Anggaran Rp. 18 Miliar untuk Trem Harus Dipertanggungjawabkan Ke Publik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang geram dengan langkah eksekutif yang seenaknya mempermainkan anggaran yang notabene berasal dari uang rakyat.

Namun juga dirasakan anggota Komisi C yakni Vinsensius Awey. Politisi dari Partai besutan Surya Paloh yang didalamnya juga bertengger nama Jaksa Agung H,M Prasetyo ini juga gerah dengan langkah Walikota Tri Rismaharini beserta anak buahnya.

Awey panggilan akrab Vincensius Awey ini menjelaskan, di komisi tidak ada pembahasan soal dana anggaran Rp 18 miliar. Dishub pun tidak pernah ada pembahasan dengan komisi C untuk penambahan anggaran yang dipakai untuk sewa

"Didalam pembahasan Banggar, harusnya Banggar melalui dengan berbagai tahapan. Dan putusan itu boleh-boleh saja yang sifatnya tidak penting menjadi penting," tutur Awey.

Namun kata  awey, dengan kondisi yang mendesak pemerintah kota menitipkan sesuatu yang patut diketahui oleh mitranya yakni Komisi C.

"Sejogyanya kami di komisi C mengetahui kalau memang ada penitipan penambahan atas perubahan anggaran. Sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan pada publik," pungkas politisi partai Nasdem.(arf)

Read More

Anggota Banggar DPRD Surabaya Tak Ketahui Anggaran Rp. 18 Miliar Untuk Trem

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya anggota Komisi C DPRD Surabaya yang geram dengan masuknya anggaran Trem senilai Rp 18 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017.

Namun juga membuat risih anggota DPRD yang ada di badan anggaran (Banggar).

Agoeng Prasodjo salah satu anggota Banggar DPRD Surabaya mengaku tak mengetahui adanya besaran anggaran untuk Trem Rp. 18 miliar.

"Saya selaku anggota Banggar baru tahu kalau ada pembahasan soal perubahan anggaran keuangan untuk proyek Trem," ungkapnya.

Agoeng juga mengakui jika dirinya berserta rekan-rekan komisi C yang duduk di Banggar merasa kecewa atas putusan PAK 2017 yang dinilai telah menyalahi aturan.

"Harusnya pembahasan awal di Komisi C, kalau memang ada anggaran Trem yang masuk dalam PAK 2017," terangnya.

Politisi partai Golkar ini juga menambahkan, kok bisa tiba-tiba menjadi pembahasan di Banggar dan disetujui oleh unsur pimpinan tanpa melalui pembahasan awal di Komisinya.

"Ini kan gak benar, artinya kami merasa kecolongan dengan putusan anggaran Trem Rp 18 miliar dalam PAK 2017 ," tukas Agoeng. (arf)

Read More

Anggaran 'Siluman' Rp 18 Miliar Dititipkan Ke Dishub Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sedikit-demi sedikit 'borok' menggerogoti uang rakyat lewat APBD Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 untuk proyek Trem sebesar Rp. 18 miliar mulai terkuak.

Munculnya dana anggaran PAK 2017 ternyata tertulis atas nama Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp 18 miliar tersebut.

Parahnya pihak Dishub kota Surabaya tak mengetahui adanya tambahan anggaran yang diajukan dalam PAK 2017 sebesar Rp. 18 miliar tersebut.

" Dishub sudah kita hubungi, tapi tak tau dana tambahan itu." jelas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri.

Untuk  itu Komisi C DPRD Surabaya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp 18 miliar itu yang kabarnya dana anggaran PAK 2017 tersebut dipergunakan untuk membongkar rumah kumuh di Bumiarjo bekas depo trem. Sehingga dapat difungsikan sebagai depo trem kembali. (arf)

Read More

Soal Dana Trem Rp. 18 Miliar, Komisi C dan Ketua Dewan Beda Pendapat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lolosnya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar 18 miliar untuk proyek trem tepatnya sewa lahan depo dan line trem ternyata membuat kaget kalangan anggota DPRD Surabaya yang duduk di Komisi C.

Disinyalir lolosnya anggaran sebesar itu ada upaya 'main  mata' antara eksekutif melalui Bappeko dengan Badan Anggaran (banggar) DPRD Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri mengaku tak pernah mengetahui anggaran tersebut.

" Selama ini Komisi C tidak pernah diajak hearing dalam membahas masalah anggaran PAK sebesar Rp 18 miliar, yang diminta Dinas Perhubungan Surabaya." tegasnya.

Untuk itulah, Komisi C minggu depan akan memanggil Dinas Perhubungan dan Bappeko terkait tambahan anggaran PAK Rp 18 miliar yang masuk dalam PAK 2017.

Komisi C juga menyayangkan pihak Pemkot yang mengajukan anggaran PAK langsung ke Badan Anggaran, tanpa melalui prosedur resmi. Sehingga Komisi C merasa kecolongan, terkait adanya dana untuk sewa lahan trem dalam rapat paripurna.

Sementara Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, mengelak bila dikatakan ada dana titipan terkait PAK Rp. 18 Miliar untuk proyek Trem, karena selama pembahasan PAK, Pemkot telah mengajukan kepada Banggar dan komisi terkait.

" Komisi C sudah diberitahu." kilahnya. (arf)

Read More

Jadi Jurkam, Tri Rismaharini Siap Kawal Pilgub Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku siap memenangkan siapapun pasangan calon yang diusung oleh PDIP pada Pilgub Jawa Timur 2019 mendatang.

"Siap. Sebagai kader saya selalu siap memenangkan," ujar Risma bersemangat.

  

Risma menjelaskan bahwa posisi dirinya sebagai jurkam bukan kali pertama, tapi PDIP telah beberapa kali mempercayakan posisi jurkam kepada firinya di beberapa daerah di Indonesia.

"Kalau Jurkam sudah sering saya. Di beberapa daerah, sampai ke pelosok Indonesia," bebernya. 

Risma menegaskan, bahwa dirinya tidak akan segan untuk turun langsung dan mengawal pemenangan bagi calon usungan PDIP pada Pilgub jatim mendatang.

"Soal pemenangan itu sudah tugas semua kader, jadi otomatis kita akan bekerja," imbuhnya. 

Ekspresi Risma kali ini terlihat sangat berbeda ketika dilontarkan pertanyaan soal kesiapan dirinya ditunjuk sebagai jurkam. Ia tampak ceria dan bersemangat menjawab segala pertanyaan. Namun sebaliknya jika ditanya kesiapannya sebagai kandidat, Risma malah terlihat menunjukkan ekspresi diwajahnya cukup tegang dan bingung. (arf)

Read More

Demi Trem, Komisi C Ditelikung, Walikota 'Kode' Ketua Dewan Loloskan PAK Rp 18 M

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kengototan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mewujudkan proyek trem bakal bakal dilakukan berbagai cara meski Risma harus menempuh langkah tak lazim.

Diam-diam Risma panggilan akrab walikota perempuan pertama di Surabaya ini 'memberi kode' terhadap empat unsur pimpinan DPRD Surabaya agar menggerogoti Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) Surabaya yang notabene berasal dari uang rakyat untuk meloloskan pengajuan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp. 18 miliar..

Caranya yakni memasukkan anggaran sebesar Rp. 18 Miliar melalui PAK 2017.

Parahnya lagi PAK 2017 sebesar Rp 18 miliar itu ternyata tanpa melalui pembahasan di Komisi C DPRD Kota Surabaya.

"Saya sangat menyayangkan ulah pimpinan DPRD Surabaya, yang main menyetuji anggaran PAK tanpa melalui pembahasan di Komisi, padahal sesuai dengan peraturan harus melalui Komisi, baru diajukan anggaran PAK." kata salah satu anggota komisi C yang mewanti-wanti namanya tidak dipublikasikan.

Sementara Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha, takmenampik adanya anggaran trem Rp 18 miliar yang dimasukkan dalam PAK 2017.Ia menyebutkan bila anggaran tersebut untuk sewa lahan bekas rel trem ke PT KAI Daop VIII Surabaya, sepanjang 14 kilometer yang berada di sepanjang Joyoboyo hingga Jembatan Merah.

" Untuk mendukung pembangunan trem sebagai angkutan massal cepat (AMC)." jelasnya jum'at (7/10). (arf)

Read More

Ditanya Jadi Jurkam, Tri Rismaharini Terlihat Ceria

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku siap memenangkan siapapun pasangan calon yang diusung oleh PDIP pada Pilgub Jawa Timur 2019 mendatang.

"Siap. Sebagai kader saya selalu siap memenangkan," ujar Risma bersemangat.

Risma menjelaskan bahwa posisi dirinya sebagai jurkam bukan kali pertama, tapi PDIP telah beberapa kali mempercayakan posisi jurkam kepada firinya di beberapa daerah di Indonesia.

"Kalau Jurkam sudah sering saya. Di beberapa daerah, sampai ke pelosok Indonesia," bebernya.

Risma menegaskan, bahwa dirinya tidak akan segan untuk turun langsung dan mengawal pemenangan bagi calon usungan PDIP pada Pilgub mendatang.

"Soal pemenangan itu sudah tugas semua kader, jadi otomatis kita akan bekerja," imbuhnya.

Ekspresi Risma kali ini terlihat sangat berbeda ketika dilontarkan pertanyaan soal kesiapan dirinya ditunjuk sebagai kandidat. Jika ditanya kesiapannya sebagai kandidat, Risma terlihat menunjukkan mimik muka tegang dan bingung menjawab, namun ekspresi berbeda ketika dilontarkan pertanyaan kesiapan sebagai jurkam. Risma terlihat bersemangat menjawab dan menunjukkan ekspresi ceria. (arf)

Read More

Risma Enggan Tanggapi Pertanyaan Terkait Pencalonan Gubernur Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Raut muka berbeda ditunjukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini usai menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristianto di Rumah Dinas Walikota Surabaya Jalan Sedap Malam,Senin (9/10/2017).

Jika biasanya raut muka Risma terlihat tegang saat ditanya soal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, kali ini Risma terlihat tenang dan sesekali melempar senyum kepada wartawan. Pun begitu jawaban yang dilontarkan oleh Walikota perempuan pertama di Surabaya ini.

Sebelumnya Risma selalu menegaskan bahwa dirinya menolak jika dicalonkan sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) pada Pilgub Jatim 2019 mendatang, namun kali ini Risma tidak banyak berkomentar saat ditanya dengan pertanyaan serupa. Risma hanya menekankan untuk menunggu hasil pengumuman dari DPP PDIP saja.

"Tunggu tanggal mainnya. Sudah itu saja," tegasnya.

Saat dikonfirmasi apakah dirinya siap menjalankan perintah jika PDIP tetap menunjuknya sebagai Cagub yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut?, lagi - lagi Risma tidak memberikan jawaban yang pasti.

"Kita tunggu tanggal mainnya saja. Kalau urusan siap atau tidak, itu berat karena ini amanah. Saya yang sudah dapat rekom saja (pilkada Surabaya lalu) masih belum berani ngomong siap. Apalagi ini belum pasti. Amanah itu berat lho," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP secara khusus mendatangi Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan membawa beberapa pesan langsung dari ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri diantaranya terkait Pilgub Jatim. (arf)

Read More

PDIP Beri Sinyal Risma Cagub Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepertinya masih berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dapat dicalonkan menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, meski telah mendapat penolakan secara tegas dari Risma.

Dalam kunjungannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP ke rumah Dinas Walikota Surabaya, Senin (9/10/2017) Risma memberikan pernyataan mengejutkan, bahwa dirinya tidak berada di Indonesia saat momen pengumuman rekom PDIP ubtuk Pilgub Jatim yang ditetapkan pada 15 Oktober 2017 mendatang.

Kejadian tersebut, terjadi saat wartawan mewawancarai Hasto bersama Risma usai menggelar pertemuan tertutup. Ditengah sesi wawancara, saat Hasto menjelaskan teknis pengumuman rekom PDIP, secara tiba - tiba Risma nyeletuk bahwa dirinya tidak berada di Indonesia pada momen pengumuman tersebut.

"Saya tanggal itu masih di Tokyo Jepang," ujar Risma.

Sontak hal ini membuat wartawan beralih konsentrasi untuk menanyai perihal ketidakhadiran Risma pada momen pengumuman rekom tersebut.

Wartawan pun sempat menanyakan apakah mekanisme pemberian rekom harus dihadiri kandidat yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh PDIP pada Pilkada serenrak lalu dimana Ahok dipilih sebagai Cagub DKI?.

Hasto mengatakan bahwa kandidat yang ditunjuk tidak harus berada di lokasi pengumuman. Bahkan Hasto menyebut untuk kondisi seperti Risma yang tengah berada di luar negri, bisa dilakukan komunikasi jarak jauh.

"Kalau untuk kondisi seperti Bu Risma ini, kan bisa telekonference. Tehknologi sekarang kan canggih tidak tersekat lagi jarak dan waktu," elaknya.

Saat ditekankan apakah Risma juga berpeluang untuk ditunjuk menjadi Cagup Jatim dari PDIP, Hasto mengaku sangat mungkin dengan melihat rekam jejak serta keberasilan Risma dalam memimpin kota Surabaya.

"Kalau itu, saya katakan sangat mungkin, kita bisa lihat track record bu Risma, sabagat bagus," pungkasnya. (arf)

Read More

Sekjen DPP PDIP Kunjungi Risma Terkait Pilgub Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kritianto secara khusus menemui Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait beberapa agenda, diantaranya adalah pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Didampingi oleh Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Hasto bersama Risma serta Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana menggelar pertemuan di rumah dinas Walikota Surabaya, Senin (9/10/2017).

Kepada wartawan, Hasto mengatakan bahwa pertemuannya dengan Risma kali ini, adalah membawa pesan khusus dari Megawati terkait beberapa hal, salah satu diantaranya adalah Pilgub Jatim.

"Pertemuan kali ini membahas beberapa hal, terkait Bu Risma yang akan jadi pembicara pada acara simposium soal tata kota. Seperti kita tahu, Bu Risma ini cukup berhasil dalam menata kota Surabaya. Maka dari itu partai meminta beliau untuk menjadi pembicara," ujarnya.

Saat dikonfirmasi terkait agenda Pilgub Jatim yang dibicarakan khusus dengan Walikota Surabaya, Hasto mengatakan bahwa Megawati secara khusus meminta masukan terkait Pilgub Jatim kepada Risma. Namun sayang poin masukan yang dimaksud tidak dibeberkan.

"Ya kita minta Bu Rima memberi masukan soal Pilgub. Soal apa saja masukannya, kita tidak bisa membeberkan dulu," imbuh Hasto.

Dalam hal ini Hasto menegaskan bahwa saat ini peluang rekom PDIP tersebut masih terbuka kepada calon - calon berpotensi salah satunya adalah Risma.

"Siapapun berpotensi, tinggal kita lihat yang paling tepat untuk Jawa timur," pungkasnya. (arf)

Read More

Mutasi Pejabat, Wali Kota Imbau Beri yang Terbaik untuk Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mutasi pejabat kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebanyak 23 pejabat dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Senin (9/10/2017). Mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya ini merupakan yang pertama di bulan Oktober. September lalu, juga ada satu kali mutasi. Sementara Agustus ada dua kali mutasi.

Dari 23 pejabat yang dilantik tersebut, rinciannya berdasarkan eselon, ada dua orang pejabat eselon III a, enam orang pejabat eselon III b, delapan orang pejabat eselon IV a dan tujuh orang pejabat eselon IV b.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, mutasi pejabat ini rutin dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada pejabat yang mendapat kenaikan jabatan (promosi) dan ada pejabat yang digeser/dirotasi dengan pejabat lainnya.

“Ini mutasi rutin. Mutasi ini untuk memenuhi kalau memang butuh, dan kalau semisal ada yang nggak benar ya saya ganti,” ujar wal kota.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan. Karenanya, selagi mendapat amanah jabatan, harus dimaksimalkan untuk memberikan yang terbaik. Sebab, tidak sedikit orang yang menginginkan bisa bekerja di Pemkot Surabaya.

“Jabatan adalah amanah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Mumpung sehat, kalau diberi amanah, berikan yang terbaik dari diri kita,” sambung wali kota.

Wali kota yang telah meraih banyak penghargaan ini menegaskan, prosesi pelantikan yang dihadiri oleh rohaniawan, bukanlah tanpa maksud. Namun, itu mengandung pesan kuat bahwa siapapun yang dilantik harus menyadari, mereka berucap sumpah jabatan dengan atas nama Tuhan.

“Jangan main-main dengan jabatan karena suatu saat itu akan dipertanggungjawabkan di kepada Tuhan. PNS itu pelayan masyarakat, karena itu kita harus melayani masyarakat,” sambung wali kota.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi menambahkan, dari 23 pejabat yang dilantik tersebut, untuk pengangkatan dalam jabatan administrasi, ada satu orang kepala bagian, satu orang sekretaris dinas, enam orang kepala bidang, empat orang kepala sub bagian/kepala seksi, satu orang lurah, tiga orang kepala seksi kecamatan dan tujuh orang kepala seksi kelurahan.

“Dari 23 orang yang dimutasi ini, 10 orang mendapatkan promosi dan 13 orang dirotasi,” ujarnya. (arf)

Read More

Lantik Direksi PDAM, Wali Kota Ingatkan Pelayanan ke Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perusahan daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya (profit oreiented). Tetapi juga demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini seusai pelantikan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya di ruang kerja wali kota di Balai Kota Surabaya Senin (9/10/2017).

Menurut wali kota, tujuan untuk melayani masyarakat dengan baik itu tidak hanya ditujukan bagi PDAM Surya Sembada. Tetapi juga untuk perusahaan daerah lainnya milik Pemkot Surabaya semisal PD Rumah Potong Hewan (RPH).

“Bagi saya, perusahaan daerah itu tidak selalu harus untung besar untuk Pemkot. Perusahaan daerah juga untuk membantu masyarakat. Seperti RPH, nggak saya tuntut untung berapa, tapi saya tuntut agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelas wali kota.

Didasari tujuan untuk membantu masyarakat tersebut, wali kota menyebut ke depannya tidak ada rencana untuk menaikkan tarif PDAM di Kota Pahlawan. Hingga ini, sambung wali kota, tarif PDAM di Surabaya, masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan tarif di PDAM di wilayah sekitar Surabaya.

“Coba dicek dibandingkan dengan di wilayah sekitar, saya kira PDAM Surabaya paling murah. Ke depan, Insya Allah ndak ada kenaikan,” jelas wali kota. 

Selain itu, PDAM Surya Sembada juga masih bisa melakukan langkah lain untuk menaikkan pendapatan.

“Pelindo ngambil di kita, ada tambahan income. Juga yang kami jual untuk daerah lain, itu yang kami naikkan,” sambung wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaa ini mengingatkan agar direksi PDAM Surya Sembada yang dilantik, bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Menurut wali kota, untuk tanah, air dan udara, diciptakan Tuhan untuk kemaslahatan banyak orang. Karenanya, wali kota tidak ingin, jajaran direksi PDAM dalam melayani masyarakat melanggar ketentuan.

“Ini periode jabatan saya yang terakhir, saya tidak ingin meninggalkan yang jelek,” ujarnya.

Dalam pelantikan direksi PDAM tersebut, Ir Arnizar Firmandi dilantik sebagai direktur pelayanan PDAM Surya Sembada. Sementara untuk posisi direktur keuangan, akan dilakukan tes ulang karena hasil tes sebelumnya dinilai belum memuaskan. Untuk sementara, wali kota menyebut posisi direktur keuangan akan dirangkap oleh Dirut PDAM, Ir Mujiaman Sukirno.

“Untuk direktur keuangan sementara dirangkap pak Mujiaman. Seleksinya akan diulang. Ini sudah mulai prosesnya,” jelas wali kota. (arf)

Read More