Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 08 Juni 2017

Gara-Gara OTT, DPC Partai Gerindra Surabaya Pelototi Kinerja 5 Kadernya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus dugaan suap dari dinas-dinas Propinsi Jawa Timur yang menimpa tersangka Moch. Basuki, Ketua Komisi B dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim, membuat kekhawatiran DPC Partai Gerindra Surabaya untuk lebih intens mengawasi 5 kadernya yang duduk di lembaga legislatif Surabaya agar tidak tersangkut kasus serupa.

5 orang kader Partai Gerindra Surabaya tersebut, yaitu BF Sutadi, Ketua Fraksi Gerindra (anggota Komisi D), Dharmawan (Wakil Ketua DPRD), Lutfiyah (Anggota Komisi A), Rio Pattiselano (Anggota Komisi B) dan Endi Suhadi (Anggota Komisi C).

Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya, A. Hermas Thony, saat digedung DPRD kota Surabaya, Kamis (8/6/2017) sore, menyatakan, kiprah ke 5 kader partai Gerindra, selama 3 tahun lebih menjabat sebagai wakil rakyat, dinilai masih landai-landai saja, kurang maksimal, bahkan cenderung pasif.

Kami dari partai harus kritis, melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus. Langkah ini kami lakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai gerindra dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yg dihadapi oleh masyarakat Surabaya secara lebih kongkrit, tidak hanya wacana saja.

Anggota Fraksi Gerindra jangan sampai ikut-ikutan digelari rakyat hanya berorientasi pada kinerja dengan potret 4-D (datang, duduk, diam duit), tapi harus berjuang dan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Kami ingin mereka membuat laporan tentang kinerja mereka kepada masyarakat, tidak hanya disampaikan melalui forum jasmas saja, tetapi juga melalui media.

“Dipemberitaan media massa, 5 orang ini, jarang memberikan komentar soal pengawasan terhadap kinerja dinas. Apalagi melakukan kontrol dengan turun kelapangan.

Ini justru menjadi pertanyaan,” ungkap AH Thony.

Banyak problem di kota ini yang perlu disoroti dan di awasi pengerjaannya. Bahkan banyak proyek-proyek fisik serta kegiatan sosial di dinas-dinas yang harus mendapat pengawalan penggunaan anggarannya secara detail.

“Saya rasa mereka ‘adem ayem’ dan terkesan diam-diam saja. Ada apa ini. Jangan sampai nanti, tahu-tahu muncul masalah hukum yang mencoreng nama partai,” tandasnya.

Ah Thony menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Kiprah mereka sangat diperlukan untuk mempertanggung jawabkan kinerja partai terhadap para konstituens dan pendukung partai.

“Kita punya tanggung jawab kepada para pendukung partai. Untuk itu dalam waktu dekat ini, kita akan evaluasi kinerja para kader partai yang duduk dilembaga legislative,” pungkas Thony. (arf)

Risma : Bu Mega Sudah Setuju (Cagub Jatim) Bukan Aku


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya buka suara soal wacana pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur.

Di hadapan para wartawan, meski awalnya menyatakan no comment. Namun, akhirnya Risma mengungkapkan, bahwa dirinya sudah menyampaikan keinginannya ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri.

“ Bu Mega sudah setuju bukan aku,” terangnya di kantornya. Kamis (8/6)

Sembari tersenyum, ia balik bertanya ke wartawan, siapa calon yang layak maju ke Pilgub Jatim 2018.

“Menurut kamu siapa ?” tanyanya.

Risma mengatakan, menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya, meskipun menurutnya orang lain menilai ia mampu untuk mengemban tugas itu.

“Aku bisa bangun kota jadi bagus, tapi masyarakatnya nangis, menderita. Apa itu?,” tuturnya.

Walikota menegaskan, bahwa yang bisa menilai pemimpin itu seperti apa adalah masyarakat, bukan dirinya sendiri.

“Sombong banget jika seperti itu. Dikasih cobaan Tsunami bisa habis jalan gitu,” ujar Risma.

Walikota yang pernah meraih predikat terbaik dunia ini menyatakan, menjadi pemimpin adalah amanah, karena harus menanggung jutaan orang.

“Aku ngomong ke Ibu (Megawati) ini belum selesai. Saya laporkan tentang orang miskin dan sebagainya Ibu tahu dan paham. Jarena berangkatku dari sumpah,” katanya.

Ia mengaku, akan menyelesaikan tugasnya selaku walikota semampunya. Meskipun dalam perjalanannya dalam menjalankan tugas banyak yang ia alami.

“Tak rewangi tidur sehari 2 jam, kejlungup (terjungkal), patah tangan,” paparnya.

Risma mengaku, banyak yang tak mengetahui, kalau tiap malam dirinya sering menangis, karena banyak anak putus sekolah.

“Masak aku cerita-cerita,” paparnya.

Ia menceritakan kembali pengalamannnya sewaktu menerima SK menjadi Calon Walikota Surabaya beberapa tahun lalu.

“ Ingat gak. Besok dikasih rekom aku gak mau. Ditawari jadi menteri, Gubernur DKI dari awal aku sampaikan aku gak mau. Boleh di check ke Bu Mega,” tanyanya.

Risma menegaskan, meskipun maju dalam Pilgub Jatim merupakan amanat partainya. Namun, ia mengaku sudah menyampaikan keinginan dan alasannnya ke Ketua Umum DPP PDIP. (arf)

Pemkot Belikan Mobil Baru Untuk DPRD Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kalangan DPRD Surabaya bakal mendapatkan mobil dinas baru. Mobil Merek All New Innova berwarna hitam yang berjumlah 50 unit dan saat ini berada di halaman Kantor pemerintah Kota, terdiri dari 46 unit untuk anggota DPRD, dan 4 unit lainnya untuk kegiatan operasional pemerintah kota.

Walikota Surabaya, Tri rismaharini, Kamis (8/7) mengaku, bahwa sejumlah mobil tersebut sampai saat ini belum ada plat nomornya.

“ Ya belum ada platnya semua,” terangnya.

Risma mengatakan, sebelum diberikan ke kalangan dewan, pihaknya akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini mereka gunakan.

“Nanti yang lama ditarik,” tegasnya.

Pembelian mobil dinas baru untuk kalangan dewan merupakan bagian dari peremajaan kendaraan. Pemerintah kota menilai mobil lama merk Kijang yang digunakan kalangan dewan sudah waktunya diganti karena sudah berumur 5 tahun. (arf)

Didanai APBN, Pengerjaan Proyek Trem Dimulai dari Tunjungan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembangunan angkutan massal cepat di Surabaya akan segera dimulai. Bahkan, proyek trem Surabaya untuk jalur utara ke selatan, akan dimulai tahun ini. Kepastian keberlanjutan proyek trem Surabaya itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada awak media di ruang kerja wali kota, Kamis (8/6/2017).

Disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin, memunculkan titik terang perihal pembiayaan proyek trem untuk jalur utara-selatan. Bahwa untuk pembiayaan trem mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari APBN.

“ Kemarin dirapatkan di Kemenhub kalau untuk trem di Surabaya, mereka sudah punya biayanya dari APBN. Untuk tahun ini baru Rp 100 miliar. Untuk tahun depan akan lebih banyak lagi anggarannya. Saya inginnya tahun ini dikerjakan. Kita tetap kerja sama dengan Kemenhub dan PT KAI untuk utara selatan ini. ,” jelas wali kota.

Menurut wali kota, untuk pengerjaan proyek trem ini akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sementara untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah. Terkait ini, wali kota sudah mengintruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengukuran mulai Kamis (8/6) pagi kemarin. Selain itu, sambung wali kota, Pemkot juga masih harus bertemu dengan PT KAI untuk membahas pembangunan depo di Joyoboyo.

Pemkot juga sudah mengantisipasi dampak dari pengerjaan proyek trem di Tunjungan. Utamanya untuk kelancaran arus lalu lintas. Karena memang, ketika pengerjaan proyek trem dimulai, ruas jalan yang biasanya empat ruas, tentunya akan berkurang.

“Jadi nanti kalau di Tunjungan dikerjakan, jalurnya kan akan berkurang, itu kita pindah ke Simpang Dukuh. Kami sudah bebaskan yang di jalan Simpang Dukuh untuk pelebaran jalan. Besok pagi kami bongkar bangunan yang dibebaskan. Dinas PU sudah ganti rugi. Dinas PU juga akan kecilkan berem nya jalur tengah nya Darmo,” sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Sementara untuk yang arah timur-barat, wali kota menyampaikan moda yang dikembangkan adalah LRT (Light Rail Transit). Untuk rute timur-barat ini lebih panjang dari yang rute trem utara-selatan. Untuk pengerjaan LRT ini, wali kota menyebut akan membuat usulan untuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“ Yang kita ikutkan KPBU itu yang timur barat. Aku proses dulu sambil menunggu sampai mana yang akan dikerjakan Kemenhub. Tapi sudah ada anggarannya. Mungkin akan lebih murah karena kita pakai LRT. Kalau monorel itu mahal sekali. Kemungkinan ada yang seperti trem tapi bisa naik di tempat-tempat tertentu karena ada viaduk yang kita tidak akan bngkar dan juga ada yang turun,” sambung wali kota.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat menambahkan, pertemuan dengan Kemenhub kemarin memberikan titik terang bagi pengerjaan proyek trem di Surabaya meskipun dalam kenyataannya mundur karena kondisi faktor pembiayaan. Meski begitu, selama ini, Pemkot Surabaya telah melaksanakan domain pekerjaan sesuai Memorandum of Understanding (MoU) pada 2015 silam.

“ Sekarang sudah ada titik terang pembiayaan APBN untuk utara-selatan dan untuk barat-timur skema diusulkan pembiayaan melalui KPBU,” jelas Irvan.

Irvan menegaskan, dinas nya sudah memperhitungkan antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem. Yakni dengan pelebaran Jalan Simpang Dukuh. Menurutnya, pelebaran ini akan dikerjakan secara paralel.

“ Semua program kami apakah jalan pedestrian, trem termasuk depo, berjalan secara paralel. Termasuk park and ride. Kita tidak saling menunggu tapi secara paralel. Untuk antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem, Insya Allah sudah kita hitung manajemen dan rekayasa lalin. Kita alihkan ke genteng kali dan simpang dukuh,” jelas Irvan. (arf)

Pulang Dari Hongkong, Cina Kalianyar Ngutil Bawang Bombay


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wim Tansil (29), warga Jalan Kalianyar II, tak menyangka sepulang dari Hongkong, malah berurusan dengan polisi. Untuk menghindari amuk warga, Wim diserahkan ke polisi oleh satpam Pasar Modern, Jalan Darmo Permai III, Kamis (8/6).

Sebab, perbuatan pedagang roti di pasar modern ini terekam CCTV (circuit close television) ketika ngutil bawang bombai, sayur dan daun pre dari lapak pedagang lain. Aksi ngutil ini, menurut pengakuan tersangka sudah dua kali dilakukan.

“Informasi dari keluarga, tersangka ini mengidap penyakit cleptomania. Yang dicuri harganya berkisar Rp 50 ribu,” ujar Iptu Misdianto, Kanit Reskrim Polsek Sukomanunggal, Kamis (8/6).

Kronologisnya, pada 17 Mei 2017 lalu, sekitar pukul 13.30, tersangka mengambil bawang bombay di lapak pedagang pasar yang sudah ditutup. Pemilik barang curiga, sebab lapak yang sudah ditutup rapi terbuka dengan kondisi janggal.

Setelah mengambil beberapa bawang bombay dan daun pre, barang itu dibawa pulang untuk dimasak oleh pembantunya. Rupanya, aksi ngutil ini membuat Satoni Jareva, pemilik lapak tak terima dan melaporkan aksi Wim kepada polisi.

“Yang dicuri memang tidak seberapa. Tapi perbuatannya itu yang melanggar. Tetap kasus ini kita proses,” sambung Kompol Suroso, Kapolsek Sukomanunggal menambahkan.

Kepada penyidik, Wim merasa jika perbuatannya ini dikirannya hal biasa. Barang-barang itu akan dibayar setelahnya. Namun perbuatan Win itu dianggap menyalahi aturan karena mengambil tanpa izin.

Atas perbuatan itu, tersangka dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. (arf)

Toko Klontong Simo Magersari Di Gerebek Ditemukan 900 Minhol Tak Berizin


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Petugas gabungan Satpol PP Surabaya dan Sabhara Polrestabes Surabaya, Rabu (7/6) malam, mengamankan 900 minuman beralkohol (mihol) dari berbagai merek dari toko klontong Marlia Idris, di Jalan Simo Megarsari nomor 78-80.

Petugas menduga, jika toko klontong milik Hendri Setiawan ini telah memperdagangnkan mihol golongan A, B dan C tanpa dilengkapi izin.

"Pemiliknya melanggar pasal 24 ayat (1) perda no.23 tahun 2012 tentang Kepariwisataan dan atau pasal 62 Perda No.1 tahun 2010 tentang Perdagangan dan Perindustrian,” ujar Dari, S.Sos, Kabid Operasional Satpol PP Surabaya, Rabu (7/6).

Dari toko itu, lanjut Dari,  petugas mengamankan barang bukti 900 botol miras berbagai merk diantaranya, bir bintang, paloma, donals, standil, arak beras, mansion,vodka, prost ber, topi miring, gilbeys, anggur dan guinnes.

Pihaknya dibantu Sat Sabahara Polrestabes Surabaya tengah gencar melakukan penertiban para pengusaha toko penjual miras terutama dalam bulan suci Ramadan. Sesuai dengan perda, bahwa selama bulan Ramadan, pemilik dan penjual minuman beralkohol meskipun mengantongi ijin dan apalagi tanpa ijin harus ditindak tegas.

"Selama Ramadan ini, Unit Tipiring Sat Sabhara dan Satpol PP kota Surabaya terus memonitor kepada pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang tak taat perda. Ini semata-mata untuk menjaga kesucian ibadah di bulan Ramadan," sambung AKBP Awan Hariyono, Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya.

Selain itu, pemilik uasaha dimbau untuk tertib menjalankam aturan pemerintah kota Surabaya. Pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha bandel tersebut.

"Kita harus taat aturan, terlebih menghormati bulan suci ramadhan. Kami terus mobile untuk mengawasi dan menindak tegas jika masih ada hal serupa yang dilakukan pelaku usaha lain. Pemilik tentu akan kami sanksi," tambah Awan.

Kini barang bukti miras sebanyak 900 botol berbagai merek diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Sementara pengelolanya menunggu panggilan untuk menjalani sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Surabaya. (arf)

Warga Putat Ditemukan Tewas Dalam Mobil, Penyebabnya Belum Diketahui


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Warga Jalan Putat Barat Gang  Lebar B, Sawahan, dikejutkan kematian Suryanto (52) alias Tukul, Rabu (8/6) pukul 21.30. Sebab, korban ditemukan tewas di dalam mobil Mistsubishi Kuda  nopol L 1349 XA yang di parkir garasi mobil rumah nomer 7 dalam keadaan mesin mobil mati.

Saat ditemukan, posisi korban bersandar di jok . Mendapati ada yang aneh, pengelola parker segera menghubungi keluarga korban di rumah nomor 3. Sebelum dinyatakan meninggal, anak korban sempat memanggil dan menggedor pintu mobil tapi tidak menjawab. Karena mobil terkunci dari dalam.

"Ada yang bilang kalau korban (Suryanto, red) memanasi mobilnya pukul 15.00. Tapi tidak tahu kalau korban masih berada di dalam mobil dengan keadaan pintu mobil tertutup dari dalam. Sebab saat ditemukan, mesin mobil dalam keadaan tidak menyala," beber Panit Reskrim Polsek Sawahan, Ipda Agus Setijadi, Kamis (8/6) dini hari.

Lanjut Agus, anggotanya dan Tim Inafis Polrestabes Surabaya ke TKP setelah mendapat laporan dari Linmas setempat. Sebelum mengidentifikasi jasad Suryanto, mereka harus membuka pintu mobil Tukul dengan kunci kontak cadangan. Dan benar, Tukul sudah tidak bernyawa.

"Penyebab kematiannya, masih belum bias kita pastikan. Karena kami masih menunggu hasil visum dan otopsi. Yang pasti tidak ada tanda tanda kekerasan pada tubuh korban," sambung Agus.

Pengakuan warga, setiap hari mobil Suryanto memang dipanasi di garasi tersebut. Selama ini, mobil Suryanto memang di parkir di garasi itu, karena memang korban tak memiliki garasi di rumahnya.

Korban sendiri merupakan bapak dengan dua anak yang memiliki usaha pracangan atau toko klontong di kampung itu. Kepergian  Suryanto untuk selamanya, membuat kaget para tetangganya. Apalagi keluarganya. Sebab selama ini mengakui Suryanto tidak sakit.

Usai jasad Suryanto dievakuasi ke Kamat Mayat RSU dr Soetomo, polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang dibawa korban di mobilnya. Untuk memudahkan penyelidikan, polisi kemudian mem-police line mobil tersebut. (arf)

Jelang Lebaran Dewan Minta Pemkot Surabaya Rutin Awasi Ketadangan Warga Musiman


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (Pemkot) Surabaya mengantisipasi kedatangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan dari luar Surabaya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Satpol PP dan linmas harus melakukan pengawasan. Bila perlu gencar melakukan penertiban," kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Rabu (7/6/2017)

Menurut dia, pengawasan yang perlu dilakukan Satpol PP dan linmas yakni di sejumlah masjid besar maupun kawasan lain yang kerapkali menjadi jujukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Selain pengawasan, lanjut dia, Pemkot Surabaya harus mengoptimalkan penertiban para pengemis, gelandangan dan anak jalanan.

"Jika mereka yang berhasil ditertibkan bukan warga Surabaya, tentunya harus dikembalikan ke daerahnya masing-masing," katanya.

Dinas Sosial Surabaya sebelumnya menyatakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sudah dilakukan secara simultan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya, di antaranya kelurahan, Kecamatan, Satpol PP dan lainnya.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan apabila Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring adalah warga Surabaya, pihaknya akan melakukan pembinaan, dengan memberikan berbagai treatmen, seperti pelatihan maupun memberi beasiswa.

Sementara, jika anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terjaring berasal dari luar kota, pihaknya akan memulangkan ke daerah asal masing-masing. Namun, sebelum pemulangan mereka ditempatkan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. (arf)

Denpom V/3 Malang Gelar Latihan Perorangan Jabatan


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Bulan puasa ramadhan tidak alasan bagi satuan Denpom V/3 Malang membekali seluruh personelnya dengan melaksanakan latihan dalam satuan.

Seluruh anggota Denpom V/3 diharapkan mampu dan professional dalam melaksanakan tugasnya, kemampuan seorang prajurit Polisi Militer harus betul-betul mahir sesuai dengan job description atau tugas jabatan masing-masing.

Untuk melatih dan meningkatkan kembali fungsi dan peran masing-masing personel diselenggarakan latihan perorangan jabatan secara bertingkat dan berlanjut. Pelaksanaan latihan ini bertepatan dengan ibadah puasa bulan suci ramadhan 1438 H namun hal tersebut tidak dijadikan hambatan karena bukan suatu alas an puasa digunakan untuk bermalas-malasan tetapi harus digunakan untuk menuntut ilmu dan menambah kemampuan personel agar setiap saat dibutuhkan, personel sudah siap dan mengerti akan tugas dan fungsinya.

“Setiap prajurit Polisi Militer baik Bintara maupun Tamtama diwajibkan menguasai kemampuan ketrampilan pada jabatannya, untuk meningkatkan kecakapan tersebut maka dilaksanakan latihan ini sesuai program dari komando atas”, jelas Dandenpom V/3 Letkol Cpm Dwi Indra Wirawan. (arf)

KPK Buru Penerima Lain Suap Kadis Jatim


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengendus adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap di DPRD Propinsi Jawa Timur.

KPK terus mencari keterlibatan pihak lain yang diduga juga menerima suap dari kepala dinas (Kadis) Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan penggunaan anggaran provinsi Jatim tahun 2017.

"Dalam OTT ini KPK menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab, tapi belum ditangkap," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6).

Hal itu terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tujuh orang di kantor DPRD Provinsi Jatim, kantor Dinas Pertanian Surabaya dan kediaman Kadis Peternakan serta jalan Prigen Malang pada Senin (5/6).

"Karena itu yang merasa pihak-pihak yang diduga menerima atau menjanjikan uang yang sekarang belum ada diharapkan kooperatif ke KPK. Sebaiknya menyerahkan diri ke KPK atau mengunjungi kantor kepolisian terdekat di Jatim," tambah Laode.

Laode mengatakan bahwa orang tersebut pernah juga menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim.

"Dia adalah mantan anggota komisi B yang sudah berpindah ke komisi lain, tapi uang komitmen ini di-set saat beliau itu juga masih di Komisi B," tambah Laode.

Berdasarkan laman dprd.jatimprov.go.id ada 19 orang anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi masalah perekonomian. KPK dalam perkara ini menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Tersangka penerima suap adalah Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki dan dua orang staf DPRD bernama Rahman Agung dan Santoso.

Basuki diduga menerima Rp150 juta dari bagian komitmen Rp600 juta yang diberikan per tahun dari para kadis yang bermitra dengan Komisi B. Sedangkan Rahman Agung menerima uang Rp150 juta itu dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto. Basuki juga sudah menerima sejumlah uang dari kepala dinas yang lainnya.

"Pada akhir Mei 2017 diduga MB juga telah menerima sejumlah uang yaitu pada 26 Mei 2017 sebesar Rp100 juta dari ROH selaku Kadis Perternakan terkait pembahasan revisi Perda No 3 tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; pada 31 Mei 2017 MB juga menerima sebesar Rp50 juta dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Rp100 juta dari Kadis Perkebunan dan pada triwulan 1 menerima Rp100 juta dari Kadis Pertanian Jatim," kata wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Ketiganya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto, ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat dan Kadis Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (rio)

MUI Jatim: Zakat Fitrah 3 Kg, Bukan 2,5 Kg


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim meminta pemerintah untuk memberikan imbauan bagi masyarakat agar memberlakukan zakat fitrah sebesar 3 kg. Ini artinya, lebih besar 0,5 kg dibandingkan zakat fitrah yang biasanya hanya sebanyak 2,5 kg.

"Kami menyarankan umat muslim untuk mengelurkan zakat fitrah sebesar 3 kg. Imbauan ini sebenarnya sudah dikeluarkan MUI sejak beberapa tahun lalu, namun sampai saat ini belum tersampaikan secara menyeluruh pada masyarakat," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim KH Abdurahman Nafis ketika ditemui di kantor PWNU Jatim, Senin (16/8).

Menurut Nafis, MUI akan memberikan selebaran imbauan pada organisasi masyarakat Islam dan masyarakat tentang besaran zakat fitrah tersebut. Dengan ini diharapkan keraguan tentang keabsahan zakat keluar dari perdebatan yang terjadi.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, katanya, besaran zakat ditentukan dengan satu sha atau empat mud (satuan ukuran). Pada saat ini, setelah dialihkan dari mud menjadi kilogram (kg), maka terjadi perselisian penentuan besarnya satu mud menjadi ons.

"Ada ulama yang menyatakan satu mud adalah 6 ons, sehingga dikali empat menjadi 2,4 kg. Ada juga yang menyatakan satu mud 6,5 ons, bila dikalikan empat menjadi 2,6 kg. Dan ada juga yang menyatakan satu mud 7 ons bila dikalikan empat menjadi 2,8 kg," ujarnya.

Dia menambahkan, perbedaan pendapat mengakibatkan terjadi perdebatan. Untuk itu, ulama mengimbau untuk mengelurkan zakat 3 kg, dengan harapan keluar dari perdebatan tersebut. "Apabila berzakat menggunakan ukuran 3 kg, maka apabila ada kelebihan dianggap untuk sodaqoh pada kaum dhuafa. Sebab, lebih baik lebih saat memberi daripada kurang apalagi ukurannya tidak pas," tegasnya.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Zakat fitrah ini adalah zakat perseorangan, sehingga biaya yang dikeluarkan orang itu merupakan pengeluaran biaya pribadinya. Sehingga, tidak diperlukan laporan atas pengeluaran zakat fitrah ini. (arf)

Jalin Silaturahim, Danlanal Yogyakarta Sambangi Kapolrestabes dan Kajati


KABARPROGRESIF.COM : (Jogyakarta) Untuk menjalin tali silaturahim antar satuan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Yogyakarta kembali menyambangi Kapolrestabes dan Kejati Yogyakarta, Kamis (9/6).

Kedatangan Danlanal Yogyakarta Letkol Laut (P) Arya Delano, S.E.,M.Pd. di Mapolrestabes Yogyakarta disambut langsung oleh Kapolrestabes Yogyakarta Kombes Pol Tommy Wibosono yang didampingi oleh Ka Propam Polrestabes Yogyakarta dan Kasi Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta.

Seperti pada saat melaksanakan kunjungan ke  Gubernur AAU dan ke PT Sritex, Danlanal Yogyakarta  Letkol Laut (P) Arya Delano, S.E.,M.Pd. pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa maksud kedatangannya untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru bergabung di wilayah Yogyakarta dan juga untuk mempererat jalinan tali silaturahim antar satuan TNI dan Polri yang berada di wilayah Yogyakarta sekaligus untuk mempermudah dalam berkoordinasi.


Sedangkan Kapolrestabes Yogyakarta Kombes Pol Tommy Wibosono mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danlanal Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk datang ke Mapolrestabes Yogyakarta.

Ia berharap semoga kedepannya nanti bisa lebih erat lagi dan bisa saling mengisi untuk kemajuan bersama.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Komandan Lanal Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Mapolrestabes Yogyakarta, semoga nanti kedepan bisa bersinergi untuk saling mengisi demi pelaksanaan tugas lebih baik, sampaikan salam hormat saya untuk seluruh keluarga besar Lanal Yogyakarta," ujarnya Tommy.

Usai mengunjungi Kapolrestabes Yogyakarta, selanjutnya Danlanal Yogyakarta melaksanakan kunjungan kerja ke Kejati Yogyakarta yang diterima langsung oleh Kajati D.I.Yogyakarta Sri Harijati P,  S.H., MM. didampingi Waka Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta Febri Adriansyah, S.H., M.H. (arf)