Minggu, 18 Juni 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) SeSetepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, pepatah seperti itulah pas bagi maling motor satu ini.

Setelah lolos setiap kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi, Mochamad Chambali (22) warga Jl Donorejo III, akhirnya meringis kesakitan akibat tertembak timah panas.

Chambali-sapaan akrabnya, diringkus polisi karena terlibat dalam komplotan pelaku curanmor empat lokasi. Dalam aksinya, tersngka tidak sendiri, melainkan ditemani Jamal dan DP dalam mencari sasaran.

" Chambali kita tangkap dirumahnya, Jalan Donorejo. Kami terpaksa memberi penindakan tegas terukur dengan menembak kaki kiri pelaku Chambali karena berusaha kabur saat kami sergap," ujar AKBP Shinto Silitonga, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (18/6).

Lanjut Shinto, setiap kali beraksi, mereka mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam nopol L 4418 PS berboncengan tiga mencari sasaran. Terakhir, mereka mencuri sepeda motor Honda Beat putih yang sedang diparkir di teras rumah Jl Keputih Tegal Timur III D/ 15 Surabaya.

Jamal, bertugas sebagai  eksekutor.  Jamal mencuri motor dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T. Sedangkan pelaku Chambali dan DP berperan mengawasi situasi. Setelah mendapat sepeda hasil curiannya, Jamal pun langsung membawa kabur ke Madura yang tujuannya untuk dijual kesana.

Tetapi, dalam perjalanan saat naik jembatan Suramadu tertangkap anggota polisi yang sedang melakukan operasi penyekatan. Sejak Jamal tertangkap pada 2016 lalu, Chambali dan DP kembali beraksi lagi. Hingga akhirnya kedua orang itu pun mengajak HB untuk mencuri sepeda motor bersama-sama.

"Untuk DP dan HB sendiri sudah kami tetapkan sebagai DPO, dan saat ini sedang dalam pencarian kami," imbuh Shinto.

Dihadapan polisi, Chambali mengaku berperan hanya sebagai pengantar motor curian ke Madura, dan yang beraksi sebagai eksekutornya Jamal dan DP.

"Sasaran kami kos-kosan. Di kawasan Keputih Tegal itu kan banyak kos-kosan, makanya kami biasa menyasar disana," aku Chambali.

Masih kata Chambali, dirinya juga mengaku, nekat mencuri lantaran kepepet mencari uang tambahan untuk beli baju lebaran.

"Lebaran kan sebentar lagi pak, selain untuk membeli baju lebaran, yah nantinya juga buat uang saku saya sama keluarga untuk mudik ke Lamongan," imbuh pria satu anak ini. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna akan diperiksa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait kasus korupsi helikopter.

Puspom TNI menilai permintaan keterangan dari mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101  sangat diperlukan.

Agus menjabat sebagai KSAU saat pembelian heli itu dilakukan, sehingga diduga pensiunan jenderal itu mengetahui proses pembelian heli pabrikan Inggris-Italia tersebut.

"Nanti kalau memang diperlukan pasti kita mintain keterangan," kata Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko saat jumpa pers bersama KPK di Gedung KPK, Jakarta, (16/6) lalu.

Dodik menyebut sejauh ini jajarannya sudah memeriksa 28 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus pembelian heli tersebut. Namum, jenderal bintang dua itu tak merinci siapa saja dan terkait apa saksi-saksi itu diperiksa.

Soal waktu pemeriksaan Agus, Dodik belum bisa memastikan. Namun dia menyatakan bakal menyampaikan jadwal pemeriksaan tersebut. jika sudah ditentukan.

"Nanti kalau sudah ada kita sampaikan. Kalau belum ya belum," tuturnya.

Sejauh ini, kata Dodik, jajarannya terus mendalami kasus dugaan korupsi pembelian heli yang sebenarnya sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo ini. Dodik pun mengakui ada kejanggalan dalam pembelian heli yang sudah berada di Lanud Halim Perdanakusuma.

"Kita akan mengecek sampai ke pabrik di mana pesawat dibuat," tutur Dodik.

Prajurit matra Angkatan Darat itu memastikan bahwa penyidikan kasus pembelian heli yang diduga merugikan negara hingga Rp224 miliar ini tak berhenti pada empat tersangka yang sudah dijerat. Hal tersebut juga sebagai komitmen Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberantas korupsi.

"Rekan-rekan jangan khawatir, ini tak berhenti sampai di aini, masih sangat mungki muncul tersangka baru," tuturnya.

Empat tersangka dari militer di antaranya, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy, dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017; Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS, selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Sementara itu, tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Dia diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar.

Namun, pada Februari 2016, saat PT Diratama Jaya Mandiri meneken kontrak dengan TNI AU, menailan nilai kontraknya menjadi Rp738 miliar. Puspom sendiri sudah memblokir rekening PT Diratama Jaya Mandiri sebesar Rp139 miliar. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Salah satu kader PDI Perjuangan di Mojokerto, Jawa Timur, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia adalah Purnomo yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Achmad Basarah mengatakan, partainya akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai jika Purnomo.

"DPP PDIP akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka OTT KPK," ucap dia melalui keterangannya yang diterima, Sabtu, (17/6/2017).

Menurut Basarah, yang ditunjuk sebagai Plt Sekjen, hal tersebut sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia.

"Kami terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Dari informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap 30 juta yang alasannya untuk keperluan Lebaran," jelas dia.

Bagi DPP PDIP, Basarah menjelaskan, kader partai yang menjadi tersangka OTT KPK sudah tidak ada toleransi lagi karena berapapun jumlah barang buktinya. Belum lagi, KPK sudah memiliki bukti-bukti kuat sebelum melakukan OTT.

"Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi," tegas dia.

Menurut Basarah, salah satu tujuan pemberhentian otomatis bagi tersangka OTT KPK dari kader PDIP juga ingin memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Mojokerto, Jawa Timur, terkait dengan pengalihan anggaran senilai Rp 13 Miliar.

Hal ini disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Basaria mengatakan, dalam operasi tangkap tangan ini, ada enam orang yang diamankan KPK.

KPK menangkap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto yang diduga sebagai pemberi suap.

Sementara untuk penerima suap, KPK mengamankan tiga pimpinan DPRD setempat, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (Partai Amanat Nasional).

Dua orang lainnya, yakni H dan T diduga perantara suap.

"Suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar," ujar Basaria.

Basaria menambahkan, penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta dalam OTT ini.

Diduga uang senilai Rp 300 juta adalah pembayaran atas total komitmen free senilai Rp 500 juta.

Sementara Rp 170 juta sisanya diduga terkait komitmen setoran trwiulan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Basaria, saat ini KPK sudah menetapkan Kepala Dinas PU dan ketiga pimpinan DPRD sebagai tersangka.

Sementara dua orang lain yang diduga sebagai perantara masih berstatus sebagai saksi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Sulawesi Utara) TNI Angkatan Darat terus melakukan pengamanan secara ketat di perbatasan Indonesia-Filipina. Tak hanya menambah personel, tapi juga pos komando di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

"Ya, penambahan pasukan itu untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya anggota kelompok Maute pendukung ISIS dari Marawi Filipina ke Indonesia," ujar Panglima Kodam XIII Manado, Mayor Jenderal Ganip Warsito di Manado, Sabtu, (17/6/2017).

Ia mengatakan, sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) tempur atau sekitar 120 personel telah dikirim ke daerah perbatasan.

"TNI juga menambah pos komando di perbatasan dan melakukan operasi intelijen serta mendekati dan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi masuknya pendukung ISIS," katanya.

Ganip juga mengatakan bila terjadi sesuatu maka TNI Angkatan Darat sudah memiliki satuan reaksi cepat yang setiap saat dalam waktu 1x24 bisa dikerahkan. Selain TNI, Polda Sulawesi Utara juga akan menyegarkan anggota Polri yang bertugas di perbatasan.

Kapolda Sulut, Irjen Pol Bambang Waskito, mengatakan akan menarik ratusan personel Polri yang bertugas sebelumnya dan mengganti dengan personel baru yang lebih segar dan jumlah lebih banyak untuk mencegah masuknya simpatisan ISIS ke Indonesia.

"Yang sekarang yang sudah saya turunkan ini, nanti 60 hari kemudian akan saya tarik dan diganti dengan tenaga yang baru lebih besar lagi, untuk mengantisipasi operasi gabungan yang nanti akan diberlakukan," katanya.

Bambang mengimbau masyarakat agar senantiasa menyampaikan informasi kepada aparat keamanan apabila melihat ada kegiatan orang yang mencurigakan, termasuk yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Untuk mencegah penyusupan kelompok radikal dari Filipina ke Indonesia, Polda Sulut menggelar operasi dengan sandi Operasi Aman Nusa 2017.

