Selasa, 13 Maret 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Kediri) BNN Kediri menggelar sosialisasi pencegahan bahaya narkoba di balai Kelurahan Tosaren sore ini. Sosialisasi ini digelar dalam rangka mewujudkan warga dan lingkungan kelurahan bersih narkoba kepada warga dan karang taruna. Kepala BNN Kota Kediri AKBP Bunawar yang berperan langsung sebagai narasumber dan dari Koramil 02/pesantren diwakili Bati Tuud Koramil Pesantren Pelda Harianta. Sosialisasi ini sendiri diikuti Ketua RT, Ketua RW ,Karang Taruna Kelurahan Tosaren, serta Babinsa dan Babinkamtibmas setempat, senin (12/03/2018)

Menurut AKBP Bunawar, BNN juga memotivasi dan mendorong warga untuk ikut peduli serta tergerak menjadi penggiat P4GN guna terwujudnya lingkungan sehat serta masyarakat yang mampu menolak narkoba

“Ada ratusan peserta yang ikut dan hadir  disini, materi yang disampaikan yakni peranan warga mewujudkan keluarga sehat, bersih dari penyalahgunaan narkoba. Harapan kita kegiatan ini memotivasi dan mendorong warga untuk ikut peduli serta tergerak menjadi penggiat P4GN,” kata AKBP Bunawar kepada salah satu media televisi lokal yang juga meliput kegiatan ini.

Lebih lanjut AKBP Bunawar menjelaskan, partisipasi pegiat anti narkoba dalam implementasi program P4GN yaitu peran aktif lingkungan kerja menggagas dan melaksanakan program yang berkaitan dengan P4GN, bersinergi dengan BNN dalam program P4GN ataupun secara mandiri, dan Pelibatan seluruh komponen untuk menjadi penggiat anti Narkoba. Penggiat anti narkoba memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi tentang P4GN dan sebagai penggerak seluruh masyarakat dan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk ikut serta dalam P4GN, melalui media seperti pemasangan spanduk, standing banner dan stiker.

“Kami berharap dengan strategi ini dapat menurunkan angka pemakai narkoba di Kediri. Mereka akan terus diberi bimbingan oleh BNNP sampai mereka benar-benar bisa mensosialisasikan P4GN di masyarakat,” pungkasnya.

Usai session yang cenderung mengarah pada bahaya narkoba dan dampaknya, seluruh peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya, dan setiap pertanyaan akan dijawab langsung tanpa harus menunggu penanya berikutnya. (arf).


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus 'pura-pura' mengorder taksi online Grab di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Lima orang anggota kelompok order fiktif itu jadi tersangka, antara lain DCT (35 tahun), MGH (33 tahun), KDS (26 tahun), JS (33 tahun), dan MH (35 tahun), semua warga Surabaya.

Kasus itu diungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat tentang dugaan order fiktif Grab. Polisi menyelidiki dan ternyata benar.

"Kami juga konfirmasi ke pihak Grab soal itu," kata Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Arman Asmara, di Surabaya pada Selasa, (13/3/2018).

Kelompok pura-pura pesan Grab ini sudah beroperasi sejak setahun terakhir.

Modusnya, tersangka membuat akun pengemudi Grab lebih dari satu akun. Ada empat tersangka yang berperan mendaftar sebagai pengemudi, sementara satu orang, MH, menjadi bendahara. Keempat pengemudi itu juga mengoperasikan telepon genggam seolah-olah pelanggan.

Masing-masing tersangka, kata Arman, mendaftarkan antara lima sampai 15 akun. Untuk melancarkan aksinya, kelompok ini menggunakan lebih dari seratus telepon genggam atau HP. Ratusan HP itu ada yang dipakai sebagai akun pengemudi, ada juga yang dipakai sebagai pelanggan.

"Masing-masing orang mengoperasikan enam belas HP," katanya.

Nah, dari ratusan HP itulah tersangka seolah-olah memesan Grab. Order bepergian yang dipesan hanya jarak pendek, dengan tarif antara Rp. 8 ribu sampai Rp. 20 ribu.

Agar tidak diketahui, order diatur bergantian.

"Kelompok ini mengejar kuantitas order untuk mendapatkan bonus," kata Arman.

Dia menjelaskan, setiap hari para tersangka mendapatkan keuntungan Rp. 1 juta. Para tersangka dijerat dengan  Pasal 35 Juncto Pasal 51 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 378 Juncto Pasal 55. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seiring dengan proses mutasi beberapa pejabat di lingkungan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklatal), Jalasenastri PG Kodiklatal segera meresponnya dengan mengadakan acara Sertijab Ketua Cabang 3 Kodikdukkum, Cabang 5 Denmako dan Cabang 7 Puslatdiksarmil. Acara sertijab dipimpin langsung oleh Ketua PG Jalasenastri Kodiklatal Ny. Ina Darwanto di Gedung Jalasenastri PG Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya .

Acara Sertijab Ketua Cabang tersebut, dihadiri oleh Wakil Ketua PG Kodiklatal Ny. Sugeng Ing Kaweruh, para Pengurus Gabungan Jalasenastri Kodiklatal serta para pengurus Cabang 3 Kodikdukkum, Cabang 5 Denmako, Cabang 7 Puslatdiksarmil serta para Pabinhar Jalasenastri.

Ketua Cabang 3 diserahterimakan dari Ny.  Toto Dwijaya Saputra kepada Ny. Sya’ban Nur Subhan, Ketua Cabang 5 dari Ny. Dodi Mugiat kepada Ny. Bisron serta Ketua Cabang 7 dari Ny. Nurri Adrianis Jatmika kepada Ny. Agus Dwi Laksana.

Dalam acara yang berlangsung khidmat dan sederhana itu, Ketua PG Jalasenastri Kodiklatal menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas dalam memimpin cabang masing-masing, sehingga program kerja jalasenastri dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, kepada para ketua cabang yang baru, Ketua PG Jalasenastri menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas serta berharap dengan kehadiran pejabat baru dapat meningkatkan semangat kerja dan pengabdian, sehingga organisasi Jalasenastri Kodiklatal dapat lebih baik lagi.

Rangkaian acara sertijab tiga ketua cabang Jalasenastri Kodiklatal diakhiri dengan acara penyerahan cinderamata dan foto bersama. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Tangerang) Dua aparat Pengadilan Negeri (PN) Tangerang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 12 Maret 2018. Pasca OTT, dua ruangan di PN Tangerang disegel dan diberi KPK line atau garis KPK.

Dua ruangan itu berada di lantai dua dan tiga gedung PN Tangerang. Salah satu ruang hakim yang berada dilantai 2 disegel KPK. Di atas dekat pintu tertulis ruangan tersebut adalah ruang kerja hakim Wahyu Widya Nurfitri.

Sedangkan, ruangan kerja panitera Tuti Atika, yang berada di lantai tiga juga disegel KPK dengan garis di sekitar meja, akses masuk ruang meja, serta lemari.

Humas Pengadilan Negeri Tangerang, M Irfan Siregar mengatakan, kedua ruangan tersebut telah diberi KPK line sejak Senin sore usai ditangkapnya dua aparat PN Tangerang.

"Kalau dari info ada tujuh tapi yang kami tahu baru dua dan hanya dua ruang yang disegel. Sejauh ini masih tunggu konfirmasi KPK," kata Irfan, Selasa (13/3/2018).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada aparat PN Tangerang dan juga pihak swasta terkait dugaan kasus perdata yang sedang ditangani. Diketahui, dua yang dicokok KPK di antaranya hakim yakni Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti yakni Tuti Atika. (yan)


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Sebanyak 160 Prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (MakoLanal) Tegal Lantamal V menjalani Pemeriksaan Kesehatan (Urikes) secara berkala di Balai Kesehatan Lanal Tegal, Selasa (13/3/2018).

Pemeriksaan kesehatan tersebut, dilaksanakan bertahap oleh Tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal V sejak kemarin. Sesuai dengan rencana akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut.

Tahapan pemeriksaannya meliputi Radiologi, Electro Kardio Grafi (EKG), Kesehatan Umum, Kesehatan Gigi, Kesehatan Mata, Cek Darah, dan Cek Urine.

Antusiasme yang cukup tinggi  diperlihatkan oleh para prajurit dan PNS Lanal Tegal, hal ini terlihat dari banyaknya personel yang hadir untuk memeriksakan kesehatannya.

Danlanla Tegal berharap dengan adanya kehadiran Tim dari Diskes Lantamal V ini,  pemeriksaan kesehatan berkala maka akan membantu mengetahui tingkat kesehatan peraonel masing-masing, mengingat usia rata-rata sudah kepala empat.

Tim dari Diskes Lantamal V  tersebut dipimpin oleh Mayor Laut (K) Guno Wardoyo,S.Kep dan membawa stafnya PNS Juned Purwanto (Analis), PNS Sri Nurrochyani (Analis), PNS Irni Cristina (Analis), Serda Apm Nursalim (Analis), Serma Mes Agus Supriyo (Administrasi), Serma Rum Sasmito (Radiologi), Koptu Bah Muhammad Baihaki (Radiologi), Kopda Apm Agung Pujiono (Administrasi) dan Kopda Apm Agus Supriyanto (EKG).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Mayor Laut (K) Guno Wardoyo. S.Kep., bahwa Pemeriksaan ini tidak wajib akan tetapi sebisa mungkin dapat membantu Personil Lanal Tegal untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dari Dinas mewadahi tentunya seluruh Prajurit dan PNS di Lanal Tegal harus  menjalani tes kesehatan yang dilaksanakan ini. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengibgatkan agar supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda rencana mereka mengumumkan sejumlah peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan, menyikapi rencana KPK yang ingin melakukan pengumuman, sehingga masyarakat tidak memilih calon kepala daerah itu.

"Tidak ada paksaan (supaya KPK tidak melakukan pengumuman), semuanya imbauan," ujar Wiranto di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurut Wiranto, meski ditunda, ancaman hukum terhadap mereka yang diduga melakukan tindak korupsi itu tetap ada.

Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah sekadar tidak ingin ada kegaduhan politik menjelang Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

"Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syakwasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik," ujar Wiranto.

Wiranto menyampaikan, KPK bisa tetap melakukan pengusutan tanpa menimbulkan kegaduhan di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal ini dinilai bisa membuat upaya pemerintah agar Pilkada 2018 bisa berlangsung dengan lancar, menjadi terlaksana.

"Ini kan satu komunikasi yang kita jalankan agar Pilkada itu aman, agar Pilkada serentak itu tidak diwarnai dengan kericuhan-kericuhan, agar Pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar," ujar Wiranto.

Meski demikian, Wiranto menyampaikan, Kementerian Koordinator Polhukam sekadar memberi imbauan agar KPK turut berperan, juga menciptakan kondisi itu.

Wiranto mengaku lembaganya tidak mempengaruhi kerja KPK.

"Kalau kemudian tidak mau (mengikuti imbauan), silakan saja. Namanya bukan pemaksaan," ujar Wiranto. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur (Ketua Korcab V DJAT) diserahterimakan  Ny. Herniwati Edi Sucipto kepada Ny. Wenny Edwin yang dipimpin langsung Ketua Daerah Jalasenastri Armatim Timur Ny. Retno Didik Setiono di Aula PD Jalasenastri Armatim, Selasa (13/3/2018).

Dalam rangkain sertijab kali ini, Ketua Daerah Jalasenastri Armatim Timur Ny. Retno Didik Setiono juga memimpin serah terima jabatan Ketua Korcav XI Ny. Lilla Bambang Sutrisno kepada Ny. Yuniari I Ketut Suarya.

Tampak hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur, Pengurus Daerah Jalasenastri Armatim Timur, Ketua Unsur Bakor Jalasenastri Jakarta dan Surabaya, Segenap Pengurus Korcab V beserta Ketua Ranting di bawah jajaran Korcab V, Pengurus Korcab XI beserta Ketua Ranting di bawah jajaran Korcab XI, Pembina Harian PD Jalasenastri Armada Timur, Pembinan Harian Korcab V dan XI.

Ketua Daerah Jalasenastri Armada Timur dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan ini merupakan kelanjutan dari Sertijab Danlantamal V dan Danlantamal XI yang berlangsung pagi ini.

Pergantian Ketua Korcab V dan Ketua Korcab XI ini diharapkan akan lebih memantapkan pengelolaan organisasi dan dapat memotivasi serta meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan pembinaan organisasi Jalasenastri.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas Dharma Bhaktinya dan pengabdian yang tulus di Kepengurusan Korcab V dan Korcab XI Daerah Jalasenastri Armada Timur. Salam hormat kepada Laksma TNI Edi Sucipto dan Brigjend TNI (Mar) Bambang Sutrisno. Selamat juga atas jabatan yang baru untuk Ny. Edwin sebagai Ketua Korcab V dan Ny. I Ketut Suarya sebagai Ketua Korcab XI," terangnya.

Jabatan baru ini lanjutnya, merupakan kepercayaan dan amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hendaknya Ketua Korcab dapat memberikan kerjasama yang tulus, loyalitas yang tinggi, tumbuhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, saling asah, asih dan asuh InsyaAllah tugas yang diberikan akan mampu kita selesaikan dengan baik.

Acara serah terima jabatan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Ketua DJAT ke Ketua Korcab V DJAT dan Ketua Korcab XI DJAT. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) PT Griya Telaga Mas (GTM), Perusahan pengembang Apartemen Batakan Hills yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) terancam bangkrut.

Pasalnya, perusahaan pengembang itu dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Dudi, salah seorang konsumen atau pembeli apartemen Batakan Hils.

Permohonan PKPU yang diajukan warga Bandung ini mulai disidangkan perdana, dengan agenda rapat pertama kreditur yang dihadiri oleh pihak pemohon, termohon dan pihak-pihak Bank yang membiayai pembangunan apartemen tersebut.

Dalam rapat pertama kreditur itu, Faisal Miza, SH,. MH,. CIP,. CRA,. CLA, dan Hendy Rizki Hasibuan, SH,. CLA, selaku Pengurus yang ditunjuk pihak pemohon membuka rapat dengan melakukan pengumpulan data-data.  Selain itu, juga masih ada kemungkinan upaya perdamaian yang akan ditawarkan oleh pihak Debitor.

"Tiga tahun proyek pembangunan Apartemen ini mangkrak dan tidak ada kejelasan dari pihak Developer, karena itu kami ajukan permohonan pkpu agar klien kami mendapatkan kepastian hukum,"kata Kuasa hukum Pemohon usai rapat kreditor, Selasa (13/3/2018).


Sementara itu, Dimas Aryo SH, MM selaku staf pengurus mengatakan alasan mangkraknya pembangunan apartemen itu dikarenakan adanya penghentian pengucuran dana dari pihak Bank.

"Saat ini pihak PT Griya Telaga Mas masih berupaya mencari investor untuk melanjutkan kembali pembangunan yang telah mangkrak selama tiga tahun dan hanya baru diselesaikan 50 persen,"terang Dimas saat dikonfirmasi usai rapat pertama kreditor.

Selain itu, pihak Pengurus telah membuka Posko Pengaduan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan para konsumen yang menjadi korban. 

"Posko pengaduannya sudah kami buka, tujuannya mendata semua konsumen yang menjadi korban," sambung Dimas.

Terpisah, Muhammad selaku kuasa hukum PT Griya Telaga Mas membenarkan proyek pembangunan Apartemen Batakan Hills itu menghentikan kegiatan pembangunannya dikarenakan adanya peraturan baru dari OJk

"Rencananya ada 300 unit kamar yang akan dibangun dan sebagian sudah terjual, ada yang membayar lunas dan ada yang belum lunas,"ujarnya. (Komang)




KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kolonel Laut (P) Edwin, S.H. resmi menjabat  Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) menggantikan Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. setelah melakukan serah terima jabatan dihadapan  Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., Selasa (13/3).

Upacara sertijab yang digelar di Dermaga Madura, Koarmatim, Ujung Surabaya ini, juga   secara bersamaan dilakukan Sertijab Danlantamal Xl Merauke dari Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutrisno (AAL-XXXlll) kepada Brigjen TNI  (Mar) l Ketut Suarya (AAL-XXXll) serta Komandan Satuan Kapal  Cepat Koarmatim dari Kolonel Laut (P) Rudhi Aviantara Irvandhani, S.E., M.Si., M.Tr. (Han) ( AAL-XXXlX) Kepada Kolonel Laut (P) Isswarto (AAL XL).

Usai menyerahkan jabatan Danlantamal V, Laksma TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal, sementara itu Kolonel Edwin sebelumnya menjabat Danlantamal V, lulusan AAL Angkatan ke-37 Tahun 1991 ini, menjabat sebagai Komandan Resimen AAL.

Edwin sapaan akrab pria kelahiran  Padang, 2 Agustus 1969 ini, sejak usai pendidikan militer di AAL tahun 1991, kariernya di TNI Angkatan Laut diawali dengan penugasan di dunia penerbangan TNI AL atau Puspenerbal,  diantaranya di tahun 1995 sebagai Pasi Opslat Ron-200 Satudarma Koarmatim, Wadan Ron-800 Satudarma Koarmatim (2000).

Kasi Iptek di Dep.Iptek Seskoal (2004). Komandan KRI Tanjung Kambani-973, Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun (2009), Wadan Resimen AAL (2010), Direktur Direktorat Operasi Puspenerbal (2011), Direktur Direktorat Logistik Puspenerbal (2012), Komandan Wing Udara I Puspenerbal (2013), Komandan Lanudal Juanda (2016), Komandan Resimen AAL (2017) dan  berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI No : Kep/196 /III/2018  tanggal 2 Maret 2018 mendapat kehormatan sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya.

Hadir dalam acara tersebut, Danguspurlatim, Danguskamlatim, Para Komandan Lantamal Wilayah Timur, Para Asisten dan Kadis Koarmatim, dan Para Asisten dan Kasatker dan Komandan Lanal dijajaran Lantamal V lainnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki pandangan yang berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tentang pengumuman tersangka calon kepala daerah.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam kemarin, pihaknya menghormati KPK dalam melakukan proses hukum terhadap tersangka calon kepala daerah.

"Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah bukan pandangan KPU," kata Wahyu di kompleks parlemen Jakarta, Selasa (14/3).

Karena kata dia, KPU tidak mencampuri proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Wahyu mengatakan, KPU mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan baik KPK, Polri maupun Kejaksaan.

Wahyu menjelaskan alasan pemerintah untuk meminta penundaan seperti yang disampaikan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah agar menjaga keadilan dalam proses pilkada.

"Kami bisa memahami pandangan itu, tetapi kami tidak berpendapat tentang hal itu. Jadi proses pilkada jalan terus, proses hukum jalan terus tidak masalah bagi KPU," kata dia.

Meski demikian, Wahyu mengatakan KPU menggunakan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum terhadap calon yang menjadi tersangka.

Selama putusan belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap, Wahyu menegaskan proses pencalonan dan tahapan pilkada akan terus berjalan. Secara administrasi partai politik juga tidak bisa mencabut dukungannya.

"Jadi tetap kandidat artinya hak dia sebagai kandidat diberikan sebagaimana mestinya. Kalau kemudian dia ditahan sehingga tidak bisa kampanye secara luas, itu konsekuensi logis dari proses hukum," katanya.

KPU, kata dia juga tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK agar tersangka calon kepala daerah mendapat kompensasi untuk bisa berkampanye.

"Kami hormati hukum, silakan hukum berjalan, KPU berjalan sesuai dengan jadwal program," ujarnya.

Wahyu mencontohkan, pada 2015 pernah ada terpidana yang memenangkan pilkada setelah ditetapkan sebagai tersangka. Calon kepala daerah itu disebut tetap dilantik dan setelahnya baru diberhentikan.

"Setelah diberhentikan wakil kepala daerah, naik jadi kepala daerah. Pernah ada preseden seperti itu," ucapnya.

Di sisi lain, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya juga tidak sependapat dengan sikap pemerintah yang meminta penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah.

"Kenapa? Karena ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pemilu misalnya ijazah palsu, tidak boleh dihentikan," ujar Rahmat terpisah.

Sebelumnya, Wiranto mengatakan pemerintah sepakat meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.

Hal tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan pihak penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan lainnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/3).

"Kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah ya, ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," kata dalam konferensi pers usai rapat koordinasi. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Maluku) Dalam  mendukung kelangkaan beras yang berada di daerah Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Teluk Sampit – 515 untuk mengangkut beras sebanyak 150 Ton. Kegiatan pengangkutan beras bertempat di Dermaga Beaching Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Selasa, (13/03/ 2018).

Komandan Pangakalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab TNI pada khususnya dan TNI AL pada umumnya untuk membantu masyarakat, dimana dalam hal ini melibatkan Kapal Perang kita.

“Kegiatan ini merupakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam membantu tugas Pemerintah di daerah”. Ujar, Danlantamal IX.

Kepala Biro Pemerintah Maluku Elvis Pattiselano menambahkan bahwa beras yang akan dikirim, terlaksana karena adanya koordinasi Bupati MTB dengan Danlantamal IX Ambon untuk pengangkutan beras dengan KRI di Markas Komando Lantamal IX. Selain itu, Pemerintah Kabupaten MTB juga berokoordinasi lewat Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Ambon untuk penyedian beras bulog.  Beras yang dikirim berkualitas medium dan medium plus, dimana kualitasnya sama dengan kualitas pasaran.

Direncanakan KRI Teluk Sampit – 515 akan tiba di Saumlaki Maluku Tenggara Barat pada hari Jumat, 16 Maret 2018. Penanganan ini bersifat emergensi harus segera. Diharapkan stock beras ini akan membantu dalam 1 sampai 2 bulan kedepan.

Hadir dalam kegiatan Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Jermias, Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi, Para Asisten Danlantamal IX, Komandan KRI Teluk Sampit – 515 Mayor Laut (P) Cokorda G.P.P., Perwakilan Disperindag Ambon. (arf).


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dalam rangkaian terahkir Hari Pers Nasional (HPN) 2018, Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) membagikan ratusan paket sembako kepada warga miskin diwilayah Kelurahan Sidosermo.

Bakti sosial (baksos) yang diselenggarakan di Pendopo Kantor Kelurahan Sidosermo ini berjalan lancar. Para penerima paket baksos yang terdiri pengayuh becak, yatim piatu dan tukang sampah terlihat sumringah saat ratusan paket sembako itu dibagikan.

"Di akhir HPN 2018, kami ikut berbagi rasa dan berbagi rejeki pada saudara-saudara kami yang kurang mampu di wilayah Kelurahan Sidosermo," ujar Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori usai berbagi paket sembako, Minggu (11/3/2018) lalu.

Dihadapan para undangan yang hadir, pria yang akrab disapa Boechori ini mengingatkan agar jurnalis maupun semua masyarakat, tidak mau dibodohi pembuat hoax. “Dengan menyebarkan hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya,"pungkasnya.

Selain hoax, lanjut Boechori,  sebenarnya ada “tulisan sampah”. Opini yang menyesatkan, yang oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. "Anggota PJI harus mematuhi KEJ atau Kode Etik Jurnalistik dan selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi. Tidak asal dapat info langsung tulis,"himbaunya.

Sementara itu, Jentar Sitinjak, Ketua Panitia sekaligus Humas PJI mengatakan, ratusan paket sembako tersebut digalang dari anggota PJI dan mitra kerja PJI yang terdiri Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, beberapa Advokad serta masyarakat umum.


"Ada 400 paket yang kami bagikan dan kami ucapkan terima kasih pada mitra kerja yang sudah mau ikut berbagi rasa pada waega miskin di Sidosermo ini," terang pria berkumis tebal ini.

Kegiatan baksos ini, lanjut Jentar, merupakan program rutin dari PJI.

" Setiap tahun kami lakukan kegiatan ini," sambungnya.

Pembagian ratusan sembako ini dihadiri Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokol Pemprov Jatim. Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono. Kapolda Jatim diwakili Bid Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi. Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri Humas Polrestabes Surabaya. BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono. 

Selain itu, Hadir pula Kyai Ndresmo (Sidosermo) Kyai Haji Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek, Ipda Wasis Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota, Wahyu dan Hendra. Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh Suwanto, Wadanramil Kapten Inf Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H.dan Satpol PP Kecamatan Wonocolo. (Komang)



Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive