Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Dewan Desak Pemkot Surabaya Buat Regulasi Baru

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai kota bisnis dan perdagangan terbesar nomer dua setelah DKI Jakarta, Kota Surabaya tidak akan bisa terhindar dari kedatangan penduduk asal luar daerah (urban) yang berniat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

H. Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya berpendapat bahwa saat ini Kota Surabaya membutuhkan formula baru terkait regulasi yang mengatur tentang urbanisasi, karena jika tidak maka akan menimbulkan persoala sosial baru.

“Dahulu, seseorang yang tinggal di Kota Surabaya lebih dari 3 bulan secara berturut-turut, itu diwajibkan mengurus surat keterangan tinggal sementara (SKTS) atau Kipem, tetapi kan aturan itu sudah dicabut karena mengacu kepada Permendagri, sehingga urbanisasi bisa berlangsung bebas tanpa pengendalian,” ucapnya, Senin (3/7/2017)

Maka, lanjut Junaedi, sekarang Kota Surabaya membutuhkan formula baru berupa regulasi agar bisa menangkal atau mengantisipasi membludaknya urbanisasi, apakah itu berupa Perwali atau perubahan Perda, karena jika tetap dibiarkan bebas, tidak ada yang bertanggungjawab apalagi menjamin keberadaannya.

“Data Dispenduk tahun 2015, jumlah penduduk urban pemegang Kipem itu sudah mencapai lebih dari 30 Ribu orang, tentu dalam setiap tahunnya bertambah, ini bisa dipastikan akan menimbulkan persolan sosial baru,” tambahnya.

Politisi Partai Partai Demokrat yang kini menduduki posisi Ketua Fraksi di DPRD Surabaya ini mengatakan jika dampak lain dari bebasnya urbanisasi di Kota Surabaya juga akan memunculkan persaingan yang keras di kesempatan memperoleh pekerjaan antara penduduk lokal dan luar daerah

“Kompetisi penduduk lokal dengan urban jelas akan semakin besar, karena UMK di Surabaya sudah tinggi, sementara para perusahaan bisa merekrut dengan cara membuat MoU dengan calon karyawannya yang berasal dari luar daerah,” jelasnya.

Paling anyar, kondisi ini juga diperparah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi calon siswa SMA/SMK asal luar daerah, yang ingin memperoleh pendidikan yang lebih maju dan baik di Kota Surabaya.

“Artinya beban Pemkot semakin berat, karena harus bisa mempersiapkan kelulusan yang baik ditingkat SMP, agar siswa asal Kota Surabaya bisa bersaing dengan calon siswa asal luar daerah di Kotanya sendiri,” pungkasnya. (arf)

Read More

Pemkot Pulangkan 51 PMKS ke Daerah Asal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulangkan 51 orang penyandang masalah kesejahteraan Surabaya (PMKS) ke kota-kota asalnya, Senin (3/7/2017). Para PMKS yang dipulangkan tersebut terjaring razia oleh Satpol PP Kota Surabaya ketika 'beraktivitas' di tempat-tempat keramaian di Surabaya selama bulan Ramadhan lalu.

Ada sembilan mobil yang disiapkan Pemkot Surabaya untuk memulangkan ke-51 PMKS tersebut ke tempat tinggalnya di beberapa kota di Jawa Timur. Diantaranya Lumajang, Jember, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Pasuruan, Sitobondo, Mojokerto, Magetan, Nganjuk, juga Gresik dan Lamongan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, selama ini, Pemkot Surabaya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menyikapi kedatangan PMKS di Surabaya. Terlebih ketika memasuki bulan puasa. Antisipasi tersebut diantaranya ada penjagaan dan razia, serta sosialisasi ke RT/RW agar para pendatang yang merantau ke Surabaya memang memiliki pekerjaan.

“Sejak awal sudah ada personel yang jaga di beberapa tempat. Kurang lebih dua minggu lalu sudah ada beberapa (PMKS) yang tertangkap. Sekarang kami pulangkan. Saya sengaja tidak memulangkan segera supaya mereka beristirahat dulu di Liponsos,” ujar Wali Kota Tri Rismaharini di sela pemulangan PMKS di Taman Surya.

Menurut wali kota, mayoritas dari PMKS yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Surabaya tersebut tidak datang sendiri ke kota Pahlawan. Tetapi ada yang membawa mereka. Dengan kata lain, kebanyakan mereka dikirim oleh joki.

“Jokinya tapi lari. Di Liponsos kami jaga dengan Muspika kecamatan Sukolilo, jadi nggak ada yang berani ngambil,” sambung wali kota.

Dalam memulangkan PMKS ke daerah asalnya, wali kota menegaskan tidak asal memulangkan. Pemkot terlebih dulu berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan juga pemerintah daerah tempat asal PMKS tersebut. Termasuk juga memperhatikan kondisi kesehatan dan kejiwaan para PMKS yang terjaring razia. Pemkot juga sudah punya data PMKS yang tertangkap sehingga akan ketahuan apakah yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah tertangkap.

“Ini yang kami pulangkan data alamatnya jelas. Kami komunikasi dengan provinsi dan daerah. Kalau (alamat) nggak jelas atau masih sakit dan mengalami gangguan kejiwaan, yah nggak kami pulangkan. Kami rawat, setelah sembuh ditanya alamatnya, bila clear kami pulangkan,” jelas wali kota.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo menambahkan, pihaknya sudah memiliki data PMKS yang pernah terjaring razia dan dikirim ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). Sehingga akan ketahuan bila di kemudian hari ada PMKS yang kembali terjaring razia.

“Di Liponsos ada finger print nya. Jadi kalau ada yang dua kali masuk yah ketahuan,” ujarnya.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyampaikan, Satpol PP Surabaya punya tim khusus bernama tim kaypang yang bertugas menangani PMKS seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen hingga orang gila. Selama bulan puasa lalu, Irvan menyebut tim kaypang rutin melakukan razia dan pengamanan di tiga tempat seperti di tempat ibadah dan makam, sentra kuliner dan traffic light.

“Tim ini akan akan jalan terus. SOP nya, ketika ada yang terjaring razia, kami bawa ke Liponsos. Di sana mereka dirawat dan dibina,” jelas Irvan. (arf)

Read More

Ratusan Pegawai Pemkot Surabaya Antre Ber-Halal Bihalal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana, pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) dan jajaran DPRD Surabaya Surabaya untuk ber-halal bihalal dengan saling bermaaf-maafan, Senin (3/7/2017). Halaman Taman Surya yang menjadi tempat halal bihalal, penuh oleh ratusan pegawai negeri sipil, karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkot Surabaya yang mengantre bersalaman dengan wali kota dan wawali.

Antrean panjang halal bihalal diawali Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan yang bersalaman dengan wali kota yang didampingi wawali. Kemudian satu demi satu jajaran kepala SKPD serta pimpinan dan anggota dewan Surabaya. Lantas diikuti karyawan dan karyawati, termasuk juga para wartawan yang sehari-hari meliput agenda wali kota dan Pemkot Surabaya.

"Minal aidzin mohon maaf," ujar wali kota sambil tersenyum sembari menyalami satu per satu ratusan pegawai dan karyawan/karyawati.

Seusai acara halal bihalal, ditanya wartawan perihal kemungkinan adanya pegawai negeri di lingkungan Pemkot Surabaya yang memperpanjang liburnya, Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan bahwa PNS di Pemkot Surabaya sudah paham tugas dan kewajibannya. Karenanya, wali kota meyakini tidak akan ada yang nekad bolos di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Terlebih, sambung wali kota, Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) akan melakukan inspeksi.

“Saya yakin mereka sudah mengerti dan sudah tahu. Apalagi ini liburnya kan panjang dan lama. Insya Allah nggak ada (yang memperpanjang libur),” jelas wali kota.

Kalaupun ternyata ada PNS di Pemkot Surabaya yang tidak masuk di hari pertama kerja usai libur bersama Lebaran, wali kota menyebut harus dicek dulu alasan (reason) yang bersangkutan sehingga sampai tidak masuk kerja. Wali kota mencontohkan, tahun lalu ada yang tidak masuk kerja ketika hari pertama setelah libur Idul Fitri. Ternyata tidak masuk kerjanya dikarenakan sakit.

“Kalau ada yang tidak masuk, pasti ada reasoning nya, ada alasannya. Dulu ada yang ndak masuk karena sakit. Kalau sakit tentu akan diproses lebih lanjut, apakah memang sakit beneran. Kalau sampai ada yang berani bolos, pasti ada sanksi nya,” sambung wali kota sarat prestasi ini.(arf)  

Read More

Danrem 084/BJ: Hindari Hal-Hal Menyimpang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengawali pekan ini, Komandan Korem (Danrem) 084/BJ, Kolonel Czi Denny Herman tak henti-hentinya untuk terus mewanti-wanti seluruh prajuritnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai personel TNI-AD.

Bahkan, melalui upacara yang dipimpin langsung oleh dirinya, Denny Herman menghimbau seluruh personelnya untuk terus meningkatkan kedisiplinan sekaligus kewajiban yang diemban seluruh PNS dan prajurit TNI di jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya.

"Upacara ini juga berguna untuk lebih menumbuhkan sikap, semangat dan mental Kebangsaan," kata dia dalam upacara bendera yang berlangsung di lapangan Makorem, Senin, 03 Juli 2017 pagi.

Selain itu, tegas Denny dalam kesempatan yang sama, dirinya menegaskan seluruh personelnya untuk menghindari segala hal maupun tindakan yang dinilai menyimpang dari peraturan maupun hukum yang berlaku.

"Kewaspadaan harus menjadi prioritas. Ingat, tantangan demi tantangan ke depan akan semakin berat," tegasnya. (arf)

Read More

Pemkot Beri Santunan Klaim Asuransi Untuk Nelayan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Jasa Indonesia (Jasindo) menyerahkan santunan berupa klaim asuransi kepada ahli waris (istri dan anak) nelayan yang meninggal dunia. Kali ini, nelayan surabaya yang meninggal dunia bernama Ambiyah, warga RT02/RW 02, Made Sambikerep, Surabaya.

Penyerahan santunan klaim asuransi langsung diberikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada ahli waris (istri dan anaknya), disaksikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Joestamadji dan Kepala Cabang Jasindo, Setiadi Imansyah beserta jajaran perangkat daerah terkait di Halaman Taman Surya pada, Senin (3/7/2017).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Joestamadji mengatakan, asuransi yang diberikan berupa uang sebesar seratus enam puluh juta rupiah.

“Asuransi ini disesuaikan dengan peraturan undang-undang untuk melindungi nelayan,” kata Joestamadji yang sebelumnya menghadiri acara halalbihalal bersama wali kota dan pegawai negeri sipil lainnya pagi tadi.

Selain itu, sambung Joestamadji, bagi nelayan surabaya yang ingin mendapatkan asuransi harus memenuhi beberapa syarat diantaranya memiliki kartu nelayan dan berKTP Surabaya. Sedangkan untuk proses pengurusan kartu asuransi nelayan membutuhkan waktu 15 hari.

“Khusus untuk KTP harus warga surabaya, karena itu perintah dari ibu wali kota,” tegasnya.

Program yang sudah berjalan selama 2 tahun ini berhasil mengumpulkan 2260 nelayan surabaya dan saat ini sebanyak 1700 nelayan sudah tercover menerima asuransi tersebut.

Joes sapaan akrabnya menuturkan, dari 2200 nelayan yang diusulkan untuk menerima asuransi, tidak dipungkiri pemerintah menemui kendala ketika hendak melakukan pendataan.

“Banyak macam alasan, ada yang kartunya hilang dan kartu habis, akibatnya mereka malas untuk mengurus kembali,” ungkapnya.

Lelaki berkulit kuning ini menambahkan pesan dari ibu wali kota yang sempat dibisikkan kepadanya.

“Tadi ibu bilang sama kami kalau memberi asuransi harus layak dan sepantasnya, paling penting perhatikan pendidikan anaknya sampai tuntas,” terang mantan Kabid Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya ini.

Sementara itu, Kepala Cabang Jasindo, Setiadi Imansyah menuturkan usai santunan ini diberikan kepada nelayan yang meninggal, Jasindo bersama dinas terkait akan terus berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada nelayan lain akan pentingnya asuransi ini.

“Seperti pemberian santunan kepada nelayan yang terjadi hari ini, akan cepat menyadarkan nelayan akan pentingnya asuransi tersebut dan seberapa besar manfaatnya ke depan,” ujar Setiadi. (arf)

Read More

TNI-Polri sita berbagai Merk Miras di Perbatasan RI-PNG

KABARPROGRESIF.COM : (Keerom) Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri berhasil menyita berbagai merk minuman keras setelah menggelar sweeping bersama pada Sabtu (1/7) malam di sejumlah titik ruas jalan menuju perbatasan RI-PNG, tepatnya di Jalan Trans Jawa menuju Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif Mekanis 512/QY Letkol Inf Budi Handoko, S.Sos saat berada di Arso, Minggu (2/7) mengatakan sweeping bersama itu juga untuk menciptakan situasi yang kondusif di perbatasan RI-PNG.

"Sebanyak 5 botol minuman keras berbagai jenis yang kami amankan," katanya.

Menurut Letkol Budi, sweeping tersebut digelar di sejumlah titik ruas jalan trans perbatasan sektor utara bagian bawah, wilayah tanggung jawabnya Satgas Yonif Mekanis 512/QY.

Kegiatan sweeping tersebut, ungkapnya mendapat dukungan dari Kapolres Keerom AKBP Simon Sahureka.

"Kapolres Keerom turut menurunkan personelnya untuk bergabung bersama Satgas Yonif Mekanis 512/QY untuk bersama-sama melaksanakan sweeping gabungan," katanya.

Menurutnya sasaran pelaksanaan sweeping kali itu adalah senjata api, senjata tajam, minuman keras dan narkoba.  Dengan jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 4 Regu sweeping dari Satgas Pamtas Yonif Mekanis 512/Q, Kompi C Yonif 756/WMS, Koramil Senggi dan Polsek Senggi.

"Sweeping ini saya lakukan dalam rangka mengantisipasi segala kerawanan di wilayah perbatasan RI-PNG, guna menjamin situasi yang kondusif di wilayah perbatasan," katanya.

Kini sejumlah barang bukti minuman keras yang berhasil disita dan diamankan telah diserahkan ke Polsek Senggi, Polres Keerom. (ragil)

Read More

Polri Bentuk Tim Investigasi Terkait Protes Orangtua di Sidang Akpol

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Beredarnya video protes orangtua murid pada sidang taruna Akademi Kepolisian (akpol) dan sidang lulus sementara Tamtama Polri Tahun Ajaran 2017 di Polda Jawa Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari Mabes Polri. Untuk itu Polri menerjunkan tim untuk melakukan investigasi terkait kasus itu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, tim evaluasi tersebut berasal dari panitia pusat, SDM, Irwasum, dan Tim Propam Mabes Polri. Mereka sedang melakukan verifikasi ke Polda Jabar.

"Untuk mengkaji ada tidaknya penyimpangan dari ketentuan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2017).

Rikwanto mengatakan, kebijakan Polri dalam seleksi untuk taruna Akpol tidak pernah berdasarkan kesukuan, putra daerah atau non-putra daerah. Yang selama ini diterapkan adalah local boy for local job atau local police khusus untuk level bintara.

Local boy merupakan warga atau calon yang telah tinggal di daerah tersebut dengan diberi batas waktu minimal 1 tahun tanpa melihat apakah calon tersebut kelahiran daerah setempat atau bukan.

"Karena, Polri memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga NKRI. Kebijakan ini juga merupakan manifestasi upaya Polri dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Rikwanto.

Menurut Rikwanto, sudah ada tujuh orangtua murid yang melapor ke Propam Polri terkait hal ini.

Polisi sedang menelaah dan menganalisis yang terjadi menurut pelapor. Belum dapat disimpulkan apakah terjadi dugaan pelanggaran etik atau sebagainya dalam kasus ini. Hasil investigasi kemungkinan akan keluar pada beberapa hari mendatang.

Ia menyebutkan, penerimaan siswa Akpol atau bintara selama ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sejak awal, nilai calon sudah diketahui dan ranking dapat diketahui siswa.

Rikwanto menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada masalah di polda lain dalam hal seleksi taruna Akpol, kecuali yang terjadi saat ini di Polda Jabar.

Ketentuan seleksi Akpol sudah dibuat oleh Mabes Polri. Ketentuan tersebut dibagikan ke setiap polda untuk jadi pedoman.

Kasus ini muncul setelah beredarnya video protes sejumlah orangtua murid. Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik tersebut, tampak sebuah ruangan yang menjadi tempat sidang.

Sejumlah orangtua para taruna melayangkan protes dengan nada tinggi di ruang sidang.

"Ranking 15 dari 23 tidak bisa masuk, hah! Pakai ini," ujar seorang bapak sambil mengangkat telunjuknya di kepala seperti dalam tayangan video.

Para orangtua yang kesal tampak riuh dengan berbagai argumen mereka. Situasi di ruangan tersebut dijaga oleh petugas provost polisi. Ada pula pria yang diduga peserta seleksi Akpol nampak menangis. (rio)

Read More

Usai Teriak "Thoghut", Pelaku Tikam Polisi di Masjid Dekat Mabes Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Insiden penusukan terhadap dua orang anggota brimob oleh pria tak dikenal di Masjid Masjid Falatehan, dekat lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2017) malam semakin terkuak.

Bocoran informasi sementara dari pihak kepolisian menyebutkan, pelaku sempat berteriak 'thoghut' lantas mengeluarkan sebilah sangkurlalu menusukannya.

Kejadian ini awalnya dua orang personilanggota Brimob Mabes Polri sedang menunaikan ibadah shalat isya di masjid itu.

Sejumlah personel Polri yang sedang berjaga dalam rangka Hari Raya Idul Fitri juga ikut shalat di tempat yang sama.

Masjid tersebut berada tidak jauh dari Kompleks Mabes Polri, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Saat shalat usai dan jamaah sedang bersalam-salaman, pelaku tiba-tiba berteriak 'thoghut' dan mengeluarkan sebilah sangkur.

Ia langsung menikam personel polri yang ada di sekitarnya dengan membabi buta.

Usai menikam aparat, pelaku yang mengenakan baju biru serta jins biru juga sempat mengancam jamaah masjid sembari mengacung-acungkan pisau tersebut.

Ia terus berteriak 'thoghut'.

Thoghut atau Thaghut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah.

Dalam pengertian itu pun terkandung makna, bahwa jika manusia mengabaikan hukum Allah, maka hukuman terhadap mereka disebut hukum Thoghut.

Selanjutnya menyebutkan, pelaku berlari ke arah Terminal Blok M, setelah melakukan aksinya.

Aparat di sekitar lokasi sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku berhenti.

Namun, pelaku malah berbalik arah dan menantang aparat sambil terus mengacung-acungkan pisau.

Terpaksa polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas, dan dia pun jatuh tersungkur.

Pelaku tewas seketika. Identitas pelaku hingga saat ini belum diketahui.

Sementara, dua aparat yang terkena tikaman adalah bernama AKP Dede Suhatmi (Detasemen I Gegana) dan Briptu M Syaiful Bakhtiar (Detasemen III Pelopor).

Kedua korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina. (rio)

Read More

Kapolri Tinjau Lokasi Anggota Brimob Diserang di Masjid Falatehan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung meninjau lokasi kejadian penyerangan anggota Brimob di Masjid Falatehan, kompleks Peruri, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan pihaknya saat ini tengah mendampingi Tito ke lokasi kejadian.

" Ini saya mendampingi Pak Kapolri cek lokasi, nanti rilisnya disiapkan," kata Setyo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/6/2017).

Pantauan di lokasi, Tito terlihat didampingi sejumlah pejabat Mabes Polri berjalan ke lokasi kejadian. Setelah memantau tempat anggota Brimob diserang, ia langsung berjalan ke lokasi tempat pelaku penyerangan dilumpuhkan.

Namun, awak media belum boleh mendekat ke lokasi. Di sana anggota Brimob bersiaga dan menjaga ketat lokasi. Semuanya terlihat bersenjata lengkap. Belum diketahui apakah pelaku masih ada di lokasi atau sudah dievakuasi. (rio)

Read More

Saksi Sebut Anggota Brimob Ditusuk di Bagian Leher

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota Brimob diduga diserang orang tak dikenal di Masjid Falatehan, Kompleks Peruri, tepatnya di seberang Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat malam.

Edo, driver Go-Jek yang menyaksikan peristiwa tersebut menyatakan, usai salat Isya suasana mendadak ramai. Orang tak dikenal tiba-tiba mengeluarkan sangkur dan berteriak-teriak.

"Dia langsung menyerang anggota di bagian leher," ujar Edo, Jumat (30/6/2017).

Edo mengaku dirinya sempat mendengar tembakan peringatan, namun orang tak dikenal tersebut terus menyerang.

"Sempat ada tembakan peringatan, tapi dia tetap menyerang. Terus ditembak dua kali," ujar dia. (rio)

Read More

Anggota Brimob Di Tusuk Orang Tak Dikenal di Depan Mabes Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Lagi-lagi anggota kepolisian Republik Indonesia menjadi incaran pembunuhan orang-orang yang mengaku sirik dengan korps  seragam coklat ini.

Kali  ini bukan korps baju coklat aja  yang diincar namun korps baju hitam di korps kepolisian ini pun jadi sasarannya.

Seorang anggota Brimob diduga diserang orang tak dikenal di Masjid Falatehan, Kompleks Peruri, tepatnya di seberang Markas Besar Polri, Jakarta.

Seorang saksi mata bernama Andrian menuturkan, peristiwa ini terjadi setelah salat Isya di masjid tersebut. Kebetulan, kata dia, ada sejumlah anggota Brimob yang turut ikut salat berjemaah.

"Tadi setelah salat, saya lihat ada orang membawa pisau ke luar Masjid," kata Andrian di dekat lokasi kejadian, Jakarta, Jumat (30/6/2017) malam

Andrian menduga, insiden penyerangan terjadi di dalam masjid. Dia melihat pelaku dilumpuhkan oleh anggota Brimob yang kebetulan bereaksi atas kejadian tersebut.

"Pelaku sempat berjalan ke luar masjid saya lihat. Pakai kemeja dan celana jeans biru. Saya juga sempat dengar suara tembakan tiga kali," ucap dia. (rio)

Read More

Anggota Kodim 0508/Depok Evakuasi Mayat Tanpa Identitas

KABARPROGRESIF.COM : (Depok) Anggota Kodim 0508/Depok mengevakuasi jasad mayat wanita di Kali Licin RT. 03/11 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Depok, Jumat (30/06/2017). Awal mula mayat ditmukan karena sebelumnya anggota kodim 0508/Depok mendapat laporan dari seorang warga yang melintas di pinggir kali adanya kecurigaan melihat mayat yang hanyut di kali, karena kebetulan kali tersebut berada tepat di depan Makodim maka warga tersebut melapor kepada anggota Kodim.

Kasdim 0508/Depok dengan anggota segera mendatangi TKP dan ternyata kecurigaan warga benar yang mengapung adalah mayat wanita, yang awalnya mereka mengira boneka yang mengapung hanyut di kali. Segera diambil tindakan untuk mengangkat mayat, dengan kesigapan Serma Jemina Anggota Kodim 0508/Depok yang langsung turun ke kali untuk mengangkat mayat agar tidak jauh terbawa arus. Dengan bantuan anggota Kodim lain dan masyarakat dengan waktu tak lama mayat sudah bisa diangkat.

Mayat wanita tersebut diketemukan tanpa identitas, di perkirakan umur 30 tahun tanpa identitas dengan ciri ciri kulit kuning langsat, rambut ikal sepundak, memakai daster dan celana pendek warna merah muda. Tampak terdapat luka di kening sebelah kiri, pelipis sebelah kiri dan kepala masih mengeluarkan darah segar dan belum bisa dipastikan merupakan korban pembunuhan atau korban tenggelam.

“Kita tidak bisa mengira-mengira hanya dari bekas luka apakah korban pembunuhan atau korban tenggelam, nanti lebih jelas pihak Kepolisian yang akan mengidentifikasi” terang Kasdim 0508/Depok Mayor Inf Mistar, SE yang turut membantu proses evakuasi.

Tidak berapa lama datang pihak Kepolisian yaitu Kapolsek Pancoran Mas bersama anggota untuk mengambil tindakan selanjutnya. Pada pukul 08.45 Wib, Tim identivikasi dari Polresta Depok datang ke TKP pimpinan AKP R. Sadasitepuh dan selanjutnya jasad mayat dibawa ke RS Dr. Sukamto Kramajati Jakarta Timur untuk diidentifikasi. (rio)

Read More