Wadan Lantamal V Hadiri Serah Terima Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V, Selasa, (24/4).

Sertijab Danyon Marhanlan V dari Letkol Marinir Agus Hariyanto, M.Tr. Hanla, kepada Penggantinya Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M.Tr. Hanla dan pengukuhan Letkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla sebagai Komandan Detasemen Provos Pasmar-1  ini digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V Surabaya Jalan Laksda M.Nasir no 56 Tanjung Perak Surabaya.

Komandan Pasmar-1 Surabaya Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memimpin langsung jalannya Sertijab. Komandan Upacara kali jni dipercayakan kepada Mayor Marinir Budi Dharmawan (Pasops Yonmarhanlan V).

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Korsik Lanmar Surabaya, satu SSK Yonif-5 Marinir, satu SSK Yonmarhanlan V, satu SSK Menbanpur Pasmar 1 dan satu SSK Menkav Pasmar 1.

Hadir dalam acara tersebut Wadan Pasmar-1, Asops Danlantamal V, Asrena Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Para Asisten Danpasmar - 1, Para Komandan Kolak Pasmar-1, Para Komandan Satlak Pasmar-1, Komandan Denma Lantamal V dan Ibu-Ibu Jalasenastri dari Pasmar-1.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan pada hakekatnya merupakan proses yang wajar dan harus dilaksanakan, bukan saja untuk memenuhi proses pembinaan personel dalam peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berkembang.

Pergantian pejabat juga lanjutnya,  merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaharuan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V merupakan satuan pelaksana Pasmar-1 dengan tugas, fungsi dan peran sesuai spesifikasi yang diembannya, yaitu membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan di wilayah Lantamal V.

Pembinaan Satuan Yonmarhanlan merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lantamal V.

Sedangkan Detasemen Provos Pasmar-1 bertugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di lingkungan Marwiltim/ Pasmar-1, melaksanakan pengamanan langsung kegiatan pimpinan dan menyelenggarakan pengaturan lalu lintas serta parkir kendaraan di dalam komplek.

Mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyatakan bahwa dirinya bangga  hati akan pembinaan Satuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V dan Detasemen Provos Pasmar-1 dapat berjalan dengan baik. Para Komandan Satuan mampu melaksanakan pembinaan satuannya dengan menampilkan karya nyata berupa sosok prajurit yang profesional, penuh semangat dan gembira serta prestasi yang sangat membanggakan bagi Pasmar-1. (arf)

Read More

Komisi D Berandai-andai UNBK SMP/MTs Masuk Lima Besar di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya berandai-andai bakal menargetkan peringkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kota Surabaya tingkat SMP di Jawa Timur.

Sebelumnya, Surabaya berada di peringkat 15 dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur. Untuk tahun ini, Surabaya ditarget masuk dalam 5 besar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaidi mengatakan, target tersebut sangat masuk akal dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Surabaya yang cukup memadai.

Terlebih, ujar Kaji Jun,-sapaan akrab politisi Demokrat tersebut, dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya cukup besar untuk pendidikan.

"Anggaran pendidikan 30 persen dari total APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,1 triliun," kata Kaji Jun.

Menurutnya, selain dukungan anggaran serta sarana dan prasarana, pembinaan secara menyeluruh terhadap kualitas SDM pengajar (guru,red) juga harus terus ditingkatkan.

"Ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang berkembang secara dinamis," kata dia.

Hal serupa dikatakan anggota Komisi D, Reni Astuti. Menurutnya sangat mungkin siswa Surabaya menaikan grade dalam hal perolehan nilai UNBK tahun ini.

"Semua sekolah di Surabaya sudah terkonver dari segi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan UNBK, makanya harusnya bisa masuk lima besar," tegasnya.

Sementara soal evaluasi hari kedua pelaksanaan UNBK SMP/Mts kemarin, komisi D mengklaim semuanya berjalan dengan lancar. (*/arf)

Read More

Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Marinir Petahanan Pangkalan V (Danton Marhanlan V)  diserahterimakan dari Letkol Marinir Agus Hariyanto, M.Tr. Hanla, kepada Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M.Tr. Hanla yang digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V, Jl. Laksda M.Nasir no 56 Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (24/4).

Selain Sertijab Danyon Marhanlan V,  juga dilangsungkan Pengukuhan Letkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla sebagai Komandan Detasemen Provos Pasmar-1 Surabaya.

Tampak hadir Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., Asops Danlantamal V, Asrena Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Para Asisten Danpasmar - 1, Para Komandan Kolak Pasmar-1, Para Komandan Satlak Pasmar-1, Komandan Denma Lantamal V dan Ibu-Ibu Jalasenastri dari Pasmar-1.

Komandan Pasmar-1 Surabaya Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memimpin langsung jalannya Sertijab. Komandan Upacara kali ini dipercayakan kepada Mayor Marinir Budi Dharmawan (Pasops Yonmarhanlan V).

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Korsik Lanmar Surabaya, satu SSK Yonif-5 Marinir, satu SSK Yonmarhanlan V, satu SSK Menbanpur Pasmar 1 dan satu SSK Menkav Pasmar 1.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan pada hakekatnya merupakan proses yang wajar dan harus dilaksanakan, bukan saja untuk memenuhi proses pembinaan personel dalam peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berkembang.

Pergantian pejabat juga lanjutnya,  merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaharuan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V merupakan satuan pelaksana Pasmar-1 dengan tugas, fungsi dan peran sesuai spesifikasi yang diembannya, yaitu membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan di wilayah Lantamal V.

Pembinaan Satuan Yonmarhanlan merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lantamal V.

Sedangkan Detasemen Provos Pasmar-1 bertugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di lingkungan Marwiltim/ Pasmar-1, melaksanakan pengamanan langsung kegiatan pimpinan dan menyelenggarakan pengaturan lalu lintas serta parkir kendaraan di dalam komplek.

Mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyatakan rasa bangganya akan pembinaan Satuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V dan Detasemen Provos Pasmar-1 yang berjalan dengan baik.

"Para Komandan Satuan mampu melaksanakan pembinaan satuannya dengan menampilkan karya nyata berupa sosok prajurit yang profesional, penuh semangat dan gembira serta prestasi yang sangat membanggakan bagi Pasmar-1," pungkasnya. (arf)

Read More

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

"Menjatuhkan pidana tambahan mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik lima tahun setelah menjalani masa pidana," ujar hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Novanto divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.  Ia dianggap terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Oleh karena itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dia titipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs 2010, jumlah uang pengganti yang harus diserahkan sekitar Rp 66 miliar.

Dalam tuntutan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar hak politik terdakwa Setya Novanto dicabut setelah menjalani masa pidana. Sebab, Novanto adalah anggota DPR sekaligus ketua fraksi yang mengendalikan dan mengoordinasi anggotanya yang tersebar di komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Dengan pengaruhnya itu, ia mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.

Hakim mengatakan, menurut ahli, menyalahgunakan wewenang artinya memanfaatkan kesempatan dan jabatan yang melekat pada pelaku korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan jabatan tersebut yang menguntungkan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.

"Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat unsur menyalahgunakan wewenangnya telah terpenuhi menurut hukum," kata hakim. (rio)

Read More

Tokoh Masyarakat di Surabaya, Dibina TNI-Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selain sebagai pelindung, TNI-Polri juga berkewajiban untuk selalu dekat dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah tugasnya.

Seperti yang dilakukan oleh personel Korem Bhaskara Jaya dan Polrestabes Surabaya saat ini, Selasa, (24/4/2018) pagi.

Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, bersama Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polrestabes Surabaya, Kompol Sri Andriyany, S. Pd,  yang hadir mewakili Kapolrestabes, terlihat kompak untuk saling memberikaan pembinaan kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir di aula Makorem.

Kolonel Zulkifli mengungkapkan, selain sebagai sarana silahturahmi, acara yang bertemakan Bersama Rakyat Mewujudkan NKRI Berdaulat dan Sejahtera itu digelar, juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi guna terwujudnya kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terwujud dengan baik.

“Kita ingin hubungan ini (TNI, Polri dan Masyarakat), semakin kuat,” singkat Danrem Bhaskara Jaya.

