Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 09 Januari 2018

Komandan Kodikdukum Kodiklatal Buka Dikmapa TNI AL Tahap Sargolan


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pendidikan Dukungan Umum (Dankodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (T) Totok Dwijaya Saputra, S.T., M.Si (Han) secara resmi membuka Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) TNI AL tahap Sargolan Korps Kesehatan Angkatan ke 24 TA 2017 di Aula Kodikdukum Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Pembukaan pendidikan tahap Sargolan tersebut diikuti 30 siswa dan dihadiri para Komandan Pusdik, para Kepala Departemen, para Kabag  dan para Komandan Sekolah dijaran Kodikdukum Kodiklatal.

Komandan Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Totok Dwijaya Saputra, S.T., M.Si (Han) dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para siswa  di Kodikdukum untuk melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdik masing masing yang rencananya akan dilaksanakan selama empat bulan. Dengan harapan selama menempuh pendidikan di Kodikdukum Kodiklatal tersebut para siswa dapat mengikuti dan melaksanakan setiap tahapan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut disampaikan sebagai perwira TNI AL, diharapkan para siswa dapat merubah segala pola sikap, pola pikir dan pola tindak menjadi layaknya seorang perwira TNI AL yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, jiwa Korsa dan kepribadian yang bermoral, berani dan profesional.

Menurutnya sebagai perwira para siswa dituntut untuk menguasai disiplin ilmu yang nantinya dalam bertugas tidak hanya menerima dan melaksanakan perintah atasan saja, akan tetapi dituntut juga untuk mampu menjadi seorang manajer yang bisa mengatur anak buah dalam melaksanakan kebijakan pemimpin.

“Mulai saat ini kalian harus menimba ilmu sedalam-dalamnya dengan tetap menjunjung tinggi norma agama  dan norma sosial, agar apa yang dikehendaki oleh Organisasi dan pemimpin TNI AL dapat tercapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan.” tegas Pamen melati tiga dipundak tersebut. (arf)

Targetkan 2 Juta Pengunjung, PDTS KBS Upayakan Percepatan Revitalisasi


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bulan Juli 2013, secara resmi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diambil alih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sejak saat itu hingga kini, KBS terus mengalami perubahan, kemajuan dan peningkatan dari segala aspek.

Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Khoirul Anwar mengatakan, sejak ditangani pemkot, jumlah pengunjung KBS terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, kata dia, jumlah pengunjung mencapai 1.360.000 pengunjung sedangkan di tahun 2017 mencapai 1.571.000 pengunjung.

Melihat peningkatan tersebut, Ia pun optimis di tahun 2018 KBS meningkatkan jumlah pengunjung dengan target 2 juta pengunjung.

“Target kita sampai akhir tahun 2017 sekitar 1.571.000 dan itu sudah melebihi target. Nah, di tahun 2018 kami berani menargetkan 2 juta pengunjung,” kata Khoirul di Kantor Bagian Humas, Senin, (8/1/2018).

Khoirul menambahkan, peningkatan pengunjung juga dibarengi dengan peningkatan jumlah satwa yang terus menanjak jumlahnya terhitung sejak tahun 2017 hingga awal tahun 2018.

“Total secara keseluruhan mencapai 3.296 satwa dengan jumlah 297 spesies,” imbuhnya.

Disampaikan Khoirul, meningkatnya jumlah satwa dan pengunjung tidak lepas dari tangan dingin pemkot beserta jajaran dalam melakukan revitalisasi dari segala lini mulai dari peningkatan dan penataan satwa, pemberian pakan nutrisi, pembersihan kandang secara rutin, pemberian vaksinasi terhadap semua satwa serta pembenahan sekaligus pembangunan infrastruktur.

“Di awal revitalisasi pihak manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS telah melakukan pengembangan revitalisasi pembangunan blocking area primata berbentuk bangunan jembatan untuk selfie anak. Pengadaan untuk alat-alat pendukung juga akan dilakukan, seperti area untuk penyajian dan formulasi makanan,” terangnya.

Selanjutnya, revitalisasi yang akan digarap KBS, Chairul menjelaskan di tahun 2018, pihaknya akan melakukan pengembangan di beberapa zona salah satunya BWE (Breakfast With Elephant).

“Nantinya, di zona ini, pengunjung akan dimanjakan dengan naik di atas pelana gajah, berjalan memulai rute tracking, lengkap dengan kostum mirip seorang raja,” ujarnya.

Selain itu, pihak KBS juga melakukan beberapa revitalisasi kandang hewan diantaranya kandang hewan komodo, harimau, burung Aves dan pulau bekantan. Baginya, penampilan ketiga kandang hewan tersebut harus diubah dan dipercantik konsep kandangnya untuk menarik minat pengunjung dan mengajak orang tua lebih mudah mendekatkan sekaligus mengenalkan hewan-hewan tersebut kepada anak-anaknya.

“Untuk kandang komodo akan dibuat secara view underpass dan view above, lalu kandang harimau akan dibuat relief dengan konsep back to natur. Sedangkan pulau bekantan akan dibuat jembatan penghubung antara pulau yang satu dengan pulau lain. Selanjutnya, revitalisasi juga dilakukan pada kandang burung aves,” urai mantan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan ini.

Ke depan, Khoirul bersama manajemen KBS akan menambah wisata play land dan central park. Dijelaskan Chairul, untuk play land dikhususkan bagi anak-anak dengan suasana outbond namun lebih mengarah ke sisi edukasi. Sedangkan central park lebih seperti tempat bersantai bagi anak-anak.

“Nanti anak-anak duduk di area terbuka hijau dengan bangku-bangku panjang yang bisa dinikmati sambil melihat bergelantungannya satwa-satwa sejenis orang hutan, primata dan yang lain,” pungkasnya. (arf)

282 Catam PK TNI AL Tahun 2018 Panda Makassar Menerima Pengarahan


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Sebanyak 282 pendaftar calon Tamtama  Prajurit Karier (PK) TNI AL Gelombang I Tahun 2018 Panda Makassar  mendapatkan pengarahan dari  Wakil Komandan (Wadan) Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman, MTr Han yang didampingi Aspers Danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Sunarto S.T,.M.AP  di GOR Chandrasa Mako Lantamal VI. Jumat (8/1).

Para Calon Tamtama tahun 2018 ini dikumpulkan untuk diberi pembekalan sebelum melaksanakan tes yang akan dimulai pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Jadwal tes sebagai berikut
1. Tes kesehatan I Tgl 10 s/d 12 Januari 2018
2. Tes Psiko I dan II tgl 15 s/d 17
3. Tes Jasmani dan Postur tgl 18 dan 19
4 Tes MI dan Litsus tgl 22 s/d 23
5.Tes Kesehatan II dan Rik Darah tgl 24 s/d 25
6. Rikmin 26 s/d 9 Februari 2018
7. Sidang Pantukhirda 15 Februari 2018.

Wadan Lantamal VI menyatakan bahwa pengarahan hari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi Calon Tamtama Tahun 2018 sebelum melaksanakan test

Dalam Arahan Wadan  Lantamal VI menyampaikan kepada Calon Tamtama Tahun 2018 yang terdaftar di Lantamal VI ini agar mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dihadapi nantinya serta berusaha mencapai hasil yang terbaik dan seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar lancar dalam mengikuti Tes ini.

Lanjut arahan, Wadan  Lantamal VI bahwa tes seleksi bebas dari percaloan, "Waspadai orang-orang yang memanfaatkan sekeksi ini untuk mengambil keuntungan. Jangan percaya bila ada yang menjanjikan kelulusan. Percaya pada diri sendiri. selamat mengikuti serta tetap semangat dan berjuang terhadap tes yang akan dijalani nantinya serta senantiasa menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Ujar Wadan Lantamal VI.

 Disampaikan juga agar tetap tertib dan disiplin serta bisa membawa diri dalam menyesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lantamal VI

Turut hadir dalam pengarahan  ini Aspers  Danlantamal VI Kolonel Laut (KH) Sunarto, ST.,M.AP , Paban Spers Letkol Laut (KH) Daud Bari Karumkit Jala Ammari Letkol Laut (K) dr. Sinambela.(arf)

BI Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar Switching dan Interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) Bank Indonesia pada Tanggal 4 Desember 2017 telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Menurut Difi Ahmad Johansyah selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim mengatakan, terdapat tiga sasaran utama implementasi GPN diantaranya  menciptakan ekosistem sistem  pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi.

" Transaksi tersebut mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Dan ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan. " katanya saat ditemui disela acara BBM di Cafe Haryono Kitchen  Surabaya pada Selasa (9 /1/2018).

Difi mengungkapkan, Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik.

" Sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce."  ungkapnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut. Masih menurut Difi, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

" Melalui kebijakan yang tertuang dalam ketentuan tersebut diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi." terangnya.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak menjadi tersentralisasi di GPN. Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Difi menambahkan, sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant maupun pedagang dalam negeri.

" Penerapan logo nasional merupakan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel. Dengan penggunaan logo tersebut, kartu ATM/debet dimaksud dapat diterima dan digunakan secara lebih luas oleh masyarakat tanpa mengesampingkan keberadaan instrumen pembayaran yang menggunakan logo internasional." tambahnya.

Pada kesempatan acara peluncuran GPN, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Konsorsium (PK) Pendirian Lembaga Services antara empat Bank Buku 4 dan empat lembaga switching GPN, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung implementasi GPN.

" Yang mendukung adalah PKS Interkoneksi Switching antara empat lembaga switching GPN, PKS Interoperabilitas Kartu Debit antara tujuh bank, dan PKS Uang Elektronik antara empat penerbit Uang Elektronik." pungkas Difi. (Dji)

Lantamal V Surabaya, Serahkan 1.444 Pendaftar Catam TNI AL Gelombang I Tahun 2018 ke Lapetal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hingga hari terakhir pendaftaran, animo para pemuda Indonesia asal Surabaya dan kota disekitarnya untuk bergabung dengan TNI AL terus meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya calon prajurit  yang berdatangan ke loket pendaftran di Gedung Serba  Guna, Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL V, Jl.  Laksda M.  Nazir no. 56 Surabaya,  Selasa (9/1).

Tercatat 1.444 orang telah mendaftar ulang di Loket pendaftaran di Mako Lantamal V dan diserahkan kepada Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut (Lapetal)  untuk mengikuti seleksi lebih lanjut.

Menurut Asisten Personel Komandan Lantamal V Kolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati, S.Pd., M.AP mengatakan bahwa pendaftaran penerimaan calon Tamtama Prajurit Karier (PK) TNI AL Gel I tahun 2018 ini berlangsungnya selama satu bulan.

 “hingga saat ini pendaftar di Lantamal V yang sudah tercatat mencapai 1.444 orang, dan hal ini sudah sesuai dengan presiksi awal. Kami memang menargetkan 1500 pendaftar di panda Surabaya. Jika lebih dari itu, kami akan mempertimbangkan, tapi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena target sudah terpenuhi hingga 99 persen,” terangnya.

Dengan tingginya animo masyarakat yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Laut ini lanjutnya, maka akan semakin mudah bagi Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) Mabesal untuk menentukan kreteria  prajurit TNI AL yang diinginkan, karena semakin banyak pilihannya.

Mengingat jumlah pendaftaran yang mencapai seribu lima ratusan ini, sudah dapat dipastikan proses seleksi akan berjalan ketat, untuk itu Tresna –sapaan akrab Aspers Danlantamal V berharap kepada seluruh peserta tes memaksimalkan waktu yang pendek itu untuk menyiapkan fisik dan mental dalam menjalankan tes nanti.

“Jaga kondisi kesehatan dan mental bajanya, karena itu modal utama untuk bisa menyelesaikan rangkaian tes yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” pintanya.

Selain itu Tresna juga menegaskan komitmen pimpinan TNI AL yang akan menjalankan proses rekrutmen prajurit secara profesional, objektif dan transparan dengan memegang teguh aturan seleksi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan calon Tamtama prajurit Karier (PK) TNI AL Gel I tahun 2018 terbaik sesuai dengan persyaratkan yang ditentukan.

Untuk menghindari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, Tresna mengigatkan para peserta dan orang tua peserta test, untuk waspada dan mengabaikan apabila ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa atau bantuan bisa meloloskan peserta dalam saringan masuk menjadi Tamtama prajurit Karier (PK) TNI AL Gel I tahun 2018 ini, dengan meminta sejumlah uang atau barang tertentu.

“Hal tersebut sudah bisa dipastikan penipuan, karena panitia tidak pernah memungut biaya apapun selama proses penerimaan berjalan,” pungkasnya.

Selesai menerima pendaftar, maka seluruh calon dikumpulkan untuk diberikan pengarahan serta menerima jadwal untuk melaksanakan tes selanjutnya di lapangan sepak bola Pasiran, Ujung, DBAL Surabaya. Selanjutnya para peserta diserah terimakan kepada Lapetal.(arf)

BI Alihkan Fungsi Pengaturan, Pengembangan dan Pengelolahan Sistem Informasi Kepada OJK


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bank Indonesia (BI)  mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Keputusan tersebut telah dilakukan Per Tanggal 1 Januari 2018 oleh Pihak BI dan OJK,  Hal ini telah diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Pengalihan fungsi dimaksud ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah dan Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Heru Cahyono

Menurut Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim  mengatakan, Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan ( SLIK ) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April hingga Desember 2017.

"  Selama masa transisi tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK." kata Difi Ahmad Johansyah saat menggelar acara BI Bincang - Bincang Media, Selasa (9/1/2018).

Difi menjelaskan, Dengan pengalihan fungsi tersebut, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.

" SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah."  jelasnya.

Selain itu, Masih Difi, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit atau pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual ( IDI ) di SLIK dapat mengunjungi kantor – kantor OJK baik di pusat maupun daerah.

" Informasi mengenai alamat kantor – kantor OJK tersebut dapat diakses atau dilihat di www.ojk.go.id.." ungkapnya.

Difi Menambahkan, Pengelolaan informasi perkreditan oleh BI ( Public Credit Registry ) yang dilakukan sejak tahun 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah.

" Selain itu, penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Langkah-langkah yang telah dilakukan baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit." jelasnya.

Ditempat yang sama Heru Cahyono selaku Kepala OJK Regional IV Jatim menambahkan, dalam Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI.

"  Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya." Pungkas Heru. (Dji)

Wadan Kodikdukum Kodiklatal Buka Pelatihan BTCLS


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pendidikan Dukungan Umum (Wadan Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (S) Didik Rohmad Widodo, S.E secara resmi membuka pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Suport (BTCLS) di Aula Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikes) Kodikdukum Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdikes Kodikdukum Kodiklatal bekerja sama dengan Yayasan Ambulan Gawat Darurat (YAGD) 118 Jakarta tersebut diikuti 33 orang terdiri 28 prajurit TNI AL yang berasal dari Satuan Kesehatan Kodiklatal, Koarmatim dan Pasmar 1 sedangkan 5 orang lainya berasal dari Rumkit Dr. Sutomo, Dinkes Kota Surabaya dan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya.

Komandan Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut Kolonel Laut (T) Toto Dwijaya Saputra, S.T., M.Si (Han) dalam sambutan yang dibacakan Wadan Kodikdukum Kolonel Laut (S) Didik Rohmad Widodo, S.E menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik pelaksanaan pelatihan BTCLS tervsebut dengahn harapan akan meningkatkan skill anggota tetap Pusdikes sebagai instruktur mengenai kejadian gawat darurat yang sering terjadi tanpa bisa diprediksi kapan, dimana dan pada siapapun.

Menurutnya dari kejadian tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan kecacatan dan kematian. Dari data yang didapat angka kematian karena kasus gawat darurat cukup tinggi, sehingga tuntutan tindakan yang profesional dari tenaga kesehatan dalam menangani kasus gawat darurat sangat dibutuhkan secara cepat dan tepat.

“Seorang tenaga kesehatan harus mampu bekerja secara cepat, tepat dan terampil untuk menanggulangi semua kasus kegawatdaruratan medis. Jika tenaga kesehatan sudah memenuhi standart kompetensi maka pelayanan gawat darurat akan tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga angka kematian dan kecacatan dapat diturunkan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Dinas Kesehatan TNI AL selaku penanggung jawab terhadap berbagai persoalan dan tatanan kesehatan memandang perlu untuk mendorong personil kesehatan TNI AL untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang kegawat daruratan. Oleh sebab itu melalui pelatihan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap dukungan kesehatan di KRI, kesatuan Marinir, pangkalan dan lembaga pendidikan. (arf)

Iwan Sunito : Kondisi Yang Dihadapi Para Pengembang Lokal Australia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Perusahaan Pengembang Global, Ibarat David vs Goliath


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Sebagai salah satu pengembang Properti ternama di Negara Australia yakni Iwan Sunito yang merupahkan Group CEO dan Komisaris Crown Group, memberikan pandangan terkait tentang kondisi terkini adanya persaingan pengembang Lokal dengan pemain global di pasar properti Australia.

“ Perlu kita akui saat ini bahwa pasar properti Australia, khususnya di Sydney, mendapatkan serbuan dari perusahaan properti global yang memiliki kemampuan modal yang fantastis” kata Iwan Sunito dalam keterangan  siaran persnya, Minggu (7/1/18).

" Bahkan perusahaan pengembang lokal saat ini sedang menghadapi masalah  keterbatasan sumber dana pada umumnya, yaitu di sektor perbankan." terang Iwan.

Menurut Iwan, di sisi lain sementara masih ada perusahaan global yang masuk ke pasar dengan memiliki jumlah modal yang jauh lebih besar,meskipun harga tanah semakin melambung.namun kemampuan daya beli pasar properti masih dibilang kuat.

“ Sebagai contoh, harga lahan di kawasan green square yang dahulu senilai Rp. 500 milyar, sekarang menjadi sekitar Rp. 1 – 1,5 triliun jika dibandingkan dengan 3 atau 4 tahun yang lalu." ujarnya.

Iwan menjelaskan, dengan melambungnya harga tanah tersebut tidak di imbangi masalah perbankan yang telah membatasi atau memperkecil pinjaman kepada perusahaan pengembang lokal.

" Tidak seperti biasanya, perbankan dulu memberikan pinjaman sebesar Rp. 2 hingga  3 triliun, namun untuk saat ini perbankan hanya memberikan sekali pinjaman dan nominalnya hanya sekita Rp 1 triliun." jelas Pria kelahiran Surabaya.

Iwan mengungkapkan, dengan adanya  batasan perbankan ini, setidaknya akan berdampak pada nilai skala proyek yang semakin membesar sementara pada  jumlah dana yang didapatkan semakin berkurang.

" Di satu sisi pihak perbankan menjadi lebih berhati-hati, namun di sisi lain kondisi ini akan meningkatkan kompleksitas  harga tanah semakin melambung selama proses perijinan berjalan, sementara pihak pengembang lokal harus mencari pinjaman ke dua atau tiga bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan." ungkapnya.

Hal lain yang didapat dari pengembang akan mengakibatkan supply hunian di Sydney tidak bisa memenuhi jumlah permintaan yang yang diharapkan, dikarenakan banyak sekali pengembang skala menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan pendanaan.ironisnya untuk perusahaan pengembang global  tidak banyak berpengaruh karena perusahaan ini telah memiliki akses pendanaan dari luar Australia.

" Crown Group yang juga memiliki akses kepada institusi pendaaan global, sehingga kami tidak tergantung kepada institusi pendanaan lokal." kata Iwan.

Masih menurut Iwan, kondisi sekarang  yang dihadapi oleh para pengembang lokal dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan pengembang global dapat diartikan seperti David vs Goliath, alasannya  mereka masuk ke pasar properti Australia lebih dikarenakan pertumbuhan dalam negeri mereka yang sudah terbatas dan mereka memiliki level berbeda dengan perusahaan pengembang lokal Australia dimana mereka memiliki sumber dana dan sumber daya yang lebih besar.

" Situasi ini membuat segala sesuatunya semakin kompleks karena kita mengalami kondisi persaingan yang tidak seimbang." tuturnya.

Untuk mengantisipasi bisa berkompetisi dengan para raksasa, cara yang dilakukan adalah seperti David dan Goliath, it’s not the big that would beat the small, it’s the fast that would beat the slow.

" Kita harus lebih gesit, lebih merespon pasar dan lebih mengerti pasar. Karena bagaimanapun para pengembang lokal yang lebih mengerti pasar jika dibandingkan dengan para pemain global." tegas Iwan.

" Memang mereka memiliki dana yang tidak terbatas, namun mereka juga tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasar lokal, mereka juga lebih lambat dalam membuat keputusan meskipun di satu sisi mereka juga memiliki kemampuan untuk  mendorong harga secara signifikan." tambahnya.

Kalau kita tidak gesit dan cepat, akan sulit untuk bersaing dengan mereka, untuk Crown Group, pihaknya memposisikan diri sebagai The Best of The Best di pasar.

“ Saya kira Kesuksesan peluncuran produk kami dalam 3 tahun terakhir telah membuktikan kualitas perusahaan kami ” imbuh Iwan.

Iwan menambahkan, pihaknya melihat, kesuksesan tersebut bisa diraih dikarenakan kekuatan dari brand kami dan loyalitas konsumen kami serta kualitas bangunan yang kami kerjakan selama ini dan mungkin dari segi inilah yang belum dimiliki oleh para pemain global  di pasar Australia.Hal lain Pemerintah juga harus berperan aktif dalam membuat regulasi yang mendukung perusahaan lokal dibandingkan berbagai macam pembatasan.

" I don’t really believe in a lot of red tapes, I think we need a lot of more red carpets.Bagaimanapun jika ada pembatasan, they always find a way to go somewhere through the back door” tambahnya.

Seperti halnya yang kita lihat saat ini, dengan banyaknya pembatasan yang diterapkan contohnya dalam hal pembiayaan dan penjualan hunian ke orang asing, dimana hal ini sangat berdampak kepada perusahaan pengembang lokal.adalah hal yang baik jika kita mampu mendorong semakin banyak pengembang baik asing maupun lokal untuk bermain di pasar properti Australia dan  tentu saja kita harus welcome dengan kehadiran para pemain global tersebut, namun juga jangan dilupakan dukungan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan lokal.

Daripada terus mengkhawatirkan bahwa pasar sedang slowing down, yang pada kenyataannya pasar tidak mengalami perlambatan dan terus mengalami peningkatan bukan hanya  pertumbuhan 2 digit, melainkan 1 digit, namun menurut saya ini adalah hal yang sehat.

" Karena menunjukan betapa pasar terus bertumbuh dari tahun ke tahun." pungkasnya. (Dji)

Komandan Lantamal V, Santuni Panti Asuhan Yatim Piatu Lailul Falah


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., menyantuni anak yatim di Panti Asuhan Yatim Piatu Lailul Falah Jl. Nambangan Kenjeran Surabaya, Senin (8/1).

Dalam anjangsana tersebut, diserahkan santunan uang dan bahan keperluan lainnya kepada pengelolah panti asuhan, untuk memenuhi ketersediaan makanan penghuni panti.

Menurut Danlantamal V,  pemberian bantuan tersebut untuk mengikat tali silahturahmi antara Lantamal V dengan masyarakat (para penghuni panti asuhan,red). Mereka masih muda, rata-rata usia sekolah, meraka merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu untuk memberikan motivasi, semangat belajar, dan semangat hidup karena ada kepedulian terhadap kebutuhan mereka.

“Diharapkan kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti dapat terpenuhi, semakin banyak donatur yang mau berbagi, dan membantu menyiapkan kebutuhan panti, maka semangat hidup meraka ini akan semakin kuat,” ujar Komandan Lantamal V.

Sementara itu Pemimpin Panti Asuhan Yatim Piatu Lailul Falah, Abah Husien mengatakan, pihaknya sangat senang dengan adanya bantuan dari Komandan Lantamal V.

“Alhamdulillah, dengan bantuan dari Komandan Lantamal V ini sangat membantu kami di sini, demoga barokah, ” ujar Abah Husien.

Menurutnya, anak yang ditampung di panti asuhan tersebut berasal dari berbagai daerah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ia berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut untuk tetap berkesinambungan Panti Asuhan Yatim Piatu Lailul Falah. (arf)

Wali Kota Risma Keturunan Pendiri NU


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi Museum NU di Jalan Gayungsari, Surabaya, Senin (8/1/2018). Di Museum itu, Wali Kota Risma mengenang sejarah nasabnya dengan benda-benda yang telah diserahkan. Ia pun bertemu dengan Ketua PCNU Surabaya Muhibin Zuhri membicarakan tindaklanjut menyejahterakan warga Nahdliyin.

Wali Kota Risma menjelaskan bahwa dirinya masih keturunan pendiri NU, karena buyutnya yang bernama Mbah Jayadi merupakan salah satu pendiri NU. Mbah Jayadi ini memiliki dua anak, Mbahnya Wali Kota Risma dan Mbahnya Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia.

“Mbah Jayadi itu pendiri NU. Beliau dari nasab Bapak saya,” kata Risma di sela-sela mengunjungi Museum NU.

Bahkan, Wali Kota Risma menceritakan Bapaknya pernah ikut Mbah Kakungnya yang rumahnya di Blauran gang 4. Rumah itu ditempati para santri yang ikut resolusi jihad yang digagas oleh KH Wahad Hasbullah.

“Para santri-santri itu tidur di sana. Bapakku tahu betul soal ini dan pernah cerita. Jadi, memang aku keturunan NU,” ujarnya.

Karena keturunan darah biru itu lah, Wali Kota Risma mengaku ada beberapa peninggalan sesepuhnya yang masih dijaga hingga saat ini. Beberapa peninggalan itu sudah diserahkan ke Museum NU. Salah satunya sebuah batu berbentuk telur, benda itu dinamakan Ndok Bledhek.

"Dulu digunakan oleh para pejuang untuk kekebalan, jadi peluru yang ditembakkan itu hanya menembus pakaian, tapi bagian tubuhnya tidak apa-apa," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berkoordinasi dengan Ketua PCNU Surabaya untuk menyejahterakan warga nahdliyin. Sebab, ia merasa bertanggungjawab untuk menyejahterakan semua warganya, termasuk warga Nahdliyin yang dinilai mayoritas di Kota Surabaya.

“Saya minta tolong Mas Muhibin untuk menyejahterakan warga Nahdliyin. Salah satunya nanti akan dibentuk koperasi-koperasi dan dilakukan pelatihan-pelatihan, karena saya bagian hablumminannasnya dan kiai bagian hablumminallahnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Surabaya Muhibin Zuhri menjelaskan kunjungan Wali Kota Risma ke Museum NU untuk melihat langsung beberapa koleksi yang dititipkan keluarganya dan flashback sejarah sesepuhnya. Sebab, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu diakui salah satu keturunan dan keluarga besar pendiri NU di era awal.

“Dan, ada lima artefaknya sudah disimpan di sini (Museum NU). Lima benda itu adalah Keris, Ndok Bledhek, klak bahu, dan dua buah gaman keris tombak,” kata Muhibin.

Menurut Muhibin, Wali Kota Risma berharap supaya Museum NU itu bisa menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Makanya, dia mengaku akan terus bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk mengembangkan museum yang telah diresmikan Gus Dur pada tahun 2004 itu.

Selain mengembangkan Museum NU, ia bersama Wali Kota Risma sudah sepakat untuk bekerjasama mengembangkan dan memberdayakan warga nahdliyin, terutama dalam mengangkat harkat dan martabat dalam bidang ekonomi.

“Salah satu pemberdayaannya, nanti akan dibentuk koperasi dari warga nahdliyin dan untuk warga nahdliyin. Mungkin nanti ada ritel atau apa lah nanti yang produknya bisa diisi oleh warga sendiri. Nanti akan kami diskusikan lebih lanjut,” pungkasnya.(arf)

Danlanal Tegal Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal Tahun 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Marinir SB Manurung menghadiri rapat paripurna/ rapat istimewa yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Tegal Jln. Pemuda no. 1 Kota Tegal, Senin (8/1).

Dalam kegiatan rapat paripurna dihadiri oleh Plt Walikota Tegal  HM.Nursholeh, Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno,S.H., Wakil Ketua DPRD Tegal Anshory Fakih, Waka DPRD Tegal Edy Wasmad, Danlanal Tegal Letkol Mar SB Manurung, Kapolresta Tegal AKBP Jon Wesley Arianto, Kajari Tegal Jaenudin, Pabungkol Kodim 0712 Tegal Mayor inf A.Aziz,Plt Setda Kota Tegal Yuswo Waluyo.

Rapat Paripurna dengan acara pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD kota tegal massa bhakti 2014_2019 dengan anggota dewan yang  baru dilantik adalah Hernoto,Spd.

Kegiatan  rapat paripurna tersebut dilaksanakan dengan hikmad, tertib dan lancar.(arf)

Anggota Komisi B Usulkan Moratorium Penerimaan PKL


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penertiban sejumlah sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini sering dilakukan Satpol PP mendapat kritikan dari anggota DPRD Surabaya. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi B (perekonomian) Ahmad Zakaria.

Zakaria meminta pemerintah kota mengkaji ulang penertiban sentra PKL. Alasannya, Pemkot Surabaya sejauh ini belum memiliki solusi nyata bagi pedagang pasca ditertibkan.

"Kalau tidak ada solusi yang konkrit lebih baik dilakukan moratorium penertiban PKL," tegas Zakaria, Senin (8/1/2018).

Zakaria kemudian mencontohkan penertiban sentra PKL di  Jalan Kupang Mulyo I, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Suko Manunggal. Menurut Zakaria, empat bulan pasca penertiban ternyata pedagang yang ada di sana belum bisa berjualan.

"Dari pada membuat masyarakat menderita, lebih baik dihentikan dulu 4 sampai 5 bulan. Jika sudah ada solusi baru dilanjutkan," ujarnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKL) ini menyebutkan, selama 2017 hingga awal tahun 2018 komisinya kerap menerima aduan dari PKL. Mulai dari PKL Pacuan Kuda, pacar Keling, penjual degan Menur hingga PKL di Jalan Bongkaran.

"Saran kita ditunda dulu sampai PAK (perubahan anggaran keuangan). Dari sana kita tahu program yang akan dibuat untuk PKL. Ini manusia bukan memindahkan barang," tandas politisi yang dikenal vokal ini.

Terkait penataan PKL di Surabaya, sebenarnya ada banyak cara yang bisa ditempuh oleh Pemkot Surabaya. Hal itu mengacu pada Perda No 9 tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi PKL.

Dalam perda tersebut disebutkan secara jelas bahwa untuk pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran diharuskan menyediakan ruang kosong untuk PKL. Namun, kenyataannya sampai sekarang perda itu tidak bisa diterapkan karena belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Pemkot perlu menggandeng pihak swasta jika ingin menata PKL di Surabaya. Kalau Pemkot sendirian, ya seperti ini hasilnya," imbuhnya.

Dia menyebut, belum adanya perwali terkait penataan PKL merupakan pekerjaan rumah besar bagi pemkot. Dia minta pemkot serius menangani PKL, karena kalau dibiarkan bisa jadi bumerang.

Ditanya apakah komisinya sudah menanyakan soal peraturan wali kota ini, Zakaria mengaku sudah sering. Terakhir kali komisinya bertanya kepada bagian hukum Pemkot Surabaya.

"Yang membuat kita kecewa, bagian hukum ngomong jika sampai sekarang Dinas Koperasi belum mengajukan permohonan," sesal Zakaria. (arf)