Selasa, 26 September 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Perusahaan pengembang properti yang berbasis di Sydney memberikan apresiasi terhadap pembangunan Infrastruktur yang sekarang mulai dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia,hal ini seperti yang dilontarkan Iwan Sunito selaku CEO Crown Group  saat diundang oleh stasiun televisi swasta sebagai Narasumber di Jakarta.

“ Ini merupakan kebijakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jakarta."  katanya dalam acara Talk Show di televisi.

Menurut Iwan Sunito, Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sangat tepat.Pasalnya,ini merupahkan tujuan untuk memberikan alternatif terhadap kendala transportasi yang ada di Ibukota Negara dan juga berdampak pada peningkatan hunian yang ada di Jakarta.

“Kita bisa melihat sudah mulai banyak  hunian vertikal yang tumbuh disepanjang jalur MRT dan LRT yang rencananya akan beroperasi tahun 2019." ujar Iwan.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, Hunian vertikal semacam ini melahirkan trend baru dalam pembangunan hunian, dimana para pengembang berlomba-lomba membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi massal.

" Tentu saja akan mendorong percepatan pertumbuhan di sektor properti di Indonesia." jelasnya
Masih kata Iwan, perlu juga diingat perihal laporan oleh departemen ekonomi dan sosial PBB pada tahun 2014 mengenai trend urbanisasi global, memproyeksikan bahwa 66% penduduk Dunia akan tinggal di daerah urban pada tahun 2050” katanya.

“Sebuah lonjakan yang sangat tinggi jika membandingkan presentase penduduk Dunia yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 1950 yang hanya mencapai 30%." terangnya.

Sebuah konsep yang mungkin tidak akan laku terjual 20 atau 30 tahun yang lalu dimana semua orang menghindari memiliki hunian yang berdekatan dengan jalur kereta.

Iwan Sunito menambahkan, apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini dengan kondisi Australia pada umumnya.Jika kita bandingkan dengan Australia, situasi yang dihadapi oleh Indonesia dalam beberapa aspek sangatlah mirip, meskipun Australia sudah melakukannya lebih awal.

" Semenjak Australia, khususnya pemerintah Negara bagian NSW melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur banyak sekali pemukiman baru yang muncul baik itu hunian tapak ataupun vertikal yang tumbuh disepanjang jalur transportasi” ungkapnya.

“Sehingga saat ini kota Sydney diibaratkan menjadi sebuah jaringan laba-laba raksasa yang menghubungkan semua daerah dengan pusat kota” jelasnya,

Yang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri properti di Sydney hingga saat ini. Pihaknya selaku pelaku dalam industri properti tentu saja menyambut gembira dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

“Hal ini akan berdampak positif bukan saja untuk industri properti nasional namun juga untuk masyarakat umum dimana waktu tempuh yang dibutuhkan dari rumah ke kantor maupun sebaliknya akan jauh lebih cepat dan efisien sehingga akan membuat kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik”  pungkas Iwan. (Dji)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangkaian HUT ke-72 TNI,  Balai Pengobatan Detasemen Markas Pangkalan Utama TNI AL V (BP Denma Lantamal V) mengadakan sosialisasi tentang bahaya dan penanganan penyakit Hipertensi yang dilaksanakan di ruang tunggu BP Denma Lantamal V, Selasa (26/9).

Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota yang sedang dalam proses penyembuhan dengan maksud untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang penyakit hipertensi. Penjelasan tentang hal tersebut disampaikan dr. Tjut Nita Sahara yang merupakan Kepala BP Denma Lantamal V.

Ia menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah hipertensi adalah penyakit yang umumnya dialami oleh kebanyakan orang. Penyakit hipertensi merupakan salah satu penyakit yang serius karena berdampak pada kesehatan tubuh, bahkan hipertensi dapat menjadi penyebab munculnya beberapa penyakit serius lainnya, seperti penyakit gagal jantung, serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke.

Menurutnya,  banyak orang yang menganggap hipertensi atau tekanan darah tinggi sebagai penyakit yang sepele, namun sebaiknya penyakit ini harus diwaspadai karena Hipertensi ini gejala yang muncul seringkali tidak terlihat dengan jelas selama bertahun-tahun bahkan hipertensi disebut sebagai ‘silent killer’ yaitu penyakit yang membunuh secara diam-diam.

"Maka dari itu setiap orang diharapkan lebih peduli dengan kesehatannya dan melakukan pemeriksaan rutin tekanan darahnya," jelasnya.

Ada beberapa gejala penyakit hipertensi yang timbul seperti kepala terasa sakit, Mimisan, Mual dan Muntah, Mati Rasa, Titik darah pada bagian mata, Merasa Pusing dan lainnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Demak) Ribuan warga Demak memadati kawasan alun alun simpang enam kabupaten Demak,Kodim 0716/Demak menggelar nonton bareng film pengkhianatan G 30 S/PKI.Sabtu lalu (23/09/17)

Turut hadir dalam kegiatan nonton bareng Mayor Inf Harianto (Kasdim 0716/Demak),Para Pa.Staf dan Danramil jajaran Kodim 0716/Demak,KH. Rizal Nurdin (Pengasuh Ponpes Nurul Huda Darurohmah) Ds.Wonowoso Kec.Karangtengah,Drs.Krisnaidi (KIE Bapermas KB),Lilik (Mewakili Kasatpol PP  Kab.Demak),Drs. Heri (Dinas Pertanian Kab.Demak),Drs.Agus Nugroho (Ka.BPBD Kab.Demak),Anggota militer,PNS Kodim 0716/Demak dan keluarga serta Masyarakat tak kurang dari 1000 orang

Sebelum acara nonton bareng di mulai terlebih dahulu di awali dengan Pembukaan sekaligus sambutan singkat dari KH. Rizal Nurdin dari Pengasuh Ponpes Nurul Huda Darurohmah Ds.Wonowoso Kec.Karangtengah, Pengasuh Ponpes Nurul Huda Darurohmah ini berharap semoga Negara Indonesia senantiasa di Ridhoi selalu oleh Allah SWT dan yang hadir dalam kegiatan ini diberi rizki yang melimpah serta keselamatan dunia akhirat.

Kepala Staf Kodim 0716/Demak,Mayor Inf Hariyanto juga menambahkan bahwa pemutaran film ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan generasi muda.

"Sehingga dengan diputarnya film ini, masyarakat terutama remaja menjadi tahu pengalaman sejarah bangsa kita pernah mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965," ujarnya.

Pada acara nonton bareng ini di hadiri dari berbagai elemen masyarakat.

"Kemarin kami sudah meminta kepada para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menyampaikan kepada para generasi muda yang ingin menonton untuk datang ke alun alun simpang enam Demak," ungkapnya.

Mayor Harianto juga mengutarakan bahwa jika ada yang ingin memutar film tersebut agar bisa menginformasikan kepada pihak Kodim 0716/Demak.

"Pemutaran film di alun alun simpang enam ini adalah awal, jika ada pemuda, masyarakat atau instansi yang akan memutar film ini, kami mempersilakan dan memberikan dukungan dan pengamanan," tambahnya.

Ia mengaku senang jika ada yang ingin menayangkan film tersebut agar bisa manjadi ajang berbagi tentang sejarah.

" Di Indonesia tidak ada ideologi lain selain Pancasila," pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seluruh hakim dan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diambil urinenya oleh BNNP Jatim.  Pengambilan tes urine itu untuk memastikan bahwa jajaran PN Surabaya bebas dan bersih dari Narkoba.

Dari pantauan dilantai 6 Gedung PN Surabaya, Setidaknya ada 172 orang yang mengikuti kegiatan tes urine ini. Mereka meliputi dari Hakim Peradilan Umum, Hakim Tipikor, Hakim PHI, Hakim Niaga dan sejumlah Hakim Hoc serta Panitera Pengganti (PP) dan Karyawan dan Karyawati PN Surabaya

"Ada sekitar 172 orang yang mengikuti tes urine ini. Diantaranya Hakim Karier sebanyak 31, Hakim Ad Hoc ada 14 orang, sementara PP ada 60 dan sisanya karyawan dan karyawati,"terang Wakil Ketua PN Surabaya, Sumino, SH,MH, Selasa (26/9/2017).

Tes urine ini, lanjut Sumino merupakan perentah dari Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA).

"Tujuannya untuk memastikan warga Pengadilan khususnya peradilan umum tidak ada yg terkena narkoba,"sambung Sumino.

Sementara, dr Poerwanto selaku kordinator dari BNNP Jatim menjelaskan, jika pengambilan tes urine hakim dan jajarannya bukan merupakan gawenya melainkan gawe PN Surabaya.

"Kami hanya melaksanakan saja, yang punya gawe dari Pengadilan,"kata dr Poerwanto saat dikonfirmasi disela-sela pelaksanaan pengambilan tes urine.

Dijelaskan dr Poerwanto, hasil pengambilan tes urine ini akan dibawa ke BNNP Jatim dan hasilnya akan segera dilaporkan ke pimpinan PN Surabaya.

"Siang ini hasilnya sudah bisa diketahui,"sambung dr Poerwanto.

Terpisah, Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono berharap agar seluruh jajaran penegak hukum di PN Surabaya bebas dari narkoba.

"Saya berharap PN Surabaya bebas dari narkoba,  karena tiap hari kita mengadili narkoba, jangan sampai kita ada yang terlibat  dalam penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar,"ujar Sigit Sutrino.

Dari pantauan diruang tes urine, para penegak hukum ini sangat antusias mengikuti tes narkoba ini. Mereka pun rela antre satu persatu untuk melakukan tes urine.

Wakil PN Surabaya, Sumino, SH,MH terlebih dahulu melakukan tes urine lalu dilanjutkan para hakim dan jajaran Panitera Pengganti serta Karyawan dan Karyawati PN Surabaya. (Komang)

Senin, 25 September 2017


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sukses meraih penghargaan Learning City di Cork, Irlandia beberapa waktu lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali membidik penghargaan The Lee Kuan Yew Award 2017. Lee Kuan Yew Award merupakan penghargaan bergengsi berkelas internasional untuk kota berprestasi dunia.

Berbagai macam persiapan telah dilakukan Wali Kota beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya dengan mempresentasikan beberapa program yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dihadapan tim juri berjumlah 4 orang. Mereka berada di surabaya selama tiga hari mulai tanggal 25-27 September 2017.

Sebelum presentasi dimulai, Pemkot Surabaya menerima rombongan tim juri Lee Kuan Yew Award yang dipimpin oleh Larry Ng selaku Direktur Grup Arsitektur dan Urban Design Excellence (AUDE), Urban Redevelopment Authority (URA) serta 3 orang lain yakni M. Wong Mun Summ, Prof. Wolf Daseking dan Roslinah Bohari di Ruang Sidang Walikota Surabaya, Senin (25/9/2017). Mereka diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan beberapa jajaran OPD serta beberapa narasumber.

Dalam paparannya di hadapan dewan juri, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan berbagai macam program yang sudah dilakukan oleh seluruh stakeholders. Mulai dari pemkot, jajaran OPD, media dan masyarakat untuk berperan aktif membangun Kota Pahlawan salah satunya membangun perkampungan di surabaya.

Menurut wali kota, hampir 60 persen wilayah di surabaya adalah perkampungan yang selalu diidentikkan dengan kondisi yang kumuh, kotor dan tidak berpendidikan. Oleh karenanya, ia ingin mengubah dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kampung di surabaya akan menjadi lebih bersih, aman, nyaman dan tertata ke depannya.

Wali kota mencontohkan kampung pendidikan. Di kampung ini, masyarakat setempat menyepakati bahwa pada waktu belajar televisi tidak boleh menyala.

“Tujuannya supaya konsentrasi anak-anak tidak terpecah saat belajar dan kesepakatan ini bisa diterapkan dan mampu dikontrol oleh masyarakat setempat,” kata Risma.

Disampaikan pula oleh wali kota tentang kampung ramah lingkungan. Menurutnya, warga yang ada di perkampungan surabaya sebagian besar mampu mengelola sampah secara mandiri, dengan mengubah sampah organik menjadi kompos untuk menanam tanaman.

“Tidak hanya itu, warga juga mengolah sampah kering yang mana hasil penjualannya mencapai 72 juta per bulan,” urainya.

Adapun, Rumah Bahasa dan Rumah Matematika, yang dapat dijumpai di Kompleks Balai Pemuda, mendorong masyarakat lebih mencintai pelajaran bahasa dan matematika. Rumah Bahasa merupakan contoh konkret peran aktif relawan yang bersedia mengajar bahasa kepada masyarakat. Relawan bahasa ini datang dari kalangan mahasiswa, akademisi, maupun konsulat jenderal negara-negara sahabat. Kini, tak kurang dari 13 bahasa dapat dipelajari di Rumah Bahasa secara gratis. Sedangkan Rumah Matematika menawarkan konsep belajar dengan cara yang menyenangkan dengan diselingi beragam permainan, sehingga matematika kini tak lagi menakutkan bagi anak-anak.


Selain itu, guna mendorong minat baca masyarakat, Pemerintah Kota membangun taman baca masyarakat (TBM) dan perpustakaan yang dapat dijumpai di balai RW dan taman-taman kota. TBM dan perpustakaan dapat dijumpai di 1.500 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.

Serta, Broadband Learning Center (BLC) di 50 lokasi dapat dimanfaatkan warga untuk belajar mengenai komputer dan internet. BLC ini banyak dimanfaatkan ibu-ibu pelaku UKM untuk memasarkan produknya secara online. Meski, para pelajar sekolah tak mau ketinggalan memanfaatkan BLC meningkatkan skill di bidang teknologi informasi.

Terbaru, Pemkot Surabaya membangun co-working space bernama “Koridor” yang berada di pusat kota. Tepatnya di lantai 3 gedung Siola. Tempat ini disediakan bagi para pelaku industri kreatif dan start up Surabaya untuk berdiskusi dan berkarya lebih jauh. Pada waktu-waktu tertentu, Koridor juga digunakan oleh Google untuk memberikan pelatihan tematik.

Tak hanya secara teoritis, Pemkot Surabaya juga memberikan bekal wirausaha praktis secara gratis. Melalui Pejuang Muda dan Pahlawan Ekonomi, warga dapat mengakses pelatihan yang nantinya dapat menjadi bekal bagi memulai bisnis sendiri. Program tersebut rutin digelar di Kapas Krampung Plaza (KAZA) setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB.

Konsep belajar diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali mereka dengan kebutuhan khusus. Di Pondok Sosial Kalijudan, anak-anak berkebutuhan khusus mendapat bekal pelatihan sesuai minat dan bakat. Mayoritas anak-anak di sana menggemari pelatihan melukis. Berkat pelatihan dan pendampingan rutin, mereka mampu menghasilkan lukisan-lukisan berkualitas. Tak jarang lukisan mereka dipamerkan di sejumlah galery dan harga jual lukisan tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, mereka mampu memperoleh penghasilan dari hasil lukisan tersebut.

Usai mendengar presentasi dari wali kota, Larry Ng selaku Direktur Grup Arsitektur dan Urban Design Excellence (AUDE), Urban Redevelopment Authority (URA) mengucapkan terima kasih kepada pemkot karena diterima dengan baik dan sudah mendengarkan kemajuan Kota Surabaya dari segala bidang. “Apa yang sudah kamu lakukan untuk kota mu sungguh sangat luar biasa. Kerja yang bagus dan mampu dipercaya,” ungkap Larry usai mendengar presentasi wali kota.

Setelah mendengar dan melakukan tanya jawab, tim juri langsung meninjau beberapa lokasi diantaranya, gedung siola (UPTSA, Comand Center Room, Puspaga dan Coworking Space), lalu dilanjutkan ke Kampung Lawas Maspati serta Kampung Gundih. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) PT.XL Axiata Tbk ( XL Axiata ) sebagai perusahaan Telekomunikasi berperan aktif dengan memberikan penyaluran bantuan bagi warga Bali yang tertimpa bencana Gunung Agung, penyaluran bantuan bagi pengungsi yang ada di lokasi - lokasi pengungsian juga dikoordinir oleh Pemerintah Daerah  dengan mendirikan posko setempat yakni di Posko Ulakan dan Posko Menanga yang berada di Kecamatan Manggis dan Rendang, Kabupaten Karangasem dan untuk bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 23 September 2017.

Caretaker VP East Region XL Axiata, Mochamad Imam Mualim mengatakan, Pihaknya telah menyampaikan rasa simpati yang dalam kepada warga masyarakat yang terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang aman, seiring dengan terus meningkatnya status Gunung Agung.

" Untuk itu, XL Axiata telah mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan bagi pengungsi berupa bahan-bahan kebutuhan hidup secara darurat. Kami akan terus memantau kondisi yang berkembang untuk menyiapkan bantuan lebih lanjut.” katanya pada siaran pers Senin (25/9/2017).

Menurut Mochamad Imam Mualim, bahan bantuan tahap pertama yang disalurkan berupa bahan makanan. Tim XL Axiata yang didukung para diler di Bali akan mengantisipasi perkembangan di lapangan, terutama dalam penyediaan bantuan di tahap selanjutnya.

" Untuk bantuan berikutnya pihak XL telah menyiapkan  berupa obat-obatan, dan keperluan dadurat lainnya bagi pengungsi." ujarnya.

Muchamad Imam Mualim menambahkan, sebagai perusahaan telekomunikasi, XL Axiata juga akan segera menyiapkan bantuan sarana telekomunikasi, antara lain berupa telepon umum gratis (TUG), kartu SIM, dan akses internet di lokasi pengungsian.

" Sarana ini akan bisa membantu kebutuhan komunikasi warga korban, dan juga bisa dimanfaatkan oleh aparat yang bertugas melakukan penanganan korban bencana." terangnya.

Sebagai antisipasi jaringan di sekitar Gunung Agung.masih kata Muchamad Imam Mualim,   XL Axiata juga terus memantau kondisi untuk memastikan operasional jaringan telekomunikasi di sekitar Gunung Agung. Ada sekitar 21 BTS di seputar Gunung Agung. BTS terdekat berjarak sekitar 8 km yaitu di Pura Besakih.

" BTS-BTS tersebut selama ini akan menjadi penopang layanan bagi masyarakat di pedesaan kaki Gunung Agung, yang sebagian di antaranya juga menjadi tujuan wisata." jelasnya.

Langkah antisipasi dalam mengamankan jaringan telah dipersiapkan oleh XL Axiata, termasuk juga antisipasi melonjaknya trafik layanan di lokasi-lokasi pengungsian jika aktivitas Gunung Agung terus meningkat. XL Axiata akan berusaha menyediakan jaringan yang memadai agar kebutuhan telekomunikasi dan data bisa terlayani dengan baik, terutama bagi upaya-upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait.

" Hingga saat ini kondisi jaringan masih aman dan tidak mengalami gangguan berarti. Sehingga layanan kepada pelanggan tetap berjalan normal." pungkas Muchamad Imam Mualim. (Dji)


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Menjelang puncak peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-72 Tahun 2017 yang akan jatuh pada tanggal 05 Oktober mendatang, sejumlah persiapan mulai dilaksanakan termasuk diantaranya latihan Operasi Penanggulangan Teror oleh Personel Yonif Raider Khusus 732/Banau bertempat di Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Latihan Penanggulangan Teror sendiri merupakan salah satu dari kemampuan khusus Pasukan Raider dimana dengan adanya peningkatan status Batalyon Infanteri 732/Banau menjadi Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau berikut pemberangkatan personelnya untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar Bandung yang tahun lalu telah dilaksanakan, oleh karenanya kemampuan khusus tersebut senantiasa harus dilatih hingga terlatih, sehingga sewaktu-waktu harus selalu siap apabila diperlukan, sejalan dengan hal tersebut dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-72 nanti akan ditampilkan kebolehan para Prajurit Banau dalam Operasi Raid Pembebasan Sandera melalui simulasi Penanggulangan Teror, oleh karenanya para personel tersebut nampak mempersiapkan diri dengan berlatih di area Makorem, meskipun masih latihan nampak antusias warga masyarakat pengguna jalan yang sedang melintas di area Makorem menghentikan kendaraan untuk menyaksikan latihan simulasi tersebut, tepuk tangan meriah mewarnai suasana latihan saat Pasukan Raider berhasil melumpuhkan Teroris dan membebaskan sandera.

Sementara itu dalam keterangannya Ws. Kapenrem 152/Babullah Lettu Inf Heru Darujito menyampaikan bahwa dalam rangka puncak peringatan HUT TNI Ke-72 ini selain upacara juga akan dilakukan sejumlah atraksi dari para Prajurit selain itu juga serangkaian acara telah dan akan dilaksanakan seperti berbagai macam perlombaan, bhakti sosial, karya bhakti dan lain sebagainya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus kembali menelan pil pahit, setelah kalah pada gugatan perdata sengketa Pasar Turi dan kantor PDAM Surabaya di Jalan Basuki Rahmat, kini Pemkot Surabaya kembali dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kali ini, Pemkot dinyatakan kalah pada gugatan perdata sengketa aset SDN Ketabang I.

Sigit Sutriono selaku ketua Majelis hakim yang memyidangkan perkara ini menyatakan menolak gugatan Pemkot Surabaya (penggugat) terhadap Setiawati Sutanto (tergugat), ahli waris aset SDN Ketabang.

“Mengadili, menyatakan gugatan Pemkot Surabaya ditolak untuk seluruhnya,” ujar Sigit pada persidangan yang digelar di PN Surabaya, Senin (25/9/2017).

Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menjelaskan alasannya menolak gugatan Pemkot Surabaya, yaitu Pemkot Surabaya dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan.

“Selain itu tergugat juga mempunyai bukti bahwa dirinya menang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tahun 2012 dan Peninjauan Kembali (PK) di tingkat kasasi,” jelasnya.

Dengan putusan ini, hakim Sigit telah mengesampingkan fakta bahwa tanah dan bangunan yang sekarang berdiri gedung SDN Ketabang I merupakan milik Pemkot Surabaya sejak tahun 1948.

“Dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka Surat Keputusan (SK) berdirinya SDN Ketabang itu harus dikesampingkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya menjelaskan, sejak 1948 aset SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya.

Namun, pada awal 90-an, muncul Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot Surabaya.

Pada 2012 tersebut Setiawati Sutanto menang di PTUN, sementara Pemkot dan BPN dinyatakan kalah.

Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot. Lantas, pihak Setiawati mengajukan PK di pengadilan dan Pemkot dinyatakan kalah.

Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. (Komang)

Djarwo Suryanto Dan Istrinya Juga Disebut Lakukan Pencucian Uang  


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Djarwo Suryanto, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya dituntut 3 tahun penjara oleh Kejakaaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Djarwo dinyatakan terbukti bersalah melakukan pungli Dweling Time secara bersama-sama. Tak hanya itu, Dalam surat tuntutan jaksa yang dibacakan JPU Didik Yudha dan Farkhan  selama 1,5 jam itu juga menyatakan Djarwo terbukti melakukan pencucian uang secara berlanjut.

Tak hanya hukuman badan, Djarwo juga dihukum denda setengah miliar rupiah. Dan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dipersidangan yang sama, Jaksa juga menuntut istri Djarwo, Mieke Yolanda alias Nonik dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah, subsider enam bulan kurungan.
Perbuatan Djarwo dan Mieke Yolanda dianggap tidak mendukung progam pemerintah dalam percepatan dweling time.

"Sedangkan yang meringankan, terdakwa Djarwo dan Mieke berlaku sopan dipersidangan,"terang Jaksa Farkhan saat membacakan surat tuntutannya diruang cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (25/9/2017).


Atas tuntutan tersebut, Djarwo dan Mieke Yolanda melalui tim penasehat hukumnya mengaku akan mengajukan pembelaan, yang akan dibacakan pada persidangan tiga minggu mendatang, yakni 16 Oktober 2017.

"Masing-masing terdakwa juga akan mengajukan pembelaan,"ujar salah seorang tim kuasa hukum kedua terdakwa yang langsung disambut ketukan palu Hakim Maxi Sigerlaki sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Seperti diketahui, Tuntutan Djarwo lebih tinggi dari tuntutan para terdakwa lainnya, yakni Firdiat Firman (Manager Logistik PT Pelindo III) dan Augusto Hutapea (Dirut PT Akara Multi Karya) yang dituntut 2 tahun penjara.

Kasus pungli Dwelling Time di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya ternyata juga menjerat Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Thoha mempertanyakan keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menyelesaikan proyek Box culvert dari Sememi yang mengarah ke kawasan Benowo.

Pasalnya, hingga kini tak ada kepastian pengerjaannya. Padahal, sebelumnya Pemkot Surabaya berjanji akan mengerjakannnya pada musim kemarau.

“Kita sudah menyampaikan ke pemkot, katanya musim kemarau. Nah, sekarang kan sudah musim hujan lagi,” tuturnya di ruang Fraksi PKB Senin (25/9).

Politisi PKB ini menilai, pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya terkesan ada diskriminasi. Jika tak ada proses pengerjaan, berarti anggaran yang disediakan akan menjadi silpa lagi.

“PAK meski ada pengurangan, tapi penambahan juga ada. Tapi kalau sudah memasuki musim hujan pengerjaannya berhenti lagi,” paparnya.

Masduki mengungkapkan, pembangunan box culvert pada tahun 2016, dari sekitar 1 Km yang direncanakan, hanya terealisasi 400 M. Akibat tersendatnya proyek, menimbulkan sejumlah permasalahan.

“Apakah gundukan, banyaknya lubang dan sebagainya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD ini menambahkan, karena pengerjaan molor, dampak negatifnya menjadi sumber kemacetan, hingga banjir saat musim hujan.

“Pemkot tak serius untuk menyelesaikannya. Padahal ini menjadi kebutuhan masyarakat yang urgen,” tegas Masduki.

Masduki  menyebutkan, proyek box culvert yang belum tuntas masih cukup panjang. Ia memperkirakan, jika dari Sememi hingga Benowo panjang box culvert mencapai 1,5 – 2 Km.

Menurutnya, hal itu belum termasuk pembangunan box culvert dari Sememi ke Manukan, Kemudian,
Manukan ke Barat hingga ke Banjar Sugihan, dan Kandangan.

“Kandangan ke Barat hingga Sememi malah belum apa-apa,” tuturnya.

Ia menyatakan, sesuai rencana sebenarnya pad Tahun 2016 pengerjaannya sudah berlangsung hingga 1 Km. Namun, kenyataannya hanya tuntas sekitar 400 M.

“Padahal, tahun 2016 disediakan anggaran Rp. 50 M, tapi yang terserap hanya Rp. 30 M,” ungkapnya.

Masduki menegaskan, dengan mangkraknya pembangunan Box culvert, anggaran yang disediakan tak bisa dinikmati masyarakat. Sebaliknya, justru menimbulkan berbagai problem kemacetan, banjir dan lainnya.

“Saya harap kalau serius segera selesaikan,” harapnya.

Namun, sebaliknya, apabila tak mampu menuntaskan sesuai rencana, Masduki meminta pemerintah kota menyampaikannnya ke masyarakat,

“Biar kami yang dekat dengan masyarakat ini tak ditanyai terus,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) sebagai pesakitan memasuki babak baru.

Dalam amar putusan sela yang dibacakan diruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Majelis Hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti menolak dalil-dalil keberatan Henry J Gunawan melalui eksepsi yang diajukan tim penasehat hukumnya.

Dalam pertimbangan putusan selanya, Hakim Unggul menilai eksepsi yang diajukan terdakwa Henry J Gunawan telah masuk ke materi pokok perkara.

"Mengadili, menolak eksepsi terdakwa dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya,"ucap Hakim Unggul saat membacakan amar putusan selanya.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso terlihat sumringah. Jaksa yang bertugas di Kejari Surabaya ini mengaku siap melaksanakan putusan Hakim.

"Siap majelis, kami siap hadirkan saksi-saksi,"kata Ali Prakoso menjawab pertanyaan Hakim Unggul.

Berbeda  dengan sikap M Sidik Latuconsina,  tim penasehat hukum terdakwa Henry J Gunawan, yang lebih memilih melakukan perlawanan atas penolakan eksepsinya.

Namun sayangnya pengajuan banding itu tidak mampu mengubah putusan sela hakim. Dan nantinya, jika upaya hukum banding yang dilakukan tim pengacara Henry diterima Hakim tingkat banding, maka putusan itu akan dimasukkan dalam putusan pokok perkara.

"Kami banding majelis yang mulia," ucap M Sidik Latuconsina pada majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti.

Usai persidangan, M Sidik Latuconsina mengaku justru tak begitu mendengar ucapan Hakim Unggul saat membacakan amar putusan selanya.

"Kami tidak begitu mendengar, karena suaranya pelan, dan saya juga  bingung apa isi pertimbangan  putusan sela ini,"kata M Sidik Latuconsina saat dikonfirmasi usai persidangan.

Sementara terkait masalah pengalihan penahanan Henry yang akan habis pada 28 Sepetember 2017 nanti, M Sidik mengaku tidak perlu adanya penetapan lagi.

"Itu secara otomatis diperpanjang,"pungkas M Sidik.

Tak hanya itu, M Sidik juga mengaku, jika saat ini Kliennya masih perawatan melakukan perawatan pasca operasi jantung. 

"Tiap malam masih di insulin,"jelasnya.

Seperti diketahui, pada persidangan. sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti mengalihkan status tahanan Henry J Gunawan, dari tahanan negara menjadi tahanan kota.

Henry J Gunawan Ditahan Kejari Surabaya pada 10 Agustus 2017 lalu. Bos PT Gala Bumi Perkasa ini di tahan usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya.

Perkara pidana Henry J Gunawan ini bermula dari laporan Notaris Caroline C Kalampung. Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pangdam Jaya, Mayjen TNI Jaswandi memyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hari ini melakukan temu wicara dan silaturahmi dengan 1.200 peternak domba di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (24/9).

Jokowi yang menggunakan jaket merah tiba di lokasi sekitar pukul 10.19 Wib di dampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Acara yang sudah berlangsung sejak 22 September 2017 diikuti kurang lebih 1.200 peternak dan stakeholder, yang diisi dengan kontes dan seni ketangkasan domba Garut, kontes kambing kaligesing, eksibisi ternak oleh peternak sapi, ayam lokal, itik, serta kelinci.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kantor Staf Kepresidenan menggelar acara tersebut untuk memberikan pesan bahwa sub sektor peternakan mempunyai peranan penting untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani.

Acara itu juga dimeriahkan dengan sajian berupa 100 kambing guling yang akan dimakan bersama untuk mememecahkan rekor baru Museum Rekor Indonesia (MURI). Rangkaian kegiatan Jambore Peternakan Nasional 2017 yang sudah dilaksanakan mulai 22 September sampai dengan hari ini, diisi dengan kontes dan seni ketangkasan Domba Garut, kontes Kambing Kaligesing, eksibisi ternak oleh peternak sapi, ayam lokal, itik, dan kelinci. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive