Proyek Box Culvert Pemkot Surabaya Rusak Jaringan Pipa PGN

Warga Balongsari Tandes merasa dirugikan, Pemkot cuek

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Aliran gas ke warga di wilayah Surabaya barat mengalami gangguan hingga padam sejak pagi, Sabtu(4/11/2017).

Sejumlah warga mengeluh atas padamnya suplay gas dari perusahaan gas Negara (PGN) yang selama ini menjadi fasilitas satu-satunya untuk aktivitas memasak. Akibat gangguan ini, para pelanggan gas merasa dirugikan.

“Padamnya mendadak, padahal saya sudah mau menggoreng lauk tadi. Ya berhenti dan nanti terpaksa beli lauk,” ungkap Kholip, salah satu warga Balongsari RT-002, kecamatan Tandes Surabaya, saat ditemui sabtu (4/11/2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Santos, warga Balongsari lainnya yang tak bisa berjualan karena gasnya padam.

Warga RT-007 yang berjualan aneka makanan penyetan ini, terpaksa memakai gas tabung cadangannya untuk melanjutkan aktivitasnya.

“Tak bisa persiapan untuk jualan nanti, jadi terpaksa saya pakai kompor cadangan. Untung saya masih punya simpanan tabung,” papar Santos.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke bagian pelayanan pelanggan PGN Distribusi Jawa Timur, gangguan suplay gas di wilayah Surabaya barat ini, memang berlangsung mendadak akibat galian pengerjaan box culvert yang dipasang di perempatan jalan Balongsari Tama oleh Pemkot Surabaya.

“Info di lapangan ada pekerjaan perubahan desain pipa tertanam , ini merupakan dampak yg harus diambil untuk pekerjaan dinas PU Binamarga terkait box culvert,” ungkap sumber dari bagian pelayanan PGN distribusi Jatim yang tak menyebutkan namanya, saat dikonfirmasi melalui selulernya.

Akibat pengerjaan proyek ini, pemadaman suplay gas ke pelanggan diperkirakan kembali normal sampai sore.

Saat ini, menurut sumber tersebut, pihak PGN dan Pemkot Surabaya tengah melakukan test kebocoran pipa gas dilokasi pengerjaan box culvert.

“Sore nanti akan normal lagi. Tapi sekarang masih dilakukan test dilokasi pengerjaan proyek.   Jika hasil tes tidak terdapat kebocoran maka gas akan dialirkan kembali,” pungkas sumber PGN. (arf)

Read More

Polrestabes Surabaya Tetapkan Kasubsi Imigrasi Tanjung Perak dan Calo Paspor jadi Tersangka Suap

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kerja cepat tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) dalam melakukan penyelidikan operasi tangkap tangan (OTT) di Imigrasi kelas I Tanjung Perak  akhirnya tuntas.

Sehari pasca melakukan OTT, tim saber Pungli Polrestabes Surabaya menetapkan dua orang sebagai tersangka dari empat orang yang diamankan kasus dugaan pungli di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya tersebut.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela mengatakan, dua orang ini adalah seorang pegawai imigrasi dan calo pengurusan paspor.

Penetapan dua tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak sore hingga malam.

Dua orang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap atau pemberian uang pelicin dalam pengurusan paspor.

"Sudah kami tetapkan dua tersangka. Satu orang adalah pegawai, satu lagi biro jasa," ujar Leo, dikonfirmasi, Jumat (3/11) malam.

Leo menjelaskan, dua tersangka memiliki peran masing-masing, satu orang berinisial YG adalah pegawai imigrasi sebagai Kasubsi (Kepala Sub Seksi) dan tersangka kedua berinisial AR adalah calo.

Sementaradua orang lagi yang turut diamankan masih menjadi saksi. Dengan adanya penetapan tersangka, status penyelidikan kasus ini otomatis meningkat menjadi penyidikan.

Untuk diketahui, Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya telah melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, Kamis malam.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela menegaskan, OTT ini terkait dugaan kasus suap atau uang pelicin pengurusan paspor. Dalam operasi tangkap tangan ini, Tim Saber Pungli telah mengamankan empat orang yang terdiri dari dua pegawai Imigrasi dan dua orang calo. (arf)

Read More

Empat Orang Terkait Suap Pengurusan Paspor Diperiksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasca melakukan OTT (operasi tangkap tangan) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Tim saber pungli Polrestabes Surabaya mengamankan 4 orang. Dari 4 orang tersebut, 2 diantaranya merupakan pegawai kantor imigrasi tersebut. Sedangkan 2 orang lainnya merupakan biro jasa (calo).

Ditemui di Mapolrestabes Surabaya, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela mengatakan, OTT tersebut terkait pemberian uang pelicin (suap) pengurusan paspor.

"Hingga saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersebut," katanya, Jumat (3/11).

Terkait penetapan tersangka, AKBP Leonard menegaskan, hingga kini belum ada penetapan tersangka atas kasus dugaan suap tersebut.

"Sore ini, kami masih akan melakukan gelar perkara, atas kasus tersebut. Hasilnya nanti akan kami sampaikan berikutnya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kamis (2/11) malam sekitar pukul 18.00 Wib, Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya dipimpin AKBP Leoanard melakukan penggerebekan di kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Dalam penggerebekan tersebut, tim ini mengamankan dua pegawai imigrasi perak dan dua biro jasa pengurusan paspor. Selain itu, sejumlah dokumen juga turut diamankan dari dalam kantor yang berada di Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya itu. (arf)

Read More

Pasca Di Bongkar, Masjid DPRD Diperbesar Dua Kali Lipat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polemik soal pembongkaran Masjid di lingkungan DPRD Surabaya masih terus berlangsung. Beberapa pihak terus mempertanyakan tindaklanjut pembongkarannya.

Namun Armuji Ketua DPRD Surabaya dengan tegas mengatakan jika pihaknya (legeslatif) dan Pemkot Surabaya (eksekutif) tidak pernah bermaksud untuk menghilangkan keberadaan Masjid. Tapi justru akan memperbesar dan memperluas bangunan Masjid, bahkan akan terlihat lebih indah dan megah.

“Yang pasti luasan dan besarnya bertambah, nanti harus bisa menampung jamaah dua kali lipat dari sebelumnya, kalau tidak kami tidak akan mau, jadi tidak benar kalau ada kabar jika kami (dewan dan pemkot) menghilangkan keberadaan masjid, itu info yang keliru,” ucapnya kepada sejumlah wartawan. Jumat (3/11/2017)

Menanggapi pernyataan salah satu anggota dewan yang mempertanyakan pembongkaran Masjid tanpa dibarengi dengan alternatif sementara, Armuji mengatakan jika setiap anggota dewan harus dan wajib mengetahui dan menguasai materinya.

Tidak hanya itu, politisi PDIP ini juga meminta agar seluruh anggota DPRD Surabaya tidak menyampaikan tanggapan soal pembongkaran Masjid, jika hal itu merupakan tafsirannya sendiri, bukan berdasarkan data yang kongkrit. 

“Anggota dewan harus tahu, karena mereka berhak untuk menanyakan kepada pihak yang terkait, bisa ke konsultannya atau dinas terkait, jangan sampai mempunyai tafsiran sendiri yang tidak didukung argumentasi dan data, itu nggak bener,” pungkasnya. (arf)

Read More

Pasca Penggerebekan Tim Saber Pungli, Biro Jasa Tiarap

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasca penggerebekan tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polrestabes Surabaya di Imigrasi kelas I Tanjung Perak ternyata tak mempengaruhi pelayanan dikantor tepat bersebelahan dengn kantor kelurahan Tandes.

Namun, penggeledahan semalam menjadi rasan-rasan pemohon paspor. Bahkan, tak satupun terlihat biro jasa yang biasa mangkal di sekitar imigrasi. Mereka memilih tiarap tanpa batas.

"Ya mungkin takut diciduk, jadi sementara waktu nggak mau bermasalah," ujar Umar yang kebetulan ikut mengantar kerabatnya mengurus paspor.

Di lingkungan kantor imigrasi pun, tak terlihat seperti biasanya. Para biro jasa bisa seenaknya keluar masuk meskipun untuk masuk harus melewati sensor untuk bisa membuka pintu utama.

"Kalau Pak YG nya, nggak kelihatan sama sekali. Memang kantor juga terlihat sepi. Banyak staf yang izin mendadak atau memang sudah ada tugas luar sebelumnya," ujar staf yang menolak disebutkan namanya itu.

Sebelumnya, dengan menggunakan tiga mobil, tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, Kamis (2/11) petang, mengobok-obok Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak sekitar pukul 18.15.

Tim saber langsung merangsek ke kantor imigrasi ruang pelayanan juga ruang kantor. Kejadian ini, sempat membuat petugas yang masih melakukan aktifitas kaget. Di tempat terpisah, tim masuk ke ruangan salahsaya satu kasubsi perizinan paspor.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah staf, tim saber meninggalkan lokasi sekitar pukul 21.15. Selain memeriksa beberapa staf imigrasi, tim juga meriksa biro jasa (BJ) yang melatari penggerebakan tetsebut.

Read More

Awas!!! Parkir Zona Tanpa Sistem Elektronik Rawan Pendapatan Bocor

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi C DPRD Surabaya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) melengkapi parkir zona dengan perangkat elektronik yang dibutuhkan, sebelum menerapkannya.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua Komisi C, Buchori Imron, jika tak dilengkapi pengakta ekeltronik yang mendukung dikhawatirkan terjadi kebocoran pendapatan.

“Jika tak ada alat pengukur yang jelas, bisa menyebabkan kebocoran makin tinggi,” ujarnya.

Buchori mengakui, Komisi C menyepakati pemberlakukan tarif parkir zona di 93 ruas jalan. Alasannya, system tersebut dibutuhkan guna mengurangi kemacetan lalu linhtas.

“Karena kadang mereka yang parkir tak memperhatikan waktu sehingga dengan main bertambah berdampak pada kemacetan,” tuturnya.

Namun, ia menegaskan, agar pelaksanaannya berjalan efektif, disiapkan terlebih dahulu peralatan elektronik sederhana bentuknya portable yang bisa mendata jumlah parkir sekaligus tarif yang dikenakan, serta langsung terkoneksi dengan Dishub.

“Kalau itu diterapkan gak ada jukir yang nakal,” tegasnya.

Hanya saja, menurut Politisi PPP, Dinas Perhubungan memilih perangkat lain, seperti yang dipasang di sekitar Balai Kota. Namun peralatan tersebut harganya relative mahal, per unit sekitar Rp. 125 juta.
Buchori Imron mengakui, penerapan parkir zona dan progresif berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, Dinas Perhubungan menargetkan tahun ini PAD yang didapat dari jasa parkir mencapai Rp. 28 M. Ia yakin target tersebut bisa dicapai.

“Saya yakin terlampaui, dan tahun depan (target) kita naikkan lagi,” paparnya.

Ia berharap, apabila penerapan parkir zona di 93 titik berhasil, bisa diperluas di sejumlah ruas jalan lain.

Berbeda dengan itu, Anggota Komisi C lainnya, Sukadar menyatakan sebaliknya. Ia justru mengharapkan jika luas area parkir terutama di bahu jalan tak memungkinkan karena kawasan tersebut padat, sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat parkir.

“Kalau gak memungkinkan, kita akan larang dipakai parkir,” tegas poliisi PDIP.

Namun, untuk mengurangi jumlah titik parkir yang saat ini jumlahnya sekitar 1.500 titik tersebut, Sukadar meminta untuk menunggu pembahasan Raperda Jaringan Jalan dan Angkutan Umum selesai.

Sukadar menambahkan, untuk mengurangi  kepadatan parkir tepi jalan, pihaknya mendorong pemanfaatan pemakaian aset milik daerah, maupun menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

“Lahan kosong milik pemerintah kota maupun swasta bsia dimanfaatkan untuk lahan parkir,” jelasnya.

Sementara mengenai upaya mencegah kebocoran pendapatan jasa parkir, ia sepakat penerapan E-parking, seperti di kawasan Balai Kota. Di kawasan itu, dengan penerapan E-parking, pendapatannya meningkat hingga 300 persen. (arf)

Read More

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Bantah Bawahannya Digelandang Tim Saber Pungli

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto membantah, tak ada anggotanya yang diamankan tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya pada Kamis (2/11) malam.


Informasinya, tim saber yang dipimpin Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela, membawa benerapa staf. Salah satunya 'YG', kasubsi di Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Jalan Darmo Indah, Surabaya.

"Tidak ada anggota yang dibawa. Hanya dimintai keterangan. Termasuk saya juga dimintai keterangan," kelit mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Jumat (3/11).

Atas persoalan ini, lanjut Romi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan yang dihadapi imigrasi Tanjung Perak terkait dugaan pungli paspor kepada aparat.

"Biarlah aparat yang bekerja. Kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Termasuk di kita sendiri akan melakukan pengawasan internal," sambung pejabat yang baru sebulan menjabat.

Tidak hanya pengawasan internal, imigrasi juga akan melakukan pengetatan terhadap para biro jasa (BJ) yang informasinya bisa bebas keluar masuk ke dalam kantor.

"Ini akan menjadi pelajaran berharga buat saya sebagai pejabat baru. Tentunya, kita akan perketat seperti di bandara, yang tidak mudah bisa keluar masuk. Misal semacam pakai ID khusus atau semacamnya," sambung mantan Kabid Pengwasan dan Penindakan (Wasdak) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya.

Disinggung soal keterlibatan staf internal yang memudahkan para biro jasa bisa bebas berinteraksi, pihaknya akan menindak tegas.

"Makanya, secepatnya kita bentuk tim internal untuk melakukan pengawasan terhadap pungli. Komitmen kita memberantas pungli yang tujuannya memudahkan masyarakat mengurus paspor. Tidak ada lagi mengurus paspor sulit. Kalau ada anggota yang main-main, akan kita tindak tegas, " pungkas Romi.

Sebelumnya, dengan menggunakan tiga mobil, tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, Kamis (2/11) petang, mengobok-obok Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak sekitar pukul 18.15.
Tim saber langsung merangsek ke kantor imigrasi ruang pelayanan juga ruang kantor. Kejadian ini, sempat membuat petugas yang masih melakukan aktifitas kaget. Di tempat terpisah, tim masuk ke ruangan salahsaya satu kasubsi perizinan paspor.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah staf, tim saber meninggalkan lokasi sekitar pukul 21.15. Selain memeriksa beberapa staf imigrasi, tim juga meriksa biro jasa (BJ) yang melatari penggerebakan tetsebut. (arf)

Read More

Awey Sarankan Aden Dharmawan Tak Lagi Bikin Gejolak

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey minta kepada Dharmawan (Aden) Wakil Ketua DPRD Surabaya asal Fraksi Gerindra untuk bersikap bijak dan tidak lagi melemparkan wacana ke media, terkait persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Imbauan politisi Partai Nasdem ini ini disampaikan terkait pernyataan (kritikan) Aden Dharmawan Wakil Ketua DPRD Surabaya ke media, soal pembongkaran Masjid di lingkungan DPRD Surabaya. 

“Sangat saya sayangkan jika ada unsur pimpinan yang membuat pernyataan seperti itu, karena jika penggunaan kalimatnya tidak tepat, maka bisa membuat penafsiran yang berbeda bahkan bisa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ucapnya kepada media ini. Rabu (1/11/2017)

Menurut Awey, persoalan lokasi alternatif itu sebaiknya dibicarakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, karena posisi Aden Dharmawan sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, sangat memungkinkan melakukan hal itu.

“Sebenarnya, dengan posisinya yang sekarang bisa berkoordinasi langsung dengan unsur pimpinan lain dan Sekwan (pemkot-red),” imbuhnya.

Secara pribadi, lanjut Awey, saya sangat sepakat jika pembongkaran Masjid terkait perluasan pembangunan gedung baru DPRD Surabaya itu harus dicarikan lokasi pengganti sementara, sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah umat muslim yang selama ini menggunakannya.

Tidak hanya itu, Awey juga menjelaskan jika Grand Design pembangunan dan perluasan gedung DPRD Surabaya telah mencatumkan pembuatan gedung Masjid baru yang jauh lebih baik kondisinya.

“Menurut Grand Design yang saya tahu, perluasan dan pembangunan gedung DPRD Surabaya yang baru ini juga termasuk bangunan Masjid. Bahkan kondisi area dan bangunannya justru lebih luas dan lebar,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelum menjadi polemik yang luas di masyarakat, pembongkaran Masjid di lingkungan dewan ini mendapatkan kritikan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan (Aden), dengan alasan bahwa keberadaan Masjid cukup krusial.

Saat itu, Aden menyatakan di media jika belum ada penyediaan lokasi alternatif untuk ibadah, setelah Masjid dibongkar. Oleh sebab itu ia meminta Pemkot untuk menyediakan ruang untuk tempat ibadah bagi pegawai yang ada di DPRD maupun di komplek Balai Pemuda.

Ironinya, Aden juga mengaku jika anggota dewan tidak pernah diajak bicara. Padahal Pemkot Surabaya melalui Dinas Perkim dan CKTR dengan tegas mengatakan jika pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dan berkonsultasi dengan anggota dewan. Bahkan sejak dari perencaaan hingga jelang pelaksanaan pembongkaran Masjid. (arf)

Read More

Masyarakat Muara Gembong Histeris Dikunjungi Presiden

KABARPROGRESIF.COM : (Bekasi) Muara Gembong, Rabu (1/11/2017) Desa Pantai Mekar, Kec. Muara Gembong, Kab. Bekasi digelar kegiatan “Launching Perhutanan Sosial”.

Kegiatan Launching tersebut diresmikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Tak ayal kunjungan presiden tersebut mendapat sambuatan yang luar biasa dari masyarakat setempat dan sekitarnya.

Ini terlihat ribuan masyarakat Muara gembong tumpek blek di lokasi itu. Dengan suka cita dan histeris masyarakat menyambut kedatangan Presiden RI ke-7 itu,

“Akhirnya Presiden menginjakkan kakinya juga di Muara gembong ini” ucap salah satu warga dengan semangatnya.

Dalam kegiatan ini di hadiri oleh beberapa Pejabat, baik pusat, dari Kab. Bekasi maupun Kab. Kerawang.

Kegiatan ini di sebut juga louncing perhutanan dan penebaran benih udang jenis paname. Adapun para pejabat yang hadir, diantaranya Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menhub RI Budi Karya Sumadi, Wagub Jabar Deddy Mizwar, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz, Danrem 051/WKT Kolonel Inf Bobby Rinal Makmun, Dandim 0509/Kab. Bekasi, Letkol Arh Henri Yudi Setiawan, Bupati Kab. Bekasi, dr Hj. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Kab. Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana, Ketua DPRD Karawang H. Toto Suripto, para Tamu Undangan dan masyarakat penerima IPHRS.

Presiden Republik Indonesia datang pada pukul 11.10 wib dan di sambut selamat datang dari Wagub Jabar Deddy Mizwar mengiringi kunjungan kerja dalam rangka penyerahan IPHPS kepada kelompok penggarap Kab. Bekasi dan Karawang.

“Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo”, ucap kang Dedi sapaan akrab wagub Jabar.

Pemda Jabar memberikan apresiasi serta mendukung komitmen pemerintah melalui program Perhutanan Sosial untuk pemerataan Ekonomi.

“Terima kasih kepada presiden dan menteri terkait atas program ini hingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Warga bekasi dan kerawang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan bapak presiden republik indonesia dan akan menerima dan menjaga amanah semoga dapat dilaksanakan sepenuh hati termasuk kawasan hutan mangrove sehingga konservasi hutan dapat bermanfaat dan memiliki nilai ibadah bagi anak cucu kita” tutur kang dedi melanjutkan sambutannya.

Kegiatan selanjutnya dilakukan penyerahan bantuan kepada petani baik bekasi maupun kerawang berupa, bibit Mangrove dan 1 unit persemaian dari Perhutani; bibit udang 1.2 juta serta benih ikan 8.400 dan pakan udang 21.8 Ton dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan CSR dari Bank Mandiri berupa perbaikan tanggul dan drainase serta jalan utk usaha tani dan pemasangan kabel listrik serta pompa air dan sumur bor serta bantuan kepada petani Telukjambe berupa bantuan bibit jeruk.

“Pemerintah akan berusaha menyelesaikan masalah ini dan memberikan manfaat untuk rakyat. setelah diserahkan SK-nya, segera digunakan dan jangan didiamkan. Ini Hasilnya bukan kecil 2 Ha hasilnya 6 Ton/Ha, dengan pembagian IPHRS ini petambak dan petani dapat meningkatkan kesejahteraannya” Ucap Presiden dalam sambutannya.

Pada Pukul 12:15 wib Presiden RI meninjau Tambak di Desa Pantai Bakti dengan mengendarai motor sendiri.

Karena jarak dan lokasi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan roda 4.
Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden.

Dilokasi tambak presiden menebar bibit udang dan menanamkan tanaman mangrove sampai dengan pukul 13.30.

Pada pukul 13.43 wib Presiden RI selesai kunjungan di Muara gembong melanjutkan perjalanan dan singgah di rumah makan Saung Kebalen Farm n resto Kec. Babelan, Kab. Bekasi untuk makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jaka4ta Timur. (arf)

Read More

Tak Mampu Bayar Kontrakan, Warga Depok Hidup di Kandang Kambing

KABARPROGRESIF.COM : (Depok) Kehidupan miskin yang menimpa keluarga Tohir (72) pensiunan PNS Pemkot Depok memaksa dirinya dan keluarga tinggal di rumah mirip kandang kambing yang tak layak untuk dihuni.

Pria yang hidup bersama istri dan tiga anaknya yang masih pada kecil ini, tinggal di RT.04/03 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Tohir mengaku sudah lima tahun lebih mereka tinggal di rumah seperti kandang kambing tersebut. Rumah yang terbuat dari matrial bekas dan jauh dari kata nyaman itu terpaksa ditempatinya karena sudah tidak mampu bayar kontrakan.

"Kami tidak dapat berbuat apa-apa mas..! jangankan untuk ngontrak, untuk makan sehari-hari kami mesti mengandalkan pemberian tetangga. Terkadang nasi yang kami makan ditemani dengan daun singkong dan daun meninjo," ucap Tohir, ditemui dikediamannya, Jumat (3/11).

Meski merasa tidak nyaman tinggal di rumah seperti kandang kambing dan bocor saat hujan turun, Tohir mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena perekonimian yang sulit. Namun demikian, Tohir yang hanya menerima gaji pensiunnya Rp. 100.000 tetap berjuang keras agar ke 3 anaknya dapat makan dan bersekolah.

”Ya mau dikata apa lagi mas..? jalani aja hidup ini. Dua tahun lalu saya masih menerima gaji pensiunan 1,7 juta. Tetapi karena dipotong hutang yang masih tersisa tujuh tahun lagi, hanya terima seratus ribu," jelas Tohir.

Disambangi Babinsa Sukatani, Koramil 06/Cimanggi, Kodim 0508/Depok Serka Ramadhani Jumat siang membuat Tohìr terharu.

"Alhamdulillaah, ada yang peduli dengan keluarga kami. Hari ini kami dikunjungi bapak dari Koramil Cimanggis, Kodim Depok. Katanya mau dibuatin jamban. Terima kasih atas kebaikan hatinya, atas bantuannya. Semakin yakin bahwa TNI dekat dengan rakyat" pungkas Tohir.

Kendati begitu, Tohir yang dulu menjelang pensiunnya pernah menjabat staf pembangunan di Kecamatan Pancoranmas berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumahnya. (rio)

Read More

Danlantamal VI Resmikan Fasilitas Baru Rumkital dan Beri Ambulans

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Rumah Sakit Jala Ammari (Rumkit Jala Ammari) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) mendapatkan Fasilitas Pelayanan dan Pendukung Operasional yang baru. Fasilitas yang baru tersebut berupa Ruang ICU, Mess Putri, Mushola dan 2 Unit mobil Ambulance diresmikan langsung oleh Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E., M.M., bertempat di Halaman Parkir Rumkital Jala Ammari, Jum’at (03/11/2017).

Dalam sambutannya, Danlantamal VI menyampaikan bahwa Peresmian yang dilaksanakan ini, pada hakekatnya merupakan perwujudan Profesionalisme pelayanan prima, mutu dan managemen Rumkit Jala Ammari Lantamal VI sebagai Rumah Sakit Paripurna Bintang Lima. “Dengan diresmikannya Ruang ICU, Mess Putri dan Mushola serta penyerahan Ambulance diharapkan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga Rumkit Jala Ammari mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dengan adanya peralatan yang memadai serta tenaga-tenaga medis yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien dan keluarga besar Lantamal VI”, Kata Danlantamal VI.

Acara peresmian dirangkaikan dengan penyerahan Kunci Mobil Ambulance dan Pemotongan tumpeng oleh Danlantamal VI yang kemudian diberikan kepada Karumkit Jala Ammari Lantamal VI Letkol Laut (K) dr. Heru Nurdianto, Sp.U., dilanjutkan peninjauan Fasilitas yang diserahkan dan diresmikan tersebut..

Adapun dalam acara ini, Danlantamal VI beserta Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT) Ibu Endang Yusup melaksanakan Penyiraman ke 2 Unit Ambulance yang diserahkan dan pemecahan kendi sebagai tanda resminya kedua unit Ambulance tersebut beroperasional.

Danlantamal VI juga berkesempatan menandatangani Prasasti Mess Putri Rumkit Jala Ammari Lantamal VI kemudian dilanjutkan dengan penggunting Pita peresmian Gedung Mess Putri oleh Ibu Endang Yusup sebagai tanda fasilitas tersebut bisa digunakan sesuai dengan fungsinya.

Hadir dalam acara ini, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, M. Tr (Han), Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada Timur (DJAT), Kaladokgi Yos Sudarso Makassar, Kadis dan Kasatker Lantamal VI dan Perwakilan Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Makassar. (arf)

Read More

Karumkit Tingkat IV Madiun Resmi Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Madiun) Bertempat di Aula Denkesyah 05.04.01 Madiun dilaksanakan serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Karumkit Tingkat IV Madiun dari Mayor Ckm (K) dr. Setia Dewi kepada Mayor Ckm dr. Hengky Irawan, S.An yang dipimpin langsung oleh Dandenkesyah 05.04.01 Madiun Letkol Ckm dr. Muchlis Effendi, Spd, Msi, Jum’at(3/11/17)

Dandenkesyah 05.04.01 Madiun Letkol Ckm dr. Muchlis Effendi, Spd, Msi  dalam sambutannya menyampaikan bahwa serah terima jabatan dan penyerahan tugas di lingkungan TNI AD merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan, sebagai upaya penyegaran dalam tubuh organisasi yang dilandaskan pada kepentingan Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan. Oleh karenanya, Serah Terima Jabatan Karumkit Tngkat IV Madiun hendaknya disikapi sebagai sesuatu yang wajar, untuk meningkatkan kualitas kinerja satuan guna menjamin terciptanya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok sebagai Rumah Sakit Tingkat IV.

Berkenaan dengan itu, Dandenkesyah 05.04.01 Madiun mengucapkan  terima kasih dan penghargaan kepada Mayor Ckm (K) dr. Setia Dewi yang selama ini telah mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab jabatannya dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta dapat membawa Rumkit Tingkat IV meraih Peringkat Akreditasi Tingkat I Sempurna.

Selanjutnya kepada Mayor Ckm dr. Hengky Irawan, S.An, saya mengucapkan selamat atas pengangkatannya sebagai Karumkit Tingkat IV Madiun yang baru dengan harapan dapat mengemban amanah  dengan penuh dedikasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan yang telah diraih oleh pejabat sebelumnya, dengan modal wawasan kemampuan yang saudara miliki, pengalaman tugas dan jabatan yang pernah diemban, saudara akan mampu melaksanakan amanah dan tanggung jawab ini dengan baik.

Acara Serah terima dihadiri oleh para Perwira, Bintara dan Tamtama serta ASN Denkesyah 05.04.01 dan Rumkit Tingkat IV Madiun.(arf)

Read More