Bila Temuan KPPOD Benar, Pemkot Siap Beri Sangsi Berat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Soal adanya pungutan liar untuk biaya penerbitan Tanda daftar Perusahaan (TDP) disenilai Rp 1,8 juta yang dilontarkan Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD membuat kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya uring-uringan.

Para Pejabat eselon III hingga II ini pun kebakaran jenggot salah satunya Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Sigit Sugiharso.

Menurut Sigit meski isu tersebut sudah berkembang dikalangan masyarakat namun pihaknya tak semerta-merta menelannya.Sigit berharap agar pihak KPPOD melayangkan laporannya soal temuannya itu.Hal ini supaya inspektorat dapat melakukan penelusuran dengan ada dasarnya.

" Kalaupun nantinya ditemukan adanya pelanggaran maka akan ada sanksi bagi yang
terlibat." ancamnya.

Namun saat ditanya, sangsi apa yang bakal dikeluarkan  Pemkot Surabaya bila kelak telah menemukan adanya kebenaran dari laporan KPPOD.  Lagi-lagi Sigit enggan menjelaskan secara detail.Jawaban normatif pun selalu diucapkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Surabaya.

"Mulai sanksi ringan berupa teguran sampai sanksi berat yaitu pemecatan." papar Sigit Sugiharso.


Namun Sigit meyakini bila temuan KPPOD tersebut belum begitu jelas, karena tidak menyebutkan soal rincian biaya yang dipungut dan untuk siapa.

"Kalau laporan itu jelas maka pihak yang disebutkan itu akan diperiksa." tegasnya.

Sebelumnya KPPOD merilis kalau Surabaya menempati ranking ke 27 dari 32 ibu kota Propinsi yang artinya hanya 5 kota dengan penilaian buruk berada dibawah Surabaya.

" Surabaya mendapat raport merah dari KPPOD dalam salah satu indikator penilaian yaitu soal proses perijinan."kata Sigit.

Dalam laporannya KPPOD menyatakan kalau ada pungutan Rp 1,8 juta dalam perijinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang memberatkan 61 persen para pelaku usaha meskipun biaya perijinan sudah dihapus. (arf)

Read More

Hari Sabtu/1 Mei, PNS Pemkot Surabaya Wajib Masuk Kerja

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk menunjang profesionalisme, produktifitas kerja aparatur sipil negata (ASN) dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran terkait penambahan jam kerja.

Surat edaran yang berlaku mulai 1 mei 2017 menerangkan bahwa seluruh PNS Pemkot Surabaya setiap hari sabtu diwajibkan masuk kerja seperti biasa.

Namun ada pengecualian pada jam kerja di hari sabtu itu yakni masuk kerja dimulai pada pukul 09.00 hingga 14.00, sedangkan pakaiannya bebas atau rapi tak terkecuali bersepatu.

Kendati harus mematuhi surat edaran bernomor 800/2741/463.8.3/2017 yang ditanda tangani sekretaris daerah (Sekda) kota Surabaya, Hendro Gunawan namun penambahan jam kerja tersebut dianggap kalangan PNS Pemkot Surabaya cukup memberatkan serta tak efisien dalam pengelolaan keuangan negara.

" Mau bagaimana lagi mas, kita ikuti aja aturannya daripada kena sangsi, padahal jelas akan menghamburkan uang negara, bayar listrik, air bakalan naik padahal hari sabtu minim pelayanan." Jelas pegawai di skpd dinas ini sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan. (arf)

Read More

Pelayanan Perizinan di Surabaya Transparan dan Tanpa Pungutan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelayanan secara online berbasis teknologi informasi telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Utamanya pelayanan terkait perizinan. Pelayanan online ini tidak hanya memudahkan pemohon, tetapi membuat alur perizinan jadi lebih transparan. Serta, menutup celah terjadinya pungutan liar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, terkait proses perizinan, masyarakat bisa mengakses langsung melalui Surabaya Single Window di ssw.surabaya.go.id. Masyarakat juga bisa memonitor sendiri sampai di mana progres perizinan nya. Dicontohkan Antiek, transparansi dalam pelayanan perizinan itu seperti pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

“Kami sediakan keamanan dengan pakta integritas. Kami bangun jaringan. Ini demi memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dan juga menghindari fitnah,” tegas Antiek kepada wartawan, Jumat (28/4).

Karenanya, Antiek heran bila ada pihak yang menyebut pelayanan perizinan di Surabaya masih harus mengeluarkan biaya. Bahkan, untuk TDP, cetaknya sudah bisa di kecamatan. Artinya, pemohon tidak perlu mengambil nya di dinas.

“Kalau ada yang bilang bayar, di mana bayarnya. Bahkan, kalau semisal masyarakat kurang puas, masyarakat bisa melapor ke Media Center kami,” sambung Antiek.

Senada dengan Antiek, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Agus Supiadi menjelaskan, Pemkot Surabaya sudah punya mal perizinan di gedung Siola. Menurutnya, ada 152 jenis perizinan yang bisa diurus. Dan itu sudah berbasis online dengan mobile aplikasi.

Dengan memakai mobile aplikasi tersebut, antara pemohon dan petugas bertemunya dengan sistem alias tidak bertatap langsung sehingga menutup celah adanya pungutan. Karenanya, Eko mengaku tidak habis pikir bila ada pihak yang menyebut ada pungutan dalam proses pengurusan perizinan seperti TDP. Apalagi disebut jumlahnya mencapai jutaan.

“Kalau dibilang ada pungutan, itu nggak benar. Seakan-akan uang itu masuk ke Pemkot lha wong kita ketemu pakai sistem. Itu uangnya ke siapa. Karenanya, saya akan terus melakukan klarifikasi masalah ini,” tegas Agus.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya, Eddy Chrisjanto menambahkan, untuk pengurusan SIUP dan TDP, pemohon sebenarnya bisa mencetaknya sendiri. Namun, banyak yang mencetaknya di kecamatan. Nah, terhitung selama periode Januari-April 2017, Eddy menyebut ada 1268 SIUP dan 955 TDp yang tercetak di 15 kecamatan.

“Sudah diberikan ke pemohon, tidak ada pungutan sepeserpun. Intinya, ketika sistem nya sudah online, kalau ada pernyataan ada pungutan, itu sangat mustahil,” jelas Eddy.

Namun, Eddy menegaskan bahwa selama ini, sedikit sekali pemohon yang mengambil sendiri SIUP dan TDP yang telah dicetak di kecamatan tersebut. Dia menyebut lebih banyak yang dikuasakan ke orang lain untuk pemgambilan.

“Ada 70 persen yang dikuasakan. Nah, kalau ada uang untuk yang dikuasakan tersebut, saya kurang tahu,” sambung Eddy.

Karenanya, Pemkot Surabaya berencana merevisi aturan terkait hal ini. Ke depan, pemohon harus mengambil sendiri, tidak boleh dikuasakan. Termasuk juga pengaturan soal calo. Rencana itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Sigit Sugiharso.

“Ke depan, peluang ke sana tidak ada lagi,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan, selama ini, ada beberapa survei yang menyoroti pelayanan publik di Kota Surabaya. Hasilnya, banyak pihak memberikan apresiasi positif terhadap upaya inovasi pelayanan yang dilakukan Pemkot. Diantaranya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke lapangan dalam 12 bulan terakhir.(arf)

Read More

Awas!!! Perekrutan Dirut PD Pasar Ada Calon Titipan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Carut maru pengelolahan BUMD PD Pasar Surya, mulai dari dugaan korupsi hingga penunggakan pajak yang berakibat di blokirnya rekening PD Pasar Surya oleh Dirjen Pajak, selain dua permasalahan tersebut, kini ada permasalah yang tidak kalah menariknya yang kini tengah dipelototi oleh Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kota Surabaya yaitu Rekrutmen untuk posisi Direktur Utama dan Direktur Administasi dan Keuangan PD Pasar Surya.

Achmad Zakaria Anggota Komisi B, menilai carut-marutnya pengelolahan PD Pasar tidak lepas dari buruknya Manajemen dan Direksi PD Pasar Surya.

" Problem keuangan PD Pasar ini banyak, kalau PD Pasar ini ingin berbenah, secepatnya Direktur Keuangan dan Direktu Utama ini kan satu orang, ini yang harus segera diakhiri. Ini berbahaya," ungkapnya Jumat (28/4).

Zakaria mengatakan dalam rekrutmen Direksi PD Pasar ini harus transparan, karena diduga ada ketidak tranparansian adanya calon titipan perekrutan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar oleh Bawas BUMN PD Pasar. Seperti yang dilakukan oleh Bawas Perusahan BUMD yang lain.

" Jika hanya disebutkan angka-angka kita sulit untuk memeberikan masukan. Jangan-jangan ada calon yang tidak kualitas dan ada colon titipan," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini.

Indikasinya, lanjut Zakaria, sampai sekarang belum nama yang calon lolos administrasinya belum diterima dan belum dimuat atau dipublikasikan.

" Katanya sudah banyak yang daftar, tapi nama-namanya belum kami terima dan belum dimuat siapa aja yang sudah lolos seleksi administrasi," ungkapnya.

Maka dari itu, Politisi PKS ini meminta kepada Bawas Perusahan BUMN PD Pasar Surya ini harus tranparan nama calon Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar yang lolos seleksi Administrasi. Seharusnya bawas itu harus tranparan dan menyebutkan nama-nama calon yang sudah lolos seleksi administrasi seperti Bawas Perusahan BUMD yang lain.

" Sehingga kami DPRD, Media dan Masyarakat bisa memberikan masukan, Negatif-Positifnya." kata Zakaria.

Selain itu Zakaria juga meminta dalam perekrutan Dereksi PD Pasar ini, semua pihak harus di akomudir dan dilibatkan.

" Dewan, Akdemisi Pedagang, harus di Akomodir, sehingga bisa memberikan masukan, tapi tetap kewenangan ada di Bawas dan Wali Kota. Yang terpinting harus Transparan," kata Zakaria.

" Problem PD Pasar ini sangat banyak, makanya kita butuh calon Dirut yang progresif, anak muda yang mampu menyelesaikan masalag ke uangan, satu lagi bukan Titipan," kata Zakaria.

Dari data yang berhasil dihimpun pelamar Direksi PD Pasar untuk untuk posisi direktur utama tercatat 20 orang, dan untuk posisi direktur administrasi dan keuangan tercatat 44 orang. Yang telah mengerucut menjadi 10 calon untuk posisi direktur utama, dan 22 orang untuk posisi direktur administrasi dan keuangan. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Klarifikasi Jumlah Peminjaman Modal Untuk Pelaku UMKM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, M. Taswin, SE, MM mengklarifikasi jumlah modal yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama milik BUMD Pemkot Surabaya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2017.

“Karena fokusnya memang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, maka modal yang diberikan sekitar 10 Miliyar di tahun 2017,” kata Taswin saat menggelar jumpa pers (28/4) di Ruang Kerja Sekretaris Kota (Sekkota).

Modal tersebut, sambung Taswin, diberikan kepada 500 hingga 600 pelaku UMKM yang ada di surabaya, dengan kata lain, pemberian modal diberikan secara merata untuk pelaku UMKM.

“Tidak ada yang dikotak-kotakan, antara UKM yang dibina pemkot atau tidak, semua pelaku UKM bisa meminjam,” imbuh Taswin.

Lebih lanjut sistem peminjaman yang dilakukan BPR untuk pelaku UMKM tidaklah rumit, cukup melengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang kini dapat diurus secara online serta menunjukkan wujud usahanya.

“Kami tidak ingin mempersulit pelaku UMKM,” ungkap Mantan Asisten III bidang Pemkot Surabaya tersebut.

Sementara untuk jumlah nominal yang dipinjam pelaku UMKM dalam merintis usahanya cukup beragam, ada yang meminjam Rp 5 hingga 25 juta. Namun meski begitu, peminjaman yang dapat dicicil tersebut terkadang mengalami kemandekan dalam hal pembayaran.

“Jika telat, petugas BPR akan tetap melakukan penagihan dan menanyakan alasan keterlambatan tersebut kepada pelaku UMKM,” tutup Taswin. (arf)

Read More

Awasi Orang Asing, Kabupaten Tulungagung Gelar Operasi Gabungan

KABARPROGRESIF.COM : (Tulungagung) Kantor Bakesbangpol Tulungagung yang berada di Jl. Yos Sudarso III/ 7 Kel. Karangwaru Kec/ Kab. Tulungagung melaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing yang meliputi pengamatan, penelusuran, penelitian, pemantauan serta pengumpulan bahan keterangan guna memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, sebanyak 57 WNA yang melakukan kegiatan World Rainbow Gathering 2017 di Pantai Ngalur Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.Kamis(27/4/17).

Turut dalam operasi tersebut Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Klas II Blitar Hendra Setiawan, Pasi Intel Kodim 0807/ Tulungagung Kapten Inf Siswanto, Danramil 0807/ 18 Tanggunggunung Kapten Inf Warkani, Pabung Lanal Malang Lettu Cpm Arwandik, Sekretaris Bakesbangpol Tulungagung Suprapto, Satpol PP Pemkab Tulungagung Wakhid Mashur, Plt Camat Tanggunggunung Didik Djarot, Karangtaruna Desa Jengglungharjo Purwanto.

Tim Kantor Imigrasi Klas II Blitar dalam operasi tesebut menanyakan pasport dan visa kunjungan para WNA dan menjelaskan aturan bagi WNA yang melakukan kunjungan ke Indonesia harus dilengkapi dokumen yang sah, apabila batas waktu kunjungan habis para WNA agar segera melapor/ mengurus perpanjangan di Kantor Imigrasi Blitar dan kunjungan dalam rangka wisata para WNA tidak boleh melakukan aktivitas bekerja dan melanggar hukum.

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Kantor Imigrasi Klas II Blitar para WNA yang melakukan kegiatan World Rainbow Gathering 2017 dokumennya baik paspor maupun visa dinyatakan lengkap dan tidak ada yang habis masa kunjungan. (arf)

Read More

Persiapan Pengamanan TNI Dan Polri Jelang Mayday Dikediri

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Jelang Mayday yang bakal berlangsung secara serentak di tanah air, segala persiapan dimatangkan dari berbagai unsur yang ada di Kediri. Persiapan ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda, di wilayah hukum Polresta Kediri berlangsung di Mapolresta Kediri dan dipimpin langsung Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi dan dihadiri Pabung Kodim Kediri, Mayor Inf Puguh Jatmiko, sedangkan di wilayah hukum Polres Kediri berlangsung di Mapolres Kediri dan dipimpin langsung Kapolres Kediri, AKBP Sumaryono dan dihadiri Kasdim Kediri, Mayor Inf Joni Morwantoto, sabtu (29/04/2017)

Polresta Kediri  melaksanakan gelar Pasukan yang di hadiri sekitar hampir 400 Personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk mengantisipasi Mayday yang di laksanakan di Halaman Mapolresta Kediri.

Dalam amanatnya ,AKBP Anthon Haryadi menekankan 5 hal yang harus diperhatikan yaitu pentingnya pelaksanaan tugas pengamanan peringatan mayday sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia, pahami tugas dan laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap menjaga rasa solidaritas antar aparat keamanan, kita adalah cermin dari masyarakat hendaknya menjadi contoh tauladan dan panutan bagi para pekerja yang ada di wilayah Kota Kediri, Jauhi segala bentuk perilaku, sikap dan tindakan yang dapat menyakiti hati masyarakat karena dapat merusak citra pemerintah maupun aparat keamanan dan pelihara hubungan dan jalin kerja sama serta sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, agar kita mampu menghadapi segala permasalahan secara efektif, efesien, dan tuntas.

Selesai melaksanakan apel gelar pasukan, AKBP Anthon Haryadi dan Mayor Inf Puguh Jatmiko melakukan pengecekan kendaraan bermotor secara langsung baik roda 4 maupun roda 2. Hal ini di lakukan mengetahui kondisi kendaraan sehingga bisa di pergunakan untuk membantu melaksanakan tugas anggota di lapangan.

Ditempat terpisah, Mapolres Kediri yang berada di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri melibatkan 1 Peleton Satuan Sabhara lengkap dengan peralatan Dalmas, 1 Peleton Satuan Lalu Lintas, 2 Peleton Polsek Jajaran, 1 Peleton Polwan, 1 Peleton Satuan Intelkam, 1 Peleton Satuan Reskrim, 1 Peleton Pasukan Kodim 0809, 1 peleton Dishub Kota Kediri dan 1 peleton Sat Pol PP Kota Kediri pada apel persiapan jelang Mayday.

Secara tradisi dari tahun ke tahun, setiap mayday berlangsung kondusif di Kediri. Tidak ada gangguan apapun, apalagi sampai menyebabkan kekisruhan. Tetapi kita tetap waspada, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Kodim Kediri komitmen akan bekerjasama dengan Polri dalam mengamankan Kediri, sesuai tugas pokok dan fungsi bantuan pengamanan kepada Polri,” ungkap Mayor Inf Joni Morwantoto (arf).

Read More

Digelar Serentak, Persit Kodam V/Brawijaya Ikuti Penyuluhan IVA

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Secara tidak langsung, wanita seakan dihantui oleh salah satu penyakit yang secara tiba-tiba menyerang dirinya. Bahkan, mulai saat ini, seluruh ahli kesehatan mulai mencari solusi guna menangkal serangan penyakit tersebut.

Yah, seluruh wanita pada umumnya pasti mengenal salah satu penyakit yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitarnya sehingga bisa menyebabkan metastasis (perubahan status penyakit kanker).

Kanker Serviks, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), penyakit itu dinilai berada di posisi teratas diantara penyakit kanker lainnya yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa bagi pasien yang terserang penyakit tersebut, khususnya wanita.

Bahkan, di tahun 2000-an, WHO menilai dari 470 kasus baru kanker serviks di seluruh dunia,  penyakit itu justru lebih banyak menyerang para wanita yang berdomisili di negara berkembang.

Kendati demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan tekhnologi yang terjadi saat ini, para ahli kesehatan mulai menemukan solusi guna menangkal serangan penyakit tersebut. Sistem Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dinilai bisa mengurangi keterjangkitan penyakit kanker serviks.

Hal itu dikatakan langsung oleh Wadandenkesyah Surabaya, Mayor Ckm Bambang dihadapan seluruh Istri Prajurit yang hadir dalam acara sosialisasi kesehatan di Rumah Sakit Tingkat III/Surabaya, Jumat, 28 April 2017 pagi. Bahkan, kata dia, terapi IVA dinilai layak untuk digunakan bagi para wanita yang terserang penyakit kanker serviks.

“Selain mudah, praktis dan sangat mampu dilaksanakan. Terapi itu juga sesuai untuk pelayanan sederhana,” kata Mayor Bambang.

Ia menambahkan, sebelum menjalani tes IVA, terdapat beberapa prosedur yang harus ditetapkan oleh unit pelayanan kesehatan. Selain wanita berusia 30-45 tahun, tes IVA tersebut juga diwajibkan bagi para wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. “Ini penting untuk dilakukan. Kalau tidak, mana bisa kita mengetahui wanita itu terserang gejala kanker serviks atau tidak,” tutur Wadandenkesyah 05.04.04 Surabaya itu.

Ia berharap, dengan diterapkannya pemeriksaan itu, seluruh Istri prajurit di jajaran Kodam V/Brawijaya bisa terhindar dari gejala maupun serangan penyakit yang dinilai sangat berpotensi terhadap keselamatan jiwa tersebut. “Mudah-mudahan, setelah kita lakukan pemeriksaan system IVA kali ini, seluruh Persit tidak ada yang memiliki gejala penyakit kanker serviks di dalam tubuhnya,” harapnya. (arf)

Read More

Cegah Dini Melalui Pemeriksaan IVA Bersama Persit KCK Kediri

KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Cegah kanker leher rahim atau serviks dilakukan, diantisipasi melalui pemeriksaan IVA, dan penyakit yang satu ini juga cukup mendapat perhatian bagi wanita di Kediri pada umumnya dan ruang lingkup Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Kediri pada khususnya. Pada pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) ini, Ny.Rudita Puspitasari didampingi Kasdim Kediri ,Mayor Inf Joni Morwantoto dan Pasi Pers Kodim Kediri, Letda Bibit, bersama-sama memantau dan mendampingi calon pasien pemeriksaan IVA ini di RS DKT Kota Kediri yang berlokasi tepat didepan bantaran sungai Brantas, Jumat (28/04/2017).

“Kanker serviks sebabkan oleh HPV (Human Papilloma Virus) onkogenik, tipe 16 dan 18, dan mudah ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat dan juga kontak tubuh lainnya. Faktor risiko pendukung terjadinya kanker leher rahim di antaranya kawin usia muda (dibawah 20 tahun) ,mitra seksual yang berganti-ganti Infeksi pada kelamin (Infeksi Menular Seksual) ,banyak melahirkan anak ,merokok dan kekurangan vitamin A, C, atau E,” jelas dr.Krislina Herawati.

Tercatat 63 anggota Persit KCK Kodim Kediri turut menjalani pemeriksaan IVA ini, dan untuk mempermudah sarana transportasi antar jemput, Kodim 0809/Kediri menyediakan 12 kendaraan yang berasal dari 12 Koramil jajaran Kodim Kediri untuk membantu kelancaran pemeriksaan IVA ini.

“Gejala Klinis Kanker leher rahim tidak menimbulkan keluhan atau gejala pada tahap awal, gejala klinis hanya terasa pada stadium kanker yang sudah lanjut, di antaranya keputihan yang berbau dan bercampur darah ,pendarahan diluar haid ,pendarahan saat berhubungan badan dan nyeri panggul. Leher rahim yang terpapar virus HPV berpotensi menjadi kanker dalam waktu 3-17 tahun, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan. Mencegah kanker serviks jangan menunggu sampai gejala klinis datang. Yang paling efektif, segeralah lakukan pemeriksaan untuk deteksi dini kanker leher rahim secara rutin dan berkala minimal 3 tahun sekali, dengan cara “Pap Smear” yang sudah dikenal masyarakat Tes IVA,” tutur Mayor Ckm dr. Eko Lulut B. (arf)

Read More

Danlantamal VI Sambut Wapres RI

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI  (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup S.E, M.M, dan Ibu  Endang Yusup bersama Pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan lainnya turut menyambut  Bapak H. M. Jusuf Kalla (Wapres RI) dan Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla Kalla beserta rombongan kunjungan kerja (Kunker) di  Provinsi Sulawesi Selatan. Sabtu  (29/4/2017).

Hasil dari pantauan kami, Wapres RI tiba di Galaktika Lanud pukul. 10.30 WITA menggunakan pesawat TNI AU . Selama di Apron Galaktika Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin kab. Maros Wapres RI bersama rombongan melaksanakan persiapan dan istirahat sejenak.

Wapres RI  di Makassar  melakukan kunjungan kerja selama tiga hari, dari tanggal 29 April sampai 01 Mei 2017.

Turut hadir Pejabat Forum Koordinasi pimpinan daerah Propinsi Sulsel  di kedatangan Wapres RI yaitu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ny,
, Pangdam XIV Hasanuddin Mayor Jendral  TNI Agus Surya Bakti  dan Ny, Danlanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama Bowo Budiarto Ny, Pangkosek Hanudnas II Kolonel Pnb, Ir. Tedi Rizalihadi, Bupati Maros Hatta Rahman, serta para pejabat Sulawesi Selatan lainya. (arf)

Read More

Parkir Sembarangan, Pentil Ban Dicabut Lalu Dikempesi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dipimpin Kepala Seksie Pemerintah Kecamatan Mampang Prapatan dan Para Ka.sie Kelurahan Tegal Parang, Babinsa, Babinkamtibmas, FKDM, DISHUB dan SAT-POL PP menggelar Tertib OCP (Operasi Cabut Pentil).

Kegiatan tersebut untuk menegakkan PERDA NO.3 Tahun 2012 dan PERDA NO.5 Tahun 2014.

Kegiatan OCP yang diawali dengan apel bersama yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Mampang Prapatan, penertiban parkir kendaraan roda 4 yang berada di sepanjang Jalan Mampang Prapatan XIII dengan hasil 1 unit Roda 4 dilakukan penggembesan karena tidak ada pemiliknya kemudian 5 unit roda 4 ditertibkan dengan cara dipanggil pemiliknya dan diberikan peringatan terakhir agar tidak lagi parkir di sepanjang jalan Mampang Prapatan XIII.

Penertiban kendaraan yang parkir sembarangan ini padahal sudah rutin dilaksanakan setiap Minggu dalam giat Rabu Tertib, tapi masih saja banyak warga yang melanggarnya dengan memarkirkan kendaraannya sembarangan dan ini yang menyebabkan jalanan jadi macet karena kendaraan yang terparkir menyebabkan ruas jalan menyempit,

" Makanya kita kempeskan dan cabut pentilnya untuk memberikan efek jera, :ujar Pelda Said babinsa Mampang Prapatan.(arf)

Read More

Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Tegaskan Siap Mengawal Aksi Unjuk Rasa Dari GNPF MUI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Anggota Kodim 0501/Jakarta Pusat BS yang dipimpin langsung oleh Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Kolonel Inf Moch. Zamroni turut serta membantu mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa dari massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, bertempat di Masjid Istiqlal, Jl. Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jum’at (28/04/17).

Dandim menyampaiakan, nantinya massa setelah melaksanakan sholat jumat, akan keluar dari Masjid Istiqlal di depan katedral, belok kiri ke arah gunung Sahari, kemudian menuju arah Pecenongan mengarah ke Hayam Wuruk, selanjutnya langsung menuju ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Ex Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Di sanalah mereka rencananya massa akan berkumpul dan melaksanakan  orasi untuk menyampaikan aspirasinya, imbuhnya.

“Tugas kami di sini sebagai aparat kewilayahan adalah untuk membantu mengamankan aksi unjuk rasa kali ini agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tanpa ada kejadian yang anarkis sekecil apapun,” terang Dandim.

Menurut Dandim, dirinya juga telah menekankan kepada seluruh anggota yang terlibat pengamanan agar nantinya untuk lebih represif dan humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa sesuai dengan protap dan jalur komando.

“Sudah semestinya kami sebagai Satkowil yang bertugas di wilayah Jakarta Pusat, kami harus senantiasa siap dan sigap dalam mengamankan berbagai macam aksi unjuk rasa, guna memelihara dan menciptakan situasi wilayah di Jakarta Pusat yang semakin kondusif”, tutup Dandim.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menghimbau kepada para peserta unjuk rasa, agar senantiasa dapat menjaga aksinya untuk tetap berjalan tertib dan kondusif. (arf)

Read More