"Operasi di antaranya dengan menggelar patroli laut perbatasan, pembinaan masyarakat pesisir, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan terkait isu global dan nasional," katanya. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai kasus suap yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pimpinan DPRD Kota Mojokerto sebagai lemahnya bentuk check and balance di pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini disampaikan Saut dalam jumpa pers terkait kasus suap ini gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

"Ini merupakan gambaran adanya ketidak stabilan dan adanya check and balance yang sangat lemah dikalangan pemerintah daerah," kata Saut.

KPK menurutnya akan bekerja mengawasi hal ini di daerah lainnya. Saut mengatakan, tidak ada jaminan hal seperti ini tidak terulang lagi.

"Lagi-lagi daerah mengalami krisis ya, kami mengatakan tidak ada jaminan bahwa seperti ini tidak terjadi di daerah lain," ujar Saut.

Saut mengatakan, di pemerintah daerah ada bagian inspektorat dalam tugas pengawasan.

Namun, kadang inspektorat di daerah tidak memiliki sikap yang berani dan kurang memiliki integritas.

KPK menurutnya sudah pernah mengumpulkan kepala daerah dan inspektoratnya guna membahas cara agar bisa menjaga integritas.

"Ada beberapa daerah punya keberanian, inspektoratnya bahkan berani manggil kepala daerahnya untuk berdiskusi tentang kelemahan-kelemahan. Tapi di daerah lain, juga enggak semua seperti itu," ujar Saut.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Mojokerto, Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto sebagai pemberi suap.

Lalu, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq selaku penerima suap.

Sedangkan dua orang lain yang juga diamankan karena menjadi perantara suap, H dan T, saat ini masih berstatus sebagai saksi. KPK mengamankan uang Rp 470 juta.

Sebanyak Rp 300 juta di antaranya merupakan total komitmen fee dari kepala dinas untuk pimpinan DPRD Mojokerto.

Uang tahap pertama sebesar Rp 150 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee tersebut disebut sudah ditransfer pada 10 Juni 2017.

Sementara itu, uang lain yakni 170 juta, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang disepakati sebelumnya.

Pemberi suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. beserta Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) Ny. Herniwati Edi Sucipto menghadiri acara tasyakuran sekaligus buka puasa bersama dalam rangka memperingati Hari Jadi Puspenerbal ke-61 tahun 2017 yang dilaksanakan di Wisma Perwira Lanudal Juanda, Sabtu (17/6).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala Staf TNI Angakatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI A. Taufikoerrohman beserta Ibu, Laksamana TNI Purn Tedjo Eddy Purdijatno beserta Ibu, Laksdya TNI (Purn) Yurianto beserta Ibu, Laksda TNI Halomoan Sipahutar dan Ibu, Asops Kasal dan Ibu , Gubernur AAL dan Ibu,  Wagub AAL dan Ibu, Kadiswatpersal, Kadissenlekal, Kadisminpersal, serta tamu undangan lainnya.

Adapun tema dalam acara tasyakuran memperingati hari jadi Puspenerbal ke-61 tahun 2017  adalah “Tingkatkan Profesionalisme Menuju Kejayaan Penerbangan Angkatan Laut”.

 Acara tasyakuran diawali dengan Pemutaran film dokumenter dan dilanjutkan dengan Pembacaan Sambutan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Wakasal serta pemberian tali asih kepada anak yatim oleh Ibu Wakasal didampingi Wakasal, Dan Puspenerbal beserta Ibu yang diserahkan kepada  panti asuhan R Moeljadi sebanyak 20 anak,  Arrohmah sebanyak 11 anak, Istiqomah sebanyak 10 anak dan panti asuhan Hasim Azhari sebanyak20 anak yang merupakan binaan Ibu Kasal.

Kasal dalam amanatnya menyampaikan bahwa dalam perjalanan mengemban tugas negara, penerbangan Angkatan Laut telah terlibat dalam beberapa operasi yang digelar TNI, seperti operasi Trikora, Dwikora, peni\umpasan PORS dan PARAKU,Cebdrawsih II, Seroja, Pengusiran kapal Lusitania Expresso serta operasi pemulihan di Aceh.

Selain itu sejak tahun 2009 TNI AL telah mengirimkan unsur penerbangan Angkatan Laut dalam operasi perdamaian PBB di Lebanon. Tahun 2011 unsur penerbangan TNI AL juga menjalankan tugas sebagai bagian satgas merah putih ujntuk menyelamatkan MV Sinar Kudus serta ABKnya dari pembajakan diperairan Somalia serta berpartisipasi dalam berbagai latihan bilateral dengan negara sahabat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Visi membangun Indonesia sebagai poros maritim Dunia merupakan reorientasi arah pembangunan nasional untuk memanfaatkan potensi kelautan sebagai prioritas utama.

 Mencermati perkembangan   lingkungan strategis pengelolaan potensi kemaritiman Indonesia memerlukan pertahanan dan keamanan maritim yang tidak terlepas  dari peran Pnerbangan TNI AL.

Sejalan dengan hal tersebut, peran Penerbangan TNI AL diarahkan untuk mampu mendukung pelaksanaan operasi-operasi yang digelar oleh TNI maupun TNI AL. Berbagai program pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan TNI AL  untuk meningkatkan profesionalisme organisasi terus dilaksanakan.

Dalam yang digelar secara sederhana tersebut, diwarnai hiburan qasidah modern dan dilanjutkan musik Rajawali Band. Sedangkan tausyiah disampaikan oleh ustadz KH Khusnul Yatim yang dilanjutkan dengan doa. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Tak hanya DPRD Provinsi Jatim dari Komisi B, Mohammad Basuki, kali ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga menangkap tiga Pimpinan DPRD Mojokerto.

Mereka adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).


Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dan Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lembaga anti rasuah itu juga resmi menjadikan ke tiganya sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Selain itu KPK juga menetapkan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto juga sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan, ketiga pimpinan DPRD itu tertangkap tangan menerima suap dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto.

"Total uang suap yang diamankan penyidik pada saat OTT Rp 470 Juta," kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Diduga uang senilai Rp 300 juta adalah pembayaran atas total komitmen fee senilai Rp 500 juta.

Sementara Rp 170 juta sisanya diduga terkait komitmen setoran trwiulan yang telah disepakati sebelumnya.

Uang pelicin itu diduga diperuntukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar. (rio)


Sabtu, 17 Juni 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dua pucuk pimpinan penegah hukum di Surabaya yakni Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Mohammad Iqbal dan Kajari Surabaya Didik Farkhan ikut meramaikan kegiatan lari malam menyusuri kawasan eks lokalisasi Dolly atau dikenal dengan "Dolly Night Fun Run" 2017 pada Sabtu malam.

"Ini bagian dari rekayasa sosial yang muaranya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dari Surabaya untuk Indonesia. Mana suaranya 1.200 peserta yang ikut pada malam hari ini," kata Kombes Pol Mohammad Iqbal saat membuka "Dolly Night Fun Run" di depan kantor Kecamatan Sawahan, Surabaya.

Menurut dia, cerita lama Dolly sebagai tempat prostitusi sudah hampir sirna dan digantikan dengan Dolly yang positif yakni Dolly yang menjelma sebagai tempat wisata, pendidikan, tempat ibadah dan tempat kegiatan positif.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Surabaya Afghani Wardhana mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta dari Surabaya dan sekitarnya. Para peserta tersediri dari masyarakat umum dan pegawai Pemkot Surabaya, Polrestabes dan Kejari Surabaya.

Menurut dia, kegiatan ini akan menjadi spesial karena pertama digelar di Surabaya, meski selama ini sudah ada komunitas yang menyukai tantangan lari malam.

Menurut dia, melalui kegiatan ini, pihaknya berharap kawasan Dolly yang selama ini dianggap negatif karena bekas tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara sedikit demi sedikit akan hilang.

"Apalagi kegiatan ini digelar pada saat bulan suci Ramadhan," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya mengharapkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan tahunan yang digelar di Surabaya. "Kami mengharapkan kegiatan ini seperti di Bali yang setiap tahun digelar," katanya.

Perwakilan Komunitas Bicara Surabaya Achmad Zainul Arifin mengatakan hingga kini pendaftaran "Dolly Night Fun Run" telah mencapai 1.200 peserta dari Surabaya maupun luar Surabaya.

Menurut dia, acara ini bertabur hadiah puluhan juta rupiah dengan doorprize utama sepeda motor. Hadiah lainnya adalah lemari es, tv, sepeda, kamera, power bank hingga voucher menginap di hotel.

Nantinya, para peserta juga akan memperebutkan beberapa kategori pemenang, di antaranya kategori finish pertama mendapatkan medali dan uang tunai Rp1 juta, kategori kostum terunik perorangan mendapatkan uang tunai Rp750 ribu, dan kategori 50 pelari finish pertama mendapatkan medali. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E. turut menghadiri upacara penerimaan kembali Satgas Ops Tinombala dari Batalyon Infanteri ( Yonif )  Raider 514/9/2 Kostrad di Dermaga Madura, Ujung Koarmatim, Surabaya pada Jumat pagi (16/6).

Upacara penerimaan kembali sekitar 394 personel satgas yang bertugas di daerah Poso, Sulawesi Selatan ini,  dipimpin oleh Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif)-2/Kostrad Mayjen TNI Agus Suhardi.

Sementara para pejabat teras dijajaran TNI- Polri wilayah Surabaya turut hadir dalam kesempatan tersebut, yakni Kasarmatim Laksma TNI I.N.G Ariawan,  Kasdam V/Brw Brigjen TNI Widodo Iriansyah,  Asops Kasgartap III/Sby Kolonel Mar Suharto, Danlanud Sby Kolonel Pnb Rudy Iskandar, Danbrigif L 18 Trisula Kolonel Inf Renald A Sinaga, Aspers Danlantamal V Kolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati, S.Pd, M.A.P serta Kasat Sabhara Polrestabes AKBP Awan Hariono, dan pejabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi  dalam amanatnya yang dibacakan oleh inspektur upacara, dengan mengatas namakan negara dan Bangsa serta keluarga besar Kostrad mengucapkan selamat datang dan terimakasih serta penghargaan kepada anggota Satgas Yonif R 514/9/2 K atas dedikasi dan loyalitas mereka yang tinggi dalam melaksanakan tugas Operasi Tinombala di daerah penugasan Poso, Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut Edy- sapaan akrab Pangkostrad ini mengungkapkan bahwa tugas dalam rangka memelihara stabilitas keamanan di daerah Poso dan sekitarnya, merupakan tugas yang mulia dan berat mengingat kondisi dan situasi yang dihadapi memiliki tingkat kerawanan dan resiko tinggi , karena masih adanya kelompok radikal bersenjata yang mengancam keutuhan NKRI.

“ Namun demikian, sebagai prajurit kita harus senantiasa dituntut selalu siap setiap saat untuk melaksanakan tugas bagi Bangsa dan Negara, kapan dan dimanapun serta dalam situasi apapun sebagaimana yang telah prajurit jalani, inilah wujud nyata dari pengabdian kita sebagai Prajurit Kostrad “, tegas mantan Pangdam I Bukit Barisan ini.

Disisi lain Edy juga berharap jika karya pengabdian yang telah dicurahkan untuk masyarakat Poso dan Sulsel pada umumnya, dalam memelihara stabilitas keamanan wilayah, dapat memberikan sumbangan nyata bagi upaya penyelesaian konflik, agar tercipta kedamaian dan keamanan yangg permanen di Poso dan sekitarnya, sehingga masyarakat dapat membangun tatanan sosial dan roda perekonomian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebelum mengakhiri amanatnya Pangkostrad yang juga Ketua Umum PSSI tersebut meminta agar pasukan segera melakukan pengecekan, pemeliharaan, dan inventarisir semua peralatan maupun persenjataan, serta perlengkapan material lainnya yang telah digunakan selama tugas operasi, sehingga peralatan dan persenjataan tersebut dalam waktu singkat sudah dalam keadaan siap untuk digunakan kembali. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiyatmoko yang didampingi Ketua Persit KCK PD V Brawijaya Ibu Kustanto beserta segenap pengurusnya dan rombongan Asinten Kasdam V/Brawijaya serta Kabalak Kodam V/Brawijaya dalam rangka kunjungan kerja ke Makorem 082/CPYJ. Sabtu (17/6).

Kedatangan Pangdam V/Brawijaya disambut oleh Danrem 082/CPYJ di gerbang masuk Makorem, kemudian disambut dengan pengalungan bunga dan jajar kehormatan. Selanjutnya rombongan Pangdam V/Brawijaya menuju halaman Makorem dan telah berdiri berjajar Kasrem 082/CPYJ, para Dandim jajaran Korem 082/CPYJ, para Dan/Ka Satbalak wilayah Mojokerto dan para Kasi Korem 082/CPYJ.

Danrem 082/CPYJ Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, S.I.P, memperkenalkan para pejabat tersebut kepada Pangdam, setelah perkenalan tersebut Pangdam V/Brawijaya beserta rombongan melaksanakan foto bersama yang di laksanakan oleh Penrem 082/CPYJ.

Selanjutnya Pangdam menerima laporan dari Danrem 082/CPYJ tentang situasi wilayah  Korem 082/CPYJ, kemudian dilanjutkan pengarahan Pangdam kepada seluruh Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcabrem 082 PD/Brawijaya yang intinya mengajak kepada seluruh anggota untuk bisa mensyukuri Rahmat Tuhan yang luar biasa serta mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan melalui Negara dan kesejahteraan yang diberikan Negara.

Lebih lanjut Pangdam V/Brawijaya menyampaikan kepada Prajurit, PNS dan anggota Persit untuk tidak mengupload foto-foto atau sesuatu yang tidak pantas di media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong, dan untuk Prajurit supaya mempedomani Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI guna mendukung Tugas Pokoknya buat PNS supaya mempedomani Panca Prasetya Korpri.

“Tentunya yang utama mari kita terus berpedoman pada Pancasila dan sesanti Bhineka Tunggal Ika kita harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta kita harus mengayomi semua suku, agama dan ras yang mana pun itu,” kata Pangdam.

Sebelum mengakhiri sambutannya Pangdam V/Brawijaya menyampaikan beberapa penekanan diantaranya; para Dandim, Danramil dan juga unit intel yang ada diwilayah supaya bisa melaksanakan lapor cepat, temu cepat dan cegah dini.

Pada akhir sambutannya Pangdam V/Brawijaya menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap pada momentum bulan puasa Ramadhan ini disamping meningkatkan profesionalisme meningkatkan rasa syukur dengan diwujudkan kerja yang lebih baik juga meningkatkan komunikasi silaturahmi sebagai keluarga besar mulai dari Koramil, Kodim, Korem dan Kodam agar bisa selalu saling ingat mengingatkan, saling asah dan saling asuh kemudian juga saling menjaga agar tidak ada lagi yang terjerumus pada pelanggaran.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perwakilan Word Bank menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerjanya, Jum’at (16/6/2017) siang. Kehadiran mereka untuk mensurvei sejauh mana peringkat atau posisi finansial Kota Surabaya.

Thalita Ernandya Yuwono selaku Senior Urban Economist mengatakan, surabaya ingin melakukan pemeringkatan finansial melalui credit reating dan financial manager assement serta memberi bantuan untuk menghitung boru incapacity Kota Surabaya.

“Hasil akan terlihat ketika credit reating, financial manager assement, dan boru incapacity keluar. Credit rating dapat digunakan surabaya untuk meminjam atau menawarkan kepada investor agar melakukan invest,” terang Ernandya.

Sebelumnya, lanjut Ernandya, pemeringkatan surabaya pernah dinilai oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) tiga tahun lalu. Menurutnya hasil yang didapat cukup bagus yakni double A – (Double A minus).

“Pencapaian nilai yang didapat sudah setara dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat, seharusnya bisa meminjam karena fiskal capacitynya sudah kuat,” imbuhnya.

Ernandya atau yang akrab disapa Nandya juga kembali menegaskan kehadiran dirinya bersama tim di sini untuk mengetahui posisinya secara finansial atau ratingnya ada dimana.

“Sebab itu sangat berguna bagi kepentingan Surabaya,” tuturnya.

Ditanya soal syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Pemkot untuk mengetahui posisi finasialnya. Nandya mengatakan ada beberapa data yang harus diserahkan antara lain, data-data PAD, data pengeluaran, revenue termasuk data BUMD yang ada di Surabaya.

“Nanti kita analisa semuanya itu,” terangnya.

Rencanya perhitungan rating yang akan dilakukan Word Bank tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena penilaian ini ada metodologi berprosesnya

“Mungkin sekitar 2 hingga 3 bulan baru keluar hasilnya,” ujar nandya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menambahkan, credit rating untuk memenuhi kapasitas daerah sehingga dapat melihat posisi finasial surabaya untuk meminjam uang dan mengajak investor.

“Suatu saat pemkot ingin membangun infrastruktur dan menggunakan uang hutang, nanti pemberi hutang dapat melihat atau menilai sejauh mana finansial kota surabaya melalui credit rating, Itu fungsinya,” terang Agus.

Ke depan setelah hasil pemeringkatan dikeluarkan Word Bank, Pemkot rencananya akan melakukan investasi proyek dalam waktu dekat salah satunya  pembangunan trem.

“Seperti yang dikatakan ibu Menteri Keuangan bahwa APBN tidak ada, maka disarankan memakai APBB atau APBU itu kan artinya kita disuruh invest,” tuturnya.

Agus berharap ada peningkatan hasil survei yang dikeluarkan Word Bank dalam menilai peringkat kota surabaya dari sektor finansial sehingga kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di kota pahlawan semakin terbuka. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive