Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

"Menjatuhkan pidana tambahan mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik lima tahun setelah menjalani masa pidana," ujar hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Novanto divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.  Ia dianggap terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Oleh karena itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dia titipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs 2010, jumlah uang pengganti yang harus diserahkan sekitar Rp 66 miliar.

Dalam tuntutan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar hak politik terdakwa Setya Novanto dicabut setelah menjalani masa pidana. Sebab, Novanto adalah anggota DPR sekaligus ketua fraksi yang mengendalikan dan mengoordinasi anggotanya yang tersebar di komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Dengan pengaruhnya itu, ia mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.

Hakim mengatakan, menurut ahli, menyalahgunakan wewenang artinya memanfaatkan kesempatan dan jabatan yang melekat pada pelaku korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan jabatan tersebut yang menguntungkan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.

"Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat unsur menyalahgunakan wewenangnya telah terpenuhi menurut hukum," kata hakim. (rio)

Read More

Tokoh Masyarakat di Surabaya, Dibina TNI-Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selain sebagai pelindung, TNI-Polri juga berkewajiban untuk selalu dekat dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah tugasnya.

Seperti yang dilakukan oleh personel Korem Bhaskara Jaya dan Polrestabes Surabaya saat ini, Selasa, (24/4/2018) pagi.

Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, bersama Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polrestabes Surabaya, Kompol Sri Andriyany, S. Pd,  yang hadir mewakili Kapolrestabes, terlihat kompak untuk saling memberikaan pembinaan kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir di aula Makorem.

Kolonel Zulkifli mengungkapkan, selain sebagai sarana silahturahmi, acara yang bertemakan Bersama Rakyat Mewujudkan NKRI Berdaulat dan Sejahtera itu digelar, juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi guna terwujudnya kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terwujud dengan baik.

“Kita ingin hubungan ini (TNI, Polri dan Masyarakat), semakin kuat,” singkat Danrem Bhaskara Jaya.

Tak hanya sinergitas saja. Ungkap Danrem, melalui pertemuan rutin yang digelar oleh Korem tersebut, Kolonel Zulkifli juga menghimbau kepada para tokoh masyarakat, untuk mengawasi setiap pergerakan peredaran gelap narkotika, yang saat ini dinilai sangat rawan.

“Masyarakat jangan segan-segan untuk menghubungi aparat TNI-Polri di masing-masing wilayah jika melihat bahaya peredaran tersebut,” tegasnya.

Hal senada, juga ditambahkan oleh Kompol Sri Andiyany. Dirinya menilai, masyarakat harus berhati-hati terhadap peredaran narkoba dan nakotika seperti yang terjadi saat ini.

Tak hanya menyerang kalangan dewasa, menurut Kasat Binmas Polrestabes Surabaya ini, bahaya peredaran gelap narkoba dan narkotika, juga turut menyerang anak-anak.

“Maka dari itu, Pemerintah sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Untuk itu, sudah menjadi tugas kami (TNI-Polri) memberantas peredaran barang haram tersebut. Maka dari itu, bantuan masyarakat sangat diperlukan guna melakukan pemberantasan itu (narkoba, red),” ujarnya. (arf)

Read More

Komisi D Duga Banyak Korban Miras yang Tak Terekpose

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Korban minuman keras (Miras) oplosan terus bertambah, kali ini Toni (38 tahun) warga Bulak Banteng Surabaya meregang nyawa sesaat setelah dibawa ke RSUD dr Soewandhie Surabaya, Selasa (24/4).

Diketahui, Toni masuk ke RSUD Soewandhie bersama korban lainya bernama Rizal (16) warga Jl Gedong Surabaya. Keduanya menjadi korban miras oplosan namun dengan lokasi berbeda.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti yang sempat mendatangi korban di rumah sakit mengatakan, kondisi keduanya cukup mengenaskan.

"Sempat bertemu dengan keduanya, sangat mengenaskan. Terlebih dari keluarga tidak mampu, " katanya.

Lantaran dari keluarga miskin, lanjut Reni, BPJS tidak bisa mengkover biaya kesehatan karena pasien merupakan korban penyalahgunaan miras.

Namun, mengingat kondisi yang cukup kritis akhirnya korban mendapat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Pemkot Surabaya agar pasien segera ditangani. Namun, siang hari kemudian salah satu korban meninggal dunia.

