Kapolrestabes dan Kasat Reskrim Terima Penghargaan dari Walikota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian di Kota Surabaya atas peran besarnya dalam mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pahlawan. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan atas nama Kombes Pol Muhammad Iqbal dan AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan yang diserahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Rabu (5/7).

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan, penyerahan piagam penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih Pemkot Surabaya mewakili masyarakat Surabaya karena telah banyak dibantu dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif.

“Ini tulus dari kami atas nama masyarakat karena telah banyak dibantu. Meski Surabaya ini penduduknya bermacam-macam, tetapi suasana kotanya bisa kondusif. Saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi pengayom masyarakat,” ujar wali kota.

Disampaikan wali kota, peran besar pihak kepolisian dalam mengamankan kota Surabaya sangat terlihat selama satu bulan kemarin. Biasanya, jelang mendekati Lebaran, angka kejahatan di Surabaya semisal pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), cenderung naik. Namun, untuk tahun ini, tren tindak kriminalitas justru menurun.

“Alhamdulillah tahun ini turun. Bahkan turunnya tinggi sekali. Seperti Curanmor. Bahkan, untuk narkoba turunnya sampai 50 persen,” sambung wali kota.

Wali kota menambahkan, ke depannya, Pemkot akan membangun beberapa pos pengamanan di beberapa titik untuk bisa lebih cepat dan tepat dalam merespons kejadian yang terjadi di masyarakat. Menurut wali kota, selama ini, ada beberapa kasus yang bisa diketahui sedari awal oleh personel Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya.

“Untuk penambahan pos ini kami tempatkan di beberapa tempat yang rawan. Seperti di Tambaksari, Krembangan, Kenjeran. Di pos-pos itu nanti ter-connect dengan Command Center 112. Jadi nanti CC room akan kita perlebar untuk menampung kamera di pos-pos ini. Kami juga bekerja sama dengan polisi untuk memasang GPS di motor-motor patroli,” sambung wali kota.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan beserta jajarannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan wali kota.

“Terima kasih, ini sangat berharga bagi kami. Bukan hanya sebagai apresiasi, tetapi juga melecut kami untuk lebih baik lagi,” ujar M.Iqbal.

Disampaikan M.Iqbal, keberhasilan menjaga kondusivitas Surabaya dikarenakan ada adanya sinergi tiga pilar (TNI, Polri dan pemerintah daerah) yang erat di Kota Surabaya.

“Camat dan lurah, babinsa dan masyarakat juga hadir untuk menaikkan daya cegah masyarakat. Formula ini akan jalan terus,” sambung Kapolrestabes yang Selasa (4/7) kemarin genap berusia 47 tahun.(arf)

Read More

Saber Pungli Polres Jepara Amankan Guru Pungli

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Tiga guru di sebuah SMP Negeri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tertangkap basah ketika melakukan pungutan liar (Pungli). Pungli dilakukan dengan alasan membeli kursi agar calon siswa dapat di terima di sekolah tersebut. Setiap calon siswa yang terkena pungli diminta dana hingga Rp 2,5 juta.

Kapolres Jepara AKBP Yudianti Adhi Nugroho menyampaikan, kasus jual beli kursi kepada calon siswa baru itu diungkap oleh tim Saber Pungli Polres Jepara karena ada laporan masyarakat. Polisi kemudian bergerak cepat degan menggeledah guru yang dilaporkan.

"Penggeledahan oknum guru yang mengumpulkan uang dari orang tua murid. Benar, tim mendapati uang tunai dari mereka," kata Yudi, Rabu (5/7/2017).

Hingga kini polisi masih memeriksa guru berinisial MR, LA, dan FK di Mapolres Jepara. Hasil pemeriksaan sementara, mereka mengaku uang itu untuk membeli peralatan sekolah. Mereka pun mengakui pungutan tersebut tanpa dasar hukum.

Jumlah total uang yang berhasil dikumpulkan Rp 61 juta.

"Itu uang dari 25 orang wali murid," kata Yudi.

Selain memeriksa tiga oknum guru, polisi juga memeriksa belasan guru lainnya. Bahkan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara juga diperiksa.

Kapolres menduga ada mafia besar di balik pungli ini. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain terus didalami, sebab penentuan calon siswa bisa masuk atau tidak di sebuah sekolah negeri, harus melalui berbagai mekanisme yang melibatkan banyak pihak.

"Saat ini masih terus kita kembangkan," kata Yudi.

Untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek pungli penerimaan siswa baru, Yudi meminta agar masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor melalui nomor ponsel tim Saber Pungli  081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara.

"Jika dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya, silakan direkam ataupun difoto. Laporkan tim saber pungli," kata Yudi.

Bukan hal baru praktek titip menitip calon siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru setiap tahun memang terjadi.

Sejumlah guru mengaku bahwa mereka mengenal istilah Bilung atau Bina Lingkungan, di mana setiap sekolah memiliki kuota untuk diisi calon siswa tanpa melalui mekanisme formal PPDB. (ragil)

Read More

Curi Rp. 202 Juta, Karyawan Minimarket Ditangkap

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi pencurian unik dilakukan oleh Yuliono. Betapa tidak, pemuda 21 tahun asal Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang Lamongan itu menyimpan uang tunai hasil jarahannya. Jumlahnya fantastis, hingga Rp. 202 Juta. Pencurian itu dilakukan Yuliono di minimarket Reny Ekspress, Jalan Bratang Gede No.127 Surabaya. Minimarket itu merupakan tempat kerja Yuliono.

Aksi pencurian itu terbongkar setelah pemilik minimarket, Titik Wahyuningsih (48), warga Jalan Bratang Gede nomor 127, Surabaya mencurigai pendapatan tokonya yang terus berkurang. Kendati uangnya hilang secara bertahap, dalam totalannya, jumlahnya lebih dari Rp. 200 Juta. Kecurigaan Titik memuncak pada Senin (3/7/2017) kemarin terhadap Yuliono, karyawannya.

Atas dasar kecurigaannya itu, Titik melapor ke Polrestabes Surabaya, pada Selasa (4/7/2017. Dari laporan itulah, Tim Anti Bandit langsung menyisir mess karyawan dan memeriksa sejumlah karyawan Titik, termasuk Yuliono. Dari penyisiran itulah, Tim Anti Bandit menemukan sebuah tas yang mencurigakan yang diketahui diletakkan oleh Yuliono di sebuah rak pada lantai 3 minimarket tersebut.

"Setelah mengerucut pada nama Yuliono, anggota memintanya untuk membuka tas tersebut. Dan benar, dalam tas terdapat karung beras yang ternyata berisi uang tunai sebesar Rp. 202 Juta," sebut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Rabu (5/7/2017). Darisanalah, Yuliono digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, Yuliono mengaku sudah bekerja 4 tahun di minimarket itu. Sebulan, dia digaji 1,5 Juta. Merasa gajinya kurang, Yuliono akhirnya nekat mencuri uang bosnya. Terungkap pula, bahwa Yuliono mencuri uang itu saat bosnya sedang tidak ada di toko (malam hari). Yuliono mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 202 Juta.

Namun, Yuliono berdalih bahwa dialah yang mencuri. Kepada penyidik dia mengatakan jika dirinya hanya menerima titipan tas berisi uang tersebut. Yuliono mengaku jika tas itu berisi merupakan milik Rudi temannya yang saat itu datang ke mess-nya bersama seorang cewek. Setelah menitipkan tas itu, Rudi dan ceweknya berlalu.

Tetapi, keterangan Yuliono itu ternyata hanya alibi (alasan) saja. Sebab nama yang dimaksud Yuliono, tidak ada disana. Terungkap, Yuliono lah yang menyiapkan tas hitam dan karung beras itu untuk mencuri. Dimana pencurian itu dilakukan dengan cara merusak pintu ruang penyimpanan uang menggunakan linggis. Setelah berhasil, dirinya membobol atap lantai 2 menuju lantai 3 dan hendak melompat namun gagal.

"Karena gagal melompat, uang hasil curian diletakkan tersangka pada rak lantai 3. Dari sana, tersangka turun ke lantai 2 dan melompat menuju mess-nya," beber AKBP Shinto.

Perwira Polisi asal Medan ini menambahkan, aksi tersebut dilakukan oleh tersangka sendirian. Bersama tersangka, pihaknya menyita sebuah tas warna hitam, sebuah karung plastik beras, sebuah kaos hitam lengan panjang, sarung tangan, sebuah linggis, sepasang sepatu dan uang hasil curian sebesar Rp. 202 Juta.

"Tersangka kami jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara," tandas AKBP Shinto. (arf)

Read More

Pungli, PNS dan Dua Anggota "Pasukan Oranye" Diamankan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Apes menimpa tiga oknum dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administratif Jakarta Barat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Jakarta Barat, Rabu (5/7/2017).

Tiga oknum yang diamankan adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial VM dan dua orang anggota petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) atau yang sering disebut "pasukan oranye" berinisial AH dan IM.

"Ketiga oknum tersebut diamankan di daerah Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu pagi dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani.

Menurut dia, Tim Saber Pungli Jakbar telah menerima aduan warga mengenai adanya pungli saat pengambilan sampah oleh para anggota pasukan oranye sejak beberapa pekan lalu.

Ia mengatakan, dua oknum anggota pasukan oranye yang diamankan tersebut merupakan koordinator di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kembangan.

"Jadi dua oknum ini melakukan pungli lagi pada para PPSU yang mengangkut sampah dari rumah-rumah dengan gerobak tadi. Jadi pungli itu dilakukan untuk mengantar sampah dari TPS ke TPA (tempat pembuangan akhir). Makanya warga ikut ditarik ya ada alasannya, jadi ini permainan di bawah," papar dia.

Menurut Reda, warga harus membayar kepada petugas PPSU yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah.

Kemudian, petugas PPSU tersebut harus menyetorkan uang kepada dua petugas PPSU yang jadi koordinator di TPS Kembangan tersebut Rp 500.000 per bulan.

"Bayangkan setiap kelurahan saja ada 6 sampai 8 gerobak tergantung situasi. Lumayan kan dapatnya," kata dia.

Ia juga menyampaikan, uang hasil pungli itu tak hanya dinikmati dua oknum anggota pasukan oranye tersebut.

Oknum PNS berinisial VM juga mendapatkan bagian karena merupakan koordinator penanganan sampah di wilayah tersebut.

"Tapi ini uang menyebar, jadi ada yang di kasih ke sopir truk ada yang ke oknum lain, jadi ini yang masih kita dalami," ujarnya. (rio)

Read More

Jelang Sertijab, Tim Verifikasi Terjuni Korem 084/BJ

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beberapa persiapan mulai dilakukan oleh tim verifikasi di satuan-satuan yang berada di jajaran Makodam V/Brawijaya.

Selain melakukan pengecakan terhadap setiap kegiatan yang digelar oleh masing-masing satuan, upaya itu, juga dilakukan guna mengetahui setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di satuan tersebut.

Pada kesempatan itu, dengan dipimpin langsung oleh Wakil Inspektorat Kodam (Wairdam) V/Brawijaya, Letnan Kolonel Inf Yusuf Ragainaga, tim verifikasi mulai melakukan pengecekan di Makorem 084/BJ. Rabu, 05 Juli 2017 siang.

Menurutnya, verifikasi ini wajib untuk dilakukan menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem yang akan dilakukan di satuan tersebut.

"Selain untuk mengetahui segala situasi dan kondisi, verifikasi ini juga penting untuk disampaikan kepada Danrem yang baru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," katanya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Kolonel Czi Denny Herman. Menurutnya, menjelang akhir masa jabatannya, dirinya tak ingin terdapat suatu hal yang dinilai merugikan satuan selama dirinya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danrem 084/BJ.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara riil dan benar tentang semua yang ada di Korem, sehingga diharapkan Danrem yang baru mempunyai gambaran yang benar saat menjabat nanti," tegas Denny.

Rencananya, sertijab kali ini akan digelar di Makodam V/Brawijaya pada tanggal 12 Juli 2017 mendatang. Tak hanya di jabatan Danrem 084/BJ saja. Namun, terdapat beberapa posisi Perwira yang nantinya akan digantikan oleh para pejabat baru. (arf)

Read More

Analis : Harga Hunian di Sydney Akhir Tahun Akan Lebih Tinggi Sekitar 11% - 16%

Populasi Sydney Tumbuh Sekitar 90,000 JIwa Per tahun, Sementara Pasokan Hunian Masih Gagal Dalam Memenuhi Permintaan Yang Ada

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Crown Group, pengembang properti hunian dan mixed-use terkemuka di Sydney, hari ini mengumumkan informasi terbaru tentang prediksi analis mengenai harga residensial Sydney pada 2017.

Managing Director SQM, Louis Christopher, menilai harga residensial di Sydney pada akhir tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya akan naik sekitar 11% - 16% lebih tinggi.

Dengan populasi Sydney yang tumbuh sekitar 90.000 per tahun, pasokan hunian masih belum berhasil memenuhi jumlah permintaan.

SQM Research Pty Ltd adalah rumah penelitian investasi Australia yang sangat dihormati, mengkhususkan diri dalam memberikan penilaian dan data di semua kelas aset utama.

Perusahaan ini didirikan dan dijalankan oleh salah satu analis properti yang paling dikenal dan dihormati di negara tersebut, Louis Christopher, yang tujuan, pendekatan ​​dan pendapat jujurnya terhadap pasar real estat sebagai salah satu dasar SQM Research dibangun.

Sydney, kota berpenduduk lima juta orang termasuk Central Coast dan Blue Mountains, memiliki lebih sedikit rumah untuk dijual dibandingkan Brisbane, sebuah kota yang kurang dari setengah ukurannya. Sydney berukuran dua setengah kali ukuran Perth, namun jumlah property yang dijual di dua kota tersebut tidak jauh berbeda.

Christopher juga memperingatkan bahwa harga didorong oleh pergerakan relatif – jumlah hunian yang dijual apakah naik atau turun sedikit, tetap dapat dirasakan - namun skala kekurangan hunian berarti dasar fundamental pasar tidak akan cukup berubah.

Head of Global Capital Crown Group, Prisca Edwards, juga menyatakan bahwa situasi backlog yang dihadapi Sydney selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu alasan utama mengapa pasar properti di sini sebagai salah satu yang paling menarik di kawasan Asia.

Pada dasarnya, kecepatan pengembang menciptakan tempat tinggal baru tidak dapat mengikuti permintaan tambahan setiap tahun.

 "Jika kita tidak cukup banyak membangun untuk meningkatkan jumlah properti baru, bagaimana kita bisa mengatasi permintaan hunian di Sydney?" ungkapnya.

"Bahkan, saya tidak berpikir bahwa rencana biaya tambahan pajak hunian akan banyak mempengaruhi permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri," tambahnya.

Pemerintah Negara bagian New South Wales pekan lalu telah mengumumkan bahwa investor asing yang membeli properti di NSW akan dikenai biaya tambaha yang akan mulai berlaku mulai 1 Juli.

Biaya tambahan bagi investor asing akan meningkat dari 4% menjadi 8% mulai 1 Juli 2017. Ini merupakan tambahan dari biaya pajak hingga 7%.

Sementara biaya pajak bumi tahunan untuk pembeli asing akan naik dari 0,75% - 2% per tahun, menurut laporan The Daily Telegraph.

Langkah tersebut diperkirakan akan menghasilkan hampir sekitar Rp. 20 Triliun selama empat tahun ke depan untuk membantu para calon pembeli rumah pertama.

“Jika Anda adalah seorang investor asing dan mau memasuki pasar properti mewah di Asia, maka Sydney adalah merupakan opsi terbaik hingga saat ini,” Ungkap Prisca

Menurut data investasi properti terbaru menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 10 (sepuluh) pembeli di NSW adalah orang asing, dan sejak diperkenalkan pada Anggaran 2016-17, FIS telah berhasil mengumpulkan Rp. 1,5 Triliun dari 3000 pembeli asing.

Sementara itu, Crown Group baru-baru telah berhasil meluncurkan produk terbarunya, Waterfall by Crown Group secara global.

Waterfall by Crown Group telah berhasil menorehkan tonggak sejarah baru bagi pengembang properti yang berbasis di Sydney ini dengan menghasilkan nilai transaksi terbaru.

Proyek pengembangan 331 unit yang menakjubkan ini telah berhasil terjual secara global lebih dari Rp. 3 triliun, mengulang kesuksesan Infinity by Crown Group pada tahun 2015

"Waterfall by Crown Group juga berhasil membuat pernyataan kuat di industri property Australia tentang konsistensi kami dalam menghasilkan hunian vertikal bergaya resor," Tutup Edwards. (Dji)

Read More

Polrestabes Surabaya Abaikan Putusan Pengadilan, Kompolnas Tegur Kapolri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kinerja Polrestabes Surabaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hak hukum pada setiap masyarakat nampaknya masih  memiliki catatan buram atau raport merah.

Pelayanan buruk itu dialami oleh Drs  EC Mulyanto Wijaya, AK.  Warga Darmo Permai Selatan X Nomor 2 Surabaya telah melaporkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Mardian Nasutio alias Thio Sin Tjong, dengan bukti laporan LPK/209/II/2015/SPKT/JATIM/RESTABES SURABAYA 10 Februari 2015.

Pada 19 November 2016, penyidik Polrestabes Surabaya, Bripka I Gusti Agus Sudartha, SE akhirnya resmi menetapkan Warga Krembangan Jaya tersebut sebagai tersangka kasus keterangan palsu sesuai pasal 263 KUH Pidana.

Namun, pada 21 November 2016, kasus ini dihentikan atau di SP3 oleh Kapolrestabes Surabaya, yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Imam Sumantri.

Penghentian perkara Nomor SPPP/217/IX/2016/Satrekrim ini akhirnya mendapatkan perlawanan dari Mulyanto. Dia melayangkan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Permohonan pra peradilan Nomor 4/Pra.Per/2017/PN.SBY tertanggal 4 Januari 2017 itu akhirnya dikabulkan oleh Hakim Dwi Supardi, SH, MH.

Pada amar putusannya, Hakim tunggal pra peradilan tersebut meminta agar Polrestabes melanjutkan perkara Mardian Nasutio ke tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Menurut Hakim Dwi, kasus Mardian tidak bisa di SP3 karena telah menyandang status tersangka.

Kendati demikian, putusan pra peradilan itu tak dianggap oleh penyidik. Sejak lima bulan putusan praperadilan itu dibacakan, tapi kasus ini tetap saja tiarap atau jalan ditempat.

Aksi tiarap itu pun akhirnya disikapi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan menegur Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian melalui Surat Nomor B-167 A/Kompolnas/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017.

Dalam surat teguran itu, Kompolnas menilai telah terjadi pelayanan buruk oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam bentuk mengabaikan putusan pra peradilan yang memerintahkan penyidik untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap Mardian Nasutio, yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Atas masalah itu Kompolnas meminta agar Kapolri untuk menindak lanjuti surat teguran berupa klarifikasi.

"Ini adalah surat yang kedua dari Kompolnas yang ditujukan ke Kapolri,"ujar Mulyanto saat di Kejari Surabaya, Rabu (5/7/2017).

Mulyanto pun berharap dengan adanya pengaduan ke Kompolnas tersebut akan datang keadilan padanya.

"Saya hanya mencari keadilan, tidak lebih, karena selama ini perkara ini digantung terus oleh penyidik meski sudah ada putusan pengadilan "sambungnya.

Untuk diketahui, perkara ini merupakan buntut dari kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Hairanda beberapa waktu lalu. Saat itu, Hairanda mendapat kuasa dari Mulyanto untuk menangani kasus penganiayaan yang menjeratnya.

Ditengah proses hukum itu, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus penganiayaan yang menjerat Mulyanto dengan biaya sebesar Rp 165 juta. Namun setelah uang diberikan, Mulyanto justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Polrestabes Surabaya.

Merasa tertipu, akhirnya Mulyanto melaporkan Hairanda ke Polrestabes Surabaya hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan. Bergulir ke pengadilan, Hairanda akhirnya divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Kemudian hukuman Harianda berubah menjadi dua tahun penjara setelah kasusnya masuk Pengadilan Tinggi Surabaya. (Komang)

Read More

Lolos, 31 Calon Taruna Akpol Polda Jabar Ikuti seleksi Lanjutan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kisruh penerimaan calon taruna akademi kepolisian (Akpol) di Mapolda Jawa Barat akhirnya kelar.

Ini setelah Mabes Polri mengambil alih perekrutan calon perwira di korps baju coklat tersebut apalagi santer diberitakan telah terjadi insiden protes dari orangtua calon taruna Akpol yang menilai kebijakan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan tak lazim.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan seleksi para calon taruna Akpol. Hasilnya terdapat 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang dinyatakan lulus seleksi di Polda Jabar.

Nantinya, mereka akan mengikuti tes selanjutnya 13 Juli 2017 mendatang di tingkat pusat.

"Dari hasil pemeriksaan ini kami menetapkan calon taruna yang lulus terpilih dari panitia Jabar sebanyak 27 taruna pria dan 4 calon taruni," kata Arief, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Arief menyangkan adanya kisruh penerimaan calon taruna Akpol di Polda Jawa Barat. Apalagi diketahui, Polda Jabar hanya menetapkan 23 taruna dan 4 taruni yang lulus. Ternyata, ada calon taruna yang punya prestasi baik tapi hanya karena persoalan kesehatan ringan, dinyatakan tidak lulus.

"Akan sangat disayangkan kalau sesuatu yang tidak fatal, tapi nilai psikotesnya bagus, jasmaninya bagus, kesehatannya bagus, harus digugurkan karena ini. Karena itu kami saat sidang memutuskan dia diangkat dan diluluskan," terang Arief.

Dengan adanya hasil ini, sambung Arief, pihaknya membatalkan keputusan Kapolda Jawa Barat tentang penetapan kuota putra daerah Jawa Barat untuk Taruna Akpol. (rio)

Berikut nama 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang lulus:

1. Lega Ikhwan Herbayu
2. Chidmad Chudhori
3. Agus Fajar Gumelar
4. Muhammad Alfin Ilham
5. Rifqy Pratama Nugraha
6. Muhammad Shidqy Fauzan
7. Rangga Nurrizaldy
8. Satrio Bagaskara Gunadi Putra
9. Raden Mas Kresnha Wibowo
10. Sindu Matra Wiratama
11. Muhamad Azwar Akbar
12. Mochamad Fikri Dafa Alfarez
13. Farhan Maulana Affianto
14. Iqbal Putra Saimuri
15. Bagas Panglima
16. Rizky Adhi Wigrhananto
17. Haris Dwi Wibowo
18. Ahmad Iqbal
19. Evander Parulian S
20. Kyflan Ahmad Syukur
21. Alif Hilmy Maulana
22. Nicho Eliezer
23. Richard Sembiring
24. Holmes Juan Daniel Batubara
25. Muhamad Faizal
26. Ali Al Asghor
27. Muhamad Yusuf Aprian

Calon taruni Akpol:

1. Helda Chintia
2. Adzholla Hadzna Sungkar
3. Mutiara Lies Ayu Pangestu
4. Rina Sartika

Read More

KPK Periksa Istri Gubernur Bengkulu Sebagai Saksi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kembali Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lily Martiani Maddari. Istri mantan Gubernur Bengkulu itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rico Dian Sari dalam kasus dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.

"Yang bersangkutan (Lily Martiani Maddari) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RDS (Rico Dian Sari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Pemeriksaan terhadap Lily diduga untuk mendalami kedekatannya dengan Rico yang merupakan Bendahara DPP Partai Golkar Bengkulu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mengungkap kongkalikong keduanya terkait proyek-proyek di Bengkulu.

"Gubernur melalui istrinya meminta agar fee (proyek) itu nanti diserahkan oleh pengusaha-pengusaha ke Rico. Dari Rico baru diserahkan ke istri Gubernur," ujar Alex di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni 2017.

Rico sendiri berperan sebagai perantara suap dari tersangka Jhoni Wijaya, selaku Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) yang diberikan kepada Gubernur dan sang istri. Pemberian uang tersebut lantaran PT SMS sudah dimenangkan dalam tender dua proyek tersebut.

Ridwan Mukti yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu bersama istrinya Lily Martiani Maddari dan dua orang pengusaha, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.

Ridwan dan Lily diduga menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari Jhoni selaku Direktur PT SMS melalui Rico. Rp 1 miliar tersebut bagian dari fee awal sebesar Rp 4,7 miliar lantaran PT SMS dimenangkan untuk menggarap dua proyek senilai Rp 53 miliar.

Atas perbuatannya sebagai penerima suap, Ridwan, Lily, dan Rico disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Johni sebagai pemberi suap, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (rio)

Read More

Kurir Sabu 1 Kg Asal Pontianak Terancam Hukuman Mati

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Resa Puryono alias Ali Bin Tahir (37), terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 1 kg menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sidang perdana yang mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wihelmina Manehutu ini digelar diruang sidang garuda, Rabu (5/7/2017).

Pada sidang perdana ini, majelis hakim yang diketuai Djaenuri menunjuk Fariji dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak untuk membela Warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Selatan itu.

"Terdakwa Resa Puryono didakwa melanggar pasal 114 ayat (2), 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,"terang Jaksa Wanita yang bertugas di Kejari Surabaya saat membacakan surat dakwaannya.

Terdakwa Resa dan penasehat hukumnya tak mengajukan ekspesi, sehingga majelis hakim langsung melanjutkan  perkara ini ke pembuktian.

Jaksa Wihelmina pun tak mau berlama-lama, Dia langsung menyodorkan saksi AKP Ari Karisudin,  saksi penangkap dari Ditreskoba Polda Jatim.

Saksi menerangkan, jika barang haram tersebut dibawa terdakwa Resa dari Pontianak ke Surabaya dengan menggunakan jalur laut.

"Kami tangkap di Hotel Fave Max Kamar 219  Tegal Sari dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 970 gram sabu dan 2,52  sabu dalam plastik yang terpisah,"terang mantan Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat bersaksi.

Penangkapan itu bermula dari adanya informasi yang menyebut didalam kamar 219 Hotel Fave Max ada pesta narkoba.

"Terdakwa habis menggunakan narkoba bersama pacarnya bernama Erni,"sambung saksi Ari Karisudin

Keterangan saksi dianggap cukup, Hakim Djaenuri pun menutup persidangan dan meminta Jaksa Wihelmina untuk menghadirkan saksi lainnya pada persidangan berikutnya.

Usai persidangan, Fariji menjelaskan, kliennya bukanlah pemilik sabu yang total beratnya 1 kg.

"Dia itu cuma seorang kurir bukan pemilik,"pungkasnya saat dikonfirmasi.

Dijelaskan dalam dakwaan, terdakwa ditangkap petugas Ditreskoba Polda Jatim pada 18 Januari 2017 lalu. Dia ditangkap saat melakukan pesta narkoba di kamar 219 hotel Fave Max dijalan Tegal Sari Surabaya.

Barang haram tersebut diambil terdakwa dari seorang bandar narkoba bernama Can Can di Pontianak, Kalimantan Selatan.

"Dia diperintah oleh Amin, terdakwa lain dalam berkas terpisah untuk mengambil sabu ke Can Can,"terang Jaksa Wihelmina saat dikonfirmasi usai

Selanjutnya, sabu tersebut dibawa terdakwa ke Surabaya melalui jalur laut.

"Sabu itu ditaruh didalam dos mie instan hingga sampai di Surabaya,"sambung Wihelmina.

Saat ditanya terkait ancaman  hukuman bagi terdakwa Resa, jaksa wanita inu mengaku jika ancaman hukuman tersebut ada dua macam, yakni mulai teringan hingga terberat.

"Ringannya 20 tahun, paling berat pidana mati,"ujar Wihelmina.

Sementara dari pantauan di PN Surabaya, terdakwa Resa dipisahkan oleh para pesakitan lainnya. Dia diangkut khusus oleh mobil tahanan milik Kejati Jatim.

"Karena alasan keamanan saja, apalagi terdakwa juga sering diancam oleh terdakwa Amin, sehingga terdakwa Resa kami bedakan penahanannya, dia kami pindah di LP Sidoarjo,"terang Jaksa Wihelmina. (Komang)

Read More

Bertemu Risma, Pianis Muda Ingin Pertahankan Warisan Budaya Lewat Piano

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pianis muda asal Surabaya Elizabeth Michelle Heryawan atau yang akrab disapa Michelle didampingi ayahnya, Indra Heryawan menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerja walikota pada Rabu (5/7/2017). Pertemuan ini dihadiri oleh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) M. Afghani serta Kabag Humas Surabaya, M. Fikser.

Pada kesempatan tersebut, Michelle mengutarakan tujuannya bertemu dengan orang nomor satu di surabaya itu. Ia berencana menggelar konser tunggal di surabaya sekaligus meminta ijin lokasi konser tunggal kepada walikota. Nanti, dalam konser tersebut, ia akan memainkan gamelan dengan nada-nada pentatonix.

Dirinya merasa, selama ini gamelan dimainkan begitu-begitu saja, oleh karenanya nanti dirinya akan memainkan nada gamelan di atas piano sekaligus menyebarkan musik gamelan kepada semua orang indonesia agar budaya Indonesia tetap terjaga.

“Jangan sampai alat musik tradisional di ambil atau diketahui dulu oleh orang luar negeri,” kata Michelle usai bertemu dengan wali kota.

Saat berbincang dengan Risma, Michelle juga sempat menawarkan diri kepada wali kota agar diberi kesempatan untuk mengisi acara-acara yang bakal diadakan Pemkot Surabaya.

“Jika Pemkot bersedia, kami siap,” tegasnya

Tak lupa ucapan terima kasih Michelle dan ayahnya karena Wali Kota Tri Rismaharini mau menerima mereka.

 “Meski padatnya aktivitas, ibu Risma mau meluangkan waktu dan menerima saya. Sungguh saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau,” ujar perempuan kelahiran 21 April 2001 tersebut.

Ditanya apa saja persiapan yang dilakukan Michelle jelang konser tunggal, ia mengungkapkan bakal berlatih terus menerus dan menganalisa atau mempelajari lagu-lagu yang nanti akan dibawa saat konser berlangsung.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan membantu proses peminjaman tempat yang bakal digunakan Michelle untuk melakukan konser tunggalnya di surabaya.

“Saya sarankan di balai pemuda saja, nanti tinggal dikondisikan lagi, karena sekarang masih dalam tahap direnovasi,” kata Risma.

Terlihat Risma dan Michelle asyik berbincang, bertanya seputar prestasi seni musik piano yang diraih Michelle di berbagai tempat, salah satunya penghargaan sebagai orang Indonesia termuda yang meraih gelar DipLCM bidang piano Performance dari University of West London dengan nilai kelulusan Distinction (Cumlaude).

Menurut Risma hal itu merupakan anugerah yang patut disyukuri oleh Michelle karena Tuhan memberi kecerdasan atau keahlian setiap manusia itu berbeda-beda.

“Cerdas tidak hanya pelajaran, namun bisa dari prestasi non akademis,” tutur Risma.

Selama berbincang, Michelle tidak canggung berbicara dengan Risma. Hal itu terlihat dari raut wajah Michelle yang percaya diri dan semangat ketika menjawab pertanyaan dari wali kota yang sarat akan prestasi tersebut. Sebelum meninggalkan tempat, keduanya melakukan foto bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (arf)

Read More

Satpol PP Cabul Langsung Dipecat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kiranya yang dialami oleh M Faruq,25,. Sebab setelah ditangkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, warga Jalan Dupak 4/19 dia juga dipecat dari tempat kerjanya yakni Satpol PP Kota Surabaya. Seperti yang diketahui sebelumnya, honorer Satpol PP ini ditangkap setelah mencabuli gadis dibawah umur yakni ME.

Kepada polisi Faruq mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti pemecataan itu, namun dia sudah  pasrah dengan apa yang dialaminya. Dia hanya menyesal dan malu dengan keluarganya. Sebab ternyata Faruq adalah pria yang sudah beristri dan memiliki satu orang anak yang berumur lima tahun. Hanya saja sudah dua bulan, dia mengaku pisah ranjang dengan istrinya.

"Istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Kami selisih paham tentang masalah ekonomi," ungkap M Faruq, Selasa (4/7).

Dia menjelaskan perpisahan dia dengan istrinya bukanlah karena dia menjalin hubungan dengan ME. Sebab istrinya tidak tahu tentang hubungannya itu. Kemudian setelah ditinggal selama dua bulan dia mulai tidak tahan ingin berhubungan intim.

"Saat itulah saya merayu korban untuk berhubungan seks, kamipun melakukanya di sebuah hotel di kawasan Jalan Tembaan selama dua kali," terangnya.

Warga asal Gresik tersebut mengaku dia dan ME memang sama-sama suka. Hanya saja orang tua ME tidak setuju, sebab Faruq sudah beristri. Karena sudah ketahuan oleh orang tua korban tentang hubungannya, diapun sempat mengajak orang tuanya sendiri untuk datang ke rumah korban dengan alasan ingin bertanggung jawab.

"Namun keluarga korban menolak dan melaporkan kasus ini ke polisi," ungkap pria yang sudah tujuh tahun bekerja di Satpol PP tersebut. 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Shinto Silitonga menjelaskan pihaknya sudah mendengar adanya pemecatan tersebut. Hanya saja hal itu merupakan wewenang dari instansi yang bersangkutan yakni Satpol PP.

"Kami hanya melakukan penindakan berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan, tentang nasibnya dipecat atau tidak tergantung kebijakan instansi tersebut," ungkapnya. (arf)

Read More