Jelang Hari Hari, Toko Ritel Wajib Patuhi SE Mendag HET Gula dan Minyak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Surat edaran (SE) menteri perdagangan yang menginstruksikan pada semua toko ritel modern terkait standarisasi harga eceran tertinggi (HET) gula dan minyak. SE kementerian perdagangan tersebut diperuntukkan guna menjaga stabilisasi harga gula dan minyak menjelang bulan puasa hingga habis lebaran.

Anggota Komisi B, Achmad Zakaria menjelasakan, surat edaran dari kementerian perdagangan yang menginstruksikan pada semua toko ritel modern untuk memberlakukan harga gula berdasarkan SE itu Rp 12.500,- per kilogram sedang harga minyak dipatok Rp 11.000 ,-per kilogram.

Dia menambahkan, toko ritel modern seperti hypermart swlayan dan toko ritel modern haraus menjula gula dan minyak sesuai dengan instruksi surat edaran itu. Atau menjual dibawah harga tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan standart harga yang telah ditetapkan oleh kementerian perdagangan.

“Toko ritel modern juga diharuskan membuka informasi publik dengan memasang spanduk informasi pada publik terkait standarisasi harga tersebut,” papar bang Jack, sapaan  Achmad Zakaria (25/4).

Bang Jack juga menyinggung bila toko ritel modern tidak mengindahkan surat edaran itu maka sanksinya juga berat. Pengelola toko ritel modern harus melakukan instruksi itu, supaya masayarakat bisa tahu kalau ada standart harga eceran tertinggi (HET) gula dan minyak dengan harga yang sudah ditetapkan oleh kementerian perdagangan guna mengatasi lonjakan harga menjelang bulan ramadhan dan hari raya idul fitri nanti.

“Surat edaran itu sejak 10 April yang lalu. Dua tempat yang sempat saya pantau terhadap toko ritel modern ternyata sudah memberlakukan harga itu,” terangnya.

Namun lanjut bang Jack, tidak menutup kemungkinan toko-toko modern yang ada di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya tidak memberlakukan harag sesuai dengan SE tadi. Maka kewajiban kita semua masyarakat untuk memonitoring pemeberlakuan harga gula dan minyak sesuai intruksi kementrian perdagangan.

“Kalau masyarakat menemukan harga lama, maka untuk segera melaporkan pada Dinas perdaganagan provinsi melalui Dinas perdaganagan kota,”ungkap politisi partai keadilan sejahtera (PKS) ini. (arf)

Read More

Soal Trem, Pemkot Surabaya Semakin Pesimis

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menagih janji pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan Trem.

Hal ini dikatakan Agus Imam Son Haji, Kepala Badan Perencanaan Kota (Bapeko) Pemkot Surabaya. Menurut Agus janji tersebut sudah diucapkan menteri Perhubungan saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Gubeng beberapa waktu lalu.

" Kalau realisasi pembangunan trem bakal dilakukan pada tahun 2017." Kata Agus Imam Son Haji.

Dia menambahkan, dana pembangunan itu yang dialokasikan menggunakan APBN.

" Jadi sudah menjadi hak pemerintah kota untuk menagih." tegasnya.

Lanjut Agus, Pemkot Surabaya sebenarnya sudah berkunjung ke Dirjend Perhubungan Darat dan jawabannya adalah kalau keuangan negara sedang berat untuk bernafas.

" Tapi tetap diusahakan." kata Agus.

Dalam proyek  itu, masih kata Agus, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 100 milyard dalam APBN.

" Dana itu cukup untuk pembangunan depo saja, sedangkan dana keseluruhan untuk pembangunan trem di kisaran triliun rupiah."Paparnya.

Saat ini, kata Agus Imam Son Haji Pemkot Surabaya tidak memiliki dana, meskipun pembangunan trem ditanggung renteng pembiayaannya menggunakan dana APBD.

" Kondisi ini membuat pembangunan Trem di Surabaya semakin tidak jelas kapan realisasinya."pasrah Agus.(arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Pelepasan Satgas Ops Pamtas RI - PNG

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., menghadiri Upacara Pemberangkatan Satgas Ops Pamtas Yonif Mekanis 512/QY RI - PNG  TA. 2017 (Daerah Kerom) sebanyak 450 personel di Dermaga Madura Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa (25/4).

Bertindak sebagai Irup Pangdam V / Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko. M.D.A, sedangkan  Danup Letkol Inf Budi Handoko, S.Sos. (Dansatgas Yonif Mekanik 512/QY). Tampak hadir Kasgartap III/Sby Brigjen TNI Mar Widodo Dwi Purwanto,  Asops Kasgartap III/Sby Kolonel Mar Suharto,  Asops Kasdam V/Brw Kolonel Inf Febriel B. Sikumbang, Kahubdam V/Brw Kolonel Chb Muh Soleh, Dansatbrimob Polda Jatim Kombes Pol Totok Lisdiarto S,SIK, Dansatran AL Kol Laut (P) Bayu, Pabandyagal Sinteldam V/ Brw Letkol Arm Aris Parurozi dan tamu undangan lainnya.

Pasukan upacara terdiri dari  Yonmek 512/QY 450 personel, satu peleton Pamen, satu peleton TNI AD, satu peleton TNI AU dan dua peleton Marinir.

Pangdam V/ Brawijaya selaku Dangartap III/Sby mengucapkan selamat atas terpilihnya Prajurit Yonif Mekanis 512/QY dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, Bangsa dan Negara memberikan kepercayakan dan kehormatan kepada kalian menjaga NKRI laksanakan dengan penuh rasa tanggung Jawab serta tekad untuk memberikan yang terbaik.

“Tidak ada kebanggan yang lebih tinggi seorang prajurit selain mampu melaksanakan tugas sebagaimana menjadi sumpah setianya menjadi seorang prajurit. Jadikan kehormatan dan kebanggaan ini sebagai amanah yang kalian lakukan dgn penuh rasa tanggung jawab kpd tentara dan NKRI.
Pengamanan perbatasan merupakan merupakan salah satu yg diamanatkan oleh Negara kpd TNI. Tugas kalian tidaklah ringan karena mengamankan Patok2 perbatasan kedua Negara, memberi rasa aman kepada masyarakat dan membantu aparat terkait menangani permasalahan yg sering terjadi di wilayah perbatasan.

“Sekali lagi saya sampaikan ini bukan tugas ringan, tetapi akan menjadi ringan apabila kalian laksanakan dengan tulus Ikhlas dan penuh rasa tanggung Jawab,” terangnya.

TNI lanjutnya,  adalah prajurit yg berasal dari Rakyat dan berjuang untuk rakyat. Prinsip dasar harus kalian pegang teguh dan Segera lakukan adaptasi ketika kalian tiba di tempat penugasan serta pahami budaya dan kondisi serta Hormati adat istiadat masyarakat setempat rebut hati rakyat sebagai landasan bagi terwujudnya kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tunjukan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang sabar cermat namun selalu waspada dan tegas dalam bertindak
Saya mengingatkan bahwa setiap tugas tentu akan selalu dihadapkan pada dinamika dan permasalahan dilapangan jika terjadi atasi dan pecahkan permasalahan secara cermat dan teliti serta pedomani Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI yang di integrasikan dengan misi yang kalian emban.
Perkembangan Papua saat ini berangsur-angsur membaik, namun tidak boleh menjadikan lengah berbagai kepentingan dari berbagai Kelompok ada di tanah Air termasuk segelintir orang yang ingin menjadikan Papua tidak lagi menjadi bagian dari NKRI.

Seusai melaksanakan upacara pelepasan, seluruh personel Satgas Ops Pamtas Yonif Mekanis 512/QY RI - PNG  TA. 2017 (Daerah Kerom) langsung melaksanakan embarkasi ke KRI Banda Aceh-593. (arf)

Read More

Waaslog Kodam IV/ Dipponegoro Cek Alkap Satuan Kodim Demak

KABARPROGRESIF.COM : (Demak) Kodim 0716/Demak melakukan pemeriksaan kendaraan dinas yang digunakan personel dan satuan di institusi militer itu di Lapangan Parkir Makodim 0716/Demak, Selasa (25/04/2017). Pemeriksaan tersebut dilaksanakan Staf Logistik yang dipimpin langsung oleh Waaslog Kasdam  IV/Diponegoro Letkol Arm Herman Antoni yang di dampingi langsung oleh Dandim 0716/Demak Letkol Inf Agung Udayana.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan setelah selesai Sholat Dhuhur, dan para pengguna kendaraan dinas langsung diarahkan oleh petugas ke tempat parkir utama untuk diperiksa. Kegiatan itu merupakan Progjagar Bidang Logistik Kodam IV/Dip TA.2017 tentang Pemeriksaan Materiil Alkap Satuan melalui surat telegram yang telah disampaikan ke satuan bawah untuk ditindaklanjuti dibawah kendali Staf Logistik Kodam IV/Dip.

Kendaraan Dinas baik roda dua dan roda empat tanpa terkecuali di periksa oleh petugas dari Slogdam IV/Dip, yang terdiri dari Letkol Inf.Jani Pramono (Pabandya Mat Dam IV/Dip) Serma Sudadi, Serma Masjidil, Serka Agung, Sertu Nurhuda, Serda Rifa'i sedang pimpinan tim Letkol Arh Herman Antoni ( Wa Aslog Kasdam IV/Dip).

Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan maupun pengemudi seperti STNK, SIM serta kelengkapan kendaraan antara lain lampu penerangan, lampu sain, spion, system pengereman, aki, mesin, ban/roda dan sabuk pengaman kendaraan. Pemeriksaan kendaraan Dinas akan terus berlanjut dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya laka lalin, mewujudkan tertib berlalulintas dan tertib berkendaraan dilingkungan prajurit. Disela-sela pemeriksaan kendaraan, Wa Aslog Kasdam IV/Dip menyampaikan kepada satuan yang memiliki kendaraan dinas agar mempertanggungjawabkan dan memelihara dengan baik sehingga masa pakainya dapat bertahan lama.

Pemeriksaan di lanjutkan ke gudang senjata dan amunisi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban gudang milik Kodim 0716/Demak serta pengecekan secara langsung kondisi gudang senjata dan munisi, baik dari dalam dan luar gudang senjata oleh tim Kodam IV/Diponegoro, serta memberikan arahan kepada anggota urusan senjata dan amunisi (Bafurir), bagaimana cara atau sistem perawatan dan pengamanan gudang senjata dan munisi, juga kelayakan Gudang Senjata dan Amunisi yang ada di Makodim 0716/Demak..

Dandim 0716/Demak Letkol Inf Agung menekankan agar petugas gudang Senjata dan Munisi betul-betul mempedomani prosedur tetap pengamanan senjata dan administrasinya, sehinga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pengamanan gudang senjata dan munisi merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dianggap main-main. “Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pengamanan Material, khususnya gudang Senjata dan Munisi Kodim 0716/Demak jangan sampai ada senjata yang keluar  tanpa sepengetahuan Komando dan penjaga gudang, Gudang senjata dan munisi agar setiap hari selalu diperhatikan oleh penjaga gudang”, ujar Letkol Inf Agung Udayana. (arf)

Read More

Danlantamal VI Promosikan Hasil Olahan Dari Laut Kepada Rombongan Dharma Pertiwi Pusat

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Diwaktu sela transit Ketua Umum Dharma Pertiwi  Ibu Nenny Gatot Nurmantyo beserta  rombongan di Makassar. Komandan   Pangkalan Utama TNI AL VI ( Danlantamal VI ) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M, mempromosikan dan menjelaskan produk home industry berbahan dari hasil laut kepada Rombongan Dharma Pertiwi pusat , bertempat di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Selasa ( 25/04/2017).

Komandan Lantamal VI menjelaskan bahwa hasil laut dapat diolah  sebagai makanan dan olahan  misalnya kue, nugget,  kopi, krupuk, kripik , minuman, sabun dan masih banyak lagi. Olahan dari hasil laut ini di olah dan dibuat dari home industri  kita..

Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pelatihan pengolahan hasil laut di Lantamal VI, pesertanya nanti kita undang dari seluruh Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, lanjut Danlantamal VI menjelaskan.

Ketua Umum  Dharma Pertiwi  Nenny Gatot Nurmantyo dan Ketua Umum Jalasenastri Ibu Endah Ade Supandi yang ikut dirombongan Dharma Pertiwi tersebut, mengapresiasi kegiatan Lantamal VI tersebut,

"Selamat dan  sukses selalu" ujar Ketua umum Dharma Pertiwi  didampingi  Ketua umum Jalasenastri  di peninjauannya.

Selesai bersantap  bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi , Danlantamal VI dan Ketua Korcab VI DJAT bersama pejabat TNI Sulsel lainya dan pengurus Dharma pertiwi daerah G  turut mengantar Ketua umum Dharma Pertiwi dan rombongann menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI AU.

Turut hadir di transit ketua Umum Dharma Pertiwi  tersebut, Pangkoops AU II, Danlanud Sultan Hasanuddin, para pejabat TNI Makassar, Ketua Dharma Pertiwi Daerah G Ibu Bella Agus Surya Bakti beserta pengurus. (arf)

Read More

Pemalsu Pita Cukai Bungkam

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sidang kasus pemalsuan pita cukai rokok dengan terdakwa Abdul Rahman Setiawan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (25/4/2017).

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Usman,  terdakwa Abdul Rahman Setiawan didakwa melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dijelaskan dalam dakwaan, terdakwa mendapat pesanan dari Daniel (DPO) untuk dicetakan pita cukai dan merek rokok lain (Milder dan Rasta) dimana kedua rokok tersebut dibeli dari Zainal dan Zaki (DPO).

"Terdakwa mendapat order dari saudara Daniel (DPO) sekitar November 2016, untuk dicetakan cukai palsu yang dibuat di percetakanannya di Jl Kaca Piring no 22, Surabaya, dan telah menerima dana Rp 5 juta sebagai uang muka," terang JPU Arif Setiawan.

Aksi terdakwa akhirnya terbongkar, setelah petugas Bea Cukai yang mendapat informasi adanya l jual beli rokok dengan cukai palsu. Selanjutnya  petugas membuntuti terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil Suzuki APV Nopol W 1380 NM.

Saat itu terdakwa hendak melakukan transaksi didekat Hotel Pulman, Jalan Basuki Rahmat Surabaya,

"Terdakwa yang mengetahui dibuntuti petugas, lantas memperkencang laju kendaraannya dan sempat terjadi kejar kejaran, sehingga berhasil dihentikan dan mengakui puluhan bungkus rokok dan pita cukai palsu miliknya,"sambung  JPU Arif.

Selanjutnya, Petugas bea cukai akhirnya  menyita barang bukti puluhan lembar pita cukai palsu dan ratusan bungkus rokok dan telah merugikan negara hingga puluhan juta rupiah dan memproses perkara ini ke meja hijau.

Usai persidangan, terdakwa Abdul Rahman Setiawan tak berkomentar saat ditanya terkait dakwan jaksa. Dia lebih memilih bungkan. (Komang)

Read More

Soal Pemblokiran, Dewan Tolak Pedagang Kena Pajak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota Surabaya, membebankan tunggakan pembayaran pajak di PD Pasar Surya sebesar Rp 8 miliar kepada pedagang ditentang oleh anggota dewan. Salah satunya disampaikan anggota Komisi C (pembangunan) Vincensius Awey.

Vincensius menegaskan, para pedagang yang menyewa stan di PD Pasar Surya tidak bisa dikenai kewajiban membayar pajak. Alasannya, pedagang tidak termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

"Saya pastikan pedagang tidak termasuk PKP. Makanya tidak ada kewajiban untuk membayar pajak," tegas Vincensius, Selasa (25/4/2017).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, PKP hanya diperuntukan bagi pengusaha dengan omset minimal Rp. 4,8 miliar.

Karena tidak masuk PKP, menurut dia, yang berhak membayar tunggakan pajak adalah PD Pasar Surya. Apalagi pada saat menyewa stan para pedagang juga telah membayar ke PD Pasar.

"Kalau mau dibebankan ke padagang terus dasarnya apa?," sergah politisi yang dikenal vokal ini.

Terpisah, anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Kota Surabaya, Akhmat Zakariya juga keberatan jika tunggakan pembayaran pajak dibebankan ke padagang. Menurutnya, yang berhak menetapkan sebagai wajib pajak adalah Ditjen pajak bukan daerah.

"Yang berhak menentukan transaksi dikenakan pajak itu pemerintah pusat. Jadi PPN itu dari pusat bukan dari Pemda," ujar Zakariya.

Zakaria mengingatkan, PD Pasar tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait tunggakan pajak yang terjadi. Sebab sebagai penyewa, pedagang hanya membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Ibarat beli baju di pusat perbelanjaan, pedagang di sini tidak tahu apakah itu sudah kena pajak atau belum. Dan itu kewajiban PD Pasar," tegasnya.

Terkait Pajak Pendapatan Negara (PPN) sebesar 10 persen, semestinya para pedagang sudah diberi penjelasan jika memang akan dikenakan kepada penyewa stan. Apakah harga sewa yang dibayarkan sudah termasuk PPN apa belum.

"Kalau mau protes soal pajak ini sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh hari. Jangan begitu sudah ada masalah seperti sekarang baru lapor sana sini," kritik Zakariya.

Sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menuturkan tunggakan pajak Rp 8 miliar yang ada saat ini sebenarnya pajak perseorangan milik pedagang. Namun selama ini yang membayar adalah PD Pasar Surya.

"Kalau dibebankan ke PD Pasar itu salah. Karena ini adalah pajak perseorangan," tegas Tri Rismaharini. (arf)

Read More

Selesaikan Pemblokiran, Walikota Surabaya Gandeng Aparat Hukum

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana menggandeng kejaksaan dan pihak kepolisian untuk menyelesaikan tunggakan pajak Rp 8 miliar di PD Pasar. Salah satunya terkait boleh tidaknya menggunakan dana APBD untuk membayar tunggakan tersebut

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menuturkan tunggakan pajak Rp 8 miliar yang ada saat ini sebenarnya pajak perseorangan milik pedagang. Namun selama ini yang membayar adalah PD Pasar Surya.

"Kalau dibebankan ke PD Pasar itu salah. Karena ini adalah pajak perseorangan," tegas Tri Rismaharini, Selasa (25/4/2017).

Menurut Risma, beban yang ada di PD Pasar sudah cukup berat. Untuk tahun lalu saja salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini telah membangun lima pasar baru.

"Untuk kemarin kita yang membayar. Makanya kita ingin tanya boleh tidak langkah kita itu," jelas Risma.

Ditanya apakah setelah ini pemerintah kota akan meminta pajak bagi pedagang yang telah menyewa stan ke PD Pasar, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanahan (DKP) menyerahkan kepada direksi PD Pasar Surya.

"Nanti kita tugaskan PD Pasar. Karena sejak tiga tahun lalu kita tidak mau pedagang yang membayar," tandas Risma.

Sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berencana menggunakan dana APBD untuk membayar tunggakan pajak di PD Pasar Surya. Kebetulan dalam APBD terdapat dana cadangan yang mencapai Rp 50 miliar. (arf)

Read More

Surabaya Raih Penghargaan di Hari Otoda XXI

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja terbaik. Kota Surabaya menjadi salah satu dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang menerima penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr Wiranto mewakili Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI di Alun-Alun Sidoarjo, Selasa (25/4). Hadir dalam acara itu, para kepala daerah penerima penghargaan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan mengatakan, Surabaya menerima dua penghargaan yakni Para Samya Purna Karya Nugraha dan penghargaan pengelolaan manajemen dengan elektronik. "Jadi itu (Para Samya Purna Karya), kota (provinsi) harus tiga tahun berturut turut memiliki kinerja baik. Sebetulnya tidak hanya Pemkot, tapi juga teman teman DPRD serta bekerjasama dengan masyarakat. Kalau tanpa itu tidak bisa," ujar wali kota.

Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengatakan, peringatan Hari Otoda ke-XXI menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan Otoda di daerah. Menurutnya, ada 542 pemerintah daerah yang dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Rinciannya ada 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Evaluasi tersebut dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa Kementerian (Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap provinsi, kabupaten dan kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

“Setelah melakukan evaluasi, ada tujuh pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional tiga tahun berturut-turut dan meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Selain itu juga diberikan penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha atas kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Sumarsono.

Dijelaskan pejabat alumnus UGM ini, ketujuh Pemda yang meraih penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut bahkan lebih adalah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Samarinda, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bantul.

Adapun Pemkot lainnya yang mendapatkan prestasi berkinerja tertinggi adalah Makassar, Mojokerto, Gorontalo, Bandung, Depok, Banjar, Bontang dan Sukabumi. Juga ada lima kota yang masuk nominasi. Yakni Ambon, Semarang, Surakarta, Pare-Pare dan Kediri. Selain tingkat kota, juga ada kabupaten berkinerja terbaik yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo Karang Anyar, Kudus, Lamongan, Banyuwangi, Pinrang, Bantul, Probolinggo, Kuningan dan Pati. Serta, lima kabupaten nominasi yakni Bulukumba (Sulawesi Selatan), Malang, Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Boyolali, dan Kulon Progo. Lalu untuk tingkat provinsi, untuk kinerja terbaik di tingkat nasional diraih oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Serta, tiga provinsi nominasi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Menko Polhukam, Wiranto dalam sambutannya menyampaikan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan fokusnya adalah pembangunan pada peningkatan kesejahteraan warga. Karenanya, Wiranto mengaku sepakat dengan tema peringatan Hari Otoda XXI yakni “Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-government”. “Peringatan Hari Otoda ke-XXI ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Otoda. Sebab, capaian daerah masih bervariasi. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah,” jelas Wiranto.(arf)

Read More

Walikota Ngamuk Rekening PDPS Diblokir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, tunggakan pajak sebesar Rp. 8 milliar, bukan merupakan tanggungan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS), melainkan tanggungan pajak yang harus dibayar para pedagang di 67 pasar milik PDPS.

“Berdasarkan laporan PDPS, tunggakan pajak itu milik pedagang. Saya juga sempat bertanya ke Sekda dan ternyata benar,” ucap Wali Kota dihadapan para Jurnalis Surabaya, Jumat(21/4/2017) lalu.

Ia menambahkan, apabila kondisinya seperti ini, maka Pemkot Surabaya selaku owner PDPS tak bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan itu dengan membayarnya melalui dana cadangan.

“Ya kita nanti yang akan disalahkan kalau membayar melalui dana cadangan, karena bukan kewajiban kita. PDPS di tahun 2015 lalu pernah mencicil tunggakan pajak itu sebesar Rp.500 juta, kita tanya atas dasar apa pembayaran itu. Makanya terus dihentikan,” ungkapnya.  

Wali kota mengaku heran, kenapa Direktorak Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim I, memberikan punishment ke PDPS dengan memblokir rekening keuangan PDPS.

“Ini yang akan saya kejar kenapa kita yang mendapat punishment. Pakai aturan apa dia(DJP Kanwil Jatim I,red) memblokir rekening PDPS. Saya akan koordinasi dengan Kejaksaan lagi untuk membuka rekening PDPS,” pungkasnya. (arf)

Read More

Pangdam V/Brawijaya Menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXI

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Dalam memperingati Hari Otonomi Daerah Tingkat Nasional ke XXI tahun 2017 saat ini, hampir seluruh pejabat Pemerintahan Daerah di Indonesia hadir di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. Selasa, (25/4/2017).

Bahkan, dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam RI), Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI) Tjahyo Kumolo hadir untuk memberikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha serta penghargaan Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah maupun Daerah-daerah yang dinilai mampu memiliki perkembangan pembangunan sekaligus pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono mengatakan, sebelumnya ia telah melalukan evaluasi ke beberapa daerah di Indonesia secara rutin untuk mengetahui setiap perkembangan di wilayah tersebut. "Tiap tahun, kami telah melaporkan kegiatan dan setiap perkembangan hasil evaluasi kami kepada Gubernur dan Menteri, kata Sumarsono.

Hal itu, kata Dirjen Otonomi Daerah, dilakukannya dengan harapan agar terlaksananya program-program yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. "Melalui upaya itu, kita harapkan, program-program Pemerintah dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

Perlu diketahui, sebanyak 6 Provinsi, 15 Kabupaten dan 15 Kota di Indonesia dinilai layak menerima penghargaan itu. Sebab, selain berkembang dalam sektor pembangunan, daerah tersebut juga dinilai memiliki pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat.

Selama pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A., Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Kasgartap III/Surabaya, Brigjen (Mar) Widodo dan beberapa Aparatur Pemerintahan Daerah maupun Pusat serta Aparatur Pertahanan dan Keamanan di wilayah Jawa Timur. (arf)

Read More

Angin Kencang Hantam Desa Wonorejo Puncu Kediri

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Hujan deras disertai angin kencang menghantam sebagian rumah warga di Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri sore tadi, dan tak luput juga ,beberapa pohon tumbang akibat tak mampu menahan kencangnya angin, apalagi kilatan petir juga mewarnai hujan yang menyelimuti kawasan tersebut, terlebih lagi, salah satu tempat belajar mengajar di Desa Wonorejo ini, juga menjadi sasaran amukan angin kencang tersebut, senin (24/04/2017)

Danramil Puncu, Kapten Inf M.Walifatma mengkonfirmasikan, hujan deras disertai angin kencang dan kilatan petir terjadi sekitar pukul 15.00 hingga 17.00 Wib, sedangkan lokasi yang paling parah terkena terjangan angin kencang berada di Desa Wonorejo. SDN Wonorejo II tidak luput dari terjangan angin kencang itu, akibatnya sebagian atap dalam ruang kelas yang sehari-hari digunakan untuk aktifitas belajar mengajar, mengalami kerusakan yang cukup parah.

Diketahui juga, 1 unit rumah milik Paidi juga mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama bagian atas genting yang rusak atau berjatuhan akibat kencangnya angin yang menerjang. Demikian juga 1 unit rumah milik Samsul yang lokasinya sekitar 50 meter dari rumah Paidi, juga mengalami kerusakan bagian atap rumahnya yang terbuat dari asbes.

Tim BPBD Kabupaten Kediri serta anggota Koramil 21/Puncu dan Polsek Puncu juga sudah tiba dilokasi untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca terjangan angin kencang disertai hujan deras itu. Dari pantauan sementara, instalasi jaringan penerangan atau listrik sudah normal lagi dan lampu penerangan dipinggir-pinggir jalan juga sudah menyala sebagaimana mestinya.

Dandim Kediri, Letkol Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) membenarkan kejadian itu dan saat kejadian berlangsungtidak ada korban jiwa atau luka-luka akibat terjangan angin kencang disertai hujan tersebut, tetapi diketahui banyak pohon-pohon yang bertumbangan dan berserakan di sekitarnya. Akses jalan dikawasan ini juga sudah berjalan normal dan dapat dilalui para pengguna jalan yang melintasinya, hingga petang ini, anggota Koramil Puncu masih menelusuri lebih dalam dampak yang ditimbulkan dari angin kencang disertai hujan itu.  (arf)

Read More