4 Anggota TNI Tewas dan 8 Terluka Saat Latihan Tembak Meriam

 
KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Empat orang anggota TNI Angkatan Darat tewas dan delapan orang anggota lainnya terluka akibat kecelakaan dalam latihan tembak yang terjadi saat latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Alfret Denny Tuejeh membenarkan informasi tersebut.

"Itu benar telah terjadi kecelakaan. Korban ada 12 orang, yang meninggal empat dan yang luka-luka ada 8 orang," kata Alfret Denny Tuejeh, Rabu (17/5/2017).

Alfret menyatakan, penyebab tewas dan lukanya sejumlah prajurit TNI AD tersebut saat dilakukan latihan menembak meriam.

Diduga karena kesalahan pada alat di meriam, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sejumlah prajurit tadi tewas dan terluka.

"Penyebabnya di meriam itu ada pembatas kan, meriam itu kan bisa putar ya. Nah, itu pembatasnya tidak berfungsi. Karena pembatasnya tidak berfungsi, sehingga terjadi kecelakaan itu," ujar Alfret.

Menurut dia, penyebab pasti sedang diselidiki. Sudah ada tim dari Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) setempat yang sedang menginvestigasi.

"Untuk lebih jelasnya kami sedang dilaksanakan investigasi dari Polisi Militer setempat," ujar Alfret.

Para korban meninggal, lanjut Alfret, telah dibawa ke rumah duka masing-masing. Sedangkan korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Soal bantuan untuk korban kejadian ini, Alfret mengatakan TNI sudah memiliki prosedurnya.

"Kami sudah ada aturan, ketentuan, dan prosedurnya. Itu semua sudah diatur kalau terjadi seperti itu sudah ada yang mengurus," ujar Alfret.

Latihan PPRC ini merupakan latihan gladi ke dua. Acara puncak rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2017 mendatang. Latihan ini disebut gabungan tiga matra dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. (arf)

Read More

Iniloh Akibat Selingkuhi Istri Orang

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kapok !!! itulah kata yang pas bagi para pria agar tak sembarangan menggoda istri orang, apalagi menyelingkuhi. Jika tidak, akan bernasib sial seperti Erick Andy Prasetyo (37) alias Andy, warga Jalan Dukuh Kupang, Kecamatan Sawahan.

Gara-gara berselingkuh dengan Mayang, istri salah satu tersangka, Erick harus menjadi sansak hidup aksi brutal dua lelaki di samping bengkel Langkah Jaya, Jalan Rungkut Asri RL/ 3F nomor 31, Senin (15/5) pagi.

“Dua pelaku sudah kita tangkap, dan sedang kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku, ” ujar AKP Abdul Karim, Kanit Reskrim Polsek Rungkut, Rabu (17/5).

Dua pelaku pengeroyokan yang ditangkap polisi pasca laporan Erick adalah Joko Purnomo (36), warga Jalan Pesona Asri Blok L, Medokan Ayu dan Muhammad Mu'min (29), tinggal di Griyo Taman Asri Blok II, Taman, Sidoarjo

“Tersangka Joko ini, adalah suami dari perempuan yang diduga diselingkuhi oleh korban. Pengeroyokan itu sendiri, berlatar belakang asmara,” sambungnya.

Dijelaskan olehnya, pengeroyokan bermula dari rasa cemburu Joko terhadap istrinya, Mayang, yang dikabarkan sedang berselingkuh dengan pria bernama Andy. Mulanya Joko tak percaya dengan kesetiaan Mayang. Namun, Joko mulai penasaran dan menyelidiki istrinya. Sampai akhirnya tersangka Joko mengetahui tempat tinggal Andy di Dukuh Kupang, Sawahan juga tempat kerjanya.

Setelah mencari tahu tentang Andy dan tempat tinggalnya, Senin (15/5)  pagi, Joko menguntit Andy sampai di tempat kerjanya di kawasan Surabaya Timur. Di tengah perjalanan, mendadak mobil Andy dipepet tersangka. Andy pun melarikan mobilnya ke bengkel Langkah Jaya, Rungkut Asri.

Sekitar pukul 11.00, Andy sampai di bengkel dan menunggui mobilnya yang sedang diperbaiki oleh mekanik.

“Ketika sedang menunggu perbaikan mobilnya itulah, korban tiba-tiba dipanggil kedua pelaku. Namun korban tidak mengehiraukan," urai Abdul Karim.

Lantaran tidak menghiraukan, Joko Purnomo, suami Mayang naik pitam. Joko lalu menghampiri Andy bersama temannya, yakni Mum'in. Saat berhadap-hadapan itulah, Joko mengatakan kepada korban jika ia adalah suami Iin

"Saya suaminya Mayang," teriak Joko.

Saat itu pula, Mu’min, langsung menarik baju Andy.

"Dari situlah, pelaku Joko langsung memukul korban beberapa kali hingga terjatuh. Setelah itu, korban ditanya kembali oleh kedua pelaku tentang perselingkuhan dengan istri Joko. Tetapi, tetap tidak dihiraukan oleh korban dan pura-pura tidak mendengar," terangnya.

Dalam pengeroyokan itu, Andy dipukul dan ditendang pelaku hingga babak belur sampai jatuh terduduk. Saat dihajar itulah, Andy tetap diam tak menjawab, sampai tersangka kembali menendang korban. Warga sekitar bengkel yang melihat kejadian itu berusaha melerai, dan selanjutnya menghubungi petugas Polsek Rungkut.

"Mendapat laporan itu, kami segera menuju ke lokasi untuk Dari mengamankan pelakunya. Sedangkan untuk korban, langsung kami larikan ke rumah sakit Royal untuk mendapatkan perawatan," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, mereka nekat melakukan pengeroyokan lantaran cemburu. Sedang Mu’min, tidak lebih hanya membantu Joko sebagai seorang teman.

"Pengakuan tersangka, istrinya telah selingkuh dengan korban. Dari situ tersangka emosi lalu memukul korban. Kami akan dalami lagi kasus ini," pungkas mantan Kanitreskrim Polsek Simokerto itu. (ko)

Read More

Awas Keluar Malam Lewat Depan Kaza Mall Tak Aman, Ini Loh Warga Kedinding Dibacok

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pagi yang buta, selagi warga tidur nyenyak tiba-tiba gaduh. Pecahnya kesunyian itu lantaran adanya aksi pembacokan di area parkir Kaza Mall, Jalan Kapas Krampung.

Tiga warga Jalan Kedinding Gang Palem IV, menjadi korban pembacokan dua pria tak dikenal setelah beberapa saat keluar dari Café Mistic di lingkungan Kaza Mall.

Meski ketiga nyawa korban tak melayang, namun ketiganya harus menjalani perawatan serius dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum dr. Soewandi. Akibat sabetan sajam itu, para korban mengalami luka bacok serius di tangan, punggung, bahu dan pinggang. Setelah membacok, pelaku kabur.

Ketiga korban itu adalah Abdul Hamid (36), Mahali (40) dan Wespah (22). Saat keluar dari Cafe Mistic, Ketiga korban yang mengendarai motor tiba tiba dihadang oleh dua orang membawa senjata tajam (sajam). Setelah berhasil menghadang, kedua pelaku langsung menyerang para korban dengan sajam yang dibawanya.

Serangan membabi buta itu, membuat para korban tak berdaya. Saat melihat korban sudah terkabar, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Korban Abdul Hamid menderita luka bacok dibagian punggung kanan, Mahali menderita luka bacok dibagian lengan bahu kanan, sedangkan Wespah, terluka pada pinggang bagian belakang. Hingga Rabu (17/5), korban masih dirawat di RSU dr Soewandi.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangai oleh Polsek Simokerto.

"Laporan sudah kami terima. Tentunya, kami akan siap mem-backup teman teman polsek untuk menangkap pelaku,” sambung lulusan Akpol angkatan 1999 ini.

Terpisah, Panit Reskrim Polsek Simokerto, Aiptu Jumiran mengatakan, jika kejadian pembacokan itu terjadi sekitar pukul 01.50 Wib. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kondisi korban di rumah sakit.

“Sampai saat ini, teman-teman berusaha mencari pelaku. Yang lainnya, menunggu korban untuk dimintai keterangan guna membantu mengungkap kasus ini,” ujar Jumiran.

Untuk mengungkap aksi pembacokan ini, anggota Unit Reskrim Polsek Simokerto sibuk mencari bukti-bukti pendukung untuk bias mencari tahu kejadian ini. Salah satunya mencari barang bukti yang mungkin ada di TKP. Bahkan, polisi dikabarkan menyita rekaman CCTV yang berhasil merekam kejadian. CCTV itu hingga kini masih dipelototi, untuk mengidentifikasi pelaku. (ko)

Read More

Hanya Rp. 5,7 Juta, Ali Tega Khianati Kepercayaan Juragannya

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pria ini bisa dikatakan tak tau diuntung, lagi sulit-sulitnya mencari pekerjaan, eh... Ali Masruhin (23), warga Jalan Semeru, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo malah menyia-nyiakan kepercayaan pimpinannya, akibatnya, Ali harus berurusan dengan anggota Polsek Rungkut.

Tersangka Ali ini ditangkap polisi karena menyalahgunakan profesinya sebagai seorang pegawai di outlet Carvil, Jalan Rungkut Kidul Industri 29.

Ali diringkus polisi karena diduga telah melakukan penggelapan dalam jabatan, yang dilakukannya pada Kamis (4/5) sekitar pukul 16.00.  Tersangka dilaporkan oleh Sukrisno Utomo, pemilik outlet, Sabtu (6/5).

“Atas laporan pelapor, tersangka sudah kami tahan dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Apakah yang dilakukan tersangka ini seorang diri, ataukah ada keterlibatan orang lain,” beber Kanit Reskrim Polsek Rungkut, AKP Abdul Karim Rengur, Rabu (17/5).

Modus yang dilakukan Ali, adalah dengan mengambil barang dari toko dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan. Korban curiga karena ada yang janggal setelah Sukrisno melihat email dari perusahaan pusat bahwa di toko outlet Carvil miliknya belum menyetorkan uang hasil penjualan ke perusahaan.

“Melalui tagihan di email disebutkan, jika outlet dinyatakan tidak membayar selama 3 hari, yakni tanggal 29, 30 April dan 1 Mei 2017. Kemudian korban langsung mengecek toko ternyata ada barang-barang toko yang tidak ada atau kurang, dan  uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan dan uangnya digunakan pelaku untuk kepentingan dirinya sendiri,” sambungnya.

Akibat perbuatan Ali, outlet Carvil milik Sukrisno mengalami kerugian hingga Rp 5,7 juta. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita  barang bukti berupa satu lembar catatan barang yang dibawa pelaku, 9 lembar barcode label barang toko, 3 bendel arsip, nota penjualan barang tanggal 29, 30 April dan 01 Mei 2017. Untuk kasus ini, tersangka Ali dijerat dengan Pasal  374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan. (ko)

Read More

Ironis, Diserempet Bentor, Polisi Cepek Langsung Tewas

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Nasib apes menimpa Hendro Djojo (57), polisi cepek yang tinggal di Jalan Sencaki IV surabaya. Rabu (17/5), sekitar pukul 07.00 sungguh mengenaskan. Hendro yang kesehariannya sebagai tukang becak ini tewas akibat diserempet pengendara becak motor (bentor). Parahnya lagi, setelah menyerempet Hendro, pelaku malah kabur.

Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Enny Prihatin Rustam mengatakan, kejadian ini bermula saat bentor yang bermuatan buah semangka ini, melaju dari arah selatan.

Setibanya diperempatan Jalan Arjuno, pengendara bentor hendak menabrak pengendara sepeda motor. Karena kaget bentor langsung banting setir ke kiri dan menabrak korban.

"Korban yang terjatuh sempat ditolong oleh pengendara bentor dan warga. Korban kemudian diangkat dan didudukkan di becak milik korban, dan oleh pengendara bentor diberi uang Rp 50 ribu," ucap AKP Enny, Rabu (17/5).

Setelah itu, pengendara bentor mengambil muatannya yang terjatuh akibat insiden itu. lalu, pengendara bentor tancap gas meninggalkan lokasi.

Tak berselang lama, korban yang tadinya didudukkan diatas becak miliknya, oleh warga kemudian dibangunkan untuk diantar berobat. Namun nahas, korban sudah tidak bernyawa lagi.

"Pasca insiden itu dan mengtahui korban meninggal dunia, warga langsung melaporkan ke polisi," ujar AKP Enny.

Korban selanjutnya dilarikan menuju ke RSUD dr Soetomo menggunakan mobil ambulance PMI untuk dimintakan visum.

"Dari keterangan warga, korban memliki riwayat penyakit. Entah saat itu kaget terus meninggal dunia, atau bagaimana masih dalam proses. Di tubuh korban juga tidak ada luka, tidak tau lagi kalau ada luka dibagian dalam," ungkap AKP Enny.

Kini pengendara bentor masih dalam pencarian polisi, untuk nantinya bisa dimintai keterangan terkait insiden itu. (ko)

Read More

Serius Pertahankan Aset SDN Ketabang I, Pemkot Hadirkan Saksi Fakta

 
KABARPRGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya punya komitmen kuat untuk mempertahankan tanah asetnya. Salah satunya sekolah dasar negeri (SDN) Ketabang I di Jalan Raya Ketabang yang kini digugat pihak perorangan. Nah, Rabu (17/5), sidang lanjutan perkara perdata nya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Pemkot yang mengajukan gugatan perdata di PN Surabaya, menghadirkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Harun sebagai saksi fakta.

Dia dihadirkan sebagai saksi fakta karena dulunya pernah bersekolah di sekolah tersebut. Dalam kesaksiannya kepada majelis hakim, Harun menegaskan dirinya bersekolah di SDN tersebut dari mulai tahun 1960. Rumahnya juga hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari sekolah tersebut. Sejak dulu, Harun menyebut sekolah yang dulu pernah bernama SDN Ambengan ini merupakan sekolah teladan.

Seusai sidang, Harun mengaku bersedia menjadi saksi fakta karena tergerak secara moral agar sekolah tersebut terus ada untuk menjalankan fungsi nya sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak-anak. Dia mengaku kaget begitu tahu SDN Ketabang I kini tengah digugat perorangan.

“Sebagai warga negara Indonesia, orang Surabaya dan mantan kepala dinas pendidikan, saya punya kepedulian moral yang tinggi. Ini jadi tanggung jawab saya sebagai warga negara untuk bercerita di depan pak hakim perihal apa yang saya alami dan saya rasakan, saya ceritakan” ujar Harun.

Harun mengaku bangga pernah bersekolah di sekolah tersebut. Karena memang, sejak dulu, SDN Ketabang menjadi sekolah teladan dan kini menjadi SDN favorit. Dia berharap, sekolah tersebut terus berjalan sebagaimana mestinya untuk menjalankan fungsi membina masyarakat (anak-anak).

“Sekolah ini sudah menghasilkan output luar biasa. Alumninya Anda tahu (banyak yang berhasil--salah satunya mantan Wakil Presiden Try Soetrisno). Ini sekolah teladan, karena itu sayang kalau SD ini tidak ada. Saya pribadi berharap jangan sampai ganti status (jangan sampai lepas)n” sambung Harun.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan, pada sidang berikutnya, Pemkot akan menghadirkan saksi-saksi fakta lainnya yang bisa menguatkan posisi Pemkot agar aset tersebut tetap menjadi milik Pemkot. Termasuk juga kuasa hukum dari Bagian Hukum dan Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah. Serta mengajukan bukti tambahan berupa buku induk (siswa) di sekolah itu.

“Kami akan menghadirkan saksi-saksi fakta sebanyak mungkin untuk menguatkan posisi Pemkot bahwa aset ini memang benar-benar aset nya Pemkot. Ini kami masih mencari (saksi fakta) yang lebih sepuh dari pak Harun, kami masih dibantu,” ujar Ira.

Dihadirkannya saksi-saksi fakta yang sangat paham kisah dan kondisi sekolah tersebut, disebut Ira sebagai bukti Pemkot sangat serius untuk mempertahankan asetnya. Apalagi, sekolah tersebut sejarahnya panjang. Ira bahkan menyebut sejarahnya dimulai pada tahun 1932 ketika masih bernama ELS (Europe Letter School).

“Ini Bu Risma (Wali Kota Surabaya) juga tengah giat-giatnya mensertifikatkan aset-aset Pemkot,” sambung Ira.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan sejak 1948, tanah dan bangunan yang berada di SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya.

Namun, pada awal 90 an, muncul HGB atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot.

Pada 2012 tersebut, pihak perorangan (Setiawati Sutanto) ini menang di PTUN, Pemkot dan BPN dinyatakan kalah.

Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot. Lantas, pihak Setiawati mengajukan peninjauan kembali (PK) di pengadilan dan Pemkot dinyatakan kalah.

"Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus ini masih terus diupayakan dan masih berjalan di PN," jelas Maria Theresia beberapa waktu lalu. (arf)

Read More

Imigrasi Dikhawatirkan Terbelenggu Razia WNA Ilegal

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Jawa Timur, kendor. Kendati Imigrasi Jawa Timur telah menerapkan aplikasi pengawasan orang asing (APOA) yang diharapkan agar pengelola hotel, home stay, perusahaan atau rumah hiburan yang berketempatan orang asing segera melaporkan melalui aplikasi yang sudah disiapkan, tak berjalan maksimal.

Bidang pengawasan dan penindakan (wasdak) Imigrasi di Kantor Imigrasi yang tersebar di Jatim, lemah mengawasai warga negara asing (WNA). Terlihat petugas imigrasi yang sempat dijumpai wartawan koran ini, ogah-ogahan melakukan pengawasan di sejumlah titik-titik yang nyata-nyata disitu tersebar pekerja asing. Seperti pabrik, restoran, rumah hiburan, tempat pendidikan dan perusahaan yang manajamennya memperkerjakan orang asing.

“Ada instruksi dari pusat, kita nggak boleh kenceng-kenceng nangkap orang asing. Terutama yang dari China. Karena di Jawa Timur ini, yang  masuk kebanyakan orang China. Jadi kita hanya nunggu perintah. Kalaupun ada yang ketangkap, kita dilarang ekspose, ” ujar sumber di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Jawa Timur.

Terakhir kali, razia besar-besaran terhadap orang asing dilakukan pada awal tahun ini dalam rangka pengawasan keimigrasian dengan sandi "Bhumi Pura". Hasilnya pun tak maksimal. Hanya orang-orang asing ecek-ecek yang ditangkap.

“Terakhir ya..cuma itu. Nggak bisa maksimal, karena memang sudah ada intervensi dari atasan. Takutnya kita tangkap, besoknya ada telepon  dari sana-sini. Ini temanku, itu temanku, kan repot juga,” sambungnya.

Berhembus kabar, larangan melakukan penangkapan terhadap orang asing terutama WNA asal China ini, diduga bernuansa politis. Kabarnya ,tak hanya menekan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Republik Indonesia untuk tidak menangkap warga China melalui Kementrian Hukum dan HAM. Tetapi juga melibatkan kementrian lain, yakni Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Salah satu langkah untuk merapatkan barisan itu dengan dengan cara dikumpulkannya seluruh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) se-Indonesia di Hotel Grand Mercure di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Dalam kegiatan tertutup itu, dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronnie F Sompie, Selasa (16/5).

“Agenda di Mercure selain soal izin tinggal, juga membahas masalah itu. Intinya nggak boleh kenceng-kenceng nangkap,” pungkasnya.

Pantauan kabarprogresif.com di lapangan, terutama di sejumlah daerah yang berdiri pabrik-pabrik seperti di Gresik, Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya dan beberapa kota lainnya, terindikasi sebagai tempat-tempat penyebaran orang asing. WNA China selama tahun 2016, menduduki peringkat tertinggi.

Dalam tahun lalu, sebanyak 30. 203 ribu warga China keluar masuk Jawa Timur melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Juanda Surabaya melalui terminal keberangkatan internasional.

Ditambah lagi, tanpa harus memiliki visa kunjungan, orang asing bisa keluar masuk Indonesia seenaknya. Seperti belum lama ini, tersiar kabar jika di Gresik berdiri sebuah kampung China. Kabarnya, kampung ini berdiri lantaran bekerja di perusahaan tertentu dan membentuk komunitas.

Terpisah, Direktur Pengawasan dan Penindakan (wasdak) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, membantah terkait intervensi dari Menkopolhukam.

“Nggak benar, itu nggak ada pemerintaan itu. Kita tetap nangkap siapa yang larang nangkap, kalau salah yang kita tangkap,” tegas mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Selasa (16/5).

Lanjut Zaeroji, tidak ada alasan bagi Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengintervensi imigrasi untuk tidak melakukan penangkapan terhadap WNA China yang melanggar.

“Siapa yang bilang Menkopolhukam larang kita nangkap. Buktinya semalam, kita tangkap orang China di Medan,” sahutnya.

Menurutnya, imigrasi akan menangkap orang asing yang melanggar tidak hanya dari warga China.

“Imigrasi itu selective policy, hanya orang yang bermanfaat saja yang bisa masuk ke Indonesia. Kalau nggak bermanfaat, siapapun orang asing akan kita tangkap, tidak hanya China. Itu kabar nggak benar,” tandas mantan Atase atau pejabat imigrasi di keduataan Arab Saudi ini. (arf)

Read More

Pemkot Harus Tegas Atasi PKL Ber KTP Luar Surabaya

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya diminta segera mengusir Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memiliki Kartu Tanda Pendudukan (KTP) luar Surabaya, hal ini guna menata lebih baik lagi keberadaan PKL di Surabaya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rahmat mengatakan, PKL yang ber KTP diluar Surabaya harusnya dikembalikan kedaerah asalnya untuk membuka seluas-luasnya warga Surabaya dalam berusaha.

“Sekarang ini kan belum jelas nih berapa jumlah PKL di Surabaya. Makanya Pemkot harus lebih menata lagi PKL ditempatkan disentra-sentra mana saja, dan dicek lagi apakah PKL tersebut memiliki KTP Surabaya atau bukan warga Surabaya, Pemkot harus tegas menanganinya.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Surabaya, Rabu (17/05/17).

Ia menjelaskan, meski secara value penataan PKL oleh Pemkot Surabaya sudah cukup baik dengan dibukanya sentra-sentra PKL agar PKL tidak sampai mengganggu ketertiban umum seperti, pengguna jalan, namun menata jumlah PKL juga harus dilakukan Pemkot.

“Cek mana saja PKL yang tidak memiliki KTP Surabaya ya harus ditampung sementara, bahkan dikembalikan ke daerahnya masing-masing”terangnya.

Edi juga menambahkan, pengusiran PKL yang tidak memiliki KTP Surabaya bukan berarti semena-mena atau diskriminasi. Namun, kebijakan ini agar PKL di Surabaya tidak over capasity.

“Ini kan baik untuk penataan PKL kedepannya, karena Surabaya merupakan kota terbesar, bahkan terkenal hingga ke internasional.”kata Politisi Partai Hanura Surabaya tersebut.

Saat ditanya soal pembongkaran PKL yang ada di pinggir sungai, Edi mengatakan, pembongkaran tersebut bukan karena dirinya tidak setuju dengan program Pemkot Surabaya, tapi menurunya sebelum dibongkar Pemkot harus terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarananya.

“Pemkot harus merelokasi mencari tempat para PKL yang digusur untuk pindah kelokasi yang layak untuk berjualan. Karena PKL juga memiliki keluarga yang butuh makan, sandang, pangan, dan pendidikan. Jadi jangan main gusur.”ungkapnya. (arf)   

Read More

Pemkot Tak Becus Atasi Kesemrawutan Penataan Kabel

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Belum adanya aturan tentang penataan jaringan utilitas di Kota Surabaya cukup terlihat di beberapa titik di Kota Pahlawan. Salah satunya seperti yang terlihat di Jalan Ketintang Baru. Di kampung ini jaringan utilitas listrik bergelantung hanya 2 meter di atas tanah.

"Sudah lama ini, kemarin sempat ngelembreh hanya satu meter di atas tanah, mobil lewat sampai nggak bisa. Akhirnya sama warga setempat dinaikkan, dicantolkan ke pagar pekarangan," ucap Ahmad Mahmud, warga Ketintang Baru, Selasa ( 16/5/2017).

Namun semrawutnya jaringan utilitas di Surabaya akan segera diatasi dengan hamir rampingnya aturan daerah tentang penataan jaringan utilitas yang saat ini dibahas di DPRD Kota Surabaya.Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Jaringan utilitas itu akhirnya sudah mencapai tahap finalisasi.

Sejumlah kesepakatan sudah diambil antara pansus dan pemkot untuk segera melakukan penataan jaringan utilitas. Mulai kabel listrik, jaringan gas, pipa PDAM, dan juga fiber optik.

Anggota pansus dari Komisi C, Sukadar mengatakan, raperda ini akan diparipurnakan pada Jumat (19/5/2017) mendatang. Sejumlah kesepakatkan yang sudah dicapai adalah ke depan akan dibuat perusahaan daerah yang khusus menangani soal penanganan utilitas.

"Poin yang penting itu ada di pasal 21. Di sini disebutkan pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah," ucap politisi PDIP iini. Perda ini memang tidak berlaku surut.

Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di dalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu. Yang menyediaan jaringan utilitas terpadu ini adalah pemerintah daerah. Dengan pembangunannya dibebankan dalam APBD atau bekerjsama dengan pihak ketiga.

"Sarananya adalah duckting yang dipasag di saluran, apabila pemerintah daerah telah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, maka instansi penyelanggara utilitas wajib menempatkan utilitas ke sarana terpadu kita dengan penerapan pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang nantinya besarannya diatur dalam perda sendiri," lanjutnya.

Jangka waktu menyewa jaringan utilitas terpadu berupa duckting yang ada di bawah tanah dibatasi selama lima tahun. Lalu permohonan perpanjangan perjanjian sewa isa diajukan dalam waktu yang nantinya diatur dalam perwali.

Ke depan, disampaikan Sukadar akan dibuat zonasi. Kawasan mana saja yang akan diprioritaskan untuk disediakan fasilitas ducktng terlebih dulu. Sebab pihaknya mengakui bahwa nantinya akan utuh investasi yang besar dari pemkot.

"Akan bertahap. Misalnya tenah kota didahulukan. Yang penting ada usaha dulu, agar utilitas di Surabaya ini tidak semrawut. Untuk zonasi, tarif dan aturan teknisnya akan segera disusun perwali," pungkas Sukadar. (arf)

Read More

APRN Sebut Proyek Trem Gunaakan Status Tanah Eigendom Verponding

 
KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ancaman warga yang tergabung dalam Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) menggelar aksi damai bukan isapan jempol belaka.

Meski rencana awalnya aksi damai tersebut ditujukan di dua tempat yakni Kantor DPRD Surabaya dan Kantor KAI Daops 8 namun terjadi perubahan rencana yakni membatalkan aksi damai di gedung DPRD Surabaya.

Para warga terutama di sekitar terminal Joyoboyo ini merasa resah dengan rencana pembangunan Trem di Surabaya.

Prayogi sekretaris APRN Jawa Timur mengatakan pasca rencana pembangunan trem tersebut muncul peta bidang oleh PT KAI untuk kawasan pemukiman warga.

" Karena itu warga khawatir akan ada penggusuran nantinya, padahal sampai sekarang belum ada sosialisasi soal peta bidang itu." Keluhnya.

Peta bidang dikawasan Joyoboyo itu lanjut Prayogi, diajukan oleh PT KAI ke BPN pada tahun
2015 yang kemudian diketahui warga di tahun 2016.

" Tanah yang diklaim oleh PT KAI itu seluas 8000 m2 dan dihuni oleh 1300 kepala keluarga." Jelasnya.

Prayogi menambahkan kalau status tanah itu eigendom verponding, yang berarti tanah bebas.

" Lahan itu sudah ditempati warga sejak tahun 1950 an, diantara mereka ada yang memang
ditempatkan oleh PJKA sebelum berubah PT KAI. Selama menempati lahan itu, warga juga membayar PBB, listrik dan air." Paparnya.

Kawasan Joyoboyo direncanakan menjadi Depo dalam proyek pembangunan trem Pemerintah dikabarkan menyediakan dana APBN senilai Rp 200 milyard untuk pemmbangunan Depo itu.



Kepala PT KAI Daops 8 Andika Putranto/ sebelumnya mengatakan kalau pihaknya sampai sekarang hanya sebatas melakukan pendataan saja terhadap jumlah hunian dikawasan Joyoboyo.

" Kalau pendataan itu sudah selesai maka dilanjutkan teknis relokasi, bagi warga yang ber KTP Surabaya akan disediakan rusunawa."jelasnya.

Tapi sampai sekarang masih belum jelas kapan proyek pembangunan Trem itu dilakukan. (arf)

Read More

Korps Marinir Operasikan Digital Direction Finder

Untuk Lacak Keberadaan Musuh Lewat Transmisi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Selain Batalyon Perhubungan (YonHub) TNI AD, Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika (Diskomlek) Korps Marinir TNI AL rupanya juga memiliki perangkat anyar yang disebut radio Monobs Digital Direction Finder (DDF). Perangkat mobile yang digelar untuk mendeteksi keberadaan posisi lawan (musuh) lewat pelacakan sumber pancaran gelombang elektromagnetik, termasuk kemampuan untuk mengendus posisi sasaran lewat jaringan seluler yang digunakan.

Dikutip dari siaran pers Dispen Korps Marinir (12/5/2017), perangkat radio Monobs DDF telah menjalani uji fungsi di di lapangan Deki Nur Rifai Resimen Bantuan Tempur-2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan prajurit agar dapat mengawaki alat komunikasi radio DDF sehingga mampu menguasai teknologi komunikasi yang semakin berkembang dan canggih, karena di dalam perang modern sebagian besar pertempuran didasarkan pada keberhasilan perang elektronika.

“Latihan uji fungsi ini mendatangkan 3 orang teknisi radio Rohde&Schwarz dari Jerman, 2 personel penguji dari Dinas Kelaikan Material Angkatan Laut (Dislaikmatal), serta diikuti 7 personel dari Dinas Komunikasi dan Peperangan elektronika Angkatan Laut (Diskomlekal), dan 15 personel dari Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika Korps Marinir (Diskomlek),” terang Kadiskomlek Korps Marinir Kolonel Marinir Sugianto yang diwakili oleh Letkol Marinir Ahmad Badawi selaku panitia uji Fungsi.

Radio jenis DDF yang berfungsi untuk menentukan lokasi dari suatu transmiter lawan dengan panduan dari sumber transmiter itu sendiri, berada di dalam kendaraan jenis four wheel drive Toyota Hilux. Merujuk ke situs rohde-schwarz.com, disebutkan perangkat DDF ini mampu mengendus setiap sinyal yang dari rentang frekuensi 300 Khz hingga 8.2 Ghz.

Sedikit beda dengan perangkat sejenis milik TNI AD, YonHub menggunakan platform kendaraan four wheel drive, yakni Nissan Frontier. Nissan Frontier ini mampu melacak titik lokasi keberadaan musuh atau target sampai jarak 40 km. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pelacakan sumber pancaran gelombang elektromagnetik musuh. Perangkat keras (hardware) yang melengkapi kendaraan ini mencakup tripod antena DF, TRC 6200 IHDVU Receiver, antena DF VUHF ANT 205, antena GPS, kompas digital, tripod antena Monobs, antena Monobs HF STA 10, workstation, USB TOD dongle, dan ditenagai baterai Lithium Ion ALI 143 dan Coupler.

Baca juga: Electronic Support Measure – Jurus Kapal Perang Mengendus Keberadaan Lawan via Gelombang Elektomagnetik

Untuk sokongan software (perangkat lunak) menggunakan LG 211 yang dipasok dari Thales, vendor elektronik asal Perancis. Perangkat interkoneksi mencakup kabel ethernet HF, kabel coaxial HF, dan power supply TRC 6200 IHDVU receiver. Frekuensi yang dapat dipantau dengan Monobs mulai 1 – 3.000 Mhz, dan DF mulai 30 – 3.000 Mhz.(arf)

Read More

Kopassus dan Raider Tembak Mati Kelompok MIT

 
KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Tinombala gabungan dari Sandha Kopassus (Komando Pasukan Khusus) dan Yonif (Batalyon Infanteri) 514 Raider/ Kostrad, berhasil menembak mati dua orang terduga teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) jaringan kelompok Santoso dan mendapatkan dua pucuk senjata di Desa Kilo Atas, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawasi Tengah, Senin (15/5/2017).

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos.,M.Si, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Pada pukul 10.30 Wita Tim Satgas Tinombala melaksanakan observasi wilayah dan menemukan jejak bekas patahan kayu di koordinat 1701-5842. Setelah ditelusuri jejak tersebut, ditemukan bivak/tenda yang diduga berisi delapan orang DPO MIT, selanjutnya dilakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak.

“Kontak tembak antara enam orang personel Tim Satgas Tinombala dengan delapan orang DPO MIT terjadi sekitar pukul 11.05 Wita di koordinat 1699-5842, Daerah Simpang Angin Pegunungan Biru, tepatnya di Desa Kilo Atas, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah,” ujar Mayjen TNI Wuryanto.

Dari hasil kontak tembak tersebut prajurit TNI berhasil menewaskan dua orang DPO MIT dan mendapatkan satu pucuk senjata laras panjang jenis SS-1 dan satu pucuk Cis senapan angin serta dua magazen berikut munisi.

“Jenazah kedua DPO MIT yang tewas masih dalam proses evakuasi dan identifikasi,” katanya.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menambahkan, pada saat terjadi kontak tembak antara prajurit TNI dan jaringan teroris DPO MIT, salah satu personel TNI a.n Pratu Zulfiqar mengalami luka tembak di bagian ketiak.

“Saat ini, Pratu Zulfiqar sudah di evakuasi ke RSPAD Jakarta untuk perawatan lebih lanjut,” ucapnya.

“Setelah terjadi kontak tembak antara prajurit TNI dan DPO MIT, Satgas Tinombala masih melakukan pengejaran terhadap ke enam teroris lainnya yang diperkirakan melarikan diri ke hutan pegunungan Biru,” ujar Mayjen TNI Wuryanto.

Pangdam Beri Penghargaan
Panglima Komando Daerah Militer XIII Merdeka, Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito menyatakan akan memberikan penghargaan kepada Pratu Zulfikar, salah seorang anggota Satgas Tinombala yang tertembak di Poso, Senin (15/5/2017).

Pratu Zulfikar terkena serpihan peluru di pundak belakang sebelah kiri, saat baku tembak dengan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang menewaskan dua orang dari kelompok tersebut.

“Kita akan memberikan penghargaan atas semangat juang dan jerih payahnya,” ujar Pangdam yang didampingi Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi saat memberikan keterangan di Mapolda Sulteng, Selasa (16/5/2017).

Pangdam juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel anggota Satgas Tinombala baik dari satuan TNI maupun Polri, atas kerja yang luar biasa, kerja yang dapat dikatakan pantang menyerah, demi untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi, rasa bangga saya, kepada Kapolda, Dandrem dan prajurit yang tergabung dalam Satgas Tinombala,” ungkapnya.

Pangdam berharap agar tujuh orang anggota MIT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dapat segera disadarkan dan meminta mereka untuk segera turun gunung dan menyerahkan diri.

“Tetapi kalau itu tidak mereka lakukan, kita akan kejar sampai kemana pun,” tegas Kapolda.

Terkait dengan kondisi Pratu Zulfikar saat ini, Pangdam menegaskan saat ini dia akan diistrahatkan sementara dalam tugas di operasi Tinombala, untuk proses pemulihan.

“Masih banyak prajurit TNI lainnya untuk bertugas memburu kelompok bersenjata di Poso,” tujar pangdam.

Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi menyatakan akan meminta kepada Kapolri untuk memberikan pin emas, kepada anggota yang berjasa dalam Satgas operasi Tinombala.

“Nanti kita akan seleksi siapa yang berhak mendapatkannya,” tutup Kapolda. (arf)

Read More