Danlanal Malang Berganti, Komandan Lantamal V Pimpin Sertijab

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama Edi Sucipto, S.E.,M.M. memimpin langsung jalannya Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan TNI AL  (Danlanal) Malang di lapangan Apel Mako Lanal Malang, Senin (5/3/2018).

Komandan Lanal Malang diserahterimakan Kolonel Laut (E) Gendut Sugiono,S.H. (lulusan AAL Angk. XXXVII) yang mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla RI kepada Kolonel Laut (P) Edi Krisna Murti  (lulusan AAL Angk. XXXIX) yang sebelumnya menjabat sebagai Kadispam Pushidrosal.

Upacara Sertijab yang dilangsungkan secara militer tersebut, diikuti pasukan upacara dari Lanal Malang,  Korem Malang,  Lanud Abd Saleh, Polres Malang dan perwakilan berbagai instansi di Malang Raya dengan Komandan Upacara Mayor Laut (PM) Muchsin Wibowo yang sehari harinya menjabat sebagai Dandenpomal Lanal Malang.

Rangkaian kegiatan serah terima Jabatan Komandan Lanal Malang ini, diawali pembacaan dan penyerahan memorandum Sertijab Dananal Malang di ruang rapat Mako Lanal Malang Minggu (4/3) kemarin 6yang dihadiri seluruh perwira staf Lanal Malang.

Selain Sertijab Danlanal Malang,  juga dilakukan serah terima Ketua Jalasenastri  Cabang 9 Korcab V Daerah Armada Timur dan Wakil Ketua Dharma Pertiwi  Korcab Daerah E dari Ny. Tyas Gendut Sugiono kepada Ny. Sisca Edi Krisna Murti bertempat di Gd. Banteng Lanal Malang yang dipimpin Ketua Korcab V DJAT Ny. Herni Edi Sucipto.

Setelah upacara sertijab dilanjutkan dengan acara pisah sambut Komandan Lanal Malang di gedung Gelombang Samudera Lanal Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasdivisi ll Kostrad,  Walikota Malang, Walikota Batu, Bupati Malang, Para Asisten Danlantamal V, Danrem 083, para  Komandan satuan jajaran Lantamal V, Danwing 2 Lanud Abd Saleh, Pangdiv 2 / mewakili,  Dandim 0818, Dandim 0833, Kapolres Malang Kota dan Kab, serta undangan lainnya.

Sosok Komandan Lanal yang baru, yakni Kolonel Laut (P) Edi Krisna Murti adalah lulusan AAL Angk. XXXIX tahun 1993, yang mempunyai sederet pendidikan militer maupun sus diantaranya  Dikpasis Ang. V (1994); Suspa OJK (1996), Dikpafung Hidros (1997), Sussarpa Intel (1998), Dikpafung Minpers (2000), Seskoal Angk.45  (2007), Suspa Kontra Intel (2008), Susjemen rengarhan (2009) Susmin dan Jemen Han (2011) Sus Asintel TNI AL (2012) serta Dikreg Sesko TNI (2016).

Disamping itu beliau juga menempuh pendidikan umum S-1 Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Sederet penugasan juga telah dilaluinya diantaranya sebagai perwira di KRI Dewakembar dan   KRI PRM di bawah Satsurvei Pushidrosal, Ka Evabagjar Pusdikopsla Kodikal, Kasubbag Watpers Disminpersal, pabandya Pampers Ban II Pam Spamal.

Kemudian dipercaya sebagai Pabandya pamgiatmar Ban III Intelmar Spamal, Kasubbag Konmet Tes Dispesial, Palaksa Lanal Denpasar, Kasi Psidik  Subdis Psipers Dispsial, Asintel Guskamlabar, Sahli “B” Komsos Pangarmabar dan terakhir sebagai Kadispam Pushidrosal .

Dantamal V dalam amantnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kolonel Laut (E) Gendut Sugiono, S.H. dalam memimpin Lanal Malang., termasuk memberi dukungan apda kegiatan Lapetal dan protokoler serta terus-menerus membina kemampuannya melalui upaya-upaya serius dengan mensinergikan segenap kemampuan yang dimiliki guna terlaksananya tugas dan fungsi Pangkalan.

"Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat penugasan yang baru. Ucapan terima kasih, saya sampaikan pula kepada nyonya Gendut Sugiono atas dukungan moril dan tenaganya selama mendampingi suami dan memimpin Jalasenastri Lanal Malang," ujarnya.

Kepada Kolonel Edi, Danlantamal mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Lanal Malang.

Hendaklah disadari bahwa tugas ini merupakan wujud amanah dan kepercayaan yang dlberikan pemimpin TNI/TNI AL yang harus dijawab dengan karya, keaungguhan dan ikhlas. (arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Pembekalan Latihan Keamanan Laut TA.2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V Surabaya Kolonel Marinir Nana Rukmana, S.E., mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama Edi Sucipto, S.E.,M.M., menghadiri  pembekalan kepada para peserta Latihan Keamanan Laut (Latkamla) TA.2018 di Auditorium Puslat Kaprang Kolatarmatim, Ujung, Surabaya, Senin (5/3).

Pembekalan tersebut disampaikan Komandan Gugus Keamanan Laut Laksamana Pertama TNI Agus Hariadi  mewakili Panglima Komando An'nada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M.

Tema yang digunakan dalam latihan kali ini adalah “TNI AL melaksanakan Latkamla TA 2018 di wilayah kerja Koarmatim guna menciptakan kondisi keamanan laut yang kondusif bagi para pengguna laut dalam rangka mendukung tugas TNI AL”.

Sementara itu tujuan latihan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan prajurit Koarmatim di bidang Keamanan Laut (Kamla). menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta menguji doktrin dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Laut (Opskamla).

Dalam konsep umum penyelenggaraan latihan kali ini dibentuk satu Gugus Keamanan Laut (Guskamla) dengan menerima di bawah kendali operasi (BKO) 7 KRI dan 2 Pesawat Udara yang akan di deplot melaksanakan pengamanan di wiIayah ALKI III (3 KRI + 1 Pesud), Opskamla (4 KRI + 1 Pesud).

Maka Guskamla menerima direktif Pangarmatim untuk selanjutnya siap melaksanakan proses rencana pengambil keputusan dalam tugas mengamankan Laut Wilayah Timur Indonesia.

Kegiatan yang melibatkan sebaryak 350 personil terdiri dari Lantamal V. Lantamal VI, Lantamal VII, Lantamal VII, Lantamal Ix. Lantamal X. Lantamal XI, Lantamal XIII, Lantamal XIV. Lanal jajan masing-masing Lantamal. KRI jajaran Koarmatim, Pesud dari Wing Udara Puspanerbal dan staf latihan lainnya.

Latihan Keamanan Laut Koarmatim yang berlangsung mulai dari 5 s.d. 9 Marat 2018 akan melaksanakan materi Iatihan berupa pelaksanaan mekanisme Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) dalam Opskamla, Simulasi proses penyelesaian tindakan pidana di laut oleh KRl, Kapal Angkatan Laut (KAL), Pangkalan. Keterpaduan pola sikap, tindak dalam Opskamla.

Diskusi dan pemecahan masalah tentang Kamla. serta Produk yang dihasilkan ATP, Petunjuk Perencanaan, Prinsiap, Cara Bertindak, Renrinci, BAP.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Danguskamlatim, Perwakilan Danlantamal Wiltim, Perwakilan Para Asisten Pangarmatim, Perwakilan Asops Danlantamal Wiltim, Perwakilan Asintel Danlantamal Wiltim, Asintel Danlantamal V, Asops Danlantamal V, Para Dansat Koarmatim, Perwakilan Danlanal Wiltim, Dankolatarmatim, Danpuslatkaprang, Wadantim Intel Lantamal V, Pabanlid Sintel Lantamal V, Para Dan Unsur KRI di Pangkalan Surabaya, Perwakilan Crew Pesud Puspenerbal, Perwakilan Dan Kal Wiltim, Wasdal, Penilai serta Para Pelaku Latkamla TA. 2018.

Pangarmatim dalam sambutannya yang diwakili Danguskamlatim mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur. “Marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah kita dapat bertemu pada acara Latkamla TA. 2018 dalam keadaan sehat wal afiat”.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan latihan Kemanan Laut tahun 2018 ini diantaranya meningkatnya profesionalisme, tersosialisasikannya hukum dilaut, kesamaan pola fikir yang sama sesuai prosedur dan sesuai dengan tema TNI AL melaksanakan Latkamla TA. 2018 di wilayah kerja Koarmatim guna menciptakan kondisi keamanan laut yang kondusif bagi para pengguna laut, dalam rangka mendukung tugas TNI AL.

Selanjutnya para peserta latihan menerima pembekalan materi tentang Narkoba dan jenis-jenisnya dan memerangi Narkoba yang disampaikan oleh AKBP Wisnu Candra, S.H., M.H., Kabid Pemberantasan BNNP Jatim. Pembekalan selanjutnya dari satgas 115 yang disampaikan oleh Dr. Yunus Husain, S.H Staf Khusus Satgas 115.

Setelah melaksanakan Ishoma, para peserta latihan kembali menerima pembekalan oleh Kadiskum Armatim Kolonel Laut (KH) Ismu Edy Aryanto, S.H., dan Dodi Karnida H.A., S.H., M.H. Kepala Divisi Imigrasi Sulawesi Utara. (arf)

Read More

Kasdim Tulungagung Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Tulungagung) Kasdim 0807/Tulungagung menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2018 dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Untuk Mendukung Kebijakan Prometer Kapolri Guna Terciptanya Kamseltibcar Lantas" di Polres Tulungagung, Senin (05/03/2018).

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar S.I.K. ini dihadiri oleh Forpimda Tulungagung dan diikuti 500 orang peserta apel dan tamu undangan.

Polres Tulungagung menggelar apel gelar pasukan kepolisian terpusat dalam rangka persiapan Operasi Keselamatan Semeru 2018. Operasi ini sendiri akan dilakukan serentak secara nasional mulai tanggal 5-25 Maret 2018.

Operasi keselamatan lalu lintas terpusat ini guna untuk membangun masayarakat Tulungagung supaya mengutamakan kesadaran tentang keamanan, keselamatan dan kelancaran ketertiban lalu lintas.

Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara oleh karena itu pemeliharaan Kamseltibcarlantas (keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas) sangat penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada empat fokus sasaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Operasi Keselamatan Semeru 2018 yaitu melawan arah lalu lintas, menggunakan handphone saat mengemudi, berboncengan lebih dari satu dan berkendara belum cukup umur.

Dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2018, sinergitas antar pemangku kepentingan sangat diutamakan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Sehingga Polri perlu bersinergi dengan semua pihak agar potensi pelanggaran, kecelakaan dapat diminimalisir yang salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat.(arf)

Read More

Mendadak, Personel Kodim 0811 Tuban Di Tes Urine

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Upaya  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Triwulan I 2018, Kodim 0811 Tuban gelar tes urien anggota Kodim secara mendadak usai pelaksanaan upacara bendera. (05/03)

Kegiatan yang dilaksanakan secara mendadak dan rutin setiap triwulan ini diikuti sekitar 100 anggota TNI Kodim 0811 Tuban dan jajaran.

Kepala staf Kodim 0811 Tuban, Mayor Inf Wiyono, mengatakan kegiatan tes urine bagi personel TNI Kodim 0811 Tuban merupakan kegiatan rutin Triwulan yang bertujuan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan gelap Narkoba di dalam Tubuh TNI. Maka TNI harus bersih dari Narkoba karena TNI sebagai benteng terdepan pertahanan dan keamanan bangsa ini.

"Bisa dipecat, apabila terbukti anggota TNI mengkonsumsi atau terlibat peredaran Narkoba," ujarnya disela-sela kegiatan.

Selain itu, Tuban adalah kota darurat Narkoba yang mana miras dan obat-obatan terlarang singgah di Kabupaten Tuban. Berkaitan dengan hal itu TNI harus mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di bumi Ronggolawe ini.

"Alhamdulillah 100 orang prajurit yang ikuti tes urien tersebut tadi hasilnya negatif," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kakesbangpol Hari Sunarno, Kasdim 0811 Tuban Mayor Inf Wiyono, Pasi Intel Lettu Arh Ali Mubdi, Pasiops Kapten Inf Subandi danPasipers Kapten Arm Abdul Ghofar. (arf).

Read More

Dandim Dan Kapolres Jakarta Selatan Deklarasikan Anti Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dandim Jakarta Selatan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan memimpin pengucapan Ikrar / Deklarasi Pokdar kamtibmas tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bertempat di halaman Mapolres Jakarta Selatan Jl. Wijaya II No 42 Keb Baru . Sabtu (3/3/2018).

Pokdar Kamtibmas (Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas) adalah Sekelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas secara sukarela membantu penegak hukum untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat serta menjadi sahabat dan menjalin kemitraan masyarakat dengan Polri dalam peningkatan kesadaran hukum dan cegah tangkal gangguan Kamtibmas

Dandim Jakarta Selatan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan menjadi Pembina upacara pada pengucapan Ikrar / Deklarasi Pokdar Kamtibmas tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dihadiri 300 orang tamu undangan diantaranya Kakesbangpol Bapak Madsani, Para Danramil jajaran Kodim Jakarta Selatan, Para Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, Pengurus Citra Bhayangkara dan Anggota Pokdar Kamtibmas sebagai Jakarta Selatan.

“Dengan terbentuknya Pokdar Kamtibmas Jakarta Selatan diharapkan akan berperan aktif dan bersinergi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa membantu aparat Polri dan TNI diwilayah Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan terobosan ini semoga akan membuat Kepolisian semakin dekat dengan rakyat, “ungkap Dandim saat acar Deklarasi.

Kapolres selaku inspektur upacara menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua Pokdar Kamtibmas Bapak Novi yang telah memprakarsai adanya Apel deklarasi ini. Perang penanggulangan Narkoba yg merupakan musuh bersama dan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dan Kodim Jakarta Selatan berupaya dengan seluruh elemen masyarakat akan menangkal dan memberantas upaya penyelundupan yang sedang marak.

Selain pembacaan ikrar anti narkoba juga dilaksanakan penandatanganan ikrar yang disaksikan oleh seluruh Forkopimko Plus Jakarta Selatan, Ketua Pokdar se-Jakarta Selatan yang di komandani Kanit Binmas Polsek Setiabudi Kompol Bambang SH. (arf)

Read More

MoU, Tak Halangi Kejaksaan Usut Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bersikukuh akan tetap memproses hukum pelaku korupsi selama memenuhi unsur pidana.

"Kalau aparat hukum menemukan penyimpangan yang cenderung korupsi dan sudah menimbulkan kerugian negara, ya kami lakukan penindakan hukum represif," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Berdasarkan nota kesepahaman yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri, disebutkan bahwa jika penegak hukum tidak menemukan adanya kerugian negara dalam suatu laporan, maka laporan itu akan dikembalikan pada Kemendagri sebagai pihak pertama.

Hal tersebut dianggap sebagai kesalahan administrasi dalam penanganan laporan masyarakat. Kemudian, dalam poin selanjutnya disebutkan, kriteria kesalahan administrasi yakni jika terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK.

Prasetyo mengatakan, pelanggaran administrasi dan pidana merupakan dua hal yang berbeda.

"Pelanggaran administrasi selesaikan secara administrasi. Tapi, kalau pidana, kriminal, korupsi, kesengajaan, ada yang diuntungkan dan nyata ada yang dirugikan, nah itu yang akan ditindak," kata dia.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, dalam kesepakatan tersebut, oknum pejabat pemerintahan daerah yang terindikasi melakukan korupsi bisa dihentikan perkaranya jika mengembalikan uang yang dikorupsinya.

"Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan," kata Ari.

Meski demikian, penghentian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Polri atau Kejaksaan Agung terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan penelitian di internal pemerintahan daerah yang terindikasi korupsi.

Jika APIP hanya menemukan indikasi pelanggaran administrasi, hal itu  akan ditangani di internal kelembagaan. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, aparat hukum akan menindaklanjuti.

"Kalau memang itu pelanggaran administrasi, akan ditindaklanjuti oleh APIP. Kalau memang tindak pidana, APIP akan menyerahkan ke APH, apakah itu nanti Kejaksaan atau Kepolisian," kata Ari.

Namun, jika oknum pejabat daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi berniat mengembalikan uang negara yang di korupsi, Polri atau Kejagung bisa mempertimbangkan penghentian perkara yang bersangkutan. (rio)

Read More

Dandim Tuban Ikuti Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Jajaran Polres Tuban melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2018, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tuban AKBP Sutrisno HR, SH,SIK,M.Si didampingi Dandim 0811 Letkol Inf Nur Wicahyanto, SE, berlangsung di lapangan Mapolres Tuban, Kamis (01/03/2018).

Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2018 dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Untuk Mendukung Kebijakan Promoter Kapolri  Guna Terciptanya Kamseltibcarlantas” ini diikuti peserta apel diantaranya Kodim 0811, Subdenpom V/2-4, Dishub, dan Satpol PP.

Pada kesempatan itu,Kapolres Tuban AKBP Sutrisno HR, SH, SIK, M.Si membacakan sambutan Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang mengatakan bahwa pada pelaksanaan Operasi Keselamatan tahun 2018 kali ini ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran operasi yang diantaranya adalah melawan arah lalu lintas khususnya kendaraan motor (R2), menggunakan handphone waktu mengemudi, berboncengan lebih dari 1 (satu) dan berkendaraan belum cukup umur.

Dengan dilakukannya kegiatan penegakan hukum terhadap sasaran prioritas tersebut, maka pelaksanaan Operasi Keselamatan ini diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi, yaitu meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas dan terwujudnya situasi Kamseltibcarlantas menjelang pelaksanaan Pilkada di daerah tahun 2018.

“Diharapkan dengan adanya operasi Keselamatan Semeru 2018 ini dapat meminimalisir terjadinya Lakalantas serta upaya yang dilaksanakan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga mampu menekan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tuban” ungkap Kapolres. (arf)

Read More

Cagub Sultra Diduga Gunakan Uang Suap untuk Kampanye

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun sebagai tersangka suap. Adriatma diduga menerima suap sejumlah Rp. 2,8 miliar dari seorang pengusaha.

Lembaga antirasuah itu menduga uang yang diterima Adriatma digunakan untuk kepentingan Asrun dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara 2018.

"Permintaan dari Wali Kota Kendari ini adalah untuk kepentingan biaya politik yang diperlukan oleh cagub, yang kebetulan adalah ayah dari yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3).

Asrun kini maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018 bersama Hugua. Mereka berdua diusung PDIP, PAN, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Asrun juga merupakan mantan Wali Kota Kendari dua periode.

Adriatma disinyalir menerima uang suap tersebut secara bertahap. Pertama dia telah menerima uang sebesar Rp. 1,3 miliar. Kemudian penyerahan kedua sejumlah Rp. 1,5 miliar dan terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa sampai Rabu lalu.

"Total Rp. 2,8 miliar. Rp. 1,5 miliar di antaranya pengambilan dari bank dan ditambahkan Rp. 1,3 miliar dari kas pemberi PT SBN," tutur Basaria.

Kode Suap

KPK menyatakan suap-menyuap yang melibatkan Adriatma dan Asrun menggunakan kode untuk menyamarkan transaksi. Kode yang teridentifikasi adalah 'koli kalender'.

"Teridentifikasi sandi yang digunakan adalah koli kalender yang diduga mengacu pada uang Rp. 1 miliar," kata Basaria.

Basaria mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Adriatma diduga menerima suap sebesar Rp. 2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

Selain menetapkan Adriatma dan Asrun, KPK turut menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Fatmawati Faqih.

Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun ditenggarai sebagai pemberi suap. Pemberian uang suap tersebut disinyalir terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Perusahaan milik Hasmun, PT Sarana Bangun Nusantara merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan Pemkot Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018 ini PT Sarana Bangun Nusantara kembali memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp. 60 miliar. (rio)

Read More

HUT ke-72 Persit, Aula Makodam Dibanjiri Ratusan Pendonor Darah

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Memasuki usia ke -72 tahun ini, Persatuan Istri Prajurit (Persit) TNI-AD mulai menggelar berbagai serangkaian kegiatan sederhana guna memperingati hari lahirnya tersebut.

Seperti yang berlangsung di Aula Makodam V/Brawijaya kali ini, Kamis, (1/3/2018) siang. Tak hanya melibatkan para Persit saja. Namun, berlangsungnya donor darah yang digelar dalam memperingati HUT Persit tahun ini, juga melibatkan pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya.

Alhasil, kegiatan tersebut, berhasil memikat perhatian ratusan pendonor darah yang saat itu langsung membanjiri aula Makodam. Selain itu, berlangsungnya kegiatan tersebut, juga dihadiri langsung oleh beberapa pejabat teras Kodam, termasuk diantaranya Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, beserta sang Istri.

Hal itu, dijelaskan oleh Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya, Letkol Inf Dodiet Lumwartono, usai mengkuti berlangsungnya rangkaian donor darah tersebut.

Mantan Dandim Surabaya Timur ini juga mengatakan, acara yang diselenggarakan oleh Persit PD V/Brawijaya itu, tak hanya melibatkan pihak PMI Kota Surabaya saja. Namun, terdapat beberapa pihak lainnya yang ikut mengawal berlangsungnya donor darah di aula Makodam tersebut.

“Terutama pihak Kesehatan Kodam (Kesdam) V/Brawijaya, yang turut serta berpartisipasi mendukung kelancaran donor darah dalam rangka HUT Persit ke-72 ini,” ungkapnya.     

Dirinya menilai, kegiatan tersebut, bukan semata-mata hanya untuk memperingati hari lahir Persatuan Istri Prajurit TNI-AD saja. Namun, kegiatan itu digelar, juga bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi diantara para Persit, terlebih Persit di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

“Melalui kegiatan ini, komunikasi diantara seluruh Persit akan semakin kuat,” singkat Wakapendam Brawijaya ini. (arf)

Read More

Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Tersangka Suap Rp. 2,8 M

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun dan putranya yang juga Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra sebagai tersangka suap. Asrun dan Adriatma diduga menerima suap dari seorang pengusaha sejumlah Rp. 2,8 miliar.

Selain mereka berdua, lembaga antirasuah juga menetapkan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Fatmawati Faqih.

"KPK meningkatkan status perkara penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3).

Basaria mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara telah disimpulkan adanya dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan Adriatma terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun ditenggarai sebagai pemberi suap. KPK menduga Adriatma menerima uang dari Hasmun dengan total sebesar Rp. 2,8 miliar.

Saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan, KPK menemukan bukti penarikan sejumlah Rp. 1,5 miliar. Sementara uang sekitar Rp. 1,3 miliar diambil dari uang kas PT Sarana Bangun Nusantara.

"Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN ini memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp. 60 miliar," tutur Basaria.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Danlantamal VI Terima Kunjungan Pangkoops AU II

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI ( Danlantamal VI ) Laksamana Pertama TNI Yusup, S.E,M.M  menerima kunjungan Panglima Komando Operasi TNI AU II ( Pangkoops AU II ) Marsekal Muda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika bertempat di ruang kerja Komandan Lantamal VI. Rabu (28/02/2018).

Maksud dan tujuan kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi dengan Komandan Lantamal VI juga untuk pamitan sehubungan dengan akan  berakhirnya masa tugas sebagai Pangkoops AU II  di Makassar dan akan bertugas  ditempat yang baru sebagai Irjenau

Turut hadir di kunjungan Pangkoops AU II tersebut , Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M.Tr (Han) dan  Para Asisten  Danlantamal VI. Kunjungan di akhiri dengan pemberian cinderamata dari Danlantamal VI kepada Pangkoops AU II.

Kedatangan  Pangkoops AU II di Mako Lantamal VI disambut dengan jajar  kehormatan valreep yang dipimpin oleh Dandenma Lantamal VI Letkol Marinir Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P. (arf)

Read More

OTT Cagub Sultra Asrun, KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada uang miliaran rupiah yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan anaknya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Mereka diduga menerima suap dari seorang pengusaha.

"Untuk nilai transaksinya tadi saya dapat update itu miliaran rupiah yang terjadi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi semalam (28/2).

Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah uang yang diamankan dalam operasi senyap di Kendari itu. Dia juga belum mengetahui suap-menyuap yang melibatkan ayah dan anak itu terkait proyek apa.

KPK menduga ada perusahaan yang pernah mendapat proyek dan tahun ini kembali memperoleh proyek di Pemerintah Kota Kendari menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara negara.

"Sebelumnya sudah pegang proyek ini di sana dan sudah memenangkan proyek di tahun anggaran ini. Juga kami identifikasi ada interaksi itu sampai ketika ada transaksi keuangan kemudian tim bergerak," tuturnya.

Ada empat orang yang telah dibawa ke KPK semalam. Mereka di antaranya Asrun, Adriatma, mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih, dan Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan intensif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap lewat OTT kemari. Lembaga antirasuah itu akan menyampaikan secara lengkap hasil pemeriksaan dalam jumpa pers siang ini. (rio)

Read More