Fahri Hamzah Bantah Tudingan Nazaruddin soal Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menepis tudingan mantan Bendahara Umum Partai demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut dirinya terlibat korupsi saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

"Pernyataan Nazar itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya tidak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR," ujar Fahri, Senin (19/2).

Menurut dia, tudingan Nazaruddin itu merupakan kelanjutan persekongkolannya dengan KPK yang sudah berjalan hampir satu dasawarsa. Bentuknya, penyebutan nama-nama oleh Nazar yang diduga terkait dengan kasus korupsi.

"Ada ribuan nama yang disebut hanya untuk dibungkam tapi saya tak akan berhenti. Kerusakan akibat Nazar telah nyata. Cukuplah," cetus kader PKS tersebut.

Sebelumnya, seusai sidang Tipikor Jakarta, Senin (19/2), Nazaruddin mengatakan memiliki bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ketika masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Nazaruddin mengaku akan segera menyerahkan berkas-berkas terkait dugaan korupsi Fahri tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Waktu dia jadi wakil ketua komisi III," kata dia. (rio)

Read More

KPK Dalami 'Nyanyian' Nazaruddin soal Semua Ketua Fraksi Terima Uang E-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami pengakuan yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam sidang dengan terdakwa Setya Novanto itu, Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi menyebut bahwa uang korupsi proyek e-KTP mengalir ke semua ketua fraksi di DPR.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan mendalami lebih jauh pengajuan Nazaruddin itu. Penyidik akan menyesuaikan keterangan Nazaruddin dengan saksi lain dan alat bukti yang ada.

"Karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri, jadi kami akan cermati. Kami akan lihat, kami akan perdalam, tetapi harus dicek sesuai dengan keterangan saksi atau bukti-bukti yang lainnya," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Febri mengatakan, sejak awal KPK memang menduga banyak pihak diperkaya dalam kasus e-KTP ini. Menurut dia, tim penyidik saat ini sedang mendalami dugaan pelaku lain dalam kasus e-KTP.

"Kami menduga pelaku dalam kasus e-KTP ini bukan hanya berhenti ketika kita menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dan membawa ke persidangan atau terhadap tersangka ASS yang sedang diperoses saat ini," ucap Febri.

Namun, Febri menegaskan bahwa perkembangan terbaru belum bisa disampaikan secara terbuka ke publik karena masih dalam proses pendalaman, belum sampai pada tahap penyidikan.

"Kami duga masih ada hal lain yang kami perlu telusuri lebih lanjut, tapi sekali lagi untuk menelusuri pihak lain tentu harus dilakukan sangat hati-hati dan keyakinan bukti yang tidak meragukan," ujar dia. (rio)

Read More

Nazaruddin Ancam Serahkan Bukti Korupsi Fahri Hamzah ke KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyatakan bahwa ia akan segera melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Nazaruddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporannya itu.

"Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah," ujar Nazaruddin seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut Nazaruddin, kasus korupsi tersebut dilakukan Fahri saat masih menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR.

Nazaruddin memastikan berkas-berkas dan bukti yang ia miliki menjelaskan secara detail jumlah dan waktu pemberian uang kepada Fahri.

Menurut Nazaruddin, penyerahan uang untuk Fahri dilakukan beberapa kali. Namun, Nazaruddin enggan mengungkap perihal kasus yang melibatkan Fahri.

"Insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka," kata Nazaruddin.

Saat dikonfirmasi, Fahri Hamzah enggan menanggapi tudingan Nazaruddin. Bahkan, Fahri menuduh ada agenda tersendiri yang dibawa Nazaruddin.

"Nazaruddin jangan dijawab, tapi diserang saja, sebab dia bawa pesan orang lain. Kalau saya ada kasus, kenapa 2018? Saya akan bongkar terus persekongkolan mereka," ucap Fahri. (rio)

Read More

Siti Nurbaya Libatkan KPK Untuk Eksekusi Lahan DL Sitorus

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) KPK mendukung rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengeksekusi lahan negara yang dicaplok pengusaha sawit Darianus Lungguk Sitorus alias DL. Sitorus.

"KPK berharap, mau bekerja sama. Kami, semua stakeholder, baik itu Pemerintah, membantu ibu menteri [Siti] menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang sesingkatnya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/2).

Hal itu disampaikan Syarif dalam pertemuan dengan Siti yang datang ke KPK untuk membahas eksekusi lahan seluas 47 ribu hektare, di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang telah disita oleh negara. Lahan itu sebelumnya diklaim milik DL Sitorus, ayah dari calon Wakil Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018, Sihar Sitorus.

Menurut Laode, lahan tersebut perlu dikembalikan ke pemerintah karena bisa menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian negara.

"Selama ini [lahan tersebut] sudah dinikmati orang perorangan dan tidak pernah dinikmati oleh negara, walaupun putusannya udah lebih dari 10 tahun. Ini agak aneh sebenarnya," aku Laode.

Ia berharap pihak terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kejaksaan Agung, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan dalam waktu dekat.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih berupaya mencari jalan keluar melalui jalur penyelesaian perkara (litigasi) ataupun jalur non-litigasi. Tujuannya, agar kerugian negara tak semakin membesar.

"Bayangkan sudah berapa kerugian negara karena aset hutan produksi malah dikuasai oleh perorangan," ujar dia.

Siti mengatakan pemerintah akan melakukan upaya lanjutan untuk mengeksekusi lahan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil praperadilan yang telah dimenangkan pihaknya. Hingga saat ini, lahan itu belum diserahkan kepada negara.

"Langkah akan kami lanjutkan. Dalam hal ini, kami sudah terus di supervisi oleh KPK. Jadi saya bolak balik ditagih dan ditanyakan terus oleh pak Laode dan pak Saut," ujar Siti.

Siti menyatakan, pertemuan dengan KPK merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil praperadilan tersebut.

"Pertemuan ini tindak lanjut praperadilan yang telah memutuskan pemerintah bisa berlanjut kepada langkah-langkah penyelamatan aset negara berupa kawasan hutan produksi seluas 47 ribu hektare tersebut," tuturnya.

Kematian D.L. Sitorus, pada Agustus 2017, telah menyisakan persoalan soal sengketa lahan seluas 47 ribu hektare lahan.

Kasus tersebut bermula ketika perusahaan milik D.L. Sitorus, PT Torganda mengonversi 72 ribu hektare hutan di Register 40, di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menjadi perkebunan sawit.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Komisi VII DPR, Jakarta, 2017. Ia meminta bantuan KPK dalam mengeksekusi lahan sawit DL Sitorus.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di Komisi VII DPR, Jakarta, 2017. Ia meminta bantuan KPK dalam mengeksekusi lahan sawit DL Sitorus. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Konversi hutan menjadi perkebunan sawit itu membuat DL. Sitorus divonis 8 tahun penjara pada pertengahan 2006. Ia meninggal dunia pada 2017.

Putusan kasasi Mahkamah Agung pada 12 Februari 2007 lalu telah memutuskan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektare di kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara, serta lahan seluas 24 ribu hektare di kawasan yang sama yang dikuasai oleh perusahaan milik D.L Sitorus resmi disita oleh negara.

Beberapa waktu lalu, ahli waris sekaligus anak DL. Sitorus, Sihar Sitorus, mengajukan praperadilan untuk tetap menguasai hutan register 40 untuk sawit di Kabupaten Padang Lawas (Lawas), Sumut, itu.

Akan tetapi upaya itu kandas saat Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak permohonan tersebut. Dengan ditolaknya praperadilan itu, proses hukum lanjutan untuk penyitaan aset dimiliki almarhum DL. Sitorus dapat dilanjutkan oleh pemerintah.

Lihat juga: 'Subsidi' Buat Konglomerat Sawit Sempat Naik 2.000 Persen
Pada Pilkada Sumut 2018, Sihar berpasangan dengan politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat dan mendapat nomor urut 2. (rio)

Read More

Bupati Nganjuk Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman segera menjalani persidangan. Taufiqurrahman akan diadili terkait kasus suap soal mutasi dan promosi jabatan.

"Persidangan rencananya akan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Febri mengatakan, penyidik hari ini telah melimpahkan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Per hari ini, Taufiqurrahman juga akan dipindahkan dari rutan KPK.

"Untuk kepentingan persidangan tersebut, penahanan tersangka TFR (Taufiqurrahman) mulai hari ini akan dipindahkan untuk dititipkan pada Lapas Klas I Sidoarjo (Lapas Medaeng)," ujar Febri.

Menurut Febri, sudah disiapkan 13 orang saksi untuk hadir di persidangan, yang kebanyakan adalah pegawai negeri sipil di kabupaten Nganjuk.

Taufiq diduga menerima suap sebesar Rp. 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk periode 2013-2018 tersebut ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (25/10/2017) di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Hotel tersebut diduga sebagai tempat serah terima uang sebesar Rp 298 juta. Pemberian uang itu disebut terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk pada 2017. (rio)

Read More

Komandan Lantamal V dan Staf Ikuti Rasko Koarmatim 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucdipto, S.E.M.M., beserta staf,  mengikuti Rapat Staf dan Komando (Rasko) Koarmatim 2018 di Gedung Candrasa Koarmatim, Ujung Surabaya, Senin (19/2).

Rasko tahun 2018 ini dibuka Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI I.N.G. Sudihartawan, S.Pi., M.M.,  mewakili Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M.

Sesuai dengan rencana, Rasko 2018 akan dilaksanakan selama dua hari dengan agenda secara bersama – sama   mengikuti dan mendengarkan paparan, penjelasan serta mendiskusikan tentang berbagai  macam  permasalahan yang dihadapi serta berbagai masukan, solusi, saran serta pemecahannya.

Hadir pada acara tersebut,  Danguspurlatim, Danguskamlatim, Para Komandan Lantamal Wiltim, Irarmatim, Asisten Pangarmatim, Kasatker, Komandan unsur, Dansatrol Lantamal Wiltim, Danlanal Wiltim, Kafasharkan Surabaya, Makassar, Ambon, Bitung, Manokwari dan Ka Akun Koarmatim.

Pangarmatim dalam amanatnya yang dibacakan Kasarmatim menyampaikan bahwa selama pelaksanaan Rasko Koarmatim Tahun 2018, semua peserta rapat dapat membentuk persamaan persepsi dan interpretasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan di jajaran Koarmatim.

Untuk mengawali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, Pangarmatim menyampaikan beberapa pokok-pokok kebijakan dalam berbagai bidang.

Pada Bidang Intelijen antara lain meningkatkan kepedulian maupun Kasatker dalam meningkatkan Sense of Intelligence, mengoptimalkan deteksi dini dan lapor cepat terhadap perkembangan lingkungan sosial. Ia juga meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kebebasan akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Pada Bidang Operasi dan latihan, Pangarmatim menyampaikan agar selalu menyiapkan kekuatan unsur-unsur Koarmatim untuk melaksanakan operasi sesuai rencana kontijensi dan rencana program kerja TNI Angkatan Laut.

Melaksanakan berbagai kegiatan latihan matra, latihan gabungan, latihan gabungan bersama maupun latihan bersama sesuai rencana.

Mengembangkan konsep doktrin operasional dan taktis tentang penggunaan kemampuan baru seperti Unmanned Aerial and Surface Vehicle. Serta memaksimalkan unsur-unsur yang melaksanakan operasi sesuai dengan pola operasi yang diharapkan.

Selanjutnya pada Bidang Personel, Pangarmatim menyampaikan tentang keterbatasan personel terutama di Lantamal maupun Lanal yang berada di luar Jawa agar disikapi dengan baik, dengan memaksimalkan personel yang ada di Satker masing-masing.

Kedepan dengan adanya pembentukan organisasi baru di Koarmatim akan membutuhkan banyak personel pengawak yang nantinya akan diambil dari personel Mako Koarmatim. Serta memaksimalkan fungsi Pembinaan Mental melalui kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Pada Bidang Logistik, Pangarmatim menyampaikan tentang memprioritaskan pada kesiapan material dalam jumlah dan kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasi. Melaksanakan pembinaan fasilitas jasa agar dapat meningkatkan kemampuan dukungan Pangkalan terhadap satuan-satuan atau unsur-unsur operasi yang meliputi fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan alat utama dan perbekalan.

Sedangkan Pada Bidang Perencanaan dan Anggaran, Pangarmatim menyampaikan percepatan penyusunan Progja dan Anggaran serta percepatan penyusunan pelaporan evaluasi hasil kegiatan pada tahun berjalan secara akuntabel. Selalu menyesuaikan dinamika perubahan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang sudah terlaksana yaitu pembentukan Lanal tipe D, likuidasi Satrol Koarmatim. (arf)

Read More

KPK Tahan Bupati Kebumen

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad usai diperiksa selaku tersangka suap. Yahya diduga menerima jatah dari sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen sekitar Rp2,3 miliar.

Yahya yang telah mengenakan seragam tahanan berwarna oranye mengaku sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK terkait kasus yang menjeratnya.

"Jadi sudah diperiksa. Intinya nanti ditanyakan ke penyidik aja lah. Terima kasih ya," kata Yahya yang langsung digiring ke mobil tahanan, di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/2).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penahanan terhadap Yahya dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Yahya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari pertama.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK," kata Febri.

Sebelum Yahya, KPK lebih dulu menahan Hojin Anshori pada Kamis (15/2) lalu. Hojin yang juga tersangka suap bersama Yahya ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Dia juga ditahan untuk 20 pertama.

Yahya dan Hojin ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa dari APBD tahun anggaran 2016 pada 23 Januari lalu. Mereka diduga menerima jatah dari sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen sekitar Rp2,3 miliar.

Jatah untuk Yahya diambil dalam proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur APBN 2016 sejumlah Rp100 miliar. Dari masing-masing proyek disepakati jatah untuk Yahya sekitar 5 sampai 7 persen.

Yahya dan Hojin diduga bersama-sama menerima suap dari Khayub, selaku penggarap proyek di Kabupaten Kebumen. Perusahaan Khayub diketahui yang menjadi penggarap proyek pembangunan RSUD Prembun. Sementara Khayub disangka sebagai pemberi suap.

Selain ditetapkan sebagai tersangka suap, Yahya dan Hojin juga dijerat menjadi tersangka penerimaan gratifikasi. (rio)

Read More

Upacara 17’an, Pangdam V/Brawijaya Tekankan Profesionalisme Prajurit

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Upacara 17-an, merupakan salah satu kegiatan rutin yang wajib digelar oleh kalangan militer. Tak hanya itu, selain diikuti oleh prajurit TNI-AD di wilayah teritorial Kodam, apel upacara pagi ini, juga diikuti  oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodam V/Brawijaya.

Melalui amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang dibacakannya, Pangdam menjelaskan, TNI-AD berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditetapkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal itu, kata Mayjen Arif, hendaknya dijadikan suatu pemahaman. Sebab, kata mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini, hal tersebut bukanlah suatu wujud capaian prestasi kinerja.

“Perlu digarisbawahi. Dalam pemahaman kita, bahwa opini WTP bukanlah wujud capaian prestasi kinerja. Akan tetapi, sebagai norma wajib yang harus dipenuhi oleh kita dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Pangdam melalui amanat Jenderal TNI Mulyono yang dibacakannya.

Dalam suatu aspek kerja, jelas Pangdam, dirinya menghimbau seluruh personel untuk tetap bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Menurutnya, hal tersebut, akan menjadi suatu tuntutan untuk senantiasa menjaga, dan terus meningkatkan kinerja serta pengabdian kepada masyarakat.

“Agar mampu mewujudkan itu semua, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah, mau dan mampu melaksanakan evaluasi, baik secara pribadi maupun organisasi,” jelas Mayjen Arif Rahman.

Tak lupa, melalui amanat Jenderal Mulyono yang dibacakannya, Pangdam juga menghimbau seluruh anggotanya untuk tetap bersikap netral selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah 2018 yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

“Saya tekankan kepada seluruh personel TNI-AD, agar memahami dan mempedomani prinsip loyalitas tegak lurus ke atas secara hierarkis, dengan mengikuti dan menaati semua arahan yang diberikan oleh unsur pimpinan di satuan masing-masing secara bertanggung jawab,” tegas orang nomor satu di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya ini. (arf)

Read More

Rebutan Lahan, PT KAI dan Warga Saling Mengklaim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sengketa lahan antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) seolah tidak ada habisnya. Terbaru, sejumlah warga Wonokusumo, Kecamatan Semampir mengadu ke Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Senin (19/2/2018).

Di hadapan anggota komisi A, salah satu warga Suwardi menuturkan, masalah tersebut muncul setelah PT KAI menghentikan secara sepihak proses pengukuran tanah milik warga pada tahun 1997. Padahal, pada tahun 1996 warga sudah mengajukan sertifikat dan sebagian sudah keluar.

"Begitu ada klaim dari PT KAI, waktu itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung menolak melanjutkan pengukuran," terang Suwardi.

Menurut Suwardi, berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat agar pengukuran kembali dilanjutkan. Mengingat, hingga saat ini masih ada 2300 lebih pengajuan serifikat oleh warga Wonokusumo yang belum keluar.

Selain mengadu ke anggota legislatif, warga telah mengirim surat ke presiden, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria. Termasuk melapor ke Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).

"Jika tercatat di DJKN berarti itu miliknya. Kalau tidak tercatat nanti dulu. Tapi saya yakin di DJKN tidak tercatat," tegasnya.

Sementara Ketua RW 6 Zainal Ishom menilai ada yang janggal dalam klaim lahan oleh PT KAI di Wonokusumo. Dimana salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menetapkan Wonokusumo bagian dari wilayah Sidotopo.

"Kalau dikatakan Wonokusumo masuk Sidotopo, itu Wonokusumo yang mana. Jaraknya saja ada 6 km lebih," ujar Zainal Ishom.

Dalam kesempatan itu, Zainal Ishom juga menpertanyakan alas hak yang dijadikan dasar PT KAI. Menurutnya, ground cart (peta bidang) yang dimiliki PT KAI tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan.

"Namanya saja peta bidang. Peta bidang itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan," tandas Ishom.

Kasupsi pengukuran BPN Kota Surabaya, Suryadi menjelaskan  pengukuran yang dilakukan pada tahun 1996 karena pada waktu itu belum ada pemetaan bidang. Termasuk aset yang dimiliki oleh PT KAI.

"Prinsip kita, begitu ada permohonan langsung kami proses," ujar Suryadi.

Sementara jika lahan itu milik PT KAI, BPN akan meminta agar warga mengirim surat ke KAI terlebih dahulu. Untuk itu, BPN tidak akan serta merta memproses pengajuan yang dikirimkan oleh masyarakat.

"Kita tidak akan memberikan hak kepada yang tidak berhak jika tidak menguasai secara yuridis," jelasnya.

Bagian hukum PT KAI, Alim menegaskan penetapan lahan seluas 22 hektar di Wonokusumo sebagai bagian aset milik PT KAI sudah benar. Termasuk pemasangan papan nama oleh petugas yang ada di lapangan.

"Klaim kami itu benar. Dan kami sampaikan Wonokusumo itu milik kita," terang Alim.

Menanggapi klaim dari PT KAI, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji meminta dilaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Wonokusumo. Armuji meminta dalam Sidak Senin depan, PT KAI harus membawa alas bukti atas lahan yang telah diklaim.

"PT KAI harus membawah alas hak. Pihak kecamatan dan pihak terkait juga harus membawa data yang dibutuhkan," kata Armuji.

Armuji menilai, BPN tentu memiliki dasar hukum ketika mengeluarkan surat. Oleh karena itu, BPN dan PT KAI akan dilibatkan dalam sidak ke depan.

"Nanti akan kita tinjau ke lapangan. DPRD ingin lihat fakta yang ada di lapangan," pungkas Armuji. (arf)

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri Pembukaan Latihan Operasi Lawan Sabotase Bawah Air

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucdipto, S.E.M.M., menghadiri acara pembukaan Latihan Operasi Lawan Sabotase Bawah Air (Latops LSBA) Koarmatim 2018 yang dilaksanakan di Auditorium Puslatkaprang Kolatarmatim DBAL Ujung Surabaya, Senin (19/2/2018).

Bertindak selaku pimpinan acara yaitu Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI ING Sudihartawan, S.Pi., yang diikuti satuan satuan operasi terkait di Armatim dan Lantamal V yang berlangsung hingga 23 Februari mendatang.

Turut hadir dalam acara tersebut Irarmatim, para Asisten Pangarmatim, Para Dansat Armatim , Dankolatarmatim, Danpomarmatim, para Kadis dan Kasatker Armatim, Asops Danlantamal V, Aslog Danlantanal V, Kadiskes Lantamal V, Para Kasatker Lantamal V,  Perwakilan Danunsur Armatim di Pangkalan Surabaya, Dandenma Lantamal V, Dandenintelarmatim, Wadanpomal Lantamal V, Wadankolat Armatim, Wadantim Intel Lantamal V.

Tema yang digunakan dalam pelaksanaan latihan kali ini yaitu "Latihan Operasi LSBA Guna meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme Prajurit, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL".

Pangarmatim dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kasarmatim menyampaikan bahwa Komando Armada RI Kawasan Timur sebagai Kotama Operasional mengemban fungsi TNI AL bidang Pertahanan di laut dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada tugas TNI AL yaitu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) Dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut, sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme prajurit. Untuk itu, lawan sabotase bawah air merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit.

“Tujuan yang akan dicapai dari latihan lawan sabotase bawah air ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan komando, kendali dan komunikasi serta kerja sama taktis antar Satuan-Satuan Operasi dalam mempertahankan Pangkalan. Pada latihan kali ini akan diberikan pembekalan dan materi tentang pengetahuan LSBA, komunikasi dan pengeplotan LSBA, Damage Control serta Handling Of Detainees,” ujar Pangarmatim.

Perlu saya tekankan kembali bahwa keberhasilan latihan ini akan sangat menentukan tugas TNI Angkatan Laut. Mengingat bahwa materi yang akan dilatihkan pada dasarnya adalah kegiatan yang akan kita laksanakan dalam kondisi yang sebenarnya.

Oleh karenanya, kepada seluruh prajurit Pangarmatim menekankan agar mengikuti latihan ini dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga para prajurit memiliki kesiapan yang memadai sebagai bekal dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah pertahanan pangkalannya.

Agar pelaksanaan latihan dapat berjalan dengan sukses, maka Pangaratim perintahkan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam latihan ini untuk memahami tugas, tanggung jawab dan peran masing-masing secara profesional.

"Saya berharap seluruh prajurit dapat memahami dan menguasai setiap materi latihan ini," harapnya.

Sebagai tanda telah dibukanya Pembukaan Latihan Operasi Lawan Sabotase Bawah Air ini, Pimpinan acara menyematkan tanda peserta kepada perwakilan yang ditunjuk.

Sedangkan Komandan Lantamal V yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesannya usai acara pembukaan latihan menyampaikan beberapa hal antara lain terkait dengan kemajuan tehnologi di era sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan alutsista suatu negara akan diketahui oleh negara lain.

“Suatu negara akan sangat mudah diketahui alutsistanya, artinya negara lain akan bisa mendeteksi kemampuan lautsistanya negara lain akan tetapi satu hal yang tidak bisa dideteksi yaitu kemampuan perorangan masing-masing prajurit”, ujarnya.

Satu hal yang mungkin bisa kita adopsi dalam berpikir serta bertindak yaitu kalau kita bisa lumpuhkan lawan di negaranya, kenapa harus menunggu mereka masuk ke negara kita.

"Bukan tidak mungkin prinsip tersebut dipakai oleh negara lain untuk melumpuhkan kita.

Oleh sebab itu, kewaspadaan dan keberhatian-hatian serta selalu melaksanakan latihan guna menjadi prajurit yang profesional sangat diperlukan," pungkasnya. (arf)

Read More

KPK Tetapkan Bupati Kebumen Tersangka Suap Rp 2,3 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa dari APBD tahun anggaran 2016. Yahya diduga menerima jatah dari sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen sekitar Rp2,3 miliar.

"Tersangka MYF (Muhammad Yahya Fuad) diduga menerima dari fee-fee proyek senilai total Rp 2,3 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/1).

Febri menuturkan, jatah untuk Yahya diambil dalam proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur APBN 2016 sejumlah Rp 100 miliar. Dari masing-masing proyek disepakati jatah untuk Yahya sekitar 5 sampai 7 persen.

Selain menetapkan Yahya, KPK juga menetapkan seorang kontrakor, Hojin Anshiri dan Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi sebagai tersangka. Mereka berdua diduga terlibat dalam dugaan penerimaan suap yang dilakukan Yahya.

Yahya dan Hojin diduga bersama-sama menerima suap dari Khayub selaku penggarap proyek di Kabupaten Kebumen. Perusahaan Khayub diketahui yang menjadi penggarap proyek pembangunan RSUD Prembun.

Yahya dan Hojin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Khayub disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain ditetapkan sebagai tersangka suap, Yahya dan Hojin juga dijerat menjadi tersangka penerimaan gratifikasi. Mereka berdua dijerat dengan Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hojin merupakan tim sukses Yahya ketika maju dalam kontestasi Pilkada 2015. (rio)

Read More

Danlanal Denpasar Dampingi Waaster Panglima TNI Kunjungi Posko Tanggap Darurat Tanah Ampo Karangasem Bali

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar Lantamal V Kolonel Laut (P) GB. Oka mendampingi Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo beserta rombongan mengunjungi Posko Utama Bencana Erupsi Gunung Agung Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem, Bali beberapa waktu lalu.

 Kunjungan ini sekaligus menyerahkan bantuan untuk meringankan beban para pengungsi lereng Gunung Agung diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Bali.

Bantuan yang diserahkan antara lain berupa lima ton beras, dan bumbu masak  sebesar Rp. 75.000.000. Di desa Tenganan diterima oleh Kepala Desa Tenganan Kabupaten Karangasem berupa satu ton beras.

Dalam pernyataanya, Waaster Panglima TNI mengharapkan bantuan yang diserahkan jangan dilihat dari nilai, namun niat tulus iklas agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karangasem yang kini berada di temat pengungsian.

 "Mudah-mudahan aktivitas Gunung Agung ini bisa menurun, tidak semakin meningkat, dan masyarakat Kabupaten Karangasem bisa beraktivitas secara normal kembali," ujar Brigjen Purnomo.

Disisi lain Kadis Sosial Kab. Karangasem menyampaikan terima kasih kepada TNI melalui Waaster Panglima TNI karena sudah ikut meringankan beban masyarakat Kabupaten Karangasem yang sedang mengalami musibah.

Situasi Karangasem terkait aktivitas erupsi Gunung Agung pada Level III (Siaga) yang ditetapkan oleh KESDM, Badan Geologi, PVMBG dan masyarakat yang mengungsi sebanyak, 10.797 jiwa tersebar di 108 titik di sembilan kabupaten kota di Bali.

Pemerintah menghadapi persoalan terkait keberlangsungan logistik, pelayanan kesehatan dan pendistribusiannya bagi mereka para pengungsi. Namun sampai saat ini Pemerintah mampu menanggulangi akan hal itu dengan baik. (arf)

Read More