Marinir Mulai Serbu Merak dan Bakauheni

KABARPROGRESIF.COM : (Lampung) Merak dan Bakauheni mulai  diserbu Marinir. Ratusan Marinir mulai berangsur-angsur memadati dua wilayah tersebut. Di Merak tepatnya di Pantai Pulorida Merak Banten sudah mulai ada aktivitas. Para prajurit Marinir dengan berbagai macam peralatannya mulai menduduki dan membangun tenda-tenda. Begitu pula di Dermaga Bandar Bakau Jaya Bakauheni Lampung. Hilir mudik kendaraan truk Marinir nampak menurunkan barang-barang. Suasana terlihat beda dari hari-hari sebelumnya. Spanduk dan banner  “woro-woro” pun sudah terpampang nyata di tempat-tempat publik. Warga sekitar pun mulai membantu “serbuan” tersebut, Rabu (21/02/2018).

Personel-personel Marinir dari satuan-satuan yang tersebar di seantero negeri pun sudah siap untuk dan beringsut menuju ke “medan tempur”. Personel Marinir dari   Pasmar-1 Surabya dengan menumpang  KRI Doktor Soeharso (SHS-990) telah siap dengan segala macam peralatannya. Begitu pula dari Marinir yang berada di Belawan yakni Yonmarhanlan–I Belawan telah diberangkatkan. Satuan-satuan Marinir lainnya pun sudah mengirimkan pasukannya.

Apa yang sebenarnya mereka akan lakukan?

"Mereka akan “bertarung” untuk menaklukan Selat Sunda. Para prajurit petarung yang mempunyai semboyan “Jalesu Bhumyamcha Jaya Mahe” ini akan mengadu kemampuan renang dan dayung melintasi Selat Sunda. Mereka akan menyebrangi Selat Sunda pada tanggal 2 Maret 2018 malam hari  dengan “start” dari Dermaga Bandar Bakau Jaya Bakauheni Lampung dan “finish” di Pantai Pulorida Tanjung Sekong Merak Banten pada 03 Maret 2018, " Jelas Kadispen Kormar Letkol Marinir Ali Sumbogo.

Letkol Ali Sumbogo menambahkan, "Saat ini sudah terdaftar  peserta Renang  ada 49 Tim dengan jumlah 251 atlet,  untuk   Dayung  ada  52 Tim dengan 416 atlet.  Dengan perincian  Jajaran Korps Marinir Renang  ada  46 Tim dengan 237 atlet dan  Dayung 49 Tim dengan 392 Atlet.  Kemudian,  Instansi Militer diluar Korps Marinir Renang 1 Tim dengan 5 atlet. Sementara untuk dayung masih nihil. Sementara dari Instansi Sipil atau Klub untuk Renang ada 2 Tim plus 2 Individu dengan 9 atlet.  Dayung dari sipil sudah mendaftar 2 Tim dengan 16 atlet. Jumlah ini mungkin bisa bertambah."

"Panitia terus berkonsulidasi untuk mempersiapkan Even ini. Tim Sar dan Kemarkasan sudah melaksanakan penyiapan dari awal. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menguji kemampuan prajurit Marinir dalam berenang dan berdayung yang memang merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh prajurit Marinir. Untuk keamanan Tim Sar selain menggunakan Sea Rider, Perahu Karet dan KRI juga akan ada Helikopter untuk pemantauan dari  udara," pungkasnya. (arf)

Read More

Tahun 2018, Pemkot Kembangkan Pertanian Terpadu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Area seluas enam hektar itu rencananya akan digunakan sebagai lahan untuk Pertanian Terpadu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Joestamadji mengatakan progres pengerjaan pertanian terpadu saat ini sudah masuk dalam tahap lelang. Ia memastikan pengerjaannya akan dimulai pada tahun 2018.

"Pertanian terpadu yang luasnya enam hektar itu, nantinya akan kita siapkan untuk area pertanian, peternakan dan perikanan,” kata Joestamadji, Rabu, (21/02/18).

Pertanian terpadu ini, kata dia, nanti akan terbagi menjadi tiga sektor. Pertama, yaitu sektor pertanian, selain padi juga akan dikembangkan berbagai jenis sayuran. Kedua, sektor peternakan, di area ini akan dikembangbiakkan hewan ternak seperti sapi dan kambing.

“Sedangkan pada sektor ketiga adalah perikanan. Nantinya, akan dibangun kolam khusus untuk budidaya ikan,” katanya.

Menurut Joestamadji, sistem pertanian terpadu ini merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan. Mekanisasi pertanian akan diterapkan di area ini, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produktifitas lahan dan menurunkan ongkos produksi.

Harapannya, hasil dari pertanian, peternakan dan perikanan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Bahkan, Joestamadji berencana menggandeng kelompok tani sekitar supaya ada sinergi antara Pemkot Surabaya dengan masyarakat.

"Nanti kita akan menggandeng salah satu kelompok tani sekitar yaitu Sri Sedono Jeruk, supaya bisa sinergi," imbuhnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa lahan seluas 6 hektar ini juga akan dijadikan sebagai sarana edukasi wisata, sehingga para pengunjung bisa belajar ilmu pertanian dan juga bisa menikmati pemandangan eksotis persawahan dipinggiran kota.

“Area ini akan menjadi sebuah tempat wisata dan pendidikan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertanian terpadu tersebut nantinya, benar-benar menjadi kawasan yang mendorong efisiensi pertanian, peternakan maupun perikanan. Sehingga bisa saling bersinergi antara pertanian, peternakan dan perikanan. “Keseimbangan inilah yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan, serta produksi yang terjaga secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (arf)

Read More

Mendadak, Kendaraan Anggota Makodim 0811 Tuban Di Periksa

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Inspeksi mendadak (Sidak) dilakukan oleh jajaran KodimTuban bersama Subdenpom V/2-4 Tuban terhadap kendaraan yang dipergunakan oleh anggotanya baik militer maupun PNS, Rabu (21/02) pagi ini.

Menurut Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0811 Tuban, Mayor Inf Wiyono, kegiatan dadakan ini bertujuan untuk mengecek secara langsung kondisi kelengkapan dan kelayakan kendaraan roda dua yang dipakai anggota Makodim. Sebab kendaraan dinas ini untuk kegiatan operasional sehari-hari. Selain kendaraan dinas, pihaknya juga memeriksa kendaraan roda dua pribadi lainnya.

Fokus pemeriksaan pada kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan administrasi, yang meliputi surat-surat antara lain SIM, STNK, KTA, untuk kelengkapan kendaraan antara lain lampu sen, lampu depan, lampu rem, spion, ban dan lain-lain, semua harus lengkap dan sesuai ketentuan.

“Musibah tidak mengenal profesi, baik TNI, Polri maupun masyarakat. Ini merupakan langkah prefentif kami, agar anggota terhindar dari kecelakaan lalu lintas, bersyukur seluruh anggota sampai saat ini aman,“ ungkapnya.

Untuk anggota TNI yang memakai kendaraan dinas wajib hukumnya memiliki SIM TNI. Selain itu saat berkendara juga harus senantiasa mematuhi aturan serta rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.

“Sepeda dinas hanya untuk anggota TNI, selain itu tidak boleh memakai, sekalipun itu keluarganya, beri contoh dan tauladan bagi masyarakat bahwa TNI juga taat hukum,” tegasnya.

Menurut Serda Kangen, anggota Makodim Tuban, kegiatan pemeriksaan dadakan seperti tidak membuat gugup anggota Makodim Tuban karena TNI juga perlu menjadi contoh bagi masyarakat.

Semoga kegiatan tersebut bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah yang patuh terhadap hukum. (arf).

Read More

Dispora Diminta Segera Berikan Ijin Penggunaan Lapangan Karanggayam Bagi Persebaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera memberikan ijin pemakaian Wisma Eri Erianto dan Lapangan Karanggayam kepada Persebaya Surabaya.

Menurut Armuji, penggunaan Lapangan Karanggayam dari awal memang diperuntukan bagi Asosiasi Kota (Askot) PSSI Surabaya dalam menggelar roda kompetisi. Tujuanya, untuk mencetak pemain hebat bagi Persebaya Surabaya.

"Untuk Dispora, saya minta direalisasikan keinginan dari teman teman," ujar Armuji, Rabu (21/2/2018).

Anggota Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Reni Astuti menambahkan, dalam sejarahnya Persebaya Surabaya memang tidak dapat dipisahkan dari Wisma Eri Erianto dan Lapangan Karanggayam.

"Pihak swasta sebenarnya bisa untuk membangun. Tapi cari lahanya itu yang sulit," ujar Reni Astuti.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku tidak bisa membayangkan jika Persebaya harus berpisah dengan Lapangan Karanggayam. Mengingat klub kebanggaan arek arek Suroboyo itu memiliki sejarah yang panjang di sana.

Menanggapi desakan dari sejumlah anggota DPRD Surabaya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, Afghany Wardhana menegaskan sebenarnya pihaknya memiliki semangat yang sama dalam pemanfaatan Wisma Eri Erianto dan Lapangan Karanggayam.

"Semangatnya sama. Kalaupun ada yang minta pengecualian misalnya untuk sewa, kita akan sampaikan ke pimpinan (wali kota)," tegas Afghany.

Afghany menuturkan, dalam pemanfaatan aset milik pemerintah kota seperti Wisma Eri Erianto dan lapangan Karanggayam, pihaknya selalu berpegang pada aturan. Terutama Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya, No 2 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sesuai pasal 19 dalam Perda Kota Surabaya No 2 tahun 2013, di sana disebutkan untuk turnamen antar instansi retribusinya dikenakan sebesar Rp 3 juta. Sedangkan untuk latihan dan pertandingan antar internal klub retribusinya sebesar Rp 500 ribu.

"Kalau surat yang masuk ke UPTSA (unit pelayanan terpadu satu atap) itu untuk kompetisi. Jadi tarifnya agak besar," jelas mantan Sekwan DPRD Surabaya ini.

Mendengar penjelasan demikian dari Afghany Wardhana, Anggota Komisi D lainya, BF Sutadi langsung angkat bicara. Menurut Sutadi, ada solusi lain yang bisa ditempuh Dispora jika takut diperiksa kejaksaan dalam pemanfaatan aset milik pemerintah kota.

"Saya bisa memahami jika ada ketakutan seperti itu," ujar Sutadi.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan Dispora agar tidak melanggar peraturan adalah dengan membuat Memory of Understanding (MoU) yang melibatkan sejumlah pakar hukum. Lebih baik lagi jika pihak kejaksaan juga dilibatkan dalam tim tersebut.

"Jika itu dilakukan, dari sisi retribusi sudah tidak ada masalah," pungkas mantan Asisten Sekkota Surabaya ini. (arf)

Read More

Komandan Kodiklatal Tinjau Pembangunan Lapangan Garjas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam waktu dekat ini, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) akan segera memiliki lapangan Kesegaran Jasmani (Garjas) baru. Proses pembangunan lapangan Garjas yang terletak di sebelah Selatan Mako Denma Kodiklatal ini, ditinjau secara langsung oleh Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. (21/2).

Dalam peninjauan itu, Komandan Kodiklatal didampingi oleh Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., Dandenma Kodiklatal Letkol Mar Dodi Mugiat, S.Pd. serta pimpinan proyek pembangunan lapangan Garjas.

Lapangan Garjas ini akan menggantikan Lapangan Laut Maluku dan Laut Aru yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan tes garjas (kesamaptaan) baik prajurit, Pegawai Negeri Sipil maupun siswa Kodiklatal. Termasuk Siswa-siswa yang berada di luar Bumimoro, seperti siswa Puslatdiksarmil yang berada di Juanda, Sidoarjo untuk pelaksanaan tes garjas tetap di Mako Kodiklatal, Bumimoro.

Dalam kesempatan peninjauan itu, Komandan Kodiklatal meminta agar pembangunan lapangan garjas dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, sehingga hasilnya akan bagus sesuai dengan yang diharapkan, aman dan nyaman digunakan saat pelaksanaan tes garjas.

Lapangan garjas tersebut akan dilengkapi dengan lintasan lari 400 meter melingkar mengelilingi lapangan sepak bola, serta beberapa fasilitas untuk pelaksanaan tes garjas baterai ‘B’ yaitu pull up, sit up, push up, dan shutle run. (arf)

Read More

Panwaslu Sawahan Tertibkan Baliho Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Banyaknya baliho dan spanduk Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang berdiri di sejumlah jalan-jalan protokol, mendapat perhatian serius dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) hingga di tingkat kecamatan.

Rabu(21/2/2018) Panwaslu kecamatan Sawahan menertibkan sejumlah atribut kampanye milik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dianggap liar dan menyalahi aturan Komisi Pemilihan Umum(KPU).

Penertiban dilakukan di sepanjang jalan Mayjen Sungkono hingga jalan Diponegoro Surabaya.

“Dibantu petugas Satpol PP, kita bongkar baliho dan disita. Ini khusus yang terpasang liar di jalan raya,” ungkap Teguh Catur, Divisi Hukum dan Penindakan Panwascam Sawahan Surabaya.

Menurut Teguh, dalam aturan KPU, baliho kampanye masing-masing Paslon, materinya harus seperti desain yang disetorkan ke KPU dan Panwaslu.
Penentuan materi desain atribut kampanye, sebelumnya telah disepakati bersama dalam rapat pleno yang diselenggarakan KPU, Panwaslu, dan tim pemenangan masing-masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

“Prakteknya masih banyak yang menyalahi aturan,” imbuhnya.

Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan membongkar dan menyita 4 baliho kampanye ukuran 2 x 4 meter milik kedua Paslon, Khofifah – Emil dan Gus Ipul – Mbak Puti.

“Baliho ini akan diserahkan ke Panwaslu kota untuk dijadikan bukti laporan pelanggaran alat peraga kampanye,” pungkasnya. (arf)

Read More

Jelang Sertijab, Denma Kodiklatal Adakan Memorandum

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal), diadakan memorandum di Rupat Denma Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya (20/2).

Acara tersebut dihadiri oleh Dandenma Kodiklatal Letkol Mar Dodi Mugiat, S.Pd., dan calon penggantinya Letkol Mar Bisron Ahmadi, M.Tr (Hanla) serta para perwira staf Denma seperti Palaksa, Pasops, Kasatpam, Kasatpum, Kasatma dan beberapa perwira staf lainnya di bawah Denma Kodiklatal.

Acara memorandum diawali dengan sambutan dari Dandenma Letkol Mar Dodi Mugiat, S.Pd., tentang tugas dan tanggung jawab Denma sebagai salah satu unsur pelayanan Kodiklatal, program kerja yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Pada kesempatan itu juga Dandenma berkesempatan memperkenalkan perwira staf Denma yang sudah mendukung tugasnya selama masa kepemimpinannya sejak bulan Mei 2016.

Penyerahan dokumen kegiatan Denma dari Letkol Mar Dodi Mugiat kepada Letkol Mar Busron menandai selesainya pelaksanaan memorandum Dandenma Kodiklatal. (arf)

Read More

Pasca Ditangkap KPK, Bupati Lampung Tengah Kembali Diperiksa

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama sejak Mustafa ditangkap oleh KPK.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Menurut Febri, Mustafa akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga yang merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah.

Sementara, Natalis juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rusliyanto yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah.

Selain itu, KPK juga memeriksa Rusliyanto sebagai saksi untuk Natalis Sinaga.

Pada hari ini, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Terhitung sejak 16 Februari 2018, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Mustafa di Rumah Tahanan KPK. (rio)

Read More

Kodam Brawijaya Bahas Program Kerja Tahun 2018

KABAPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai mengikuti rapat pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Mabes TNI beberapa waktu lalu, akhirnya Pangdam V/Brawijaya menyampaikan program-program kerja yang nantinya wajib dilakukan oleh seluruh prajurit di wilayah teritorialnya.

Hal tersebut, disampaikan langusng oleh Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, ketika membahas program kerja tahun 2017 lalu di balai prajurit Makodam V/Brawijaya, Selasa, 20 Pebruari 2018, dengan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Drs, H. Soekarwo, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin serta beberapa stakeholder lainnya.

“Ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kegiatan-kegiatan program kerja tahun anggaran 2017. Kemudian, penyampaian kebijakan-kebijakan dari pimpinan, baik dari Panglima TNI, sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” jelas Pangdam.

Selain itu, kata mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini, ketika mengikuti rapim di Mabes TNI, dirinya menyebut terdapat beberapa program yang menjadi prioritas utama dalam pembahasan program kerja tahun ini (2018).

“Terutama, prioritas terhadap seluruh petani. Itu dalam rangka program 100 hari kerja Panglima TNI,” ujar Mayjen Arif.

Selain prioritas terhadap petani, kata Pangdam, juga terdapat program 100 hari kerja Panglima TNI yang ditujukan untuk peningkatan organisasi.

“Misalnya, seperti Kodim yang sebelumnya dijabat oleh Perwira berpangkat Letkol, nantinya akan dijabat oleh seorang Perwira berpangkat Kolonel. Itu nanti, akan berlangsung di beberapa Satuan, terutama Satuan yang terletak di Ibu Kota Provinsi. Itu segera di rumuskan,” tutup Perwira Tinggi almameter Akademi Militer tahun 1988 ini. (arf)

Read More

Ketua DPRD Surabaya dan Kasatpol PP Nyaris Adu Jotos

Bahas Penggusuran Warga Medokan Semampir

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya yang membahas penertiban rumah warga di Medokan Semampir berlangsung panas.

Hearing yang semula berlangsung interaktif antara kalanagan dewan dengan perwakilan pemerintah kota, tiba–tiba menjadi ajang debat dan nyaris terjadi kontak fisik antara Ketua DPRD Surabaya, Armudji yang hadir di dalam pertemuan itu dengan Kepala satpol PP, Irvan Widyanto.

Untungnya, beberapa petugas pamdal dan pegawai pemkot melerai keduanya. Percekcokan bermula, saat Armuji mengkritisi kebijakan pemerintah kota yang menggusur hunian warga yang berdiam di atas aset pemerintah kota, dan akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Pasalnya, penggusuran yang dilakukan seringkali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu.

“Sebelumnya (penggusuran) warga keputih samapai sekarang belum ada realisasinya. Kalau ditempat di Romokalisasri, mereka kerjanaya di Keputih,” ujarnya, Selasa (20/2)

Armudji menegaskan, semestinya pemerintah kota melibatkan kalangan dewan, sebelum melakukan penertiban. Karena, kalangan dewan merupakan wakil rakyat. Sehingga wajar menurutnya, jika anggota dewan membela rakyat.

Ia mengaku, beberapa kasus sengketa lahan bisa diselesaikan dengan melibatkan kalangan dewan. Namun, selama  ini dalam beberapa kali pertemuan di kelurahan dengan warga, para anggota dewan tak pernah dilibatkan.

“Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, gak mungkin,” kata Politisi PDIPini.

Armuji mengatakan, dirinya siap menghadang jika penggusuran terhadap warga Medokan Semampir dilakukan aparat Satpol PP. Selain mengetahui persis persoalan di Medokan Semampir.

Ia juga tak menghendaki Satpol PP asal gusur, tanpa ada solusi.

“Saya siap di depan masyarakat. DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” cetusnya dengan naada tinggi.

Menanggapi itu, Kasatpol PP, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa persoalan yang ada Medokan Semampir hafus diletakkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, status tanah di daerah tersebut sudha jelas. Ia menegaskan, pihaknya tak asal menggusur. Ia berharap, saat pertemuan dengan kalangan dewan seperti saat ini dibahas solusi konkritnya.

“Mumpung ini ada Ketua dewan, kita cari solusi konkrit. Jangan tiba-tiba dihadang,” ujarnya.

Irvan mengungkapkan, sebelum ada penertiban, pemerintah kota sudha melakukan sosialisasi ke warga. Nantinya, apabila ada warga yang mempunyai alas hak atas tanah yang ditempati, berupa petok D atau lainnya, tingal diklarifikasi bersama-sama.

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto yang memimpin pertemuan, mengatakan, jika Satpol PP berupaya membongkar hunian yang berdiri di atas tanah pemerintah kota, semestinya dilakukan di semua lokasi, tanpa ada tebang pilih.

Ia mengaku heran, kawasan Medokan Semampir yang berdekatan dengan tempat tinggalnya justru tak mengetahui ada penggusuran.

“ Medokan Semampir kan tonggo omah. Yo gak pernah di kasih tahu,” keluh Politisi Partai Demokrat ini.

Herlina mengaku malu dengan adanya polemik penggusuran di Medokan. Pasalnya, beberapa kali sosialisasi dilakukan ke warga. Namun, kemudian baru disampaikan saat ini.

“Kalau Pemkot belum punya gambaan matang, jangan dilakukan. Jangan pakai tes gusur 4 rumah dulu, kemudian berhenti,” tegasnya.

Menurutnya, semestinya pemerintah kota menyediakan dulu rusunnya. Ia tak ingin dampak penggusuran menimbulkan kemiskinan.

Ia memahami perlunya perluasan lahan makam. Tetapi, tempat tinggal untuk warga yang tergusur harus dipikirkan.

Senada dengan itu, anggota komisi A lainnya, Siti Maryam menyatakan bahwa penggusuran diharapkan tak menambah jumlah angka kemiskinan di Surabaya. Menurutnya, solusinya dipikirkan terlebih dahulu, sebelum melakukan penertiban.

“Jangan belum ada solusinya ditertibkan. Mereka akan keleleran. Saya juga siap hadang jika tetap dilakukan,” tandasnya.

Camat Sukolilo, Kanti Budiarti mengungkapkan, banyak aset milik pemerintah kota di keputih dan Medokan Semampir yang ditempati warga tanpa ada hubungan hukum. Pihaknya melakukan penertiban, bertujuan untuk mengamankan aset. Sementara, warga yang tergusur disediakan hunian di rusun.

“Hanya memang warga ada yang menangkapnya secara positif dan negatif. Kalau mau monggo, kalau tidak ya gak apa-apa,” jelasnya. (arf)

Read More

TNI-Polri Janji Tindak Provokator Pilkada Kabupaten Tangerang

KABARPROGRESIF.COM : (Tangerang) Prajurit TNI Kodim Tigaraksa Korem Barat 052/Wijayakarma bersama anggota Kepolisian dari Polresta Tangerang berjanji siap mengamankan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang, Minggu (18/02/18).

Kapolresta Kab. Tangerang Kombes Pol M. Sabilul Alif mengatakan tidak main-main dalam mengamankan pilkada serentak yang didukung kekuatan dari TNI. “Saya ingatkan, meskipun melawan kotak kosong karena cuma ada satu pasangan, kepada pendukung Calon Bupati Tangerang harus bersikap dewasa dalam menghadapi dan menjalani kompetisi demokrasi ini,“ tegas Kapolres.

Hal senada disampaikan Dandim Tigaraksa Letkol Inf Yogi Muhamanto bahwa apabila ada upaya memprovokasi, politik uang dan hal-hal lain yang berpotensi menyulut gangguan terhadap masyarakat apalagi mempengaruhi di kotak suara, dirinya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas.

“Untuk itu, intelijen sudah kami sebar untuk membuat pemetaan antisipatif wilayah mana yang berpotensi rawan. Selain itu, saya juga sudah mendata kantong-kantong berbasis massa pendukung,” tegas Dandim 0510/Tigaraksa.

Baik Dandim maupun Kapolres juga menjelaskan, di kalangan TNI dan Polri khususnya untuk anggota Kodim Tigaraksa dan Polresta Kab. Tengerang tidak akan ada keberpihakan dan dipastikan akan netral saat Pilkada 2018. Keduanya juga mengingatkan jika ada anggotanya yang ketahuan terlibat politik praktis maka akan langsung diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat jalannya Pilkada serentak. (rio)

Read More

Anggota Komisi A Sesalkan Lahan yang Diberikan Maspion

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, hari ini menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi tukar guling lahan (Ruislag) antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di Kawasan Margorejo, Selasa (20/2/2018).

Dalam sidak kali ini, hampir seluruh anggota Komisi A ikut sidak. Mulai dari Ketua Pansus Penyelamatan Aset Daerah, Minun Latif hingga Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto. Sayangnya, hingga inspeksi mendadak berakhir tidak ada satupun perwakilan dari PT Maspion yang hadir.

Ditemui di lokasi, Anggota Komisi A Tri Didik Adiono menyesalkan lokasi lahan yang diberikan PT Maspion. Menurut dia, lahan tersebut tidak sebanding dengan aset milik pemerintah kota lokasinya berada persis di sebelah timur Frontage Road (FR) sisi timur.

"Sebenarnya Ruislag tidak apa-apa. Tapi lokasi penggantinya mestinya yang sebanding," sesal Tri Didik Adiono.

Selain lokasinya berada di jalan yang cukup sempit, lahan yang disediakan PT Maspion ternyata tidak berada dalam satu lokasi. Letaknya tersebar di beberapa tempat.

Dalam kesempatan itu, politisi dari PDI-P ini juga mempertanyakan apresial objek lahan yang ditukar gulingkan. Alasannya pun sama, lahan yang diberikan dari PT tidak berada dalam satu lokasi.

"Kalau ada pergeseran, aprasialnya harus jelas," tegas Didik Bledeg, sapaannya.

Sementara Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Margorejo, Umam meminta agar pembangunan Sekolah Dasar (SD) segera direalisasikan. Sebab keberadaanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kita minta segera dibangun. Sekolah kan untuk generasi bangsa, jadi kita sangat membutuhkannya," ujar Umam.

Selain sekolah dasar, warga Margorejo juga meminta pelebaran lahan makam. Menurutnya, lahan makam yang ada sekarang sangat sempit.

"Lahan makam yang ada sekarang luasnya hanya 300 M2," ungkapnya.

Tidak cukup di situ, warga Margorejo juga meminta bangunan gedung serbaguna. Menurut Umam, keberadaan bangunan serba guna dibutuhkan warga untuk menggelar beberapa kegiatan kemasyarakatan.

Diberitakan sebelumnya, Ruislag antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di Kawasan Margorejo, Kecamatan Wonocolo kembali dibahas. Setelah hampir 20 tahun tanpa kejelasan, permasalahan tersebut akhirnya mulai menemui titik terang.

Dalam dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi A  pada hari Senin (5/2), warga meminta agar bangunan sekolah di Margorejo dikembalikan seperti dulu. Mengingat tukar guling lahan di Margorejo sudah berlangsung sejak 2004. (arf)

Read More