Di sisi lain, Reni mengatakan, maraknya peredaran miras terlebih banyak merenggut korban nyawa, perlu mendapat perhatian serius Pemkot Surabaya.

"Jangan-jangan ini yang baru terekspose sementara sebelum sebelumnya juga banyak, untuk itu harus benar benar dilakukan pengawasan di segala lini," tegasnya.

Dia menambahkan, Perda soal larangan minuman beralkohol yang sudah masuk ke DPRD Surabaya harus segera diundangkan. Hal ini perlu, katanya, agar operasi penertiban miras bisa berjalan efektif.

Selain itu, lanjut Reni, Pemkot harus melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan yang rawan peredaran miras.

"Tujuannya agar operasi penertiban bisa lebih intensif, " tegas dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan Pemkot adalah menganalisis apakah persoalan miras erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun pola kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

"Kalau iya, maka harus segera dicari solusinya, agar tidak ada lagi korban baru," ujar Mbak Reni. (*/arf)

Read More

3.580 Peserta Berebut Kursi Jadi Prajurit TNI AL dari Loket Pendaftaran Lantamal V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pendaftaran ulang seleksi calon Taruna/Taruni dan Bintara TNI AL tahun 2018 yang dibuka sejak 24 Maret sampai dengan 23 April 2018 resmi ditutup kemarin,  3.580 peserta akan berebut kursi menjadi prajurit TNI AL dari Loket Pendaftaran Mako Lantamal V, Surabaya.

"Hari ini seluruh pendaftar dikumpulkan di Komplek Pasiran, Lantamal V,  Ujung, Surabaya untuk mendapatkan kepastian pembagian kelompok dan jadwal pelaksanaan tahapan tes, mereka juga akan mendapatkan pengarahan mengenai materi test yang akan dijalani," terang Asisten Personel Danlantamal V, Kolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati,  S. Pd., M. A. P,  saat dihubungi terpisah Selasa (24/4).

Selanjutnya, kata Tresna, Lantamal V  selaku panitia pendaftaran akan menyerahkan 3.580 peserta tes ini kepada Lembaga Penyedia Tenaga TNI AL (Lapetal) untuk dilakukan seleksi sesuai tahapan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pusat.

Menurut Tresna, TNI AL pada tahun 2018 ini,  memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk dididik menjadi Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut dan Bintara Pria dan wanita.

"Lantamal V Surabaya memang menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat pendaftaran sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 23 April 2018 ini,” tuturnya.

Jumlah peserta yang terdaftar tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari para pendaftar yang telah melakukan pendaftaran secara online dan melajukan daftar ulang melalui Loket Pendaftaran Lantamal V.

“Sampai saat ini animo masyarakat masih cukup tinggi untuk direkrut menjadi taruna-taruni dan bintara pria maupun wanita TNI AL," terangnya.

Hal tersebut, lanjut dia, dapat dilihat dari kesibukan di meja panitia yang tengah melakukan verifikasi persyaratan para pendaftar. Dari 3.580 peserta, terdiri dari Taruna 614 orang, Taruni 96 orang, Caba Pria  2.372  orang, Caba Wanita 498 orang.

Ketika ditanya tentang perbandingan pendaftar tahun ini dengan tahun kemarin, ia menjelaskan adanya sedikit perbedaan.

“Untuk tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan, mungkin sekitar lima ratusan pendaftar perbedaannya dan tadi malam adalah hari terakhir pendaftaran. Kita sampai lembur dan baru selesai seluruhnya sekitar jam 23.30 WIB,” tuturnya.

Disinggung masalah kualitas para pendaftar, Tresna juga menjelaskan bahwa standar rekruitmen personel TNI AL sudah jelas dan panita mempunyai kreteria tersendiri yang sudah jadi ketetapan panitia pusat.

“Yang jelas peserta seleksi harus sehat jasmani dan rohani, tinggi badan memenuhi standar, tubuhnya bersih alias tidak ada tato, telinga juga tidak tindik dan persyaratan lainnya,” ungkapnya.

Setelah pendaftaran ditutup, ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengatasnamakan panitia atau juga mengatasnamakan siapa saja dengan janji bisa memasukkan atau meloloskan seleksi.

“Apabila ada orang yang mengatakan demikian, segera laporkan ke panitia,  Pomal atau Sintel Lantamal V. Jangan percaya, sekali lagi jangan percaya kepada orang tersebut, itu pasti penipuan," tegasnya.

Sampai saat ini lanjutnya,  TNI Angkatan Laut tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk biaya alias gratis dalam proses rekruitmen personel," pungkasnya. (arf)

Read More

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov mengaku kaget dengan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ia menyatakan majelis hakim tak mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan.

"Pertama-tama, saya sangat syok sekali karena apa yang didakwakan dan apa yang disampaikan perlu dipertimbangkan. Karena tidak sesuai dengan persidangan yang ada," kata Setnov usai sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4).

Meski begitu, Setnov mengaku tetap tetap menghormati dan menghargai vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.


Setnov mengaku tengah memikirkan apakah akan mengambil langkah hukum banding atas vonis 15 tahun bui tersebut.

"Saya tetap hormati menghargai dan saya lagi minta waktu untuk mempelajari dan konsultasi dengan keluarga dan juga dengan pengacara," tuturnya.

Dalam kasus ini, Setnov mengklaim tak pernah tahu dan terlibat dalam pengurusan anggaran sampai pengadaan proyek e-KTP. Setnov juga tak tahu menahu mengenai bagi-bagi uang dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

"Masalah tender, masalah apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan persidangan semua. Dan tidak pernah dari awal, tidak mengikuti dan mengetahui, dan tentu itulah yang saya sangat kaget juga," kata dia.

Lebih lanjut, Setnov mengaku sudah kooperatif dengan penyidik maupun penuntut umum KPK selama proses hukum perkara korupsi e-KTP ini. Setnov juga telah menyerahkan daftar penerima uang proyek e-KTP sebagai bagian permohonan justice collaborator (JC).

"Tentu saya dengan KPK sudah sangat kooperatif. Sudah mengikuti apa semua secara baik, baik kepada penyidik, JPU. Saya hormat dan sudah melaksanakan sebaik mungkin," tuturnya.

Dalam kasus ini, selain divonis 15 tahun penjara, pengadilan memerintahkan Setnov membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan kepada penyidik KPK. Ia juga dihukum untuk tidak menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak dirinya selesai menjalani masa hukuman pidana. (rio)

Read More

Danrem 082/CPYJ: Jangan Main-Main dengan Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Genderang perang dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan narkotika, terus digaungkan oleh TNI-AD. Bahkan, dalam melakukan pemberantasan barang haram tersebut, institusi TNI juga tak segan-segan untuk menggandeng instansi terkait.

Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos menilai, tak hanya merugikan bangsa dan negara saja. Namun, bahaya peredaran tersebut, juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan keluarga.

“Jangan main-main dengan narkoba. Dampaknya, begitu mengerikan. Baik kepada diri sendiri, keluarga maupun bangsa,” tegas Danrem 082/CPYJ ini melalui sosialisasi P4GN yang berlangsung di Makorem. Selasa, (24/4/2018).

Tak hanya itu, selain sosialisasi, pihak BNN melakukan pengetesan urine yang dilakukukan secara acak dan mendadak. Selain disaksikan langsung oleh Danrem, pengecekan urine tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala BNNK Mojokerto, AKBP Suharsi. Terbukti, selama berlangsungnya pengecekan itu, seluruh prajurit Korem 082/CPYJ, dinyatakan negatif.

Terpisah, ditemui di lokasi pengecekan urin, AKBP Suharsi menuturkan, pengecekan itu dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Danrem dengan dirinya.

Selain secara acak, ujar Suharsi,  pengecekan itupun dilakukan secara mendadak tanpa disadari oleh para personel Korem yang hadir dalam acara tersebut. “Sudah kita lakukan pengecekan, tidak ditemui satupun urine anggota yang positif menggunakan narkoba,” ungkap Kepala BNNK Mojokerto ini. (arf)

Read More

Komisi B Desak Satpol-PP “Sapu Bersih” Minuman Oplosan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masih maraknya peredaran minuman beralkohol jenis racikan yang lazim disebut oplosan di wilayah Kota Surabaya, Komisi B DPRD Surabaya desak Pemkot agar segera undang kan Perda no 6 tahun 2016 tentang “Pelarangan Minuman Beralkohol”.

“Target kami jelas yakni sapu bersih, Kota Surabaya harus terbebas dari minuman oplosan itu, jika tidak ingin banyak korban lagi di masa mendatang,” ucap Mazlan Mansyur Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Selasa (24/4/2018)

Mazlan mengatakan, aparat penegak Perda (Satpol-PP) Kota Surabaya akan bisa melakukan tindakan tegas manakala Perda no 6 tahun 2016 telah di undang-kan, karena didalamnya memuat soal pelarangan memproduksi, mengkunsumsi dan menjual semua jenis minuman racikan (oplosan).

“Siapapun yang meracik minuman berlakohol (oplosan), menkonsumsi apalagi menjual itu dilarang di Perda no 6 tahun 2016, sehingga Satpol-PP bisa bertindak dan sanksi nya akan diatur oleh perwali,” tandasnya.

Sampai saat ini, lanjut Mazlan, Satpol-PP hanya bisa bertindak terkait ijin dan IMB, karena masih mengacu kepada Perda no 1 tahun 2010 yang hanya mengatur soal ijin-ijin usaha saja.

“Makanya kami Komisi B DPRD Surabaya mendesak Pemkot segera meng-Undang-kan Perda terbaru itu, agar bisa melakukan penidakan, karena selama ini mereka beralasan belum ada cantolan Perdanya,” tambahnya.

Politisi asal Fraksi PKB ini menerangkan, bahwa Perda no 6 tahun 2016 telah di gedog (paripurna) tgl 10 mei 2016, sementara surat Gubernur itu baru turun bulan 7 tahun 2016, yang ternyata isinya adalah hasil kajian.

“Sehingga tidak bisa mengintervensi produk hukum daerah, ini sesuai Permendagri no 80 tahun 2015. Demikian juga dengan surat dari Walikota yang ternyata tertanggal 9 agustus 2016, itupun saya memang baru terima saat ini, mandeknya dimana saya tidak tau, karena saya bukan anggota Banmus,” terangnya.

Menurut Mazlan, yang bisa membatalkan Perda hanya Mahkamah Agung, termasuk Kemendagri juga tidak bisa. Kewenangan Gubernur untuk merevisi atau mengintervensi itu berlaku saat Raperda ini belum di paripurnakan

“Maka saya menganggap bahwa surat Gubernur itu bertentangan dengan Permendagri itu. Kini tidak alasan lagi Pemkot untuk tidak mengundangkan, makanya tadi saya minta kepada Dinas terkait berkoordinasi termasuk dengan Walikota,” pungkasnya. (*/arf)

Read More

Tingkatkan Profesioanlisme Pasis Diklapa XXVII Kodiklaktal Gelar Seminar Operasi dan Logistik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dibidang operasi dan Logistik, sebanyak 120 Siswa Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatatan ke-27 yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar seminar Operasi dan Logistik.

Lattek Seminar yang diikuti Matra Laut, Darat maupun Udara tersebut dilaksanakan di gedung Belatrix  Pusdiklapa kesatrian Bumimoro Kodiklatal dan dibuka langsung Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah. Bertindak selaku direktur latihan sekaligus pengawas latihan Komandan Pusdiklapa Kolonel Laut (P) Tony Herdijanto,SE., M.Sc. sedangkan ketua dalam kegiatan seminar Pasis Diklapa tersebut Kapten Laut (P) Astra Dinata Syukur,S.H.

Dalam sambutanya Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah menyampaikan dengan pelaksanaan seminar operasi dan logistik ini diharapkan Pasis memahami tata cara penyelenggraan seminar serta memiliki kemampuan teknik berpikir secara matang dan mampu menyampaikan pendapat yang sehat dan logis dengan tetap menghargai serta menghayati keputusan.

“Jadikan seminar ini untuk melatih menyatakan pendapat yang didasari pada pemikiran yang logis dengan argumentasi yang kuat dan bertanggung jawab. Jauhkan sikap dan sifat ingin menang sendiri, ambil keputusan bersama yang tepat dengan dilandasi pemikiran terpadu,” Ajak Pati bintang satu di pundak tersebut.

Dalam kegiatan seminar tersebut dihadirkan Pemrasaran dari Koarmatim dan Kodiklatal sabagai pembicara bidang keamanan, bidang operasi, bidang logistik dan bidang hukum. Dalam seminar ini Pasis Diklapa dituntut untuk mampu menyelenggarakan seminar mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Pasis juga harus mampu melaksanakan mekanisme seminar melalui kegiatan diskusi dan workshop penyusunan naskah seminar. (arf)

Read More

2018, Jumlah Penerimaan CPNS di Bawah 200.000 Orang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pemerintah masih menyusun formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Penyusunan ini diperkirakan akan rampung pada bulan Mei mendatang.

Kendati demikian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sudah memberi bocoran bahwa CPNS yang akan direkrut untuk penerimaan tahun ini berkisar di bawah 200 ribu orang.

"Pusat dan daerah, yang pensiun jumlahnya 200 ribuan. Jadi kita terima di bawah itu," ujar Asman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Asman juga mengungkapkan bahwa lowongan yang paling banyak dibutuhkan tahun ini adalah guru dan tenaga kesehatan.

Saat ini, Kemenpan-RB masih terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendataan berapa banyak jumlah PNS baru yang dibutuhkan tiap instansinya.

"Saya tidak hapal presentasenya, tapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun untuk waktu pendaftaran, menurut Asman, hal tersebut belum diputuskan. Kendati demikian, ia memastikan proses dari pendaftaran, ujian hingga pengumuman kelulusan akan selesai pada tahun 2018 ini. (rio)

Read More

Letkol Kav Bambang Sugiyarta Jabat Dandim 1501/Ternate

KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Komandan Korem 152/Babullah Kolonel Inf I Wayan Suarjana, S.E., M.M., memimpin upacara  serah terima jabatan Komandan Kodim 1501/Ternate bertempat di Aula Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara.

Proses serah terima jabatan Dandim 1501/Ternate dari Letnan Kolonel Inf Abdul Razak Rangkuti, S.Sos kepada Letnan Kolonel Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han) tersebut dihadiri oleh para Dandim, Kasi/Pasi dan perwira jajaran Korem 152/Babullah.

Dalam amanatnya Danrem menyampaikan bahwa pergantian merupakan hal yang lazim dan lumrah ditubuh Angkatan Darat sebagai bagian dari proses penyegaran satuan maupun pembinaan karier perwira oleh karenannya ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti dan istri atas pengabdian dan dedikasinya selama ini serta kepada pejabat Dandim yang baru agar mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih serta kedepa sejumlah tugas telah menanti khususnya dalam menghadapi Pilkada Provinsi Maluku Utara yang akan digelar pada tahun ini. Acara diakhiri dengan ramah tamah yang dilaksanakan di Gazebo Nuku Makorem.

Sementara itu dalam keterangannya Ws. Kapenrem 152/Babullah Kapten Inf Heru Darujito menyampaikan bahwa pelaksanaan Sertijab Dandim 1501/Ternate telah dilaksanakan dan rangkaiannya akan dilanjutkan dengan malam lepas sambut bersama Forkopimda Kota Ternate pada Rabu malam di Grand Dafam Hotel. (arf)

Read More

Hari Ini, Jembatan Ujung Galuh Ditutup dari Pagi hingga Petang

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya sudah melakukan uji coba pembukaan arus lalu lintas di Jembatan Ujung Galuh, mulai Selasa (24/3/2018).

Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya berencana melakukan pengecekan kualitas beban Jembatan Ujung Galuh, Selasa (24/4/2018). Selama pelaksanaan ini, maka jembatan baru itu akan ditutup sementara, mulai pukul 07.30-18.00 Wib.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Ridho Nur Wahab mengatakan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan bekerjasama dengan tim ITS akan melakukan pengecekan kualitas beban Jembatan Ujung Galuh besok. Tujuannya, supaya bisa diketahui kualitas beban jembatan itu ketika nanti benar-benar diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Kami juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari setelah benar-benar diresmikan,” kata Ridho di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (23/4/2018).

Dalam pengecekan itu, kata dia, pihaknya akan mendatangkan 8 truk yang masing-masing isinya 25 ton. 8 truk itu nantinya akan diletakkan di atas Jembatan Ujung Galuh.

“Jadi, beban di atas Jembatan Ujung Galuh itu nanti sekitar 200 ton, kemudian nanti akan ada alat pengukurannya, apakah ada penurunan dari jembatan itu atau tidak?” kata dia.

Menurut Ridho, proses pengecekan kualitas beban itu direncanakan mulai pukul 07.30 Wib dan diupayakan selesai sekitar pukul 18.00 Wib. Selama pelaksanaan itu, Jembatan Ujung Galuh akan ditutup sementara bagi warga.

“Namun, kalau pengecekannya bisa lebih cepat, maka penutupan jembatan ini akan lebih cepat pula,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa penutupan jembatan itu dimulai pukul 07.30 Wib karena di pagi hari itu, Pemkot Surabaya masih memberikan kesempatan atau mengakomodir masyarakat yang ingin berangkat kerja dan anak-anak yang berangkat ke sekolah.

“Semoga bisa cepat selesai, sehingga penutupannya tidak sampai pukul 18.00 Wib,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas akibat Jembatan Ujung Galuh itu ditutup sementara.

“Pada hakekatnya, arus lalu lintas di sekitar Jembatan Ujung Galuh itu tetap kembali pada semula, yakni sebelum ada jembatan baru itu,” kata Irvan.

Namun, arus lalulintas yang paling signifikan nantinya akan terdapat di Jalan Darmo Kali sisi utara. Sebab, di jalan itu nantinya akan diberlakukan kembali arus dua arah.

“Yang pasti, nanti akan ada petugas dari Dishub dan Satlantas Polrestabes Surabaya yang akan siaga di lokasi untuk mengarahkan para pengendara,” kata dia.

Khusus untuk Dishub Surabaya, Irvan mengaku akan menurunkan sekitar 30 personil untuk membantu para pengendara yang akan melintas di kawasan itu.

“Oleh karena itu, mengimbau kepada warga Surabaya untuk sementara waktu  menghindari kawasan itu, supaya tidak terjadi penumpukan, karena akan ada penutupan sementara,” ujarnya.

Irvan memastikan, setelah pengecekan beban jembatan selesai, maka Jembatan Ujung Galuh itu bisa dilintasi kembali seperti biasanya. (arf))

Read More

Komandan Lantamal V Hadiri Pembukaan Latihan Proses Pengambilan Keputusan Militer 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri acara pembukaan Latihan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) TA. 2018 di Auditorium Gedung Sumatera Lantai ll,  Puslatlekdalsen,  Kodiklatal, Senin (23/4).

Dankodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., membuka kegiatan tersebut.

Tampak hadir dalam acara itu Gubernur AAL, Wadankodiklatal, Dankodikopsla, Dirum Kodiklatal, Dirdiklat Kodiklatal, Dirjianbang Kodiklatal, Dankodikmar, Danpuslatlekdalsen, Wadansatlinlamil Surabaya, Pasmin, Pasops, beserta Kasipam Satlinlamil Surabaya, Para Narasumber, Staf De Oyu, Pendukung, Penilai, Tim Evaluasi, Pelaku latihan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) TA. 2018.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.AP., dalam amanatnya yang dibacakan Irup mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan.

Selaku Kotama Pembina lanjut Kasal,  Kodiklatal memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaaan doktrin dan organisasi Satuan Jajaran TNI AL, pembinaan pendidikan dan latihan Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

“Latihan PPKM TNI Angkatan Laut tahun 2018 merupakan wujud dari pembinaan kemampuan yang dilaksanakan oleh jajaran Kodiklatal untuk meningkatkan kemampuan personel dalam merencanakan suatu operasi Militer melalui Proses Pengambilan Keputusan Militer yang matang dan terukur," tuturnya.

Selain itu latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pimpinan dan staf komando tugas gabungan dalam Proses Pengambilan Keputusan Militer pada pelaksanaan Operasi Gabungan.

Puncak latihan TNI Angkatan Laut, dilaksanakan dalam  bentuk latihan Armada Jaya merupakan kesinambungan dari berbagai macam latihan yang dilaksanakan sebelumnya, dimana latihan latihan tersebut kemampuan Komandan dan Staf dalam mengambil keputusan Militer akan diuji.

“Saya ingin mengutip kata kata dari Mark Twain "Good Decisions Come from experience. Experience comes from making Bad Decision". Untuk itu saya menekankan kepada peserta agar jangan ragu dalam mengambil keputusan, semakin sering kita belajar dari mengambil keputusan yang salah, maka dengan sendirinya kemampuan mengambil keputusan yang benar akan timbul,” terangnya.

Melalui latihan ini, ia diharapkan kemampuan dan profeesionalisme Perwira TNI Angkatan Laut akan meningkat sehingga mampu melaksanakan pengambilan keputusan Militer yang benar, dslam suatu Operasi mandiri maupun gabungan yang bermuara pada keberhasilan Operasi TNI Angkatan Laut.

Usai melaksanakan upacara pembukaan, Komandan Kodiklatal memberikan pengarahan kepada para peserta latihan dan dilanjutkan dengan melaksanakan peninjauan Posko latihan diikuti tamu undangan dan para peserta. (arf)

Read More