Jumat, 07 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Manado) Plakkkk !!! Perempuan berbaju hitam yang didampingi anaknya itu kemudian ngeloyor pergi usai menampar petugas aviation security (Avsec) Bandara Sam Ratulangi Manado.

Adegan penamparan petugas bandara itu terekam dalam sebuah video berdurasi 0,12 menit. Video yang memperlihatkan  seorang perempuan yang mengaku istri pejabat menampar petugas bandara itupun viral di media sosial.

Dalam video tersebut terlihat perempuan itu sempat adu mulut dengan petugas Avsec, sebelum akhirnya menamparnya.

"Ngoni nintau kita ini istri pejabat (kalian tidak tahu saya ini istri pejabat). Yang punya Sulawesi Utara," ujar sumber di Bandara Sam Ratulangi menirukan kalimat yang dilontarkan perempuan itu, Rabu (5/7/2017).

Rekaman video seorang perempuan yang mengaku istri pejabat menampar petugas Bandara Manado, beredar luas sejak Rabu pagi.

Dengar ada ribut-ribut, salah satu petugas Avsec datang menengahi. Namun si petugas yang kena tampar. Petugas Avsec sempat mengatakan akan melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian.

Corporate Secretary Angkasa Pura I Israwadi membenarkan kejadian tersebut. Dia menyatakan, aksi penamparan yang dilakukan perempuan yang diketahui bernama Joice Warouw (46) itu terjadi Rabu 5 Juli sekitar pukul 07.00.

Saat itu petugas, yakni elizabeth Wehantouw dan Amelia Magreani, melakukan pemeriksaan terhadap Joice di pintu pemeriksaan kedua Bandara Sam Ratulangi Manado.

"Ketika pelaku masuk pintu X-Ray SCP 2 pintu detektor berbunyi karena pelaku memakai jam tangan. Oleh petugas Avsec dia diminta agar jamnya dilepas untuk dimasukkan ke dalam X-ray," ujar Israwadi Rabu (5/7/2017).

Namun, Joice tidak terima dengan sikap petugas Avsec dan memukul petugas.

"Jadi sebelum menampar seperti yang ada di video, pelaku juga memukul petugas lainnya," ujar dia.

Melihat temannya dipukul, Amelia pun menanyakan maksud Joice.

"Kenapa ibu pukul-pukul?" ujar Israwadi menirukan ucapan Amelia.

Meski sempat dilerai oleh anaknya, Joice yang lagi emosi pun kemudian menampar petugas.

"Tak lama usai kejadian kita langsung bawa yang bersangkutan ke Polsek Bandara dan langsung dilakukan penyelidikan," ujar dia.

Israwadi menyayangkan kejadian yang menimpa petugas Bandara Sam Ratulangi tersebut.

"Petugas telah melakukan tugasnya sesuai aturan berlaku, kenapa main pukul," ujar dia. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta Pusat) Kodim 0501/Jakarta Pusat BS menggelar acara tradisi penyambutan dan penerimaan Dandim 0501/Jakarta Pusat BS yang baru Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H. beserta Ibu Evi Adrian Sumantha oleh pejabat lama Kolonel Inf Moh. Zamroni beserta Ibu Maya Zamroni, serta diikuti oleh seluruh anggota TNI, PNS, Persit, Subgar Jakarta Pusat dan awak media, bertempat di Makodim 0501/Jakarta Pusat BS, Jalan Selaparang Blok B 11 Kav 1, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Rabu (05/07/17).

Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha ,S.H. sebelumnya menjabat sebagai Kasbrigif Mekanis-1 PIK/JS dan nantinya Kolonel Inf Moch. Zamroni akan menjabat sebagai Asops Kasdam Jaya.

Kegiatan penyambutan tersebut diawali dengan dikalungkannya bunga dan pemberian bunga tangan kepada Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H. beserta Ibu oleh Kasdim 0501/Jakarta Pusat BS Letkol Arh Rakmat Santoso beserta Ibu, serta disambut dengan tarian selamat datang sebagai tanda kedatangan Dandim 0501/JP BS yang baru.

Dalam kesempatan tersebut seluruh anggota dan undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut dengan meriah, sambil menyanyikan lagu selamat datang kepada Dandim 0501/JP BS yang baru.

Kemudian selanjutnya pejabat Dandim yang baru disambut oleh pejabat Dandim yang lama dan dilanjutkan dengan acara tradisi penyiuman Bendera Pataka Kodim 0501/Jakarta Pusat BS oleh pejabat Dandim yang baru.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Dandim 0501/JP BS yang baru menerima paparan satuan dari seluruh Pa. Staf dan Danramil jajaran Kodim 0501/JP BS. Untuk Ibu Dandim yang baru melaksanakan serah terima jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XV Kodim 0501 BS PD Jaya. (rio)

Kamis, 06 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terhitung sudah dua dari  tiga kawanan maling yang tewas saat melakukan pencurian di rumah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

Maling tersebut diketahui bernama Nadih Binto (26), warga Parseh, Socah, Bangkalan.

“Kami mendapat informasi bahwa pelaku yang juga tertembak tapi kabur sudah tewas. Dia bahkan sudah dimakamkan di tempat tinggalnya di Madura, tadi pagi," ujar AKBP  Shinto Silitonga, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Rabu (5/7).

Menurut Shinto, informasi yang didapat menyebutkan bahwa Nadih yang dibonceng temannya kabur saat Mayor Laut Tunggul melepaskan tembakan. Motor yang berlumuran darah Nadih tersebut ditinggalkan di Jalan Krembangan Barat.

"Motor ditinggal di  Krembangan, sedangkan pelaku dijemput sebuah mobil. Kami belum tahu tentang mobil itu," tandas Shinto.

Sementara itu, Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) Letkol Laut (PM) Khoirul Fuad SH saat dikonfirmasi menegaskan, kasus tersebut sedang ditangani dan ditindaklanjuti Pomal Lantamal V dan Polsek Sukomanunggal, Surabaya.

Fakta itu juga dibenarkan Kadispenal Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta. Dia menyatakan Mayor Laut Unggul adalah pejabat Paopsjar Sekopaska Pusdiksus Kodikopsla, Surabaya.

"Iya benar, pemilik rumah memang anggota Kopaska," ujarnya,Rabu (5/7).

Saat itu Mayor Tunggul mengetahui motornya sudah didorong pelaku. Gig mengatakan, pelaku curanmor membawa senjata. Mengetahui itu, Mayor Tunggul memberikan tembakan peringatan, namun tak digubris. Mayor Tunggul pun melepaskan tembakan ke pelaku.

Di lokasi, polisi menemukan barang bukti milik pelaku berupa sebilah pisau penghabisan sepanjang 40 cm,  airsoft gun dengan peluru gotri sebanyak 11 biji, mata  kunci T tiga buah,  mata obeng jenis belimbing,  gagang kunci T,  dompet berisi STNK a.n. Mohammad Husin,  uang 1 ringgit Malaysia,  uang USD 1, kartu ATM BCA,  kartu ATM BNI, korek gas warna hijau merek tokai, dan  jimat.

Sebaliknya, pelaku justru mengeluarkan senjata api dari balik jaketnya sambil berlari. Tak hanya pistol, pelaku juga membawa sajam yang diselipkan di jaketnya. Korban terpaksa mengeluarkan tembakan hingga mengenai punggung bagian kiri seorang pelaku. Pelaku lain yang sempat ditembak korban di kakinya berhasil kabur. Informasinya, pelaku yang kabur ini tewas dalam pelariannya ke Madura. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian di Kota Surabaya atas peran besarnya dalam mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pahlawan. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan atas nama Kombes Pol Muhammad Iqbal dan AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan yang diserahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Rabu (5/7).

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan, penyerahan piagam penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih Pemkot Surabaya mewakili masyarakat Surabaya karena telah banyak dibantu dalam mewujudkan situasi aman dan kondusif.

“Ini tulus dari kami atas nama masyarakat karena telah banyak dibantu. Meski Surabaya ini penduduknya bermacam-macam, tetapi suasana kotanya bisa kondusif. Saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi pengayom masyarakat,” ujar wali kota.

Disampaikan wali kota, peran besar pihak kepolisian dalam mengamankan kota Surabaya sangat terlihat selama satu bulan kemarin. Biasanya, jelang mendekati Lebaran, angka kejahatan di Surabaya semisal pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), cenderung naik. Namun, untuk tahun ini, tren tindak kriminalitas justru menurun.

“Alhamdulillah tahun ini turun. Bahkan turunnya tinggi sekali. Seperti Curanmor. Bahkan, untuk narkoba turunnya sampai 50 persen,” sambung wali kota.

Wali kota menambahkan, ke depannya, Pemkot akan membangun beberapa pos pengamanan di beberapa titik untuk bisa lebih cepat dan tepat dalam merespons kejadian yang terjadi di masyarakat. Menurut wali kota, selama ini, ada beberapa kasus yang bisa diketahui sedari awal oleh personel Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya.

“Untuk penambahan pos ini kami tempatkan di beberapa tempat yang rawan. Seperti di Tambaksari, Krembangan, Kenjeran. Di pos-pos itu nanti ter-connect dengan Command Center 112. Jadi nanti CC room akan kita perlebar untuk menampung kamera di pos-pos ini. Kami juga bekerja sama dengan polisi untuk memasang GPS di motor-motor patroli,” sambung wali kota.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Bina Gunawan Silitongan beserta jajarannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan wali kota.

“Terima kasih, ini sangat berharga bagi kami. Bukan hanya sebagai apresiasi, tetapi juga melecut kami untuk lebih baik lagi,” ujar M.Iqbal.

Disampaikan M.Iqbal, keberhasilan menjaga kondusivitas Surabaya dikarenakan ada adanya sinergi tiga pilar (TNI, Polri dan pemerintah daerah) yang erat di Kota Surabaya.

“Camat dan lurah, babinsa dan masyarakat juga hadir untuk menaikkan daya cegah masyarakat. Formula ini akan jalan terus,” sambung Kapolrestabes yang Selasa (4/7) kemarin genap berusia 47 tahun.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Tiga guru di sebuah SMP Negeri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tertangkap basah ketika melakukan pungutan liar (Pungli). Pungli dilakukan dengan alasan membeli kursi agar calon siswa dapat di terima di sekolah tersebut. Setiap calon siswa yang terkena pungli diminta dana hingga Rp 2,5 juta.

Kapolres Jepara AKBP Yudianti Adhi Nugroho menyampaikan, kasus jual beli kursi kepada calon siswa baru itu diungkap oleh tim Saber Pungli Polres Jepara karena ada laporan masyarakat. Polisi kemudian bergerak cepat degan menggeledah guru yang dilaporkan.

"Penggeledahan oknum guru yang mengumpulkan uang dari orang tua murid. Benar, tim mendapati uang tunai dari mereka," kata Yudi, Rabu (5/7/2017).

Hingga kini polisi masih memeriksa guru berinisial MR, LA, dan FK di Mapolres Jepara. Hasil pemeriksaan sementara, mereka mengaku uang itu untuk membeli peralatan sekolah. Mereka pun mengakui pungutan tersebut tanpa dasar hukum.

Jumlah total uang yang berhasil dikumpulkan Rp 61 juta.

"Itu uang dari 25 orang wali murid," kata Yudi.

Selain memeriksa tiga oknum guru, polisi juga memeriksa belasan guru lainnya. Bahkan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara juga diperiksa.

Kapolres menduga ada mafia besar di balik pungli ini. Kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain terus didalami, sebab penentuan calon siswa bisa masuk atau tidak di sebuah sekolah negeri, harus melalui berbagai mekanisme yang melibatkan banyak pihak.

"Saat ini masih terus kita kembangkan," kata Yudi.

Untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek pungli penerimaan siswa baru, Yudi meminta agar masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor melalui nomor ponsel tim Saber Pungli  081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara.

"Jika dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya, silakan direkam ataupun difoto. Laporkan tim saber pungli," kata Yudi.

Bukan hal baru praktek titip menitip calon siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru setiap tahun memang terjadi.

Sejumlah guru mengaku bahwa mereka mengenal istilah Bilung atau Bina Lingkungan, di mana setiap sekolah memiliki kuota untuk diisi calon siswa tanpa melalui mekanisme formal PPDB. (ragil)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aksi pencurian unik dilakukan oleh Yuliono. Betapa tidak, pemuda 21 tahun asal Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang Lamongan itu menyimpan uang tunai hasil jarahannya. Jumlahnya fantastis, hingga Rp. 202 Juta. Pencurian itu dilakukan Yuliono di minimarket Reny Ekspress, Jalan Bratang Gede No.127 Surabaya. Minimarket itu merupakan tempat kerja Yuliono.

Aksi pencurian itu terbongkar setelah pemilik minimarket, Titik Wahyuningsih (48), warga Jalan Bratang Gede nomor 127, Surabaya mencurigai pendapatan tokonya yang terus berkurang. Kendati uangnya hilang secara bertahap, dalam totalannya, jumlahnya lebih dari Rp. 200 Juta. Kecurigaan Titik memuncak pada Senin (3/7/2017) kemarin terhadap Yuliono, karyawannya.

Atas dasar kecurigaannya itu, Titik melapor ke Polrestabes Surabaya, pada Selasa (4/7/2017. Dari laporan itulah, Tim Anti Bandit langsung menyisir mess karyawan dan memeriksa sejumlah karyawan Titik, termasuk Yuliono. Dari penyisiran itulah, Tim Anti Bandit menemukan sebuah tas yang mencurigakan yang diketahui diletakkan oleh Yuliono di sebuah rak pada lantai 3 minimarket tersebut.


"Setelah mengerucut pada nama Yuliono, anggota memintanya untuk membuka tas tersebut. Dan benar, dalam tas terdapat karung beras yang ternyata berisi uang tunai sebesar Rp. 202 Juta," sebut Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Rabu (5/7/2017). Darisanalah, Yuliono digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, Yuliono mengaku sudah bekerja 4 tahun di minimarket itu. Sebulan, dia digaji 1,5 Juta. Merasa gajinya kurang, Yuliono akhirnya nekat mencuri uang bosnya. Terungkap pula, bahwa Yuliono mencuri uang itu saat bosnya sedang tidak ada di toko (malam hari). Yuliono mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp. 202 Juta.

Namun, Yuliono berdalih bahwa dialah yang mencuri. Kepada penyidik dia mengatakan jika dirinya hanya menerima titipan tas berisi uang tersebut. Yuliono mengaku jika tas itu berisi merupakan milik Rudi temannya yang saat itu datang ke mess-nya bersama seorang cewek. Setelah menitipkan tas itu, Rudi dan ceweknya berlalu.

Tetapi, keterangan Yuliono itu ternyata hanya alibi (alasan) saja. Sebab nama yang dimaksud Yuliono, tidak ada disana. Terungkap, Yuliono lah yang menyiapkan tas hitam dan karung beras itu untuk mencuri. Dimana pencurian itu dilakukan dengan cara merusak pintu ruang penyimpanan uang menggunakan linggis. Setelah berhasil, dirinya membobol atap lantai 2 menuju lantai 3 dan hendak melompat namun gagal.

"Karena gagal melompat, uang hasil curian diletakkan tersangka pada rak lantai 3. Dari sana, tersangka turun ke lantai 2 dan melompat menuju mess-nya," beber AKBP Shinto.

Perwira Polisi asal Medan ini menambahkan, aksi tersebut dilakukan oleh tersangka sendirian. Bersama tersangka, pihaknya menyita sebuah tas warna hitam, sebuah karung plastik beras, sebuah kaos hitam lengan panjang, sarung tangan, sebuah linggis, sepasang sepatu dan uang hasil curian sebesar Rp. 202 Juta.

"Tersangka kami jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara," tandas AKBP Shinto. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Apes menimpa tiga oknum dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administratif Jakarta Barat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Jakarta Barat, Rabu (5/7/2017).

Tiga oknum yang diamankan adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) berinisial VM dan dua orang anggota petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) atau yang sering disebut "pasukan oranye" berinisial AH dan IM.

"Ketiga oknum tersebut diamankan di daerah Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu pagi dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani.

Menurut dia, Tim Saber Pungli Jakbar telah menerima aduan warga mengenai adanya pungli saat pengambilan sampah oleh para anggota pasukan oranye sejak beberapa pekan lalu.

Ia mengatakan, dua oknum anggota pasukan oranye yang diamankan tersebut merupakan koordinator di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kembangan.

"Jadi dua oknum ini melakukan pungli lagi pada para PPSU yang mengangkut sampah dari rumah-rumah dengan gerobak tadi. Jadi pungli itu dilakukan untuk mengantar sampah dari TPS ke TPA (tempat pembuangan akhir). Makanya warga ikut ditarik ya ada alasannya, jadi ini permainan di bawah," papar dia.

Menurut Reda, warga harus membayar kepada petugas PPSU yang mengangkut sampah dari rumah ke rumah.

Kemudian, petugas PPSU tersebut harus menyetorkan uang kepada dua petugas PPSU yang jadi koordinator di TPS Kembangan tersebut Rp 500.000 per bulan.

"Bayangkan setiap kelurahan saja ada 6 sampai 8 gerobak tergantung situasi. Lumayan kan dapatnya," kata dia.

Ia juga menyampaikan, uang hasil pungli itu tak hanya dinikmati dua oknum anggota pasukan oranye tersebut.

Oknum PNS berinisial VM juga mendapatkan bagian karena merupakan koordinator penanganan sampah di wilayah tersebut.

"Tapi ini uang menyebar, jadi ada yang di kasih ke sopir truk ada yang ke oknum lain, jadi ini yang masih kita dalami," ujarnya. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Beberapa persiapan mulai dilakukan oleh tim verifikasi di satuan-satuan yang berada di jajaran Makodam V/Brawijaya.

Selain melakukan pengecakan terhadap setiap kegiatan yang digelar oleh masing-masing satuan, upaya itu, juga dilakukan guna mengetahui setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di satuan tersebut.

Pada kesempatan itu, dengan dipimpin langsung oleh Wakil Inspektorat Kodam (Wairdam) V/Brawijaya, Letnan Kolonel Inf Yusuf Ragainaga, tim verifikasi mulai melakukan pengecekan di Makorem 084/BJ. Rabu, 05 Juli 2017 siang.

Menurutnya, verifikasi ini wajib untuk dilakukan menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem yang akan dilakukan di satuan tersebut.

"Selain untuk mengetahui segala situasi dan kondisi, verifikasi ini juga penting untuk disampaikan kepada Danrem yang baru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," katanya.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Kolonel Czi Denny Herman. Menurutnya, menjelang akhir masa jabatannya, dirinya tak ingin terdapat suatu hal yang dinilai merugikan satuan selama dirinya mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danrem 084/BJ.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara riil dan benar tentang semua yang ada di Korem, sehingga diharapkan Danrem yang baru mempunyai gambaran yang benar saat menjabat nanti," tegas Denny.

Rencananya, sertijab kali ini akan digelar di Makodam V/Brawijaya pada tanggal 12 Juli 2017 mendatang. Tak hanya di jabatan Danrem 084/BJ saja. Namun, terdapat beberapa posisi Perwira yang nantinya akan digantikan oleh para pejabat baru. (arf)

Populasi Sydney Tumbuh Sekitar 90,000 JIwa Per tahun, Sementara Pasokan Hunian Masih Gagal Dalam Memenuhi Permintaan Yang Ada



KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Crown Group, pengembang properti hunian dan mixed-use terkemuka di Sydney, hari ini mengumumkan informasi terbaru tentang prediksi analis mengenai harga residensial Sydney pada 2017.

Managing Director SQM, Louis Christopher, menilai harga residensial di Sydney pada akhir tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya akan naik sekitar 11% - 16% lebih tinggi.

Dengan populasi Sydney yang tumbuh sekitar 90.000 per tahun, pasokan hunian masih belum berhasil memenuhi jumlah permintaan.

SQM Research Pty Ltd adalah rumah penelitian investasi Australia yang sangat dihormati, mengkhususkan diri dalam memberikan penilaian dan data di semua kelas aset utama.

Perusahaan ini didirikan dan dijalankan oleh salah satu analis properti yang paling dikenal dan dihormati di negara tersebut, Louis Christopher, yang tujuan, pendekatan ​​dan pendapat jujurnya terhadap pasar real estat sebagai salah satu dasar SQM Research dibangun.

Sydney, kota berpenduduk lima juta orang termasuk Central Coast dan Blue Mountains, memiliki lebih sedikit rumah untuk dijual dibandingkan Brisbane, sebuah kota yang kurang dari setengah ukurannya. Sydney berukuran dua setengah kali ukuran Perth, namun jumlah property yang dijual di dua kota tersebut tidak jauh berbeda.

Christopher juga memperingatkan bahwa harga didorong oleh pergerakan relatif – jumlah hunian yang dijual apakah naik atau turun sedikit, tetap dapat dirasakan - namun skala kekurangan hunian berarti dasar fundamental pasar tidak akan cukup berubah.

Head of Global Capital Crown Group, Prisca Edwards, juga menyatakan bahwa situasi backlog yang dihadapi Sydney selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu alasan utama mengapa pasar properti di sini sebagai salah satu yang paling menarik di kawasan Asia.

Pada dasarnya, kecepatan pengembang menciptakan tempat tinggal baru tidak dapat mengikuti permintaan tambahan setiap tahun.

 "Jika kita tidak cukup banyak membangun untuk meningkatkan jumlah properti baru, bagaimana kita bisa mengatasi permintaan hunian di Sydney?" ungkapnya.

"Bahkan, saya tidak berpikir bahwa rencana biaya tambahan pajak hunian akan banyak mempengaruhi permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri," tambahnya.

Pemerintah Negara bagian New South Wales pekan lalu telah mengumumkan bahwa investor asing yang membeli properti di NSW akan dikenai biaya tambaha yang akan mulai berlaku mulai 1 Juli.

Biaya tambahan bagi investor asing akan meningkat dari 4% menjadi 8% mulai 1 Juli 2017. Ini merupakan tambahan dari biaya pajak hingga 7%.

Sementara biaya pajak bumi tahunan untuk pembeli asing akan naik dari 0,75% - 2% per tahun, menurut laporan The Daily Telegraph.

Langkah tersebut diperkirakan akan menghasilkan hampir sekitar Rp. 20 Triliun selama empat tahun ke depan untuk membantu para calon pembeli rumah pertama.

“Jika Anda adalah seorang investor asing dan mau memasuki pasar properti mewah di Asia, maka Sydney adalah merupakan opsi terbaik hingga saat ini,” Ungkap Prisca

Menurut data investasi properti terbaru menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 10 (sepuluh) pembeli di NSW adalah orang asing, dan sejak diperkenalkan pada Anggaran 2016-17, FIS telah berhasil mengumpulkan Rp. 1,5 Triliun dari 3000 pembeli asing.

Sementara itu, Crown Group baru-baru telah berhasil meluncurkan produk terbarunya, Waterfall by Crown Group secara global.

Waterfall by Crown Group telah berhasil menorehkan tonggak sejarah baru bagi pengembang properti yang berbasis di Sydney ini dengan menghasilkan nilai transaksi terbaru.

Proyek pengembangan 331 unit yang menakjubkan ini telah berhasil terjual secara global lebih dari Rp. 3 triliun, mengulang kesuksesan Infinity by Crown Group pada tahun 2015

"Waterfall by Crown Group juga berhasil membuat pernyataan kuat di industri property Australia tentang konsistensi kami dalam menghasilkan hunian vertikal bergaya resor," Tutup Edwards. (Dji)

Rabu, 05 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kinerja Polrestabes Surabaya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hak hukum pada setiap masyarakat nampaknya masih  memiliki catatan buram atau raport merah.

Pelayanan buruk itu dialami oleh Drs  EC Mulyanto Wijaya, AK.  Warga Darmo Permai Selatan X Nomor 2 Surabaya telah melaporkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Mardian Nasutio alias Thio Sin Tjong, dengan bukti laporan LPK/209/II/2015/SPKT/JATIM/RESTABES SURABAYA 10 Februari 2015.

Pada 19 November 2016, penyidik Polrestabes Surabaya, Bripka I Gusti Agus Sudartha, SE akhirnya resmi menetapkan Warga Krembangan Jaya tersebut sebagai tersangka kasus keterangan palsu sesuai pasal 263 KUH Pidana.

Namun, pada 21 November 2016, kasus ini dihentikan atau di SP3 oleh Kapolrestabes Surabaya, yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Imam Sumantri.

Penghentian perkara Nomor SPPP/217/IX/2016/Satrekrim ini akhirnya mendapatkan perlawanan dari Mulyanto. Dia melayangkan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Permohonan pra peradilan Nomor 4/Pra.Per/2017/PN.SBY tertanggal 4 Januari 2017 itu akhirnya dikabulkan oleh Hakim Dwi Supardi, SH, MH.

Pada amar putusannya, Hakim tunggal pra peradilan tersebut meminta agar Polrestabes melanjutkan perkara Mardian Nasutio ke tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Menurut Hakim Dwi, kasus Mardian tidak bisa di SP3 karena telah menyandang status tersangka.

Kendati demikian, putusan pra peradilan itu tak dianggap oleh penyidik. Sejak lima bulan putusan praperadilan itu dibacakan, tapi kasus ini tetap saja tiarap atau jalan ditempat.

Aksi tiarap itu pun akhirnya disikapi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan menegur Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian melalui Surat Nomor B-167 A/Kompolnas/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017.

Dalam surat teguran itu, Kompolnas menilai telah terjadi pelayanan buruk oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam bentuk mengabaikan putusan pra peradilan yang memerintahkan penyidik untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap Mardian Nasutio, yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Atas masalah itu Kompolnas meminta agar Kapolri untuk menindak lanjuti surat teguran berupa klarifikasi.

"Ini adalah surat yang kedua dari Kompolnas yang ditujukan ke Kapolri,"ujar Mulyanto saat di Kejari Surabaya, Rabu (5/7/2017).

Mulyanto pun berharap dengan adanya pengaduan ke Kompolnas tersebut akan datang keadilan padanya.

"Saya hanya mencari keadilan, tidak lebih, karena selama ini perkara ini digantung terus oleh penyidik meski sudah ada putusan pengadilan "sambungnya.

Untuk diketahui, perkara ini merupakan buntut dari kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Hairanda beberapa waktu lalu. Saat itu, Hairanda mendapat kuasa dari Mulyanto untuk menangani kasus penganiayaan yang menjeratnya.

Ditengah proses hukum itu, Hairanda mengaku bisa menghentikan kasus penganiayaan yang menjerat Mulyanto dengan biaya sebesar Rp 165 juta. Namun setelah uang diberikan, Mulyanto justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Polrestabes Surabaya.

Merasa tertipu, akhirnya Mulyanto melaporkan Hairanda ke Polrestabes Surabaya hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan. Bergulir ke pengadilan, Hairanda akhirnya divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Kemudian hukuman Harianda berubah menjadi dua tahun penjara setelah kasusnya masuk Pengadilan Tinggi Surabaya. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kisruh penerimaan calon taruna akademi kepolisian (Akpol) di Mapolda Jawa Barat akhirnya kelar.

Ini setelah Mabes Polri mengambil alih perekrutan calon perwira di korps baju coklat tersebut apalagi santer diberitakan telah terjadi insiden protes dari orangtua calon taruna Akpol yang menilai kebijakan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan tak lazim.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan seleksi para calon taruna Akpol. Hasilnya terdapat 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang dinyatakan lulus seleksi di Polda Jabar.

Nantinya, mereka akan mengikuti tes selanjutnya 13 Juli 2017 mendatang di tingkat pusat.

"Dari hasil pemeriksaan ini kami menetapkan calon taruna yang lulus terpilih dari panitia Jabar sebanyak 27 taruna pria dan 4 calon taruni," kata Arief, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Arief menyangkan adanya kisruh penerimaan calon taruna Akpol di Polda Jawa Barat. Apalagi diketahui, Polda Jabar hanya menetapkan 23 taruna dan 4 taruni yang lulus. Ternyata, ada calon taruna yang punya prestasi baik tapi hanya karena persoalan kesehatan ringan, dinyatakan tidak lulus.

"Akan sangat disayangkan kalau sesuatu yang tidak fatal, tapi nilai psikotesnya bagus, jasmaninya bagus, kesehatannya bagus, harus digugurkan karena ini. Karena itu kami saat sidang memutuskan dia diangkat dan diluluskan," terang Arief.

Dengan adanya hasil ini, sambung Arief, pihaknya membatalkan keputusan Kapolda Jawa Barat tentang penetapan kuota putra daerah Jawa Barat untuk Taruna Akpol. (rio)

Berikut nama 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang lulus:

1. Lega Ikhwan Herbayu
2. Chidmad Chudhori
3. Agus Fajar Gumelar
4. Muhammad Alfin Ilham
5. Rifqy Pratama Nugraha
6. Muhammad Shidqy Fauzan
7. Rangga Nurrizaldy
8. Satrio Bagaskara Gunadi Putra
9. Raden Mas Kresnha Wibowo
10. Sindu Matra Wiratama
11. Muhamad Azwar Akbar
12. Mochamad Fikri Dafa Alfarez
13. Farhan Maulana Affianto
14. Iqbal Putra Saimuri
15. Bagas Panglima
16. Rizky Adhi Wigrhananto
17. Haris Dwi Wibowo
18. Ahmad Iqbal
19. Evander Parulian S
20. Kyflan Ahmad Syukur
21. Alif Hilmy Maulana
22. Nicho Eliezer
23. Richard Sembiring
24. Holmes Juan Daniel Batubara
25. Muhamad Faizal
26. Ali Al Asghor
27. Muhamad Yusuf Aprian

Calon taruni Akpol:

1. Helda Chintia
2. Adzholla Hadzna Sungkar
3. Mutiara Lies Ayu Pangestu
4. Rina Sartika


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kembali Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lily Martiani Maddari. Istri mantan Gubernur Bengkulu itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rico Dian Sari dalam kasus dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.

"Yang bersangkutan (Lily Martiani Maddari) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RDS (Rico Dian Sari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Pemeriksaan terhadap Lily diduga untuk mendalami kedekatannya dengan Rico yang merupakan Bendahara DPP Partai Golkar Bengkulu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mengungkap kongkalikong keduanya terkait proyek-proyek di Bengkulu.

"Gubernur melalui istrinya meminta agar fee (proyek) itu nanti diserahkan oleh pengusaha-pengusaha ke Rico. Dari Rico baru diserahkan ke istri Gubernur," ujar Alex di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni 2017.

Rico sendiri berperan sebagai perantara suap dari tersangka Jhoni Wijaya, selaku Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) yang diberikan kepada Gubernur dan sang istri. Pemberian uang tersebut lantaran PT SMS sudah dimenangkan dalam tender dua proyek tersebut.

Ridwan Mukti yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu bersama istrinya Lily Martiani Maddari dan dua orang pengusaha, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dua proyek peningkatan jalan di Bengkulu.

Ridwan dan Lily diduga menerima uang suap sebesar Rp 1 miliar dari Jhoni selaku Direktur PT SMS melalui Rico. Rp 1 miliar tersebut bagian dari fee awal sebesar Rp 4,7 miliar lantaran PT SMS dimenangkan untuk menggarap dua proyek senilai Rp 53 miliar.

Atas perbuatannya sebagai penerima suap, Ridwan, Lily, dan Rico disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Johni sebagai pemberi suap, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive