutnya malah mangkir dari kewajiban.

" Kita tidak bisa melihat ini sehat atau tidak, oke ada laporan keuangan betul tidak itu, kita kok curiga lakukan audit investigasi, kenapa untuk bayar cicilan tidak dilakukan. Padahal tahun-tahun lalu sudah, kenapa 2016 kok belum," ujar Ahmad Zakaria Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya dengan nada heran.

Tak hanya management PD Pasar Surya yang dikritik anggota komisi B DPRD Surabaya, namun hal yang sama juga dari pihak Kanwil DJP I Jatim. Ahmad Zakaria menilai langkah yang dilakukan Kanwil DJP I Jatim cukup ironi, sebab PD Pasar Surya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya bukan milik swasta, sehingga bila dilakukan pemblokiran berlarut-larut maka dapat mengakibatkan laju perekonimian terhambat.

"Misalnya, karena ini belum dicoba. Inikan pemerintah daerah bukan swasta, karena PD Pasar bagian dari BUMD, BUMD adalah salah satunya dari bagian pelayanan, jadi tidak boleh kita menyamakan dengan swasta diblokir langsung mati rekeningnya tidak bisa keluar tidak bisa masuk," terang Zakaria, Kamis (20/4).

Akibat pemblokiran rekering PD Pasar Surya, tak hanya Pemkot Surabaya yang dirugikan tetapi juga masyarakat khususnya pedagang dan pegawai PD Pasar Surya, untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, dalam waktu dekat Ketua Komisi B DPRD Surabaya segera mengagendakan rapat, bila perlu dengan Kanwil DJP I Jatim dan PD Pasar untuk diklarifikasi.

" Dari situ kemudian tidak merugikan banyak pihak, saya juga kasihan dengan karyawan PD Pasar, juga pedagang kalau dikorbankan akibat rencana kenaikan, "pungkasnya.



Zakaria juga menambahkan, bila rencana menaikkan restribusi pasar untuk menambah cicilan atau melunasi cicilan pajak maka yang akan kena getahnya yakni DPRD Surabaya.

"Dengan cara menambah restribusi, atau menaikan besaran, ini akan diprotes pedagang dan protesnya pasti ke Komisi B, oleh sebab itu harus cermat, penambahannya gimana, apakah melalui bantuan APBD ataukah melalui skema yang lain, " jelasnya. (arf)

Read More

Gugatan Mavel City Hanya Mencari Kejelasan Status Jl Upa Jiwa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ternyata gugatan yang dilayangkan oleh pihak Marvell City selama ini hanya kedok semata.

Hal ini dilakukan Marvell City hanya sekedar untuk  mencari kejelasan akan status jalan Upa Jiwa yang sekarang dikuasainya.

“Gugatan itu kami layangkan hanya untuk mencari kejelasan status kepemilikan tanah Jl. Upa Jiwa, karena selama ini status kemilikan tanah tersebut tidak jelas,” terang Edi Purbowo, salah satu Direktur di Marvell City Mall.

Dijelaskan Edi, status tanah di jalan Upa Jiwa tersebut bagi Marvell City sangatlah penting sebab hanya itu satu-satunya akses yang dibutuhkan.

“ Kalau sudah ada kejelasan tanah tersebut milik siapa ? kalau memang itu milik Pemkot Surabaya nanti lebih mudah untuk menentukan langkah. Jika itu tanah Pemkot, kita kan bisa melakukan pengajuan sewa. Sekali lagi saya tegaskan, gugatan itu untuk mencari kejelasan status kepemilikan saja,” tambah Edi.

Disinggung hasil yang diterima atas penolakan Hakim atas gugatan Marvell City, apakah akan mengajukan banding, Edi menanggapi putasan tersebut dengan enteng.

“ Sementara kami terima Putusan PN Surabaya menolak gugatan kami, sambil kita pelajari dulu,” katanya, Kamis (20/4/2017).

Bahkan lanjut Edi, meski dengan tempo 7 hari pasca gugatannya ditolak, Edi pun tak merasa khawatir. Ia tetap bersikukuh bellum menentukan  strategi selanjutnya.
 “ Sementa ini belum ada langkah yang kita ambil, kita terima lah dulu dan kita pelajari,” kata Edi.

Seperti diberitakan, Mendengar ditolahnnya gugatan Marvel City oleh PN Surabaya ini membuat Walikota Surabaya Tri Rismaharini berucap syukur . "Alhamdulillah.." kata Risma dengan raut wajah senang sambil mengangkat kedua tangannya, rabu (19/4) kemaren.

Tak hanya berucap syukur, Walikota perempuan pertama di surabaya ini juga berterima kasih terhadap lembaga peradilan yang menyidangkan kasus tersebut. “ Terima kasih Pak hakim,” tambah Risma dihadapan sejumlah wartawan.

Sebelumnya, Risma tak mengetahui kabar tersebut sebab saat itu sedang menggelar jumpa pers dengan wartawan Pemkot Surabaya terkait persiapan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS), bahkan ketika ditanya wartawan ini, apa langkah selanjutnya setelah gugatan Marvell City di tolak oleh PN Surabaya

Risma tak langsung menjawab namun malah balik bertanya." Iyo ta, kabar teko endi. Nek pancen ngono, Alhamdullillah." ujar Risma saat itu.

Bahkan Risma juga berkeyakinan bila ditolaknya gugatan oleh Marvell City ini oleh PN Surabaya merupakan sebuah kado spesial di hari jadi kota Surabaya yang tepat pada 31 Mei mendatang. “ Kado HUT Surabaya kalau gitu,” tegas risma dengan raut wajah berseri.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono, Rabu (19/4/2017) menerangkan, jika gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Marvel City Mall eror in persona.

Hal itu diketahui dari bukti-bukti yang diajukan Marvel City Mall selaku penggugat dan bukti yang diajukan Pemkot Surabaya selaku tergugat. Menurut Hakim Sigit, Marvel City Mall selaku penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Pihak Marvel hanya menggunakan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertentangan dengan bukti-bukti lainnya.

Selain itu, dua orang saksi yang diajukan Marvel juga tidak singkron dengan bukti yang diajukan. Dua saksi tersebut adakah Suyitno dan Asmuri yang diketahui sebagai ketua RT dan Ketua RW. Bukti-bukti yang tidak singkron tersebut adalah bukti copy sertifikat dengan nomor SHBG 318 dan 319 dikeluarkan tahun 2005, Sementara surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ngagel menyatakan tanah tersebut dikuasai sejak 28 tahun silam.

“ Sehingga gugatan tersebut ditolak seluruhnya, sedangkan dalam putusan rekopensi dikabulkan sebagian,” terang Hakim Sigit.

Selain itu, Hakim juga memerintahkan agar pihak Marvel City Mall mengosongkan lahan yang dipakai akses jalan untuk masuk ke Marvel City Mall, mengingat lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Surabaya. (arf/komang)

Read More