Tak hanya sinergitas saja. Ungkap Danrem, melalui pertemuan rutin yang digelar oleh Korem tersebut, Kolonel Zulkifli juga menghimbau kepada para tokoh masyarakat, untuk mengawasi setiap pergerakan peredaran gelap narkotika, yang saat ini dinilai sangat rawan.

“Masyarakat jangan segan-segan untuk menghubungi aparat TNI-Polri di masing-masing wilayah jika melihat bahaya peredaran tersebut,” tegasnya.

Hal senada, juga ditambahkan oleh Kompol Sri Andiyany. Dirinya menilai, masyarakat harus berhati-hati terhadap peredaran narkoba dan nakotika seperti yang terjadi saat ini.

Tak hanya menyerang kalangan dewasa, menurut Kasat Binmas Polrestabes Surabaya ini, bahaya peredaran gelap narkoba dan narkotika, juga turut menyerang anak-anak.

“Maka dari itu, Pemerintah sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Untuk itu, sudah menjadi tugas kami (TNI-Polri) memberantas peredaran barang haram tersebut. Maka dari itu, bantuan masyarakat sangat diperlukan guna melakukan pemberantasan itu (narkoba, red),” ujarnya. (arf)

Read More

Komisi D Duga Banyak Korban Miras yang Tak Terekpose

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Korban minuman keras (Miras) oplosan terus bertambah, kali ini Toni (38 tahun) warga Bulak Banteng Surabaya meregang nyawa sesaat setelah dibawa ke RSUD dr Soewandhie Surabaya, Selasa (24/4).

Diketahui, Toni masuk ke RSUD Soewandhie bersama korban lainya bernama Rizal (16) warga Jl Gedong Surabaya. Keduanya menjadi korban miras oplosan namun dengan lokasi berbeda.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti yang sempat mendatangi korban di rumah sakit mengatakan, kondisi keduanya cukup mengenaskan.

"Sempat bertemu dengan keduanya, sangat mengenaskan. Terlebih dari keluarga tidak mampu, " katanya.

Lantaran dari keluarga miskin, lanjut Reni, BPJS tidak bisa mengkover biaya kesehatan karena pasien merupakan korban penyalahgunaan miras.

Namun, mengingat kondisi yang cukup kritis akhirnya korban mendapat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Pemkot Surabaya agar pasien segera ditangani. Namun, siang hari kemudian salah satu korban meninggal dunia.

Di sisi lain, Reni mengatakan, maraknya peredaran miras terlebih banyak merenggut korban nyawa, perlu mendapat perhatian serius Pemkot Surabaya.

"Jangan-jangan ini yang baru terekspose sementara sebelum sebelumnya juga banyak, untuk itu harus benar benar dilakukan pengawasan di segala lini," tegasnya.

Dia menambahkan, Perda soal larangan minuman beralkohol yang sudah masuk ke DPRD Surabaya harus segera diundangkan. Hal ini perlu, katanya, agar operasi penertiban miras bisa berjalan efektif.

Selain itu, lanjut Reni, Pemkot harus melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan yang rawan peredaran miras.

"Tujuannya agar operasi penertiban bisa lebih intensif, " tegas dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan Pemkot adalah menganalisis apakah persoalan miras erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun pola kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

"Kalau iya, maka harus segera dicari solusinya, agar tidak ada lagi korban baru," ujar Mbak Reni. (*/arf)

Read More

3.580 Peserta Berebut Kursi Jadi Prajurit TNI AL dari Loket Pendaftaran Lantamal V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pendaftaran ulang seleksi calon Taruna/Taruni dan Bintara TNI AL tahun 2018 yang dibuka sejak 24 Maret sampai dengan 23 April 2018 resmi ditutup kemarin,  3.580 peserta akan berebut kursi menjadi prajurit TNI AL dari Loket Pendaftaran Mako Lantamal V, Surabaya.

"Hari ini seluruh pendaftar dikumpulkan di Komplek Pasiran, Lantamal V,  Ujung, Surabaya untuk mendapatkan kepastian pembagian kelompok dan jadwal pelaksanaan tahapan tes, mereka juga akan mendapatkan pengarahan mengenai materi test yang akan dijalani," terang Asisten Personel Danlantamal V, Kolonel Laut (KH/W) Tresna Kusumawati,  S. Pd., M. A. P,  saat dihubungi terpisah Selasa (24/4).

Selanjutnya, kata Tresna, Lantamal V  selaku panitia pendaftaran akan menyerahkan 3.580 peserta tes ini kepada Lembaga Penyedia Tenaga TNI AL (Lapetal) untuk dilakukan seleksi sesuai tahapan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pusat.

Menurut Tresna, TNI AL pada tahun 2018 ini,  memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk dididik menjadi Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut dan Bintara Pria dan wanita.

"Lantamal V Surabaya memang menjadi salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat pendaftaran sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 23 April 2018 ini,” tuturnya.

Jumlah peserta yang terdaftar tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari para pendaftar yang telah melakukan pendaftaran secara online dan melajukan daftar ulang melalui Loket Pendaftaran Lantamal V.

“Sampai saat ini animo masyarakat masih cukup tinggi untuk direkrut menjadi taruna-taruni dan bintara pria maupun wanita TNI AL," terangnya.

Hal tersebut, lanjut dia, dapat dilihat dari kesibukan di meja panitia yang tengah melakukan verifikasi persyaratan para pendaftar. Dari 3.580 peserta, terdiri dari Taruna 614 orang, Taruni 96 orang, Caba Pria  2.372  orang, Caba Wanita 498 orang.

Ketika ditanya tentang perbandingan pendaftar tahun ini dengan tahun kemarin, ia menjelaskan adanya sedikit perbedaan.

“Untuk tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan, mungkin sekitar lima ratusan pendaftar perbedaannya dan tadi malam adalah hari terakhir pendaftaran. Kita sampai lembur dan baru selesai seluruhnya sekitar jam 23.30 WIB,” tuturnya.

Disinggung masalah kualitas para pendaftar, Tresna juga menjelaskan bahwa standar rekruitmen personel TNI AL sudah jelas dan panita mempunyai kreteria tersendiri yang sudah jadi ketetapan panitia pusat.

“Yang jelas peserta seleksi harus sehat jasmani dan rohani, tinggi badan memenuhi standar, tubuhnya bersih alias tidak ada tato, telinga juga tidak tindik dan persyaratan lainnya,” ungkapnya.

Setelah pendaftaran ditutup, ia juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengatasnamakan panitia atau juga mengatasnamakan siapa saja dengan janji bisa memasukkan atau meloloskan seleksi.

“Apabila ada orang yang mengatakan demikian, segera laporkan ke panitia,  Pomal atau Sintel Lantamal V. Jangan percaya, sekali lagi jangan percaya kepada orang tersebut, itu pasti penipuan," tegasnya.

Sampai saat ini lanjutnya,  TNI Angkatan Laut tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk biaya alias gratis dalam proses rekruitmen personel," pungkasnya. (arf)

Read More

Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov mengaku kaget dengan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ia menyatakan majelis hakim tak mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan.

"Pertama-tama, saya sangat syok sekali karena apa yang didakwakan dan apa yang disampaikan perlu dipertimbangkan. Karena tidak sesuai dengan persidangan yang ada," kata Setnov usai sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4).

Meski begitu, Setnov mengaku tetap tetap menghormati dan menghargai vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Yanto serta anggota hakim Emilia Djajasubagia, Anwar, Ansyori Syarifudin, dan Franky Tambuwun.


Setnov mengaku tengah memikirkan apakah akan mengambil langkah hukum banding atas vonis 15 tahun bui tersebut.

"Saya tetap hormati menghargai dan saya lagi minta waktu untuk mempelajari dan konsultasi dengan keluarga dan juga dengan pengacara," tuturnya.

Dalam kasus ini, Setnov mengklaim tak pernah tahu dan terlibat dalam pengurusan anggaran sampai pengadaan proyek e-KTP. Setnov juga tak tahu menahu mengenai bagi-bagi uang dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

"Masalah tender, masalah apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan persidangan semua. Dan tidak pernah dari awal, tidak mengikuti dan mengetahui, dan tentu itulah yang saya sangat kaget juga," kata dia.

Lebih lanjut, Setnov mengaku sudah kooperatif dengan penyidik maupun penuntut umum KPK selama proses hukum perkara korupsi e-KTP ini. Setnov juga telah menyerahkan daftar penerima uang proyek e-KTP sebagai bagian permohonan justice collaborator (JC).

"Tentu saya dengan KPK sudah sangat kooperatif. Sudah mengikuti apa semua secara baik, baik kepada penyidik, JPU. Saya hormat dan sudah melaksanakan sebaik mungkin," tuturnya.

Dalam kasus ini, selain divonis 15 tahun penjara, pengadilan memerintahkan Setnov membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan kepada penyidik KPK. Ia juga dihukum untuk tidak menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak dirinya selesai menjalani masa hukuman pidana. (rio)

Read More

Danrem 082/CPYJ: Jangan Main-Main dengan Narkoba

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Genderang perang dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan narkotika, terus digaungkan oleh TNI-AD. Bahkan, dalam melakukan pemberantasan barang haram tersebut, institusi TNI juga tak segan-segan untuk menggandeng instansi terkait.

Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos menilai, tak hanya merugikan bangsa dan negara saja. Namun, bahaya peredaran tersebut, juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan keluarga.

“Jangan main-main dengan narkoba. Dampaknya, begitu mengerikan. Baik kepada diri sendiri, keluarga maupun bangsa,” tegas Danrem 082/CPYJ ini melalui sosialisasi P4GN yang berlangsung di Makorem. Selasa, (24/4/2018).

Tak hanya itu, selain sosialisasi, pihak BNN melakukan pengetesan urine yang dilakukukan secara acak dan mendadak. Selain disaksikan langsung oleh Danrem, pengecekan urine tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala BNNK Mojokerto, AKBP Suharsi. Terbukti, selama berlangsungnya pengecekan itu, seluruh prajurit Korem 082/CPYJ, dinyatakan negatif.

Terpisah, ditemui di lokasi pengecekan urin, AKBP Suharsi menuturkan, pengecekan itu dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Danrem dengan dirinya.

Selain secara acak, ujar Suharsi,  pengecekan itupun dilakukan secara mendadak tanpa disadari oleh para personel Korem yang hadir dalam acara tersebut. “Sudah kita lakukan pengecekan, tidak ditemui satupun urine anggota yang positif menggunakan narkoba,” ungkap Kepala BNNK Mojokerto ini. (arf)

Read More

Komisi B Desak Satpol-PP “Sapu Bersih” Minuman Oplosan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Masih maraknya peredaran minuman beralkohol jenis racikan yang lazim disebut oplosan di wilayah Kota Surabaya, Komisi B DPRD Surabaya desak Pemkot agar segera undang kan Perda no 6 tahun 2016 tentang “Pelarangan Minuman Beralkohol”.

“Target kami jelas yakni sapu bersih, Kota Surabaya harus terbebas dari minuman oplosan itu, jika tidak ingin banyak korban lagi di masa mendatang,” ucap Mazlan Mansyur Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Selasa (24/4/2018)

Mazlan mengatakan, aparat penegak Perda (Satpol-PP) Kota Surabaya akan bisa melakukan tindakan tegas manakala Perda no 6 tahun 2016 telah di undang-kan, karena didalamnya memuat soal pelarangan memproduksi, mengkunsumsi dan menjual semua jenis minuman racikan (oplosan).

“Siapapun yang meracik minuman berlakohol (oplosan), menkonsumsi apalagi menjual itu dilarang di Perda no 6 tahun 2016, sehingga Satpol-PP bisa bertindak dan sanksi nya akan diatur oleh perwali,” tandasnya.

Sampai saat ini, lanjut Mazlan, Satpol-PP hanya bisa bertindak terkait ijin dan IMB, karena masih mengacu kepada Perda no 1 tahun 2010 yang hanya mengatur soal ijin-ijin usaha saja.

“Makanya kami Komisi B DPRD Surabaya mendesak Pemkot segera meng-Undang-kan Perda terbaru itu, agar bisa melakukan penidakan, karena selama ini mereka beralasan belum ada cantolan Perdanya,” tambahnya.

Politisi asal Fraksi PKB ini menerangkan, bahwa Perda no 6 tahun 2016 telah di gedog (paripurna) tgl 10 mei 2016, sementara surat Gubernur itu baru turun bulan 7 tahun 2016, yang ternyata isinya adalah hasil kajian.

“Sehingga tidak bisa mengintervensi produk hukum daerah, ini sesuai Permendagri no 80 tahun 2015. Demikian juga dengan surat dari Walikota yang ternyata tertanggal 9 agustus 2016, itupun saya memang baru terima saat ini, mandeknya dimana saya tidak tau, karena saya bukan anggota Banmus,” terangnya.

Menurut Mazlan, yang bisa membatalkan Perda hanya Mahkamah Agung, termasuk Kemendagri juga tidak bisa. Kewenangan Gubernur untuk merevisi atau mengintervensi itu berlaku saat Raperda ini belum di paripurnakan

“Maka saya menganggap bahwa surat Gubernur itu bertentangan dengan Permendagri itu. Kini tidak alasan lagi Pemkot untuk tidak mengundangkan, makanya tadi saya minta kepada Dinas terkait berkoordinasi termasuk dengan Walikota,” pungkasnya. (*/arf)

Read More

Tingkatkan Profesioanlisme Pasis Diklapa XXVII Kodiklaktal Gelar Seminar Operasi dan Logistik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dibidang operasi dan Logistik, sebanyak 120 Siswa Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatatan ke-27 yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Pusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menggelar seminar Operasi dan Logistik.

Lattek Seminar yang diikuti Matra Laut, Darat maupun Udara tersebut dilaksanakan di gedung Belatrix  Pusdiklapa kesatrian Bumimoro Kodiklatal dan dibuka langsung Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah. Bertindak selaku direktur latihan sekaligus pengawas latihan Komandan Pusdiklapa Kolonel Laut (P) Tony Herdijanto,SE., M.Sc. sedangkan ketua dalam kegiatan seminar Pasis Diklapa tersebut Kapten Laut (P) Astra Dinata Syukur,S.H.

Dalam sambutanya Komandan Kodikopsla Laksma TNI Maman Firmansyah menyampaikan dengan pelaksanaan seminar operasi dan logistik ini diharapkan Pasis memahami tata cara penyelenggraan seminar serta memiliki kemampuan teknik berpikir secara matang dan mampu menyampaikan pendapat yang sehat dan logis dengan tetap menghargai serta menghayati keputusan.

“Jadikan seminar ini untuk melatih menyatakan pendapat yang didasari pada pemikiran yang logis dengan argumentasi yang kuat dan bertanggung jawab. Jauhkan sikap dan sifat ingin menang sendiri, ambil keputusan bersama yang tepat dengan dilandasi pemikiran terpadu,” Ajak Pati bintang satu di pundak tersebut.

Dalam kegiatan seminar tersebut dihadirkan Pemrasaran dari Koarmatim dan Kodiklatal sabagai pembicara bidang keamanan, bidang operasi, bidang logistik dan bidang hukum. Dalam seminar ini Pasis Diklapa dituntut untuk mampu menyelenggarakan seminar mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Pasis juga harus mampu melaksanakan mekanisme seminar melalui kegiatan diskusi dan workshop penyusunan naskah seminar. (arf)

Read More

2018, Jumlah Penerimaan CPNS di Bawah 200.000 Orang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pemerintah masih menyusun formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Penyusunan ini diperkirakan akan rampung pada bulan Mei mendatang.

Kendati demikian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sudah memberi bocoran bahwa CPNS yang akan direkrut untuk penerimaan tahun ini berkisar di bawah 200 ribu orang.

"Pusat dan daerah, yang pensiun jumlahnya 200 ribuan. Jadi kita terima di bawah itu," ujar Asman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Asman juga mengungkapkan bahwa lowongan yang paling banyak dibutuhkan tahun ini adalah guru dan tenaga kesehatan.

Saat ini, Kemenpan-RB masih terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendataan berapa banyak jumlah PNS baru yang dibutuhkan tiap instansinya.

"Saya tidak hapal presentasenya, tapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun untuk waktu pendaftaran, menurut Asman, hal tersebut belum diputuskan. Kendati demikian, ia memastikan proses dari pendaftaran, ujian hingga pengumuman kelulusan akan selesai pada tahun 2018 ini. (rio)

Read More