Kodam Brawijaya Bahas Program Kerja Tahun 2018

KABAPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai mengikuti rapat pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Mabes TNI beberapa waktu lalu, akhirnya Pangdam V/Brawijaya menyampaikan program-program kerja yang nantinya wajib dilakukan oleh seluruh prajurit di wilayah teritorialnya.

Hal tersebut, disampaikan langusng oleh Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, ketika membahas program kerja tahun 2017 lalu di balai prajurit Makodam V/Brawijaya, Selasa, 20 Pebruari 2018, dengan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Drs, H. Soekarwo, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin serta beberapa stakeholder lainnya.

“Ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan-kegiatan program kerja tahun anggaran 2017. Kemudian, penyampaian kebijakan-kebijakan dari pimpinan, baik dari Panglima TNI, sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” jelas Pangdam.

Selain itu, kata mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini, ketika mengikuti rapim di Mabes TNI, dirinya menyebut terdapat beberapa program yang menjadi prioritas utama dalam pembahasan program kerja tahun ini (2018).

“Terutama, prioritas terhadap seluruh petani. Itu dalam rangka program 100 hari kerja Panglima TNI,” ujar Mayjen Arif.

Selain prioritas terhadap petani, kata Pangdam, juga terdapat program 100 hari kerja Panglima TNI yang ditujukan untuk peningkatan organisasi.

“Misalnya, seperti Kodim yang sebelumnya dijabat oleh Perwira berpangkat Letkol, nantinya akan dijabat oleh seorang Perwira berpangkat Kolonel. Itu nanti, akan berlangsung di beberapa Satuan, terutama Satuan yang terletak di Ibu Kota Provinsi. Itu segera di rumuskan,” tutup Perwira Tinggi almameter Akademi Militer tahun 1988 ini. (arf)

Read More

Ketua DPRD Surabaya dan Kasatpol PP Nyaris Adu Jotos

Bahas Penggusuran Warga Medokan Semampir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya yang membahas penertiban rumah warga di Medokan Semampir berlangsung panas.

Hearing yang semula berlangsung interaktif antara kalanagan dewan dengan perwakilan pemerintah kota, tiba–tiba menjadi ajang debat dan nyaris terjadi kontak fisik antara Ketua DPRD Surabaya, Armudji yang hadir di dalam pertemuan itu dengan Kepala satpol PP, Irvan Widyanto.

Untungnya, beberapa petugas pamdal dan pegawai pemkot melerai keduanya. Percekcokan bermula, saat Armuji mengkritisi kebijakan pemerintah kota yang menggusur hunian warga yang berdiam di atas aset pemerintah kota, dan akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Pasalnya, penggusuran yang dilakukan seringkali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu.

“Sebelumnya (penggusuran) warga keputih samapai sekarang belum ada realisasinya. Kalau ditempat di Romokalisasri, mereka kerjanaya di Keputih,” ujarnya, Selasa (20/2)

Armudji menegaskan, semestinya pemerintah kota melibatkan kalangan dewan, sebelum melakukan penertiban. Karena, kalangan dewan merupakan wakil rakyat. Sehingga wajar menurutnya, jika anggota dewan membela rakyat.

Ia mengaku, beberapa kasus sengketa lahan bisa diselesaikan dengan melibatkan kalangan dewan. Namun, selama  ini dalam beberapa kali pertemuan di kelurahan dengan warga, para anggota dewan tak pernah dilibatkan.

“Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, gak mungkin,” kata Politisi PDIPini.

Armuji mengatakan, dirinya siap menghadang jika penggusuran terhadap warga Medokan Semampir dilakukan aparat Satpol PP. Selain mengetahui persis persoalan di Medokan Semampir.

Ia juga tak menghendaki Satpol PP asal gusur, tanpa ada solusi.

“Saya siap di depan masyarakat. DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” cetusnya dengan naada tinggi.

Menanggapi itu, Kasatpol PP, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa persoalan yang ada Medokan Semampir hafus diletakkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, status tanah di daerah tersebut sudha jelas. Ia menegaskan, pihaknya tak asal menggusur. Ia berharap, saat pertemuan dengan kalangan dewan seperti saat ini dibahas solusi konkritnya.

“Mumpung ini ada Ketua dewan, kita cari solusi konkrit. Jangan tiba-tiba dihadang,” ujarnya.

Irvan mengungkapkan, sebelum ada penertiban, pemerintah kota sudha melakukan sosialisasi ke warga. Nantinya, apabila ada warga yang mempunyai alas hak atas tanah yang ditempati, berupa petok D atau lainnya, tingal diklarifikasi bersama-sama.

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto yang memimpin pertemuan, mengatakan, jika Satpol PP berupaya membongkar hunian yang berdiri di atas tanah pemerintah kota, semestinya dilakukan di semua lokasi, tanpa ada tebang pilih.

Ia mengaku heran, kawasan Medokan Semampir yang berdekatan dengan tempat tinggalnya justru tak mengetahui ada penggusuran.

“ Medokan Semampir kan tonggo omah. Yo gak pernah di kasih tahu,” keluh Politisi Partai Demokrat ini.

Herlina mengaku malu dengan adanya polemik penggusuran di Medokan. Pasalnya, beberapa kali sosialisasi dilakukan ke warga. Namun, kemudian baru disampaikan saat ini.

“Kalau Pemkot belum punya gambaan matang, jangan dilakukan. Jangan pakai tes gusur 4 rumah dulu, kemudian berhenti,” tegasnya.

Menurutnya, semestinya pemerintah kota menyediakan dulu rusunnya. Ia tak ingin dampak penggusuran menimbulkan kemiskinan.

Ia memahami perlunya perluasan lahan makam. Tetapi, tempat tinggal untuk warga yang tergusur harus dipikirkan.

Senada dengan itu, anggota komisi A lainnya, Siti Maryam menyatakan bahwa penggusuran diharapkan tak menambah jumlah angka kemiskinan di Surabaya. Menurutnya, solusinya dipikirkan terlebih dahulu, sebelum melakukan penertiban.

“Jangan belum ada solusinya ditertibkan. Mereka akan keleleran. Saya juga siap hadang jika tetap dilakukan,” tandasnya.

Camat Sukolilo, Kanti Budiarti mengungkapkan, banyak aset milik pemerintah kota di keputih dan Medokan Semampir yang ditempati warga tanpa ada hubungan hukum. Pihaknya melakukan penertiban, bertujuan untuk mengamankan aset. Sementara, warga yang tergusur disediakan hunian di rusun.

“Hanya memang warga ada yang menangkapnya secara positif dan negatif. Kalau mau monggo, kalau tidak ya gak apa-apa,” jelasnya. (arf)

Read More

TNI-Polri Janji Tindak Provokator Pilkada Kabupaten Tangerang

KABARPROGRESIF.COM : (Tangerang) Prajurit TNI Kodim Tigaraksa Korem Barat 052/Wijayakarma bersama anggota Kepolisian dari Polresta Tangerang berjanji siap mengamankan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang, Minggu (18/02/18).

Kapolresta Kab. Tangerang Kombes Pol M. Sabilul Alif mengatakan tidak main-main dalam mengamankan pilkada serentak yang didukung kekuatan dari TNI. “Saya ingatkan, meskipun melawan kotak kosong karena cuma ada satu pasangan, kepada pendukung Calon Bupati Tangerang harus bersikap dewasa dalam menghadapi dan menjalani kompetisi demokrasi ini,“ tegas Kapolres.

Hal senada disampaikan Dandim Tigaraksa Letkol Inf Yogi Muhamanto bahwa apabila ada upaya memprovokasi, politik uang dan hal-hal lain yang berpotensi menyulut gangguan terhadap masyarakat apalagi mempengaruhi di kotak suara, dirinya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas.

“Untuk itu, intelijen sudah kami sebar untuk membuat pemetaan antisipatif wilayah mana yang berpotensi rawan. Selain itu, saya juga sudah mendata kantong-kantong berbasis massa pendukung,” tegas Dandim 0510/Tigaraksa.

Baik Dandim maupun Kapolres juga menjelaskan, di kalangan TNI dan Polri khususnya untuk anggota Kodim Tigaraksa dan Polresta Kab. Tengerang tidak akan ada keberpihakan dan dipastikan akan netral saat Pilkada 2018. Keduanya juga mengingatkan jika ada anggotanya yang ketahuan terlibat politik praktis maka akan langsung diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat jalannya Pilkada serentak. (rio)

Read More

Anggota Komisi A Sesalkan Lahan yang Diberikan Maspion

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, hari ini menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi tukar guling lahan (Ruislag) antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di Kawasan Margorejo, Selasa (20/2/2018).

Dalam sidak kali ini, hampir seluruh anggota Komisi A ikut sidak. Mulai dari Ketua Pansus Penyelamatan Aset Daerah, Minun Latif hingga Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto. Sayangnya, hingga inspeksi mendadak berakhir tidak ada satupun perwakilan dari PT Maspion yang hadir.

Ditemui di lokasi, Anggota Komisi A Tri Didik Adiono menyesalkan lokasi lahan yang diberikan PT Maspion. Menurut dia, lahan tersebut tidak sebanding dengan aset milik pemerintah kota lokasinya berada persis di sebelah timur Frontage Road (FR) sisi timur.

"Sebenarnya Ruislag tidak apa-apa. Tapi lokasi penggantinya mestinya yang sebanding," sesal Tri Didik Adiono.

Selain lokasinya berada di jalan yang cukup sempit, lahan yang disediakan PT Maspion ternyata tidak berada dalam satu lokasi. Letaknya tersebar di beberapa tempat.

Dalam kesempatan itu, politisi dari PDI-P ini juga mempertanyakan apresial objek lahan yang ditukar gulingkan. Alasannya pun sama, lahan yang diberikan dari PT tidak berada dalam satu lokasi.

"Kalau ada pergeseran, aprasialnya harus jelas," tegas Didik Bledeg, sapaannya.

Sementara Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Margorejo, Umam meminta agar pembangunan Sekolah Dasar (SD) segera direalisasikan. Sebab keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kita minta segera dibangun. Sekolah kan untuk generasi bangsa, jadi kita sangat membutuhkannya," ujar Umam.

Selain sekolah dasar, warga Margorejo juga meminta pelebaran lahan makam. Menurutnya, lahan makam yang ada sekarang sangat sempit.

"Lahan makam yang ada sekarang luasnya hanya 300 M2," ungkapnya.

Tidak cukup di situ, warga Margorejo juga meminta bangunan gedung serbaguna. Menurut Umam, keberadaan bangunan serba guna dibutuhkan warga untuk menggelar beberapa kegiatan kemasyarakatan.

Diberitakan sebelumnya, Ruislag antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di Kawasan Margorejo, Kecamatan Wonocolo kembali dibahas. Setelah hampir 20 tahun tanpa kejelasan, permasalahan tersebut akhirnya mulai menemui titik terang.

Dalam dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi A  pada hari Senin (5/2), warga meminta agar bangunan sekolah di Margorejo dikembalikan seperti dulu. Mengingat tukar guling lahan di Margorejo sudah berlangsung sejak 2004. (arf)

Read More

Dandim 0813 dan Kapolres Bojonegoro Berikan Penghargaan Anggota Berprestasi

KABARPROGRESIF.COM : (Bojonegoro) Dalam upacara Bendera Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Makodim 0813, pada hari Senin (19/2/2018) Dandim 0813 Letkol Arh  Redinal Dewanto, S.Sos., dan Kapolres Bojonegoro Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi.

Kapolres Bojonegoro Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si mengatakan, bahwa seluruh anggota agar meningkatkan kinerja, serta prestasi dibidangnya masing-masing. Dengan adanya pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi, diharapkan bisa memacu anggota yang lain untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

"Semoga ini bisa memacu bagi yang lain untuk lebih baik lagi dalam bekerja demi kemajuan institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Ditambahkan, anggota Babinsa yang solid dan bersinergi dengan Babhinkamtibmas dalam mendukung tugas tugas keamanan dan ketertiban.

"Para Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilevel Desa, adalah ujung tombak pemelihara keamanan. Sehingga harus kompak dan bersinergi dalam deteksi dini, cegah dini dan deteksi aksi. Serta bersinergi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul sejak dini," tandasnya.

Dalam upacara Bendera yang juga dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak ini, anggota yang mendapatkan reward yaitu 3 anggota Kodim 0813 dan 6 anggota Polres Bojonegoro. (arf).

Read More

Diduga Perantara Suap untuk Setya Novanto, KPK Periksa Made Oka Masagung

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Made Oka Masagung, Selasa (20/2/2018).

Made Oka merupakan pengusaha yang diduga menjadi perantara suap untuk Setya Novanto.

"Akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Peran Made Oka Masagung mulai terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). Dalam persidangan, nama Oka disebut-sebut sebagai orang dekat Setya Novanto.

Menurut keterangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya Novanto meminta jatah uang untuk dirinya dan anggota DPR diberikan melalui Oka Masagung.

Dalam catatan perbankan yang disita KPK, Made Oka total pernah menerima 6 juta dollar AS dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek pengadaan e-KTP.

Padahal, mantan bos Gunung Agung itu tidak mengikuti proyek e-KTP.

Oka tercatat memiliki dua perusahaan investasi di Singapura. Kedua perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menampung uang Setya Novanto dari proyek e-KTP.

Perusahaan Oka pernah bertransaksi dengan PT Quadra Solution dan Biomorf Mauritius. (rio)

Read More

Dandim 0812/Lamongan Dampingi Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya Kunjungan Ke Ponpes Muhammadiyah Paciran

KABARPROGRESIF.COM : (Lamongan) Kapolda Jatim Irjen Drs Macmud Arifin SH MH dalam kunjungan kerja (kunker) di Pondok Pesantren Karangasem ( Muhammadiyah ) Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur pada hari Senin yang di dampingai Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa beserta Kapolres lamongan  AKBP Feby DP Hutagalung SIK MH. Selasa (20/2/18).

Kunjungan ke ponpes untuk mengetahui secara langsung kronologi terkait adanya kejadian seorang laki-laki misterius diduga gila mengamuk di Ponpes Muhammadiyah Karangasem, Desa/ Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Kunjungan Kapolda yang di dampingi Mayjen TNI Arif Rahman Pangdam V/Brawijaya,  Kol inf. Ayub akbar As intel Kasdam V/Brawijaya, Dir Intelkam Polda Jatim Kombes Pol. Drs. Teddy Setiyadi ,Dandim 0812 Lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa dan Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung SIK MH.

Kunjungan Kapolda Jatim disambut langsung oleh KH. Hakam Mubarak, Pengasuh Ponpes Muhammadiyah Karangasem yang didampingi oleh PDM Lamongan Drs Sodikin, H Zaini Sekretaris PD Muhammadiyah Lamongan, H Ghufron Wakil Sekretaris PD Muhammadiyah Lamongan, H Subagio Bendahara PD Muhammadiyah Lamongan, H Tsabit Wakil Ketua PD Muhammadiyah Lamongan, H Yazid Wakil Ketua PD Muhammadiyah Lamongan, H Farich SH. Majelis Hukum dan Ham PD Muhammadiyah Lamongan dan KH Anwar Mukhroj (Dewan pembina Ponpes Karangasem Paciran).

Di sana Jenderal polisi bintang dua itu juga memberi keterangan press kepada wartawan terkait kasus tersebut. Intinya, bahwa tidak benar pengasuh Ponpes diserang oleh lelaki misterius itu. (arf).

Read More

Jelang Liga 1, Persebaya Terancam Tidak Bisa Gunakan GBT

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persebaya Surabaya terancam tidak bisa menjadikan Gelora Bung Tomo (GBT) sebagai home base dalam mengarungi kompetisi Liga 1. Fakta itu, terungkap dalam hearing di Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Kota Surabaya, Selasa (20/2/2018).

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Piala Presiden di Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana (WS) mengungkapkan, ada sejumlah kekurangan yang dimiliki GBT. Misalnya, lampu stadion yang masih di bawah standar.

Sesuai regulasi yang dimiliki PSSI, untuk bisa menjadi tuan rumah dalam kompetisi Liga 1 minimal penerangan lampu stadion 1200 Lux.

Sedangkan untuk GBT saat ini baru 1100 Lux. Parahnya lagi, pada saat pertandingan terakhir Piala Presiden ada sejumlah lampu yang mati.

"Itu evaluasi yang dikeluarkan PSSI pada Panpel kemarin," ujar Whisnu Sakti Buana.

Selain kualitas lampu yang masih di bawah standar, PSSI juga menyoroti tempat media saat meliput pertandingan. Begitu juga skoring board yang hingga saat ini belum ada. Padahal GBT merupakan stadion terbesar ke dua di tanah air.

"Sesuai impian dibangunnya GBT menjadi stadion bertaraf internasional, kita berharap perbaikan yang dilakukan bisa menuju ke sana," harapnya.

Selain dua persoalan itu, masalah lainnya adalah terkait akses jalan ke stadion. Itu belum termasuk masalah lahan parkir yang hingga sekarang belum terpecahkan.

Oleh karena itu, WS berharap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa segera melakukan perbaikan yang akan dilakukan. Mengingat hingga saat ini GBT belum mendapatkan rekomendasi dari PSSI sebagai home base Persebaya.

"Kompetisi Liga 1 resmi dimulai tanggal 10 Maret. Tapi hingga sekarang rekomendasi dari PSSI masih belum turun," sesal Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Anggota Komisi D Reny Astuti meminta sejumlah perbaikan di GBT tidaknya hanya untuk persiapan Liga 1. Namun untuk even lain yang lebih besar di waktu yang akan datang.

"Dengan demikian PSSI bisa menilai jika Gelora Bung Tomo memang layak," kata Reny.

Sementara Ketua Komisi D Agustin Poliana menambahkan, akan mengundang sejumlah OPD terkait dalam hearing pada hati Jumat. Harapanya, perbaikan yang akan dilakukan bisa segera dimulai.

"Jika parkir saja masih kesulitan, tentu itu jadi PR kita bersama," timpal Agustin Poliana.

Sementara Kepala Dispora Kota Surabaya, Afghany Wardhana optimis sejumlah kekurangan di GBT bisa diperbaiki sebelum Liga 1 dimulai. Misalnya soal lampu station yang belum sesuai standar.

"Untuk lampu yang masih kurang beberapa digit, kita bisa segera memperbaikinya," kata Afghany.

Afghany menegaskan, Dispora memiliki semangat yang sama dengan anggota dewan dalam memajukan Gelora Bung Tomo. Termasuk dalam memperbaiki beberapa kekurangan yang masih ada.

"Untuk mempercepat proses itu, saya sepakat OPD yang lain juga turut diundang," pungkas Afghany. (arf)

Read More

Jabatan Komandan Sekolah Perwira dan Sekolah Tamtama Pusdiklek Kodiklatal Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dua jabatan Komandan Sekolah di lingkungan Pusat Pendidikan Elektronika (Pusdiklek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL(Kodiklatal) diserahterimakan.

Dua jabatan tersebut adalah Komandan Sekolah Perwira Elektronika (Dansepalek) dan Komandan Sekolah Tamtama Elektronika (Dansetalek).

Adapun serah terima jabatan kedua Komandan Sekolah dilingkungan Pusdiklek tersebut dipimpin langsung Komandan Pusdiklek Kodikdukum Kodiklatal Letkol Laut (E) Donny Hotler Bachtera, S.T di Gedung Serbaguna Pusdiklek Kesatrian Bumimoro Kodiklatal dalam upacara militer.

Komandan Sepalek diserah terimakan dari Letkol Laut (E) Gesit Pratiknyo, S.T. kepada Letkol Laut (E) Risang Sadewa, S.T., M.Tr.(Hanla), selanjutnya Letkol Laut (E)  Gesit Pratiknyo, S.T. menempati jabatan Kadep Akademik STTAL. Untuk jabatan Komandan Setalek diserahterimakan dari Letkol Laut (E) Risang Sadewa, S.T.,M.Tr.(Hanla)  kepada Mayor Laut (E) Isnamaun yang sebelumnya menjabat Kasi Lablek AAL.

Komandan Pusdiklek Kodikdukum Kodiklatal dalam amanatnya menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan refleksi dari upaya konseptual dan terprogram untuk lebih mendinamisasikan kinerja dan perilaku organisasi agar senantiasa memiliki kualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Selain itu peristiwa ini juga merupakan wujud kepercayaan dan penghormatan dari pimpinan TNI AL dalam rangka kaderisasi kepemimpinan. Oleh karna itu bagi perwira yang di beri kesempatan menjabat jabatan strategis dituntut untuk selalu mengembangkan kepemimpinan, kreativitas dan kemampuan konsepsional dalam membangun TNI AL melalui bidang pendidikan.

Lebih lanjut disampaikan Jabatan Komandan Sekolah Perwira dan Tamtama Pusdiklek merupakan jabatan strategis dilevelnya, yang diharapkan dapat mendorong laju roda pendidikan di Pusdiklek dalam rangka menciptakan hasil didik yang berkualitas dan siap pakai agar mampu mendukung tugas – tugas yang diemban TNI AL dimasa yang akan datang.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Komandan Sekolah bertanggung jawab untuk merumuskan rencana program – program pendidikan sesuai lingkup tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan fungsi pencetakan Perwira dan Tamtama Elektronika yang berwawasan matra laut dalam  pengembangan fungsi  kekuatan Alusista khususnya dibidang  Senjata dan Amonisi. (arf)

Read More

Khawatir Diusir, Pedagang Hi-Tech Mall Gelar Demo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ratusan pedagang Hi Tech Mall menggelar aksi unjuk rasa di depan Mall  yang dulu dikenal sebagai Surabaya Mall itu pada Selasa (20/02/2018).

Mereka menolak pindah menyusul habisnya kontrak kerjasama Build Operate Transfer (BOT) antara PT Sasana Boga sebagai pihak manajemen operasional dan Pemkot Surabaya pada tahun 2019.

Dedi Nasution koordinator pedagang membantah kalau ada eksodus besar-besaran menyusul akan habisnya masa kontrak kerjasama BOT, yang membuat Hi-Tech Mall akan ditutup.

"Aksi ini menunjukkan kalau pedagang di Hi-Tech Mall masih eksis" tegas Dedi.

Jumlah pedagang di Hi-Tech Mall sebelumnya sebanyak 1200-an tapi sekarang menyusut menjadi sekitar 600-an.

"Jumlah kami berkurang karena ada isu Mall akan ditutup dan adanya intimidasi" ungkap Dedi.

Tapi Dedi enggan menjelaskan pihak yang melakukan intimidasi itu.

Para pedagang menuntut supaya PT Sasana Boga mengijinkan mereka untuk tetap berdagang, sampai kerjasama BOT selesai. Pemkot Surabaya juga diminta agar memberikan perlindungan kepada para pedagang sampai proses penyerahan Surabaya Mall ke Pemkot Surabaya oleh PT Sasana Boga tuntas.

"Kami sudah berjualan selama 30 tahun, kita tidak rela kalau tiba-tiba apa yang sudah kita perjuangkan dihilangkan. Kita menuntut memperbaiki Hi-Tech Mall diperbaiki dan pedagang tetap boleh berjualan" tegas Dedi.

Aksi yang juga ditujukan kepada Pemkot Surabaya itu, didatangi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Son Haji dan Kepala Bagian Perintahan Pemkot Surabaya Eddy Chrisjanto. Di atas mobil pick up Agus Son Haji didepan ratusan pedagang menegaskan kalau Pemkot Surabaya akan menjadikan Hi-Tech Mall sebagai gedung pusat kesenian.

"Tapi para pedagang jangan khawatir karena tetap bisa berjualan dengan dilakukan penataan. Ini pesan dari Bu Risma" tegas Son Haji.

Mendengar janji itu para pedagang menyambut dengan gembira.

Dedi mengatakan pedagang tidak menolak program pemkot, tapi ingin ada sinergi antara kepentingan pemkot dan kepentingan mereka. (arf)

Read More

Kunjungan Posyandu Ketua Gabungan Jalasenastri Kormar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Keke Bambang Suswantono di dampingi Wakil Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Wiwin Hasanudin, laksanakan Kunjungan Sosial di Posyandu Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Terpadu Kerapu II, di Komplek Kesatrian Marinir Hartono, Gedung Jalasenastri Cabang-4 Denjaka,  JL. Jaya Wijaya, RW 15, Cilandak Jakarta Selatan, hari Selasa, (20/02/2018).

Dalam kunjungan sosial ini Ketua Gabungan Jalasenastri Kormar beserta rombongan disambut langsung oleh Ketua Cabang 4 Ny. Bambang Wahyuono beserta para Ibu-Ibu Kader Posyandu Kerapu II, Kunjungan sosial ini merupakan agenda rutin PG Kormar bertujuan memberikan penyuluhan untuk para Ibu-Ibu anggota Jalasenastri dari yang telah hadir, serta pemberian vaksin maupun vitamin pada anak-anak dan balita, dan para Ibu-Ibu Jalasenastripun dipersilahkan untuk konsultasi langsung bila mendapatkan keluhan tentang kesehatan anak, yang sudah disipakan dari tim kesehatan Puskesmas Cilandak.

Ketua Gabungan dengan rombongan juga menyempatkan untuk melihat segala aktivitas dalam Posyandu Kesehatan Kerapu II ini, seperti penimbangan berat badan kepada anak-anak, serta pemberian vitamin yang secara langsung oleh Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Keke Bambang Suswantono diberikan kepada beberapa balita dan anak-anak.

Ketua Gabungan Juga menekankan kepada Tim Kesehatan untuk tidak lupa memberikan penyuluhan kepada para Ibu-Ibu yang hadir, dalam akhir ini yang sering terjadi  tentang bahaya penyakit Difteri, yang harapannya Ibu-Ibu semua akan tahu, tentang apa itu Difteri, dan bagaimana penanggulangnya secara tepat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Korcab Pasmar-2 Ny. Nur Alamsyah, para Kepala Seksi (Kasi) PG Kormar  dan segenap Ketua Cabang dibawah PG Kormar. (arf)

Read More

Kembangkan UKM, Pemkot Surabaya Bakal Tambah 3 Sentra UKM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memang menaruh perhatian khusus terhadap tumbuh kembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kian subur di tengah-tengah masyarakat. Makanya, Pemkot pun berencana menambah tiga sentra UKM untuk mengakomodir UKM-UKM tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih mengatakan selama ini sudah ada tujuh sentra UKM di Surabaya, yaitu di Sentra UKM Merr, Sentra UKM Siola, Sentra UKM ITC Mall, Sentra UKM Delta mall, Sentra UKM Bandara Juanda, Sentra UKM Surabaya North Quay atau Pelindo, dan Sentra UKM Park And Ride. Saat ini, Pemkot tengah menyiapkan tiga lokasi sentra UKM baru itu.

“Target bulan depan nambah tiga lagi, yaitu di Kebun Binatang Surabaya (KBS), JMP dan salah satu tempat wisata di Surabaya yang sampai saat ini masih kami matangkan. Jadi, nanti akan ada 10 sentra UKM di Surabaya,” kata Arini ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (20/2/2018).

Menurut Arini, masyarakat yang sudah memiliki produk hasil usaha, membutuhkan tempat untuk bisa memasarkan produknya ke pasaran, sehingga penambahan sentra UKM ini diharapkan menjadi solusi tempat pemasaran dan dapat memangkas biaya sewa tempat berjualannya.

“Di sentra ini kami gratiskan biaya sewanya, kami tidak mengambil untung sepeserpun, sehingga kalau harganya produk itu Rp 10 ribu, maka kami jual Rp 10 ribu,” tegasnya.

Arini juga memastikan pelaku UKM tidak langsung ujug-ujug masuk ke sentra itu. Namun, harus melewati beberapa proses dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Salah satunya, produk yang akan dipasarkan harus sudah layak jual, baik dari segi kualitas, rasa, dan kemasannya.

“Yang paling penting juga harus disiplin, karena kami sangat gencar pemasarannya, baik melalui online maupun ofline. Kami juga selalu sarankan untuk mengikuti pahlawan ekonomi atau pejuang muda yang digelar setiap minggunya,” tegasnya.

Selain itu, Arini juga mengaku telah melakukan re-branding dan re-desain di sentra UKM itu. Bahkan, di sentra UKM Merr selalu ada acara untuk menarik pengunjung dan pembeli ke sentra itu.

“Melalui berbagai acara itu, alhamdulillah kami berhasil menaikkan omzet para pelaku UKM yang diletakkan di sentra UKM itu,” imbuhnya.

Ia pun merinci kenaikan transaksi di masing-masing sentra UKM itu. Selama tahun 2016, di sentra UKM Merr membukukan transaksi sebanyak Rp 425,4 juta, Sentra UKM Siola Rp 740,2 juta, Sentra UKM Cito Rp 103,2 juta, dan Sentra UKM ITC 214,2 juta. Sedangkan di tahun 2017, sentra UKM Merr membukukan transaksi sebanyak Rp 432,2 juta, sentra UKM Siola Rp 1 miliar lebih, sentra UKM Cito Rp 141,4 juta, dan Sentra UKM ITC Rp 261,4 juta.

“Pada Bulan November 2017 itu, kami tambah tiga sentra UKM, yaitu di Bandara, pelindo, dan park and ride. Selama dua bulan itu, di bandara membukukan transaksi Rp 18 juta, di pelindo Rp 27 juta, dan di Park and ride Rp 2,5 juta,” kata dia. 

Sementara transaksi pada Bulan Januari 2018, di sentra UKM Siola berhasil membukukan transaksi sebanyak Rp 113,2 juta, di Merr Rp 43,2 juta, ITC mall Rp 17 juta, Delta mall Rp 6 juta, Juanda kosong karena diliburkan sementara, di Surabaya North Quay Rp 20 juta dan park and ride Rp 2 juta.

“Melihat transaksi itu, maka jelas bahwa perputaran ekonomi di Surabaya, juga dipengaruhi oleh UKM-UKM yang terus tumbuh subur,” pungkasnya. (arf)

Read More