Nasi Goreng Hitam Warnai HUT Provinsi Jawa Timur di Taman Surya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ada yang beda dari suasana Taman Surya Kamis pagi (12/10). Ratusan pegawai Pemkot Surabaya terlihat memadati area tersebut sembari bergoyang diiringi lagu Gemu Famire. Mulai wali kota, sekretaris daerah, para asisten, hingga kepala OPD beserta staf aktif mengikuti acara tersebut.

Ternyata, acara itu dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Provinsi Jawa Timur ke-72. Kegiatan dibuka dengan senam bersama goyang Gemu Famire. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba memasak nasi goreng diikuti oleh para kepala OPD dan para camat. Tak hanya itu, kegiatan juga dimeriahkan dengan beragam lomba olahraga tradisional. Seperti, gobak sodor, lomba makan kerupuk dan lomba estafet.

Wali kota Tri Rismaharini yang sempat ikut senam bersama, memanfaatkan momen tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai pemkot. Pasalnya, dalam bulan Oktober ini, dia diundang menjadi pembicara dalam dua event internasional. Pertama, di Tokyo dan yang kedua di New York dalam forum yang dihelat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut dia, hal ini menegaskan bahwa Surabaya sudah menjadi perhatian dunia.

“Ini saya tidak pakai pakaian olahraga seperti teman-teman sekalian, karena setelah ini saya mengikuti upacara di Tugu Pahlawan. Di sana Surabaya akan menerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan itu baru pertama kali ini diterima oleh Pemkot Surabaya,” kata Risma sembari mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) diiringi tepuk tangan pegawai pemkot.

Tak lupa, dia juga mengingatkan seluruh bawahannya agar lebih waspada. Sebab, ada kemungkinan oknum-oknum yang sengaja memancing untuk berbuat salah. 

“Padahal selama ini kita sudah bekerja benar. Namun, masih ada saja pihak-pihak yang ingin memancing. Saya minta teman-teman hati-hati. Jangan sekali-kali salah langkah,” ucapnya.

Sementara itu, lomba memasak antar kepala OPD dan camat berlangsung seru. Setiap peserta tak mau kalah, sebab hasil ‘karya’ mereka dinilai oleh perwakilan dari Surabaya Hotel School (SHS).Berdasar pengamatan, sejumlah kepada OPD mencoba tampil kreatif. Baik penamaan nasi goreng hingga tampilannya.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati memberi label Nasi Goreng Buldozer. Lengkap dengan ilustrasi gambar proyek dan alat berat. Hal ini karena instansi yang dipimpinnya selalu berkaitan dengan proyek dan alat berat.

“Tapi ini tidak berbahan dasar semen dan paving lho mas,” celetuk Erna.

Lain Erna, lain pula Irvan Wahyudrajad. Kepala Dinas Perhubungan itu dengan pede-nya menampilkan Nasi Goreng Hitam. Secara tampilan, nasi goreng miliknya memang paling beda dari segi warna. Sebab, dia memilih menggunakan beras hitam. Alasannya, beras putih atau beras merah sudah sangat umum. Di samping, imbuh dia, beras hitam dikenal lebih sehat.

“Hmmm. Pedes,” katanya singkat saat mencoba mencicipi nasi goreng buatannya.

Meski membuat nasi gorengnya sendiri, tampaknya Irvan tak menyangka bahwa nasi gorengnya akan sepedas ini. (arf)

Read More

Terima Kasih Pak TNI, Sekarang Kami Tak Buta Huruf Lagi

KABARPROGRESIF.COM : (Taliabu) Kiprah Satgas Ops Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara dari Yonif RK 732/Banau memang sungguh luar biasa, tak hanya mahir dibidang taktik dan tehnik militer namun ternyata mereka pun mampu menjadi tenaga pendidik di pelosok-pelosok daerah seperti di Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.

SSK III Satgas Ops Pamrahwan Yonif RK 732/Banau yang berada di Kecamatan Lede setiap sore dan malam hari membuka Posnya untuk dijadikan tempat belajar bagi anak-anak masyarakat Lede yang belum lancar baca dan tulis.

Tak hanya itu Kapten Inf Ruslan Buton selaku Komandan SSK III pun tak segan-segan turun gunung untuk mengajar mengaji bagi anak-anak Lede. Tampak wajah-wajah polos dari anak-anak yang belajar di Pos Satgas saling berceloteh seperti halnya Sdri. Afni salah seorang anak warga Lede yang juga ikut belajar di Pos Satgas menyampaikan kebanggaannya karena ia sudah dapat membaca lagi.

"Terimakasih Pak TNI, sekarang kami tak buta huruf lagi" ujarnya.

Apa yang dilakukan oleh Prajurit Banau ini merupakan suatu bentuk kepedulian sosial dimana mereka melihat banyak anak-anak Lede yang masih belum lancar Calistung (membaca, menulis dan berhitung) sehingga timbul inisiatif para Prajurit tersebut untuk mempelopori usaha guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuka Pos Satgas sebagai tempat pendidikan kedua bagi anak-anak Lede.

Saat dihubungi awak media melalui Ponselnya Danyonif RK 732/Banau Letkol Inf Raymond Sitanggang mengatakan bahwa seluruh Prajuritnya sebelum berangkat bertugas sudah dibekali berbagai macam kemampuan, keterampilan maupun pengetahuan pada saat Latihan Pratugas, sehingga pada pelaksanaan di medan tugas yang sebenarnya mereka sudah tidak canggung lagi, dirinya berharap keberadaan Prajuritnya disuatu daerah selain menjaga kedaulatan NKRI juga mampu menjadi motivator bagi masyarakat setempat sehingga hal ini diharapkan mampu mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat. (arf)

Read More

Diperiksa 4 Jam, Dua Tersangka Korupsi Bank Jatim Di Medaengkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah diperiksa sekitar 4 jam lebih, akhirnya dua tersangka kasus korupsi Bank Jatim dijebloskan ke medaeng oleh kejaksaan negeri (Kejari) Surabaya.
Dua tersangka yang ditahan yaitu Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim) dan Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim).

Kasus korupsi Bank Jatim ini merupakan pelimpahan tahap dua dari penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (12/10).

Keduanya dianggap korupsi kredit macet PT Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) senilai 147 miliar.

“Kedua tersangka memberikan fasilitas kredit terhadap PT SGS telah melanggar SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010. Dimana pada proses pemberian penasabahan plafon kredit stanby load kepada PT SGS dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar,” ujar Didik Farkhan Alisyahdi kepada wartawan.

Didik menjelaskan, pemberian kredit tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK. Selain itu berdasarkan fakta ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SK Dir Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.

“Proses pemberian pencairan kredit pada PT SGS tidak sesuai dengan Pedoman Pekrditan Kredit Menengah dan Korporasi. Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 155 miliar yang terdiri dari Rp 120 yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadikan jaminan utama pada pemberian kredit PT SGS,” jelasnya.

Menurut Didik, perbuatan kedua tersangka telah melanggar Pasal 2, pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (arf)

Read More

Dr Aucky Hinting Gunakan Pengacara Untuk 'Tutup Mulut' Pasien Bayi Tabung

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Benyamin Pangga, Seorang Advokat dihadirkan sebagai saksi fakta pada  gugatan wanprestasi yang diajukan pasutri, Tomy Han dan Evelyn Soputra, pasien bayi tabung di Klinik Ferina milik Dr Aucky Hinting, PhD,Sp, And.

Dalam persidangan yang digelar diruang candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Saksi Benyamin mengaku sebagai mediator saat Dr Aucky gagal menangani proses bayi tabung yang diinginkan penggugat.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Jihad Arkhaudin, saksi yang berprofesi sebagai pengacara ini  mengaku ditunjuk oleh Dr Aucky Hinting untuk meloby Tomy Han dan Evelyn Soputra agar tidak memperpanjang  masalah, terkait gagalnya sang pasien mendapatkan bayi laki-laki pada proses bayi tabung di Klinik Ferina.

"Saya berikan 100 juta sesuai dengan kesepakatan,"kata saksi Benyamin pada persidangan, Rabu (11/10/2017).

Mendengar keterangan itu, Eduard Rudy Suharto selaku kuasa hukum penggugat langsung menyoal kapasitas saksi sebagai mediator yang dianggap tak punya nurani saat memberikan dana 'tutup mulut' tersebut. Mengingat uang damai dan surat pernyataan itu ditanda tangani saat pasien dalam kondisi persalinan.

"Karena itu sudah kesepakatan dan saya tidak tau kalau pasien dalam proses persalinan,"kata Benyamin.

Tak hanya itu, terungkap dalam persidangan, jika kesepakatan  perdamain itu dilakukan sepihak dan dibuat oleh saksi Benyamin atas petunjuk dan draft dari Dr Aucky Hinting.

"Saat itu sempat beberapakali ada perubahan draft,"sambung Benyamin menjawab pertanyaan tim kuasa hukum penggugat.

Saksi Benyamin terlihat gelagapan saat mendapatkan pertanyaan dari Eduard Rudy,  yang menyebut Dr Aucky Hinting tidak pernah menjanjikan bayi laki-laki. Tapi saksi membenarkan adanya kuitasi pembayaran bertuliskan kromosom.

"Saya hanya lihat sekilas saja, tidak tau itu kromosom atau embrio, saya tidak paham,"jawab saksi Benyamin dengan nada terbata-bata.

Saksi fakta yang dihadirkan tergugat ini juga tidak mengetahui, jika uang damai sebesar Rp 100 juta tersebut sudah dikembalikan langsung ke Dr Aucky Hinting. Dia juga tidak tau, jika surat kesepakatan yang dibuat sepihak itu sudah dicabut oleh penggugat. 

"Saya tidak tau itu,"kata Benyamin.

Persidangan gugatan wanprestasi ini akan kembali disidangkan dalam dua pekan mendatang, dengan agenda saksi ahli yang dihadirkan tergugat.

"Sidang ditunda dua minggu,"kata Hakim Jihad Arkhaudin sembari mengetukkan palunya sebagai tanda berahkirnya persidangan.

Terpisah, Eduard Rudy Suharto selaku kuasa hukum penggugat menyambut positip keterangan saksi fakta yang diajukan tergugat. Menurutnya, Keterangan saksi Benyamin justru menguntungkan gugatannya.

"Kan sudah jelas terungkap kalau Perdamian itu dilakukan sepihak, keterangan saksi yang dihadirkan tergugat justru menguntungkan kami, terlebih yang menunjuk mediator bukanlah penggugat tapi tergugat, "kata Eduard Rudy usai persidangan.

Ketua DPC KAI Surabaya ini menerangkan,  uang damai Rp 100 juta yang diberikan  Dr Aucky Hinting  ke Tomy Han melalui saksi Benyamin dianggap sebagai uang pengakuan 'dosa' Dr Aucky Hinting lantaran gagal atas janjinya pada penggugat.

"Untuk apa uang 100 juta itu diberikan,  Kalau bukan utk bungkam mulut korban dan merasa bersalah. Dengan diakui pengembalian uang tersebut maka semakin menunjukkan bahwa Tommy belum mendapat ganti rugi, "kata Eduard Rudy.

Dijelaskan Eduard Rudy, Kliennya terpaksa menandatangai kesepakatan damai lantaran adanya rasa ketakutan karena adanya ancaman dari meditor.
 
"Saksi mediator memaksa menandatangani surat pernyataan , jam 22 malam, saat Evelyn masuk Rumah Sakit, dengan menyerahkan uang tunai di pinggir jalan. Dan Tomy merasa ditekan , karena ketakutan dibawa naik mobil terios silver , dipaksa terima dan bila tidak terima saksi mediator bilang ke Tomy kalau akan ada air bah , bila Tomy tidak menerima uang damai itu,"jelas Eduard Rudy.

Untuk diketahui, Gugatan wanprestasi dilakukan Tomy Han dan Evelyn Soputra (pasutri)  lantaran gagal mendapatkan bayi laki-laki dari proses bayi tabung diklinik Ferina, milik Dr Aucky Hinting.

Saat itu, Tomy Han dan Evelyn yang sudah memiliki anak perempuan mendatangi tempat praktek Dr Aucky Hinting di Klinik Ferina dijalan Irian Barat Surabaya. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi bisa mendapatkan keturunan laki-laki.

Setelah berkonsultasi dengan Dr Aucky, pasutri itu disarankan untuk mengikuti program bayi tabung. Tertarik dengan program bayi tabung ala Dr Aucky, Tomy Han dan Istrinya membayar biaya sebesar Rp 47.680.000.

Pada 28 November 2015, Dr Aucky mulai melakukan proses bayi tabung, dengan mengambil preimplantaion embrio normal. Proses pembenihan pun berhasil, Evelyn dinyatakan positif hamil pada 8 Desember 2015.

Namun, pada usia kehamilan dibulan ke 5, keinginan Tomy Han dan Evelyn untuk mendapatkan bayi berkelamin laki-laki melalui proses bayi tabung kandas. Ternyata, bayi yang dikandung Evelyn berkelamin perempuan.

Ironisnya lagi, sejak  bayi perempuan itu dilahirkan, kondisi kesehatanya sangat buruk. Hasil bayi tabung itu mengalami gangguan usus yang parah dan kerap keluar masuk rumah sakit. (Komang)

Read More

Hanya 13 Hari, KPU Buka Pendaftaran Peserta Pemilu 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya membuka pendaftaran parpol peserta pemilu 2019, mulai 3 – 16 Oktober.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, Rabu (11/10) mengatakan, waktu pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota dan KPU RI dilakukan bersamaan.

Menurutnya, parpol yang mendaftar menyerahkan berkas daftar nama anggotanya, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Disesuaikan dengan data yang ada di Sipol KPU,” terangnya.

Nur Syamsi menyampaikan sesuai tahapan, setelah pendaftaran dilalui dilanjutkan dengan penelitian administrasi, perbaikan jika kurang memenuhi syarat, verifikasi actual, setelah itu baru ditetapkan sebagai peserta pemilu.

“Penetapannya oleh KPU RI,” katanya.

Ia mengungkapkan, hari ini, PDIP melakukan pendaftaran, sedangkan sebelumnya Perindo. Hanya saja, karena berkas F-2 Perindo belum ada kesesuaian dengan data Sipol, maka pihaknya mengembalikan.

“Kalau gak sesuai kita kembalikan,” tegas Alumni Unesa.

Nur Syamsi menegaskan, pihaknya tak mempunyai kewenangan untuk menerima berkas pendaftaran jika waktunya melebihi dari ketentuan. Namun, ia mengaku, bahwa KPU sudah melakukan sosialisasi terkait pendaftaran itu sesuai dengan tingkatannya.

“Pendaftaran partai dilakukan DPP ke KPU RI. DPP menyerahkan berkas ke KPU RI dan pada saat bersamaan parpol di Kabupaten kota menyerahkan ke KPU masing-masing,” pungkasnya. (arf)

Read More

Jelang Pileg dan Pilpres, DPC PDI Perjuangan Surabaya Daftarkan Diri ke KPU

KABARPROGRESIF.COM :  (Surabaya) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya hari ini, Rabu (11/10/2017) mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya yang terletak di Jl. Adityawarman Surabaya. Hal ini dilakukan guna persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Whisnu Sakti Buana menjelaskan, memang ada sedikit kekurangan soal mengisi berkas yang diberikan. Namun, dirinya mengatakan siap melengkapi hingga batas waktu yang ditentukan oleh KPU sampai pukul 4 sore hari ini.

“Insya allah hari ini bisa selesai untuk kelengkapan berkasnya, hanya tinggal print KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja kok yang belum ada, kalau untuk KTPnya ada, jadi tinggal print saja,” katanya.

Wisnu yang juga menjabat sebagai Wakil walikota Surabaya ini menjelaskan, yang terdaftar di KPU berjumlah 1.177, itu sesuai data yang ada di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di partai DPC PDI Perjuangan Surabaya.

“Karena pendaftaran Sipol itu kan dari DPP partai jadi kita harus menyesuaikan data yang ada di DPP, “ jelasnya.

Dirinya menambahkan, DPC PDI Perjuangan tetap menargetkan menang untuk pilkada Surabaya 2019 dengan menargetkan jatah sebanyak 30 kursi untuk Surabaya khususnya. Sementara terkait persiapan Bacaleg, Wakil walikota itu mengaku masih menunggu petunjuk DPP.

“Kami masih menunggu arahan dari DPP siapa nanti yang akan diusung menjadi bakal calon legislative, karena hal itu ditentukan oleh DPP dan kami hanya menjalnkan saja,” imbuhnya. (arf)

Read More

Soal Hotel Amaris, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Minta Dikaji Ulang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penjelasan pemkot Surabaya terkait pembangunan Gedung Hotel Amaris Taman Apsari memantik respon anggota DPRD Surabaya, karena dinilai masih mengancam keamanan tamu-tamu negara di gedung Grahadi.

Jika sebelumnya protes disampaikan oleh Saifudin Zuhri ketua Komisi C, kali ini respon tegas juga disampaikan Hj. Pertiwi Ayu Krishna, SE.MM anggota Komisi A DPRD Surabaya, setelah membaca pemberitaan soal klarifikasi pemkot Surabaya.

“Kalau memang sudah ada penangkalnya, ya nggak masalah, tetapi sebenarnya kami tetap khawatir,” ucapnya  Selasa (10/10/2017)

Politisi perempuan yang kini menduduki posisi Ketua Fraksi Golkar di DPRD Surabaya ini mengatakan jika mempersoalkan keberadaan gedung Hotel Amaris yang posisinya sangat berdekatan dengan Gedung Negara Grahadi bukan mengada-ada.

“Kami sebagai anggota parlemen tidak mengada-ada, karena di era sekarang keberadaan teroris dimana-mana dan sangat sulit untuk dideteksi, apalagi jaraknya kurang dari 100 meter, artinya mereka bisa pakai senapan biasa saja, ini kan bahaya,” tegasnya.

Harusnya, lanjut Ayu-sapaan akrab Pertiwi Ayu Krishna, Pemkot Surabaya benar-benar mempertimbangkan soal dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan hotel yang bisa diakses oleh umum itu. Yang salah satunya soal keamanan tamu di Gedung Grahadi.

“Ini kan menyangkut nama baik bangsa dan negara ini, jangan dianggap remeh loh, apalagi menunggu kejadian dulu baru bertindak, ini nggak boleh, sebaiknya Pemkot dan Pemprov bersinergi untuk mengkaji ulang soal struktur, ketinggian sekaligus desain bangunannya,” pintanya.

Masih Ayu, bila perlu sistem keamanan di hotel itu harus super ketat.

“Tetapi apakah bisa mereka melaksanakan pengetatan keamanan itu, karena tetap akan berdampak terhadap okupansi hotel itu, oleh karenanya kami tidak yakin bisa diterapkan,” pungkasnya. (arf)

Read More

Delegasi Kroasia Kunjungi Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tepat pukul 10.00 wib, delegasi asal Republik Kroasia yang dipimpin langsung oleh He Drazen Margeta Duta Besar Kroasia untuk Indonesia tiba di gedung DPRD Surabaya Jl Yos Sudarso.

Didampingi beberapa utusan dan pendamping asal Indonesia, He Drazen Margeta disambut oleh Armuji ketua DPRD Surabaya dengan pemberian kalung bunga sebagai ucapan selamat datang.

Kedatangan tamu istimewa asal luar negeri ini ternyata memang merupakan yang kali pertama kelembagaan DPRD Surabaya.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kedatangannya, dan ini memang yang pertama kali kami mendapatkan tamu dari luar negeri dengan penyambutan resmi,” ucap Armuji kepada para tamu saat berada di ruang kerjanya. Rabu (11/10/2017)

Sebaliknya, He Drazen Margeta Duta Besar Kroasia juga menyambut baik pernyataan dari ketua DPRD Surabaya yang telah menerima dengan berbagai ceremonial.

“Baru satau bulan lalu anggota DPRD Surabaya datang di Kroasia, dan kami sekarang datang cepat kesini saat ini dengan harapan bisa menjalin hubungan bilateral di masa mendatang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, He Drazen Margeta juga merasa kagum dengan kondisi Kota Surabaya sejak berada di Bandara Juanda, karena menurutnya lebik baik dibandingkan Ibu Kota Jakarta.

Salah satu harapnnya berada di Surabaya- Indonesia, Duta Besar Kroasia ini berkeinginan untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berbasis siber untuk Indonesia, yang dimuali dari Kota Surabaya.

“Khususnya untuk proteksi keamanan jaringan siber, karena dengan demikian bisa milindungi jaringan siber Indonesia dari ulah orang orang yang tidak baik,” pungkasnya, ayang seraya disambut hangat oleh Ketua DPRD Surabaya.

Menurutnya, secara SDM Indonesia sangat memungkinkan menerima transformasi teknologi tentang siber, karena faktanya salah satu Mahasiswa asal Universitas Narotama bisa menjadi siswa terbaik di kroasia.

Untuk semakin merekatkan hubungan bilateral, dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 21/10/2017, delegasi lain asal Kroasia juga bakal datang ke Indonesia.

Sinergi yang baik antara lembaga legeslatif dan eksekutif Kota Surabaya sangat tampak pada acara penyambutan ini, karena Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini secara langsung terlibat di acara penyambutannya. (arf)

Read More

Dapat Distribusi Blangko, Siap Cetak KTP Elektronik di 17 Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Warga Kota Surabaya yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, utamanya yang data nya siap cetak (print ready record), akan segera memiliki  KTP elektronik. Surabaya kembali mendapatkan blangko KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri untuk pencetakan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri Nomor 471/1768/SJ perihal percepatan penerbitan KTP-el, saat ini sedang dilakukan proses pendistribusian blangko KTP-el secara bertahap ke kabupaten/kota dari hasil pelelangan pengadaan blangko KTP-el tahap II sebanyak 7.400.00 keping.

“Blangko KTP elektronik yang didistribusikan ini diprioritaskan untuk pencetakan KTP-el bagi data siap cetak, perubahan alamat karena pindah datang, hilang/rusak dan perubahan elemen data akibat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting,” tegas Suharto Wardoyo.

Menurut Suharto, Surabaya mendapatkan distribusi 50 ribu blangko KTP elektronik. Blangko tersebut akan diprioritaskan bagi warga yang data nya memang siap cetak.

“Jumat nanti kami akan mengundang pihak kecamatan untuk segera melakukan pencetakan KTP elektronik yang memang siap cetak,” jelasnya.

Dijelaskan Suharto, untuk pencetakan KTP elektronik, selain bisa dilakukan di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya di gedung Siola, juga sudah bisa dilakukan di beberapa kecamatan. Sudah ada 17 kecamatan di Surabaya yang bisa mencetak KTP elektronik karena sudah memiliki printer. Diantaranya Kecamatan Sawahan, Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Tegalsari, Simokerto, Tandes, Sukomanunggal, Semampir, Krembangan, Gubeng, Kenjeran, Rungkut.

“Untuk kecamatan yang belum bisa mencetak KTP elektronik, bisa gabung ke kecamatan lain. Misalnya Kecamatan Dukuh Pakis gabung cetak di Kecamatan Sawahan atau Kecamatan Genteng ke Kecamatan Simokerto,” jelas mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Suharto menambahkan, blangko KTP-el yang didistribusikan tersebut, tidak diprioritaskan untuk mencetak KTP-el yang habis masa berlakunya serta karena adanya perubahan alamat sebagai akibat pemekaran wilayah dan/atau perubahan nomenklatur jalan, RT/RW, desa/kelurahan atau nama lainnya.

“Kami juga mengimbau kepada warga yang sudah berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik. Mulai pekan depan kami akan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah,” sambung pejabat yang piawai bernyanyi dan memainkan keyboard ini. 

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Surabaya, Ferry Jocom menambahkan, jumlah 50 ribu blanko tersebut akan dibagi untuk 31 kecamatan untuk data warga yang siap cetak. Diantaranya untuk Kecamatan Semampir ada 6000 yang siap cetak, kemudian di Sawahan ada 8000 yang siap cetak. Menurutnya, di Surabaya ada 140 ribu data yang siap cetak.

“Jadi yang 50 ribu blangko ini dihabiskan dulu, untuk kemudian mengajukan permohonan (penambahan blangko lagi),” ujar Ferry. (arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Sertijab Danguskamlatim dan Danlantamal X

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan!! Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., menghadiri upacara Serah Terima Jabatan Danguskamlatim dan Komandan Lantamal X Jayapura di Dermaga Madura,  Koarmatim,  Ujung,  Surabaya,  Rabu (11/10).

Komandan Gurkamlatim diserahterimakan Laksamana Pertama TNI I.N.G Sudihartawan, S.Pi., M.M kepada Kolonel Laut (P) Agus Hariadi, sedangkan Jabatan Komandan Lantamal X Jayapura diserahterimakan Laksamana Pertama TNI Heru Kusmanto S.E., M.M., kepada Laksamana Pertama TNI I.N.G Sudihartawan, S.Pi., M.M, selain itu ada penyerahan Jabatan Dansatkorarmatim Kolonel Laut (P) Agus Hariadi kepada Pangarmatim.

Bertindak sebagai inspektur Upacara yaitu Panglima Komando Armada Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.AP.

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Satsik Lantamal V, satu kompi gabungan perwira Armatim, tiga Kompi bintara Armatim, tiga Kompi tamtama Armatim, dua Kompi Marinir, satu Kompi ASN Armatim.

Turut hadir dalam acara tersebut Kasarmatim Laksamana Pertama TNI Robert W. Tappangan, S.H., Danguspurlaarmatim, para Danlantamal Wiltim, Para Asisten Pangarmatim, Sahli Pangarmatim, Para Kasatker, Danlanal Wiltim, para Komandan Unsur di Pangkalan Surabaya.

Inspektur upacara dalam amanatnya mengingatkan pejabat baru untuk memperhatikan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi tanggung jawab Koarmatim, penyelenggaraan operasi keamanan laut di wilayah Timur Indonesia masih harus terus ditingkatkan, mengingat berbagai pelanggaran hokum di laut masih sering sering terjadi.

“Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan, utamanya menyangkut sarana dan prasarana Kamla yang kita miliki,” kata Pangarmatim.

Kendala lain, lanjut Pangarmatim,  yang sering dihadapi adalah belum optimalnya penerapan kerja sama yang terpadu dan bersinergi di antara aparat penegak hukum terkait dalam menangani permasalahan pelanggaran di laut. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, sebagai penegak hukum di laut, TNI AL dituntut memiliki kemampuan penguasaan dan pemahaman profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasi Kamla sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan proporsional.

Terkait hal tersebut, kata Pangarmatim,  Guskamla Koarmatim sebagai Komando pelaksana operasi guna menegakkan hukum nasional dan Hukum Laut Internasional di wilayah perairan yurisdiksi nasional yang menjadi wilayah kerja Koarmatim, bertugas untuk melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut. (arf)

Read More

Prajurit dan ASN Lantamal V Ikut Sosialisasi P4GN

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit dan ASN Pangkalan Utama TNI AL V mengikuti Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  (P4GN) yang digelar Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur (Jatim) di gedung Betel Geus Kodiklatal Surabaya, Rabu (11/10).

Sedikitnya 200 Prajurit dan ASN Kodiklatal dan Lantamal V mengikuti acara tersebut.

Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskumal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Supradono, S.H., M.Hum., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasubdis Dargakkum Diskumal Kolonel Laut (KH) Estu Raharjo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (Transnational Crime) atau kejahatan yang terorganisir (Organizer Crime) dan kejahatan yang serius (Serious  Crime) yang dihadapi seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini karena dampak dari narkoba menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. “Di Indonesia sendiri, dulu hanya menjadi tempat transit narkoba namun akhir-akhir ini telah berubah menjadi tujuan bagi peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia pada saat ini sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan, membahayakan bahkan sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, baik orang terkenal, artis sampai Pejabat negara terjerat dalam penyalahgunaan narkoba dan berurusan dengan BNN”, ungkap mantan Kadiskum Koarmatim tersebut.

Oleh karena itu, TNI khususnya TNI AL harus melakukan upaya pencegahan untuk melindungi prajurit dan keluarganya dari bahaya narkoba dengan memahami dampak dari penyalahgunaan narkoba.

“diharapkan prajurit TNI AL tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, selain itu juga sepakat bahu membahu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba”, ujar Kadiskumal.

Sementara itu Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jatim AKBP Ria Damayanti, S.H., M.M., mensosialisasikan bahwasanya tidak ada wilayah yang bersih dari narkoba, jalur masuk narkoba terutama melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi (jalur tikus) karena penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa menjadi pasar potensial narkoba  dengan jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia sebanyak ± 5 juta orang, sedangkan di Jawa Timur ± 880.440 orang.

“Daya rusak kejahatan Narkoba lebih serius dibanding korupsi dan  terorisme Narkoba merusak manusia, terutama fungsi otak, fisik, dan emosi, tidak ada jaminan sembuh bagi pecandu,Narkoba sebagai mesin pembunuh massal (silent killer) dan  diperkirakan 40 - 50 orang per hari meninggal dunia karena narkoba,Kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba sekitar 72 triliun rupiah”, kata AKBP Ria.

Sebelum mengakhiri acara Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  (P4GN), nara sumber memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk tanya jawab. (arf)

Read More

14 Pemuda Morotai Lolos Secata PK TNI AD Pulau Tertular

KABARPROGRESIF.COM : (Morotai) Sejumlah 14 orang pemuda asal Morotai dinyatakan lulus tingkat Sub Panda dalam penerimaan Secata PK Gelombang II Pulau Terluar Morotai TA. 2017.

Kegiatan Werving yang digelar selama 3 hari tersebut diikuti oleh 68 orang peserta namun sebanyak 44 peserta tidak hadir dan dinyatakan mengundurkan diri, sementara yang mengikuti seleksi sebanyak 24 orang peserta dan berdasarkan serangkaian test serta sidang Parade yang dipimpin oleh Kasi Pers Korem 152/Babullah Letkol Caj I Putu Sutrisna sebagai Wakil Ketua Panitia Daerah sehingga dari 24 orang peserta yang mengikuti seleksi tersebut 10 orang diantaranya tidak memenuhi persyaratan dan 14 orang diantaranya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi lanjutan tingkat Pusat yang akan digelar di Ambon, direncanakan pada tanggal 15 Oktober 2017 mendatang para peserta yang lolos seleksi akan diberangkatkan menuju Rindam XVI/Pattimura di Pulau Ambon dengan menggunakan angkutan pesawat udara.

Sementara itu dalam keterangannya Kepala Ajenrem 152/Babullah Mayor Caj Leonard J Hutapea selaku Sekretaris Panitia Daerah menyampaikan bahwa mayoritas para peserta yang tidak memenuhi persyaratan dari Morotai adalah terkendala di Kesehatan, untuk itu saya berpesan kepada para pemuda Morotai yang hendak mengikuti seleksi menjadi Prajurit TNI agar mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya terutama jasmani maupun kesehatan, hindari segala aktifitas yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok maupun mengkonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya. (arf)

Read More