Kamis, 04 Mei 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Trenggalek) Komandan Korem 081/Dsj Kolonel Inf Piek Budyakto secara resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-98 yang dilaksankan selama satu bulan di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kamis, (4/5/17). Upacara penutupan digelar di alun-alun Kota Trenggalek dan diikuti oleh pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Ormas, mahasiswa dan juga pelajar.

Turut hadir dalam acara tersebut, para pejabat perwakilan dari Kodam V/Brawijaya, Dandim Jajaran Korem 081/Dsj, Danyonif 511/DY, Danyon 463 Paskhas, Kapolres Trenggalek bersama jajaran Forkopimda serta Kepala OPD Pemkab Trenggalek.

Dalam amanatnya Kasad Jenderal TNI Moelyono yang dibacakan oleh inspektur upacara Kolonel Inf Piek Budyakto mengatakan  bahwa selama satu bulan lamanya sejak tanggal 5 April 2017, para prajurit TNI, anggota Polri, pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat, telah bekerja keras dengan penuh kebersamaan, dan dilandasi dengan semangat kemanunggalan untuk menyelesaikan program TMMD ke-98 tahun 2017 ini.

Lebih lanjut Kasad menyampaikan, "Kebersamaan yang ditunjukkan dalam  program TMMD ini, semoga saja merupakan refleksi dari kemanunggalan yang hakiki antar segenap komponen Bangsa, untuk mengatasi berbagai persoalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan seperti inilah yang sebenarnya merupakan hakekat dari Kemanunggalan TNI - Rakyat yang merupakan roh perjuangan Bangsa dan akan terus kita bangun serta pelihara, guna menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan Negara yang bersifat semesta, sebagai ciri khas Negara Indonesia yang mengedepankan keterpaduan antara TNI dan rakyat. "ungkap Kasad.

Selain itu Kasad juga menyampaikan, program TMMD yang semula diselenggarakan 2 kali dalam setahun, kini ditambah menjadi 3 kali. Hal ini dilakukan, selain sebagai bentuk kepedulian TNI dalam membantu akselerasi program pembangunan di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya luhur Bangsa Indonesia yang menjadi makna inti dari Pancasila, yaitu gotong royong. Melalui pelestarian budaya gotong royong dan kemanunggalan dalam program TMMD ini, diharapkan kita dapat semakin membentengi diri dari potensi disintegrasi yang dipicu oleh sentiment perbedaan dan sikap intoleransi, pungkas Kasad.

Sementara itu usai menutup TMMD, Danrem 081/Dsj Kolonel Inf Piek Budyakto secara pribadi menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi dan kebanggaannya kepada personel TNI dan Polri yang selama satu bulan ini mengabdikan diri dan melebur bersama masyarakat melalui program TMMD. Danrem berharap hasil pembangunan TMMD dapat bermanfaat sehingga dapat meningkatkan ekonomi serta taraf hidup masarakat desa Jombok dan sekitarnya.

“Saya secara pribadi mengucapkan terimakasih pada TNI, Polri dan juga masyarakat desa Jombok yang telah bersinergi dan berusaha keras untuk menyelesaikan pembangunan fisik TMMD ke-98 selama satu bulan penuh, semoga hasil dari pembangunan ini dapat bermanfaat, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa Jombok." ungkap Danrem.

Mewakili Komandan Kodim, Pasiter Kodim 0806 Trenggalek Kapten Inf Supoto dalam laporanya menyampaiakan, bahwa TMMD ke-98 Tahun 2017 yang di gelar di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan dengan sukses. Seluruh sasaran fisik yang mencangkup rabat jalan sepanjang 830 meter, renovasi musholla dan renovasi RTLH telah sesuai dengan target yang ditentukan dan telah selesai 100%, sedangkan sasaran non fisik juga sudah sesuai dengan yang di programkan dengan melaksanakan berbagai penyuluhan yang tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat.(arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah tokoh agama Buddhist Dharma Centre (BDC) Surabaya mengunjungi Museum Nahdatul Ulama (NU) di Jalan Gayungsari Kota Surabaya, Rabu (3/5/2017).

"Kami ingin mempererat jalinan persaudaraan antartokoh agama. Terutama dengan NU, organisasi Islam terbesar yang memiliki faham moderat," kata Ketua BDC Surabaya Herman.

Menurut dia, selama ini NU sangat kuat komitmennya untuk mengayomi kelompok minoritas dan tidak mempertentangkan perbedaan.

"Sejak kami mengikuti saran pak kiai (Ketua PCNU Surabaya Muhibbin Zuhri) waktu seminar di Universitas Airlangga (Unair), kami sangat ingin belajar lebih banyak kearifan-kearifan dan pemikiran NU," katanya.

Selain itu, lanjut dia, banyak ide-ide cemerlang dari Ketua PCNU Surabaya yang perlu ditindaklanjuti, khususnya tentang multikulturalisme dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, lanjut dia, BDC ingin mengundang Muhibbin untuk mengulas lebih jauh kearifan NU, khususnya soal tasawuf dalam seminar yang akan diselenggarakan BDC tidak lama lagi.

Mendapati hal itu, Direktur Museum NU yang sekaligus Ketua PCNU Kota Surabaya Muhibbin Zuhri menyampaikan terima kasih atas kunjungan BDC. Ia juga menyampaikan pentingnya membangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera.

