Dua Kepala OPD Diisi Plt, Risma: Saya Tidak Mau Salah Pilih Pejabat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tidak mau gegabah dalam mengisi jabatan devinitif untuk posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya.

Risma menjelaskan, Bappeko merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran  strategis di lingkungan pemerintah kota. Oleh karena itu, dirinya tidak mau salah dalam memilih pejabat.

"Bappeko itu paling susah. Kalau hanya memilih pejabat yang bisa membuat program yang bagus, itu gampang," ujar Tri Rismaharini, Rabu (25/4/2018).

Selain dituntut mampu membuat program yang bagus, menurut Risma, Kepala Bappeko juga dituntut mampu memastikan tidak ada kendala dalam pada saat eksekusi program yang dibuat.

"Kepala Bappeko itu berat. Saya kena penyakit mag akut pertama kali juga pas di Bappeko," ceritanya.

Strategisnya peran Bappeko kembali terlihat saat dituntut mampu mengintegrasikan seluruh OPD yang ada. Risma mencontohkan program yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menuturkan, sebelum ditarik ke Diskominfo, bandwidth yang harus dibayar Dinas Perhubungan cukup besar. Tiap tahunnya mencapai Rp 17 miliar.

"Tapi setelah bandwidth ditarik ke Diskominfo sekarang menjadi gratis," jelas Risma.

Ditanya apakah dirinya sekarang sudah mengantongi nama pejabat yang akan mengisi Kepala Bappeko, lagi-lagi Risma enggan menjawab. Menurutnya, itu merupakan bagian strategi yang ia miliki.

"Dilihat saja itu kan strategiku. Nanti kalau sudah waktunya saya kasih tahu," imbuh wali kota perdana di Surabaya ini.

Tidak jauh berbeda untuk posisi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Risma sengaja memberlakukan seleksi yang cukup ketat. Mengingat, OPD tersebut merupakan salah satu dinas yang ia andalkan.

Bahkan dirinya kerap terlibat langsung ketika di Disbudpar ada kegiatan. Mulai dari memilih penari, kostum hingga menu yang akan disuguhkan.

"Kalau dia ngerti, ya silahkan. Jika belum ya sudah. Beban itu di aku," tandas Risma.

Untuk diketahui, dalam rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ada dua kepala OPD yang diisi Pelaksana tugas (Plt). Sepeninggal Agus Imam Sonhaji, posisi itu sementara waktu dijabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Taswin.

Sedangkan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dirangkap Irvan Widyanto sembari tetap menjalankan jabatannya sebagai kepala Satpol PP Kota Surabaya. (*arf)

Read More

Tim Dayung Perahu Karet Kodiklatal Raih Juara I Lomba Dayung Hardikal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tim dayung perahu Karet Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) berhasil meraih juara I dalam pelaksanaan lomba Dayung perahu karet memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut (Hardikal) ke-72 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Buzem Morokrembangan Surabaya, Rabu, (25/4).

Lomba yang diikuti 10 tim Komando Utama (Kotama) TNI AL tersebut selain melombakan dayung perahu karet dengan jarak tempuh 500 meter  juga melombakan dayung perahu naga dengan jarak yang sama. Untuk personil tim dayung perahu karet terdiri 7 atlit sedangkan tim perahu naga tiap tim terdiri 12 atlit dua diantaranya penabuh tambur dan pengemudi. Adapun 10 tim Kotama tersebut adalah Kodiklatal, Koarmtim, AAL, Seskoal, Puspenerbal, lantamav V Surabaya, RSAL Dr Ramelan, Pasmar 1, Satlinlamil, Sttal

Untuk babak penyisian dilaksanakan sehari  sebelumnya yang dilepas langsung Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Wuspo Lukito dan juga dihadiri Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M serta pejabat Utama Kodiklatal, AAL dan STTAL.

Dengan berakhirnya lomba tersebut untuk kategori dayung Perahu Karet Juara I diraih oleh tim Kodiklatal dengan catatan waktu 3.32.37, Juara II diraih tim Pasmar 1 dengan waktu 03.39.74 dan juara III diraih tim Lantamal V dengan catatan waktu 03.56.27. Untuk perahu naga juara I tim pasmar 1 dengan catatan waktu 02.17.32., juara II Koarmatim catatan waktu 02.27.91 dan juara III Puspenerbal dengan catatan waktu 02.28.69.

Sementara itu koordinator sekaligus Oficial Tim Dayung Kodiklatal yang juga Komandan Pusdikbanpur Kodikmar Kolonel Marinir I. Nyoman Gede Raka  menyampaikan bahwa dirinya mengucapkan terimakasih atas perjuangan para atlit hingga berhasil meraih juara I dayung perahu karet yang mengalahkan Kotama lain.

Menurutnya raihan prsestasi sebagai juara I tersebut dapat menebus rasa lelah setelah beberapa bulan melaksanakan persiapan, namun dirinya menyayangkan untuk capaian prestasi dayung perahu naga, karena dalam lomba perahu naga tim Kodiklatal hanya finis di partai semi final. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Sajikan Lampu Hias dan Lampion Bagi Warga Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gemerlap lampu hias dan lampion dengan berbagai macam bentuk serta warna menghiasi kawasan tengah Kota Surabaya di malam hari. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menumbuhkan kesan cantik dan sedap dipandang mata bagi warga Kota Pahlawan baik saat melintas maupun bagi mereka pecinta fotografi.

Kabid dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ruang Terbuka Hijau Ipong Wahyu menuturkan, maksud dan tujuan pemasangan lampu hias dan lampion dengan aneka macam bentuk dan warna untuk mempercantik dan memperindah Kota Surabaya sekaligus sebagai ajang persiapan menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) pada bulan Mei nanti.

“Biar masyarakat memiliki nuansa dan suasana baru sekaligus untuk wisata agar warga Surabaya tidak bosan,” ujar Ipong saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin, (23/4/2018).

Ipong sapaan akrabnya menyampaikan, bentuk lampion terdiri atas layang-layang dan bintang. Ide konsep ini, lanjut Ipong, tidak hanya dilakukan DKRTH saja, melainkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut membantu seperti halnya Dinas Perdagangan (Diseperindag).

“Kalau bentuk lampion layang-layang dikerjakan teman-teman yang tergabung dalam pelaku UMKM di bawah naungan disperindag, sedangkan bintang dan bola-bola di pedestrian, DKRTH yang membuat lalu dikonsultasikan ke Wali Kota Risma,” terang Ipong.

Bahkan sebelum dipasang, kata Ipong, lampu hias dan lampion sudah ditentukan dan disesuaikan dengan lebar jalan.

“Jadi sebelum memasang, sudah kami perhitungkan semuanya,” tandasnya. 

Saat ini, jumlah lampion berbentuk layang-layang sebanyak 75 buah sedangkan yang berbentuk bintang sebanyak 30 buah.

“Khusus lampion bintang tersebar di 6 titik yang mana di setiap lokasi terdapat 5 lampion bintang,” kata Ipong.

Ke depan, Ipong bersama DKRTH akan memasang lampu hias di beberapa lokasi diantaranya, kawasan mayjend Sungkono, jalan Tunjungan dan Urip Sumoharjo. Sedangkan lampion berbentuk bintang dan layang-layang akan dipasang di Jalan raya Darmo, Tunjungan dan Kertajaya.

“Model pasti akan diubah dan jumlah akan ditambah,” jelasnya.

Dikarenakan lampion dan lampu hias dinyalakan pada malam hari serta mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, Ipong menyampaikan bahwa DKRTH utamanya mereka yang bekerja di sie dekorasi sudah menyiapkan tenaga lapangan untuk memantau keberdaan lampu-lampu tersebut.

“Ada 15 orang yang bertugas dan terbagi menjadi dua shift (pagi dan malam),” pungkas Ipong. (*/arf)

Read More

Lantamal VI bersama Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah dan Stakeholder akan Hentikan Pencemaran Laut di Makassar

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) bekerjasama dengan Perangkat Pemerintahan Kecamatan Ujung Tanah dan Stakeholder untuk menghentikan pencemaran di laut. Hal ini menjadi agenda utama rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, (24/04/2018) di ruang rapat Bontomarannu Mako Lantamal VI.

Adapun hasil rapat bersama yaitu bahwa disetujuinya kembali untuk penutupan trashrack kanal Panampu/Barukang yg selama ini di buka, yg mengakibatkan terbuangnya sampah ke laut mencapai 8 m kubik per jam. Balaibesar Pompengan setuju utk menutup kanal tersebut dan bersinergi degan PU kotamadya, jika terjadi penumpukan sampah.

Lantamal VI akan menginisiasi untuk menghentikan segala bentuk pencemaran laut dengan mengaktifkan kembali fungsi trashrack pada kanal-kanal yg berada di makassar dan berkomitmen menghentikan segala bentuk sumber pencemaran laut.

"Kanal Panampu dan Barukang yang berada dibawah operasional Balai Besar Pompengan, sangat efektif menahan laju sampah yang menuju ke laut, oleh karena itu Lantamal VI bekerja sama dengan instansi terkait akan segera merealisasikan hasil rapat agar terlaksana secepatnya untuk mencegah pencemaran laut dari arus sampah yang lebih banyak lagi", ujar Dansatrol Lantamal VI Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro S.E., usai rapat.

Turut hadir dalam tapat ini, Kasi Pemerintahan Camat Tottaka, Lurah dan ketua RT Pattingaloang, Lurah Tottaka, Lurah Gusung, Kepala UPTD PPI Paotere, perwakilan DKP Kota Makassar, perwakilan PU Kota Makassar, perwakilan Balai Besar waduk dan sungai Pompengan Jeneberang dan Ketua HNSI Makassar. (arf)

Read More

Kembangkan Penyidikan, KPK Panggil Dua Saksi dalam Dugaan Suap Proyek di Kebumen

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Kali ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam, Rabu (25/4/2018).

Dua orang yang akan diperiksa itu adalah Sulchan dari pihak swasta kontraktor, dan seorang wiraswasta bernama Barli Halim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk KML (Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka. Fuad diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

"MYF bersama HA diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD Kabupaten Kebumen tahun 2016," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi.

Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen. Hojin sebelumnya merupakan anggota tim sukses saat Fuad mencalonkan diri sebagai bupati.

Hojin diduga bertugas menerima dan mengelola fee yang diterima Fuad. Adapun Khayub diduga sebagai salah satu pemberi suap dan gratifikasi kepada Fuad. (rio)

Read More

Ciptakan Suasana Kondusif, Forkopimda Jatim Adakan Cangkruk’an Bareng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak henti-hentinya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, terus menyuarakan kondusifitas wilayah menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang.

Selain dihadiri Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Acara cangkruk’an yang berlangsung di gedung Tribrata, Mapolda Jatim, Selasa, 25 April 2018 pagi ini, juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jatim, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, serta Ketua DPD/DPW dari masing-masing partai politik di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim mengungkapkan, untuk saat ini, dirinya menilai jika suasana di Jawa Timur, masih terbilang kondusif menjelang pelaksanaan Pilgub mendatang.

“Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur, masih kondusif,” ungkap Irjen Pol Machfud.

Tak hanya itu, kata Kapolda, dirinya juga menghimbau seluruh personel Kepolisian di wilayah Polda Jatim, untuk terus mengadakan ops Mandiri Kewilayahan. Operasi tersebut, menyasar para oknum masyarakat yang disinyalir memperjualbelikan minuman keras (miras oplosan) yang selama ini dinilai meresahkan, hingga menelan korban jiwa di kalangan masyarakat.

“Bila ada yang mati akibat miras, maka kami tidak segan-segan untuk mencopot jabatan Kapolsek,” tegasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan kondusifitas wilayah jelang Pemilukada, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan, jika TNI akan tetap berada di jalur netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Diantara implementasi pelaksanaan netralitas TNI, dalam Pemilu dan Pilkada yaitu mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri,” ujar almameter Akademi Militer tahun 1988 ini.

Hal itu, jelas orang nomor satu di Makodam Brawijaya ini, sejalan dengan peran TNI dalam mendukung, sekaligus menjunjung tinggi hukum, serta hak asasi manusia (HAM).

“Keberadaan TNI-AD, khususnya Kodam Brawijaya, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk, pada penganganan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” jelas Pangdam.

Dirinya menilai, setiap bentuk kerawanan, maupun potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada, harus segera diantisipasi oleh seluruh pihak di Jawa Timur. “Hal ini, harus menjadi perhatian bersama,” tegas Mayjen Arif. (arf)

Read More

Lima Anggota DPRD Kota Malang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap APBD

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima orang anggota DPRD dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, Rabu (25/4/2018).

Anggota DPRD yang akan diperiksa itu adalah Hery Subiantono, Suprapto, Tri Yudiani dan Abdul Hakim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SL (Anggota DPRD Sulik Lestyowati)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/4/2018).

Sementara itu, KPK juga memanggil Sulik Lestyowati sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Abdul Hakim (ABH).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan, fee yang diterima dua pimpinan dan 16 anggota DPRD Malang diduga berasal dari Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono.

Hal tersebut berdasarkan bukti yang didapatkan penyidik dalam pengembangan perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015.

Belasan anggota DPRD itu menjadi tersangka setelah KPK melakukan pengembangan perkara ini.

Dalam kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang, KPK lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Arief diduga menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut.(rio)

Read More

Letkol Laut (P) Agus Haryanto Resmi Jabat Komandan Lanal Tegal

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., memimpin langsung jalannya Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lanal Tegal, dari  Letkol Marinir  S.B. Manurung kepada penerusnya Letkol Laut (P) Agus Haryanto, S.E.,M.Tr.Hanla, Selasa (24/4/2018).

Acara sertijab yang digelar di Mako Lanal Tegal jalan Proklamasi no.1 Tegal ini, dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal V, seluruh Komandan Lanal Lantamal V, Jajaran Forkompimda Wilayah Kerja Lanal Tegal, Ketua Korcab V beserta Pengurus Jalasenastri Korvab V DJAT.

Upacara ini juga melibatkan seluruh prajurit, ASN Lanal Tegal, perwakilan 1 SST Korsik Kodim 0712 Tegal. Serta pasukan Instansi samping TNI - Polri, Unsur Maritim, dan Pelajar Pramuka.

Danlantamal V dalam sambutannya mengatakan sehubungan dengan telah terlaksananya Sertijab ini, Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Mar. SB. Manurung atas kepemimpinan dan pengabdiannya selama menjabat Danlanal Tegal dengan baik dan selamat menempati pos penugasan baru sebagai Perwira Staf Potmar Mabesal.

Selanjutnya kepada Letkol Laut (P) Agus Haryanto, Edwin mengucapkan selamat atas jabatan yang baru, Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan acara serah terima jabatan  Ketua Cabang 7 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur, Wakil Ketua Dharma Pertiwi Cabang Tegal Korcab Purwokerto Daerah D dari Ny. Arisay SB. Manurung kepada Ny.Endah Agus Haryanto yang dipimpin langsung oleh Ketua Korcab V DJAT Ny. Weny Edwin, dihadiri oleh Ketua Dharma Pertiwi Cabang Tegal Korcab Purwokerta Daerah D Ny.Kristiyanto beserta jajaran Pengurus,dan undangan lainnya.

Selanjutnya acara dilanjut dengan ramah tamah Komandan Lantamal V dengan Undangan serta diteruskan dengan Arahan Danlantamal V kepada seluruh Anggota dan Jalasenastri serta ASN Lanal Tegal.

Setelah acara arahan, Komandan Lantamal V melaksanakan penanaman Pohon langka berupa Pohon Kesuben, pohon salam, Pohon Duwet, pohon dewa daru, sirsak, serkaya, jambu air di perumahan Dinas TNI AL Tegal Jl.Ternate. (arf)

Read More

Ketua DPC Gerindra Surabaya Diperiksa Kejaksaan, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di tubuh Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 200 juta.

Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH membenarkan pemeriksaan tersebut. Dia menjelaskan, pemeriksaan Mantan Asisten I Pemkot Surabaya Era Kepemimpinan Walikota Surabaya Bambang DH ini dilakukan untuk dimintai keterangan terkait posisinya sebagai Mantan Ketua Badan Pengawasan (Bawas) di PD RPH.

"Pemanggilannya 18 April lalu untuk  kami mintai keterangan terkait tupoksinya sebagai Bawas di PD RPH,"terang Lingga Nuarie saat dikonfirmasi, Rabu (25/4).

Saat disinggung pertanyaan apa saja yang dicecar penyidik pada BF Sutadi, Lingga tak mau membeberkannya.

"Itu rahasia penyidik, intinya sudah kami mintai keterangan,"pungkas Lingga.

Pria berpangkat jaksa pratama ini juga belum dapat memastikan apakah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya ini  juga turut terlibat pada kasus korupsi yang telah menjerat dua orang sebagai tersangka.

"Kami masih mengumpulkan keterangan,"sambungnya.

Selain BF Sutadi, Penyidik juga meminta keterangan pada 5 orang lainnya. Mereka adalah, Mantan Direktur Administrasi Keuangan PD RPH, Drs Miftakul Horri, M.Si, Ag, Mantan Dirut RPH Surabaya periode 2009-2011, Drs Moh Haris, Staf PD RPH Pujianto, SE, Joko Agoes Soesanto, staf pemotongan babi dan dari pihak swasta yakni M Eddy Susianto.

"Kelimanya juga sudah kami mintai keterangan,"terang Lingga.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus korupsi ditubuh PD RPH ini telah menetapakan dua orang sebagai tersangka, yakni Sunaryo, Ketua pengadaan barang PD RPH dan Lutfia Rachmad, Pimpinan proyek pembangunan IPAL di PD RPH Surabaya. Keduanya ditahan pada 16 April 2018 lalu.

Kasus korupsi ini merupakan produk hukum yang ditemukan bidang Pidsus Kejari Tanjung Perak. Saat penyelidikkan, penyidik menemukan kejanggalan pada pembanguan IPAL tersebut yang tidak sesuai dengan Bestek.

Pembangunan IPAL tersebut  didanai dari anggaran penyertaan modal PD RPH Tahun 2009  sebesar Rp 3.850.000.000 (tiga milliar, delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Penyidikkan kasus korupsi ini pun akhirnya dinaikkan stausnya ke tingkat penyidikkan berdasarkan surat perintah penyidikkan Nomor Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018 yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Racmat Supriady,SH,MH, tertanggal 14 Februari 2018.  (Komang)

Read More

Risma Sindir Ada Lurah Perempuan Selingkuh

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tepat di hari peringatan Karini, Sabtu(21/4/2018), Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini melontarkan peringatan keras terhadap para pejabat wanita dilingkungan Pemkot Surabaya.

Namun sayangnya peringatan itu tak disadari oleh semua pejabat, bahwa Wali kota di duga tengah menyindir kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang lurah perempuan di wilayah Kecamatan Rungkut yakni gloria yang taklain Lurah Medokan Ayu  dengan seorang staff pegawai Satpol PP kota Surabaya.

“Saya minta kepada seluruh pegawai memperhatikan penampilan saat dirumah maupun di luar rumah. Jangan sekali - kali merendahkan suami kalau sudah menjadi pejabat dengan gaji yang tinggi,” kata Wali kota Risma kepada para pejabat wanita dilingkungan Pemkot, Kecamatan  dan Kelurahan.

Informasi yang diperoleh media ini, kasus perselingkuhan pejabat perempuan ini terbongkar di kepolisian saat dirinya melapor menjadi korban KDRT suaminya.

Namun ketika suaminya diperiksa tuduhan itu malah berbalik, bahwa lurah perempuan yang melaporkannya melakukan KDRT diketahui tengah berselingkuh.

Kasus perselisihan rumah tangga yang menimpa lurah perempuan ini, telah menjadi perhatian pihak Inspektorat Pemkot Surabaya. Suami lurah perempuan tersebut, Sabtu(21/4/2018) siang ini, telah dipanggil untuk di mintai keterangan.

Sayangnya sampai detik ini, Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya, Sigit Sugiharto masih belum bisa dikonfirmasi hasil pemeriksaan kasus tersebut.

Jika kasus ini benar terbukti, maka bisa diartikan bahwa Wali kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat kado pahit di hari peringatan RA Kartini.(*/rb7/arf)

Read More

Kabag Hukum Anggap Perda Minhol Berada Ditangan DPRD Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati menegaskan bahwa proses pengundangan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang larangan peredaran minuman berlakohol secara total sekarang berada tangan DPRD.

Hal ini berkaitan dengan rekomendasi kajian terkait Perda itu dari Pemprov Jawa Timur.

"Karena berdasarkan kajian itu, bahasanya adalah pembatasan dan bukan pelarangan total," kata Ira seusai melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/4/2018).

"Untuk itu, hasil kajian yang diberikan lalu kami kirimkan kepada DPRD Kota Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2016 untuk meminta tanggapan karena statusnya itu adalah Perda Inisiatif. Jadi, sebelum mengundangkan itu, kami menunggu tanggapan DPRD Kota Surabaya terlebih dahulu," tambahnya.

Di sisi lain, Ira juga mengungkapkan bahwa Perda nomor 1 tahun 2010 sesungguhnya sudah cukup meregulasi tentang minuman beralkohol.

"Tinggal sekarang menunggu penegakannya dari Satpol PP," tegasnya.

"Kalau mau ditarik ke pihak kepolisian pun juga sebenarnya bisa melalui KUHAP. Kan unsur pidananya juga sudah ada," pungkas Ira. (*/arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Serah Terima Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V, Selasa, (24/4).

Sertijab Danyon Marhanlan V dari Letkol Marinir Agus Hariyanto, M.Tr. Hanla, kepada Penggantinya Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M.Tr. Hanla dan pengukuhan Letkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla sebagai Komandan Detasemen Provos Pasmar-1  ini digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V Surabaya Jalan Laksda M.Nasir no 56 Tanjung Perak Surabaya.

Komandan Pasmar-1 Surabaya Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memimpin langsung jalannya Sertijab. Komandan Upacara kali jni dipercayakan kepada Mayor Marinir Budi Dharmawan (Pasops Yonmarhanlan V).

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Korsik Lanmar Surabaya, satu SSK Yonif-5 Marinir, satu SSK Yonmarhanlan V, satu SSK Menbanpur Pasmar 1 dan satu SSK Menkav Pasmar 1.

Hadir dalam acara tersebut Wadan Pasmar-1, Asops Danlantamal V, Asrena Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Para Asisten Danpasmar - 1, Para Komandan Kolak Pasmar-1, Para Komandan Satlak Pasmar-1, Komandan Denma Lantamal V dan Ibu-Ibu Jalasenastri dari Pasmar-1.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan pada hakekatnya merupakan proses yang wajar dan harus dilaksanakan, bukan saja untuk memenuhi proses pembinaan personel dalam peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berkembang.

Pergantian pejabat juga lanjutnya,  merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaharuan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V merupakan satuan pelaksana Pasmar-1 dengan tugas, fungsi dan peran sesuai spesifikasi yang diembannya, yaitu membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan di wilayah Lantamal V.

Pembinaan Satuan Yonmarhanlan merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lantamal V.

Sedangkan Detasemen Provos Pasmar-1 bertugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di lingkungan Marwiltim/ Pasmar-1, melaksanakan pengamanan langsung kegiatan pimpinan dan menyelenggarakan pengaturan lalu lintas serta parkir kendaraan di dalam komplek.

Mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyatakan bahwa dirinya bangga  hati akan pembinaan Satuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V dan Detasemen Provos Pasmar-1 dapat berjalan dengan baik. Para Komandan Satuan mampu melaksanakan pembinaan satuannya dengan menampilkan karya nyata berupa sosok prajurit yang profesional, penuh semangat dan gembira serta prestasi yang sangat membanggakan bagi Pasmar-1. (arf)

Read More