Anak Bos Liek Motor Jalani Sidang Kasus Penembakan Mobill Pejabat Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus penembakan mobil Pejabat Pemkot Surabaya, Ery Cahyadi mulai di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (3/5)

Sidang kasus ini digelar di ruang Garuda PN Surabaya dengan majelis hakim yang diketuai Anne Lusiana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

Tepat pukul 09. 10 WIB, Jaksa Ali Prakoso membacakan surat dakwaannya dan dilanjutkan dengan pembuktian lantaran terdakwa Royce Muljanto melalui tim pembelanya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Ada empat saksi yang dihadirkan pada sidang perdana tersebut, mereka adalah  Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ery Cahyadi, dua security Perumahan  Puri Kencana Karah, Kecamatan Jambangan Surabaya yakni
Muhamad Sudaryanto dan Arik Triyono serta saksi J Agung Sulistya dari Polrestabes Surabaya.

Selain mendengarkan keterangan keempat saksi tersebut, Jaksa Ali Prakoso membacakan beberapa keterangan saksi yang tidak hadir pada persidangan. Keterangan saksi dalam BAP yang dibacakan itu adalah keterangan saksi ahli Langgeng Bayu Laksono (ahli dari Polda Jatim), Erikermawan Prasetyo (ahli dari Perbakin), Ragil Ismanto dari Polrestabes Surabaya dan Fadli Badjeber, anggota Sat Pol PP Pemkot Surabaya.

Pada dakwaan jaksa, Anak Bos Liek Motor itu didakwa melanggar pasal 406 KUHP tentang penggerusakan, 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan pemberatan dan melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.

Seperti diketahui, Kasus penembakan mobil Toyota All New Innova milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ery Cahyadi dilakukan terdakwa Royce Muljanto pada 14 Maret 2018 lalu.

Penembakan itu diduga bermotif dendam lantaran bengkel Motor Gede (Moge) milik terdakwa Royce Muljanto di bongkar oleh Pemkot Surabaya. (Komang)

Read More

Tiga Hari Sandar Surabaya, Kaprang Thailand HTMS Krabi-551 Tolak Menuju Lombok

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah tiga hari sandar dan pesiar di Kota Surabaya,  Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551 yang dikomandani CDR Issara Yangyun tolak kembali menuju Lombok Nusa Tenggara Barat, Kamis (3/5) pagi.

Kapal jenis patroli milik AL  Negeri Gajah Putih ini,  akan berpartisipasi dalam event Internasional “The 3rd Multilateral Naval Exercise Komodo 2018” atau MNEK 2018 di Lombok NTB pada tanggal 4 hingga 9 Mei 2018 mendatang.

Onboard di Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551 tersebut yaitu CO Task Force Unit RTN Captain (N) Kran Klinbuakeaw.

Asisten Operasi Komandan  Pangkalan Utama TNI AL (Asops Danlantamal) V Kolonel Laut (P) Heri Winarno mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., dengan didampingi oleh Atase Pertahanan Thailand di Indonesia Captain Narate Wongtrakoon Kadispotmar Lantamal V Letkol Laut (P) Didik Dhuwijantoko,  Danyonmarhanlan V Letkol Marinir Endrawan Rahmania, M. Tr. Hanla, Kadisyahal Lantamal V, Palaksa Denma Lantamal V melepas Kaprang tersebut di Dermaga Jamrud Utara,  Tanjung Perak.

CO Task Force Unit RTN Captain (N) Kran Klinbuakeaw sesaat sebelum berlayar meninggalkan Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI AL khususnya Lantamal V Surabaya yang telah menyambutnya dengan baik.

 “Terima kasih kami sampaikan kepada TNI AL khususnya Lantamal V Surabaya yang telah menyambut kami dengan baik, semoga kita bisa bertemu kembali dilain waktu. Salam hormat kami buat Komandan Lantamal V,” ujarnya.

Keberangkatan Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551 juga dihadiri Pasukan Deputasi yang terdiri dari gabungan Pama Lantamal V dan Koarmatim, satu peleton Ton Ba/Ta Lantamal V, satu peleton Ba/Ta Koarmatim, satu unit Korsik Lantamal V dan 15 personel Merplug Lantamal V. (arf)

Read More

Eratkan Hubungan, Kaprang Thailand HTMS Krabi 551 Gelar Reception on Board

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asintel Danlantamal V Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, S.AP., dan Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) Hery Winarno mewakili Komandan Lantamal V,  Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menghadiri jamuan makan malam atau Reception on board di geladak Helly Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551 sandar di Dermaga Jamrud Utara Surabaya, Rabu malam (2/5).

Hadir dalam acara Reception on board antara lain, Komandan Gugus Tempur Laur Armada Timur (Danguskamlatim) Laksamana Pertama TNI Agus Hariadi, Asrena Pangarmatim, Dirlat Kodiklatal, Asintel Danlantamal V, Asops Danlantamal V, Paban 2 Opsdik Kodiklatal, Danpusdikpel Kodiklatal, Dirdik AAL, Pabanops Sops Armatim, Danyonmarhalan V, Ka PLP Tanjung Perak Surabaya dan Ka Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya .

Sementara dari tuan rumah,  tampak Captain (N) Kran Klinbuakeaw , Athan Thailand, Konjen Thailand, Konjen New Zealand, Konjen Denmark, Konjen Maroko, dan segenap Warga Thailand yang berada di Surabaya.

Sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada TNI AL oleh CO Task Force Unit RTN Captain (N) Kran Klinbuakeaw serta perkenalan para perwira Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551. “Terima kasih kepada TNI AL yang telah menerima kami dengan baik dan selanjutnya perkenankan kami memperkenalkan para perwira Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551, mulai dari Komandan Kapal Perang Thailand HTMS Krabi 551 CDR Issara Yangyun, Palaksa, KKM serta Atase Pertahanan Thailand di Indonesia Captain Narate Wongtrakoon. Selanjutnya ijinkan kami menyuguhkan masakan khas Thailand, semoga para hadirin berkenan untuk mencicipinya”, pungkasnya.

Usai sambutan seluruh hadirin disajikan dengan menu masakan khas Thailand serta diselingi dengan pemutaran Video Destinasi Wisata dan keindahan Thailand.

Sebelum acara Reception on board berakhir, para tamu undangan disuguhi dengan pertunjukan Thai Boxing oleh ABK HTMS Krabi-551. (arf)

Read More

Soal Berita Bocah Penderita Tumor Ganas, Pemkot Surabaya Kebakaran Jenggot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Munculnya berita yang dilansir kabarprogresif.com dengan judul 'Bocah Kutisari Menderita Tumor Ganas, Pemkot Tutup Mata' membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Kelabakan.

Tak mau disalahkan, Pemkot Surabaya mengklaim telah cawe-cawe dalam memperhatikan bahkan memberi pertolongan pengobatan terhadap Elvira Agustina warga Kutisari, Surabaya.

Sikap kebakaran jenggot Pemkot Surabaya Ini dapat terlihat saat klarifikasi  yang disebarkan lewat grup WhatsApp wartawan Pemkot Surabaya oleh Kabag Humas, M. Fikser.

Dalam klarifikasi tersebut, tertulis Pemkot Surabaya kamis (3/5/2018) akan mengklarifikasi  ke media yang bersangkutan (kabarprogresif.com) sebagai hak jawab.

Tak hanya itu, di kalimat bawahnya juga dijelaskan bila Dinas Kesehatan telah membuat laporan dengan melakukan kunjungan dan memeriksakan kesehatan terhadap diri Elvira pada tanggal 30 April 2018 di RS Soewandi dan dilanjutkan pada 2 Mei 2018 para dokter  RS Soewandi membahas terapi yang akan dilakukan terhadap Elvira.

Gelagat ingin cuci tangan Pemkot Surabaya ini dengan menggelar tandingan denga jumpa pers di kantor bagian humas malah semakin menunjukkan ketidakmampuannya dalam melakukan pemantauan wilayah.

Bahkan juga bisa dikatakan tak malu-malu, dalam klarifikasi tersebut malah dijelaskan kronologi dari  awal hingga terdeteksi penyakit tumor ganas yang diderita Elvira, gadis berusia 7 tahun.

Awal penyakit Elvira muncul versi kunjungan dinas kesehatan Surabaya terjadi pada 12 November 2017, terdapat benjolan sebesar kelereng berwarna merah seperti digigit serangga tepat di pelipis sebelah kiri, oleh orang tua Elvira, benjolan tersebut kemudian diolesi minyak tawon.

Karena tak kunjung sembuh, pada 26 November 2017, Elvira oleh orang tuanya dibawa ke Rumah Sakit Gotong Royong dan ditangani oleh dr. Fellylantas di rujuk ke dokter spesialis anak, itu pun Elvira juga menjalani foto rontgen APlateral dan hasilnya TAA.

Namun pada desember 2017, Elvira diperiksakan oleh orang tuanya ke alternatif di Madura. Dalam pengobatan itu, Elvira di pijat dua kali dalam sebulan, bukannya sembuh, benjolan tersebut malah membesar, tapi juga sempat mengecil setelah mengkonsumsi obat kemudian membesar kembali hingga dua kali lipat dari awalnya.

Melihat benjolan semakin  membesar, Elvira di bawa kembali ke rumah sakit gotong royong dan ditangani oleh dr. fransiscus dan dilakukan pembedahan, sayangnya tidak ada darah yang keluar melainkan hanya nanah.

Penderitaan Elvira belum tuntas, akhir januari 2018, dilakukan operasi, hasilnya benjolan mengecil, tapi anehnya  dalam kurun waktu 5 hari benjolan kembali membesar. Elvira pun menjalani operasi kembali. Dalam operasi kedua ini hampir sma dengan yang pertama, pasca operasi benjolan mengecil namun kembali membesar hingga saat ini.

Bila kita amati hasil klarifikasi tersebut terungkap, bila selama kurun waktu tersebut, Pemkot Surabaya seolah tak terusik oleh jeritan hati dari seorang bocah berusia 7 tahun.

Padahal di lingkup warga Kutisari berita akan tumor ganas yang sudah 'merengut' hampir separuh wajah Elvira telah viral lewat media sosial.

Meski memderita tumor ganas namun hal tersebut tak mematahkan Elvira untuk tetap bersemangat menempuh pendidikan di SDN Kutisari II, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Teggilis Mejoyo, Surabaya. Semoga cepat sembuh ya Elvira. (arf)

Read More

Bupati Hulu Sungai Tengah Segera Diadili

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pelimpahan berkas perkara penyidikan dengan tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif ke tingkat penuntutan. Abdul terjerat dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2017.

"Penyidik hari ini telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ALA (Abdul Latif, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dari penyidik ke penuntut umum, jadi pelimpahan tahap kedua," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/5/2018).

Febri menjelaskan dalam waktu dekat berkas perkara Abdul Latif akan segera diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam proses penyidikan terhadap Abdul, KPK telah memeriksa 43 saksi yang terdiri dari berbagai unsur, seperti pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemkab Hulu Sungai Tengah dalan Unit kerja di RSUD Damanhuri Barabai, anggota panitia pengadaan pekerjaan pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, direktur sejumlah perusahaan swasta, dan pihak swasta lainnnya.

Sebelumnya KPK juga melakukan pelimpahan berkas perkara penyidikan dengan tersangka Ketua Nonaktif Kamar Dagang dan Industri Barabai, Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung Abdul Basit ke tingkat penuntutan.

KPK menetapkan empat tersangka terkait kasus ini. Selain Fauzan Rifani dan Abdul Basit, KPK juga menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto sebagai tersangka.

Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit diduga menerima commitment fee dari Donny Winoto. Commitment fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap.

Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rio)

Read More

Koruptor E-KTP Irman dan Sugiharto di Eksekusi KPK ke Lapas Sukamiskin

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dua koruptor kasus korupsi proyek KTP berbasis elektronik di eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dua terpidana itu terdiri dari dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, eksekusi telah dilakukan pada hari ini, Rabu (2/5/2018).

"Keduanya dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana masing-masing sesuai putusan Mahkamah Agung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Seperti yang diketahui hukuman Irman dan Sugiharto diperberat oleh Mahkamah Agung sehingga masing-masing menjadi 15 tahun penjara. Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sugiharo selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil dibebankan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Kemudian, Irman dibebankan uang pengganti sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 1 miliar. Jumlah itu dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar 300.000 dollar AS. Apabila tidak dibayar, uang pengganti akan diganti dengan penjara selama 5 tahun.

Kemudian, Sugiharto dibebankan uang pengganti sebesar 450.000 dollar AS dan Rp 460 juta. Jumlah itu dikurangi uang yang telah diserahkan Sugiharto ke KPK.

Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan dua tahun penjara. Sebelumnya, Irman dan Sugiharto divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Keduanya dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan e-KTP. (rio)

Read More

Jabatan Komandan KAL Panana Satrol Lantamal IX Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Kapten Laut (P) Heri Julianto menjabat sebagai Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Panana 1-9-13 Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IX Ambon. Kapten Laut (P) Heri resmi menjabat sebagai Komandan KAL Panana 1-9-13 setelah diresmikan pada prosesi upacara serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya yaitu Kapten Laut (P) Wahyu Widarta.

Dipimpin Inspektur Upacara (Irup) Komandan Satrol Lantamal IX Kolonel Laut (P) Wawan Trisatya Atmaja, S.E., upacara yang belangsung khidmat itu diikuti oleh Perwira, Bintara dan Tamtama KAL Panana 1-9-13 bertempat di Buritan KAL Panana 1-9-13 yang sandar di Dermaga Irian Lantamal IX Ambon. Rabu (02/05/2018).

ada sambutannya, Dansatrol Lantamal IX mengatakan bahwa serah terima jabatan Komandan KAL adalah hal yang mutlak dan wajar dalam organisasi karena merupakan salah satu wujud penyegaran dan regenerasi sebuah kepemimpinan. Selain itu juga untuk menggambarkan adanya kedinamisasian dalam pembinaan personel di lingkungan TNI AL.

“Diharapkan dapat memberikan suatu wadah kesempatan untuk mengembangkan seni kepemimpinan bagi para Perwiranya guna mencapai suatu tingkatan tertentu dalam karir selanjutnya”, ujar Dansatrol Lantamal IX.

Pada kesempatan itu, Dansatrol Lantamal IX menyampaikan beberapa perhatian untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas kedepan, diantaranya dalam hal pembinaan personel, bidang pembinaan material, bidang latihan dan bidang metode.

Lebih lanjut dikatakan ucapan terima kasih kepada Kapten Laut (P) Wahyu Widarta beserta istri atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan kepada organisasi selama bertugas di KAL Panana 1-9-13.

“Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, saya yakin dimanapun saudara bertugas akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, bahkan mampu untuk berprestasi”, ucapnya.

Selain itu kepada Kapten Laut (P) Heri Julianto, Dansatrol mengucapkan selamat atas jabatan yang baru sebagai Komandan KAL Panana 1-9-13, dengan bekal pendidikan dan pengalaman penugasan selama ini, saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mampu memotivasi seluruh anak buah, sehingga kinerja KAL Panana 1-9-13 akan semakin meningkat.

Dengan tegas Dansatrol Lantamal IX memerintahkan kepada segenap Perwira, Bintara dan Tamtama KAL Panana 1-9-13 untuk tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Komandan yang baru, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik.

Usai pelaksanaan upacara dilaksanakan acara pisah sambut Komandan KAL Panana 1-9-13 di Dermaga Irian Lantamal IX, acara dihadiri oleh Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, Wadan Lantamal IX Kolonel Marinir Imam Sopingi, Para Asisten Danlantamal IX, Para Kadis/Kasatker jajaran Lantamal IX. (arf).

Read More

Dua Anggota DPRD Kota Mojokerto Dipanggil KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dua anggota DPRD Kota Mojokerto 2014-2019 akhirnya di panggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani penyidikan tindak pidana korupsi suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.

Dua anggota DPRD itu adalah Choiroiyaroh dari Fraksi PKB dan Sonny Basoeki Rahardjo dari Fraksi Partai Golkar.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 sebagai saksi untuk tersangka Mas'ud Yunus," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Bupati Mojokerto Mas'ud Yunus merupakan Wali Kota Mojokerto yang diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut. Ia diduga bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Sementara sebagai pihak penerima, yaitu mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto masing-masing Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan total Rp 470 juta dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.

Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Pembayaran komitmen agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar.

Sedangkan uang senilai Rp 170 juta, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Uang tersebut diamankan dari beberapa pihak. (rio)

Read More

Kolonel Zulkifli Siagakan Pasukan Menjelang Kunjungan Istri Wapres RI

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai Komando Kewilayahan, Korem dinilai memiliki peran penting dalam melakukan upaya pengamanan di setiap lini. Tak hanya faktor keamanan saja. Namun, kelancaran setiap kunjungan tamu VVIP di wilayahnya, seakan menjadi prioritas utama.

Menjelang kunjungan yang dilakukan oleh istri Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Kav M. Zulkifli menggelar apel gelar pengamanan VVIP di lapangan Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya. Rabu, (2/5/2018) pagi.

Tak hanya diikuti oleh personel TNI-AD di wilayah Korem saja. Berlangsungnya apel tersebut, juga diikuti oleh beberapa aparatur keamanan terkait, sekaligus Pemda setempat.

Menurut Danrem, pengecekan personel menjelang kunjungan yang dilakukan oleh Hj. Mufidah ke Jawa Timur tersebut, merupakan suatu komitmen, serta tanggung jawab yang harus dilakukannya.

“Tugas pokok utama Korem sebagai Satgaspamwil ialah, menjamin keselamatan, serta kelancaran kunjungan VVIP itu,” kata Dansatgaspamwil ini.

Untuk itu, kata Zulkifli, apel pengamanan yang diikuti oleh aparatur keamanan terkait, serta Pemda tersebut, harus dilaksanakan secara professional. Terlebih, dalam mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi.

“Situasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, harus bisa segera diantisipasi oleh para personel,” tegasnya.

Dirinya kembali menegaskan, dalam hal ini, para Dansubsatgas dihimbau untuk lebih jeli, dan lebih meningkatkan koordinasi dengan Subsatgas masing-masing selama berlangsungnya kunjungan istri Wakil Presiden RI tersebut.

“Manfaatkan waktu yang ada untuk memberikan briefing dan melaksanakan peninjauan medan di setiap obyek yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” pintanya.(arf)

Read More

Penyaluran Kredit Perbankan Jatim Tumbuh Mencapai 10,57 Persen

KABARPROGRESIF. COM : (Surabaya) Dalam rangka menjalin silahturahmi dan komunikasi dengan insan media khususnya yang bertugas di wilayah Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 (KR4) Jawa Timur mengadakan Media Gathering yang dihadiri oleh 50 wartawan dari media cetak maupun elektronik,  Rabu (2/5/2018).

Dalam acara tersebut diisi pula dengan workshop  mengenai Bank Wakaf Mikro oleh Kuswandono dari KR4, Tantangan Media di Era Digitalisasi Informasi oleh Elba Damhuri dari Republika.

Perkembangan Fintech oleh Daddi Peryoga dari KR4, Investasi Pasar Modal dan Perencanaan Keuangan oleh Rudy Basuki dari Manulife Asset Management dan Satgas Waspada Investasi oleh Umar Sahid dari Departemen Penyidikan OJK.

Kepala OJK KR4 Jawa Timur Heru Cahyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa industri perbankan di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif, antara lain tercermin dari total aset mencapai Rp 566,6 Triliun atau tumbuh 9% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 7,96% dengan pangsa pasar terhadap nasional sebesar 7,55%.

" Industri Perbankan di Jawa Timur terdiri dari 4 Bank Umum Konvensional yang berkantor pusat di Surabaya, 1 Unit Usaha Syariah, 339 BPR/S dan 402 jaringan kantor perbankan yang berkantor pusat di luar Jawa Timur," katanya.

Penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 10,57% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 8,99% dengan pangsa terhadap nasional sebesar 9%.

" Kinerja keuangan di sektor perbankan yang positif tersebut juga terjadi pada penghimpunan dana pihak ketiga mencapai Rp 530,4 Triliun atau tumbuh 8,99% lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 8% dengan pangsa pasar terhadap nasional sebesar 9,45%," ujarnya.

Heru menambahkan, Industri Pasar Modal di Jawa Timur juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, terlihat dari jumlah investor sebesar 79.166 SID atau meningkat 17,68% dengan nilai transaksi mencapai Rp 38,7 Triliun selama dua bulan di awal tahun 2018.

" Adapun jumlah Emiten sebanyak 40 Emiten dengan total aset sebesar Rp 275,5 Triliun dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 682,1 Triliun," jelasnya.

Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Jawa Timur terdiri dari industri asuransi sebanyak 426 kantor cabang, perusahaan pembiayaan sebanyak 3 kantor pusat dan 753 kantor cabang, perusahaan modal ventura sebanyak 2 kantor pusat dan 178 kantor cabang, dana pensiun sebanyak 13 kantor pusat, perusahaan penjaminan sebanyak 1 kantor pusat dan 6 kantor cabang, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebanyak 9 LKMS termasuk 6 Bank Wakaf Mikro, 1 Fintech, 1 gadai swasta dan 274 Badan Kredit Desa (BKD).

" Pada sektor IKNB tersebut juga menunjukkan kinerja yang positif antara lain industri asuransi dengan nilai premi Rp 13,6 Triliun dan nilai klaim Rp 7,8 Triliun. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 37,7 Triliun atau tumbuh 9,06% ( yoy ) ," tuturnya.

Sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi pengusaha skala kecil, OJK telah mendorong dan memfasilitasi pembentukan LKMS Bank Wakaf Mikro (BWM) di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur yang saat ini sebanyak 6 BWM.

Selain itu, masih kata Heru. OJK bekerjasama dengan industri keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur melalui beberapa aktifitas antara lain, pembukaan galeri investasi di beberapa Universitas yang saat ini jumlahnya mencapai 51 Galeri, Sosialisasi dan edukasi keuangan kepada beberapa kelompok masyarakat, Sosialisasi kepada gadai swasta yang beroperasi di Jawa Timur agar mendaftarkan kegiatan usahanya kepada OJK, Sosialisasi kepada perusahaan pembiayaan terkait Undang-undang Fiducia.

Dalam rangka percepatan akses keuangan daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur telah membuat beberapa program selama tahun 2018 antara lain diawali dengan kegiatan business matching antara start up business  di bidang teknologi informasi dengan Industri Kecil Menengah ( IKM ) binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

"  Kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk IKM Jawa Timur melalui sarana digital," pungkas Heru. (Dji)

Read More

Hangat, Danlantamal V Terima Kunjungan Komandan dan Staf Kaprang Thailan HTMS Krabi-551

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hangat dan kekeluargaan, begitulah suasana yang terjadi saat delegasi Royal Thai Navy (RTN) di bawah pimpinan Commanding Task Force Unit Captain Kran Klinbuakew datang mengunjungi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Lantamal V) Surabaya, Rabu (2/5).

Komandan Lantamal V Laksma TNI Edwin, S.H.beserta staf, menerima tamunya tersebut di Lounge Room Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal V jl. laksda M. Nazir No. 56 Tanjung Prtak Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut CO Task Force Unit RTN Captain Kran didampingi oleh Komandan HTMS Krabi-551 CDR Issara Yangyun, Athan Thailand untuk Indonesia Captain Narate Wongtrakoon, beberapa perwira dan juga kru HTMS Krabi-551.

Sementara turut  Danlantamal V dalam menyambut kedatangan delegasi RTN didampingi Wadan Lantamal V Kolonel Marinir TCO Sinaga,  Asops,  Asintel,  Aspers,  Aslog Danlantamal V, Kadispen Lantamal V, serta Palaksa Denma Lantamal V.

Sebagaimana diberitakan kemarin, sebagai wujud partisipasi dalam rangka  The 3rd Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 atau MNEK 2018 di Lombok NTB pada tanggal 4 hingga 9 Mei 2018 mendatang, Angkatan Laut Thailand mengirim kapal perangnya yakni HTMS Krabi-551, yang baru saja bersandar Selasa kemarin. HTMS Krabi-551 dijadwalkan selama tiga hari berada di Kota Pahlawan sebelum menuju Lombok.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, banyak hal tentang kerjasama dan hubungan  kedua angkatan laut yang sudah terjalin baik selama ini.

Selain itu ada juga diskusi tentang kebudayaan masing-masing negara diantaranya tentang makanan atau kue tradisional yang memiliki kemiripan antara Indonesia dengan Thailand. Bahkan Capt Kran membawa oleh oleh durian montong asli Thailand dalam pertemuan singkat tersebut.

“ Saya beserta staf berharap semoga delegasi RTN dan juga seluruh kru HTMS Krabi-551 bisa menikmati suasana Surabaya selama beberapa hari sandar di Surabaya. Semoga perjalanan menuju Lombok berjalan lancar, demikian halnya kegiatan MNEK 2018 yang akan diikuti oleh Royal Thai Navy berjalan aman, sukses dan lancar “, tandas Edwin, sapaan akrab orang nomor satu di Lantamal V ini saat menutup pertemuan. (arf)

Read More

KPK Mulai Pelajari Dokumen Izin Pendirian Menara Telekomunikasi di Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 31 lokasi di Jawa Timur.

Penggeledahan dilakukan terhadap 20 kantor atau dinas, 4 perusahaan dan 7 rumah pribadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, dalam rangkaian penggeledahan, KPK melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin pembangunan menara telekomunikasi.

KPK juga sedang mempelajari dokumen hasil penggeledahan dan keterangan saksi yang telah diperiksa.

"Tim sedang mempelajari dokumen-dokumen hasil penggeledahan tersebut dan keterangan 12 orang saksi yang sudah diperiksa," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Menurut Febri, KPK mempelajari 22 menara telekomunikasi yang dikerjakan oleh sejumlah perusahaan.

"Penyidik mendalami izin terkait pendirian 22 tower di Mojokerto," kata dia.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Selain Mustofa, KPK menetapkan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka.

"MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY dan OW terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin mendirikan bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunlkasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," papar Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/4/2018).

KPK menduga hadiah atau janji yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar. Dalam kasus ini, Mustofa disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)

Read More