"Sisi wisdom dalam masing-masing agama harus dikedepankan, agar tercipta toleransi yang produktif," katanya.

Muhibbin juga mengajak umat Buddha untuk bersama-sama menjaga negeri ini dari ancaman-ancaman dari luar dan dari dalam umat beragama sendiri. "Kita jangan mau dipecah belah. Juga, mari kita jaga umat masing-masing dari pengaruh kelompok radikal dan ekstrem yang bisa saja muncul dari dalam umat kita sendiri," katanya.

Mengenai kebhinekaan, Muhibbin mengatakan bahwa perbedaan ada koridornya, termasuk dalam agama, budaya dan pemikiran. Tentunya harus saling menghargai selama masih berada dalam koridor itu.

"Tapi pengkhianatan terhadap konsensus nasional, sudah berada di luar koridor itu. Kita tidak boleh permisif. Harus kita lawan bersama-sama," katanya.

Untuk itu, Muhibin mengajak semua pihak menyatukan langkah untuk menghadapi kelompok-kelompok yang ingin merusak, baik yang berbasis agama, sekular termasuk kelompok neo-liberal dan kapitalis serta komunis. (arf)

Alat untuk permainan edukatif



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Fakultas Teknik Industri dan Fakultas Teknik Universitas Surabaya telah menemukan Permainan Edukatif, Permainan yang disebut Karambol War merupahkan kreatifitas 5 Mahasiswa Ubaya dan alat tersebut diciptakan untuk alternatif mempelajari statistik yang penggunaanya sangat muda dan menyenangkan.

Bertempat di Gedung Internasional Lantai 1 kampus Ubaya Tenggilis, ke -   5 mahasiswa tersebut melakukan demo permainan Karambol War mereka diantaranya Eko Budi Efendi, Eka Satyanugraha, Bernard Sinarta, Regina Puspa dan Andino Maldini dibuat sebagai pemenuhan tugas KP 1 (Kerja Praktek 1) Karambol War dapat dimainkan oleh 2 hingga 4 orang.Karambol War ini adalah permainan Adventure, dimana setiap pemain berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan tuan putri yang diincar.

Masing-masing peserta harus menjaga pertahanan gawang istananya dari serangan lawan. Pada awal permainan, masing-masing pemain diberikan modal uang sebesar $10, health point 10 dan virtual point 10. Salah satu peserta membawa tuan putri yang nantinya akan dijadikan sasaran tembak seluruh pemain.

Setelah itu, peserta melemparkan 5 dadu yang di tiap sisinya bergambar simbol-simbol yang  umum dalam statistika yaitu α, β, λ, μ, σ, dan *.

Eka Saryanugraha menerangkan, masing-masing simbol memiliki arti yang berbeda-beda, α (alfa) berarti pemain berhak mengambil kartu serangan yang bisa menentukan ukuran bola yang akan digunakan dan jika peserta mendapatkan simbol β (Beta) maka peserta memperoleh kartu bertahan yang bisa menentukan ukuran penghalang. Simbol λ (Lamda) berarti pemain berhak mendapatkan uang $1, simbol μ (Miu) berarti pemain bisa mencuri uang lawan sebesar $1. Simbol σ (Sd) berarti pemain bisa mendapatkan kartu efek yang berisi bermacam-macam kesempatan. Simbol * (Bintang) berarti pemain mendapatkan 1 virtual point.

“Terdapat 4 ukuran bola, bola nomer 1 yang paling kecil dan 4 yang paling besar. Lebar gawang berbanding terbalik dengan ukuran bola, nomer 4 yang paling sempit dan nomer 1 yang paling lebar. Nomer gawang disesuaikan dengan nomer bola yang didapatkan. Pemain harus menembakkan bola ke dalam gawang lawan,” terang Eka Satyanugraha selaku mahasiswa.

Sebelum melemparkan dadu, pemain mempertaruhkan sejumlah virtual point yang dimiliki pada kartu karakter, jika berhasil maka virtual point akan bertambah sejumlah yang dipertaruhkan dan lawan yang menjadi sasaran akan berkurang health pointnya sejumlah yang dipertaruhkan dan jika gagal maka akan berlaku sebaliknya.

" Pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan virtual point sebanyak 25 atau jika semua lawan sudah mati. Selain bertujuan untuk memperkenalkan statistika industri sebagai salah satu mata kuliah teknik industri, permainan ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak SMA dan mahasiswa yang masih relevan dengan mata pelajaran statistika " jelas Eka.

Ditempat yang sama Rahman Dwi Wahyudi, ST, M.T, MBA selaku Anggota Tim Skenario Mata Kuliah kerja Praktek 1 menambahkan, berharap  melalui permainan ini, pemain bisa mengerti tentang simbol-simbol yang biasa digunakan dalam statistika dan juga hipotesis melalui taruhan Virtual Point  yang dilakukan dalam permainan,” tambah seorang  mahasiswa semester 6.

“Karambol War merupakan Boardgame yang menarik, menyenangkan dan mudah dimainkan karena sudah banyak yang mengetahui basic permainan karambol,”" pungkasnya.  (Dji)

Rabu, 03 Mei 2017



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya mengkritisi kinerja Satpol PP dalam penertiban pasar tumpah yang ada di beberapa kawasan kota. Pasalnya, menurut Ketua Komisi D Agustin Poliana, saat dengar pendapat di ruang Komisi D, keberadaan pasar tumpah, yang berasal dari luberan pedagang terjadi di hampir semua pasar tradisional yang ada.

