Operasi Gabungan Amankan 2 WTS dan 1 Pemulung

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Timur) Menjaga keamanan lingkungan, aparat gabungan Duren Sawit menggelar operasi gabungan.

Operasi yang diikuti tiga pilar wilayah kecamatan Duren Sawit tersebut dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

" Kita amankan 2 orang WTS dan 1 orang Tuna Wisma (pemulung), langsung diamankan di Sudin Sosial Cipayung Jaktim." Jelas Pelda Salijan Babinsa Koramil 08 Duren Sawit. (rio)

Read More

Ada Kejanggalan Dan Dugaan Korupsi Pada Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah di Kementrian Desa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masyarakat Anti Korupsi (Markus) menyorot soal pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah-sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT).

Pengadaan dengan tema "Bantuan Stimulan Paket Buku Perpustakaan Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan di Daerah Tertinggal (DEP I PB 01)" yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sumber Daya Kementerian PDT dengan kode lelang 767243 senilai Rp. 5 milyar tersebut, menurut Markus ada beberapa kejanggalan.

Rony Asrul, koordinator Markus menyatakan, bahwa selain pengadaan buku perpustakaan oleh kementrian PDT itu tumpang tindih penganggarannya dengan pengadaan buku perpustakaan untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan, dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya dugaan bahwa buku-buku yang dikirimkan ke sekolah-sekolah dalam program yang dilaksanakan oleh kementerian PDT adalah buku yang sudah kedaluwarsa dan atau buku lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

"Masa sih untuk akhir tahun 2014, perpustakaan sekolah-sekolah itu diberi buku lama, infonya terindikasi buku yang dikirimkan ke sekolah-sekolah itu ada yang merupakan terbitan dan atau cetakan tahun 2003", tutur Rony.

Menurut Rony, tentunya sangat janggal jika satuan kerja di kementerian PDT merencanakan pengadaan dan membuat dokumen pengadaan agar buku-buku yang harus diadakan dan harus dikirim ke sekolah-sekolah adalah buku-buku lama. Apalagi kemudian dengan perencanaan dan atau pengadaan tersebut akhirnya mengarah bahwa hanya pihak tertentu saja yang bisa melaksanakan program tersebut.

Dari proses yang janggal ini ada indikasi akhirnya buku-buku hanya bisa disediakan dan dikirim dari PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) dan atau PT Bintang Ilmu. Meskipun tampaknya merupakan perusahaan yang berbeda, akan tetapi jika ditelusuri aliran dananya terindikasi merupakan milik orang-orang yang sama. Dan dari proses administrasi maupun aliran keuangan dalam pengadaan tersebut, patut diduga bahwa perusahaan-perusahaan yang menawarkan diri sebagai penyedia adalah perusahaan-perusahaan yang dipinjam saja, hanya untuk sekedar memenuhi persyaratan dalam proyek ini.

"Hal semacam ini bisa menimbulkan dugaan di masyarakat, bahwa ada korupsi dalam pembelian buku-buku untuk perpustakaan sekolah yang dilaksanakan oleh kementerian PDT. Kenapa membeli buku lama dan atau buku bekas dan atau buku sisa stok gudang yang tidak laku, yang sebenarnya bisa jadi kalau dipasaran, buku lama itu dijual sebagai kertas bekas dengan harga kilo-an, tapi kementerian PDT membelinya dengan harga seolah itu merupakan buku baru. Ada apa ini? kata Rony.

Untuk itu Rony berharap, agar aparat negara mengusut kasus tersebut. Akan tetapi jika aparat hukum segan dan atau agar tidak menjadi alasan klasik pegawai negara, khususnya bagi pegawai kementerian PDT, bahwa takut melaksanakan pekerjaan/ program pemerintah karena takut terjerat masalah hukum, maka jika dalam program pengadaan pengadaan buku perpustakaan sekolah oleh kementerian PDT ditemukan hal seperti itu, sebaiknya buku2 lama dan atau buku bekas yang dikirim itu diganti dengan buku-buku baru dan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Ya kalau aparat hukum segan karena ternyata ada kekuatan besar dibelakang masalah ini, dan bisa menimbulkan alasan klasik bahwa enggan melaksanakan program karena takut terjerat hukum, ya aparat hukum tidak perlu mengusut kasus dugaan korupsinya, cukup mengusut dan meminta serta memonitor agar buku-buku lama itu diganti dengan buku-buku baru" tutur Rony.

"Ini memang kasus tahun 2004, kenapa diungkap sekarang, karena kami berharap jangan sampai hal ini diulangi lagi. Karena ada indikasi, karena telah sukses melakukan hal ini, maka infonya akan dianggarkan lagi pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah yang nilainya puluhan milyar dengan pola dan modus yang sama. Selain ini tumpang tindih dengan program dari kementerian pendidikan, juga akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengapa kementerian PDT (sekarang menjadi satu dengan kementrian desa) membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan. Ada apa ini? pungkasnya. (arf)

Read More

Awey Tak Ingin Miliki Nasib Serupa Seperti Mobdin PN Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tragedi penarikan tiga unit mobil dinas (Mobdin) Kepala Pengadilan Negeri (KaPN) Surabaya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beberapa waktu lalu ternyata menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi Vincensius Awey.

AnggotaKomisi C DPRD Surabaya ini menganggap hal tersebut seolah menjadi mimpi buruknya.
Tragedi itulah yang saat ini menjadi kekhawatirannya bila  hal tersebut menimpa dirinya.

Untuk itu, politisi asal partai Nasdem ini bersikukuh tak  akan memanfaatkan fasilitas negara yang nota bene hasil dari uang rakyat padahal pihaknya juga mampu membelinya sendiri. Selain itu  bagi Awey ada hal penting yang harus dicermati untuk menjalankan amanah sebagai kontrol  kebijakan dari Pemkot Surabaya.

" Nanti pas kejadian seperti di PN Surabaya, ketika berbeda pandangan dengan Pemkot Mobil dinasnya ditarik lagi, itu yang saya hindari," canda Awey lantas tertawa lebar.

Awey juga mengatakan, dengan makin banyaknya fasilitas yang diberikan Pemkot dikhawatirkan juga mempengaruhi indepensi Dewan dalam melakukan kontrol pengawasan.

" Semakin banyaknya fasilitas yang diberikan Pemkot nantinya dapat dikhawatirkan menurunnya kontrol Dewan sebagai pengawasan," kata Awey.

Seperti diberitakan,  kalangan DPRD Surabaya bakal mendapatkan mobil dinas baru. Mobil Merek All New Innova berwarna hitam yang berjumlah 50 unit dan saat ini berada di halaman Kantor pemerintah Kota, terdiri dari 46 unit untuk anggota DPRD, dan 4 unit lainnya untuk kegiatan operasional pemkot Surabaya. 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (8/7) mengaku, bahwa sejumlah mobil tersebut sampai saat ini belum ada plat nomornya.

 
Risma mengatakan, sebelum diberikan ke kalangan dewan, pihaknya akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini mereka gunakan.Pembelian mobil dinas baru untuk kalangan dewan merupakan bagian dari peremajaan kendaraan. 

Pemkot Surabaya menilai mobil lama merk Kijang yang digunakan kalangan dewan sudah waktunya diganti karena sudah berumur 5 tahun. (arf)

Read More

Awey Tolak Ambil Jatah Mobdin Baru

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sikap idealis Vincensius Awey tak hanya saat ini saja yang menolak pemberian jatah mobil dinas (Mobdin) jenis Innova terbaru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Namun sebelumnya juga dilakukan politisi asal partai Nasdem ini.

" Sebenarnya bukan kali ini saya menolak pinjam pakai mobil yang diberikan Pemkot Surabaya. Dari semula tahun 2014, saya pribadi juga menolak pinjam pakai. Mobil lama juga saya nolak pinjam. Begitupun mobil baru juga saya nolak pinjam pakai mobil Pemkot tersebut, " ungkap Awey.

Alasannya Awey menolak pinjam pakai mobil milik Pemkot ini karena dirinya sudah memiliki mobil pribadi yang bisa digunakan untuk bekerja.

" Saya menolak pinjaman pakai itu, dikarenakan sudah punya mobil pribadi. Lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi daripada mobil pinjam pakai, sehingga tidak perlu meminjam lagi dari Pemkot. Dari semula ketika di sumpah jadi anggota dewan dan diberikan pinjam pakai mobil Panther, saya juga menolaknya," tegasnya.

Seperti diberitakan, kalangan DPRD Surabaya bakal mendapatkan mobil dinas baru. Mobil Merek All New innova berwarna hitam yang berjumlah 50 unit dan saat ini berada di halaman Kantor pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terdiri dari 46 unit untuk anggota DPRD, dan 4 unit lainnya untuk kegiatan operasional pemkot.

Walikota Surabaya, Tri rismaharini, Kamis (8/7) mengaku, bahwa sejumlah mobil tersebut sampai saat ini belum ada plat nomornya.

Risma mengatakan, sebelum diberikan ke kalangan dewan, pihaknya akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini mereka gunakan.

Pembelian mobil dinas baru untuk kalangan dewan merupakan bagian dari peremajaan kendaraan. Pemkot menilai mobil lama merk Kijang yang digunakan kalangan dewan sudah waktunya diganti karena sudah berumur 5 tahun. (arf)

Read More

Awey Sebut Mobdin hanya Untuk Pimpinan, Anggota Dewan Cuma Pinjam Pakai

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemberian jatah mobil dinas (mobdin) oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada tipa-tiap anggota DPRD Surabaya ternyata belum seluruhnya menerima tanggapan positif bagi kalangan dewan.

Salah Satunya yakni anggota Komisi C Visensius Awey. Menurut politikus asal Nasdem ini menganggap pemberian mobdin kepada seluruh anggota DPRD Surabaya itu jelas sangat menabrak aturan. Pasalnya yang berhak menerima itu hanya dikalangan pimpinan DPRD saja.

" Mobil dinas itu hanya pimpinan dewan saja, kalau Anggota itu hanya pinjem pakai. Itu pun kalau tergantung keuangan Daerah masih-masing," ungkapnya.

Namun Awey sangat mendukung bila langkah Pemkot Surabaya untuk melakukan peremajaan terhadap seluruh mobdin dewan sebab rata-rata usia kelayakan mesin mobdin dewan saat ini cukup meragukan. Selain itu dengan mobdin baru berupa pinjam pakai sangat membantu kelancaran tugas-tugas yang diemban dewan.

" Memang sudah saatnya mobil dinas Dewan ini dilakukan peremajan mengingat usia kendaraan yang ada saat ini sudah 8 - 9 tahun lamanya, perawatan yang cukup tinggi jadi beban pribadi teman teman dewan," terangnya.

Seperti diberitakan kalangan DPRD Surabaya bakal mendapatkan mobil dinas baru. Mobil Merek All New Innova berwarna hitam yang berjumlah 50 unit dan saat ini berada di halaman Kantor pemerintah Kota, terdiri dari 46 unit untuk anggota DPRD, dan 4 unit lainnya untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Walikota Surabaya, Tri rismaharini, Kamis (8/7) mengaku, bahwa sejumlah mobil tersebut sampai saat ini belum ada plat nomornya. Namun sebelum diberikan ke kalangan dewan, Pemkot Surabaya akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini mereka gunakan.

 
Pemkot mengklaim pembelian mobil dinas baru untuk kalangan dewan merupakan bagian dari peremajaan kendaraan. Pemkot menilai mobil lama merk Kijang yang digunakan kalangan dewan sudah waktunya diganti karena sudah berumur 5 tahun. (arf)

Read More

Komisi D Instruksikan Disnaker Surabaya Agar Pengusaha Wajib Berikan THR H-7

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan edaran atau instruksi kepada perusahaan di Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi D Junaedi menyatakan, paling lambat THR diberikan kepada buruh atau karyawan H-7.

Menurutnya, meski Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang THR, namun pelanggaran masih banyak terjadi. Pasalnya, sanksi yang diberikan sesuai aturan hanya berupa teguran dan denda.

“Jika dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun, entah keterlambatan atau tak dikasih harus ada surat pernyataan untuk tak mengulanginya,” terangnya.

Junaedi mengharapkan, ada sanksi social kepada perusahaan yang melanggar ketentuan, dengan dilakukan pemanggilan guna mengetahui alasan keterlambatan atau tak diberikannnya THR. Selanjutnya diumumkan ke public.

“Bila perlu dicabut atau dibekukan perizinannya,” tegasnya.

Ia mengatakan, karena perusahaan adalah mitra. Maka ada hak dan kewajiban yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. Jika perusahaan tak memberikan, harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka.

“Untuk itu, menurutnya, jika ada aduan dari masyrakat, pihaknya siap menerimanya,” katanya.

Ketua komisi D, Agustin Poliana menambahkan, pemberian tunjangan hari raya kepada para pejerja minimal diberikan 20 hari sebelum hari raya. Pasalnya, agar para pekerja mempunyai persiapan khusus dalam menyambut lebaran.

“Jika ada pengusaha yang belum bayar, Disnaker dan DPRD dengan terbuka menerima aduan mereka,” paparnya.

Agustin mengaku, THR yang diterima pekerja besarnnya satu kali gaji. Mereka yang menerima adalah pekerja yang sudah bekerja minimal 3 bulan.

“Tapi kalau di pemkot, karena statusnya Outsourcing maka gak dapat,” ungkapnya.
Menurutnya, tenaga Outsourcing di pemerintah kota masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi, jika dibutuhkan direkrut, jika tidak resign. Jadi tidak mengikat.

“Bisa 1 bulan, 3 bulan hingga 1 tahun. Jadi gak ada ikatan bayar THR,” tandasnya. (arf)

Read More

Komisi A Desak Pemkot Surabaya Beri Batas Konservasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi A DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota(Pemkot) agar mendirikan garis batas alam kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, Dinas pertanian harus segera mengusulkannya, karena instansi ini merupakan stake holder yang mengelola kawasan Pamurbaya.

“ Dengan garis batas alam berupa tanaman-tanaman itu akan jelas mana yang kawasan konservasi dan tidak. Selama ini hanya ada beberapa patok saja,” terangnya. Jumat (9/6).

Adi menyatakan, apabila ada bangunan yang masuk area konservasi, kecuali penggunannya untuk keperluan wisata maupun pusat penelitian, maka hal tersebut dinilai menyalahi.

“Satu ditolerir, maka yang lain akan melakuakn hal yang sama,” paparnya.

Polutisi PDIP ini menegaskan, untuk mengembalikan kawasan Pamurbaya sebagai wilayah konservasi, pemerintah kota memebeli lahan yang dikuasai pihak ketiga.

“Dan sekarang diupayakan untuk membeli bangunannya,” katanya.

Di sisi lain menurutnya, Pemkot juga harus melakukan koreksi internal di lingkungan birokrasi. Pasalnya, kalangan dewan menemukan dokumen di warga, ketika yang bersangkutan melakukan jual beli dengan pengembang. Dimana dalam dokumen itu, tercantum proses jual beli sudah sepengetahuan lurah, bahwa diperuntukkan tempat tinggal.

“ Andai dalam proses jual beli itu lahannya berstatus lahan konservasi tentu gak ada yang beli. Ini yang gak diusut pemkot,” ungkap Pria yang akrab disapa Awi.

Adi menyebutkan, berdasarkan rencana Induk Penataan Wilayah Tahun 2000, yang kemudian ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2014, luasan area konservasi di Pamurbaya sekitar 2.500 hektar. Luasan itu sampai sekarang tak berubah. (arf)

Read More

Jabatan Kabekang dan Pa Liaison TNI-AU Beralih

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam membentuk organisasi satuan TNI yang handal dan berprofesional, rotasi jabatan terkadang sangat penting untuk dilakukan. Seperti yang terjadi di satuan Makodam V/Brawijaya. Jumat, (9/6/2017).

Kursi jabatan Kabekangdam V/Brawijaya dan Pa Liaison TNI- AU mulai bergeser.

Setelah sebelumnya diduduki oleh Kolonel Cba Wardaya, kini, kursi Kabekangdam mulai dijabat oleh Kolonel Cba Bambang Muktiono.

Sedangkan, Kolonel Tek Ir. Karso, M. M yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Liaison TNI-AU, kini digantikan oleh Kolonel Tek Iwan Kristanto.

Dalam berlangsungnya kegiatan serah terima jabatan (sertijab) tersebut, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A menghimbau para pejabat baru untuk menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikannya dengan sebaik mungkin.

“Saya yakin dengan bekal pengalaman tugas saudara-saudara selama ini akan mampu mengemban tugas yang telah saudara-saudara terima,” kata Pangdam.

Dikatakan Pangdam, jabatan Kabekang merupakanb salah satu jabatan yang strategis dalam mendukung segala kebutuhan logistic, efisien dan berkesinambungan.

Selain itu, kata Pangdam, hal itu dinilai sangat penting dalam menghadapi segala jenis operasi militer di jajaran TNi-AD, khususnya di satuan Kodam V/Brawijaya.

“Untuk itu  Kabekang dituntut untuk menyiapkan suatu sistem dukungan logistik yang efektif dan efisien sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan organisasi, baik dalam operasi perang untuk menghadapi ancaman agresi militer maupun operasi selain perang seperti penanggulangan tanggap darurat bencana alam,” kata orang nomor satu di Makodam V/Brawijaya itu.

Berkenaan dengan hal itu, dirinya berharap kepada para Perwira baru untuk terus meningkatkan dedikasi yang dimilikinya selama mengemban tugas sebagai prajurit di Makodam V/Brawijaya.

“Oleh karenanya, melalui alih tugas dan jabatan ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme serta pengalaman para Perwira guna membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efisien serta berhasil guna bagi kemajuan TNI Angkatan Darat khususnya Kodam V/Brawijaya,” kata Pangdam. (arf)

Read More

PKL Siswa Dikbajur Pom Ta 2017 Ikut Razia Pos Gakrik Lalin

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Sebanyak 40 personel Siswa PKL Dikbajur Pom TA 2017 gelar razia gabungan Pos Gakrik lalin POM AU, POM AL, Polri dan Dishub serta Gartab 1 Jakarta di Jl. Proklamsi Jakarta Pusat, kamis (8/6).

Siswa PKL Dikbajur POM TA 2017 ini langsung mendapat pelajaran mengenai Razia yang di gelar oleh Pomdam Jaya/Jayakarta dipimpin langsung Kasi Hartib Pomdam Jaya Mayor Cpm Teguh Ariwibowo,

” Diharapkan para siswa PKL Dikbajur Pom ini mampu menyerap pelajaran mengenai razia ini, harus berbuat apa dan bagaimana dalam pelaksanaan razia, Polisi Militer adalah Penegak hukum jadi harus tau jenis-jenis pelanggaran untuk itu PKL ini harus sungguh-sunguh dipahami. ” tegas Kasi Hartib dalam penyampaian apel sebelum pelaksanaan Pos Gakrik lalin.

Dalam pelaksanaan gelar razia Pos Gakrik lalin tiap tiap siswa dibagi tugas masing-masing ada yang sebagai Pengatur lalin ada yang bertugas sebagai administrasi Tilang, gelar razia berjalan tertib dan lancar. (rio)

Read More

Resmikan Gerai Ke 8 Cannon Gelar Segudang Promo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Cannon salah satu produk digital dengan melalui PT. Datascrip yang merupakan distributor tunggal di Indonesia kini menghadirkan Cannon Image Square di Kota Surabaya tepatnya di Hartono Bukit Darmo Boulevard.

Gerai Canon Image Square tersebut merupakan satu-satunya yang ada di Surabaya dan juga menambah gerai Cannon ke-8, dengan kehadiran gerai ini para konsumen dapat melihat secara langsung produk - produk terbaru dari Cannon.

" Dengan gerai cannon ini , maka konsumen dari wilayah Surabaya dan sekitarnya dapat memberikan pengalaman tersendiri untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan." kata Merry Harun selaku Cannon Devision Director PT.

Menurut Merry, Canon Image Square merupakan tempat yang dirancang sebagai rantai toko ritel yang menghadirkan serangkaian produk pencitraan digital orisinal dan berkualitas tinggi dari Canon yang disertai dengan nilai tambah pengalaman (experience), pengetahuan (education), keterlibatan (engagement), dan kesenangan (excitement) kepada para konsumen terhadap produk-produk pencitraan digital Canon, mulai dari prapembelian hingga pascapembelian.

Berbagai sektor industri tumbuh don berkembang di Surabaya dan kota sekitarnya yang ada di Jawa Timur, saIah satunya industri kreatif. Percetakan, rumah produksi, studio foto, desain, event organizer, media, hingga industri periklanan, akan banyak bersentuhan dengan produk pencitraan digital, mulai dari input hingga output product. Canon sebagai pemimpin industri pencitraan digital global selalu menghadirkan produk-produk berkualitas

" Keberadaan Canon Image Square Surabaya di Hartono Bukit Darmo ini tentunya semakin memudahkan sekaligus memberikan kenyamanan untuk menjajal dan memilih produk-produk terbaik dari Canon." ujar Merry.

Di Canon Image Square Surabaya, pelanggan dari wilayah Surabaya dan sekitarnya dapat menemukan beragam produk pencitraan digital dari Canon.

" Mulai dari kamera digital saku IXUS dan PowerShot, kamera DSLR dan mirrortess EOS, lensa, perangkat cetak foto dengan “infer SELPHY hingga prinier PIXMA. Di sini juga tersedia kebutuhan aksesori, seperii baterai, edie, underwater case, consumables unruk primer SELPHY, consumables untuk printer IXMA serta berbagai aksesori peiengkap Iainnya." ungkapnya.

Keberadaan Canon Image Square memberikan kebebasan pelanggan untuk berinteraksi mencoba produk-produk Canon. Interaksi ini penting karena kami percaya bahwa hands-on Experience adalah salah satu faktor penting sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli (camera yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain hadir di Surabaya, Canon Image Square telah hadir di tujuh kota lainnya di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Manado, MaIang dan Solo. Kedepannya, Kami juga akan menambah gerai di kota-kota lain agar semakin dekat dengan para pelanggan,” ujar Merry Harun, Canon Division Director. PT. Datascrip.

Seiain mencoba dan merasakan sendiri Masih Kata Merey kecanggihan produk~produk unggulan dari Canon, pelanggan juga mendapatkan informasi produk yang lengkap serta berkesempatan berkonsultasi Iangsung dengan sales cannon profesional yang ada di setiap gerai Canon Image Square. Sebagai pelengkap.

" Canon Image Square juga menyiapkan beragam promo serta layanan purna juaI yang prima dan eksklusif bagi para pelanggannya. ." pungkasnya.

Dalam rangka Grand Opening Canon Image Square di Hantono Bukii Darmo Surabaya sebagai gerai ke-8, yang dibuka tanggal 8 Juni 2017, pelanggan berkesempatan mendapatkan penawaran menarik berupa cashback promo senilai hingga Rp 1.188.000,~ (*syarat & ketentuan beriaku). Promo ini hanya berlaku selama 8 hari, yaitu periode 8 hingga 15 Juni 2017. Jangan sampai ." (adji)

Read More

Pemkot Bongkar Bangunan Demi Kelancaran Pembangunan Jalur Trem

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Erna Purnawati dibantu Linmas, Satpol PP serta DKP melakukan pembongkaran bangunan di Jl. Simpang Dukuh, Jum’at (9/6/2017). 
 

Menurut Wali Kota Tri Rismahirini pembongkaran bangunan dilakukan sebagai pengalihan jalur di Jl. Tunjungan yang relatif banyak terpotong. Oleh karena itu dipindahkan ke Simpang Dukuh agar ketika pengerjaan trem dimulai, arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

“Jadi semula kan empat dan kita potong menjadi 3 bagian yang nanti dua jalur untuk trem dan satu jalur mengarah ke barat untuk pedestrian jalan. Namun ini masih dikaji oleh Dishub dan kepolisian apakah satu atau dua arah,” kata Risma di sela-sela pembongkaran jalan.

Pembongkaran bangunan itu, sambung Risma telah mendapat ganti rugi dari Dinas PU. Total ada 23 bangunan dengan rincian bangunan yang dibongkar (hari ini) sebanyak 4 persil sedangkan 7 persil masih dalam proses konsinyasi di pengadilan.

“Uang sudah di pengadilan, namun memang terdapat beberapa bangunan rumah yang bermasalah terkait surat rumah yang bukan atas nama warga itu sendiri tapi milik orang lain. Kita meminta warga menyelesaikannya itu dulu,” jelas Risma.

Risma menargetkan pengerjaan jalan di kawasan Simpang Dukuh tahun ini harus selesai tahun ini. Sebab, sudah ada kontrak maka ia berharap ada kelancaran dan bisa selesai dalam waktu 4 bulan. 

“Jadi ketika pembangunan trem berlangsung warga sudah tidak mengeluh terkait penyempitan jalan” imbuhnya.

Ditanya jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam pembangunan jalan tersebut, Risma menafsir biaya sekitar 6 miliar.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Erna Purnawati mengatakan bahwa dirinya bersama Dishub sudah mengantisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem. Yakni dengan pelebaran Jalan Simpang Dukuh. Menurutnya, pelebaran ini akan dikerjakan secara paralel. 

“Untuk antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem, Insya Allah sudah kita hitung manajemen dan rekayasa lalin. Makanya kita alihkan ke genteng kali dan simpang dukuh,” tutur Erna.(arf)

Read More

BI Jatim Prediksikan Inflasi Tahun 2017 Berkisar 0,77 Hingga 0,87 Persen

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada Tahun 2017 telah mencatat jumlah Inflasi Jatim di Bulan Mei 2017 adalah sebesar 0,48 % (mtm) namun secara bulanan hanya menempati posisi ke tiga Inflasi Jawa Timur pada Mei 2017, tercatat sebesar 0,48% (mtm).

Secara bulanan menempati posisi ketiga terendah di Kawasan setelah Jawa Barat. Pada posisi tersebut Jatim masih ditopang adanya beberapa komoditas yakni Bawang Merah, Emas Perhiasan serta tarif pulsa.

Untuk itu, Bank Indonesia Jawa Timur memperkirakan Inflasi pada bulan Juni 2017 berada pada kisaran 0,77-0,87% (mtm), hal ini juga didorong oleh dampak adanya penyesuaian tarif listrik 900 VA yang diberlakukan di Mei 2017 pada pelanggan pasca bayar, kenaikan tarif angkutan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis dan makanan jadi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017.

" Menyikapi potensi meningkatnya tekanan harga pada Ramadhan dan menjelang Lebaran, TPID Jawa Timur secara proaktif melakukan berbagai langkah antisipati guna menjaga stabilitas harga." kata Difi Ahmad Johansyah selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim pada gelar BBM di Kantornya (8/6/2017).

Lebih lanjut Difi menjelaskan, bahwa dalam strategi utama di TPID pihaknya tetap berpedoman aturan yang sudah ditetapkan.

" Kita sudah mengacu pada 5 pilar strategi utama TPID Jawa Timur diantaranya Program “ Gerai Stabilisasi Harga Pangan Permanen” (KIPPAS, TTI, E-Warung, dan RPK), Program “ Gerai Pangan Situasional” melalui Operasi Pasar Mandiri (Distributor, PTPN,PPI), Gerakan Stabilisasi Pangan Bulog di ±244 titik se-Jawa Timur, dan pasar Murah Sinergi BUMD dan BUMN (Puspa Agro dan Bulog), Satgas Pangan, Satgas Lebaran Pertamina, penyiapan jalur alternatif antisipasi kemacetan, kebijakan tol fungsional, Program Angkutan Mudik Gratis untuk ±200.038 penumpang di tahun 2017." jelas Difi.

Dengan adanya aksi “pengawalan harga-harga komoditas strategis” oleh TPID Jawa Timur tersebut, TPID Jawa Timur optimis gejolak harga dapat diredam sehingga inflasi Jawa Timur dapat terjaga rendah dan stabil. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa ketersediaan stok komoditas strategis untuk Ramadhan dan lebaran 2017, sangat cukup.

" Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas inflasi di Jawa Timur yaitu dengan tidak panic buying dan membeli barang secukupnya/sewajarnya (belanja bijak) sehingga dapat meminimalisir potensi risiko spekulasi dalam mempermainkan harga." ujarnya.

Difi menambahkan, sampai dengan akhir tahun 2017, masih terdapat beberapa potensi risiko inflasi yang perlu diwaspadai, yaitu (i) penyesuaian administered prices, terutama kenaikan harga BBM non subsidi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia, (ii) risiko kenaikan harga volatile food terutama beras yang diperkirakan memasuki musim tanam pada triwulan-IV, dan (iii) risiko kenaikan harga komoditas di kelompok intisebagai dampak lanjutan dari penyesuaian administered price dan meningkatnya permintaan menjelang HBKN (Natal dan Tahun Baru).

" Namun dengan upaya yang dilakukan oleh TPID Provinsi Jawa Timur, inflasi diperkirakan dapat terjaga pada level 4 +/- 1%." pungkasnya. ( Dji )

Read More