Selasa, 25 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) Dandim 0809/Kediri, Letkol Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) ,Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi, Walikota Kediri, Abdullah Abubakar dan Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunan menjadi saksi dari pisah kenal Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, dan acara serah terima ini berlangsung di Hallroom Grand Surya Hotel. Regulasi pimpinan di Kejaksaan Negeri Kediri ini antara Benny Santoso,SH selaku pejabat lama dengan Dra.Martini,SH selaku pejabat baru, juga dihadiri sejumlah tamu undangan yang terdiri dari berbagai latarbelakang maupun institusi, termasuk Danramil Kota, Kapten Inf Harmadi dan Kapolsek Kota, Kompol Sucipto, senin (24/07/2017)

“Ada kesan tersendiri selama karier saya di Kediri, rekan-rekan disini saya anggap saudara saya, Pak Walikota, Pak Dandim, Pak Kapolresta, semua saudara saya, kita selalu kumpul bareng saat momentum tertentu. Sering kali kita curhat satu sama lain, seringkali kita sama-sama dalam suatu kegiatan, saya memang tidak lagi berada di Kediri, tetapi itu bukan halangan, silaturahmi tetap harus kita jalin,” kata Benny Santoso,SH.

Sebagai pejabat lama, Benny Santoso,SH. menceritakan sekelumit hal-hal terkait kinerjanya selama ini di Kediri, dan Benny Santoso,SH. juga menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan latarbelakangnya.

Sementara itu Dra.Martini,SH dalam sambutannya mengatakan,

”Saya akan berkomunikasi dengan seluruh institusi disini, saya harap komunikasi bisa kita bangun mulai hari ini. Kerjasama yang baik tentu harus ada komunikasi yang baik. Saya komitmen menjalankan tugas dengan baik, dan saya mohon dukungannya.” ujarnya

Selain itu, Dra.Martini,SH juga menceritakan sedikit riwayat perjalan hidupnya dari awal melangkah dalam karier hingga saat ini, dan ceritanya tersebut Dra.Martini,SH juga menyampaikan suka duka saat menjalani profesinya.

Demikian juga Letkol Arm Joko Setiyo K, M.Si (Han) saat menyampaikan sambutannya,

” Kita semua satu keluarga, tidak ada yang bisa memishakn kita, kendati nanti ada waktunya kita terpisah oleh ruang kerja. Kita harus tetap menjalin silaturahmi tanpa ada batasan ruang kerja.” jelasnya.  (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jombang) Mutasi jabatan, adalah hal biasa dan wajar terjadi dilingkungan tugas keprajuritan, karena hal ini bertujuan untuk pemantapan dalam pembinaan satuan maupun karier prajurit yang bersangkutan, dengan maksud untuk memberikan pengalaman tugas yang lebih variatif , baik itu bagi sang pemimpin maupun bagi yang dipimpin, dalam rangka kebesaran dan kejayaan TNI Angkatan Darat.

Demikian halnya yang terjadi pada senin 24 Juli 2017, mulai pukul 09.00 wib bertempat di Aula Makodim 0814/Jombang, dilangsungkan acara laporan mutasi jabatan Perwira dalam rangka Tour of Area dijajaran Kodim 0814/Jombang.   

Laporan mutasi jabatan yang melibatkan 11 orang Perwira tersebut langsung diterima oleh Dandim 0814/Jombang  Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman dan disaksikan oleh Perwira lainnya dan juga seluruh anggota baik militer maupun PNS serta Persit Cabang Kodim 0814.   
        
Dihadapan para perwira dan anggotanya, Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman mengatakan bahwa apapun jabatannya adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui  kepercayaan yang diberikan atasan kepada kita, untuk itu ia mengajak agar selalu bersyukur atas jabatan yang  diamanahkan tersebut, juga memerintahkan kepada para perwira yang melaksanakan mutasi jabatan agar berbuat yang terbaik pada jabatan itu, dan menjadikan jabatan untuk membekali diri, dengan bekerja yang jujur, tulus dan ikhlas serta jangan kecewakan  atasan yang telah memberikan kepercayaan kepada kita.  

" Berbuatlah sesuatu dalam lingkup tugas satuan yang meliputi Pembinaan Satuan dan Pembinaan Teritorial, terutama terkait Serbuan Teritorial dalam mensukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional di wilayah, jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dipercayakan pada kita," jelasnya.

Dandim juga mengucapkan terima kasih kepada para Perwira pada jabatan sebelumya atas pelaksanaan tugas selama ini dan juga berharap semoga selalu sukses  dalam jabatan yang baru, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Ketua Ranting Persit di jajaran Cabang Kodim 0814 yang telah dengan setia mendampingi suami dan membina anggotanya dalam mendukung tugas suami.

Diperoleh keterangan bahwa mutasi yang melibatkan 11 orang Perwira tersebut, ada yang berasal dari Danramil ke Perwira Staf Kodim, dan ada yang dari Perwira Staf Kodim ke Danramil, dan itu semua berdasarkan Surat Perintah Dandim dengan nomor Sprit : 199 / IV / 2017 tanggal 25 April 2017.  (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk menegakkan disiplin anggota berlaku tertib berlalu lintas,  Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal), Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) Surabaya melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) TW lll Tahun 2017 di Gerbang Tol Waru-Perak dan Pintu Gerbang Hang Tuah, Ujung, Surabaya,  Selasa (25/7).

Dalam Opsgaktib di Tol Waru-Perak kali ini didasarkan pada adanya informasi/laporan dari masyarakat yang masuk bahwa sering ditemui adanya prajurit yang naik/turun kendaraan di gerbang tol, dimana hal ini tidak dibenarkan oleh aturan.

Opsgaktib kali ini,  Pomal Lantamal V menurunkan 16 personel Hartib pimpinan Mayor Laut (PM) Irianto dan empat personel Lidpam pimpinan Mayor Laut (PM)  Agung mulai pukul 06.00 wib sd 07.00 Wib.

Dalam operasi yang berlangsung satu jam ini,  terjaring satu anggota yang berusaha mencari tumpangan di gerbang Tol Waru, dan akan diserakhan kesatuannya untuk dilakukan pembinaan.
Menurut Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal)  Lantamal V Letkol Laut (PM)  khoirul Fuad,  S.H. mengatakan bahwa pada hakekatnya, Operasi Penegakan Ketertiban merupakan tugas pokok dari Pomal untuk menegakkan displin seluruh anggotanya.

Operasi Gaktib ini rutin ini bertujuan untuk penegakan hukum serta tata tertib di wilayah hukum Lantamal V Surabaya, salah satunya menertibkan prajurit yang naik dan turun serta mencari tumpangan di gerbang tol ini.

"Hal ini tidak dibenarkan, dan perlu ditertibkan,  mengingat dinas dalam hal ini satuan-satuan masing telah menyiapkan Lyn berupa bus dan truck ke tujaun kota masing-masing," terangnya.
Upaya penertiban ini lanjut Fuad -akan digelar berkala setiap minggunya secara acak dan tanpa pemberitahuan hari H dan Jam J nya, baik waktu pagi maupun saat pulang kantor. "Bila masih ada yang membandel dan terjaring dalam Opsgaktib,  maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Selain gelaran Opsgaktib di gerbang Tol Waru-Perak, dalam waktu bersamaan juga digelar Opsgaktib di Pintu Gerbang Hang Tuah,  Koarmatim, Ujung,  Surabaya.  Sasarannya adalah para prajurit yang menggunkan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Operasi yang dilakukan berupa penertiban dan pemeriksaan pengunaan atribut dan kelengkapan berkendaraan,  kelengkapan seragam TNI serta surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dinas serta pribadi seluruh Prajurit serta PNS yang berdinas di satuan-satuan DBAL Koarmatim.

"Dengan adanya Opsgaktib ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan prajurit TNI AL dalam berlalu lintas guna menghindarkan dari kecelakaan yang biasanya diawali dari pelanggaran berlalulintas, "pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Kepala Staf Kodim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos,. berperanserta dalam memberikan materi Wawasan Kebangsaan bagi Ormas dan LSM se-Kota Mojokerto, bertempat di Ruang Pertemuan PKK Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Kota Mojokerto, (24/07/2017).

Kegiatan bertajuk “Peran ORMAS/LSM Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Menjelang Dan Saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018” dihadiri setidaknya 70  orang, antara lain Bakesbangpol Propinsi Jatim Jonathan, Kabid Poldagri Bakesbangpol Kota Mojokerto, Sugeng, Kasat Intelkam Polres Mojokerto Kota AKP Setyo Agus Triwododo, dan diikuti Ormas/LSM Se-Kota Mojokerto.

Kegiatan diawali dengan Sambutan dan Pemberian Materi oleh Bakesbangpol Propinsi Jatim dengan judul “Sumbangsih Dari Ormas/LSM Dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Sementara itu, Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos dalam materinya berjudul  “Peran Ormas/LSM Di Dalam Melestarikan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018”, mengupas tentang pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan terlebih dalam menghadapi Pilkada Serentak yang berdasarkan pengalaman masa lalu sering terjadi konflik.

Lanjut Kasdim, Untuk itu semua pihak harus menghargai dan menghormati pihak lain dalam kontestasi politik khususnya Pilkada Serentak Tahun 2018, yang salah satunya akan dihelat di Kota Mojokerto, semua harus mampu menahan diri dan berkewajiban memelihara kondusifitas wilayah.   "Jangan sia-siakan pengorbanan para pejuang yang telah memerdekakan negara ini, jangan sampai seperti sejarah Mojopahit yang pernah jaya namun hancur karena perebutan kekuasaan dari dalam" beber Kasdim.

Dalam paparannya Kasdim juga menyoroti tentang peran para pemimpin Ormas, khususnya menghadapi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018, Pimpinan Ormas harus dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada anggotanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam Pilkada di Kota Mojokerto.

Giliran Kasat Intelkam Polres Mojokerto Kota AKP Setyo Agus SH, menyampaikan materi berjudul “Peran Ormas/LSM sebagai Pelopor Terwujudnya Situasi Kamtibmas yang Kondusif Menjelang dan Saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018”.

Kegiatan yang diikuti para pimpinan Ormas tersebut dilaksanakan dengan motivasi tinggi, hal ini dapat dilihat dari umpan balik yang diberikan audiens dengan pertanyaan yang disampaikannya. Tercatat tidak kurang sembilan pertanyaan yang disampaikan audiens yang dijawab oleh pemateri sesuai bidang masing-masing. (arf).


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Koordinator Cabang V  Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) Ny. Herniwati Edi Sucipto mendampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur (KDJAT) Ny. Ina Darwanto menghadiri pengarahan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., kepada anggota Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) Wilayah Surabaya yang dihelat di gedung PTA Koarmatim, Ujung Surabaya, Selasa (25/7)

Tampak hadir dalam pengarahan tersebut Kasarmatim beserta istri, Danguspurlaarmatim beserta istri, Danguskamlaarmatim, Irarmatim beserta istri, para Asisten pangarmatim beserta istri, Wadan Lantamal V Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E. dan  Aspers Danlantamal Vkolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati, S.Pd.,M.A.P. dan pejabat Koarmatim lainnya.

Menurut Pangarmatim, acara yang diselenggarakan hari ini merupakan kesempatan yang baik baginyauntuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh anggota Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Mako Koarmatim, Lantamal V, Lanal Malang dan Lanal Batuporon. Pada kesempatan tersebut, Pangarmatim menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui dan dipedomani oleh anggota Kowal agar dapat diimplementasikan dalam kehldupan sehari-hari.

Pangarmatim mengharapkan Kowal dapat mengoptimalkan perannya, di mana aktifitas dan kegiatan sehari-hari akan mencerminkan perilaku kedisiplinan, kepedulian, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab individu. Setiap anggota kowal dalam berprilaku harus sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana yang terkandung dalam motto kowal

“Pengabdian dan Kehormatan  Adalah  Jiwaku“. “Kalimat tersebut mengandung makna yang tinggi, cermati dan resapi makna kalimat tersebut, pedomani bahwa seorang anggota militer dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan tanpa pamrih dan tiada batas di manapun berada dan bertugas,” terang orang nomor satu dijajaran Koarmatim ini .

Kowal sebagai prajurit srikandi laut dan sebagai wanita Indonesia yang berkepribadian sapta marga lanjutnya, harus senantiasa tampil sebagal sosok prajurit yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesuai nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan menjunjung tinggi norma dan adat ketimuran. Pola sikap prajurit kowal harus hencerminkan watak seorang ksatria dan memancarkan keanggunan seorang wanita lndonesia yang artinya bahwa prajurit kowal harus tampil dengan kepribadian wanita Indonesia sejati, yakni bertata susila, setia dan loyal serta memiliki etos kerja tinggi.

Prajurit kowal harus memiliki kemampuan sesuai profesinya secara optimal dalam mengemban setiap tugas yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tugas TNI AL. Kowal juga harus melakukan suatu tugas yang sama dengan tugas prajurit laki-laki dan dapat ditugaskan di mana saja di wilayah NKRI baik sebagai pengawak organisasi TNL AL, maupun sebagai penggerak alat utama sistem senjata (Alutsbta) yang dlmlliki TNI AL.

Oleh karena itu, Kowal pun diberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan prajurit pria dalam mengukuti berbagai jenjang pendidikan sesuai latar belakang keahliannya atau kecabangannya, hendaknya hal ini dapat mendorong kesadaran kowal untuk terus meningkatkan  intelektual dan profeslonalisme sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan, agar mampu ditempatkan di berbagai bidang penugasan secara optimal.

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit kowal mempunyai peran ganda. Satu sisi kowal adalah seorang prajurit, sementara sisi yang lain Korps Wanita Angkatan Laut adalah seorang ibu dalam keluarga dan anggota masyarakat. Peran tersebut harus dijalankan secara simultan dan proporsional agar selalu selaras dan seimbang. Ketika menjalankan tugasnya pada jam-jam kedinasan, maka laksanakan tugas tersebut secara profesional, dan ketika kembali ke rumah maka perankanlah sebagai ibu rumah tangga yang baik. Begitu juga ketika harus bermasyarakat, maka luangkan waktu untuk bersosialisasi sehingga keberadaan kalian diterima di lingkungan masyarakat.

Bagi prajurit kowal yang sudah berkeluarga, Pangarmatim menekankan para Kowal untuk menjadikan suami sebagai imam dalam rumah tangga, tetaplah belajar, merawat dengan baik, tingkatkan wawasan, selalu berusaha dalam meningkatkan pelayanan, pengabdian terhadap suami dan keluarga.

“Jadilah istri yang dapat diajak bicara atau sebagai teman diskusi, sehingga suami tidak akan mencari teman diskusi di tempat lain. Ingat, bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga akan sangat berdampak buruk pada diri sendiri, keluarga dan terutama anak-anak kita, sementara bagi prajurit kowal yang masih bujangan atau masih tinggal di mess, ikuti segala peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, buat suasana yang nyaman selama tinggal di Mess,”pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah jajaran Korem 081/DSJ Anggota Korem 081/DSJ dan Perwakilan dari Anggota Kodim jajaran menerima Pembekalan tentang keimigrasian dari Kantor Imigrasi Tingkat II Madiun yang disampaikan oleh Kepala Imigrasi Madiun Sigit Roesdianto, S.H., M.M di Aula Makorem 081/DSJ Jl. Pahlawan no 50 Kota Madiun. Selasa(25/7/17)

Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Inf R. Sidharta Wisnu Graha, S.E menyampaikan Sejak dahulu keamanan menjadi salah satu indikator penting dari keberadaan suatu negara. Keamanan suatu negara bukan saja dilihat dari kesejahteraan warga negaranya tetapi juga dilihat dari hubungannya dengan negara lain. Standar keamanan negara Indonesia sendiri dikatakan terjamin dengan adanya pertahanan dan ketertiban.

" Pertahanan Indonesia dilihat dari cakupan TNI sedangkan ketertiban dilihat dari cakupan polisi, ini menjelaskan bahwa indikator pertahanan dijamin oleh keberadaan militer sedangkan ketertiban dijamin dengan keberadaan kepolisian. Keamanan dibayangkan seperti keadaan dimana tidak lagi ada ancaman yang dialami, baik itu oleh individu maupun negara. " paparnya.

Ancaman yang dimaksud lanjutnya, tidak saja datang dari negara lain, tetapi juga dari aktor-aktor Non-Negara seperti aktor terorganisir lintas negara. Aktor-aktor Non-Negara tersebut berpotensi mengancam kestabilan suatu negara. Indonesia sendiri tengah mengahadapi ancaman semacam ini, seperti terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, imigran gelap, dan masih banyak lagi.

" Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah - daerah tertentu didalam negara," tegas Danrem

Lebih lanjut Kolonel Inf Sidharta mengatakan Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnya yang bersifat materi. Bencana alam pun menjadi salah satu masalah yang kemudian dipertanyakan sebab akibat munculnya terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan.

" Kejahatan transnasional berhasil menjadi masalah bersama, masalah nasional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat terjadinya praktek kejahatan transnasional. Imigran gelap merupakan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional yang tengah mengancam di negara kita." jelasnya.

Turut hadir dalam pembekalan tersebut  Kasrem 081/DSJ Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo, S.Sos, Para Kasi Korem 081/DSJ dan Para Pasi Korem 081/DSJ. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) GB.  Oka mendampingi Komandan Sekolah Staf dan Komandan TNI AL (Danseskoal) Laksda TNI Aru Sukmono Indra Sucahyo, S.E., M.M., dan Wadan Seskoal Laksma TNI T.N.S.B. Hutabarat, M.M.S., sowan atau kunjungan kehormatan kepAda Pangdam X/Udayana dan Kapolda Bali kemarin.

Kunjungan dalam rangka pelaksanaan IMSS 2017 yang direncanakan akan berlangsung akhir Agustus 2017 di Bali yang akan diikuti dan dihadiri oleh seluruh Kepala Staf Angkatan Laut dari 50 Negara ini,  diawali dengan kunjungan kehormatan ke Pangdam IX/Udayna Mayjen TNI Komaruddin Simanjutak, S.I.P., M.Sc., di Makodam IX/Udayana Denpasar.

Kunjungan penuh keakraban tersebut berlangsung di ruang Tamu Pangdam IX/Udayana dihadiri oleh Kasdam IX/Udayana, LO AL, Asops, Aster, dan Asintel Kodam IX/Udayana. Kunjungan Danseskoal kali ini dalam rangka pelaksanaan IMSS 2017 yang direncanakan akan berlangsung akhir Agustus 2017 yang sedianya akan diikuti dan dihadiri oleh seluruh Kepala Staf Angkatan Laut dari 50 Negara.
Diakhir kunjungan Danseskoal ke Pangdam IX/Udayana dilaksanakan ramah tamah serta santap siang bersama dan diakhiri dengan tukar menukar cindera mata serta foto bersama.

Kunjungan dilanjutkan ke Mako Polda Bali dan diterima langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Perus R. Golose di Mapolda Bali. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. Gede Alit Widiana, Karoops, Dirintel, Dirpolair, Kapolresta Denpasar serta Kabidhumas Polda Bali.

Danseskoal dalam kunjungan Polda Bali ini menyampaikan bahwa kunjungan ini ada kaitannya dengan akan dilaksanakannya acara IMSS 2017 pada akhir Agustus 2017 di Nusa Dua Bali. Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus R. Golose menyampaikan selamat datang di Polda Bali kepada Danseskoal dan rombongan serta beliau juga menyampaikan bahwa Polda Bali siap membantu apabila dibutuhkan untuk pengawalan para pejabat pada saat berlangsungnya acara.

Kunjungan pejabat Bintang dua tersebut diakhiri dengan tukar menukar cindera mata dan sesi foto bersama dengan pejabat teras di Mapolda Bali di ruang tamu VIP  Kapolda Bali. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Jawa Timur, Drs. Benny Sampir Wanto membantah bahwa Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir. Heru Tjahjono sebagai tersangka dalam laporan PT. Hartono Raya Motor (HRM).

"Berita tersebut tidak benar," ujarnya di ruang kerjanya, di Kantor Gubernur Jatim, Jl. pahlawan 110 Surabaya, Senin (25/7), mengomentari berbagai pemberitaan media yang menyebutkan Kadiskanla Prov. Jatim sebagai tersangka penyewaan tanah orang lain.

Saat ini, jelas Benny, permasalahan tanah tersebut masih dalam proses penyelesaian. Pemprov Jatim mengusulkan kepada aparat penegak hukum agar penyelesaian masalah ini ditangani oleh Kanwil BPN Prov. Jatim, sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap pertanahan.

"Di kantor ini terdapat satu bidang yang menangani perselisihan-perselisihan pertanahan," ujarnya.

Menurut juru bicara Pemprov. Jatim ini, tanah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari tanah asset Pemprov Jatim yang seluas ± 23,1920 Ha, di Kelurahan Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya.

Aset ini merupakan pelimpahan penyerahan urusan perikanan Pemerintah Pusat kepada Pemprov. Jatim tahun 1952, dengan status tanah tersebut telah teregister di Kanwil Pertanahan yang saat itu disebut Direktorat Agraria Prov. Jatim.

Awalnya, ujar Benny, tanah tersebut merupakan tambak percontohan, yang belakangan ditempati oleh penduduk menjadi tempat hunian.

“Pemprov pun telah beberapa kali mengajukan proses sertipikasi ke BPN, tetapi belum diterbitkan karena keberadaan hunian di tanah tersebut”, ujarnya, sambil menambahkan Kanwil Pertahanan menginginkan kejelasan status para penghuni.

Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Jatim bersama-sama Diskanla beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga penghuni agar mereka mengajukan proses sewa tanah kepada Pemprov, dan telah tercapai kesepakatan, dengan penghuni mengajukan sewa kepada Pemprov Jatim.

Para penghuni, jelas Benny, menyewa kepada Pemprov. Jatim melalui Diskanla sebagai instansi pengguna asset.

"Atas dasar sewa menyewa inilah, Pemprov. Jatim mengajukan kembali sertifikasi tanah asetnya," ujarnya.

Tetapi, dalam perjalanannya, terdapat aduan PT. Hartono Raya Motor kepada aparat penegak hukum dengan melaporkan bahwa tanah Pemprov Jatim tsb sebagai miliknya, dikuasai Pemprov. Jatim dan disewakan kepada penghuni. (Humas pemprov/arf).


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah menyatakan berkas perkara Bos PT Gala Bumi Perkasa ini telah sempurna atau P21.

Pernyataan itu disampaikan Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (25/7/2017).

"Selasa, tanggal 19 kemarin berkas perkaranya HJG sudah kita nyatakan P21,"terang Didik Farkhan.

Dengan demikian, lanjut Didik, pihaknya masih menunggu pelimpahan berkasa perkara maupun tersangka Henry J Gunawan dari penyidik Polrestabes Surabaya.

"Kami belum tau kapan pelimpahan tahap II dilakukan,"sambung Jaksa kelahiran Bojonegoro ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Henry J Gunawan resmi menyandang status tersangka kasus penipuan dan penggelapan setelah Kejari Surabaya menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polrestabes Surabaya. Di dalam SPDP tersebut tertulis nama Henry sebagai tersangka kasus penipaun dan penggelapan atas laporan seorang notaris bernama Caroline.

Kasus yang menjerat Henry ini berawal saat notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah dengan Henry sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban yang seharusnya menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) ternyata tidak terwujud.

Saat korban ingin mengambil haknya, Henry justru mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil oleh seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Henry dengan harga Rp 10 miliar.

Atas perbuatannya, notaris Caroline akhirnya melaporkan Henry ke Polrestabes Surabaya. Setelah melakukan sejumlah penyelidikan, penyidik kemudian penyidik akhirnya menetapkan Henry sebagai tersangka dalam kasus tersebut. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Surabaya, Eduard Rudy Suharto mengaku akan mempersatukan perpecahan ditubuh advokat dibawah naungan KAI yang pecah menjadi dua versi, yakni versi Indra Sahnun Lubis (ISL)  dengan versi Cucuk Hernanto Sanjaya (CHS).

Pernyataan sikap itu disampaikan Eduard Rudy saat menggelar Rakerda dan Halal Bihalal DPD KAI Jatim versi ILS yang dianggap sah, karena telah mengantongi ijin dari Kementrian Hukum dan Ham, Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.J002014026209.

"Kami akan persatukan yang selama ini tersekat, kita ini satu dan harus bersatu, sama-sama menjunjung tinggi profesi advokat yang begitu mulia dan terhormat, "katanya pada peserta Rakerda dan Halal Bihalal DPD KAI Jatim, di Hotel, Crown Surabaya, Senin (24/7/2017).

Tak hanya itu, Advokat senior ini juga meminta agar semua Advokat yang tergabung dalam DPD KAI Jatim untuk menjalin hubungan baik dengan institusi penegak hukum lainnya.

"Jangan pernah malu membawa bendera KAI, legalitas kita jelas dan diakui, karena itu jagalah komunikasi yang baik dengan institusi penegak hukum,"ucapnya. (komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, berpergian ke luar negeri. Pencegahan terhadap Irvanto terkait kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

"Hari ini kita juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Irvanto Hendra Pambudi untuk enam bulan ke depan terhitung 21 Juli 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

KPK, ia menjelaskan, mencegah Irvan ke luar negeri untuk melengkapi berkas perkara milik pamannya, Setya Novanto.

"Saksi dicegah ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus e-KTP untuk tersangka SN (Setya Novanto)," kata dia.

Sebelumnya, Irvanto merupakan mantan Dirut PT Mukarabi Sejahtera. Mukarabi pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP.

Konsorsium Mukarabi juga sengaja dibentuk Andi Narogong dan Tim Fatmawati untuk mendampingi konsorsium PNRI yang akhirnya memenangkan proses lelang proyek e-KTP.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor telah menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa yaitu Irman dengan hukuman penjara 7 tahun dan Sugiharto hukuman penjara 5 tahun.

Tersangka ketiga yang ditetapkan KPK adalah Andi Narogong, sedangkan Setya Novanto merupakan tersangka keempat.

KPK menduga Novanto dan Andi Narogong memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Tersangka kelima yakni politikus Partai Golkar Markus Nari. Selain sebagai tersangka korupsi e-KTP, Markus juga dijerat pasal menghalangi dan merintangi proses penyidikan dan persidangan e-KTP.

Markus diduga mempengaruhi politikus Partai Hanura Miryam S Haryani agar tak mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam sidang. Alhasil, Miryam pun ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam persidangan kasus e-KTP. (rio)

Senin, 24 Juli 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur menyayangkan adanya temuan ratusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibuang di sungai Desa Gandusari, Kabupaten Blitar. Ratusan kartu itu, mayoritas milik warga Kota Pahlawan.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengatakan, keaslian ratusa KIS yang ditemukan salah satu warga Blitar itu harus dicek lebih dulu.

"Dalam hal ini, kesehatan, warga Surabaya kan sudah memiliki BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Bagi mereka yang belum tercover BPJS ini kan diberikan KIS dari pemerintah pusat," terang Fikser, Senin (24/7).

Fikser menyebut, dalam hal proses untuk mendapatkan KIS, itu langsung ditangani pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian sosial (Kemensos).

"Tapi dalam hal ini (KIS) kan tidak melibatkan pemerintah kota. Kita tidak tahu memang, proses pendataannya dari awal bagaimana. Bisa juga datanya diambil dari BPJS," katanya lagi.

Pihak Pemkot Surabaya sendiri, aku Fiskser, akan melihat perkembangan penyidikan polisi. "Kita lihat dulu, tadi pagi kita juga sudah diskusi dengan dinas sosial, kita tanya pengirimannya ini bagaimana, dan kita juga harus cek dulu apakah kartu itu asli, ya kan? Apakah itu kartu lain, makanya kita cek dulu," paparnya.

Jika ratusan kartu KIS yang ditemukan warga Blitar itu benar, Fikser sangat menyayangkan hal itu, karena menyangkut masalah warga miskin di Kota Surabaya yang belum tercover BPJS.

"Makanya kita pingin tahu dulu, apakah data (kartu KIS yang ditemukan di Blitar) itu warga yang sudah tercover BPJS atau tidak. Kita akan cek dulu," tandasnya.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa, seorang warga Blitar, Kasih Indrawati menemukan ratusan kartu KIS di tepi sungai Dusun Rejosari, Kecamatan Gandusari.

Laporan awal, identitas di kartu KIS itu, mayoritas milik warga Surabaya. Ada sekitar 110 kartu berada di dalam kantong plastik. Namun, setelah pihak kepolisian melakukan penyisiran, ternyata menemukan lagi 26 kartu serta sejumlah amplop kartu yang sudah hancur terendam air.

Dengan adanya temuan baru kartu tersebut, total kartu KIS yang dikumpulkan pihak kepolisian di Blitar ada sekitar 143 kartu, yang salah satunya milik Ismail Sisin, warga Siwalan Tengah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

"Kami belum mengetahui pemilik barang tersebut, serta keasliannya. Kami masih koordinasi dengan dinas kesehatan untukang itu," kata Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya, Minggu kemarin (23/7). (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive