Minggu, 07 Januari 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lagi-lagi menolak untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur. Apalagi menjadi cawagub Jatim menggantingkan Abdullah Azwar Anas yang resmi mengundurkan diri karena diterpa isu black campaign.

Wali Kota Risma menegaskan masih ingin melanjutkan beberapa pekerjaannya di Kota Surabaya, sehingga sejak awal digadang-gadang pada Pilgub DKI Jakarta, ia selalu komitmen menolaknya. Demikian pula di Pilgub Jatim, ia tetap menolak ketika sejak awal ditanya oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri apakah mau maju di Pilgub Jatim apa tidak.

“Mohon maaf, saya terus terang masih ingin di Surabaya, saya gak ingin berubah, sudah beberapa tahun lalu, saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Kota Surabaya,” tegas Wali Kota Risma kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Sabtu (6/1/2018).

Alasan lainnya, kata dia, tidak ingin cuti dan tidak ingin kehilangan waktunya untuk membereskan beberapa pekerjaan di Surabaya itu. Makanya, seringkali ketika waktu libur, dia selalu masuk kerja untuk membereskan beberapa pekerjaannya.

“Kalau cuti kan tidak bisa kerja. Saya ingin tetap bekerja karena masih banyak yang harus saya selesaikan. Saya ingin saat saya nanti meninggalkan Surabaya, kota ini sudah dalam kondisi bagus,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga memastikan kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ke rumah dinasnya hari ini, Sabtu (6/1/2017), bukan untuk merayunya kembali maju di Pilgub Jatim menggantikan Anas. Namun, ia mengakui sempat berbicara tentang Pilgub Jatim, termasuk persoalan Anas yang diterpa isu kampanye hitam.

“Tadi ditanya soal Pak anas, soal bagaimana ke depan, ya saya sampaikan Pak Anas ini korban dan itu bisa terjadi pada setiap orang, bukan hanya Pak Anas saja. Artinya, saya ingin menyampaikan sebetulnya apakah ini by design apa ndak, kalau by desain, kesalahan  Pak anas dimana?” kata dia.

Politik ini, lanjut Wali Kota Risma, memang susah karena apapun bisa dilakukan, kadang teman menyerang teman, kadang lawan menyerang teman dan banyak macamnya bentuk black campaign itu.  Makanya, dia berharap kepada Anas untuk selalu kuat menghadapi ini, karena memang tidak mudah dan bisa saja terjadi pada setiap orang.

“Saya sampaikan Pak Anas harus kuat melalui semua ini,” harapnya.

Bagi Wali Kota Risma, Anas adalah kader partai yang sangat baik karena berhasil memajukan daerahnya. Ia juga menyampaikan setiap orang mempunyai kekurangan yang tak luput dari salah. “Pemimpin juga manusia,” pungkasnya.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman kepada  masyarakat Jawa Timur di saat menjelang Proses Pemilihan Gubernur Jatim.

Sedikitnya  11 Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di Jatim akan mengawal Pilgub 2018 dengan suasana tentram dan sejuk.

" Ini adalah bentuk kepedulian dari pimpinan perguruan tinggi jawa timur untuk terus - menerus mengawal, merawat kesejukan yang ada di jawa timur ." kata Prof. Muhammad Nuh selaku Penasehat Paguyuban Rektor Jatim saat menggelar Konferensi Persnya di Gedung Unusa Kampus B Jemursari Surabaya pada Sabtu (6/1/2018).

M. Nuh mengungkapkan,  pada proses Pilgub Jatim yang di gelar bulan Juni  2018  mendatang jangan sampai terjadi kekacauan di wilayah jatim yang sekarang keadaannya kondusif.

" Jangan sampai  jatim  yang sudah nyaman.namun gara - gara ada kegiatan pilgub, masing - masing saling menuding dan saling menjelekan akhirnya timbul konflik diantara kita sendiri dan itu sama sekali tidak kita inginkan ."  ungkap Pria Kelahiran Surabaya 1959.

Namun untuk menjaga kenyamanan jawa timur menjelang Pilgub tersebut, Pihaknya bersama pimpinan atau Rektor Perguruan Tinggi di Jatim akan menyatakan sikapnya untuk menjaga Pilgub agar tidak terjadi hal - hal yang merugikan masyarakat jatim.

" Oleh karena itu, dari jauh - jauh kawan - kawan perguruan tinggi menyampaikan sikap sebelum terjadi yang tidak diinginkan." terang M.Nuh

" Kedua kita menginginkan melakukan edukasi  politik dengan edukasi politik,  kita lebih menghargai perbedaan,namun yang terpenting di pilgub kita bisa membangun maturitas atau pendewasaan di dalam berpolitik sehingga ikatan emosional dapat diimbangi kemampuan berfikir secara rasional." tambahnya.

Tidak hanya itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden  Susilo Bambang Yudoyono menjelaskan,bahwa .kawan - kawan perguruan tinggi menginginkan pada proses Elektoral ini diharapkan  nyaman, sejuk tidak adem ayem.namun ada dinamika saat pasca proses Pilgub harus kita pantau bersama

" Pasca proses pilgub juga harus kita kawal dengan cara kita berikan pandangan - pandangan, program- program kerja dan aktifitas apa saja yang harus disiapkan untuk dijadikan polse jatim untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat jawa timur. " pungkasnya. (Dji)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M didampingi Ketua Korcab V DJAT Ny. Herniwati Edi Sucipto menghadiri serah terima Jabatan empat Komandan Lantamal Wilayah Timur di Dermaga Madura Koarmatim, Ujung Surabaya, Sabtu (6/1).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M. memimpin langsung jalannya upacara tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh Danguspurlatim, Danguskamlatim, para Komandan Lantamal Wilayah Timur, para Asisten Pangarmatim, Wadan Lantamal V, para Dansatuan Koarmatim, Kasatker dan Kadis Koarmatim serta tamu undangan lainnya.

Serah terima yang dilaksanakan pada pagi hari itu antara lain Danlantamal VII Kupang dari Brigjen TNI (Mar) Dedi Suhendar kepada Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S. H, Danlantamal IX Ambon dari Laskma TNI Nur S Prihartono, S.E., M.Tr. Han kepada Laksma TNI Antonga Simatupang, Danlantamal X Jayapura dari Laksma TNI I.N.G Sudihartawan, S.Pi.M.M kepada Kolonel Marinir Ipung Purwadi, Danlantamal XIII Tarakan dari Laksma TNI Ferial Fachroni kepada Laksma TNI Sigit Setiyanta.

Selain itu ada juga pengukuhan Dansatkorarmatim Kolonel Laut (P) Dato Rusman SN., S.E.  dan sertijab Dansatfibarmatim dari Kolonel Laut (P) Retiyono Kunto H., S.E kepada Kolonel Laut (P) Sawa, S.E., M.M.

Pangarmatim dalam amanatnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira untuk mengembangkan karier serta mengaktualisasikan kemampuan konseptualnya guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.

"Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan dapat menciptakan pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran guna terus meningkatkan kualitas kinerja, baik bagi organisasi maupun personel yang bersangkutan,” ujarnya.

Pangkalan Utama TNI  Angkatan Laut merupakan komando pelaksana dukungan yang merupakan salah satu komponen kekuatan sistem senjata armada terpadu memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan tempur, dukungan logistik, dukungan administrasi dan dukungan khusus bagi unsur unsur tni angkatan laut (kapal, pesud dan marinir), melaksanakan operasi di wilayah kerjanya dan melaksanakan pemberdayaan potensi maritim serta tugas tambahan, membantu menyelenggarakan dukungan fasilitas pangkalan bagi kesatuan non TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi di wilayahnya.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama seluruh jajaran Koarmatim, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas keberhasilan yang diraih oleh masing-masing komandan semasa kepemimpinannya. Hal ini perlu saya sampaikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja saudara dan sebagai motivasi bagi pejabat baru untuk berkarya," terangnya.

Adapun keberhasilannya sebagai berikut:

Komandan Lantantamal VII Kupang Brigjen TNI (Mar) Dedi Suhendar diantaranya memprakarsai terbentuknya forum silaturahmi maritim Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan lomba perahu naga dan renang laut.

Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Nur Singgih Prihartono, S.E., M.Tr (Han) diantaranya mendukung pelaksanaan Darwin Ambon Yacht Race dan Sail Wonderfull 2017 serta melaksanakan Fun Dive.

Komandan Lantamal X Jayapura Laksamana Pertama TNI I Nyoman Gede Sudihartawan, S.Pi, M.M. Diantaranya meraih Emas Dan Perak pada Lomba Selam Kasal Cup

Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Ferial Fachroni diantaranya menggagalkan peredaran narkoba, menggagalkan penyeludupan kepiting dan menangkap perompak udang.

Sedangkan Komandan Satfib Koarmatim Kolonel Laut (P) Retiono Kunto Hadiningtyas, S.E., diantaranya melaksanakan Operasi Trisila Dan Komodo Jaya 2017, serta melaksanakan dukungan Latihan Demo Aksi Tempur Laut. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) HUT Kodam V/Brawijaya Ke - 69 telah dirayakan pada Bulan Desember tahun lalu, namun rangkaian kegiataannya tetap berlangsung sampai dengan Bulan Januari tahun ini. Hal ini ditandai dengan dilepasnya ribuan peserta lari oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman M. A. di lapangan Kodam V/Brawijaya, Minggu, 7 Januari 2018 pagi. Event lari bertajuk “Brawijaya Run” ini, terbagi menjadi 4 (empat) kategori dan diikuti oleh pelari dari berbagai daerah, bahkan dari luar wilayah Jawa Timur.

Lari 10 K dan 5 K ini diselenggarkan dalam rangka memperingati HUT Kodam V/Brawijaya Ke – 69 dan bertujuan untuk meningkatkan Kemanunggalan dengan rakyat. “Event ini dilaksanakan untuk memperingati HUT Kodam V/Brawijaya Ke – 69 yang telah dilaksanakan pada 19 Desember tahun lalu, dan tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kemanunggalan TNI AD, Khususnya Kodam V/Brawijaya dengan Masyarakat”, ungkap Pangdam V/Brawijaya, ditemui usai memberangkatkan peserta lari.

Peserta yang mengikuti “Brawijaya Run” kali ini cukup banyak, baik dari Instansi TNI Polri maupun dari Masyarakat. “Disini pesertanya cukup banyak, baik dari TNI Polri, ada juga Taruna Taruni Akademi Angkatan Laut. Dan yang cukup memgembirakan banyak peserta dari Pemuda Pemudi, sehingga mereka memiliki semangat dan spirit yang kuat, selain pintar mereka juga memiliki fisik dan mental yang kuat”, jelas Pangdam.

Disinggung mengenai kesiapan Kodam V/Brawijaya menjelang Pemilukada tahun ini, Pangdam menegaskan bahwa TNI Polri Netral. “TNI Polri menjamin Netral dan Pemilukada tahun ini dijamin berjalan aman, tertib dan lancar”, tegas Mayjen TNI Arif.

Hasil akhir “Brawijaya Run” kali ini, dari kategori 10 K Umum peringkat pertama diperoleh Ranto dari Kudus, Jawa tengah, waktu tempuh 33’35”, posisi kedua Robi Dwi Kurniawan dari Probolinggo, Jawa Timur, waktu tempuh 33’55”, dan peringkat ketiga diduduki Sutikno, Lumajang, Jawa Timur, dengan perolehan waktu 34’.03”. Sedangkan kategori 10 K TNI Polri, peringkat pertama disandang oleh Prada Ahmad Sholeh Ritonga dari Yonif Para Raider 328/Dirgahayu Kostrad, peringkat kedua diduduki oleh Prada Munce dari satuan yang sama dan peringkat ketiga oleh Pratu Prasad, Satuan Yon Arhanudri 2 Kostrad.

Pada lari 5 K, kategori Putra peringkat pertama diraih oleh Rahmat Setiya Budi dari Kab. Malang dengan perolehan waktu 16’03”, peringkat kedua oleh Tri Sutrisno dari Cepu, Jawa Tengah, dengan waktu 16’08” dan peringkat ketiga oleh Nugroho dari Magelang, Jawa Tengah, perolehan waktu 16’13”. Kategori Putri peringkat pertama diraih Septiana dari Cepu, Jawa Tengah, dengan waktu 19’25”, peringkat kedua Anjarsari dari Bandung, Jawa Barat, perolehan waktu 19’43” dan peringkat ketiga diduduki oleh Tria Suryaningsih dari Yogyakarta, dengan waktu 20’11”.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batuporon Lantamal V Letkol Laut (P) Teguh Wibowo, M.Tr Hanla menghadiri apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Semeru 2018 yang dilaksanakan di Lapangan apel Polres Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.45 Bangkalan, Jumat (05/1).

Irup apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Semeru 2018 adalah Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M. Ridha, S.IK. S.H. Adapun Tema yang diusung pada apel gelar pasukan ini adalah “Polri Yang Promoter Siap Mengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018”

Apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan sebagai wujud kesiapan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan  Pilkada 2018, Tugas kita semua mengawal Demokrasi agar pelaksanaan Pilkada 2018 tidak mengganggu stabilitas keamanan serta terlaksananya Koordinasi / sinergis yang baik antar  instansi TNI/Polri serta instansi terkait lainnya,  selain itu Apel ini merupakan konsolidasi dan pengecekan personil dalam menghadapi tugas dilapangan.

Hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2018 Dandim 0829/Bkl Letkol Arm Dodot Sugeng Hariadi, S.E., Kadishub Bangkalan Ram Halili, Kassubgar 0829/ Bangkalan Mayor Laut (P) Suherman, Kasihartib Lanal Batuporon Lettu Laut (PM) Sugiarto, Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan Mustain Saleh, S.E., M.M., Ketua KPUD Bangkalan M. Fauzan Jakfar, S.Ag. (arf)

Jumat, 05 Januari 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membeberkan nilai commitment fee proyek pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017.

"Dugaan commitment  fee proyek ini adalah 7,5 persen atau Rp 3,6 miliar," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Menurut Agus, pemberian fee proyek itu terkait pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalsel.

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap.

Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) tersebut, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti rekening koran PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar.

Lalu, uang Rp 65.650.000 dari brankas Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di rumah dinasnya dan Rp 35 juta dari tas di ruang kerjanya.

KPK sendiri menetapkan empat orang tersangka kasus tersebut antara lain, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai, Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Diduga sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1)? huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., Wakil Komandan Lantamal V dan seluruh perwira menengah Lantamal V menghadiri pengarahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supamdi, S.E., M.M., yang dihelat di gedung Moeljadi Kodiklatal, Surabaya, Jum’at (5/1).

Tampak hadir dalam acara pengarahan tersebut Asisten Personel Kasal, Kakorsahli Kasal, Komandan Kodiklatal, Gubernur AAL, Wakil Gubernur AAL, Kadiswatpersal, Danguskamlatim, Karumkital dr. Ramelan, Kadispenal, Komandan STTAL, Komandan Pasmar-1, Wadan Kodiklatal, para Direktur Kodiklatal, Komandan Kodikopsla serta seluruh Pamen wilayah Surabaya dan dihadiri kurang lebih 800 personel.

Kasal Laksamana TNI Ade Supamdi, S.E., M.M., dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagai seorang perwira harus bisa mengukur kemampuan yang dimilikinya dan potensi apa yang ada dalam diri masing-masing. Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan semakin ketatnya persaingan karena banyaknya jumlah perwira ditingkat perwira menengah di TNI AL.

Selain itu, Ade -sapaan akran Kasal berdarah Sunda ini- juga berharap agar  seorang perwira harus mampu membuat perencanaan yang terukur, mempunyai visi kedepan, pengetahuan yang luas,  mampu berdiplomatik juga memiliki kemampuan bahasa asing terutama  bahasa inggris yang baik dan berahlak mulia.

 
"Setiap individu harus selalu meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan manfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk mengambil sekolah Akademik sesuai yang diinginkan," pinta Ade.

Menurutnya, di luar banyak sekali kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan melalui jalur beasiswa pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, 

"Kuncinya cuma satu yaitu ada kemauan dan pasti disana akan menemukan jalan," terangnya lagi.


Orang nomer satu dijajaran TNI AL ini berharap kepada para perwira untuk siap menghadapi masalah Kekinian dan berharap agar para perwira jangan berpikir dengan sistem yang tidak baik dalam bekerja, Percayalah bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik.

Mengakhiri pengarahannya, Kasal memberikan kesempatan kepada seluruh pamen yang hadir untuk berkomunikasi dua arah, kran tanya jawab dibuka, para pamen pun dengan antusias bertanya tentang berbagai permasalahan disatuannya atau mengajukan masing masing atau mengajukan saran membangun untuk TNI AL kedepan yang lebih baik. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif mulai hari ini, Jumat (5/1/2018).

Ia sebelumnya telah diperiksa intensif sejak Kamis (4/1/2018) malam bersama tiga orang lainnya, yang kini juga mendekam di balik jeruji penjara.

Keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Abdul Latif ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK.

"ALA (Abdul Latif) ditahan 20 hari pertama di Rutan KPK," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sementara tiga orang lainnya yang turut diamankan lembaga antirasuah ditahan di tempat yang berbeda.

Yakni, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

"FRI (Fauzan Rifani) Rutan Guntur, ABS (Abdul Basit) Rutan Guntur, DON (Donny Winoto) Rutan Polres Jakarta Timur," ucap Febri.

Politikus Partai Berkarya itu hanya mengungkapkan harapannya dalam menjalani proses hukum di KPK.

"Semoga masih ada keadilan. Kita akan lihat, semoga masih ada keadilan," kata dia sambil tak henti-henti mengacungkan kedua jempol tangannya sembari berjalan menuju mobil tahanan.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai tersebut sebesar 7,5 persen atau senilai Rp3,6 miliar.

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp1,8 miliar.

Diduga sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1)? huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang pemilihan kepala daerah di Jawa Timur, seluruh personel TNI-Polri mulai menyiapkan diri untuk mengawal berlangsungnya pemilihan tersebut.

Itu, terlihat dengan adanya apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja 2018 yang berlangsung di Mapolda Jatim.

Tak hanya itu, selain dihadiri oleh beberapa unsur Forkopimda Jatim, sekaligus petinggi TNI-Polri Jawa Timur, berlangsungnya apel tersebut juga dihadiri langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkilfi beserta beberapa pejabat lainnya.

Pada pelaksanaan Apel gelar ini melibatkan 500 personel TNI yang terdiri dari 18 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dan Satuan Setingkat Pleton (SST).

“Peserta apel terdiri dari personel Polri, TNI-AD, AU dan AL,” jelasnya ketika ditemui di lapangan Mapolda Jatim, Jumat, (5/1/2018) pagi.

Dijelaskannya, selama melakukan pengamanan tersebut, nantinya seluruh personel TNI hanya ditugaskan untuk mem- back up pelaksanaan Pilkada Jatim 2018.

“Sesuai perintah dari pimpinan, TNI harus netral dan membantu Polri selama pelaksanaan pemilihan itu,” jelasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus berupaya maksimal untuk menangani permasalahan PMKS yang timbul di kota Pahlawan. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, setiap bulannya para PMKS yang terjaring razia dipulangkan ke daerah asal.

Supomo selaku Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, mengungkapkan, untuk PMKS sendiri ada sekitar 27 jenis, terdiri dari ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), anjal, gepeng, WTS dan sebagainya. Di tahun 2017, Pemkot sudah memulangkan sekitar 1500 orang PMKS. Untuk pemulangan PMKS, biasanya di kawal oleh satu orang dokter dan satu orang Pendamping (TKSK). Untuk luar pulau menggunakan akomodasi pesawat. Diantaranya yang dipulangkan kebanyakan dari beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar pulau.

“Kurang lebih 1500 an yang sudah kita pulangkan ke daerah asal, ke berbagai daerah, termasuk luar pulau, ke NTT, Makassar, Sulawesi. Terdiri dari 27 jenis PMKS, untuk antisipasi agar mereka tidak kembali, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Kita antarkan sampai ke keluarga, tentunya banyak keluarga yang berterima kasih, banyak juga kejadian-kejadian yang diluar dugaan, ada juga mereka yang tahlilan sampai 1000 harinya, dan kemudian tiba-tiba mereka kembali dikira keluarganya sudah meninggal,” ujar Supomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (04/01/17).

Supomo menambahkan, di Surabaya ada beberapa panti yang terus dioptimalkan untuk mengurusi PMKS, dan di Surabaya sendiri merupakan panti yang terbesar dalam menangani masalah PMKS, dengan jumlah sekitar 1600 penghuni.

“Di panti sendiri kita tangani layaknya manusia, kodratnya manusia, kita obatkan, kita beri pelatihan, kita berikan makan dan pakaian yang layak, agar mereka bisa hidup lebih baik. Paling mendominasi di liponsos saat ini adalah ODGJ, untuk pengobatannya biasanya secara longtime, kita opnamekan dulu selama satu minggu di rumah sakit, kemudian kita rawat ke tempat kami, selanjutnya kita antar mereka obat jalan secara rutin ke rumah sakit, lha itu butuh waktu lama, bahkan puluhan tahun, karena penyembuhannya juga butuh waktu yang lama,” imbuh Kadinsos.

Saat ini, Sambung Supomo, liponsos sendiri telah dilakukan perluasan, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para penyandang PMKS. Jumlah penghuni liponsos saat ini yang laki-laki sekitar 800 dan perempuan sekitar 400, jumlah totalnya mencapai sekitar 1600 PMKS, dengan dibantu sekitar 150 petugas.

“Upaya-upaya terus kami lakukan untuk melayani mereka, selain melakukan perluasan liponsos, juga kita terus lakukan pengobatan, ada juga yang sudah mendekati sembuh itu kita rekreasikan ke kebun binatang, ke taman-taman, kita ajak mereka jalan-jalan, sebagai upaya untuk mengingat kembali memori mereka, upaya apapun kita tempuh agar mereka cepat sembuh,” tambahnya.

Supomo menuturkan, Pemkot saat ini lebih meningkatkan kuantitas dari pengawasan, pemantauan, dan pengendalian, untuk mengantisipasi datangnya PMKS ke Surabaya.

“Kita terus gerakkan Kecamatan, Kelurahan RT dan RW, dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya permasalahan sosial dan keamanan, itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya teroris di Surabaya, siapa pun boleh datang ke Surabaya, asalkan kemudian mereka mempunyai tujuan yang jelas, kalau mereka disini ketahuan menjadi PMKS, maka akan kita tertibkan dan kalau bisa kita ajak ngomong, maka akan langsung kita pulangkan ke daerah asal. Setiap bulan sekitar 50 sampai 60 PMKS dipulangkan ke daerah asal, dan setiap hari yang datang ke tempat kami dari hasil penertiban itu sekitar tiga sampai empat orang yang datang,” tuturnya.

Perlu diketahui, selain panti untuk lansia, Pemkot juga memiliki panti khusus untuk rehabilitasi sosial bagi eks penyandang penyakit kusta, tepatnya di daerah Babat Jerawat, Benowo, terang Supomo. Di tempat ini mereka ditampung, dengan jumlah total 118 orang, dan sekitar 18 yang teridentifikasi sebagai penduduk Kota Surabaya.

“Walaupun dokter telah menyatakan mereka sembuh, kebanyakan mereka tidak mau untuk dipulangkan, ada yang memang tidak memiliki rumah dan ada juga ketika dipulangkan mereka tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat, itu akhirnya kita tampung kembali di Pondok Sosial eks penderita kusta,” terang Supomo, selaku Kepala Dinas Sosial Surabaya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. didampingi Ketua Korcab V DJAT Ny. Herniwati Edi Sucipto  menghadiri acara apel khusus dalam rangka peringatan HUT Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) ke-55 tahun 2018 dengan Irup Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI drg. R.A. Nora Lelyana, M.H., Kes, di Dermaga Madura Koarmatim,  Ujung, Surabaya, Jum’at (5/1).

Apel khusus ini didahului dengan penerima apel memasuki lapangan upacara,  dilanjutkan dengan penghormatan pasukan serta laporan pengambil apel. Selanjutnya pembacaan amanat Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.AP., serta menyanyikan Mars Kowal.

Kasal dalam amanatnya yang dibacakan Kadiskesal mengatakan bahwa  Apel khusus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenang kembali sejarah kelahiran Kowal pada tanggal 5 Januari 1963, serta  sebagai  momentum yang tepat untuk terus menggelorakan tekad dan semangat serta cita-cita luhur wanita Indonesia, khususnya anggota Kowal, dalam memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut.

Momentum peringatan hari jadi ini lanjut Kasal,  dapat dijadikan sebagai titik tolak, untuk menumbuhkan kembali semangat juang dan patriotisme prajurit Kowal yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan  etos kerja.

Dalam kegiatan HUT ke-55 Kowal tahun 2018, selain melaksanakan Apel khusus, juga dilaksanakan pengukuhan Ibu Raksa Tri Anggana Tantri kepada Ibu  Nanny Hadi Tjahjanto selaku Istri dari Panglima TNI sebagai Ibu Asuh Korps Wanita TNI.

Ibu Raksa Tri Anggana Tantri merupakan Ibu asuh wanita TNI yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, asuhan, dan tuntunan kepada para wanita TNI agar tetap dapat menyelaraskan antara tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota militer dan sebagai perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Selain itu, pada peringatan HUT Kowal kali ini dimeriahkan dengan Ship Tour & Joy Sailing dan berbagai atraksi atau demonstrasi yang menunjukan eksistensi prajurit Kowal TNI AL.

Dalam joy saling juga di gelar demonstrasi yang dipersembahkan personel Kowal antara lain Tari Putri Enggang, Angklung dan kolintang, Paduan suara dan Launching Adhara Voice.

Saat ini, anggota Kowal berjumlah 2034 orang dimana tiga personel Kowal merupakan Perwira Tinggi berpangkat Laksamana Pertama, kemudian personel berpangkat Kolonel berjumlah 28 orang, Letnan Kolonel (Letkol) berjumlah 152 orang, Mayor berjumlah 211 orang, Kapten 193 orang, Letnan Satu (Lettu) 124 orang, Letnan Dua (Letda) 120 orang, Pembantu Letnan Satu (Peltu) 177 orang, Pembantu Letnan Dua (Pelda) 123 orang, Sersan Mayor (Serma) 180 orang, Sersan Kepala (Serka) 253 orang, Sersan Satu (Sertu) 276 orang, dan Sersan Dua (Serda) berjumlah 194 orang.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo membeberkan kronologi kegiatan penindakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (4/1/2018) kemarin.

Kronologi operasi tangkap tangan (OTT) tersebut disampaikan Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Agus memaparkan, pada Kamis (4/1/2018), pukul 09.20 WIB, tim KPK mengamankan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jatim.

Saat itu, Donny akan terbang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di tempat berbeda, tim KPK mengamankan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai, Fauzan Rifani, di kediamannya, Jalan Surapati, Batang Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kalsel.

"Dari rumah tersebut, diamankan beberapa buku tabungan Bank Mandiri," ujar Agus.

Setelah itu, tim KPK mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif di kantornya dan membawa Abdul ke rumah dinasnya.

Dari lokasi tersebut, tim KPK mengamankan uang sekitar Rp 65.650.000 yang ditemukan di dalam brankas serta sejumlah buku tabungan berbagai bank.

"Salah satunya buku tabungan Fauzan Rifani," ujar Agus.

Selanjutnya, tim KPK bergerak mengamankan Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit, di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jaksel.

Terakhir, tim KPK mengamankan RYA dan TMN yang sedang berada di ruang kerja RYA di RSUD Damanhuri, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jaksel.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai tahun anggaran 2017 itu.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai tersebut sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

Mereka yang diduga sebagai penerima uang suap yaitu Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, pihak pemberi suap adalah Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1)? huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive