Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 10 Oktober 2017

Sekkota Ngaku Anggaran Trem Rp. 18 Miliar Tak Ada Unsur Pidananya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Belum tahu manfaat yang kabarnya bakal dirasakan masyarakat Kota Surabaya, namun proyek trem yang digagas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sudah membikin gaduh.

Bayangkan secara diam-diam Risma panggilan akrab dari Walikota Surabaya ini beserta 'pembantunya' sudah berbuat tak sewajarnya.

Anggaran sebanyak Rp. 18 miliar yang berasal dari uang rakyat kota Surabaya itu, tiba-tiba muncul dalam  Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2017.

Parahnya lagi pengajuan anggaran untuk Trem ini tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan komisi C yang membidangi persoalan tersebut.

Pemkot berdalih pengajuan anggaran itu sudah sesuai aturan, sebab kedua perangkat legeslatif yakni Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus), merupakan representasi seluruh unsur pimpinan yang ada di DPRD Surabaya.

Tak hanya itu, meski mendapat ancaman dari anggota komici C bila nantinya Pemkot tak menjelaskan alasan saat memasukkan dana 'siluman' sebesar Rp. 18 Miliar tanpa mekanisme yang benar maka akan dilaporkan kepada badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian hingga Kejaksaan, lagi-lagi jajaran risma tak gentar. 

“Kalau ada unsur pidanannya, dimana letaknya. Kita kan belum action menggunakan dana itu. Lagipula, Banmus dan Banggar kan sudah mewakili semua anggota dewan, karena disana sudah ada unsur pimpinan komisi, fraksi dan pimpinan dewan,” tantang Hendro Selasa (10/10).

Hendro beralasan, proyek trem sekarang ini, memang sudah masuk pada tahap lelang investor sehingga para investor yang berminat, harus mengikuti seleksi beauty contest dengan bentuk penawaran kerjasama. Untuk itu, Pemkot menganggap perlu menyediakan dana reaktivasi, jika sewaktu-waktu proses lelang investor ini selesai dan muncul pemenangnya.

“Kalau ada pemenangnya kan, kita wajib memperlihatkan barangnya. Makanya kita anggarkan dana sewa lahan. Dana ini dianggarkan setelah kementerian perhubungan (Kemenhub) benar benar tidak ada kepastian membiayai proyek trem,” pungkas Hendro. (arf)

Soal Anggaran 'Titipan' Rp. 18 Miliar, Sekkota Anggap Tak Perlu Libatkan Komisi C


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tambahan anggaran  proyek pembangunan trem sebesar Rp. 18 milliar di dalam Perubahan Anggaran Keuangan(PAK) APBD 2017 yang dituduhkan oleh sejumlah anggota komisi C DPRD kota Surabaya, mendapat tanggapan dari Sekertaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan.

Polemik ada dana 'siluman' nyantol di Perubahan anggaran Keuangan (PAK) 2017 sebesar Rp. 18 Miliar yang dialokasikan untuk menyewa lahan PT KAI untuk pembangunan demo dan jalur trem akhirnya dibenarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Menurut Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya,  Hendro Gunawan mengatakan pengajuan alokasi dana sebesar itu telah sesuai prosedur untuk penggunaan lahan. Dalam hal ini Pemkot berkewajiban menyewa lahan yang akan digunakan untuk fasilitas umum (fasum) berupa moda transportasi massal. Hal ini mengacu pada sistem administrasi keuangan negara yang berlaku sekarang ini.

“Sistem administrasinya seperti itu, jadi kita harus patuhi aturannya. Logikanya PDAM yang notabene milik Pemkot saja, harus menyewa lahan pemkot, jika akan memasang pipa di lahan milik Pemkot. Apalagi antar institusi lain. Pemkot memang harus reaktivasi,” papar Hendro Selasa (10/10).

Nah, kata Hendro, soal pengajuan anggaran tambahan untuk proyek trem itu, pihaknya tak  perlu melakukan koordinasi dengan komisi  C, namun cukup berkoordinasi dengan Badan Anggaran(Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus).

" Dua perangkat legeslatif ini, merupakan representasi seluruh unsur pimpinan. Itu sudah cukup."  tegasnya. (arf)

Pemkot Ngotot Pembangunan Hotel Amaris Sesuai Prosedur


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polemik perizinan rencana pembangunan hotel Amaris di Jalan Taman Apsari yang lokasinya dinilai kurang tepat karena tidak sampai 100 meter terdapat bangunan gedung Negara Grahadi Surabaya yang biasa digunakan untuk aktivitas penting kenegaraan akhirnya diklarifikasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Meski secara jelas mendapat tentangan dari berbagai pihak  namun Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan tetap ngeyel pada pendiriannya bila pembangunan Hotel Amaris ini telah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Pemkot Surabaya.

Hendro mengatakan proses pembangunan hotel Amaris tersebut sudah mendapatkan ijin dari pihak pemkot sudah melewati tahapan atau ketentuan-ketentuan ijin reguler mulai dari Amdal hingga proses IMB.

“Dari teman-teman OPD sudah kita kumpulkan data-data terkait proses perizinan pembangunan hotel amaris,” kata Hendro di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa, (10/10/2017).

Di dalam proses perizinan itu, lanjut Hendro, pemkot juga membuka forum konsultasi yang dimaksudkan untuk memberi masukan terkait pembangunan hotel amaris. Di dalam forum itu, kata Hendro, tidak hanya dari pemkot tetapi juga ada dari provinsi dan institusi lainnya.

“Alhamdulilah pada forum konsultasi sudah ada saran dan masukan yang sudah diakomodir dan dimasukkan dalam proses perizinan ini,” imbuhnya.

Pembelaan serupa juga dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi. Menurutnya, proses izin pembangunan hotel amaris dikeluarkan karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, dasar hukum, Amdal dan IMB.

Ery menambahkan, sebelum surat permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dikeluarkan, pihaknya sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dengan DKP, tenaga ahli dan praktisi untuk melihat dasar hukum terkait aturan bangunan yang tinggi dan berjarak dengan bangunan negara.

“Ternyata di dalam aturannya tidak pernah menentukan berapa tinggi dan jarak antara gedung yang akan dibangun dengan bangunan negara baik dari pemerintah pusat maupun pemda,” terang Ery ketika memberi penjelasan kepada wartawan.

Disampaikan Eri, bangunan hotel amaris yang saat ini posisinya menghadap ke gedung negara, jika sudah selesai dibangun harus ditutup dengan baja.

“Untuk ketebalan baja, nantinya pemkot akan berkonsultasi dengan tenaga ahli bahkan dengan TNI atau Polri untuk menentukan kualitas baja yang bagus,” jelasnya.

Selain itu, Eri juga menegaskan kepada pihak hotel amaris, ketika ada kegiatan presiden atau kepentingan negara, pemkot meminta kepada pihak hotel untuk mengosongkan sebagian kamar yang menghadap ke arah grahadi demi pengamanan.

“Alhamdullilah dalam rapat kemarin, perjanjian itu disepakati oleh teman-teman amaris,” ungkap Eri.

Setelah melihat dasar hukum dan peraturan lokasi gedung, pemkot melanjutkan dengan urusan AMDAL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Musdiq Ali Suhudi menuturkan bahwa, pihaknya telah melakukan sosialisasi amdal yang disesuaikan dengan SKRK dan dilakukan atau disesuaikan dengan tata ruang kota baik dari sisi penggunaan lahan maupun intensitas bangunan.

“Penting untuk melakukan sosialisasi amdal karena jika ada peraturan yang terlewatkan, dengan cepat pemkot segera mengetahuinya. “ujarnya.

Sementara dari sisi lalu lintas, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irvan Wahyu Drajad menambahkan, pihaknya bersama tim sudah mengkaji dan melakukan rapat untuk mengantisipasi jika ada kegiatan kenegaraan di gedung Grahadi maka Dishub bersama dengan kepolisian akan mengalihkan arus lalu lintas melalui jalan samping (Taman Apsari – Embong Wungu). “Semua sudah dikaji oleh tim,” terang Irvan.

Sedangkan untuk kendaraan yang hendak memasuki hotel, Dishub dan kepolisian melarang pelanggan hotel untuk memarkir kendaraannya di pinggir jalan.

“Mereka (pihak hotel) sudah menyediakan 62 lahan parkir sesuai dengan SKRK, bahkan lebih dari ketentuan,” pungkasnya. (arf)

Terkesan Pengelolaan Perumahan Rakyat, Pemerintah Filipina Studi Banding ke Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Filipina memilih Surabaya sebagai lokasi studi banding terkait permasalahan perumahan di perkotaan, Senin (9/10). Surabaya yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan, menjadi alasan studi banding ini. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan dari President Social Housing Finance Corporation Pemerintah Filipina, Wali Kota San Carlos, Filipina, beserta rombongan di Ruang Sidang Wali Kota.

Dalam kunjungannya ini, perwakilan Pemerintah Filipina merasa takjub dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani persoalan perumahan bagi warga Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan persoalan perumahan untuk warga kotanya, Tri Rismaharini tidak hanya menyelesaikan perumahan saja, namun seluruh aspek sosial lainnya.

“Saya merasa anda sangat hebat dalam hal menyelesaikan permasalahan perumahan, bagaimana Pemkot Surabaya tidak hanya membantu menekan pengeluaran warganya, tapi juga membantu pendapatan warganya,” kata salah satu peserta studi banding Pemerintah Filipina saat berdialog bersama Wali Kota Surabaya.

Sebelumnya, Wali Kota memaparkan bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan permasalah perumahan di Kota Surabaya dari berbagai hal. Menurutnya, dalam menyelesaikan permasalahan perumahan kota, Pemkot Surabaya tidak membangun rumah warganya. Namun membangun segala aspek pendukungnya.

“Kami mengajari dan membantu warga Surabaya dalam pengelolaan kampung di Surabaya. Seperti halnya dalam pengelolaan sampah. Sampah organik bisa menjadi pupuk, sedangkan pupuknya bisa untuk bercocok tanam. Dari hasil cocok tanam itu, bisa dijual dan warga bisa mendapatkan pendapatan tambahan,” kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Jadi, kata Risma, Pemkot Surabaya tidak membangun rumah warganya, melainkan membangun lingkungan kampungnya. Sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari pembangunan kampung. Menurut Wali Kota Surabaya, bila pendapatan warganya tinggi, warganya bisa membangun rumahnya sendiri.

“Sedangkan apabila warga Surabaya tidak memiliki pendapatan yang cukup kami memberikan pelatihan,” kata Risma.

Dalam hal pelatihan ini, Wali Kota menjabarkan banyak hal yang telah diberikan kepada warga Surabaya. Contohnya saja Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda, pelatihan penggunaan komputer di BLC (Boardband Learning Centre). Mulai dari ibu – ibu rumah tangga hingga anak muda, mereka mendapatkan pelatihan ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka.

Selain itu, beberapa fasilitas juga diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada warganya sebagai penunjang untuk menekan pengeluaran keluarga. Seperti halnya kesehatan, mulai dari anak kecil hingga lansia diberikan fasilitas untuk cek kesehatan. Ada juga biaya pendidikan gratis dan beasiswa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk warganya.

Untuk masalah tempat tinggal, Pemkot Surabaya sendiri memiliki Rumah Susun yang memiliki harga sewa murah. Masyarakat bisa tinggal di Rusun milik Pemkot Surabaya dengan tarif sewa 10 ribu hingga 96 ribu rupiah. Hal ini bisa didapatkan oleh warga Surabaya dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti halnya belum memiliki rumah atau warga bantaran pinggir sungai.

“Di rusun ini kami juga memberikan fasilitas lengkap, berupa taman, lapangan olah raga, bis sekolah, BLC, serta sentra PKL dekat dengan rusun. Ini yang kita lakukan di Surabaya. Kenapa harus sewa, karena kalau mereka sudah mampu untuk membeli rumah, mereka bisa keluar dan bisa digunakan oleh orang lain yang lebih membutuhkan,” kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Harapannya, saat warga Surabaya yang tinggal di rusun bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari pelatihan untuk wirausaha, serta menekan biaya pengeluaran, masyarakat tersebut mampu membeli rumah milik mereka sendiri.

Bagaimana Wali Kota bisa membangun rusun dari bekas kantor pemkot sebagai salah satu solusi membangun rusun di tengah kota, juga dijelaskan kepada peserta studi banding dari Filipina ini.  Selain itu, Wali Kota juga banyak bercerita tentang taman – taman di Surabaya. Terutama taman di pinggir sungai bekas rumah warga yang saat ini sudah berubah.

Ini termasuk bagaimana Pemkot Surabaya mengatur Kampung Nelayan di wilayah Pantai Kenjeran. Pemkot tidak merubah bangunan rumah tersebut, namun membangun Jembatan Surabaya dan Taman Surabaya. Sehingga dari pembangunan tersebut bisa meningkatkan pendapatan warga kampung nelayan karena menjadi lokasi wisata.

Usai menjelaskan berbagai cara Pemerintah Kota Surabaya mengatasi persoalan perumahan, peserta studi banding mengapresiasi langkah yang dilakukan tersebut. Peserta studi banding tersebut terlihat sangat antusias sekali untuk bertanya lebih detail mengenai cara pemkot tersebut. Seperti halnya bagaimana cara Wali Kota Surabaya mengatasi agar warga bantaran kali tidak kembali menempati pinggir sungai lagi.

Wali Kota pun mengakui, membangun taman di pinggir sungai mejadi salah satu solusi membangun perkotaan dan mengatasi permasalahan perumahan pinggir sungai di Kota Surabaya.

Beragam pertanyaan diajukan oleh peserta studi banding, mulai dari asal usul kampung di Surabaya hingga ada berapa kantor yang menangani kampung dan rusun ini. Untuk pertanyaan berapa kantor yang menangani permasalah perumahan, Risma menjelaskan, ada kantor yang secara umum menangani perkampungan, namun ada kantor yang secara khusus menangani rusun tersebut untuk mengelola dan menyeleksi siapa yang boleh tinggal.

Di akhir pertemuan ini, Pemerintah Filipina mengatakan belajar banyak dan sangat terkesan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk warganya. Hingga akhirnya, pertemuan ini ditutup dengan tukar cindera mata. (arf)

Wadan Lantamal V Hadiri Bedah Buku Maritime Review Di Gedung PTA Koarmatim


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., dengan didampingi para Asisten Danlantamal V dan Kasatker menghadiri acara sosialisasi buku Maritime Review yang dilaksanakan di gedung Panti Tjahaja Armada Koarmatim,  Surabaya, Selasa (10/10).

Sosialisasi buku Maritime Review tersebut,  disampaikan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana Madya (purn) Djoko Sumaryono.

Panglima Armada RI Kawasan Timur yang hadir dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmatNya sehingga bisa menghadiri acara sosialisasi buku maritime review di gedung PTA Koarmatim.

Menurut Pangarmatim, kebijakan kelautan menjadi hal penting dalam pembangunan nasional,kebijakan ini sangat penting dan sesuai dengan letak geografi Indonesia yang sangat strategis disertai dengan sumber kelautan yang melimpah.

Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut  sebagai urat nadi pembangunan Negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangatlah tepat dan realistis.

Kebijakan tersebut bukanlah hal yang mudah diraih, melainkan menuntut peran aktif dari seluruh komponen bangsa termasuk peran TNI Angkatan Laut dan PPAL, sehingga diharapkan dapat mewujudkan karya nyata dalam mendukung pencapaian visi membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Salah satu peran PPAL dalam mendukung kebijakan poros maritim dunia dapat berupa sumbangsih buah pikiran yang diperoleh melalui kajian  dan diskusi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan PPAL adalah “Fokus Group Discussion”  yang membahas permasalahan mendasar dilaut  sebagai prasyarat  terwujudnya negara maritim yang maju,.

Selanjutnya, hasil dari diskusi tersebut disusun dalam sebuah buku “Maritime Review” ini.

Ada dua makna penting dalam penerbitan buku tersebut yakni sebagai bahan evaluasi terhadap peran PPAL dalam mewujudkan visi poros maritim dunia yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan sebagai bahan informasi sekaligus untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, para Danlantamal Wiltim, para Asisten Pangarmatim, para Dansat, para Komandan Lanal Wiltim, para Kasatker, Kadis  dan para perwira staf Koarmatim lainnya. (arf)

Mayor Kav Ibnu Khazim Resmi Jabat Danyonkav 3/AC


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Setelah sebelumnya dijabat oleh Letkol Kav Mujahidin, akhirnya kursi kepemimpinan Danyonkav 3/Anandaka Cakti, secara resmi bergulir.

Hal itu, ditandai dengan adanya serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M. D. A di Mako Yonkav 3/Tank Anandaka Cakti, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selasa, (10/10/2017) pagi.

Dikatakan Pangdam, alih tugas dan jabatan merupakan merupakan bagian dari pembinaan satuan yang senantiasa dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh TNI Angkatan Darat.

“Melalui alih tugas dan jabatan seperti ini, kita melakukan proses kaderisasi dan penyegaran sesuai tuntutan kebutuhan organisasi. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para Perwira untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan wawasan manajerial serta profesionalitas keprajuritan pada jabatan dan tugas yang berbeda-beda,” tegas Mayjen Kustanto melalui amanat yang dibacakannya.

Selain itu, kata mantan Pangdam IX/Udayana ini, Yonkav 3/AC merupakan salah satu satuan strategis yang pengendaliannya langsung di bawah Panglima Kodam (Pangdam). Bahkan, dirinya menilai, Yonkav 3/AC juga memiliki peran yang sangat penting dalam menangkal ancaman serangan musuh, serta mendukung terciptanya stabilitas wilayah yang kondusif.

“Oleh sebab itu, Satuan ini (Yonkav 3/AC), dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi, serta daya tembak yang besar dan lindung lapis baja sesuai dengan prinsip Tri Daya Cakti,” jelas orang nomor satu di jajaran Makodam V/Brawijaya ini.

Perlu diketahui, Mayor Kav Ibnu Khazim pernah menjabat sebagai Wadan Denkavkud Pussenkav tahun 2014 lalu. Selain itu, dirinya juga pernah menduduki posisi sebagai Komandan Latihan Batalyon Kavaleri 5/Dwi Pangga Ceta yang bermarkas di Kodam II/Sriwijaya. (arf)

Danlanal Sambut Kunjungan Kerja Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Siwi Sukma Adji, M.M.


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Bertempat di Bandara Abd. Saleh Malang Komandan Pangkalan TNI Angakatan Laut (Danlanal) Malang Lantamal V Kolonel Laut (E) Gendut Sugiono S.H. menyambut kedatangan Asrenum Panglima TNI merangkap Danjen Akademi TNI, Laksda TNI Siwi Sukma Adji,M.M.,beserta rombongan dengan menggunakan pesawat batik air ID 7581 dari Halim Perdanakusuma tujuan Abd Saleh Malang.

Kedatangan Laksda TNI Siwi Sukma Adji,M.M., didampingi Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto (Asrenad) mewakili Panglima TNI  dalam rangka peletakan baru pertama Gedung Lini Baru MKK (Munisi kaliber Kecil) dan peresmian produk baru PT.  Pindad, Jl. Panglima Sudirman Kec. Turen Kab. Malang, senin (9/10).

Dalam sambutannya Dirut PT Pindak Abraham Mose mengatakan Rencana pengembangan MKK (Munisi kaliber Kecil)  dari produksi saat ini 165 juta butir/tahun akan ditingkatkan menjadi 275 juta butir/tahun ditahun 2018. Sedangkan  Untuk mengejar ketertinggalan PT. Pindad akan memproduksi tank 8x8 dan untuk menjadi yang  terdepan di Asia dalam produksi alat pertahanan negara.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Wakil Komisaris Utama PT. Pindad Mayjend TNI Purn Sumardi, Kadisenlekal Laksma TNI Gunawan, Danrem 083/Bdj Kol Inf Bangun Nawoko, Dandim 0818 Kab. Malang Letkol Arm Muridan, Dirut teknologi dan suplay PT Pindad Bandung Ade Bagdja, Dirut keuangan PT Pindad Ahmad Sudarto, Dirut bisnis produk Hankam PT Pindad Bandung  Bpk. Widjajanto, Pothan Kol Inf Yustinus Agus P, serta  Tim AASAM dipimpin Letkol Inf. Josep Tanada. (arf)

Prajurit Lanal Semarang Ikuti Tatap Muka Dan Pengarahan Panglima TNI


KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo bertatap muka dan sekaligus memberikan pengarahan kepada Prajurit TNI se-wilayah Jawa Tengah, kegiatan tersebut di gelar di Gedung Balai Diponegoro Kodam IV/ Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Termasuk prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Semarang Lantamal V, turut serta dalam pengarahan Panglima TNI tersebut, senin (9/10).

Kehadiran Panglima TNI di Wilayah Kerja Kodam IV Diponegoro ini didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakasal Laksdya TNI Taufiqoerrochman,  Irjen TNI Letjen TNI Dodi Wijanarko, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Asops Panglima TNI Mayjen L. Pusung.  serta dalam rangka mendampingi Presiden Republik Indonesia  Ir. H. Joko Widodo dalam lawatan Kunjungan kerja di Wilayah Kota Semarang dalam rangka Pembukaan Apel  Kasatwil tahun 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang dan Pembagian KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Semarang, serta pemberian Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Jawa Tengah yang di gelar di Lapangan Pancasila Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan Tatap Muka dan Pengarahan Panglima TNI tersebut di awali dengan makan siang bersama Seluruh Prajurit yang Kurang lebih berjumlah 2.325 orang yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama dari ketiga Matra TNI, selanjutnya menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh seluruh Peserta yang hadir dalam acara tersebut, Sambutan Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Tatang Sulaiman yang di sampaikan oleh Kasdam IV/Dip Brigjen TNI  Mohamad Sabrar Fadhilah, selanjutnya acara pokok Tatap Muka dan Arahan Panglima TNI, akhir acara tersebut ditutup dengan Do’a dan menyanyikan Lagu Syukur dan Mars TNI.

Dalam Pengarahannya Panglima TNI mengucapkan banyak bersyukur Kepada Allah SWT sampai dengan saat ini kita sekalian di beri kesehatan sehingga bisa bertatap Muka dalam keadaan sehat walafiat serta bersyukur dalam pelaksanaan HUT TNI di Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Daerah pelaksanaannya dapat lancar dan aman, hal tersebut berkat do’a yang Tulus dari seluruh Prajurit TNI dimanapun berada. 

Lebih lanjut Panglima TNI mengajak kepada seluruh Prajurit untuk lebih berhati hati dalam mensikapi berita atau informasi pada Sosial media, jangan mudah terpancing atas isu yang ada. sikapi dengan bijak dan jangan segera mengeshare informasi tersebut, lebih baik kita baca saja jangan di tindak lanjuti.

Hal tersebut bisa saja membawa seorang Prajurit berurusan dengan yang berwajib, selanjutnya Panglima TNI mengajak kepada seluruh Prajurit untuk lebih mempertajam jiwa kesatria sehingga akan membawa Soliditas di tubuh TNI dengan demikian akan timbul kegotong royongan dalam setiap persoalan yang timbul dan menurut survey saat ini TNI masih di percaya oleh Rakyat sebagai Institusi yang sangat Solit, begitu juga diharapkan hubungan dengan Polri semakin di Solitkan akhirnya apabila TNI dan Polri Solit dan Harmonis akan menjadi Ujung Tombak dalam pelaksanaan Pertahanan Negara sehingga Negara Kita akan aman, pungkas Panglima TNI. (arf)

Korem 083/BDJ Terima Kunjungan Tim Staf Ahli KASAD


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kasrem 083/Bdj Letkol Inf Sugiyatmono yang di dampingi para Kasi Korem 083/Bdj, menerima Tim Pokja Kajian Pok Hukum Staf Ahli Kasad yang di ketuai oleh Kolonel Inf Syaharuddin serta di dampingi oleh Kolonel Inf Rimbo Karyono, Kolonel Inf Ardiansyah dan Kolonel Arm Totok Imam.

Tim Staf Ahli Kasad yang tergabung dalam Pokja Penyusunan Kajian Sahli Kasad sebagai bahan menyusun kajian Tw. IV TA 2017 , dengan tema Optimalisasi Peran Peran Binter Guna Mendukung Pertahanan Nirmiliter Dalam Rangka Menghadapi Proxy War dengan menggunakan metode Wawancara dengan pejabat terkait dan Pengisian Cheklist.

Dalam kunjungan Pokja Staf Ahli Kasad, Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Bangun Nawoko yang di wakili oleh  Kasrem 083/Bdj Letkol Inf Sugiyatmono lansung menanggapi dan memerintahkan kepada satuan bawah khususnya Kodim 0818 Kab. Malang-Batu agar menerima dan memberikan Data (Soft dan Hard Copy) yang dibutuhkan oleh Tim Pokja Penyusunan Kajian Sahli Kasad. (arf)

Promosi Wisata, Yonmarhanlan VI Gelar upacara Kenkat di Pantai Galesong Takalar


KABARPROGRESIF.COM : (Takalar) Langkah Batalyon Perhanan Pankalan VI (Yonmarhanlan VI) Makassar  mengenalkan pantai-pantai wisata yang ada di Galesong Takalar tergolong unik dengan  mengelar serangkaian upacara Kenaikan Pangkat (Kenkat) prajurit di pantai wisata Galesong Kabupaten Takalar. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas lebih mengenal potensi pantai wisata yang termasuk di wilayah kerja Lantamal VI. Selasa(10/10)

Kali ini, sejumlah kegiatan yang digelar yaitu Upacara Kenkat, Acra Tradisi dan Panggung Prajurit yang dirangkai dengan ramah tamah. Ayo wisata, Jelajahi Keunikan Potensi Wisata dan Budaya

Acara  diawali Upacara Kenkat di Lapangan Pasir dilanjutkan Acara tradisi cebur dan berenang di laut seta panggung prajurit di pantai wisata Galesong.

Komandan Yonmarhanlan VI Mayor Marinir Danang Ari Setiawan  mengatakan  bahwa gelaran Kenkat di Pantai Wisata Galesong  merupakan pertama kalinya digelaran di pantai ini  yang menawarkan selain pemandangan yang menarik sebagai upaya promosi destinasi wisata di Kabupaten Takalar, Kami ingin menarik bagi wisatawan melalui gelaran ini, masyarakat luas akan semakin mengenal keunikan potensi wisata dan budaya yang ada di Galesong Takalar, Ayo wisata, Jelajahi Keunikan Potensi Wisata dan Budaya di Gakesong.

"Di tempat Aula pantai wisata Galesong tempat digelarnya Panggung prajurit , selain menikmati suguhan hiburan, para tamu undangan juga berkesempatan untuk menikmati kuliner yang telah disediakan." tandas Komandan Yonmarhanlan VI yang akrab disapa Danang.

Pengelolah Wisata pantai Galesong pak Asep menyebut itu sebagai Ide bagus. Menurutnya harus terus memperkenalkan pantai Wisata Galesong dengan segala keunikan dan karakter khasnya. Setiap pantai pasti punya competitives advantage, yang tidak dimiliki daerah lain. Karena sentuhan budaya itu sangat mengandung local wisdom, yang selalu memikat.

"Sambil menyelam minum air, sambil Upacara, memperkenalkan keunikan pantai wisata Galesong dengan homestaynya," kata Asep. (arf)

Anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 500 Antusias Ikuti Pembekalan Jurnalistik


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Yonif Raider 500 Sikatan yang akan diberangkatkan ke daerah penugasan perbatasan RI-PNG antusias mengikuti pembekalan dan pelatihan jurnalistik yang disampaikan oleh Penerangan Kodam (Pendam) V Brawijaya bertempat di Mako Yonif Raider 500 Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya, Selasa (10/10/2017) pagi.

Pelatihan yang dilakukan di Pendam tersebut diikuti oleh Perwira Pertama (Pama), Bintara dan Tamtama yang ditunjuk untuk mengolah data penugasan sebagai bahan publikasi di media online, media cetak maupun elektronik.

Pada pelatihan tersebut, selain dijelaskan mengenai cara efektif membuat rilis, para peserta juga mengikuti praktik cara membuat berita dengan konsep 5W dan 1H yaitu what, where, when, who, why, dan how (apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana).

Salah satu peserta Letnan Satu Inf Rendra mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Menurut dia, masih banyak yang harus dipelajari anggota penugasan khususnya yang berada di bagian layanan informasi terkait publikasi melalui pemberitaan.

"Kendala selama ini memang kesulitan dalam penulisan, ada beberapa hal pada penulisan berita yang kurang kami pahami. Misalnya bagaimana agar penulisan pada rilis bisa lebih efektif," katanya.

Kegiatan pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi Anggota, terlebih bagi Anggota Yonif Raider 500 Sikatan yang ditugaskan membuat karya jurnalistik.

“ Hari ini Anggota akan mendapat kesempatan untuk belajar membuat naskah berita, cara menggunakan kamera dan hendy cam dan membuat video sebagai bahan laporan di media”, ucapnya

 "Tugas kami salah satunya adalah membuat rilis yang nantinya dipublikasi oleh media massa dan media sosial," katanya.

Oleh karena itu, anggota sangat memerlukan pelatihan jurnalistik tersebut agar kualitas penulisan rilis baik dan dapat menjadi sarana yang efektif bagi kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dati satuan Yonif Raider 500 Sikatan yang akan diberangkatkan ke daerah penugasan perbatasan RI-PNG kepada masyarakat luas. (arf)

Soal anggaran Rp. 18 Miliar, Komisi C Ancam Laporkan Risma Ke Polisi dan Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lolosnya anggaran siluman sebesar Rp 18 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 tak hanya komisi C saja yang di buat geger namun ternyata juga membuat gedung DPRD Kota Surabaya 'gempar'.

Untuk itu Komisi C DPRD meminta kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini agar bertanggungjawab terhadap pengajuan anggaran tambahan dalam PAK 2017, tanpa melalui KUPPS dan pembahasan Komisi C DRPD Surabaya, yang ternyata sudah digedok Ketua Badan Anggaran DPRD Surabaya.

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Habiba Camelia mengatakan, saat ini Komisi C sangat kecewa Walikota Surabaya, yang mengajukan anggaran tambahan tanpa melalui jalur resmi.

"Untuk itulah kasus anggaran PAK siluman ini, akan dilaporkan ke Badan Kehormatan dan Badan Pemeriksa Keuangan," gertaknya.

Bahkan tak hanya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang 'diserang' Komisi C tetapi Ketua Badan Anggaran yang tak lain Ketua DPRD Surabaya, Armuji, dianggap telah melanggar tata tertib dewan dengan meloloskan anggaran siluman Rp 18 miliar tanpa melalui Komisi C.

"Bila tidak ada tanggapan dari Walikota Surabaya, maka masalah ini akan diserahkan kepada penegak hukum, Polrestabes dan Kejari Surabaya," ancam Habiba Camelia.

Sedangkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tetap ngotot melaksanakan percepatan pembangunan, meskipun harus melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang.

Proyek trem merupakan proyek prestisius Tri Rismaharini, karena telah direncanakan sejak tahun 2015 lalu dan sudah menghabiskan anggaran hampir Rp 7 miliar dalam pelaksanaannya dengan membuat peta, denah hingga pembangunan gedung Park and Ride. (arf)