“Kalau di dalam pasar memang tanggung jawab PD Pasar, namun di luar kan tugas Satpol PP, “ ujarnya. Rabu (3/5).

Maraknya pasar tumpah, bukan saja menyebabkan kesemrawutan. Namun menjadi biang kemacetan lalu lintas. Untuk itu, Agustin meminta, pemerintah kota menempatkan para pedagang tersebut di lokasi yang representative.

Menanggapi kritik kalangan dewan, Kepala Satpol PP Irvan Widyanto mengatakan, bahwa selama ini pihaknya intens melakukan penertiban. Penertiban yang dilakukan, antara lain di Pasar Tembok, Pasar Asem, Pasar di Pacuan Kuda dan Pasar Kembang. Hanya saja menurutnya, apabila tak ada pembenahan infrastruktur pasar, keberadaan pasar tumpah sulit diatasi. Sejumlah pedagang yang diarahkan ke dalam pasar tetap kembali ke jalan, karena masalah penempatan.

“Di Pasar tembok, di bagian bawah untuk pasar basah, tapi digunakan untuk jual ayam. Kan gak bisa gabung pedagang sayur. Makanya mereka keluar,” tuturnya.

Kasatpol menerangkan, kondisi sama terjadi di Pasar kembang. Para pedagang yang menyebabkan pasar tumpah di sekitar Jalan Kedung doro enggan masuk ke dalam pasar, karena PD Pasar menempatkan mereka di lantai dua.

“Harusnya ada infrastruktur yang dibangun, lapak yang ada di depan dibongkar semua,” kata Irvan.

Di sisi lain, ia mengakui, apabila pola penertiban yang dilakukan dengan menjaga kawasan tersebut, jumlah personel yang dibutuhkan cukup besar. Sementara, jumlha personel yang ada masih terbatas. Irvan mengaku, kesulitan lain menertibkan para pedagang pasar tumpah, karena mereka selama ini telah membayar retribusi ke PD Pasar.

“Makanya kita juga butuh masukan DPRD untuk mencari solusinya,” paparnya

Irvan mengakui, keberadaan pasar tumpah mengganggu arus lalu lintas. Ia menyebutkan di Pasar Tembok, banyak pembeli yang tak turun dari kendaraannya saat membeli ke pedagang.

“Jadi fenomenanya seperti drive thrue, maish di atas motornya. Padahal ini menyebabkan kemacetan,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Irvan soal fenomena pedagang di Pasar Tembok, sebagian anggota dewan menimpali dengan guyonan. Terlebih ketika ia menyebut jika Agustin Poliana mengetahui kondisi kawasan tersebut karena sering melewatinya.

“Mengingatkan lagi masa lalu,” kata beberapa anggota dewan.

Meski mendukung upaya penertiban, namun kalangan dewan meminta upaya tersebut dilakukan secara bijak. Pasalnya, berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Apalagi, sebagian pedagang tersebut adalah warga kota.

“Kita gak bisa hantam kromo, karena menyangkut urusan perut. Untuk itu, harus bijak dan adil,” harap Agustin. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keberadaan lokalisasi di Kota Surabaya kini tinggal cerita. Itu seiring upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalihfungsi kawasan tersebut sejak empat tahun lalu. Meski lokalisasi kini tinggal nama, tetapi Pemkot Surabaya terus melakukan fungsi monitoring. Utamanya melakukan pemeriksaan HIV di kawasan eks lokalisasi tersebut.

Kepala Dinas Keseha tan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, setelah lokalisasi Dolly ditutup Pemkot Surabaya pada pertengahan 2014 silam, menyusul lokalisasi Sememi dan Dupak Bangunsari, Pemkot meningkatkan pemeriksaaan HIV kepada mereka yang ‘terjaring’ di kawasan tersebut. Termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil.

“Kami terus melakukan monitoring di kawasan eks lokalisasi. Termasuk melakukan penyuluhan di kelurahan dan juga tempat-tempat umum seperti terminal. Kami juga meningkatkan pemahaman kepada warga agar tidak ada stigma negatif dan diskriminasi terhadap pengidap HIV,” jelas Febria Rahmanita ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (3/5)

Dijelaskan Febria, dari tahun ke tahun, jumlah pengidap HIV yang ada di Surabaya terus mengalami penurunan. Dari jumlah 935 pengidap HIV pada 2014, turun menjadi 933 orang pada 2015 dan kembali turun pada 2016 menjadi 923 orang. Penurunan tersebut salah satunya karena adanya upaya Pemkot untuk memulangkan wanita tuna sosial (WTS) ke daerah asalnya. Karena memang, mayoritas pekerja ‘dunia hitam’ ini berasal dari luar Surabaya.

Lalu, bila berdasarkan wilayah bekas lokalisasi, untuk wilayah eks lokalisasi Sememi yang dulunya 57 orang, kini menjadi lima (5) orang, lalu eks kawasan Dupak Bangunsari dari 68 orang menjadi empat (4) orang. Serta di eks lokalisasi Dolly dari 110 menjadi 36 orang. “Jumlah tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan di Puskesmas dan juga hasil razia yang dilakukan Satpol PP di kawasan eks lokalisasi ataupun di kos-kos an yang awalnya positif narkoba kemudian kami tes HIV. Tidak semuanya merupakan WTS, ada juga ibu rumah tangga, karyawan, buruh kasar juga seniman,” jelas Febria.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penyandang HIV di Surabaya memang terbilang masih cukup tinggi. Dan itu tidak lepas dari fakta banyaknya jumlah penduduk Surabaya serta semakin bertambahnya warga pendatang. Apalagi, dari hasil temuan, jumlah warga Surabaya dan luar Surabaya adalah satu (1) berbanding 10.

“Semakin banyak penyandang HIV ditemukan, itu berarti surveillance (pengawasan) kita bagus. Dan yang terpenting adalah kami terus melakukan pendampingan dengan dipantau minum obatnya atau bisa kita rujuk ke rumah sakit ,” jelas pejabat yang juga dokter gigi ini.

Di Surabaya ada sembilan rumah sakit untuk melakukan pengobatan pengidap HIV. Diantaranya RSUD Soewandhie, RSUD Bakti Darma Husada (BDH), RSAL Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Unair. Serta ada tujuh Puskesmas yakni Putat, Perak Timur, Sememi, Dupak, Jagir, Kedurus dan Kedung Doro.

“Itu untuk pengobatan ARF (Anti Retrofarial). Kalau untuk pemeriksaan sudah bisa ke seluruh Puskesmas. Kami punya 63 Puskesmas dan kami punya data plus alamat penyandang HIV,” jelas Kadinkes. (arf)     



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Crown Group sebagai  salah satu pengembang  properti terkemuka yang berbasis di Sydney - Australia telah menjadi tujuan investasi para individu High Net Worth (HNW) dan Ultra High Net Worth (UNHW).

Pada saat ini, Sydney merupahkan kota yang mengalami perkembangan yang pesat  sehingga kota Sydney menjadi tujuan utama bagi para investasi properti dibanding tahun sebelumnya.

Konsultan Properti terbesar di Dunia Knight Frank mengatakan,  bahwa baru saja mengeluarkan Laporan kekayaan tahunan ke 11, yang telah menyediakan statistik, analisis dan prediksi untuk para individu High Net Worth (HNW) dan Ultra High Net Worth (UHNW) Dunia.

Menurut Global Head of Residential Knight Frank, Lord Andrew Hay menjelaskan, bahwa para kalangan miliarder atau orang terkaya di dunia pada saat ini telah melirik Properti kota Sydney maupun Melbourne.

“Sydney dan Melbourne yang sebelumnya tidak pernah terlihat di peringkat utama 10 tahun yang lalu, saat ini mereka benar-benar muncul,” jelasnya.

Dia mengatakan, kedua kota properti  tersebut telah mendominasi dalam level dunia,sehingga orang - orang terkaya di seluruh dunia mulai melirik untuk berinvestasi di negara Kangguru tersebut.

“ Kota sydney berada di posisi ke 11 dan Melbourne bertengger di posisi ke-20, dalam daftar kota yang paling diinginkan oleh golongan super kaya untuk hidup dan berinvestas bahkan peringkat Australia akan terus naik dalam lima tahun ke depan.” terang Lord Andrew Hay.

Antusias para Investasi properti di  Australia didorong oleh adanya biaya kepemilikan properti di kota-kota besar dibanding dengan kota-kota lain di seluruh dunia. Sebagai perbandingan, menurut Laporan Kekayaan tersebut, dengan biaya sebesar US$1 juta (AUS$ 1,3 juta) bisa mendapatkan properti seluas 17 meter persegi di Monaco atau 26 meter persegi di New York, dan 59 meter persegi di Sydney serta 110 meter persegi di Melbourne.

“Secara domestik, properti Sydney mungkin terasa mahal sekarang, tapi jika dibandingkan dengan pasar global lainnya itu masuk level menengah dan ini masih cukup terjangkau, dalam konteks global.” ungkap Lord Andrew Hay.

Masih kata Lord Andrew Hay, pertumbuhan properti yang semakin meningkat namun untuk pemasaran properti di kota sydney harga hunian lebih murah sehingga  pasar properti di Australia tidak mengalami bubulle.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pasar hunian Sydney dalam pasar global terlihat murah, dan Saya tidak melihat bahwa Sydney akan mengalami crash bahkan selama 10 tahun terakhir fokus golongan super kaya tersebut lebih kepada penciptaan kekayaan, tetapi untuk beberapa tahun ke depan bertransformasi menjadi pelestarian kekayaan,” katanya.

Para individu HNW dan UHNW saat ini lebih menghargai lokasi yang stabil dengan lembaga pendidikan-kelas utama untuk anak-anak mereka, pasar keuangan yang matang dan sistem regulasi yang transparan, pemerintah tidak korup dan kondisi eco/hijau yang baik.

“Untuk memiliki pasar benar-benar sukses  perlu adanya kombinasi investasi luar negeri dan domestik dan bagi saya, rasio yang sempurna adalah 60% untuk permintaan domestik, dan 40% adalah permintaan luar negeri, sehingga maka Anda mendapatkan pertumbuhan yang didorong dari luar negeri tapi juga didukung oleh pasar domestik yang nyata" ujarnya.

“Australia memiliki keseimbangan tersebut. Dan bagi saya, itulah yang menjadikan pasar bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga menarik.” tambahnya.

Hal ini juga sejalan dengan peryataan Iwan Sunito, Komisaris & CEO Crown Group, yang menyatakan, di tengah investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, pertumbuhan perumahan dan komersial yang cepat, dan pemerintahan yang stabil dan ekonomi, Sydney telah menjadi tujuan favorit bagi investor luar negeri yang mencari keuntungan yang kuat.

" Investasi properti membutuhkan banyak penelitian yang mendalam. Anda tidak hanya mencari sesuatu yang orang akan cintai anda sedang mencari hunian yang akan mewujudkan tujuan keuangan Anda" katanya.

Bahkan menurut Iwan Sunito, jika para investasi  ingin membuat investasi di pasar properti Sydney, keuntungan yang diberikan sangatlah jelas. Bila Anda ingin benar-benar memaksimalkan ini, pastikan untuk melihat kualitas hunian yang ditawarkan oleh pengembang. " Tutup Iwan Sunito.

Sementara itu Crown Group juga tengah mempersiapkan peluncuran proyek hunian terbarunya yang disebut-sebut sebagai revolusi penggunaan ruang hijau dalam pembangunan hunian vertikal di Australia, Waterfall by Crown Group.

Waterfall by Crown Group senilai Rp. 4 Triliun ini rencananya akan diluncurkan secara global pada tanggal 17 Juni 2017. (Dji)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keresahan pedagang pasar induk Osowilangun surabaya (PIOS) terhadap berdirinya dua pasar yang diduga melayani penjualan grosir di Tanjungsari dan Dupak ternyata tak mendapat respon dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya.

Padahal jelas-jelas kedua pasar tersebut telah melanggar peratuan daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Belum lagi adanya sorotan dari dua ketua komisi di DPRD Surabaya yang sudah menaruh perhatian serius terhadap kekisruhan itu agar segera diakhiri. Kedua Ketua Komisi tersebut yakni Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur dan Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto.

Sebab pasar yang semestinya menjual eceran tapi nekat menjual secara grosir itu tidak bisa ditolerir. Menurut Herlina, pemerintah sudah mengatur jika pasar induk grosir hanya diperbolehkan berdiri dan beroperasi di kawasan pinggiran kota agar tidak membunuh atau mematikan pasar lingkungan sekitarnya.

"Pasar grosir yang ada di tengah kota, secara tidak langsung akan membunuh pasar lingkungan. Pasar grosir jelas punya harga jual lebih murah, ini yang kemudian menyebabkan persaingan harga tidak sehat. Saya yakin Bu Wali (Tri Rismaharini) juga punya kepentingan melindungi pasar lingkungan," tandas politisi Partai Demokrat itu.

Meski gencar mendapat sorotan terkait kinerjanya bagai macan ompong, namun kedua dinas milik Pemkot ini terkesan mbideg.  Ini terlihat saat Kepala Disperindag Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih saat dikonfirmasi ke nomor 08155062xxx rabu (3/5/2017) belum menanggapi.

Namun beberapa media online di Pemkot Surabaya mengatakan bila Arini Pakistyaningsih berjanji dalam waktu dekat ini akan menjelaskan kepada media. Ia akan koordinasi dengan Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya M Fikser.

"Oke (disampaikan dalam jumpa pers), mudah-mudahan beliau (M Fikser) setuju,” terang Arini melalui pesan singkat, Rabu (3/5/2017).

Saat ini, kata Arini, dirinya masih konfirmasi kepada M. Fikser untuk bisa menggelar jumpa pers dalam waktu dekat. Ia berharap jumpa pers itu bisa terwujud dalam minggu ini.

“Mohon maaf saya masih konfirmasi waktu dengan Pak Fikser untuk bisa ketemu dengan teman-teman wartawan, mudah-mudahan bisa terwujud dalam minggu ini,” kata dia.

Berbeda dengan Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto. Mantan Kabag Pemerintahan ini lepas tangan. Ia mengaku tidak berbuat banyak untuk menertibkan pasar lingkungan yang diadukan pedagang Pasar Induk osowilangun ke Komisi B karena diduga melakukan penjualan secara grosir dan otomatis melanggar perda. Para pedagang di PIOS menuntut pasar yang melanggar perda segera ditutup.

"Kami menunggu Dinas Perdagangan, bantuan penertiban (bantib) belum kita terima, bagaimana kita bisa jalan. Tanpa bantib, kita tidak bisa," kata wartawan online ini menirukan ucapan Irvan saat ditemui di kantornya, Rabu (3/2/2017).

Irvan yang juga Plt BPD dan Linmas ini meminta kepada wartawan untuk konfirmasi langsung ke Dinas Perdagangan agar mendapat penjelasa.

"Monggo jelasnya ke Dinas Perdagangan," katanya singkat. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasca ditariknya tiga mobil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Kamis (23/3/2017) lalu, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) akhirnya memberikan tiga unit mobil baru ke Pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tiga mobil baru tersebut terdiri dari dua Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi L 1139 LG , L 1140 LG dan satu unit Toyota Innova dengan Nopol L 1138 LG.

Dua mobil Pajero itu digunakan untuk kendaraan dinas Ketua PN Surabaya dan Wakil Ketua PN Surabaya. Sedangkan yang berjenis Toyota Innova dipakai untuk kendaraan operasional PN Surabaya.

