Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Senin, 02 Oktober 2017

Tak Gubris Risma, Komisi B DPRD Surabaya Ngotot Loloskan Usulan Anggaran RPH


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penolakan Wali Kota Surabaya atas usulan anggaran perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) untuk gedung kantor Rumah Potong Hewan (RPH) di Jl Pegirikan Surabaya, ternyata tidak menyurutkan semangat Komisi B DPRD Surabaya untuk tetap meloloskannya.

Pernyataan ini disampaikan R.Eddi Rahmat sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya telah menjadikan dasar yang kuat untuk bisa meningkatkan kinerja dan layanan salah satu perusahaan daerah milik pemkot Surabaya ini.

“Prinsipnya ya seperti hasil sidak kemarin, itupun Ketua (Armuji-red) juga tau, dan kami akan tetap mendukung RPH terkait perbaikan sarana dan prasarannya,” ucapnya. Senin (2/10/2017)

Politisi partai Hanura ini juga berusaha menjawab pernyataan Wali Kota Tri Rismaharini yang masih mempersoalkan soal perbaikan manajemen RPH.

“Kalau soal perbaikan manajemen dan sebagainya, itu kan bisa dikomunikasikan dengan Bawas, Wali Kota cukup memanggil dia (Bawas-red) saja, apa sih susahnya,” herannya.

Tidak hanya itu, Eddi juga juga meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak sekaligus obyektif dalam menilai.

“Sebaiknya Wali Kota mendengarkan informasi dari berbagai pihak, atau meminta penjelasan dari Bawas, ini tidak mengada-ada kok, kami sudah melihat sendiri di lokasi seperti apa kondisinya, jadi yang obyektif dong,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa hari lalu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap menyatakan penolakannya meskipun Komisi B DPRD Surabaya berpendapat jika RPH Surabaya di Jl Pegirikan sangat memerlukan kucuran dana penyertaan modal untuk perbaikan berbagai sarana dan prasarana.

Bahkan Risma- sapaan akrab Tri Rismaharini- mengaku trauma jika harus menyertakan modal untuk saat ini, jika persoalan keuangan sebelumnya diselesaikan secara tuntas.

Tidak hanya itu, Wali Kota yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Unesco ini juga mengaku telah menggandeng pihak Kejaksaan untuk mengusut keberadaan uang yang dicurigainya hilang.

Dan diakui jika Kejaksaan yang dilapori adalah wilayah Tanjung Perak, meskipun belakangan dikabarkan mendapat bantahan dari Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie. (arf)

25 Prajurit Rajawali Perkasa Batalyon Howitzer-1 Marinir Naik Pangkat


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sedikitnya 25 prajurit Batalyon Howitzer-1 Marinir yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi periode 1 Oktober 2017 melaksanakan Laporan Kenaikan Pangkat kepada Komandan Batalyon Howitzer-1 Marinir Letkol Marinir Marhabang, S.H., M.Tr.Hanla Di lapangan futsal Sapu Jagad Batalyon Howitzer-1 Marinir Karangpilang, Surabaya. Senin (02/10/2017).

Kegiatan ini diikuti seluruh prajurit Batalyon Howitzer-1 Marinir dengan Komandan upacara Kapten Marinir Febri Firmansyah dan dihadiri oleh Wakil Komandan Batalyon Howitzer-1 Mar Mayor Marinir Andi Nurmawan S.H,. Serta seluruh Perwira Staf dan Danrai Batalyon Howitzer-1 Marinir.

Dalam amanatnya, Komandan Batalyon Howitzer-1 Marinir mengatakan bahwa kenaikan pangkat adalah bagian dari pembinaan karier dan merupakan bagian dari pembinaan personel yang pada dasarnya merupakan rangkaian pengembangan dan pemanfaatan individu, agar bisa dewasa dan bekerja secara penuh kepada organisasi TNI Angkatan Laut pada umumnya dan Korps Marinir pada khususnya di Batalyon Howitzer-1 Marinir.

“Kenaikan pangkat sangat terkait erat dengan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan selama ini serta mencerminkan potensi dari personel yang dinilai,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan jabatan Pasiops di Ruang Loongroom Batalyon Howitzer-1 Marinir yang dijabat oleh Kapten Marinir Yeyen Tuhardi,yang sebelumnya menjabat sebagai Wapasiops Batalyon Howitzer-1 Marinir.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Batalyon Howitzer-1 Marinir menyampaikan ucapan selamat kepada Kapten Marinir Yeyen Tuhardi atas jabatan barunya sebagai Pasiops Batalyon Howitzer-1 Marinir, dengan harapan dapat mempertahankan dan meningkatkan semua keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat lama. (arf)

Jelang Pilgub, Pemprov Gelontor Beras Bersubsidi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Juni 2018, Pemprov Jatim membuat program beras bersubsidi (Rasidi). Beras ini dibagikan pada 38 Kabupaten/Kota. Meski bukan dalam kerangka politik, beras bersubsidi ini diperuntukkan untuk 256.971 rumah tangga sederhana dengan anggaran kurang lebih Rp35 miliar.

Gelontoran Rasidi mulai dilakukan Pemprov sejak 6-7 September dengan agenda pembagian kupon pada kecamatan, keluarahan lalu pada warga. kemudian pendistribusian dilakukan pada 9 - 10 September dan mulai dilakukan pengambilan oleh warga pada 12 - 13 September di Kabupaten Tulungagung, berlanjut tanggal 13-14 ke Kabupaten Kediri dan 25 - 29 September di Kota Surabaya. 

Setiap KK mendapatkan beras subsidi sebanyak 10 Kilo dengan harga Rp.16 ribu. Sementara Pemprov Jatim membeli beras itu pada Bulog Divre Jatim seharga  Rp.95 ribu.

"Pemprov memberikan subsidi sebesar Rp.79 ribu.," ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Sukesi, kemarin lusa.

Menurut Sukesi program ini sebagai kebijakan Pemprov Jatim dalam menanggulangi penurunan daya beli masyarakat, kemudian angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin, keparahan dan kedalaman kemiskinan yang diatas rata-rata nasional.

Sayangnya saat ditanya berapa  persentase penurunan daya beli masyarakat, kemudian angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin, keparahan dan kedalaman kemiskinan yang diatas rata-rata nasional Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim itu mengaku tidak hafal. "Waduh saya tidak hapal," tegasnya.

Program ini nantinya akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada September 2017 dan pada bulan Oktober 2018 dengan anggaran Rp35 miliar.

Menariknya meski pembelian beras bersubsidi dengan jumlah yang cukup besar, dilakukan tanpa dengan menggunakan lelang.

"Sesuai dengan pedum (Pedoman umum) nya rastra (beras sejahtera) kalau berasnya standart rastra sampai medium bisa dengan MoU Gubernur dengan Ka Divre Bulog Jatim. Kalau berasnya jenis premium, baru lelang," jelas Sukesi. 

Sementara itu pengamatan dilapangan, masyarakat sangat antusian dengan program beras bersubsidi ini. Namun beberapa di antara penerima ada warga yang tidak masuk dalam kategori miskin bahkan terbilang mampu.

"Ini pendataan sudah lama 2015 lalu, saya sendiri heran kok dikasih," ujar salah satu warga yang ditemui di Kelurahan Pacar Kembang.

Namun menurut Sukesi data warga penerima beras bersubsidi merujuk pada Basis Data terpadu (BDT) 2015 yang diverifikasi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). 

Terkait program yang diluncurkan ini Sukesi membatah jika berkaitan dengan politik, sebab Soekarwo Gubernur Jawa Timur telah menjabat selama dua periode dan tak bisa maju kembali.

"Jadi ini jauh (dari pilgub red) murni membantu (masyarakat red) dan programnya Pakde," tandas Sukesi. (arf)

27 Personel Lantamal IX Naik Pangkat


KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Upacara kenaikan pangkat memiliki makna yang penting, tidak saja bagi Personel yang naik pangkat tetapi juga bagi organisasi TNI AL serta merupakan wujud pengakuan, kepercayaan dan penghargaan dari Pimpinan atas kinerja, dedikasi, kejujuran dan loyalitas.

Bertepatan dengan hal tersebut, Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Nur Singgih Prihartono, S.E., M.Tr (Han) memimpin upacara 27 Personel Lantamal IX yang naik pangkat satu tingkat lebih tinggi. Senin, (2/10/2017).

Dalam amanatnya Komandan Lantamal IX menyampaikan bahwa kepada personel yang belum dan yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya saya berpesan agar senantiasa meningktakan kinerja, dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas kedinasan, karena parameter tersebut merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam usulan kenaikan pangkat.

Lebih lanjut dikatakan,  bahwa disamping itu kenaikan pangkat adalah hasil dari suatu pengabdian yang patut untuk di syukuri. Juga harus dapat menjadikan komitmen dan motifasi bagi personel yang bersangkutan untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan yang terbaik bagi organisasi TNI AL, Bangsa dan Negara.

 “Prestasi seorang prajurit didalam menjalankan tugas sangat menentukan untuk memajukan postur TNI AL yang besar, kuat, profesional dan handal menuju Angkatan Laut yang berkelas dunia”. Ujar, Danlantamal IX.

Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS sederajat di LantamaL IX periode 1 Oktober 2017 yang naik pangkat diantaranya yaitu ke Kolonel 1 orang (Aslog Danlantamal IX Kolonel Laut (T) Yudho Prijanto), Letkol 1 orang serta ke Lettu 4 orang, PNS yang beralih golongan dari Golongan II ke Golongan III berjumlah 4 orang serta 21 orang anggota Bintara dan Tamtama.

Di akhir acara Danlantamal IX beserta Ketua Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada Timur Ny. Nur Singgih Prihartono didampingi Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi, Asintel DanlantamaL IX Kolonel Marinir Said Latuconsina, Asops Danlantamal IX Kolonel Laut (P) Dede Burhanudin melaksanakan acara tradisi kenaikan pangkat yakni mandi kembang dan lompat ke laut kepada seluruh prajurit Lantamal IX yang naik pangkat. (arf).

Risma Minta Kapolrestabes Usut Tawuran Bonek Lawan PSHT


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini meminta semua pihak bisa menahan diri pasca terjadinya bentrok antara suporter Persebaya (Bonek) dengan pendekar silat PSHT. Risma berharap, agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Risma, hilangnya dua nyawa dalam bentrokan tersebut patut disayangkan. Mengingat setiap warga negara sudah dijamin kehidupannya dalam undang-undang.

"Semua orang berhak untuk hidup. Saya berharap ini kejadian yang terakhir," tegas Tri Rismaharini, Senin (2/10/2017).

Risma mengingatkan, tujuan utama datang ke stadion adalah untuk menyaksikan pertandingan bola. Begitu juga untuk berguruan silat, Risma juga meminta agar tidak jumawa.

"Jangan ada yang merasa paling kuat. Itu tidak boleh. Buktinya ketika kita diberi cobaan berupa bencana oleh tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa," ingatnya.

Terkait bentrok antara Bonek dengan PSHT vegetarian waktu lalu, Risma mengaku tidak membela salah satu kubu. Oleh karenanya Risma menyerahkan masalah itu kepada pihak yang berwajib.

"Kalau emosi jangan sampai membunuh. Mari kita saling menghormati dan tidak main hakim sendiri," tandas mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta seluruh koordinator Bonek untuk saling mengingatkan anggotanya. Sebab jika sudah terjadi seperti sekarang ada banyak pihak yang dirugikan.

"Untuk apa kita mancing-mancing dan ngetes ilmu. Kalau sudah seperti ini bagaimana," imbuh Risma.

Risma menceritakan, ketika masih muda dirinya juga ikut perguruan silat merpati putih. Namun tujuan utama dirinya bergabung untuk menjaga diri dan bukan gagah-gagahan.

"Saya telah meminta Kapolrestabes untuk mengusut masalah ini sampai tuntas. Termasuk siapapun yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial," terang Risma.

Untuk diketahui, sekelompok suporter sepakbola Surabaya terlibat bentrok dengan salah satu kelompok pesilat atau pendekar di depan SPBU Balongsari Jl Raya Balongsari Kecamatan Tandes Surabaya, Minggu (1/10/2017).

Akibat bentrok dua kelompok dini hari itu, dua nyawa melayang dari pihak anggota kelompok silat. Dua korban tersebut diketahui bernama Eko Ristanto, usia 25 tahun, warga Tlogorejo, Kepuh Baru, Bojonegoro, serta Aris, usia 20 tahun, warga Simorejosari, Bojonegoro. (arf)

Haya Aqilah Haniya, Masih Kecil Sudah Dansatu Taekwondo


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mengukir prestasi adalah kebanggaan bagi diri sendiri dan  juga merupakan kebanggaan untuk orang tua, keluarga dan bangsa.

Inilah yang ditorehkan oleh Haya Aqilah Haniyah dipanggil dengan "Qeila", seorang putri anak ke-3 dari pasangan suami istri Mayor Mar Soelistyantono, S.H. NRP 16988/P yang Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Spers Menart-2 Mar dengan Dra. Kholilah, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Tentunya suatu kebanggaan yang luar biasa, putri dari perwira menengah (pamen) Marinir ini,karena Qeila  telah menjuarai Piala Olahraga Pelajar (Popprov) I DKI Jakarta tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2017 untuk cabang olahraga beladiri Taekwondo.


Qeila yang saat ini telah menyandang Sabuk Hitam Dan I(satu) international Junior, berhasil merebut medali emas di kelas under 43 tingkat SD Putri, mewakili SDN Cibubur 01 Jakarta Timur. Qeila berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan semangat pantang menyerah.

Qeila yang saat ini duduk di kelas VI, berkeinginan untuk selalu memberikan prestasi yang terbaik, dimana saat ini sudah 18 medali di raih (16 emas & 2 perak) yang direbut dalam event Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan antar klub Taekwondo.       

"Alhamdulillah meskipun aktif di taekwondo, Ananda Qeila tetap menjaga prestasi di sekolah dimana pada saat kelas V kemarin menjadi juara kelas," tutur Mayor Sulis. (arf)


Komisi D DPRD Surabaya Minta Pemkot Tambah Jumlah Dokter di Puskesmas


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Target layanan seorang dokter Puskesmas Kota Surabaya yang harus bisa mengcover layanan untuk 5 ribu pasien per hari, ternyata dinilai lemah oleh Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya.

“1 dokter ditargetnya 5000 pasien perhari, apa yang mungkin, jumlah puskesmas hanya 62, idealnya dalam satu puskesmas harusnya minimal ada 3 sampai 6 dokter, terutama dokter jaga untuk siang dan malam,” ucapnya. Senin (2/10/2017)

Pernyataan ini disampaikan Agustin setelah mengunjungi Puskesmas pembatu di wilayah Krembangan Selatan Surabaya. Karena menurutnya, kondisinya sangat memungkinkan untuk ditingkatkan.

“Kindisi lahannya memungkinkan, sehingga bangunannya masih bisa diperluas, termasuk diadakan layanan IGD, karena Puskemas lain yang lahannya lebih sempit saja sudah ada, apalagi ada rumah dinas dokter yang ternyata kosong,” pintanya.

Dan disana itu, masih Agustin, ternyata ada peralatan dokter gigi yang kondisinya tidak difungsikan lagi, karena dokternya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu.

”Ini kan sangat disayangkan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, politisi perempuan PDIP ini juga mengatakan bahwa Puskesmas menjadi ujung tombak layanan kesehatan Pemkot Surabaya. Untuk itu, kondisinya harus terus diperbaiki, karena jumlah pasien BPJS akan semakin bertambah.

“Kalau sampai nantinya seluruh warga kota surabaya terdaftar BPJS, dan kondisinya masih tetap seperti itu, maka pelayanannya akan amburadul, dan ingat mereka ini bayar, karena BPJS itu mbayar loh,” katanya.

Bayangkan, lanjut Titin-sapaan akrab Agustijn Poliana, ada salah satu Puskesmas di wilayah Wonokromo yang dalam seharinya hanya bisa melayani 35 pasien saja.

“Kondisi ini tidak boleh lagi ada, apa yang dibutuhkan oleh Puskesmas itu kami akan dukung, demi peningkatan pelayanannya, dan nanti minta kepada tim anggaran pemkot, agar puskesmas pembantu ditingkatkan kelasnya menjadi puskesmas,” pungkasnya. (arf)

Pendidikan Pembentukan Bintara Khusus Babinsa Resmi Ditutup Danrindam Jaya


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sebanyak 98 mantan prajurit siswa resmi menyandang pangkat Sersan Dua (Serda) setelah Pendidikan Pembentukan Bintara Khusus (Diktukbasus) Babinsa secara resmi ditutup Danrindam Jaya Kolonel Inf Anton Yuliantoro di Lapangan Wira Madya Rindam Jaya, Condet Jakarta Timur, Senin (2/9/17).

Sebagai program TNI AD yang bersifat Crash Program (program kilat/singkat) Diktukbasus Babinsa ini telah berhasil membentuk Tamtama Kodam Jaya menjadi Bintara meski usianya rata-rata sudah tidak lagi muda dan dihadapkan dengan waktu yang relatif singkat mampu menyerap banyak materi dengan jadwal kegiatan yang sangat padat.

Bertindak selaku Irup, Kolonel Inf Anton Yuliantoro membacakan amanat tertulis Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi.

Dalam amanatnya, Pangdam Jaya menyampaikan pentingnya peran Babinsa dalam masyarakat, sehingga harus bisa berkontribusi positif, dapat membangun komunikasi yang harmonis, serta dapat menyukseskan kegiatan serbuan teritorial unggulan mendukung peningkatan ketahanan nasional melalui swasembada pangan.

Demikian pula dalam upaya membangun ketahanan sosial dan mewujudkan upaya deteksi dini serta cegah dini terhadap potensi kerawanan yang muncul seperti kriminalitas, bahaya narkoba, konflik horizontal, radikalisme dan terorisme, menurut Pangdam Jaya, peran Babinsa harus ditingkatkan sehingga mampu berperan sebagai Babinsa yang berkompetensi, modern, mandiri dan profesional demi mendukung kemajuan TNI AD di masa yang akan datang.

Diakhir amantanya, Pangdam Jaya menyampaikan beberapa arahan untuk dijadikan pedoaman para Babinsa saat bertugas di wilayah, seperti selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menegakkan norma dasar keprajuritan, memelihara kesehatan dan kesegaran, serta menjadi teladan dalam sikap dan tindakan.

Upacara penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta Diktukbasus Babinsa oleh Danrindam Jaya dari perwakilan mantan prajurit siswa. (rio)

Turnamen Sepak Bola Dandim 0503/JB Cup 2017 Resmi Dibuka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ditengah Intensitas kesibukan Kodim 0503/Jakarta Barat, terus menggebrak suasana dengan berbagai acara dalam rangka menyambut HUT TNI ke 72.

Hari ini, Turnamen sepak bola Dandim Cup 2017 dalam rangka HUT TNI KE 72 resmi dibuka dan berlangsung di Stadion Kecamatan Tamansari, Jalan mangga besar 6, Rt. 08/01 Kelurahan Tamansari, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (1/10/2017).

Danramil 01/Tamansari Mayor Inf Rohani yang mewakili Dandim 0503/JB Letkol Inf Wahyu Yudhayana mengatakan, turnamen sepak bola ini diselenggarakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

" Saya bangga dan bersyukur melihat banyaknya generasi muda kita yang suka olahraga salah satunya cabang sepak bola." jelasnya.

Dia menambahkan dengan turnamen ini diharapkan bisa melatih, membina dan dipersiapkan sebagai atlet daerah, sekaligus bisa memperkuat kesebelasan

" Pelaksanaan turnamen untuk menarik minat generasi muda lebih menggemari olahraga sepak bola, menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan bagi masyarakat Jakarta Barat khususnya," ujar Mayor Inf Rohani.

Sementara itu, Kasdim 0503/JB Mayor Arh Rimba Anwar mengatakan, Dandim 0503/JB sangat mengapresiasi terselenggaranya pertandingan Sepak Bola ini, dengan harapan dengan adanya Sepak Bola Dandim Cup akan dapat memperkokoh tali silaturahmi antar atlet dan masyarakat penonton dengan tetap bersinergi dan bersatu untuk kemanunggalan Masyarakat.

“Saya berharap, dalam bertanding peserta menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, keamanan dan ketertiban selama berlaga,” Jaga seportivitas pertandingan, Kesatria dan selalu mematuhi ketentuan yang telah di ikrarkan dalam janji Wasit dan janji Atlet. " pungkasnya. (rio)

Kalah Saat Sidang SDN Ketabang I, Risma Lapor Kejari Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mengambil langkah cepat pasca dinyatakan kalah pada gugatan perdata sengketa aset SDN Ketabang I. Dalam waktu dekat Pemkot akan mengajukan banding.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan pihaknya akan all out dalam memperjuangkan aset SDN Ketabang. Menurut Risma, pemerintah kota memiliki bukti yang cukup kuat.

"Sampai kapanpun kita akan fight. Baik secara de jure dan facto kita punya buktinya," tegas Tri Rismaharini, Senin (2/10/2017).

Pemkot Surabaya juga menempuh langkah lain untuk mempertahankan aset SDN Ketabang I. Salah satunya dengan melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

"Kita laporkan ke kejaksaan terkait indikasi ada dugaan pidana," jelasnya.

Berdasarkan kuasa hukum yang ditunjuk Pemkot Surabaya, ada sejumlah kejanggalan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya waktu itu. Dimana keterangan saksi dari pihak Pemkot Surabaya, sama sekali tidak dipakai.

"Hakim mengabaikan keterangan saksi dari pihak kita. Yang dipakai hanya keterangan dari kubu mereka," ungkap mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Risma juga memaparkan sejumlah kesulitan saat ingin mempertahankan salah satu asetnya tersebut. Salah satunya mencari saksi hidup sebelum dikeluarkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Bahkan kepala sekolah di sana juga tidak mau saat dijadikan saksi. Alasannya masih baru," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus kembali menelan pil pahit, setelah kalah pada gugatan perdata sengketa Pasar Turi dan kantor PDAM Surabaya di Jalan Basuki Rahmat, kini Pemkot Surabaya kembali dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kali ini, Pemkot dinyatakan kalah pada gugatan perdata sengketa aset SDN Ketabang I.

Sigit Sutriono selaku ketua Majelis hakim yang memyidangkan perkara ini menyatakan menolak gugatan Pemkot Surabaya (penggugat) terhadap Setiawati Sutanto (tergugat), ahli waris aset SDN Ketabang.

“Mengadili, menyatakan gugatan Pemkot Surabaya ditolak untuk seluruhnya,” ujar Sigit pada persidangan yang digelar di PN Surabaya, Senin (25/9/2017).

Dalam pertimbangannya, hakim Sigit menjelaskan alasannya menolak gugatan Pemkot Surabaya, yaitu Pemkot Surabaya dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan.

“Selain itu tergugat juga mempunyai bukti bahwa dirinya menang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tahun 2012 dan Peninjauan Kembali (PK) di tingkat kasasi,” jelasnya.

Dengan putusan ini, hakim Sigit telah mengesampingkan fakta bahwa tanah dan bangunan yang sekarang berdiri gedung SDN Ketabang I merupakan milik Pemkot Surabaya sejak tahun 1948.

“Dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka Surat Keputusan (SK) berdirinya SDN Ketabang itu harus dikesampingkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya menjelaskan, sejak 1948 aset SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya.

Namun, pada awal 90-an, muncul Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot Surabaya.

Pada 2012 tersebut Setiawati Sutanto menang di PTUN, sementara Pemkot dan BPN dinyatakan kalah.

Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot. Lantas, pihak Setiawati mengajukan PK di pengadilan dan Pemkot dinyatakan kalah.

Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. (arf)

KPK Tebang Pilih Dalam Pengusutan Korupsi Dana Pendidikan Puluhan Miliar di NTT ?


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya telah memvonis kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT (Nusa Tenggara Timur)  yaitu  Bupati (non aktif) Marthen Dira Tome yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan ganjaran tiga tahun penjara.

Untuk diketahui, lokasi sidang kasus ini dilakukan di pengadilan tipikor Surabaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain tiga tahun penjara, Marthen Dira Tome dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 1,515 miliar. Karena dinyatakan terbukti menjadi aktor utama dan terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan.

Vonis itu jauh lebih ringan dari pada tuntutan 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan sebesar Rp 18,5 miliar dan Rp 59,624 miliar tersebut

Dalam vonis disebutkan bahwa dalam pengadaan buku, Marthen Dira Tome terbukti mengatur mekanisme lelang sehingga memenangkan PT Bintang Ilmu. Dia dianggap menguntungkan penyedia jasa yang memenangkan tender, dan PT Bintang Ilmu menerima buku dari PT Indah Jaya Pratama yang berdomisili di Bandung.

Marthen Dira Tome dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Thobias Uly (mantan kepala dinas pendidikan NTT - sudah meninggal dunia), John Raja Pono (orangnya Marthen yang menjadi pegawai dinas pendidikan NTT), dan Basa Alim Tualeka (direktur PT Bintang Ilmu). Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebanyak Rp. 4,2 miliar sebagaimana laporan hasil pemeriksaan  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.

Berdasar fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan serta adanya keputusan pengadilan tipikor tersebut, Masyarakat Anti Koruptor Rakus (MARKUS) berharap agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut korupsi dana pendidikan puluhan miliar di kabupaten Sabu Raijua Propinsi NTT tersebut.

Roni Nasrul koordinator Markus menyatakan, bahwa dalam pengusutan kasus tersebut yang kemudian dituangkan dalam vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tipikor, terindikasi secara kuat adanya peran aktif dari pihak lain dalam kasus korupsi itu, yakni PT Bintang Ilmu, PT Indah Jaya Pratama.

"Kenapa direktur PT Bintang Ilmu dan direktur PT Indah Jaya Pratama tidak dijadikan tersangka dan tidak dijadikan terdakwa di sidang pengadilan Tipikor?" tanya Roni.

"Apalagi dalam vonis hakim tipikor jelas disebutkan bahwa bupati MDT dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pegawai negeri di lingkungan dinas pendidikan setempat dan bersama direktur PT Bintang Ilmu yang juga melibatkan PT Indah Jaya Pratama" sambungnya.

Lebih lanjut Roni menjelaskan, bahwa tentunya sangat aneh jika yang dijadikan tersangka dan diajukan ke pengadilan tipikor hanya Bupati dan beberapa pegawai negeri di lingkungan dinas pendidikan setempat, sedangkan pemilik perusahaan yang dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut, terkesan kebal hukum karena tidak dijadikan tersangka sehingga tidak diajukan sebagai terdakwa di sidang pengadilan tipikor.

"Ini bisa menimbulkan anggapan bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK melakukan tebang pilih dan hanya cari popularitas saja. Masyarakat bisa saja berpikir bahwa siapa yang tidak disukai KPK, dengan segala cara apapun akan diusahakan dijadikan sebagai tersangka dan nantinya dijadikan terdakwa di sidang pengadilan tipikor, akan tetapi meskipun sudah ada alat bukti tetapi karena dia bukan pihak yang tidak disukai KPK, maka dia tidak akan diusut oleh KPK dan tidak dijadikan tersangka atau terdakwa" jelasnya.

Roni berharap, jika KPK memang benar tidak tebang pilih dan tidak hanya sekedar cari popularitas, tentunya perusahaan-perusahaan yang dinyatakan dalam vonis hakim pengadilan tipikor telah melakukan tindak pidana korupsi dana pendidikan di NTT itu segera diusut dan dijadikan tersangka agar bisa diajukan dalam sidang tipikor sebagai terdakwa, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di daerah lain.

"Karena di berbagai pemberitaan media bahwa perusahaan-perusahaan itu seperti PT Bintang Ilmu, PT Indah Jaya Pratama, PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) dll infonya adalah perusahaan yang merupakan satu group yang dikendalikan oleh orang yang sama. Jika KPK tebang pilih, maka bisa menimbulkan potensi ketika satu perusahaan dalam group itu bermasalah hukum di suatu daerah, maka di daerah lain pada waktu yang berbeda yang dipakai untuk beroperasi adalah perusahaan lain yang masih berada dalam naungan satu group itu, demikian seterusnya berputar-putar." pungkasnya.

Direktur PT Bintang Ilmu, Basa Alim Tualeka ketika dihubungi ponselnya 081181xxxx belum memberikan pernyataan terkait kasus korupsi di kabupaten Sabu Raijua propinsi NTT tersebut. (arf)

Danlanmar Surabaya Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Korps Marinir (Danlanmar Sby) Kolonel Mar Mauriadi menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Lanmar Sby periode 1/10 2017 atas nama Mayor marinir Jio Al Sujio di Ruang Rapat mako Lanmar Sby Jalan Opak No.9 Surabaya. Senin,(2/10/2017)

Pada pelaksanaan Laporan Korps Kenaikan Pangkat yang dihadiri oleh Wadan Lanmar Sby Letkol Mar Ahmad Sochfan, Pasops Letkol Marinir Sunardi, Paslog Letkol Marinir Rusmo, Paspers Letkol Mar Ashari, Pasintel Sby Letkol Mar Suprihatin, Pasprogar Letkol Mar fajar Cahyono, Danrumkitalmar Ewapangalila Letkol Mar Aminudin Harahap, Dansatlak dan seluruh Perwira dijajaran Lanmar Surabaya. 1 Perwira Lanmar Sby atas nama Mayor Marinir Jio Alsujio atas prestasinya berhak mengenakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula.


Dalam amanatnya Danlanmar Sby Kolonel Mar Mauriadi menyampaikan, Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi merupakan kehormatan sekaligus mengandung konsekuensi kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memberikan suri tauladan dalam pelaksanaan tugas, kehidupan seghari-hari sesuai jabatan yang diemban guna memberikan karya terbaik dan kontribusi nyata bagi organisasi.

Lebih lanjut Danlanmar sby Kolonel Mar Mauriadi berpesan Hendaknya saudara terus kembangkan dan mantapkan kualitas, profesionalisme dan jati diri, serta aplikasikan seluruh pengetahuan dan kemampuan diri sebagai pemimpin organisasi dimanapun bertugas. tambahnya.

Mengakhiri sambutannya Kolonel Mar Mauriadi mengucapkan selamat kepada Mayor Marinir Jio Alsujio atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari kapten menjadi Mayor. (arf)