Pesan Wali Kota Surabaya Kepada Ketua LPMK, RT dan RW

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membuka sekaligus memberi pengarahan kepada Ketua LPMK, RW dan RT Se-Kota Surabaya di graha sawunggaling Lt.6, Senin, (6/11/2017). Sosialisasi ini, digelar untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dan memudahkan kebutuhan masyarakat.

Acara yang digelar mulai tanggal 6 hingga 24 November 2017, turut dihadiri Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Asisten wali kota II, M. Taswin, para ketua RT/RW Wonocolo, Wiyung dan Gunung Anyar serta jajaran OPD terkait.

Dalam acara tersebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan beberapa poin diantaranya, pelayanan perizinan, pembangunan fasilitas olahraga, pengawasan orang asing, masalah sosial (pembangunan makam) dan pelatihan bagi pelaku UKM. 

Disampaikan wali kota, pelayanan publik terkait pengurusan surat pernikahan, akte kelahiran dan kematian maupun pengurusan izin lainnya bisa dilakukan melalui elektronik sehingga warga tidak perlu lagi datang ke Dispendukcapil.

"Tolong disosialisasikan lagi kepada warganya, jika belum jelas nanti akan dijelaskan staff dari dinas Kominfo," kata wali kota di sela-sela acara.

Lebih lanjut, wali kota menyampaikan pembangunan lapangan olahraga yang ada di setiap sudut Kota Surabaya. Menurutnya, tujuan pembangunan fasilitas olahraga ini agar anak-anak muda tidak terjerumus dalam kasus kenakalan remaja jadi jangan rebutan.

“Saya ingin mereka selamat karena kalau sudah kena kasus kenakalan remaja susah dibetulkan,” ujarnya.

Adapun masalah sosial terkait pembangunan makam. Dikatakan wali kota, tahun depan pemkot akan membangun tempat pemakaman di beberapa titik di surabaya barat (Babat Jerawat) dan bagian selatan (Karang Pilang). Alasan pembangunan makam ini, kata dia, untuk mengurangi jumlah tekanan yang ada di TPU Keputih. “Kalau ada makam baru kan yang dari selatan nggak perlu ke keputih bisa langsung, selain itu, harga tanah di keputih sangat mahal,” ungkap wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Selain itu, wali kota juga menekankan pengawasan terhadap orang asing di lingkungan masing-masing. Wali kota meminta bantuan kepada para RW/RT untuk menerapkan budaya wajib lapor 1x24 jam bagi warga baru.

“Kita harus mendeteksi dini untuk orang-orang baru yang hadir di lingkungan kita, kalau sudah dilaporkan kita bisa antisipasi dan jangan sampai ada kelompok teroris yang menyusup masuk dan dipakai sebagai tempat kejahatan internasional,” tegasnya.

Di akhir sambutan, wali kota berpesan jika nanti dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota, Ia ingin agar kehidupan warga surabaya lebih sejahtera, salah satunya dengan mendorong warga untuk menjadi pelaku Usaha Kerja Menengah (UKM). Dikatakan demikian karena wali kota ingin meningkatkan roda perekonomian bagi warga surabaya dan masing-masing kampung memiliki produk UKM. Lebih dari itu, ke depan wali kota tidak ingin melihat generasi muda di surabaya menjadi susah dan sulit untuk mencari pekerjaan karena tidak memiliki ketrampilan sehingga tidak bisa bersaing dengan negara lain.

“Saya minta bantuan kepada para RW/RT untuk mengajak warganya yang ingin menjadi usahawan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan setiap hari sabtu dan minggu di koridor siola lantai 3,” ajak wali kota yang baru saja menerima penghargaan Global Green City di New York, Amerika Serikat. (arf)

Read More

Lantamal IX Sambut Kedatangan KRI Tatihu-853 Bersama Tim Expedisi BI

KABARPROGRESIF.COM : (Maluku) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX (Lantamal IX) Ambon dipimpin Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi didampingi para Asisten Danlantamal IX dan para Kasatker Lantamal IX menyambut kedatangan KRI Tatihu – 853 bersama Tim dari Bank Indonesia di Dermaga Irian Lantamal IX. Selasa (07/11/2017).

KRI Tatihu – 853 Dikomandani oleh Mayor Laut (P) Dwi Eko Ardianto bersama Bank Indonesia tergabung dalam Tim Expedisi dengan misi Layanan Kas Keliling Pulau Terluar di wilayah Maluku Barat Daya.

Dalam sambutan Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Nur Singgih Prihartono, S.E., M. Tr (Han)., yang dibacakan oleh Wakil Komandan Lantamal IX menyampaikan bahwa kegiatan layanan kas keliling pulau terluar merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI AL guna melaksanakan penukaran uang, mengingat luasnya Wilayah Maluku yang harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini adalah salah satu program TNI AL dalam rangka mendukung program pemerintah terutama dalam percepatan pertumbuhan dan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan Undang - Undang TNI nomor 34 tahun 2004, dimana salah satu tugas pokok TNI adalah membantu pemerintah di daerah.

Tim Expedisi Layanan Kas Keliling Pulau Terluar telah melaksanakan berbagai kegiatan meliputi layanan penukaran uang, sosialisasi Ciri – ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan pengobatan gratis mulai dari tanggal 31 Oktober 2017 lalu hingga tanggal 07 November 2017 dengan pulau yang disinggahi yaitu Pulau Pantar, Maratai, Pulau Liran, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti, Pulau Moa, Pulau Lakor, Pulau Marsela dan Pulau Tepa. (arf)

Read More

Jelang HUT Korps Marinir Ke-72, Yonmarhanlan IX Ziarah Ke Makam Pahlawan

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Menjelang peringatan HUT ke-72 Korps Marinir, prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Kelurahan Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selasa (07/11/2017).

Kegiatan yang dipimpin oleh Komandan Yonmarhanlan IX Ambon Letkol Marinir Teguh Santoso dan diikuti seluruh prajurit Yonmarhanlan IX serta Ranting F Jalasenastri Korcab Pasmar I tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke 72 Korps Marinir yang jatuh pada tanggal 15 November 2017 mendatang.

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Tugu Pahlawan oleh Pimpinan Ziarah dan kegiatan ditutup dengan melaksanakan tabur bunga di Pusara para pahlawan sebagai penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah mendharmabaktikan jiwa dan raga kepada Bangsa dan Negara.

“Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah tiada, sudah sepantasnya jika generasi penerus bangsa senantiasa mengingat dan menghargainya melalui berbagai cara, salah satunya adalah ziarah ke Taman Makam Pahlawan”, jelas Danyonmarhanlan IX usai pelaksanaan Ziarah. (arf)

Read More

Jaga Perbatasan, Pangdam Kirim Pasukan Yonif Raider 500/Sikatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terpilihnya seorang prajurit TNI sebagai pasukan pengamanan perbatasan, merupakan suatu bentuk kehormatan dan dedikasi tersendiri. Apalagi, hal itu merupakan salah satu bentuk pengabdian dan kewajiban yang harus diemban seorang prajurit TNI, terlebih dalam pembuktian kecintaan diri terhadap nusa dan bangsa.

Hal itu, dikatakan Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko dihadapan ratusan prajurit Yonif Raider 500/Sikatan sebelum diberangkatkan ke wilayah perbatasan Indonesia- Papua New Guinea. Selasa, (7/11/2017) pagi.

Menurutnya, sebagai pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) Kodam V/Brawijaya, Yonif Raider 500/Sikatan diwajibkan untuk menjalankan tugas mulia tersebut, dengan sebaik mungkin.

“Kuncinya tinggal satu, tunjukkan mental dan semangat juangmu,” kata Pangdam V/Brawijaya dihadapan ratusan prajurit Yonif Raider 500/Sikatan.

Ditambahkannya, sebagai salah satu Batalyon yang berprestasi di berbagai ajang, Pangdam menghimbau seluruh prajurit Raider 500/Sikatan yang akan diberangkatkan ke wilayah perbatasan, untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Satgas Pamtas.

“Tunjukkan kepada saya. Kalian Batalyon hebat, tantangan disana tidak ringan. Raider harus bisa,” tegas Mayjen Kustanto.

Selain itu, kata Pangdam, dirinya menghimbau seluruh prajurit untuk tetap fokus terhadap tugas dan kewajiban selama di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Saya sudah perintahkan Danyon untuk mengatur yang terbaik. Tidak boleh ada kerisauan di belakang. Demikian juga terhadap keluarga yang ditinggalkan, yakinkan kepada mereka untuk sabar menunggu. Kalau ada kesulitan, lapor ke atasannya. Jangan ambil penyelesaian sendiri-sendiri,” himbau Pangdam.

Rencananya, sebanyak 450 prajurit Yonif Raider 500/Sikatan akan diberangkatkan ke wilayah perbatasan RI-PNG pada akhir bulan ini. Tak hanya itu, nantinya, para personel juga akan mengemban tugas sebagai penjaga perbatasan antar kedua negara selama 9 bulan. (arf)

Read More

Gelapkan Uang Perusahaan, Satu Keluarga Digugat Puluhan Miliar Rupiah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, itulah kiasan yang pantas ditujukan pada Jeanny Tirajo, Warga Bratang Binangun VI No 7 Surabaya.

Wanita yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara di PT Kedungsari Multipack ini nekat mencuri dan menggelapakan uang perusahan senilai Rp 8 miliar.

Aksi itu tak dilakukan sendiri, Jeanny bekerjasama dengan Andrew Komal (suami)  dan Lussy Tirajo (ibu dari Jeany).

Kini, mereka pun terancam miskin, pasalnya, satu keluarga ini digugat perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Direktur PT Kedungsari Multipack, Dian Eko Rahardjo.

Mereka terancam miskin lantaran beberapa asetnya diajukan sita jaminan oleh Direktur PT Kedungsari Multipack sebagai jaminan kerugian yang dialaminya.

Aset yang diajukan sita jaminan itu adalah rumah tinggal Jeanny di Bratang Binangun VI No 7, Apartemen Edu City Pakuwon City, milik Jeanny, kemudian rumah tinggal Andrew Komal (suami Jeanny) di Palem Indah 8 Kavling F8/56 serta rekening bank milik ketiga pelaku.

"Saya juga sudah melaporkan perbuatan mereka ke Polda Jatim, dengan tanda bukti lapor  Nomor : LPB/1111/IX/2017/UM/Jatim, tanggal 9 September 2017,"terang Dian Eko Rahardjo saat jumpa pers usai persidangan gugatan perdatanya di PN Surabaya, Selasa (7/11/2017).

Sementara, Onny Farid Priambada selaku kuasa hukum Dian Eko Rahardjo menjelaskan, aksi pencurian dan penggelapan uang perusahaan itu dilakukan Jeanny secara periodik, yakni sepanjang 2012 hingga 2017.

"Modusnya dengan menambah angka nominal yang ada pada Bilyet Giro tagihan yang sudah ditanda tangani penggugat," terang Onny sambil menunjukkan bukti-bukti.

Kelakuan Jeanny mulai terbongkar saat dirinya mencairkan cek PT Kedungsari Multipack ke My Bank. Saat itu Jeanny mengajukan cek pembayaran vendor ke penggugat sebesar Rp 40 juta, tapi saat dicairkan Jeanny menambah angka nominal di cek tersebut menjadi Rp 140 juta.

"Karena pencairannya besar, maka pihak bank menghubungi klien kami, lalu klien klarifikasikan ke Jeanny masalah itu dan dia mengakui kalau sudah dua tahun melakukan hal seperti ini,"ungkap Onny.

Atas peristiwa itu, penggugat akhirnya melakukan audit, dengan menghitung jumlah tagihan dan uang yang telah dikeluarkan perusahaan.

"Saat diminta laporan keuangan, Jeanny berbelit-belit, hingga akhirnya klien kami melakukan audit dan hasilnya, Jeanny telah mencuri dan menggelapkan uang perusahaan yang nilainya sebesar Rp 8 miliar," terang Onny.

Setelah diaudit, Jeanny menyangkal nilai uang yang diembatnya, Dia hanya mengaku hanya mengambil Rp 2,4 miliar.

"Dan konyolnya, Dia pernah mentransfer ke rekening perusahaan sebesar Rp 200 juta dengan dalih pembayaran hutang," sambung Jeanny.

Namun siasat untuk lepas dari pidana dengan membayar Rp 200 juta itu akhirnya tercium oleh penggugat. Uang itu dan pernyataan yang dibuat Jeanny digunakan sebagai bukti laporan ke Polda Jatim.

"Justru itu yang kami buat laporan ke Polisi, dan sekarang masih dalam tahap penyidikan," terang Onny.

Sementara, Andrew Komal dan Lussy Tirajo dianggap ikut terlibat dalam aksi pencurian dan penggelapan uang PT Kedungsari Multipack. Keduanya berperan sebagai penerima hasil kejahatan yang dilakukan Jeanny.

"Karena itu mereka juga kami jadikan tergugat dan laporkan pidana ke Polda dengan laporan turut serta melakukan kejahatan," ujar Onny pada sejumlah awak media.

Dari pantauan di PN Surabaya, persidangan gugatan perdata Nomor 799/Pdt.G/2017/PN.Surabaya yang diajukan Direktur PT Kedungsari Multipack ini sedang berlangsung dengan agenda mediasi yang dipimpin Hakim Maxi Sigerlaki. Namun persidangan mediasi itu tertunda karena hakim Maxi Sigerlaki sedang sidang perkara lain. (Komang)

Read More

Danlanal Tegal Ziarah Nasional Dan Tabur Bunga Peringati Hari Jadi Korps Marinir Ke-72

KABARPROGRESIF.COM : (Pemalang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Marinir SB. Manurung menghadiri acara Ziarah Nasional dan Tabur Bunga dalam rangka memperingati Hari Jadi Korps Marinir ke-72 tahun 2017 di TMP Jayana Sureng Yudha Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Selasa (7/11).

Wakil Komandan Pasukan Marinir (Wadan Pasmar) 2 Korps Marinir (Kormar) Kolonel Mar Sarjito, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam acara tersebut.

Ziarah Nasional dan Tabur Bunga tersebut dalam rangka memperingati hari Pahlawan serta HUT Korps Marinir ke-72 dan diikuti sebanyak 175 personel, dari Instansi TNI dan Polri, serta pengurus gabungan Dharma Pertiwi.

Hadir dalam acara tersebut antara lain, Komandan Brigif-2 Mar Cilandak Jakarta Kolonel Mar Oni Yunianto,  Wakil Bupati Pemalang H Drs.Martono, Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Edy Supriyadi S.S.,MM., M. Tr. (Han).,  Wakapolres Pemalang, Kajari Pemalang, Mayor Mar Dodi Khaerudin S, Kapten Mar Totok Rudi Sopandi Pasipers Pasmar 2 Jakarta, Kapten Laut (P) Subandi  Pjs. Palaksa Lanal Tegal, Kapten Lek Yusuf S Kasikom Satradar 214/ Tegal mewakili Dansatradar 214/Tegal, Serta Danposal Pemalang Peltu Nav Sugiri.

Sedangkan peserta ziarah terdiri dari dua SST Menkav-2 Pasmar-2 Jakarta, satu SST Kodim 0711/Pemalang, satu SST TNI AL  Lanal Tegal, satu SST Polres Pemalang, satu SST Satradar 214/Tegal, Gabungan ibu ibu Persit, Jalasenastri dan IKKT.

Dalam ziarah nasional tersebut Irup meletakkan karangan bunga dan diikuti oleh seluruh peserta ziarah.

TMP Jayana Sureng Yudha sebagian besar adalah makam dari personel KKO C.A.- IV / ALRI Tegal, yang bertempur melawan tentara Belanda periode Perang Kemerdekaan, pada saat Markas C.A-IV / AKRI Tegal digempur dengan adanya Agresi Belanda ke-II. Para KKO tersebut mengundurkan diri ke daerah Pedalaman untuk Konsolidasi ke Wonosobo, tepatnya di Desa Penggarit inilah mereka bertempur sampai titik Darah Penghabisan dan Gugur sebagai Pahlawan Bangsa. (arf)

Read More

Dandim 0830/Surabaya Utara Hadiri Lounching Inovasi I-Pol Online

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Berbagai upaya pelayanan untuk masyarakat selalu disajikan pihak Polri guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Kali ini Polres Tanjung Perak Surabaya menggelar Louncing Inovasi I-Pol Online di Mapolres Tanjung Perak Surabaya. Selasa (7/11/2017)

Dandim 0830/Surabaya Utara Letkol Arm Beny Hendra Suwardi,S.Sos yang turut menghadiri kegiatan  Louncing Inovasi I-Pol Online tersebut memberikan apresiasi atas upaya-upaya Polri dalam memaksimalkan sistem pelayan terhadap masyarakat ini, tegasnya.

Upaya ini di luncurkan dengan maskud untuk lebih mempermudah pelaporan, keluhan serta pengaduan masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat khususnya warga masyarakat di wilayah Kota Surabaya, ungkap Kapolres Tanjung Perak AKBP Rony Suseno,S.I.K.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Pelindo, Dandim 0831/Surabaya Timur, Kepala Syahbandar Tanjung Perak dan dihadiri oleh sekitar 300 Warga Masyarakat.

Diharapkan kedepan program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama yakni memberikan pelayanan maksimal dan terbaik dari yang terbaik, imbuh Kapolres Tanjung Perak AKBP Rony Suseno,S.I.K. (arf)

Read More

Aneh, Bantu SPP SMA/SMK, Risma Minta Pendapat Ahli Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sungguh aneh, ingin membantu SPP siswa-siswi SMA/SMK di kota Surabaya saja, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini harus meminta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan dan kepolisian.

Dari hasil konsultasi tersebut, wali kota menegaskan bahwa pemkot tidak bisa mengeluarkan uang untuk membantu siswa/siswa tersebut. Walaupun, keinginan untuk membantu SMA/SMK tetap ada, tetapi pemkot ingin masalah hukum clear sehingga kelak tidak bermasalah.

“Kenapa saya nggak berani? Karena saya sudah minta pertimbangan dari ahli hukum, kejaksaan, kepolisian. Kemudian diruntut semua aturan, kita tidak bisa mengeluarkan uang itu,” jelas wali kota saat melakukan teleconference bersama awak media di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (6/11).

Menurut wali kota, pemkot selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Diantaranya sudah pernah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Pemkot juga telah menganalisa hal ini bahkan sebelum disidangkan di Mahkaman Konstitusi.

“Jadi kami sudah kaji jauh-jauh hari, bukan hanya sebulan atau sekarang ini. Kenapa aku berjuang setengah mati saat itu nggak ada yang care?,” sambung wali kota.

Pemkot juga sempat berkirim surat ke pemerintah provinsi tertanggal 8 dan 22 Februari 2017 lalu. Kala itu, pemkot menyampaikan data sementara siswa SMA/SMK Kota Surabaya yang tidak mampu membayar SPP. Oleh Pemprov, surat tentang permohonan pembebasan biaya pendidikan dari sejumlah 55 siswa sesuai data usulan tersebut dijawab bahwa untuk SMA/SMK negeri pada prinsipnya menyiapkan diri untuk pembebasan biaya pendidikan, namun perlu dilakukan visitasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran data.
  
“Intinya dijawab oleh provinsi akan dibantu. Kalau provinsi sanggup ya sudah, karena kewenangannya memang ada di provinsi,” sambung wali kota.

Wali kota menegaskan bahwa kalau memang aturan membolehkan, tentunya tidak ada halangan untuk melakukan hal itu.

“Kalau aturannya boleh, kenapa nggak? Kalau memang bisa, kasih dong surat ke saya,” ujar wali kota. (arf)

Read More

Banyak Titipan Parpol Pemilihan Dirut PD Pasar Kacau

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hingga kini nasib Dirut PD Pasar Surya kacau, karena rekruitmen yang digelar panitia seleksi (pansel) tidak pernah membuahkan hasil.

Disisi lain, kacaunya seleksi dirut PD Pasar Surya tak lain, karena banyak kepentingan orang-orang partai politik yang masuk di BUMD plat merah milik Pemkot Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansur, meminta aturan dalam peraturan daerah (perda) terkait PD Pasar Surya direvisi.

"Tidak jelas, ada yang memaknai perda berbeda. Harusnya rasional. Seperti calon direksi yang mengikuti seleksi harus  mengundulkan diri dari partai politik, bukan surat pernyataan, tetapi juga  surat jawaban dari partai politik," terang Mazlan.

Selain itu, tidak tuntasnya seleksi Direksi PD Pasar Surya, sama saja anggaran APBD dibuang sia-sia lantaran sudah menggelar rekruitmen pimpinan BUMD namun akhirnya batal lantaran hasilnya tidak memenuhi standar. (arf)

Read More

Ganggu Lingkungan, Pembangunan Gereja Mawar Saron Diprotes

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pembangunan Gereja Mawar Saron di Jalan Cempaka, Kelurahan/Kecamatan Tegalsari diprotes warga setempat, karena menimbulkan dampak lingkungan. Hal ini, muncul sqat hearing Komisi C DPRD Surabaya, Dishub Kota Surabaya, PU Cipta Karya, dan warga. Sememtara perwakilan Gereja Mawa Saron tidak nampak hadir, Senin (6/11).

Ketua RW 6 terdiri  Fahrur Rozak menyampaikan pembangunan tersebut menganggu aktivitas dan ketenangan warga. Menurut dia, bukan saja macet, namun debu, suara bising, dan rusaknya rumah warga menjadi kekhawatiran. Selain warga, mess mahasiswa Kalimantan yang letaknya bersebelahan juga merasa terganggu dengan pembangunan gereja Mawar Saron.

"Kami merasa terganggu, karena dampaknya," terang Fahrur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Syaifudin Yuhri mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sidak, setelah menerima pengaduan warga.

"Pembangunan komplek jalan mawar dan cempaka menjadi tanggungjawab pemkot," terang  dia.
Politisi PDI Perjuangan ini, menyampaikan pembangunan tetap mengisyaratkan adanya IMB.
"Karena memang ada bentuk ganguan lingkungan. Itu yang dilakukan Mawarsaron tidak berkoordinasi dengan warga," tegas Saifudin Yuhri.

Ia menyarankan, Mawar Saron harus mampu koordinasi dengan warga, Cipta Karya dan Dinas Perhubungan tidak hanya kajian.

 tetqpi tidak mampu kondisi dilapangan. Dishub terlanjut trobel direkomendasi terkesan memqksakan.

Kewqjiba  dinas perhubunga  rekayasqn qgqr tidqk macet. Tidak hanya di zona ada secara kualitas kemqmpuan jalan tidak mungkin dengan aktibitas besar. Mawarsaron tidak hadir dan mediasi jalan keluar bagi semua pihak. Regulasi dan aturan selayaknya mampu mengayomi semua kepentingan masyarakat. (arf)

Read More

Swasembada Pangan VS Kelangkaan Pupuk di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah di bawah komando Presiden RI, Joko Widodo menargetkan swasembada pangan tahun 2017. Untuk mencapainya, Kementerian Pertanian (Kemtan) mengandalkan  Jawa Timur yang selama ini jadi lumbung pangan nasional. Mulai tahun 2017, Jatim ditarget meningkatkan produksi tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, sayangnya kelangkaan pupuk masih dirasakan sebagaian besar petani di Jatim.

Alih alih meningkatkan hasil pangan, sebagian petani masih menjerit akibat kelangkaan pupuk ini. Di Kabupaten Tuban Jatim misalnya, sejak memasuki musim penghujan tahun petani kesulitan mencari pupuk bersubsidi di kios-kios resmi maupun di kelompok tani.

Tapi anehnya, justru keberadaan pupuk bersubsidi tersebut banyak ditemukan dan dijual secara bebas di toko-toko yang bukan kios resmi. Karena dengan alasan kelangkaan, pupuk bersubsidi yang ada di toko-toko itu dijual dengan harga dua kali lipat dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Bahkan informasi yang beredar sejak dua minggu terakhir ini hampir semua petani yang ada beberapa kecamatan di wilayah Tuban mulai mencari pupuk. Mereka adalah para petani tadah hujan yang sudah mulai tanam jagung sejak mulai turun hujan.

Kelangkaan pupuk inipun memantik reaksi  ketua DPP KHTI Jatim, Ahmad Nawardi,  ia juga mendengar  hilangnya pupuk bersubsidi dari  kios. Pupuk produksi PT Petrokimia tersebut hilang dari kios dan berpindah ke toko-toko umum dengan harga jual yang sangat tinggi.

Nawardi menyatakan sangat prihatin dengan kejadian tersebut. tidak seharusnya pupuk bersubsidi  hilang ditingkat kios, pasalnya hari hari ini adalah waktu tanam yang sangat penting bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsisi.

" Jika benar pupuk bersubsidi hilang bisa diduga ada permainan di level tertentu". kata Nawardi yang juga anggota Komite II DPD RI itu.

Meski tidak bisa memastikan siapa yang memainkan pupuk bersubsidi sehingga menyusahkan petani miskin tersebut. Ia meminta pihak terkait, seperti PT Petrokimia harus bertanggung jawab mulai produksi sampai diatribusi.

"Petrokimia harus bisa memastikan bahwa pupuk tersebut sampai di tangan petani yang membutuhkan." urainya.

Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jatim untuk memantau kelangkaan maupun hilanghya pupuk bersubsidi di kios maupun dipasaran. Apalagi sering terjadi terutama saat musim tanam tiba.

"Sampai saat ini kita tidak pernah tahu zecara pasti berapa jumlah produksi pupuk bersubsidi, dan bagaimana distribusinya," jelasnya.

Karena itu mantan wartawan tempo ini meminta kemwnterian BUMN dan pertanian turun tangan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulityo mengatakan, kelangkaan pupuk itu  terjadi akibat penghadangan Pupuk bersubsidi oleh sekelompok masyarakat  dsn Tileng desa Talun kec Montong.

Pada intinya, penghadangan dilakukan sekelompok tani penggarap lahan perhutani yang tidak mempunyai jatah pupuk. Mereka menghadang berharap langsung bisa membeli dari truk. Namun usaha tersebut digagalkan.

"Ada 10.000 Ha wilatah yg diusahakan oleh LMDH yang belum membuat RDKK dan belum mendapat rekomendasi dari Diperta Kab Tuban,"tegasnya.

Menindaklanjuti pemberitaan di Kec Montong, Tuban  sudah dilakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi.  Selain itu, Kadisperta mendapat undangan oleh DPRD Kab Tuban melakukan Hearing bersama distributor Kab Tuban. Intinya DPRD  menanyakan kenapa setiap mendekati akhir tahun selalu terjadi kelangkaan pupuk dijawab bapak Kadistan tidak ada kelangkaan pupuk yangg ada keterlambatan tebus saja bisa dari distributor atau kios dan juga petani  yang tebus.

"Kalau petani yang tidak punya RDKK kios memang tidak mau melayani karena Kios takut dan ribut dengan petani penggarap dari luar daerah. Yang saat ini sudah diterbitkan keputusan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan propinsi jawa timur untuk alokasi penambahan pupuk bersubsidi yang baru," Tandasnya. (arf)

Read More

Risma Licik Tak Mau Bantu SMA/SMK

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usulan pemberian bantuan untuk SMA/SMK di Surabaya kembali disuarakan di sela proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Kali ini, anggota dewan terlihat kompak mendorong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk berani mengalokasikan anggaran senilai Rp 28 miliar.

Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat membantu lebih dari sekitar 11 ribu siswa SMA/SMK Surabaya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sayang, usulan itu tampaknya masih terlalu berat hingga pembahsan anggaran di DPRD sempat mengalami dead lock.

“Senin besok (Hari ini) akan dilanjut rapat badan anggaran (Banggar). Sabtu (4/11) sudah diusulkan, namun sampai sore hari menunggu persetujuan wali kota (Risma) tetap tidak ada keputusan,” tutur Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti dikonfirmasi kemarin.

Reni mengatakan, persetujuan wali kota dalam memberikan bantuan untuk siswa SMA/SMK Surabaya sangat penting. Sebab, pembahasan APBD Surabaya sendiri tengah dikajar batas waktu. KUA-PPAS setidaknya harus diputuskan pekan depan dan APBD Surabaya selambat-lambatnya harus disahkan akhir bulan ini.

“Kalau tidak masuk KUA-PPAS tidak mungkin bantuan itu akan dianggarkan dalam APBD Surabaya 2018,” terang Reni.

Anggaran pendidikan Surabaya 2018 telah mencapai angka Rp790 miliar. Kendati sudah memenuhi persentase di atas 20 persen sebagaimana ketentuannya, Reni berharap tetap ada prioritas penggunaan anggaran yang tepat. Terlepas dari kewenangannya, bantuan ini merupakan sikap kongkrit pemerintah berpihak kepada warga tidak mampu.

Reni menegaskan, dalam penyusunan APBD Surabaya akan melewati tahapan evaluasi dari Gubernur Jatim. Karena itu, jika memang ada keselahan dalam pengalokasian anggaran ini otomatis akan dilarang.

“Logikanya kalau bisa mengalokasikan anggaran Bopda SMA/SMK yang sudah pasti dilarang tahun ini sebesar Rp180 miliar. Maka tidak ada masalah kalau menganggarkan lagi di 2018,” tutur politisi asal PKS itu.

Jika setelah dianggarkan pemerintah masih ragu-ragu dalam penggunaannya, kedepan pemkot dan DPRD bisa kembali melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Atau bila perlu mendatangkan sejumlah pakar hukum untuk menguji kepastian hukumnya.

“Masih ada waktu untuk mengkajinya. Kalau sudah disetujui, tinggal secara teknis dibuatkan perwali seperti halnya beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu,” ungkap Reni.

Tidak hanya Reni, pemberian bantuan ini juga kuat disuarakan Ketua DPRD Surabaya Armuji. Pihaknya mengaku, saat reses kerap kena marah oleh warga. Mereka protes kenapa sekolah sekarang bayar.

“Ya kami jelaskan sekarang sudah tidak dalam kewenangan Pemkot lagi,” kata Armuji.

Menurutnya, permasalahan warga tidak mampu di jenjang SMA SMK ini tidak bisa disikapi dengan diam saja. Bagi warga yang tidak mampu harus tetap dibantu dengan intervensi dari APBD Pemkot Surabaya.

Pihaknya bahkan sudah memikirkan terkait sistem penyaluran bantuan agar tidak menyalahi aturan. Yakni dana APBD itu langsung disalurkan Pemkot ke sekolah yang diberikan melalui rekening.

“Yang menyalurkan nanti SKPD langsung. Ada dua SKPD nantinya menyalurkan yang saling terkait. Jadi bukan siswa menerima langsung tapi dinas yang membayarkan langsung ke sekolah,” kata Armuji.

Nantinya, uang bantuan APBD ini tidak akan full membantu biaya sekolah SMA SMK, melainkan lebih dari 50 persen. Misalnya, dikatakan Armuji, biaya sekolahnya Rp 300 ribu, nanti dibantu Pemkot senilai Rp 200 ribu. (arf)

Read More