Ketiga mobil pemberian MA itu dipampangkan dihalaman Parkir PN Surabaya. Sejumlah pejabat dan pegawai PN Surabaya ikut beramai-ramai melihat tiga mobil baru tersebut.

Sementara Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko enggan berkomentar terkait pemberian tiga mobil dari MA itu merupakan buntut dari ulah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang telah menarik tiga mobil yang dihibahkan ke PN Surabaya.

"Nggak lah jangan dikaitkan dengan masalah itu,"kata Sudjatmiko saat melihat mobil dinas barunya dihalaman parkir PN Surabaya, Rabu (3/5/2017).

Sementara, Wakil Ketua PN Surabaya, Sumino mengatakan, tiga mobil itu dipakai untuk kendaraan operasionalnya dan Ketua PN Surabaya.

"Kalau yang Innova dipakai untuk Panitera dan mulai hari ini sudah bisa kami pakai sebagai kendaraan operasional,"terang Sumino sembari melihat-lihat mobil dinasnya.

Untuk diketahui, pada 23 Maret 2017 lalu Pemkot Surabaya menarik tiga mobil yang dihibahkan ke PN Surabaya. Penarikan mobil itu dilakukan Pemkot Surabaya sehari setelah Hakim PN Surabaya menolak gugatannya melawan PT Gala Bumi Perkasa, selaku Pengelola Pasar Turi.

Saat itu, Hakim Mangapul Girsang menyatakan gugatan Pemkot Surabaya tidak dapat diterima lantaran kurangnya pihak yang digugat. (Komang)



KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Kodim 0818 wilayah Kab.Malang dan Kota Batu Letkol Arm Muridan.S.Si.,M.Sc. hadiri Pembukaan program bela negara dilaksanakan di Aula Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya Jl.Panglima Sudirman No.1 Rampal Malang.

Pembentukan kader bela negara Kota Batu 2017 kembali di Buka Oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batu H.Hari Dana bertempat di Aula Dodik Bela Negara yang diikuti oleh 160 Kader, Rabu 3/5/2017. Pembukaan program bela negara dihadiri oleh Danpusdik Arhanud Kolonel Arh Mirza Patria Jaya, Dandodik Bela Negara Letkol Inf Budi, Kabag Ops Polres Batu Zein Mawardi, (Lanal Malang) Kapten Edy Sudrajat, (Lanud Abd.Saleh) Myor Dwijo Heri, Wadan Dodik Bela Negara Mayor Inf Khamim, Kakesbangpol Kota Batu Titok Wisabahadi.Ap.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kota Batu H.Hari Dana membacakan sambutan Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal potensi pertahanan Dr.Sutrisno yang isinya" Ucapkan terimakasih kepada panitia daerah beserta jajarannya yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, begitu juga dengan Pemerintah Kota Batu sebagai wujud tanggung jawab bersama akan pentingnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada masyarakat khususnya kepada organisasi masyarakat, organisasi Pemuda, Dosen/Mahasiswa, Siswa, Aparat Pemda dan Masyarakat Kota Batu. Mengingat, masalah Bela Negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan saja akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pembina sumber daya manusia, termasuk didalamnya pemerintah daerah.

Pembentukan Kader Bela Negara, sebagai tindak lanjut dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Bela Negara yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014.

Merujuk dari berbagai dinamika tantangan yang kita hadapi dewasa ini, maka kegiatan ini sangat penting sebagai tahapan untuk memantapkan sikap bela negara sekaligus mengembangkan sikap bela negara terhadap seluruh komponen bangsa pada Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Pemukiman, agar tercipta kesamaan visi, misi dan persepsi serta tindakan nyata Pembentukan Kader Bela Negara bagi seluruh warga negara. Dimana hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan semata, melainkan tanggung jawab bersama sebagai kewajiban dasar dan kehormatan setiap warga negara.

Pembentukan Kader Bela Negara dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman bahwa, Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan bagian dari upaya revolusi mental seperti yang tertuang dalam Nawacita. Dimana penyelenggaraannya dilakukan melalui penanaman nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air dan semangat bela negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kerelaan berkorban.

Sebagai latar belakang, bahwa dinamika perkembangan global dewasa ini sangat dinamis yang dapat berupa peluang dan tantangan bagi pembangunan bangsa dan negara. Mencermati perkembangan tersebut, dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan kedepan, kita harus bersikap kritis dan antisipatif agar dinamika perkembangan yang bersifat merugikan tidak teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum dan sesuai dengan analisis hakekat ancaman, setiap negara berpotensi menghadapi ancaman militer, non militer termasuk ancaman hibrida (hybrid warfare) atau gabungan ancaman militer dan non militer sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi. Persepsi ancaman militer bagi bangsa Indonesia yang cinta damai dan lebih mencintai kemerdekaan, merupakan ancaman "belum nyata". Sementara non militer dikategorikan sebagai ancaman nyata". Ancaman "belum nyata" adalah konflik terbuka atau perang konvensional di mana yang berhadapan adalah kekuatan alutsista antar negara, yang pada saat ini dan dalam dekade kedepan kemungkinannya kecil terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia bukan negara "agresor", sesuai dengan pembukaan UUD 1945, Indonesia berikrar untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, atau dengan kata lain Menteri Pertahanan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan harus menciptakan perdamaian bukan peperangan. Selain itu, dengan berdirinya badan-badan dunia seperti PBB dan ASEAN itu harus lebih dapat menjamin terciptanya perdamaian di dunia. Namun demikian, kita harus tetap waspada mengingat potensi konflik militer dapat terjadi khususnya yang menyangkut kepentingan perbatasan antar negara yang mengganggu stabilitas kawasan seperti klaim teritorial di laut Tiongkok Selatan.

Sedangkan "ancaman nyata", yaitu ancaman yang saat ini sedang kita hadapi dan sewaktu-waktu dapat terjadi, serta berpengaruh terhadap ketahanan nasional, seperti: Terorisme dan Radikalisme Issu Kebangkitan Komunisme Gaya Baru, Separatis dan Pemberontakan Bersenjata, Bencana alam, Pelanggaran Perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, Wabah penyakit, Perang cyber dan intelijen, Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis serta adanya potensi ancaman tersebut, maka bangsa Indonesia harus melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menyiapkan sumber daya manusia agar tidak larut dan terseret kedalam gelombang perubahan global.

Terjadinya perubahan ternyata dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain permasalahan pertahanan negara, misalnya perbatasan wilayah disintegrasi bangsa, menurunnya nasionalisme, semangat kebhinnekaan dan rasa nasionalisme yang mengarah kepada menurunnya Kesadaran Bela Negara. Hal tersebut bisa kita temukan dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mencermati pengaruh negatif tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif melalui upaya pembelaan negara dengan melibatkan seluruh Komponen Bangsa Indonesia Langkah dimaksud adalah mengembalikan makna nilai-nilai kejuangan dan jati diri bangsa melalui suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran Bela Negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara.

Spektrum Bela Negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras, mulai dari interaksi sesama warga negara sampai menghadapi ancaman bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui nilai-nilai Bela Negara meliputi; Cinta Tanah Air. Sadar Berbangsa dan Bernegara Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara; Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara; dan Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara secara Psikis maupun Fisik.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga negara Indonesia tanpa harus dipaksa dapat berperan aktif dalam melaksanakan Bela Negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti: melestarikan kearifan lokal/budaya dan peduli lingkungan hidup, disiplin dan taat akan hukum, mencintai produk-produk dalam negeri, ikut serta membantu korban bencana, semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Mengapa Bela Negara ini penting dijadikan sebagai program untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara kita yang besar ini, perlu dicatat bahwa jumlah sumber daya manusia yang siap membela negara merupakan salah satu unsur dalam menilai kekuatan perlawanan bangsa. Global Fire Power lembaga non pemerintah menempatkan kekuatan militer Indonesia diurutan 12 dunia saat ini. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan termasuk di jajaran Kementerian Pertahanan termotivasi untuk selalu berusaha agar setidaknya kurun 10 tahun kedepan masuk dalam 10 besar dunia. 7 bulan terakhir kita telah banyak mengalami kemajuan dalam pembangunan kekuatan pertahanan termasuk sumber daya manusianya.

Penanaman nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara ini sangat penting sebagai upaya membangun jiwa bela negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Adapun Kesadaran Bela Negara salah satunya dibangun melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan bagian dari suatu proses pembinaan sumber daya manusia yang berkesinambungan serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran bela negara, dalam 5 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan/Kementerian lain dan Lembaga non Kementerian akan membentuk Kader Bela Negara dengan target sebanyak 100 juta Kader. Secara bertahap melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, akan terus dilaksanakan diseluruh Indonesia. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, untuk memenuhi target saya sungguh berharap kepada peserta agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara optimal Rencana Pembentukan Kader Bela Negara di daerah, merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah derasnya arus globalisasi saat ini.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Batu H.Hari Dana dalam sambutanya menyampaikan beberapa pesan Direktorat Jenderal potensi pertahanan Dr.Sutrisno sebagai berikut

1. Tingkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bersikap dan bertindak sehari-hari.

2. Senantiasa tetap menjunjung tinggi dan menghormati adat istiadat dan tradisi yang ada di Kota Batu sebagai contoh yaitu Seni Tradisional Bantengan yang merupakan seni pertunjukan budaya tradisi yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan syair/mantra yang sangat kental dengan nuansa magis dan erat kaitannya dengan Pencak Silat yaitu berbentuk topeng kepala bantengan yang menari dimainkan oleh dua orang yang berperan sebagai kaki depan sekaligus pemegang kepala bantengan dan pengontrol tari bantengan serta kaki belakang yang juga berperan sebagai ekor bantengan.

4. Sebagai Kader Bela Negara harus mampu jadi contoh dan panutan, senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa mengikuti dan mewaspadai setiap perkembangan yang ada di daerah.

5. Wujudkan upaya untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan ciptakan kondisi lingkungan yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang di jiwai nilai-nilai Bela Negara, pungkasnya.

dengan mengucap "Bismillahinnoh manirohim Pelaksanaan Pembentukan Kader Bela Negara di Kota Batu Prov, Jatim saya nyatakan "dibuka".

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya dalam setiap upaya pengabdian kita kepada bangsa dan negara. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Asisten Intelijen Danlantamal VI Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, S.A.P dihadapan seluruh prajurit Militer maupun PNS menekankan dimanapun berada kita harus selalu menjaga citra baik TNI AL dimasyarakat maupun di Sosial Media (Sosmed),  ini dikatakan Asintel saat mewakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E., M.M memimpin apel pagi gabungan dilapangan Arafuru Mako Lantamal VI, Rabu ( 03/05/2017).

Asintel Danlantamal VI dalama arahannya menyampaikan pesan Panglima TNI Gatot Nurmatyo berharap Setiap individu harus mampu menjaga citra sebagai prajurit rakyat, prajurit profesional dan prajurit nasional dengan cara menghindari perbuatan yang dapat menodai citra TNI dan hindari sikap dan perilaku yang menyakiti hati rakyat.

Asintel juga menyampaikan agar prajurit TNI AL yang bertugas di Lantamal VI ini bisa menggunakan sosial media secara baik dengan tidak sembarangan mengupload foto (gambar) atau video  yang tidak layak untuk di komsumsi publik, ”itu bisa merusak citra TNI AL di masyarakat. Kejadian-kejadian yang melibatkan prajurit TNI di sosial media diharapkan menjadi pelajaran dan tidak terulang terkhusus prajurit TNI AL yang berdinas di Lantamal VI Makassar. (arf)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, mulai Juli mendatang akan membangun gedung baru DPRD di sisi barat bangunan lama.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri, Selasa (2/5) mengatakan, fungsi gedung baru nantinya sebagai ruang rapat terbuka kalangan dewan dengan para konstituen, maupun konsultasi dengan para pakar maupun pihak lainnya.

“Jika ada pengaduan masyarakat, anggota dewan kan membutuhkan ruang privasi,” tuturnya.

Syaifudin menegaskan, kegiatan yang dilakukan para anggota dewan di gedung baru tersebut merupakan bagian dari fungsi control yang dijalankan dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Kalau tak mempunyai ruangan itu, jika bertemu harus keluar rapat dulu, sehingga tak bisa memaksimalkan fungsi kerjanya,” papar pria yang akrab disapa Ipuk.

Ketua Komisi C menambahkan, bangunan baru tersebut, sesuai rencana terdiri dari 8 lantai. Namun, tahun ini, rencananya pengerjaannya hanya 3 lantai. Dan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan 3 lantai sekitar Rp. 25 M.

“Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 60 M,” ujarnya.

Ia berharap, dengan pembangunan bangunan baru itu, masyarakat tak perlu menunggu jika hasu bertemu anggota dewan, karena terlebih dahulu mencari ruang yang kosong dan sebagainya.

“Selama ini masyarakat jika mengadu mencari ruang yang kosong, karena biasanya alat kelengkapan dewan kan penggunaannnya terjadwal,” tandas Syaifudin.

Meski pemerintah kota akan menambah bangunan baru gedung DPRD, namun bangunan lama tetap akan difungsikan seperti biasanya.

Syaifudin mengaku, bangunan baru DPRD nantinya terkoneksi dengan bangunan lain yang berada di area Balai Pemuda, seperti yang tercantum dalam APBD 2017. (arf)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Empat dari delapan tersangka kasus pesta gay yang disidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya diduga mengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Selain keempat tersangka, satu saksi yang juga ikut dalam party gay itu juga diserang virus penggerus sistem kekebalan tubuh itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Shinto Silitonga, menjelaskan penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan kepada 14 peserta pesta gay di Hotel Oval Surabaya, untuk mengetahui ada tidaknya virus menular akibat hubungan seksual yang mereka lakukan.

Dua uji kesehatan secara fisik dilakukan terhadap tersangka dan saksi, yakni mendeteksi ada atau tidaknya penyakit sifilis dan HIV/AIDS.

"Dilakukan IMS atau infeksi menular seksual dengan mengambil sampel cairan alat kelamin masing-masing," kata Shinto di Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (2/5/2017).

Sampel cairan tersangka dan saksi, dibawa untuk kemudian diuji laboratorium. Uji ini untuk menentukan ada tidak dari mereka mengidap penyakit menular seksual macam sifilis.

"Masih menunggu hasil laboratorisnya," ujarnya.

Tersangka dan saksi, kata dia, juga mengecek fisiknya dengan metode rapid test dan cek darah untuk mendeteksi potensi HIV yang bersarang di dalam tubuhnya.

"Jadi akurasinya 99 persen. Yang mengejutkan, dari 14 orang kami periksa, lima di antaranya positif mengidap HIV," tandasnya.

Penyidik, menurutnya, telah menginformasikan soal hasil tes HIV itu kepada pihak keluarga maupun pihak tahanan, agar diperhatikan dan dilakukan penanganan secara khusus.

"Agar segera diproses penyembuhannya," ucapnya.

Terungkapnya kasus ini saat polisi menggerebek pesta gay di Kamar 314 dan 203 Hotel Oval Jalan Diponegoro Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 29 April 2017. Sedianya, pesta itu digelar hingga Minggu malam, 30 April 2017.

Pesta gay digelar atas undangan tersangka JPA alias AN melalui Blackberry Messenger. Setiap peserta dipungut biaya antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Selain memergoki sebagian peserta saat pesta seks, polisi mengamankan barang bukti, di antaranya kondom baru dan bekas.

Sementara ini, polisi menetapkan delapan tersangka, termasuk JPA alias AN. Para tersangka dijerat dengan Pasal 32, 33, dan 34 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive