KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah di bawah komando Presiden RI, Joko Widodo menargetkan swasembada pangan tahun 2017. Untuk mencapainya, Kementerian Pertanian (Kemtan) mengandalkan Jawa Timur yang selama ini jadi lumbung pangan nasional. Mulai tahun 2017, Jatim ditarget meningkatkan produksi tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, sayangnya kelangkaan pupuk masih dirasakan sebagaian besar petani di Jatim.
Alih alih meningkatkan hasil pangan, sebagian petani masih menjerit akibat kelangkaan pupuk ini. Di Kabupaten Tuban Jatim misalnya, sejak memasuki musim penghujan tahun petani kesulitan mencari pupuk bersubsidi di kios-kios resmi maupun di kelompok tani.
Tapi anehnya, justru keberadaan pupuk bersubsidi tersebut banyak ditemukan dan dijual secara bebas di toko-toko yang bukan kios resmi. Karena dengan alasan kelangkaan, pupuk bersubsidi yang ada di toko-toko itu dijual dengan harga dua kali lipat dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Bahkan informasi yang beredar sejak dua minggu terakhir ini hampir semua petani yang ada beberapa kecamatan di wilayah Tuban mulai mencari pupuk. Mereka adalah para petani tadah hujan yang sudah mulai tanam jagung sejak mulai turun hujan.
Kelangkaan pupuk inipun memantik reaksi ketua DPP KHTI Jatim, Ahmad Nawardi, ia juga mendengar hilangnya pupuk bersubsidi dari kios. Pupuk produksi PT Petrokimia tersebut hilang dari kios dan berpindah ke toko-toko umum dengan harga jual yang sangat tinggi.
Nawardi menyatakan sangat prihatin dengan kejadian tersebut. tidak seharusnya pupuk bersubsidi hilang ditingkat kios, pasalnya hari hari ini adalah waktu tanam yang sangat penting bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsisi.
" Jika benar pupuk bersubsidi hilang bisa diduga ada permainan di level tertentu". kata Nawardi yang juga anggota Komite II DPD RI itu.
Meski tidak bisa memastikan siapa yang memainkan pupuk bersubsidi sehingga menyusahkan petani miskin tersebut. Ia meminta pihak terkait, seperti PT Petrokimia harus bertanggung jawab mulai produksi sampai diatribusi.
"Petrokimia harus bisa memastikan bahwa pupuk tersebut sampai di tangan petani yang membutuhkan." urainya.
Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jatim untuk memantau kelangkaan maupun hilanghya pupuk bersubsidi di kios maupun dipasaran. Apalagi sering terjadi terutama saat musim tanam tiba.
"Sampai saat ini kita tidak pernah tahu zecara pasti berapa jumlah produksi pupuk bersubsidi, dan bagaimana distribusinya," jelasnya.
Karena itu mantan wartawan tempo ini meminta kemwnterian BUMN dan pertanian turun tangan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulityo mengatakan, kelangkaan pupuk itu terjadi akibat penghadangan Pupuk bersubsidi oleh sekelompok masyarakat dsn Tileng desa Talun kec Montong.
Pada intinya, penghadangan dilakukan sekelompok tani penggarap lahan perhutani yang tidak mempunyai jatah pupuk. Mereka menghadang berharap langsung bisa membeli dari truk. Namun usaha tersebut digagalkan.
"Ada 10.000 Ha wilatah yg diusahakan oleh LMDH yang belum membuat RDKK dan belum mendapat rekomendasi dari Diperta Kab Tuban,"tegasnya.
Menindaklanjuti pemberitaan di Kec Montong, Tuban sudah dilakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi. Selain itu, Kadisperta mendapat undangan oleh DPRD Kab Tuban melakukan Hearing bersama distributor Kab Tuban. Intinya DPRD menanyakan kenapa setiap mendekati akhir tahun selalu terjadi kelangkaan pupuk dijawab bapak Kadistan tidak ada kelangkaan pupuk yangg ada keterlambatan tebus saja bisa dari distributor atau kios dan juga petani yang tebus.
"Kalau petani yang tidak punya RDKK kios memang tidak mau melayani karena Kios takut dan ribut dengan petani penggarap dari luar daerah. Yang saat ini sudah diterbitkan keputusan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan propinsi jawa timur untuk alokasi penambahan pupuk bersubsidi yang baru," Tandasnya. (arf)
Selasa, November 07, 2017
progresifonline
