Selasa, 18 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Kodim 0818 wilayah Kab.Malang Letkol Arm Muridan.S.Si.,M.Sc hadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Komandan Pusdikarhanud lama Kolonel Arh Mirza Patria Jaya. SE.,M.Tr.(HAN) yang digantikan Kolonel Arh Rikas Hidayatullah.SE.,M.M di Aula Panglima Sudirman Pusdikarhanud, Selasa 18/7/2017.

Upacara Sertijab diselenggarakan di Aula Panglima Sudirman dengan Irup Danpussenarhanud Brigjen TNI Nurcahyanto yang dikuti seluruh pejabat TNI maupun Polri serta tamu undangan yang menghadiri acara Sertijab tersebut. Pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dilingkungan TNI AD sebagai tour of area atau tour of duty yang didasari dengan proses selektif atas dasar penilaian prestasi, dedikasi kerja yang telah dilakukan dalam dinamika kehidupan organisasi militer. Dan hal ini sebagai bagian dari proses pembinaan personel yang berkaitan erat dengan kepentingan pembinaan organisasi Pussenarhanud dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja satuan Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.

Dalam amanatnya Danpussenarhanud menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Arh Mirza Patria Jaya. SE.,M.Tr.(HAN) atas pelaksanaan tugas dalam memimpin Pusdikarhanud dengan baik dan selamat melaksanakan tugas yang baru sebagai Pamen Akli Pusen Arhanud Cimahi. Selanjutnya kepada Kolonel Arh Rikas Hidayatullah.SE.M.M selamat bertugas lanjutkan karya yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya. Kembangkan terus daya kreatifitas yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi sehingga lembaga ini dapat terus menghasilkan sosok-sosok prajurit Arhanud yang handal dan profesional.

Ditempat terpisah Kolonel Arh Mirza Patria Jaya menyampaikan Terima kasih setelah serah terima jabatan ini Saya berharap Pusdik ini akan lebih maju ke depannya karena saya tahu Kolonel Arh Rikas orang yang bagus baik dan lebih banyak pengalamannya sehingga akan berkembang lebih baik dan dapat bekerjasama dengan instansi yang ada di wilayah kota Batu maupun di Malang.

Pada Kesempatan ini pula pejabat baru Kolonel Arh Rikas Hidayatullah.SE.,M.M juga menyampaikan

"Seperti biasa pada tahap awal ini terutama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kolonel  Mirza selaku pendahulu kami yang telah menanamkan pondasi di pusdikarhanud demikian baik ini saya akan melanjutkan sesuatu atau semua hal yang bagus yang telah beliau sampaikan tentunya nanti akan kami evaluasi apabila masih ada beberapa bagian yang perlu dirasakan adanya peningkatan nanti kami akan berupaya untuk lebih meningkatkan karena memang itu sudah sudah suatu hal yang selalu kita laksanakan terjadinya alih komando atau pergantian danpusdik tetap kita lanjutkan apa yang telah diberikan oleh Pak Mirza dan saya selaku pejabat yang baru akan berusaha apa yang tadi disampaikan oleh Beliau untuk lebih meningkatkan lagi mudah-mudahan apa yang di inginkan dan harapkan tadi saya mampu untuk melaksanakannya, dan untul program kedepan tentunya Saya sangat berharap bantuan daripada rekan-rekan media wartawan yang ada disekitar Jawa Timur, Malang dan Batu ini bisa mendukung karena memang rekan-rekan media bagi kami adalah salah satu hal yang penting yang harus tetap kita kita pelihara komunikasi diantara kita jadi Mas Mas semua kalau seandainya ada hal yang perlu jangan sungkan-sungkan saya akan memberikan hal yang dibutuhkan seandainya memang itu kami mampu, "ungkapnya.

Tampak hadir pula Kepala Staf Korem (Kasrem) 083/Bdj Letkol Kav Rachyanto Edy Yunianto dan juga Danrindam V/Brawijaya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS untuk menghindari penyebaran informasi dan berita-berita bohong (hoax) melalui media sosial, karena hal itu dapat menyebabkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Penekanan tersebut diampaikan dalam amanat tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh Sekretaris
Lembaga (Seklem) Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) saat memimpin upacara penaikan Bendera Merah Putih di lapangan Apel, Kampus STTAL, Bumimoro, Surabaya, (17/07). Upacara dihadiri oleh para Direktur, Kapokdos, Kadep, Kaprodi,  kasatker STTAL serta seluruh antap dan mahasiswa STTAL.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya
terkait sejumlah aksi teror geng motor  yang telah menimbulkan kerugian personel TNI. Dalam mengatasi permasalahan ini, Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh aparat intelijen dan teritoral TNI untuk berkoordinasi dengan aparat Kepolisian guna mendeteksi dan mencegah setiap aksi kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat khususnya keluarga besar TNI dan Polri.

Panglima TNI berharap kepada seluruh prajurit TNI untuk membekali diri dengan berbagai
kemampuan dalam menghadapi tantangan tugas kedepan yang tinggi dan semakin kompleks.

“Ketika kalian melakukan tindakan tegas dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka saya selaku Panglima TNI akan mengambil alih tanggung jawab atas langkah dan tindakan kalian”, tegas Panglima TNI.

Selain itu, Panglima TNI juga mengingatkan dan mewaspadai tentang bahaya terorisme yang merupakan ancaman nyata kepada bangsa Indonesia, misalnya terkait jaringan ISIS yang belakangan ini sering beraksi.

Di akhir amanatnya, Panglima TNI mengingatkan kembali bahwa hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai penggunaan media sosial. Panglima TNI memerintahkan kepada segenap prajurit TNI dan ASN TNI agar mewaspadai kehadiran kelompok baru yaitu Cyber Narco Terorism. Kelompok ini menggunakan dunia maya sebagai wahana untuk meyebarkan informasi sesat, mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Kejahatan lintas negara ini akan menjadi ancaman serius dan sangat berbahaya bagi peradaban satu bangsa termasuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh prajurit, ASN dan keluarga besar TNI untuk membatasi penggunaan handphone, smartphone dan media elektronik lainnya dari hal-hal yang tidak penting. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Surabaya, mendapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Hari ini,  Senin (18/7/2017) dishub menggelar operasi gabungan di Jalan A Yani.

Kepala Dishub, Irvan Wahyudrajat menuturkan, operating gabungan kali ini melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Selain itu, pihaknya juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Operasi ini rutin kita lakukan. Tujuannya untuk menekan angka kecelakaan," ujar Irvan Wahyudrajat.

Irvan Wahyudrajat menyebutkan, berdasarkan data yang ada di Satlantas Polrestabes Surabaya, dalam satu tahun ada sekitar 900 peristiwa kecelakaan. Dimana sekitar 70 persen melibatkan kendaraan roda dua.

"Mayoritas kecelakaan menimpa pengendara yang masih dalam usia produktif," ungkapnya.

Menurut Irvan, mayoritas kecelakaan lalu lintas di kota pahlawan disebabkan oleh uman error atau kesalahan manusia. Atas dasar itulah kemudian operasi gabungan kali ini digelar.

"Tidak hanya fisik yang kita periksa. Kita juga memeriksa pengemudinya," imbuh Irvan.

Irvan menjelaskan, dalam operasi gabungan tadi pagi Dishub bertugas memeriksa kelengkapan izin trayek dan izin Kir. Sementara kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK.

Sementara untuk pemeriksaan urine dan kadar alkohol bagi pengemudi kendaraan, menurutnya, merupakan tugas dari Dinas Kesehatan dan BNN. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah mengembalikan berkas perkara atas kasus dugaan ancaman lewat pesan elektronik dengan tersangka Hary Tanoesoedibdjo ke penyidik Bareskrim Polri. Menurut Prasetyo, berkas perkara tersebut masih belum lengkap untuk diajukan ke pengadilan.

"Ada yang kurang. Ada yang perlu ditambahi lagi atau disempurnakan kembali," kata Prasetyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Dia mengaku jaksa menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dalam hal melengkapi berkas perkara Hary Tanoe. Jaksa, sambung dia, tidak terburu-buru menyikapi kasus tersebut meskipun praperadilan Hary Tanoe telah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kita lihat nanti, kan masih di polisi. Kita enggak ngejar target kapan-kapan ya, setelah mereka kembalikan ke kita akan kita teliti kembali. Untuk selanjutnya apakah pasal-pasalnya sudah terpenuhi, unsur dakwaan sudah terpenuhi dan tercukupi," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak praperadilan yang diajukan Hary Tanoesoedibjo atas penetapan tersangka kasus dugaan ancaman lewat pesan elektronik.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan menolak permohonan praperadilan itu.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi dari pemohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan dari pemohon," kata Cepi Iskandar dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Dalam persidangan, hakim Cepi menyatakan bahwa penetapan HT sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri adalah sah.

"Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon Hary Tanoesoedibjo adalah sah. Membebankan biaya perkara sebesar nihil," ucap Cepi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Memasuki hari ke-dua dalam pelaksanaan Latihan Puncak TNI AL, Armada Jaya XXXV/2017, Satuan Tugas Pertahanan Pangkalan (ST Hanlan) menggelar Tactical Floor Game (TFG) Pertahanan Pangkalan parsial yang dilaksanakan di Posko Satuan Tugas di Pusdikbanmin, Kodiklatal, Selasa (18/7).

TFG Parsial ST. Hanlan tersebut dipimpin langsung Komandan ST. Hanlan yang juga Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., dan hadiri oleh  Wadan ST. Hanlan Kolonel Laut (P) Aris Harijadi W, S.H., para Asisten ST. Hanlan, Dan UT. Hanratlan, Dan UT. Hanlalan, Dan UT. Hanudlan dan Dan UT. Bantu serta perwira Staf lainnya.

Dalam simulasi TFG parsial ST. Hanlan tersebut, para pejabat terkait memainkan rangkaian dari masing masing unit tugas (UT) secara berurutan dan detil tentang tugas dan fungsi dari UT masing-masing. Pertahanan Darat Pangkalan (Hanratlan), UT Pertahanan Laut Pangkalan (Hanlalan), UT Pertahanan Udara Pangkalan (Hanudlan) dan UT. Bantu secara simultan dan terorganisir satu komando.

Menurut Komandan ST.Hanlan AJ XXXV, “Tugas pokok dari ST. Hanlan AJ tahun 2017 ini adalah dengan perkuatannya memberikan dukungan administrasi logistik dan faslabuh bagi unsur-unsur Komando Gabungan Laut (Kogabla) 2017 di Pangkalan Surabaya sampai dengan hari H”, ujarnya.
Nana -sapaan akrab Wadan Lantamal V ini menambahkan bahwa  tugas lainnya yaitu memberikan dukungan Pertahanan Pangkalan yang terdiri dari Pertahanan Darat Pangkalan, Pertahanan Laut Pangkalan, dan Pertahanan Udara Pangkalan untuk melindungi, mengamankan dan mempertahankan Pangkalan Surabaya dalam rangka Operasi Armada Jaya XXXV/2017.

“Tugas Pertahanan Pangkalan Surabaya merupakan tugas melekat, sehingga fungsi asasi ini harus betul-betul dimengerti dan dipahami seluruh personel,” ujar Komandan ST.Hanlan AJ XXXV ini.
Dalam pelaksanaan TFG ini lanjutnya, setiap pelaku harus mampu menjelaskan secara tegas, terang dan lugas, untuk itu para pelaku tiap UT harus menguasai materi tiap unit tugasnya baik sebagai UT Hanratlan, Hanlalan, Hannudlan dan UT Bantu (Pomal, Kesehatan, Psikologi, Faslabuh, Perlengkapan, Perbaikan, PMK, Angkutan, Hukum dan Penerangan).‎

Selain itu, Ia juga menekankan seluruh personel yang terlibat dilapangan untuk menjalankan tugas yang diembannya baik saat TFG maupun pelaksanaan dilapangan menjalankan tugas latihan secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga dicapai hasil latihan yang maksimal. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Pasuruan) Dalam rangka persiapan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Bapak Yusuf Kalla di wilayah pasuruan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, maka unsur TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah Pasuruan melaksanakan rangkaian Rapat Koordinasi yang bertempat di pendopo Kabupaten Pasuruan.

Rapat koordinasi rencana kunjungan kerja Wakil Presiden tersebut dipimpin oleh Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Widodo Iryansyah, S.Sos,M.M, dan didampingi oleh Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Arm Budi Eko Mulyono S.Sos,M.M. selaku Dansatgas Pam Wilayah Korem 083/Baladhika Jaya. Adapun peserta rapat yang mengikuti kegiatan ini yaitu para pejabat unsur TNI/Polri, Pemda pasuruan.

Lebih lanjut Danrem 083/Bdj menyampaikan, “Pengamanan merupakan hal yang sering kita laksanakan namun jangan angap remeh dan hal yang biasa, segala sesuatu perlu disiapkan dan di koordinasikan, agar kegiatan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan” jelasnya.

Dalam Rakor tersebut dibahas tentang prosedur-prosedur pengamanan yang harus dilakukan selama Wakil Presiden RI berada di Pasuruan hingga Wakil Presiden RI meninggalkan Pasuruan. Selain itu, Rakor ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang mengganggu kelancaran jalannya kunjungan kerja Wakil Presiden RI guna menjamin keamanan, kelancaran serta suksesnya pelaksanaan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di wilayah Pasuruan. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terkait 3.000 paspor dan calon jemaah haji (CJH) Embakasi Surabaya sampai saat ini masih bermasalah yang dikabarkan belum tuntas dicetak. Seperti yang sudah ditetapkan waktu 20 hari sebelum kloter pertama berangkat.

Kloter pertama adalah kloter Kediri yang berangkat pada 28 Juli 2017. Warga Surabaya sebagai kloter Penyangga juga diterbangkan pada tanggal yang sama namun kloter Tiga.

Namun berita tersebut langsung ditanggapi Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Lucky Agung Binarto, ia mengatakan bahwa pernyataan Kabid Haji dan Umrah Kemenag Jatim, Faridul Ilmi bahwa masih 3.000 paspor yang belum tuntas atau belum selesai ini hanyalah kesalahan komunikasi atau miskomunikasi.

" Perlu saya tekankan bahwa berita yang menyatakan ada 3000 paspor belum jadi, itu merupakan miskomunikasi saja, dan itu tidak benar," ungkap  Lucky Agung Binarto di kantornya Selasa 18/7.

Luky menerangkan, dari data keimigrasian untuk wilayah jawa timur ini mendapat kouta 34620 paspor yang sudah tercetak dan diselaikan 34245 dan yang belom selesai itu 375.

" Namun dari 375 itu sudah ada yang dilengkapi dokumenya yakni sebanya 150 paspor, jadi yang belom selesai itu 225 dan sekarang masih selesai," ungkap luky.

Selain itu, lanjut Luky, dari 225 yang belum selesai paspornya tersebut ada 75 CJH memundurkan diri karena sakit dan ada yang meninggal dunia. " jadi sekarang tinggal 150 CJH yang paspornya belon selesai," terangnya.

Menurut Luky, ketidak selesaiannya paspor tersebut bukan dari keimigrasiannya melainkan dari CJH atau pemohon pasport itu sendiri yang tidak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan permohonan paspor. " Kalau semua dokumen persyaratannya sudah dilengkapi pasti Paspor sudah diselesaikan," katanya

Dari kendala tidak terselesai paspor CJH ini banyaknya dara dokumen persyaratan pemohon parpor ini tidak lengkap karena banyaknya nama dan tanggal lahir CJH sebagai pemohon paspor  yang tidak sama antara KTP dengan Akte kelahiran sehingga harus disingkronkan dulu.,

" Data itu kan harus di singkronkan dulu, kalau tidak singkron ya tidak bisa diproses atau di selesaikan paspornya, kalau dipaksa kan itu melanggar aturan," kata Luky.

Menurut luky ada dua daerah yang belum melengkapi dokumen persyaratan pembuatan paspor yaitu Pamekasan dan Jember " untuk datanya saya belum tau pasti yang paling banyak ada dua wilayah yaitu Jember dan Pamekasan," ungkapnya.

Menurut Luky ketidak selesaianya pasport tersebut bukan masalah di percetakan paspornya melainkan belum di lengkapi dokumen-dokumen persyaratan oleh pihak CJH atau pemohon paspor. Maka dari itu untuk memper cepat pembuatan paspor CJH ini Luky meminta segera meminta kepada CJH untuk segera menlengkapi dokumen persyaratan pengajuan paspor.

" Saya meminta kepada semua CJH yang paspornya belum jadi, untuk segera melengkapi dokumen persyaratannya," kata Luky. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Untuk itu, hari ini Setya Novanto mengirim surat kepada Pimpinan KPK agar segera mengirimkan surat penetapan tersangka dirinya. KPK sendiri membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Ketua DPP Golkar itu.

"KPK sudah menerima surat dari SN (Setya Novanto) siang ini. Selanjutnya, tentu kita pelajari suratnya. Seperti halnya kasus lain, untuk pemberitahuan akan disampaikan pada tersangka dan dikirimkan ke yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Febri pun memastikan, KPK akan mengirimkan surat penetapan tersangka terhadap Novanto dalam minggu ini.

"Dalam minggu ini akan kita kirim (surat penetapan tersangka Setya Novanto)," ujar dia.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka keempat kasus korupsi e-KTP.

"KPK menetapkan SN (Setya Novanto), anggota DPR sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp 2,3 triliun," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Agus menjelaskan, Setya Novanto memiliki peran penting dalam mengatur proyek e-KTP. Penyidik menduga Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama-sama mengatur proyek e-KTP sejak awal.

"Saudara SN (Setya Novanto) melalui AA (Andi Narogong), diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP," tuturnya.

Atas perbuatannya, Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Operasi Bhakti TNI AL “Operasi Katarak dan pemberian Kaca Mata Gratis” dalam rangka Serbuan Maritim TA. 2017 adalah program dari TNI AL yang dilaksanakan oleh Lanal Denpasar bertempat di Banjar Tega Desa  Pekraman Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar. Kegiatan  yang dilaksanakan pada acara Serbuan Maritim kali ini bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan JFF (John Fawcett Foundation) Denpasar, Selasa (18/07).

Bakti Sosial kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan pertolongan dan sangat berperan dalam membantu Pemerintah dalam pencanangan Program Nasional seperti Bakti Sosial Operasi Katarak seta pembebasan masyarakat yang kurang mampu untuk mengantisipai kebutaan atau gejala penyakit mata lainnya.

Kegiatan Bhakti Sosial TNI AL Operasi Katarak dan pemberian kaca mata gratis dalam rangka Serbuan Maritim Ta. 2017 dihadiri langsung oleh Ibu Asops Kasal Ny. Rohita Aryatmaja sekaligus membuka secara langsung kegiatan acara tersebut dan memberikan bantuan kaca mata secara simbolis kepada masyarakat di Desa Pekraman Tonja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar serta meninjau langsung pelaksanaan kegiatan operasi katarak, pemeriksaan mata pada acara tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P)  GB. Oka, Perwira Staf Lanal Denpasar, Ketua Cabang 10 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur  Ny. Gusti Bagus Oka, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Unsur Muspika Kec. Denpasar Utara, Kepala Desa Pekraman Tonja, Kelian Dinas Banjar Tega, serta para Tokoh Masyarakat Desa Pekraman Tonja Kota Denpasar.

Antusias masyarakat sangat luar biasa terlihat dengan tidak kurang sekitar 800 pasang kaca mata terbagi kepada masyrakat serta setidaknya telah melaksanakan operasi katarak yang dilaksankanan oleh Dokter dari Yayasan Kemanusiaan John Fawcett Foundation (JFF) Denpasar terhadap masyarakat yang kurang mampu sebanyak 15 orang.

Menurut penuturan dari Klian Banjar Tatasan Kelod Desa Pekraman Tonja I Nyoman Sarja dan tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa masyarakat sangat berterimakasih kepada TNI Angkatan Laut atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan merasa sangat terbantu terlebih lagi operasi Katarak merupakan operasi yang cukup mahal sehingga sangat membantu bagi masyarakat dan setidak tidaknya, tidak membebani biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu jika tidak ada Bakti Sosial Gratis seperti ini, imbuh salah seorang warga. Maka dari itu masyarakat sangat mensuport kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh TNI AL tersebut dan mudah – mudahan kedepan akan ada kegiatan serupa “harap Nyoman Sarja”.

Disamping kegiatan Operasi Katarak dan pemberian kaca maa gratis TNI AL melalui Lanal Denpasar dalam rangka Serbuan Maritim Ta. 2017 juga melaksanakan Bhakti Sosial perbaikan Jalan Ratna Gang Gatutkaca Kota Denpasar, pengecoran dan pemafingan halaman Pura Dalem Bunkeneng di Jalan Ratna Banjar Tega Desa Pekraman  Tonja Denpasar Utara dan kegiatan ini akan berlanjut sampai dengan akhir bulan Juli 2017. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H. meninjau langsung kesiapan dan kesigapan pasukan yang terlibat pengamanan Wakil Presiden RI H. Muhammad Jusuf Kalla dalam rangka menghadiri acara Rapat Pleno INASGOS, Gedung Serba Guna Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (18/07/17).

Menurut Dandim, kegiatan semacam ini merupakan bentuk tanggung jawab dan tugas kami sebagai Dansub Satgas Pamwil dalam memimpin pengamanan kali ini.

Karena tentunya kami ingin memberikan pengamanan yang terbaik terhadap kepala pemerintahan yang merupakan lambang negara, tegasnya.

Dandim menekankan kepada pasukan yang ditinjaunya, “selama pelaksanaan pengamanan, tolong jaga sikap dan jangan sampai ada teguran sekecil apapun, serta laksanakan tugas dengan sebaik mungkin”.

Dalam kesempatan tersebut, terlihat Dandim mengecek secara langsung sikap dan penampilan prajurit yang terlibat dalam melaksanakan pengamanan.

Adapun pasukan yang terlibat dalam pengamanan antara lain dari Kodim 0501/Jakarta Pusat BS, Paspampres, EOD, Yonif Mekanis 203/AK, Pomdam Jaya dan Intel Gabungan. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya kembali mengirimkan nilai lengkap hasil uji kelayakan dan kepatutan enam nama calon direktur utama PDPS kepada Wali Kota Surabaya.

"Semua nilai ke enam calon dirut dan tujuh calon direktur keuangan PDPS yang asli dari penguji sudah saya kirimkan kembali ke wali kota kemarin (17/7)," kata Ketua Bawas PDPD Rusli Yusuf, Selasa (18/7).

Dewas PDPS sebelumnya telah mengirimkan tiga dari enam nama calon dirut PDPS hasil penilaian yang dilakukan yakni Dwi Hari (mantan Direktur Teknik dan Pelaksana Tugas/Plt Dirut PD Pasar), Bambang Parikesit (Plt. Dirut PD Pasar) dan Muhammad Sunar (pengusaha konstruksi).  

Sedangkan calon Direktur Administrasi Keuangan PDPS, Dewas menyerahkan tiga nama Herman Budianto (diretur BPR Bangil Pasuruan), Amiranto (dosen Untag Surabaya/mantan Direktur Operasional Perusahan Otobus Mila Sejatera).

Hanya saja, Risma kurang sreg dengan tiga nama tersebut sehingga Dewas mengirim kembali hasil penilaian lengkap dari enam nama calon dirut PDPS termasuk tiga nama yang sudah dikirim ke wali kota. 

Keenam calon tersebut adalah Agus Santoso, Dwi Hary Soeryadi, Anang Choirul, Ibrahim Wairoy, Mikael Bambang Parikesit, dan Muhammad Sunar.

Saat ditanya alasan Risma kurang sreg dengan tiga nama tersebut karena dua calon merupakan petahana (Dwi Hary Soeryadi dan Bambang Parikesit)  dan satu calon berasal dari unsur parpol, Rusli mengatakan tidak benar karena semua sesuai dengan penilaian penguji.

"Titipan parpol tidak ada, semua murni hasil penilaian penguji professional. Kalau kebetulan ada yang mantan kader parpol itu semua kebetulan saja," ujarnya.

Ia menjelaskan laporan pertama yang disampaikan kepada Wali Kota Surabaya belum dilampirkan penilaian yang tulisan tangan asli dari penguji, hanya sebatas berita acara yang ditandatangani penguji, Bawas dan Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengaku kurang sreg dengan tiga nama yang diserahkan Bawas PDPS. "Saya mau lihat sistem penilaiannya dulu sebelum memutuskan," katanya.

Menurut dia, hasil uji kelayakan dan kepatutan yang diserahkan Bawas PD Pasar masih sebatas kesimpulan bukan penilaian secara murni. Tentunya hal ini menyulitkan Risma dalam melakukan penilaian terhadap nama-nama yang diserahkan bawas tersebut.

"Saya maunya penilaian murni, dari situ saya bisa petakan. Keputusan tetap tergantung saya," katanya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal digelar mulai awal Agustus. Ada beberapa seleksi agar bisa lolos menjadi PNS. Seleksi tersebut antara lain seleksi adminstrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian PANRB, Suwardi mengatakan, telah diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, untuk pelamar dari lulusan SLTA sederajat, khususnya untuk penjaga tahanan, dalam Seleksi Kompetensi Bidang akan dilakukan dengan kesamaptaan.

"Apa itu tes kesamaptaan? Tes kesamaptaan adalah salah satu tahap seleksi hampir sama dengan melakukan tes fisik atau tes kesehatan yang diikuti calon pelamar. Kesamaptaan berasal dari kata samapta yang memiliki arti ready atau prepared atau bisa juga diartikan kesiapan fisik," jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (18/7/2018).

Tes kesamaptaan terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya seperti lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run. Untuk lari, biasanya dilakukan selama 12 menit bagi pria dengan minimal jarak tempuh 1.200 meter. Sedangkan untuk wanita lari lebih lama 2 menit yakni 14 menit dengan minimal jarak tempuh 1.200 meter.

Selanjutnya, push up. Push up dilakukan untuk mengetahui daya tahan lengan bagian luar. Standar push up untuk Laki-Laki antara 35 sampai 40 kali, dan standar push up untuk wanita antara 30 sampai 35 dengan waktu biasanya 1 menit.

"Sit Up adalah gerakan duduk kemudian bangun. Tes ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Standar untuk Laki-Laki 35-40 kali, standar untuk wanita 30 kali dengan waktu 1 menit," tambah dia.

Adapun untuk pull up, pull up dilakukan untuk mengetahui kekuatan otot lengan. Pull up adalah gerakan dengan cara seperti bergantung pada tiang horizontal kemudian menarik badan ke atas sampai dagu melewati tiang itu dan kembali turun sampai tangan lurus dengan standar untuk laki-laki 10 kali.

Yang terakhir adalah shuttle run. Shuttle run adalah lari membentuk angka 8. Lari dengan kecepatan penuh (sprint) melewati 2 patok besi yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan titik awal sebelah kanan patok belakang.

Setelah ada aba-aba peluit, anda lari dari titik awal itu menuju sebelah kiri patok depan kemudian memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok depan, setelah itu lari kembali ke patok belakang sebelah kiri, memutari patok itu sampai berada di sebelah kanan patok belakang kembali.

Lari membentuk angka 8 itu dilakukan sebanyak 3 kali putaran dan dicatat waktu tercepatnya dan ingat, harus dilakukan dengan kecepatan penuh agar nilainya bagus. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Upayakan waktu yang diperlukan tidak lebih dari 20 detik. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive