Ciptakan Suasana Kondusif, Forkopimda Jatim Adakan Cangkruk’an Bareng

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak henti-hentinya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, terus menyuarakan kondusifitas wilayah menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang.

Selain dihadiri Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Acara cangkruk’an yang berlangsung di gedung Tribrata, Mapolda Jatim, Selasa, 25 April 2018 pagi ini, juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jatim, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, serta Ketua DPD/DPW dari masing-masing partai politik di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jatim mengungkapkan, untuk saat ini, dirinya menilai jika suasana di Jawa Timur, masih terbilang kondusif menjelang pelaksanaan Pilgub mendatang.

“Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur, masih kondusif,” ungkap Irjen Pol Machfud.

Tak hanya itu, kata Kapolda, dirinya juga menghimbau seluruh personel Kepolisian di wilayah Polda Jatim, untuk terus mengadakan ops Mandiri Kewilayahan. Operasi tersebut, menyasar para oknum masyarakat yang disinyalir memperjualbelikan minuman keras (miras oplosan) yang selama ini dinilai meresahkan, hingga menelan korban jiwa di kalangan masyarakat.

“Bila ada yang mati akibat miras, maka kami tidak segan-segan untuk mencopot jabatan Kapolsek,” tegasnya.

Sementara itu, sehubungan dengan kondusifitas wilayah jelang Pemilukada, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan, jika TNI akan tetap berada di jalur netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Diantara implementasi pelaksanaan netralitas TNI, dalam Pemilu dan Pilkada yaitu mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri,” ujar almameter Akademi Militer tahun 1988 ini.

Hal itu, jelas orang nomor satu di Makodam Brawijaya ini, sejalan dengan peran TNI dalam mendukung, sekaligus menjunjung tinggi hukum, serta hak asasi manusia (HAM).

“Keberadaan TNI-AD, khususnya Kodam Brawijaya, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk, pada penganganan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” jelas Pangdam.

Dirinya menilai, setiap bentuk kerawanan, maupun potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada, harus segera diantisipasi oleh seluruh pihak di Jawa Timur. “Hal ini, harus menjadi perhatian bersama,” tegas Mayjen Arif. (arf)

Read More

Lima Anggota DPRD Kota Malang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap APBD

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima orang anggota DPRD dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, Rabu (25/4/2018).

Anggota DPRD yang akan diperiksa itu adalah Hery Subiantono, Suprapto, Tri Yudiani dan Abdul Hakim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk SL (Anggota DPRD Sulik Lestyowati)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/4/2018).

Sementara itu, KPK juga memanggil Sulik Lestyowati sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Abdul Hakim (ABH).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan, fee yang diterima dua pimpinan dan 16 anggota DPRD Malang diduga berasal dari Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono.

Hal tersebut berdasarkan bukti yang didapatkan penyidik dalam pengembangan perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015.

Belasan anggota DPRD itu menjadi tersangka setelah KPK melakukan pengembangan perkara ini.

Dalam kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang, KPK lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Arief diduga menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut.(rio)

Read More

Letkol Laut (P) Agus Haryanto Resmi Jabat Komandan Lanal Tegal

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., memimpin langsung jalannya Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lanal Tegal, dari  Letkol Marinir  S.B. Manurung kepada penerusnya Letkol Laut (P) Agus Haryanto, S.E.,M.Tr.Hanla, Selasa (24/4/2018).

Acara sertijab yang digelar di Mako Lanal Tegal jalan Proklamasi no.1 Tegal ini, dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal V, seluruh Komandan Lanal Lantamal V, Jajaran Forkompimda Wilayah Kerja Lanal Tegal, Ketua Korcab V beserta Pengurus Jalasenastri Korvab V DJAT.

Upacara ini juga melibatkan seluruh prajurit, ASN Lanal Tegal, perwakilan 1 SST Korsik Kodim 0712 Tegal. Serta pasukan Instansi samping TNI - Polri, Unsur Maritim, dan Pelajar Pramuka.

Danlantamal V dalam sambutannya mengatakan sehubungan dengan telah terlaksananya Sertijab ini, Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Mar. SB. Manurung atas kepemimpinan dan pengabdiannya selama menjabat Danlanal Tegal dengan baik dan selamat menempati pos penugasan baru sebagai Perwira Staf Potmar Mabesal.

Selanjutnya kepada Letkol Laut (P) Agus Haryanto, Edwin mengucapkan selamat atas jabatan yang baru, Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan acara serah terima jabatan  Ketua Cabang 7 Korcab V Daerah Jalasenastri Armada Timur, Wakil Ketua Dharma Pertiwi Cabang Tegal Korcab Purwokerto Daerah D dari Ny. Arisay SB. Manurung kepada Ny.Endah Agus Haryanto yang dipimpin langsung oleh Ketua Korcab V DJAT Ny. Weny Edwin, dihadiri oleh Ketua Dharma Pertiwi Cabang Tegal Korcab Purwokerta Daerah D Ny.Kristiyanto beserta jajaran Pengurus,dan undangan lainnya.

Selanjutnya acara dilanjut dengan ramah tamah Komandan Lantamal V dengan Undangan serta diteruskan dengan Arahan Danlantamal V kepada seluruh Anggota dan Jalasenastri serta ASN Lanal Tegal.

Setelah acara arahan, Komandan Lantamal V melaksanakan penanaman Pohon langka berupa Pohon Kesuben, pohon salam, Pohon Duwet, pohon dewa daru, sirsak, serkaya, jambu air di perumahan Dinas TNI AL Tegal Jl.Ternate. (arf)

Read More

Ketua DPC Gerindra Surabaya Diperiksa Kejaksaan, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di tubuh Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 200 juta.

Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH membenarkan pemeriksaan tersebut. Dia menjelaskan, pemeriksaan Mantan Asisten I Pemkot Surabaya Era Kepemimpinan Walikota Surabaya Bambang DH ini dilakukan untuk dimintai keterangan terkait posisinya sebagai Mantan Ketua Badan Pengawasan (Bawas) di PD RPH.

"Pemanggilannya 18 April lalu untuk  kami mintai keterangan terkait tupoksinya sebagai Bawas di PD RPH,"terang Lingga Nuarie saat dikonfirmasi, Rabu (25/4).

Saat disinggung pertanyaan apa saja yang dicecar penyidik pada BF Sutadi, Lingga tak mau membeberkannya.

"Itu rahasia penyidik, intinya sudah kami mintai keterangan,"pungkas Lingga.

Pria berpangkat jaksa pratama ini juga belum dapat memastikan apakah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya ini  juga turut terlibat pada kasus korupsi yang telah menjerat dua orang sebagai tersangka.

"Kami masih mengumpulkan keterangan,"sambungnya.

Selain BF Sutadi, Penyidik juga meminta keterangan pada 5 orang lainnya. Mereka adalah, Mantan Direktur Administrasi Keuangan PD RPH, Drs Miftakul Horri, M.Si, Ag, Mantan Dirut RPH Surabaya periode 2009-2011, Drs Moh Haris, Staf PD RPH Pujianto, SE, Joko Agoes Soesanto, staf pemotongan babi dan dari pihak swasta yakni M Eddy Susianto.

"Kelimanya juga sudah kami mintai keterangan,"terang Lingga.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus korupsi ditubuh PD RPH ini telah menetapakan dua orang sebagai tersangka, yakni Sunaryo, Ketua pengadaan barang PD RPH dan Lutfia Rachmad, Pimpinan proyek pembangunan IPAL di PD RPH Surabaya. Keduanya ditahan pada 16 April 2018 lalu.

Kasus korupsi ini merupakan produk hukum yang ditemukan bidang Pidsus Kejari Tanjung Perak. Saat penyelidikkan, penyidik menemukan kejanggalan pada pembanguan IPAL tersebut yang tidak sesuai dengan Bestek.

Pembangunan IPAL tersebut  didanai dari anggaran penyertaan modal PD RPH Tahun 2009  sebesar Rp 3.850.000.000 (tiga milliar, delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Penyidikkan kasus korupsi ini pun akhirnya dinaikkan stausnya ke tingkat penyidikkan berdasarkan surat perintah penyidikkan Nomor Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018 yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Racmat Supriady,SH,MH, tertanggal 14 Februari 2018.  (Komang)

Read More

Risma Sindir Ada Lurah Perempuan Selingkuh

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tepat di hari peringatan Karini, Sabtu(21/4/2018), Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini melontarkan peringatan keras terhadap para pejabat wanita dilingkungan Pemkot Surabaya.

Namun sayangnya peringatan itu tak disadari oleh semua pejabat, bahwa Wali kota di duga tengah menyindir kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang lurah perempuan di wilayah Kecamatan Rungkut yakni gloria yang taklain Lurah Medokan Ayu  dengan seorang staff pegawai Satpol PP kota Surabaya.

“Saya minta kepada seluruh pegawai memperhatikan penampilan saat dirumah maupun di luar rumah. Jangan sekali - kali merendahkan suami kalau sudah menjadi pejabat dengan gaji yang tinggi,” kata Wali kota Risma kepada para pejabat wanita dilingkungan Pemkot, Kecamatan  dan Kelurahan.

Informasi yang diperoleh media ini, kasus perselingkuhan pejabat perempuan ini terbongkar di kepolisian saat dirinya melapor menjadi korban KDRT suaminya.

Namun ketika suaminya diperiksa tuduhan itu malah berbalik, bahwa lurah perempuan yang melaporkannya melakukan KDRT diketahui tengah berselingkuh.

Kasus perselisihan rumah tangga yang menimpa lurah perempuan ini, telah menjadi perhatian pihak Inspektorat Pemkot Surabaya. Suami lurah perempuan tersebut, Sabtu(21/4/2018) siang ini, telah dipanggil untuk di mintai keterangan.

Sayangnya sampai detik ini, Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya, Sigit Sugiharto masih belum bisa dikonfirmasi hasil pemeriksaan kasus tersebut.

Jika kasus ini benar terbukti, maka bisa diartikan bahwa Wali kota Surabaya Tri Rismaharini mendapat kado pahit di hari peringatan RA Kartini.(*/rb7/arf)

Read More

Kabag Hukum Anggap Perda Minhol Berada Ditangan DPRD Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati menegaskan bahwa proses pengundangan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang larangan peredaran minuman berlakohol secara total sekarang berada tangan DPRD.

Hal ini berkaitan dengan rekomendasi kajian terkait Perda itu dari Pemprov Jawa Timur.

"Karena berdasarkan kajian itu, bahasanya adalah pembatasan dan bukan pelarangan total," kata Ira seusai melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/4/2018).

"Untuk itu, hasil kajian yang diberikan lalu kami kirimkan kepada DPRD Kota Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2016 untuk meminta tanggapan karena statusnya itu adalah Perda Inisiatif. Jadi, sebelum mengundangkan itu, kami menunggu tanggapan DPRD Kota Surabaya terlebih dahulu," tambahnya.

Di sisi lain, Ira juga mengungkapkan bahwa Perda nomor 1 tahun 2010 sesungguhnya sudah cukup meregulasi tentang minuman beralkohol.

"Tinggal sekarang menunggu penegakannya dari Satpol PP," tegasnya.

"Kalau mau ditarik ke pihak kepolisian pun juga sebenarnya bisa melalui KUHAP. Kan unsur pidananya juga sudah ada," pungkas Ira. (*/arf)

Read More

Wadan Lantamal V Hadiri Serah Terima Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V, Selasa, (24/4).

Sertijab Danyon Marhanlan V dari Letkol Marinir Agus Hariyanto, M.Tr. Hanla, kepada Penggantinya Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M.Tr. Hanla dan pengukuhan Letkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla sebagai Komandan Detasemen Provos Pasmar-1  ini digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V Surabaya Jalan Laksda M.Nasir no 56 Tanjung Perak Surabaya.

Komandan Pasmar-1 Surabaya Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memimpin langsung jalannya Sertijab. Komandan Upacara kali jni dipercayakan kepada Mayor Marinir Budi Dharmawan (Pasops Yonmarhanlan V).

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Korsik Lanmar Surabaya, satu SSK Yonif-5 Marinir, satu SSK Yonmarhanlan V, satu SSK Menbanpur Pasmar 1 dan satu SSK Menkav Pasmar 1.

Hadir dalam acara tersebut Wadan Pasmar-1, Asops Danlantamal V, Asrena Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Para Asisten Danpasmar - 1, Para Komandan Kolak Pasmar-1, Para Komandan Satlak Pasmar-1, Komandan Denma Lantamal V dan Ibu-Ibu Jalasenastri dari Pasmar-1.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan pada hakekatnya merupakan proses yang wajar dan harus dilaksanakan, bukan saja untuk memenuhi proses pembinaan personel dalam peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berkembang.

Pergantian pejabat juga lanjutnya,  merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaharuan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V merupakan satuan pelaksana Pasmar-1 dengan tugas, fungsi dan peran sesuai spesifikasi yang diembannya, yaitu membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan di wilayah Lantamal V.

Pembinaan Satuan Yonmarhanlan merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lantamal V.

Sedangkan Detasemen Provos Pasmar-1 bertugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di lingkungan Marwiltim/ Pasmar-1, melaksanakan pengamanan langsung kegiatan pimpinan dan menyelenggarakan pengaturan lalu lintas serta parkir kendaraan di dalam komplek.

Mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyatakan bahwa dirinya bangga  hati akan pembinaan Satuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V dan Detasemen Provos Pasmar-1 dapat berjalan dengan baik. Para Komandan Satuan mampu melaksanakan pembinaan satuannya dengan menampilkan karya nyata berupa sosok prajurit yang profesional, penuh semangat dan gembira serta prestasi yang sangat membanggakan bagi Pasmar-1. (arf)

Read More

Komisi D Berandai-andai UNBK SMP/MTs Masuk Lima Besar di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya berandai-andai bakal menargetkan peringkat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kota Surabaya tingkat SMP di Jawa Timur.

Sebelumnya, Surabaya berada di peringkat 15 dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur. Untuk tahun ini, Surabaya ditarget masuk dalam 5 besar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaidi mengatakan, target tersebut sangat masuk akal dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Surabaya yang cukup memadai.

Terlebih, ujar Kaji Jun,-sapaan akrab politisi Demokrat tersebut, dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya cukup besar untuk pendidikan.

"Anggaran pendidikan 30 persen dari total APBD Kota Surabaya sebesar Rp 9,1 triliun," kata Kaji Jun.

Menurutnya, selain dukungan anggaran serta sarana dan prasarana, pembinaan secara menyeluruh terhadap kualitas SDM pengajar (guru,red) juga harus terus ditingkatkan.

"Ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang berkembang secara dinamis," kata dia.

Hal serupa dikatakan anggota Komisi D, Reni Astuti. Menurutnya sangat mungkin siswa Surabaya menaikan grade dalam hal perolehan nilai UNBK tahun ini.

"Semua sekolah di Surabaya sudah terkonver dari segi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan UNBK, makanya harusnya bisa masuk lima besar," tegasnya.

Sementara soal evaluasi hari kedua pelaksanaan UNBK SMP/Mts kemarin, komisi D mengklaim semuanya berjalan dengan lancar. (*/arf)

Read More

Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Marinir Petahanan Pangkalan V (Danton Marhanlan V)  diserahterimakan dari Letkol Marinir Agus Hariyanto, M.Tr. Hanla, kepada Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M.Tr. Hanla yang digelar di lapangan Yos Sudarso Markas Komando Lantamal V, Jl. Laksda M.Nasir no 56 Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (24/4).

Selain Sertijab Danyon Marhanlan V,  juga dilangsungkan Pengukuhan Letkol Laut (PM) Rus Indarto, M.Tr. Hanla sebagai Komandan Detasemen Provos Pasmar-1 Surabaya.

Tampak hadir Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Wadan Lantamal) V, Kolonel Marinir CTO. Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., Asops Danlantamal V, Asrena Danlantamal V, Kadiskes Lantamal V, Para Asisten Danpasmar - 1, Para Komandan Kolak Pasmar-1, Para Komandan Satlak Pasmar-1, Komandan Denma Lantamal V dan Ibu-Ibu Jalasenastri dari Pasmar-1.

Komandan Pasmar-1 Surabaya Brigadir Jenderal TNI Endi Supardi memimpin langsung jalannya Sertijab. Komandan Upacara kali ini dipercayakan kepada Mayor Marinir Budi Dharmawan (Pasops Yonmarhanlan V).

Pasukan upacara terdiri dari satu peleton Korsik Lanmar Surabaya, satu SSK Yonif-5 Marinir, satu SSK Yonmarhanlan V, satu SSK Menbanpur Pasmar 1 dan satu SSK Menkav Pasmar 1.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan pada hakekatnya merupakan proses yang wajar dan harus dilaksanakan, bukan saja untuk memenuhi proses pembinaan personel dalam peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan, namun lebih dari itu diarahkan untuk memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan yang berkembang.

Pergantian pejabat juga lanjutnya,  merupakan upaya pembinaan personel secara berkesinambungan sebagai langkah pembaharuan dan penyegaran pemikiran guna mendapatkan hasil pembinaan satuan yang optimal.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V merupakan satuan pelaksana Pasmar-1 dengan tugas, fungsi dan peran sesuai spesifikasi yang diembannya, yaitu membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan di wilayah Lantamal V.

Pembinaan Satuan Yonmarhanlan merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Lantamal V.

Sedangkan Detasemen Provos Pasmar-1 bertugas melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di lingkungan Marwiltim/ Pasmar-1, melaksanakan pengamanan langsung kegiatan pimpinan dan menyelenggarakan pengaturan lalu lintas serta parkir kendaraan di dalam komplek.

Mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyatakan rasa bangganya akan pembinaan Satuan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V dan Detasemen Provos Pasmar-1 yang berjalan dengan baik.

"Para Komandan Satuan mampu melaksanakan pembinaan satuannya dengan menampilkan karya nyata berupa sosok prajurit yang profesional, penuh semangat dan gembira serta prestasi yang sangat membanggakan bagi Pasmar-1," pungkasnya. (arf)

Read More

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

"Menjatuhkan pidana tambahan mencabut hak terdakwa menduduki jabatan publik lima tahun setelah menjalani masa pidana," ujar hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Novanto divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.  Ia dianggap terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan e-KTP.

Oleh karena itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dia titipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs 2010, jumlah uang pengganti yang harus diserahkan sekitar Rp 66 miliar.

Dalam tuntutan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar hak politik terdakwa Setya Novanto dicabut setelah menjalani masa pidana. Sebab, Novanto adalah anggota DPR sekaligus ketua fraksi yang mengendalikan dan mengoordinasi anggotanya yang tersebar di komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Dengan pengaruhnya itu, ia mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan kelompoknya.

Hakim mengatakan, menurut ahli, menyalahgunakan wewenang artinya memanfaatkan kesempatan dan jabatan yang melekat pada pelaku korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan jabatan tersebut yang menguntungkan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.

"Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat unsur menyalahgunakan wewenangnya telah terpenuhi menurut hukum," kata hakim. (rio)

Read More

Tokoh Masyarakat di Surabaya, Dibina TNI-Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selain sebagai pelindung, TNI-Polri juga berkewajiban untuk selalu dekat dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah tugasnya.

Seperti yang dilakukan oleh personel Korem Bhaskara Jaya dan Polrestabes Surabaya saat ini, Selasa, (24/4/2018) pagi.

Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli, bersama Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polrestabes Surabaya, Kompol Sri Andriyany, S. Pd,  yang hadir mewakili Kapolrestabes, terlihat kompak untuk saling memberikaan pembinaan kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir di aula Makorem.

Kolonel Zulkifli mengungkapkan, selain sebagai sarana silahturahmi, acara yang bertemakan Bersama Rakyat Mewujudkan NKRI Berdaulat dan Sejahtera itu digelar, juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi guna terwujudnya kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terwujud dengan baik.

“Kita ingin hubungan ini (TNI, Polri dan Masyarakat), semakin kuat,” singkat Danrem Bhaskara Jaya.

Tak hanya sinergitas saja. Ungkap Danrem, melalui pertemuan rutin yang digelar oleh Korem tersebut, Kolonel Zulkifli juga menghimbau kepada para tokoh masyarakat, untuk mengawasi setiap pergerakan peredaran gelap narkotika, yang saat ini dinilai sangat rawan.

“Masyarakat jangan segan-segan untuk menghubungi aparat TNI-Polri di masing-masing wilayah jika melihat bahaya peredaran tersebut,” tegasnya.

Hal senada, juga ditambahkan oleh Kompol Sri Andiyany. Dirinya menilai, masyarakat harus berhati-hati terhadap peredaran narkoba dan nakotika seperti yang terjadi saat ini.

Tak hanya menyerang kalangan dewasa, menurut Kasat Binmas Polrestabes Surabaya ini, bahaya peredaran gelap narkoba dan narkotika, juga turut menyerang anak-anak.

“Maka dari itu, Pemerintah sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Untuk itu, sudah menjadi tugas kami (TNI-Polri) memberantas peredaran barang haram tersebut. Maka dari itu, bantuan masyarakat sangat diperlukan guna melakukan pemberantasan itu (narkoba, red),” ujarnya. (arf)

Read More

Komisi D Duga Banyak Korban Miras yang Tak Terekpose

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Korban minuman keras (Miras) oplosan terus bertambah, kali ini Toni (38 tahun) warga Bulak Banteng Surabaya meregang nyawa sesaat setelah dibawa ke RSUD dr Soewandhie Surabaya, Selasa (24/4).

Diketahui, Toni masuk ke RSUD Soewandhie bersama korban lainya bernama Rizal (16) warga Jl Gedong Surabaya. Keduanya menjadi korban miras oplosan namun dengan lokasi berbeda.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti yang sempat mendatangi korban di rumah sakit mengatakan, kondisi keduanya cukup mengenaskan.

"Sempat bertemu dengan keduanya, sangat mengenaskan. Terlebih dari keluarga tidak mampu, " katanya.

Lantaran dari keluarga miskin, lanjut Reni, BPJS tidak bisa mengkover biaya kesehatan karena pasien merupakan korban penyalahgunaan miras.

Namun, mengingat kondisi yang cukup kritis akhirnya korban mendapat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Pemkot Surabaya agar pasien segera ditangani. Namun, siang hari kemudian salah satu korban meninggal dunia.

Di sisi lain, Reni mengatakan, maraknya peredaran miras terlebih banyak merenggut korban nyawa, perlu mendapat perhatian serius Pemkot Surabaya.

"Jangan-jangan ini yang baru terekspose sementara sebelum sebelumnya juga banyak, untuk itu harus benar benar dilakukan pengawasan di segala lini," tegasnya.

Dia menambahkan, Perda soal larangan minuman beralkohol yang sudah masuk ke DPRD Surabaya harus segera diundangkan. Hal ini perlu, katanya, agar operasi penertiban miras bisa berjalan efektif.

Selain itu, lanjut Reni, Pemkot harus melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan yang rawan peredaran miras.

"Tujuannya agar operasi penertiban bisa lebih intensif, " tegas dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan Pemkot adalah menganalisis apakah persoalan miras erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun pola kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

"Kalau iya, maka harus segera dicari solusinya, agar tidak ada lagi korban baru," ujar Mbak Reni. (*/arf)

Read More