Penutupan Latihan Berganda Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang I TA 2017

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sebanyak 250 orang Latihan berganda pendidikan  pertama tamtama TNI AD Gelombang I TA 2017  resmi ditutup dengan melaksanakan upacara, dengan Inspektur  dipimpin Wadan Rindam Jaya Kolonel Inf Andi Gunawan dan sebagai komandan upacara Mayor Inf Ageng,  di Lapangan Chandradimuka Rindam Jaya Kodam Jaya, Condet, Jakarta Timur, Rabu (30/8/17).

Dalam sambutanya Danrindam Jaya Kolonel Inf Anton Yuliantoro yang di bacakan Wadanrindamjaya menyampaikan, Prajurit Siswa merupakan salah satu pilar TNI AD harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam teknik dan taktik bertempur yang baik.

“ Untuk memperoleh hal itu tidaklah lahir dengan sendirinya dan harus belajar dan berlatih dengan motivasi yang tinggi dan penuh dengan kesungguhan. Latihan berganda yang telah kalian lakukan adalah upaya untuk mendapatkan kemampuan .” kata Wadanrindam Jaya Saat membacakan amanat sambutan Danrindam Jaya

Lebih lanjut disampaikan “Selama 6 hari saudara telah mengikuti semua rangkaian kegiatan dalam latihan berganda dan saya berharap serta percaya kemampuan yang telah saudara miliki akan mampu melakukan setiap tugas dengan baik dalam setiap tugas tentunya dilakukan dengan selalu menjunjung tinggi sapta marga sumpah prajurit dan delapan wajib TNI sebagai pedoman dalam setiap ucapan dan tindakan.

Menurut Danrindam Jaya, tujuan kegiatan latihan berganda ini untuk mengetahui sampai sejauh mana saudara dapat mempraktekan dan mengaplikasikan seluruh materi yang telah diberikan pengalaman serta gambaran tentang taktik maupun tehnik bertempur di medan sebenarnya. Latihan berganda ini merupakan sarana pemantapan sekaligus bekal bagi saudara sebelum mengikuti pendidikan lanjutan ke tahap ke II.

“Untuk memperoleh kemampuan tersebut tentunya tidak lahir dengan sendirinya , tetapi melalui proses belajar dan berlatih dengan motivasi yang tinggi serta dengan penuh kesungguhan. Latihan berganda yang telah kalian laksanakan adalah salah satu upaya untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Saya berharap dan percaya dengan kemampuan yang telah kalian akan mampu melaksanakan setiap tugas dengan baik yang tentunya dengan selalu menjadikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI sebagai pedoman dalam setiap sikap dan tindakan ,”ujarnya.

Ia menambahkan, dengan telah selesainya latihan berganda bukan berarti telah selesai pendidikan yang kalian ikuti karena saudara harus mengikuti pendidikan ke tahap selanjutnya. Untuk itu selalu memelihara dan meningkatkan terus ilmu yang para Prajurit Siswa miliki untuk mengikuti pendidikan tahap kedua atau di satuan yang akan di tempati nantinya

“Saya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada komandan Secata dan para staf pendukung serta pelatih atas dedikasinya sehingga latihan berganda telah dilaksanakan secara tertib, aman dan lancar,”pungkasnya.

Upacara penutupan Latihan Berganda Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang I Tahun 2017 dihadiri Dandiklatpur Rindam Jaya Letkol Inf Iskandar, Komandan Upacara Mayor Inf Ageng, Dansatdik, Katim Gumil, para Kadep dan 250 prajurit siswa. (rio)

Read More

Jokowi Naik Kereta Api ke Sukabumi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Presiden Joko Widodo bertolak ke Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/8/2017).

Jokowi dan rombongan berangkat menggunakan kereta api khusus dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Mengenakan setelan jas, Jokowi tiba di Stasiun Gambir pukul 10.00 WIB. Ia sempat memberi hormat kepada petugas sebelum masuk ke gerbong kereta.

Tampak Ibu Negara Iriana menemani bersama anak keduanya, Kahiyang Ayu, juga turut serta dalam perjalanan.

Selain itu, ada pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro.

Jokowi rencananya akan berada di Sukabumi hingga Hari Raya Idul Adha pada Jumat (1/8/2017) besok.

Senior Manager Humas DAOP 1 Jakarta, Suprapto, mengatakan, kereta api khusus yang ditumpangi Jokowi dan rombongan terdiri dari 8 rangkaian.

Rangkaian terdiri dari 2 lokomotif, 1 kereta pembangkit listrik, 1 kereta makan,  2 kereta jenis eksekutif, 2 kereta khusus pariwisata dengan nama "Kereta Jawa" dan "Kereta Bali".

Jokowi dan keluarga berada di Kereta Bali.

Total daya kapasitas rangkaian kereta api khusus ini bisa mengangkut 140 penumpang.

Jarak yang ditempuh kereta api khusus ini dari Gambir menuju Sukabumi sepanjang 106,393 km, dengan waktu tempuh 182 menit. (rio)

Read More

Danlanal Malang Terima Kunjungan Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI TA. 2017

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Malang Lantamal V Kolonel Laut (E) G. Sugiono S.H., didampingi Perwira Staf Lanal Malang  menerima kunjungan Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI TA. 2017 diwilayah Malang Raya di Mako Lanal Malang Jl. Yos Sudarso Kec. Klojen Kota Malang, Kamis (31/8).

Rombongan tersebut diikuti 93 orang dipimpin Brigjen TNI Darlan Harahap, S.I.P yang menjabat Dirbinjemen Sesko TNI.

Kunjungan Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI  kali ini terdiri dari 3 orang Pati (Brigjen TNI Darlan Harahap, Brigjen Dedi Kusbandi, dan Brigjen TNI (Mar) Harhar Sucharyana), 2 orang Kadep 13 orang Patun, 3 orang pendukung, 1 orang Seskorsis dan 71 orang Pasis Dikreg Sesko TNI.

Menurut ketua rombongan,  maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memenuhi program akademik dengan melaksanakan kunjungan ke  obyek strategis yang berkaitan dengan TNI diwilayah Malang Raya  yaitu PT.Pindad yang terletak di Kecamatan Turen Kab Malang.

Komandan Lanal Malang bersama para Pasis Dikreg sesko TNI melaksanakan coffe morning bertempat di Lobby  wisma Gajah Mada Mako Lanal Malang. (arf)

Read More

Sinergitas Kodam Jaya Dan Polda Metro Jaya Amankan Keberangkatan Presiden Jokowi Naik Kereta

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sinergi antara aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri kembali ditunjukan oleh Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya saat mengamankan keberangkatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat yang menggunakan Kereta Api Luar Biasa, di Stasiun Gambir pukul 09.55 WIB, Kamis (31/8).

Guna mengamankan perjalan Presiden Jokowi tersebut, aparat keamanan telah memperketat penjagaan di Stasiun Gambir sejak pagi. Peningkatan pengamanan Stasiun Gambir sudah terlihat sejak pintu masuk. Puluhan petugas TNI dari Kodam Jaya dan kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah bersiaga di setiap pintu masuk stasiun. Mereka nampak kompak bersinergi dengan pasukan pengamanan presiden (Paspampres) maupun petugas dari Kereta Api. 

Tampak Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, tengah berkeliling bersama. Ditemani petugas Stasiun Gambir, Kedua Jenderal itu sengaja mengecek kesiapan aparat keamanan yang bertugas. Keduanya memberikan arahan kepada Dandim 0501/JP Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H. dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto di Loby VIP stasiun Gambir, sebelum kedatangan Presiden Jokowi.

Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menyambut kedatangan Presiden Jokowi di depan pintu VIP, kemudian mengantarkan Jokowi naik Kereta Luar Biasa yang akan mengantarkan Jokowi ke Sukabumi Jabar. Kereta ini memang khusus disediakan untuk kegiatan Presiden.

Setelah masuk, Jokowi duduk di kompartemen khusus di gerbong kereta Bali ditemani Ibu Negara Iriana , anak kedua Jokowi Kahiyang Ayu. Presiden Jokowi dijadwalkan akan melaksanakan Takbiran Idul Adha 1438 Hijriah di Masjid Agung Kota Sukabumi, Jawa Barat. (rio)

Read More

Maju Pilkada Lagi, Wali Kota Tegal Tersandung Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wali Kota Tegal Siti Masitha berniat kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tegal untuk periode 2019-2024.

Ia menggandeng orang kepercayaannya, seorang pengusaha bernama Amir Mirza Hutagalung, sebagai calon wakilnya.

Amir juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Brebes. Namun, keduanya ditangkap karena tersandung kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, keduanya berhasil menghimpun uang hingga Rp 5,1 miliar dalam tujuh bulan terakhir.

"Sejumlah uang itu diduga akan digunakan untuk membiayai pemenangan keduanya di Tegal untuk Pilkada 2018," ujar Basaria, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Pemberian uang tersebut diduga terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal TA 2017.

Dari jasa pelayanan kesehatan, Siti dan Amir menerima Rp 1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 200 juta ditemukan saat operasi tangkap tangan.

Sementara itu, sisa Rp 100 juta ditransfer ke dua rekening Amir, masing-masing Rp 50 juta.

Selain itu, Siti diduga menerima fee sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2017.

Pemberian itu diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

Basaria menyayangkan praktik korupsi untuk ongkos politik kembali terjadi.

Ia mengimbau agar calon kepala daerah maupun petahana tidak menggunakan modus semacam ini untuk mendapatkan uang instan.

"Kami ingatkan, calon petahana masih dan pasti berstatus penyelenggara negara. Pasti jadi urusan KPK jika ada pengambilan dana dari pihak manapun," kata Basaria.

KPK, kata Basaria, mengharapkan pemimpin yang dipilih masyarakat mampu berkomitmen kuat dalam pemerantasan korupsi.

"Paling tidak untuk dirinya sendiri tidak lakukan korupsi," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Siti, Amir, dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Siti dan Amir merupakan pihak penerima.

Sedangkan Cahyo sebagai pihak pemberi.

Atas perbuatannya, Cahyo dijerat Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Siti dan Amir sebagai pihak penerima dijerat Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Jakarta Fair, Korcab VI Djat Tampilkan Tarian Empat Etnis Di Sulsel

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dalam rangka  memeriahkan HUT ke-71 Jalasenastri  tahun 2017,  Ibu -ibu  Koordinator Cabang VI Daerah Jalasenastri Armada Timur (Korcab VI) menampilkan tarian empat etnik Sulawesi Selatan pada acara "Jala Fair" yang bertempat di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Kamis  (31/08/2017).

Tarian empat etnis adalah tari kreasi yang melambangkan kebesaran etnik yang ada di wilayah Sulawesi Selatan.

Tarian empat Etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan ini adalah diambil dari empat daerah yaitu Suku Makassar, Bugis, Tanah Toraja dan Mandar dengan diiringi lagu yang berbeda-beda oleh empat etnik tersebut.

Ketua Korcab VI Ibu Endang Yusup sangat berbangga Korcab VI bethasil tampil gemilang di Jala Fair "Suatu kehormatan besar bagi Korcab VI DJAT bisa tampil  di hadapan KASAL Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., dan Ketua Umum Jalasenastri Ny Endah Ade Supandi dan disaksikan seluruh pejabat TNI AL yang hadir di Jala Fair tersebut"Ungkapnya. (rio)

Read More

Cetak Atlet Olahraga, Pomdam dan Dispora Gelar Futsal U-17

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mengolah kreatifitas pemuda melalui olahraga merupakan suatu langkah yang sangat positif. Seperti halnya turnamen futsal U-17 yang berlangsung di Gor Hayam Wuruk, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Kamis, (31/8/2017) sore.

Dengan memperebutkan piala Walikota Surabaya dan piala Danpomdam V/Brawijaya, seluruh pelajar se- Kota Surabaya seakan mulai terpacu untuk besemangat dalam mengikuti turnamen yang dihadiri oleh seluruh pejabat teras Makodam V/Brawijaya tersebut.

Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) V/Brawijaya, Kolonel Cpm Subiakto menjelaskan, selain untuk mencari bibit unggul, kegiatan tersebut digelar juga bertujuan untuk memperingati HUT Polisi Milier Angkatan Darat tahun 2017.

“Kami mencari bibit untuk atlet olahraga ini, untuk kemudian bisa kita arahkan menjadi atlet profesional,” kata Kolonel Subiakto.

Selain itu, kata Subiakto, melalui turnamen yang berlangsung sore hari tersebut, dirinya juga ingin menunjukkan Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat, khususnya kepada para pelajar yang hadir sebagai peserta futsal kali ini.

“Tepatnya, melalui olahraga ini, mereka (pelajar) bisa memacu sportifitas dan menghindari pergaulan negatif,” jelasnya.

Perlu diketahui, turnamen tersebut diikuti 98 sekolah yang berada di Kota Surabaya. Tak hanya di dalam lapangan futsal saja, kekompakan pendukung dalam turnamen tersebut, juga menjadi penilaian tersendiri bagi para juri turnamen futsal U-17 kali ini. (arf)

Read More

Inilah Alasan Kejari Surabaya Tak Hadiri Sidang Pra Peradilan Henry J Gunawan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan pihaknya tidak hadir dalam persidangan pra peradilan yang dilayangkan Henry J Gunawan, Tersangka kasus penipuan dan penggelapan.

Tidak hadirnya pihak jaksa pada sidang perdana pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu dikarenakan tim yang dibentuk untuk meladeni gugatan Henry belum siap lantaran harus mempelajari gugatannya.

"Yang menangani bukan jaksanya, tapi tim yang sudah dibentuk dan tim kami masih mempelajari gugatannya, karena itu kami belum bisa hadir pada persidangan tadi "kata Didik Farkhan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (31/3/2017).

Disinggung masalah gugatan praperadilan itu, Jaksa Kelahiran Bojonegoro ini menganggap itu merupakan hak setiap warga negara yang tersandung masalah hukum.

"Itu haknya, kami juga hormati upaya tersangka,"sambungnya.

Diterangkan Didik Farkhan, pihaknya telah menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) saat melakukan penahanan terhadap Bos PT Gala Bumi Perkasa (GPB)  pada 10 Agustus 2017 lalu.

"Penahanan itu sudah prosedur, jadi tidak benar kalau kami dianggap sewenang-wenang,"terangnya.

Sementara tudingan dalam gugatan pra peradilan terkait tidak dikirimnya tembusan surat penahanan ke keluarga Henry J Gunawan dibantah keras oleh Didik Farkhan.

"Tembusan itu sudah kami serahkan ke pengacaranya,"ungkapnya.

Diakhir konfirmasi, Didik Farkhan mengaku optimis jika gugatan tersebut akan ditolak oleh Hakim Pujo Saksono selaku hakim tunggal yang menyidangkan pra peradilan yang dilayangkan Henry J Gunawan.

Keyakinan ditolaknya gugatan Henry , lanjut Didik Farkhan, dikarenakan kurang pihak yang dijadikan termohon pada pernohonan pra peradilan itu.

"Menyatakan penetapan tersangka tidak sah, tapi Polrestabes tidak ikut disertakan dalam permohonannya, kan lucu,"pungkas Didik Farkhan.

Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan.

Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Komang)

Read More

SK Direksi Bank Jatim Berdampak Pidana Bagi Penerima Gaji

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah mengetahui adanya status tersangka terhadap tiga Direksi Bank Jatim oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan korupsi dan pencucian uang pada penghapusan buku (write off), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI didesak untuk memberhentikan tiga Direksi Bank Jatim yang tersangkut kasus tersebut.

Desakan ini dilayangkan LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), ditujukan ke Ketua OJK RI. Dalam suratnya nomor : 086/AMAK/2017, tertanggal 24 Agustus 2017 tersebut dijelaskan, bahwa surat yang ditujukan ke Ketua OJK RI tersebut dan ditanda tangani I Wayan Titib Sulaksana tersebut harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan menghindari permasalahan hukum dikemudian hari. OJK RI telah menerima Surat LSM AMAK pada hari Senin (28/8/2017) dan diagendakan 130014/TUL/8/2017

"Penambahan batas usia pensiun dari usia 56 tahun ke 58 tahun adalah bentuk kecerobohan direksi. Karena jelas bertentangan dengan Permendagri 7 tahun 2000,  dan bisa berdampak pidana bagi penerima gaji akibat perpanjangan usia pensiun tersebut, " Ujar I Wayan Titib Sulasana.

Seperti diketahui publik bahwa tiga dari lima Direksi Bank Jatim telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada penghapusan buku (write off) debiturnya, PT Surya Graha Semesta (SGS) senilai 147.483.736.216,01 milik Ayong.  Ketiganya  telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga tersangka tersebut Direktur Kepatuhan Eko Antono, Direktur Operasional Rudi Hardiono, serta Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Suudi. Hanya Eko Antono saja mengundurkan diri selaku Direktur Kepatuhan untuk menjaga kredibilitas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim)

 "Kenapa harus Eko Antono saja yang dikorbankan, sedangkan dua tersangka lainnya masih bisa enjoy dalam melakukan pekerjaannya? Kami harapkan semua tersangka juga harus berani membongkar siapa pelapornya, agar kasus dugaan korupsi bisa terang benderang di mata hukum," tandasnya.

Wayan yang satu almamater dengan Eko Antono juga mempertanyakan sikap Direktur Utama Bank Jatim, Suroso, lantaran tidak tegas memberhentikan Rudi dan Suudi.

"Seharusnya Dirut bertanggung jawab, berwenang lakukan tindakan diskresi atas perbuatan bawahannya. Copot atau pecat saja dua tersangka direksi yang aktif," tegasnya.

Pasalnya, dibiarkannya Rudi dan Suudi tetap masuk jajaran direksi bakal menurunkan kepercayaan masyarakat luas terhadap kinerja Bank Jatim.

Senyampang dengan I Wayan Titib Sulaksana, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, sudah selayaknya para pemegang saham pengambil kebijakan harus mencopot dua direksi yang sudah menjadi tersangka suatu tindak pidana.

"Harusnya dicopot mereka, karena ini adalah perbankan dimana tingkat kepercayaan harus dijaga maka, dengan ada status dua direksi kepecayaan dari para nasabah Bank Jatim akan jatuh," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2017, Bank Jatim melengkapi dewan direksinya.  Awalnya sebanyak lima jabatan direktur kini ditambah menjadi tujuh jabatan. Ada dua dewan direksi tambahan,  Direksi Manajemen dan Direksi Keuangan.

Adapun susunan direksi baru yakni Direktur Utama Soeroso, Direktur Menengah dan Korporasi Su’udi, Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Tony Sudjiaryanto, Direktur Operasional Rudie Hardiono, Direktur Kepatuhan dan Human Capital Hadi Santoso, Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, dan Direktur Manajemen Risiko Rizyana Mirda.

Hadi Santoso menggantikan Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang sebelumnya dijabat Eko Antono. Sedangkan Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko merupakan penambahan anggota Dewan Direksi baru. Dari pengamatan media ini, Hadi Santoso Calon Direktur Kepatuhan ditengarai melanggar aturan batas usia dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Artinya terbitnya SK Direksi terkait perpanjangan masa pensiun tersebut diduga kuat sengaja ditanda tangani untuk kepentingan Hadi Santoso dan kelompoknya.

Perombakan dewan direksi ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim)  Soekarwo yang juga Pemegang Saham Prioritas di Ruang Bromo Kantor Pusat Bank Jatim, Jalan Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya, Kamis (15/6). Perubahan susunan pengurus perseroan ini menjadi salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2017. (arf)

Read More

Merasa Namanya Dicemarkan, Asisten I Surabaya Lapor Polisi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengusutan program jaringan aspirasi masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya tahun 2014 dan 2016 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ternyata membawa dampak psikologis terhadap jajaran plat merah yang dipimpin Tri Rismahari.

Buktinya diduga salah satu petinggi Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya merasa tak nyaman saat mengetahui namanya dicatut di WhatsApp yang dikirim warga banyu urip kepada anak buahnya.

Dalam WhatsApp itu terlihat jelas bila warga Banyu Urip ini menanyakan informasi NPHD jasmas 2017, sebab informasi dari Jakarta telah dikomunikasikan dengan Walikota serta petinggi Pemkot tersebut. 

Akibatnya pejabat Pemkot Surabaya yang diduga Asisten I, Yayuk Eko Agustinin melaporkan Rudy Marudut Pangihutan ke Polrestabes Surabaya.

Laporan bernomor : LP/B/530/VII/2017/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 19 Juli 2017 menerangkan bila Rudy ini diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Rudy dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia(UURI) No 18 tahun 2016 tentang ITE.

Atas laporan itu, Rudy pun keder, ini terbukti bila Rudy telah mangkir dari  panggilan pertama yang dilayangkan Polrestabes Surabaya.

Tapi saat ini pihak Polrestaburabaya kembali mengirimkan panggilan yang kedua.

Dalam panggilan  yang kedua ini Polrestabes Sirabaya mencantumkan dua alamat Rudy sekaligus yakni sesuai KK/KTP di jalan Banyu Urip serta sesuai domisili di Ruko KIP.

Sementara Asisten I Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin, belum dapat dikonfirmasi, pesan WhatsApp yang dikirim untuk konfirmasi pukul 12.03 Wib hingga saat ini belum dibalas. (arf/komang)

Read More

Sebut Penetapan Tersangka Tidak Sah, Henry J Gunawan Tak Gugat Polrestabes

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan gugatan permohonan pra pra peradilan yang diajukan Henry J Gunawan, Tersangka  kasus penipuan dan penggelapan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Namun pembacaan gugatan permohonan pra peradilan dengan Nomor 35/Pid.Pra/2017/PN tertanggal 21 Agustus 2017 itu gagal dibacakan lantaran tidak dihadiri pihak termohon yakni Kejati Jatim dan Kejari Surabaya.

Hakim tunggal pra peradilan, Pujo Saksono, SH,MH memutuskan menunda persidangannya.

"Karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon, sidang ditunda Rabu, 6 September 2017,"ucap Hakim Pujo yang langsung mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Dari data yang dihimpun, pada permohonan pra peradilan itu, Henry J Gunawan tidak menunjuk Lilik Djariyah SH dan Ahmad Riyadh UB, SH sebagai kuasa hukumnya, melainkan telah menunjuk tiga orang pengacara dari Jakarta. Mereka adalah M. Sidik Latuconsina SH, S. Troy Latuconsina, SH., M. Halil Latuconsina SH.

Dalam permohonan pra peradilan itu, Tim kuasa hukum Henry J Gunawan menyoal tentang tidak sahnya penetapan kliennya sebagai tersangka, Namun anehnya,  mereka justru tidak menjadikan Polrestabes Surabaya sebagai termohon, padahal yang menetapkan Henry J Gunawan sebagai tersangka adalah Penyidik Polrestabes Surabaya, ada apa?

Selain menyoal penetapan tersangka, mereka juga menyoal masalah penahanan Henry. Tidak dikirimkannya tembusan surat perentah penahanan ke keluarga juga dipermasalahkan. Mereka menyebut Kejaksaan telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP sehingga penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah karena cacat hukum.

Tim kuasa hukum Henry J Gunawan juga menyinggung terkait materi pokok perkara, perbuatan kliennya dianggap tidak masuk dalam pidana melainkan perdata. Pernyataan itu dikatakan M Sidik Latuconsina, salah seorang tim kuasa hukum Henry J Gunawan saat dikonfirmasi usai persidangan.

"Ini adalah kasus perdata,"ucap M Sidik, Mantan Jaksa dari Kejaksaan Agung era tahun 2000. (Komang)

Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan.

Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Komang)

Read More

XL. Axiata Luncurkan Program Gerakan Donasi Kuota Mulai Sabang hingga Merauke

Donasi juga ditujukan untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan memanfaatkan perluasan infrastruktur Data berkualitas 4G LTE

KABARPROGRESIF.COM : (Sabang) Masyarakat kini mulai banyak dipengaruhi oleh Teknologi digital, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memandang layanan internet cepat harus dapat segera dimanfaatkan untuk membantu memecahkan berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas hingga ke pelosok-pelosok daerah. Untuk itu, XL Axiata meluncurkan “Gerakan Donasi Kuota” (GDK) guna menggalang partisipasi pelanggan dan masyarakat pada umumnya untuk secara sukarela mendonasikan kuota miliknya, yang selanjutnya disalurkan bagi peningkatan kualitas pendidikan sekolah-sekolah di berbagai pelosok Indonesia tersebut. Peluncuran program “Gerakan Donasi Kuota” berlangsung.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, Walikota Sabang, Zulkifli H. Adam, dan Direktur/Chief Service Management XL Axiata, Yessie D. Yosetya meluncurkan program ini secara langsung dari SMA Negeri 1 Kota Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh yang merupakan titik ujung paling Barat dari Kepulauan Indonesia. Peluncuran program juga disaksikan dari Jakarta oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Presiden Direktur/CEO XL Axiata, Dian Siswarini melalui fasilitas video conference menggunakan jaringan 4G LTE XL Axiata.    

Dian Siswarini mengatakan, Masih di bulan Agustus, bulan yang kental dengan nuansa Kemerdekaan Republik Indonesia, kami sengaja meluncurkan Program ‘Gerakan Donasi Kuota’ ini. Kami mengajak masyarakat dan pelanggan XL Axiata untuk secara aktif berpastipasi memajukan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di berbagai pelosok daerah, termasuk di daerah kategori terdepan, tertinggal, dan terjauh. Program ini merupakan inovasi XL Axiata untuk menambah nilai manfaat atas layanan telekomunikasi dan data dari XL Axiata bagi masyarakat Indonesia.

" Seiring dengan semakin luasnya jaringan internet cepat 4G LTE yang terus kami bangun hingga ke pelosok-pelosok daerah. Melalu donasi kuota akses internet dan data dari pelanggan dan masyarakat, gerakan ini akan mampu memberikan kesempatan anak-anak kita di daerah-daerah tersebut mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, serta menjadi sarana mempersiapkan mereka memasuki era digital.” katanya dalam keterangan siaran persnya.

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, “Akses internet cepat kini menjadi salah satu sarana vital bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan dan memeratakan kualitas pendidikan hingga ke pelosok-pelosok Nusantara yang sangat luas. Kami menyambut baik dukungan dan partisipasi masyarakat dari semua elemen dan juga dunia usaha dalam upaya tersebut, termasuk dukungan berupa penyediaan akses ke internet cepat seperti yang dilakukan oleh XL Axiata dan para pelanggannya melalui Gerakan Donasi Kuota ini. Kami yakin, pembangunan yang merata hingga di pelosok daerah akan mampu memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi meningkatkan ketahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Sesuai namanya, program ini akan melibatkan partisipasi pelanggan dan masyarakat. Pelanggan bisa secara sukarela mendonasikan kuota paket data Xtra Combo miliknya berapapun besarnya melalui program ini. Caranya adalah dengan akses ke UMB *123*888# kemudian pilih kuota yang ingin didonasikan. Kuota yang didonasikan akan mengurangi Kuota Utama Paket Xtra Combo pelanggan.

Selain donasi sukarela pelanggan, XL Axiata juga akan mendorong program ini dengan cara mengalokasikan kuota sebesar sebesar 25 MB untuk setiap pembelian dan isi ulang paket data Xtra Combo oleh pelanggan. Alokasi kuota ini tidak akan memotong kuota yang dibeli pelanggan. Akumulasi kuota data sumbangan pelanggan dan alokasi dari XL Axiata tersebut selanjutnya akan disalurkan dengan pembagian setiap sekolah penerima mendapatkan donasi kuota 20GB/bulan selama setahun. Selain itu juga akan ada donasi untuk siswa sebesar 100MB/bulan untuk setiap siswa juga selama setahun.

Pada tahap awal, XL Axiata mentargetkan donasi ini akan bisa tersalur ke sedikitnya 5.000 sekolah di berbagai wilayah selama setahun pertama. Dengan demikian diharapkan ratusan ribu siswa akan bisa mendapatkan manfaat dari program di tahun pertama. XL Axiata berharap melalui program ini akan mampu memfasilitasi sebagian besar sekolah yang berada di dalam area jangkauan layanan data miliknya, baik 3G maupun 4G LTE.

Mekanisme penyaluran kuota donasi akan dilakukan dengan menyertakan perangkat mobile broadband atau router XL Home sehingga bisa dibagikan secara simultan ke 32 perangkat smartphone atau laptop yang digunakan para siswa dan pengajar. Mekanisme ini sekaligus untuk memastikan donasi bisa dimanfaatkan secara efektif dan kolektif, selain juga penerapan sistem pengawasan yang tertuang dalam perjanjian antara XL Axiata dengan setiap sekolah penerima donasi.

Selanjutnya, untuk memastikan program ini tepat sasaran, maka XL Axiata menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, data sekolah calon penerima donasi disesuaikan dengan roadmap pemerintah dalam penerapan digitalisasi untuk sekolah setingkat SMA/SMK. Penyaluran donasi ini juga disesuaikan dengan ketersediaan jaringan data internet cepat milik XL Axiata di berbagai daerah. Hingga saat ini lebih dari 400 kota telah terjangkau layanan data, termasuk lebih dari 336 kota terjangkau layanan 4G LTE. Jaringan Data ini akan terus semakin luas hingga akhir tahun 2017 dan setelahnya.

Peluncuran Program GDK dengan mengambil lokasi di Kota Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh. Lokasi ini merupakan salah satu titik terluar wilayah Republik Indonesia, tepatnya titik paling Barat. Masyarakat kota ini sudah bisa menikmati layanan internet cepat 4G LTE XL Axiata sejak 17 Agustus 2017 lalu. Sekolah SMA/SMK di Sabang akan mendapatkan manfaat dari program ini, yaitu SMAN 1 Sabang, SMAN 2 Sabang, SMAS Islam Al-Mujadshid, SMKN 1 Sabang.

Selain Sabang, beberapa titik terluar di sekitar Sumatera berada di kepulauan yang tersebar di sepanjang Selat Malaka, juga pantai Barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu tentunya juga ke daerah-daerah perbatasan dengan negara lain atau wilayah Internasional di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, juga Papua. Program ini akan menjangkau lokasi-lokasi terpencil di wilayah-wilayah tersebut disesuaikan dengan perluasan jaringan Data milik XL Axiata, baik 3G maupun 4G LTE.

SMKN 1 Singosari (Malang) sebagai salah satu sekolah yang telah menerima donasi pada program sebelumnya  juga ikut menyaksikan prosesi peluncuran program GDK melalui Video Conference.  Sebelum acara prosesi,  XL juga memberikan Training Internet Sehat mengenai Sosial Media yang baik kepada siswa-siswi di SMKN 1 Singosari sebagai kelanjutan CSR PT. XL Axiata, Tbk yang diberi nama XL BERBAGI (Bersama Bangun Negeri). (Dji)

Read More