Pasangan Calon Khofifah dan Emil Dardak Resmi Daftar Pilkada Jatim 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak resmi mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,setelah mendaftar di KPU Jawa Timur  yang bertempat di Jalan Tenggilis pada Hari Rabu (10/1/2018) Pukul 12.00.

Dan di hari terakhir tersebut pasangan yang diusung oleh Partai Nasional Drmokrat (Nasdem) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) ternyata  mendapat tambahan dukungan dari Partai lain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pasangan Khofifah dan Emil Dardak ini mendapat dukungan di hari terakhir pada saat  pendaftaran di KPU, yang penyerahan koalisasi dukungan dilakukan di Pondok Pesantren Ammanatul Ummah, Surabaya,

Pada dukungan ini PAN sendiri memiliki 7 kursi di DPRD Jatim sehingga total dukungan yang dimiliki Khofifah dan  Emil sebanyak 42 kursi.Dengan dukungan dari PAN dan PKPI, pasangan Khofifah dan Emil ini mendapatkan dukungan dari tujuh partai. Sebelumnya, lima partai sudah menyatakan dukungan kepada pasangan ini, yakni Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), PPP (5 kursi), NasDem (4 kursi), dan Hanura (2 kursi).

" Tentu saja dukungan ini menjadikan saya dan Mas Emil semakin optimistis bisa memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini. Insya Allah," kata Khofifah Indar Parawansah saat usai melakukan pendaftaran pasangan calon peserta Pilgub Jatim 2018.

Menurut Khofifah di hari terakhir pendaftaran pasangan calon ( Paslon ) peserta Pilgub  Jatim. Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Jatim, peserta pilkada Jatim sendiri  dimulai sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Bahkan keberangkatan yang Paslon Khofifah dan Emil Dardak di KPU ini dikawal oleh seluruh partai pengusung, ribuan kader, relawan dan simpatisan pendukung. diantara relawan sudah ada yang bermalam di kantor KPU. Pasangan tersebut datang ke KPU dengan menggunakan bus.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, syarat pertama bagi partai yang ingin mengusung calon gubernur sendiri adalah harus memiliki jumlah perolehan kursi di DPRD di daerah pilkada sebanyak 20 persen. Atau parpol punya 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir. Adapun total kursi di DPRD Jatim sebanyak 100 kursi. 100 kursi itu dibagi untuk 10 parpol.

"Alhamdulillah dukungan kepada kami terus mengalir. Dengan mengucapkan Bismillah, kami juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat Jawa Timur semoga semua proses berjalan lancar, aman dan damai," terang  Khofifah.

Khofifah menyebut syarat dukungan parpol yang dibawanya telah lengkap sehingga tinggal menunggu penetapannya saja oleh KPU Jawa Timur.

" Saya sangat mengucapkan terimakasih kepada KPU Jawa Timur yang telah menyambut dirinya dan Emil serta seluruh rombongan dengan sangat baik." ungkapnya.

Pilkada yang digelar ini, masih menurut  Khofifah, bukan hanya sekedar suksesi kepemimpinan. Namun juga ajang pendidikan politik bagi rakyat.

" Oleh karena itu, saya berharap Pilkada di Jawa Timur bisa berjalan demokratis sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas." pintah mantan Menteri Sosial RI.

Khofifah menginginkan, pilkada serentak yang juga dilaksanakan di Jawa Timur bisa diikuti oleh seluruh warga Jatim. Tidak ada satupun warga negara yang terciderai hak konstitusionalnya. Tahun 2018, Pilkada Serentak dilaksanakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Besar harapan kami proses demokrasi di Jawa Timur bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa dinodai oleh aksi maupun tindakan tercela lainnya yang dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri," tutur  Khofifah.

Sementara itu, Bakal Calon Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dalam sambutannya mengatakan, bahwa pihaknya yakin jika duet dirinya bersama Khofifah Indar Parawansa tersebut  mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur.

"Insya Allah kami mampu dan sanggup melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Jawa Timur," pungkas suami dari Arumi Bachsin. (Dji)

Read More

Posal Pancer Lanal Banyuwangi Bantu Bangun Rumah Warga yang Rusak Akibat Banjir

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Personel Pos AngkataN Laut (Posal)  Pancer,  Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banyuwangi Lantamal V bantu bangunkan rumah warga yang rusak akibat terjangan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu cecara gotongroyong, Rabu (10/1).

Rumah warga yang rusak diterjabg banjir tersebut,  adalah milik Dhoko dan Ibu Ratemi di kampung Babatan Dusun Pancer Rt 07, Rw 02 Desa sumber agung Kecamatan Pasanggrahan, Kabupaten Bnyuwangi.

Menurut Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya M. Tr. Hanla, kegiatan bakti sosial membantu warga pesisir yang dilakukan Posal Pancer ini, merupakan salah satu program kerja Lanal Banyuwangi dalam upaya membatu masyarakat di wilayah kerjanya.

Selain membantu membangun rumah warga, personel Posal Pancer,  Lanal Banyuwangi ini juga melaksanakan aksi bersih-bersih wisata pantai pulau merah yang menjadi salah satu jugjugan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi ini.

"kegiatan ini termasuk tugas TNI yakni operasi militer selain perang, untuk membantu dan membina masyarakat pesisir diwilayah kerja Lanal Banyuwangi," ujarnya.

Sementara itu, Komandan Posal Pancer Peltu Marinir Poniran disela-sela membangun rumah warga bersama PT. BSI, koramil Pesangrahan, Perhutani, beserta warga mengadakan kegiatan bakti sosial membangun rumah warga yang hancur akibat banjir menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosial ini untuk menjalin kebersamaan dan gotong royong antara TNI AL /Posal Pancer dengan warga pesisir pesanggrahan. (arf)

Read More

Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembangunan SD Nurul Iman

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya melimpahkan berkas perkara korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang digunakan untuk pembangunan SD Nurul Iman, Sememi Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Diterangkan Kasipidus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 270 juta tersebut dibagi dalam dua berkas perkara dengan tersangka yang berbeda.

"Berkas pertama atas nama tersangka  Asmadi dan berkas kedua atas nama tersangka Iskandar Zulkarnaen. Kedua berkas perkaranya hari ini sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor," terang Heru saat dikonfirmasi, Rabu (10/1/2018).

Dengan dilimpahkannya berkas tersebut, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan oleh Pengadilan.

"Paling lama 14 hari setelah pelimpahan, perkarnya sudah bisa disidangkan,"sambung Heru Kamarullah.

Diterangkan Heru, pemisahan berkas tersebut dikarenakan bedanya peran dari kedua tersangka.

" Tersangka  Iskandar perannya penerima hibah, Sedangkan tersangka Asmadi adalah pelaksana proyek," terangnya.

Akibat perbuatannya itu, kedua tersangka dianggap melanggar pasal 2 jo pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus korupsi ini bermula dari pengaduan masyarakat yang mengadu adanya penyelewengan dana hibah oleh Kepala SD Nurul Iman, Iskandar Zulkarnaen.

Dugaan penyelewengan itu akhirnya disikapi tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya dan melakukan pendalaman. Alhasil, penyidik menemukan kejanggalan dalam proses pembangunan gedung sekolah tersebut.

Pembangunan yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 itu ternyata hanya terserap 17 persen dari dana yang cair sebesar Rp 326 juta.

"Tapi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kedua tersangka merekayasa dengan melaporkan proyek tersebut sudah 100 persen," terang Heru Kamarullah diakhir konfirmasi. (Komang)

Read More

KPK Tangkap Mantan Kadis Tata Kota Manado

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap mantan Kepala Dinas Tata Kota Manado Johan Benny Mailangkay, Selasa (9/1/2018).

Penangkapan ini merupakan bantuan KPK kepada Polda Sulawesi Utara.

"Dalam rangka pelaksanaan tugas supervisi, KPK memberikan dukungan penangkapan tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/1/18).

Adapun, perkara yang sedang ditangani Polda Sulut tersebut yakni, dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell pada Dinas Tata Kota Manado Tahun 2014.

Johan Benny disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Perbuatan Johan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar.

Sejak September 2017, Johan yang berstatus tersangka didaftarkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Johan ditangkap oleh petugas KPK di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan.

"Kegiatan penangkapan merupakan sinergi antara Polda Sulut, KPK, serta Polres Tangerang Selatan," kata Febri. (rio)

Read More

PKS Jatim Dukung Gus Ipul Sebagai Cagub Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur secara resmi mendukung Calon Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Pilgub 2018.

Dukungan ini akan diusulkan ke DPP PKS setelah sejumlah pengurus DPW PKS menjalin komitmen bersama dengan Gus Ipul untuk membangun Jawa Timur lebih sejahtera.

Arif HS, Ketua Umum DPW PKS Jatim menyampaikan bahwa dukungan PKS kepada Gus Ipul sebagai Calon Gubernur adalah dukungan kepada kandidat. Pilihan PKS kepada Gus Ipul diputuskan setelah melalui proses panjang sejak bulan Desember 2016 lalu, jauh sebelum Gus Ipul berproses dengan partai lain.

Saat itu, lanjut Arif, Gus Ipul bersilaturrahim ke Kantor DPW PKS Jatim dan meminta dukungan dalam Pilgub Jatim 2018.

“Saya meminta dukungan PKS ini atas arahan para Kyai. Sebagai sesama Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama’ah) yang mencintai NKRI seperti yang selama ini saya yakini dan perjuangkan ,” ujar Arif menirukan Gus Ipul kala itu, Selasa(9/1/2018).

Kala itu juga, menurut Arif, PKS pun mendapat arahan dari para Kyai untuk mengusung Gus Ipul. Kemudian dukungan tersebut terus dimatangkan dalam berbagai pertemuan antara Gus Ipul dan PKS.

Dalam berbagai pertemuan, terlahir beberapa hal, antara lain penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, dan peningkatan capaian indikator kinerja utama pemerintahan.

Di bidang ekonomi, PKS sepakat agar program Gus Ipul nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jatim, meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengerahkan segala potensi ekonomi Jatim yang dinilai sangat besar. Termasuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah dan BUMD-BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Di sektor kesejahteraan rakyat, PKS bersama Gus Ipul sepakat mewujudkan Jawa Timur yang berkeadilan, sejahtera, berdaya saing, dan berakhlak. Begitu juga komitmen pada pembinaan keluarga sejahtera, berkualitas, dan berdaya.

“Kita ingin masalah pembinaan akhlak-moral, mental-spiritual, sosial-budaya masyarakat, lebih diperhatikan dan dilaksanakan,” imbuh Arif.

Arif juga menambahkan bahwa PKS dan Gus Ipul juga sepakat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan UMKM.

“Untuk itu perlu dukungan produk hukum daerah yang berorientasi kepada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat,” terang Arif.

Arahan para Kyai, yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan antara Gus Ipul dan PKS inilah yang kemudian menjadikan PKS Jatim mengusulkan untuk mengusung Gus Ipul dalam Pilgub Jatim 2018.

“Komitmen bersama ini kami sampaikan kepada DPP PKS untuk mendapatkan Surat Keputusan,” pungkasnya. (arf)

Read More

Danrem 082/CPYJ Tinjau Pembangunan Panti Asuhan Putra Prajurit

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Setelah melewati proses pembangunan yang cukup panjang, akhirnya panti asuhan Putra Prajurit yang berada di wilayah tugas Korem 082/CPYJ, telah terselesaikan dengan baik.

Tak hanya itu, guna memastikan terselesaikannya pembangunan tersebut, Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, mendatangi panti asuhan tersebut.

Dengan didampingi sang istri, beserta beberapa pejabat teras Makorem 082/CPYJ, Danrem menuturkan jika panti asuhan tersebut dibangun, bertujuan untuk menampung anak dari para prajurit yang telah gugur di medan perang.

"Anak-anak tersebut, nantinya akan kita bina dan kita didik di panti asuhan ini," kata Danrem dihadapan Warakawuri, yang merupakan istri para prajurit yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai prajurit. Selasa, (9/1/2018) di halaman lapangan tenis Makorem.

Nantinya, lanjut Kolonel Gathut, di panti asuhan tersebut, terdapat 21 pengasuh yang terdiri dari PNS dan personel TNI-AD.

 "Para pengasuh itu, nantinya akan senantiasa merawat para anak-anak yang tinggal di panti Putra Prajurit ini," tuturnya.

Perlu diketahui, saat ini, terdapat 13 Warakawuri yang bersedia menitipkan anaknya di panti asuhan tersebut.

Tak hanya itu, selain ditinjau Danrem, pembangunan panti asuhan tersebut, rencananya juga akan ditinjau dan diresmikan  oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. (arf)

Read More

2017, Jampidsus Selamatkan Uang Negara Rp 734 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Adi Toegarisman menyebut pihaknya telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 734.084.662.657,71 selama 2017.

Jumlah tersebut didapatkan dari penanganan perkara pidana khusus seperti pidana ekonomi, korupsi, dan pidana khusus lainnya.

"Penyelamatan uang negara tersebut dari penyidikan dan penuntutan," ujar Adi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Sementara itu, jumlah penerimaan negara bukan pajak dari bidang pidana khusus selama 2017 sebanyak Rp 306.285.642.137.

Jumlah tersebut didapatkan dari hasil eksekusi dan lelang barang sitaan yang dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, saat ini anggapan yang berkembang adalah tolak ukur kinerja penegakan hukum dilihat hanya dari seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani.

Padahal, menurut dia, jumlah perkara korupsi yang ditangani kejaksaan jauh lebih besar dibandingkan aparat penegak hukum lain.

"Sebenarnya kejaksaan tidaklah buruk. Kasus lain banyak ditangani. Hanya sekian banyak kasus ditangani, juga banyak kasus lainnya muncul," kata Prasetyo.

Sementara itu, anggaran penanganan kasus korupsi untuk kejaksaan sangat terbatas.

Meskipun dana minim, kejaksaan berupaya menangani perkara korupsi dengan maksimal.

Untuk tahun 2017, Kejaksaan Agung menargetkan kasus di penyelidikan sebanyak 893 kasus, pencapaiannya sebanyak 1.331 kasus.

Sementara perkara yang ditangani di tingkat penyidikan sebanyak 1.918 kasus dari target perkara 1.354 kasus.

Meski begitu, Prasetyo mengakui penangana perkara belum maksimal karena kurangnya anggaran.

"Maka dengan kondisi ini, kejaksaan mengedepankan fungsi pencegahan tanpa mengabaikan penindakan," kata dia.(rio)

Read More

Maju Pilgub Jatim, Khofifah Kirim Surat ke Jokowi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permohonan maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

"Insya Allah hari ini saya menyampaikan surat izin mendaftar dan mohon mengikuti proses kontestasi," kata Khofifah di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

"Sekaligus jika sudah ditetapkan sah menjadi bakal calon gubernur, saya mohon diizinkan mengundurkan diri dari keanggotaan kabinet," tambahnya.

Menurut Khofifah, ia telah menugaskan bawahannya menyampaikan surat itu kepada Presiden.

"Sore ini mungkin (surat masuk). Saya coba cek, ya, karena ada yang sudah saya tugaskan," kata Khofifah.

Ia juga menambahkan, menurut rencana, pada Rabu (10/1/2018), dirinya bersama pasangannya, yakni Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, akan mendaftar ke KPU Jatim.

"Besok, terakhir, ya, pagi," kata Ketua Umum Muslimat Nahdhatul Ulama tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, begitu surat permohonan pengunduran diri sampai ke mejanya, ia langsung akan memutuskan.

"Suratnya nanti sampai ke meja saya dulu, akan langsung saya putuskan. (Sekarang) ini belum sampai ke meja saya," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). (rio)

Read More

PD Pasar Surya Janjikan Renovasi Pasar Tunjungan dengan Anggaran Rp 500 juta

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Direktur Teknik PD Pasar Surya Zandy Ferryansyah merespon adanya keluhan penyewa stan di Pasar Tunjungan.

Ferry, begitu ia biasa disapa, mengatakan jika harus melakukan revitalisasi, pihaknya mengaku keberataan terutama dengan kondisi PD Pasar Surya yang mengalami rugi di tahun lalu.

Namun jika untuk renovasi jangka pendek, hal tersebut dijanjikan Ferry akan segera diatasi oleh PD Pasar Surya.

"Kalau untuk anggaran perbaikan, kita ada uang dari PD Pasar Surya langsung. Maksimal kita ada dana anggaran tak terduga sebesar Rp 500 juta," kata Ferry, Selasa (9/1/2018).

Menurutnya kondisi genteng bocor, perbaikan listrik, dan juga kerusakan fisik ringan akan bisa diberbaiki dengan dana tersebut.

Begitu juga dengan masalah parkir yang dikeluhkan oleh penyewa. Pihaknya akan berupaya untuk memberikan fasilitas parkir lantaran yang mayoritas parkir di kawasan Pasar Tunjungan memang bukan pengunjung dari pasar.

Saat ditanya bagaimana upaya PD Pasar Surya untuk membantu meramaikan Pasar Tunjungan, Ferry mengatakan saat ini kondisi Pasar Tunjungan sepi karena beberapa penyebab.

Yang pertama karena di sana sudah tidak banyak pedagang yang berdagang. Jumlah pedagang yang masih aktif membuka stan hanya sekitar 40 an stan saja.

"Ya memang pedagangnya sudah tidak ada. Lalu yang datang siapa kalau yang dagang saja tidak ada," kata Ferry.

Tapi kalau kondisi genteng bocor dan fisik yang rusak, Ferry mengakui memang ada. Dan PD Pasar Surya berkomitmen akan tanggung jawab dengan melakukan perbaikan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid mengatakan secara mendasar memang kondisi cash flow PD Pasar Surya sedang terganggu.

Namun Pemkot sudah memberikan uang modal penyertaan untuk revitalisasi pasar tradisional. Saat ini pun masih ada sisa usai dari dana revitalisasi pasar pucang. Dana tersebut bisa digunakan untuk perbaikan di Pasar Tunjungan.

"Kami akan meminta PD Pasar Surya untuk melakukan perbaikan kecil-kecilan suapaya penyewa stan di Pasar Tunjungan tidak kehujanan," kata Khalid. (arf)

Read More

TNI Siap Back Up Polri Amankan Pilgub Malut

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) TNI Siap mem-back up Polri dalam pengamanan Pilgub di Maluku Utara, hal tersebut disampaikan Danrem 152/Babullah Kolonel Inf I Wayan Suarjana, S.E., M.M. dalam rapat yang dihadiri oleh Kapolda Malut Brigjen Pol Ahmad Juri beserta pejabat utama Polda Malut di Rupatama Polda Malut Jl. Kapitan Pattimura Kel. Kalumpang Kota. Ternate Prov. Maluku Utara.

Dalam rapat tersebut dibahas tentang rencana pengamanan dan penempatan personel dalam rangka pengamanan perhelatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Karo Ops dan Kasat Brimob dihadapan Kapolda, Danrem dan Irwasda Polda Malut, selain itu dalam kesempatan yang sama Danrem juga menyampaikan kesiapan personelnya dalam mem-back up Polri serta kita selalu menyiagakan 1/3 kekuatan yang senantiasa siap digerakkan dalam mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi. Rapat diakhiri dengan pembuatan komitmen melalui sinergitas TNI dan Polri kita ciptakan Pilkada yang aman dan damai di Maluku Utara.

Sementara itu dalam keterangannya Ws. Kapenrem 152/Babullah Kapten Inf Heru Darujito menyampaikan bahwa kegiatan rapat tersebut merupakan wujud sinergitas antara TNI dan Polri sebagai bentuk kesiapan dalam pengamanan Pilkada Malut serta menciptakan situasi dan kondisi dalam pesta demokrasi yang aman, tertib dan lancar. (arf)

Read More

2017, Ada 7 Jaksa Diberhentikan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menerima 1.294 laporan terkait dugaan pelanggaran disiplin oleh internal kejaksaan, baik oleh jaksa maupun staf tata usaha. Sebanyak 791 laporan di antaranya telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.

Dari penanganan kasus internal, 195 kasus terbukti di mana jaksa dan staf tata usaha dikenakan hukuman disiplin ringan hingga berat.

Berdasarkan data yang dihimpun kejaksaan, ada tujuh jaksa yang melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan.

Lima jaksa diberhentikan tidak dengan hormat, sementara dua lainnya berhenti atas permintaan sendiri.

"Di sini kami sangat tegas dan keras berusaha menegakan kebijakan punishment dan reward. Siapapun yang salah harus kena sanksi," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Sementara itu, jaksa yang berprestasi akan mendapat promosi berupa mutasi jabatan dan sebagainya. Untuk hukuman disiplin ringan, ada 61 jaksa dan 18 TU yang dikenakan. Kemudian, ada 95 jaksa dan 29 TU yang dikenakan sanksi sedang. Sementara yang mendapatkan sanksi berat yakni 51 jaksa dan 55 TU.

Adapun jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan untuk menurunkan jabatan, pembebasan dari jabatan fungsional, pembebasan dari jabatan struktural, pemberhentian atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam menindaklanjuti laporan yang masuk, kejaksaan akan menurunkan tim intelijen untuk mengklarifikasi apakah laporan pengaduan itu benar. Jika terbukti jaksa atau staf yang diadukan bersalah, maka akan diproses sesuai tingkat kesalahannya.

Prasetyo mengatakan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) juga kerap menerima pengaduan yang mengada-ada tanpa disertai bukti konkrit. Dari sejumlah laporan yang masuk, ada juga yang tidak terbukti sebanyak 440 laporan.

Di samping itu, ada juga 156 laporan dugaan penyelewengan jaksa yang dilimpahkan ke instansi lain sebanyak 156 kasus.

"Ini yang saya katakan Jamwas adalah elemen ya g sangat signifikan untuk perbaikan jaksa ke depan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, bagi jaksanya yang melanggar pidana, tak hanya menerima sanksi pemecatan. Jaksa tersebut juga diusut tindak pidananya.

Ia menyebut ada perkara yang dilakukan salah satu pejabat di kejaksaan di Jawa Timur yang ditangani langsung oleh kejaksaan. Dalam dua minggu, kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Sementara itu, selebihnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjaring dalam operasi tangkap tangan maupun pengembangan perkara.

Mereka adalah Kepala Seksi Intelijen Bengkulu Parlin Purba, Asisten Intelijen Bengkulu Edy Sumarno, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

"Kadang ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi demi perbaiki kejaksaan ke depan," kata Prasetyo. (rio)

Read More

Danlanal Tegal, Dandim Serta Kapolresta Memantau Deklarasi Paslon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tegal

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Marinir SB. Manurung bersama Dandim 0712 Tegal Letkol Kav Kristiyanto serta Kapolresta Tegal AKBP Jon Wesly Arianto, melaksanakan kegiatan pemantauan acara Deklarasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono dan H. Jumadi (Berdedikasi) di Lapangan Bola depan GOR Wisanggeni Jl. Wisanggeni Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, selasa (8/1).

Deklarasi dengan Slogan "Menuju Kota Tegal Kaya Inovasi" yang di usung dari Partai Demokrat, Gerindra, PAN, PKS dan PPP yang dimeriahkan dengan hiburan musik oleh Via Valent, Tasya Rosmala, Ratu Santika, DJ. Nikita Mirzani dan Cheamot, di iringi Band New Armada yang di dukung oleh Dedy Jaya Grup, dihadiri lebih kurang 5000 orang, kalangan remaja, simpatisan dan partai pendukung tersebut, dihadiri antara lain H. Muhadi Setiabudi  Pimpinan PO Dedy Jaya Grup, Ketua dan pengurus Partai pendukung,Ketua Pemuda Pancasila dan Ketua Srikandi Kabupaten/Kota Tegal dan Kab. Brebes, Pimpinan Pengurus dan Manajemen Dewi Sri.

Penyampaian Orasi Pimpinan PO Dedy Jaya Grup H.Muhadi Setiabudi diantaranya Ucapan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di GOR Wisenggeni dalam rangka menghadiri Acara Deklarasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Dedy Yon Supriyanto dan H. Muhammad Jumadi, yang mana rencananya pada hari ini sekitar pukul 15.30 akan mendaftar secara resmi di KPU Kota Tegal.

Kami minta Doa restu.8 kepada masyarakat Kota Tegal serta ucapan terima kasih kepada partai pendukung. Semoga apa yang sudah menjadi visi misi dari beliau berdua dapat menjadikan Kota Tegal lebih maju lagi.

Sedangkan sambutan dan Orasi Bakal Calon Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono mengatakan, Kami meminta dan mengharapkan kepada masyarakat Kota Tegal bisa memilih saya pada tanggal, 27 Juni 2018 mendatang. Semoga kami bisa menjadi pemimpin yang adil dan jujur serta dapat memajukan Kota Tegal.

Untuk sambutan dan Orasi Bakal Calon Wakil Walikota Tegal H. Muhammad Jumadi, Dikatakan bahwa, Semoga niat kami berdua untuk mengabdi dan berdedikasi bisa membawa masyarakat dan Kota Tegal lebih sejahtera dan maju. Untuk itu mohon dukungan dan Do'a agar kami dapat memenangkan pemilihan pada saat pemilihan nanti.

Acara Deklarasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono dan H. Muhammad Jumadi diakhiri dengan Do'a, dilanjutkan pendaftaran secara resmi ke KPU Kota Tegal. (arf)

Read More