Selasa, 05 Juni 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus perusakan rumah mertua yang dilakukan terdakwa Andre Naga Saputra, Warga Perum Wadung Asri, Sidoarjo lanjut ke tingkat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gusti Putu Karmawan.

Dalam sidang pembuktian yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu menghadirkan saksi fakta yang melihat peristiwa perusakan rumah yang dilakukan terdakwa Andre Naga Saputra.

Saksi fakta itu adalah, Katmini (pelapor) dan Munasri keduanya merupakan asisten rumah tangga (ART)  mertua terdakwa. Pada persidangan,  Katmini lebih dulu didengarkan kesaksiannya, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi Munasri. 

Pada intinya, dua saksi asisten rumah tangga itu menceritakan peristiwa perusakan rumah yang dilakukan terdakwa Andre Naga Saputra.

"Saat itu saya berada dilantai atas, dan mendengar ada teriakan,"kata Katmini saat bersaksi.

Namun, keterangan dua saksi ART itu dibantah Advokat Yudi Wibowo selaku penasehat hukum terdakwa Andre Naga Saputra. "Saksi Katmini tidak melihat karena posisinya berada dilantai atas, sedangkan saksi Munasri juga tidak melihat langsung. Mereka  tau dari orang lain,"pungkas Yudi Wibowo usai persidangan.

Untuk diketahui, Pembuktian kasus ini dilanjutkan pasca terdakwa Andre Naga Saputra mencabut eksepsi yang diajukannya pada persidangan sebelumnya. Tak hanya itu, Dia juga mengganti tim penasehat hukumnya, yang sebelumnya ditangani Advokat dari Angezo Law Firm dan kini dibela oleh Advokat Yudi Wibowo Sukinto.

Nah, saat pergantian penasehat hukumnya itulah, Advokat Yudi Wibowo Sukinto meminta agar eksepsi yang diajukan terdakwa diabaikan dan dianggap tidak ada. Sehingga majelis hakim yang diketuai Yulisar batal membacakan putusan sela dan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan para saksi dipersidangan.

Terpisah, Peristiwa perusakan rumah itu terjadi saat terdakwa Andre Naga Saputra mendatangi rumah mertuanya dikawasan jalan  Dharmahusada Tengah Surabaya pada 10 November 2017 lalu. Ia datang untuk mencari keberadaan istrinya.

Namun, cara terdakwa mendatangi rumah mertua tidak santun. Pria bertubuh lencir itu datang sambil berteriak-teriak karena tidak dibukakan pintu.

Kesal karena teriakannya tak dihiraukan, terdakwa Andre Naga Saputra lantas melompati pagar rumah mertuanya yang dalam kondisi tergembok.

Sesampainya dihalaman rumah, terdakwa Andre Naga Saputra langsung memadamkan listrik dengan cara menurunkan MCB  dimeteran listrik yang terpasang ditembok halaman rumah mertuanya.

Namun upaya pemadaman listrik itu tak membuahkan hasil untuk dapat menemukan istrinya. Terdakwa Andre pun kembali berulah, tapi kali ini perbuatannya malah menghantarkannya duduk dikursi pesakitan lantaran telah merusak kaca jendela akibat gedoran keras dari kepalan tangannya.

Peristiwa perusakan itupun akhirnya  dilaporkan Polisi oleh Katmimi, asisten rumah tangga mertua terdakwa Andre yang ketakutan saat peristiwa itu terjadi. (Komang)



KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya mundur dari pendaftaran sebagai calon anggota legislatif  menyusul adanya pergantian kepemipinan di DPC PKB Surabaya yang baru. 
   
"Mereka yang daftar caleg mundur semua, bahkan ada yang kembalikan KTA (Kartu Tanda Anggota) PKB," kata mantan Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifindi Surabaya, Selasa (5/6/2018).
   
Menurut dia, banyak kader PKB yang sampai saat ini setia dengannya meragukan kepengurusan baru DPC PKB Surabaya dalam kepemimpinan Musyafak Rouf. 
   
Apalagi, lanjut dia, Musyafak Rouf diketahui merupakan bekas narapidana atas kasus gratifikasi jasa pungut (japung) pajak daerah senilai Rp720 pada saat menjadi Ketua DPRD Surabaya periode lalu.
   
"Siapa yang mau nyaleg di partai yang dipimpin mantan napi koruptor.
Yang masih mau nyacaleg di PKB Surabaya silahkan, tapi jangan menyesal," katanya.
   
Selain itu, lanjut dia, pihaknya masih menilai adanya sejumlah kejanggalan terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PKB Surabaya bernomor 26348/DPP-03/VI/A.1/V2018 yang menunjuk Musyafak Rouf sebagai ketuanya.
   
Apalagi, lanjut dia, masa berlaku dari SK tersebut hanya 1,5 tahun atau berakhir pada 2019 pada kepengurusan itu normalnya harus dilalui selama 5 tahun.
   
Belum lagi, kata dia, Musyafak berkomentar di sejumlah media bahwa pembetukan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB Surabaya pada masa kepemimpinannya tanpa adanya usulan DPC. "Ini kan lucu," katanya.
   
Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf sebelumnya mengatakan pihaknya telah membuka pendaftaran caleg pascaditunjuk pimpin PKB Surabaya.
   
"Hingga saat ini yang sudah daftar ada sekitar 30 orang," katanya.
   
Saat ditanya bagaimana dengan pendaftaran caleg yang sudah dibuka pada masa kepemimpinan Syamsul Arifin, Musyafak mengatakan masih membuka kesempatan bagi yang sebelumnya sudah daftar untuk memperbaharui pendaftaran.
   
"Saya sudah mengumungkan kalau mau daftar kembali ya silahkan, soalnya yang pendaftaran sebelumnya tidak diserahkan ke kepengurusan sekarang," katanya.
   
Mengenai berlakunya SK kepengurusan PKB Surabaya yang hanya 1,5 tahun, Musyafak mengatakan bahwa dirinya sempat memimpin DPC PKB Surabaya selama 3,5 tahun sebelum akhirnya diputus akibat kasus hukum yang dialaminya.
   
"Sebenarnya resminya 5 tahun, kemarin saya hanya 3,5 setengah tahun, kemudian dipensiun arek-arek di sini. Saat ini oleh DKP dilanjutkan sampai 2019," katanya.
   
Musyafak mengatakan dari unsur pimpinan DPP PKB meyakini bahwa persoalan yang dihadapinya pada saat itu bukan persoalan hukum, melainkan hanya politik an sich.
   
"Karena pada saat itu, Wahyudin (kandidat calon Ketua PKB Surabaya) kalah dengan saya pada saat Muscab DCP PKB Surabaya. Kemudian PKB ada perpecahan dan caranya Wahyudin menjebak saya dengan cara itu," katanya.
   
Untuk itu, lanjut dia, setelah mendapatkan SK ini, pihaknya akan berusaha keras membesarkan PKB Surabaya seperti dulu lagi yang sempat mendapatkan 11 kursi di DPRD Surabaya.
   
"Untuk mewujudkan semuai itu, kami tidak bisa sendiri tapi dibantu kawan dari fraksi dan pengurus DPC," katanya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama PT. PLN (Persero) menggelar aksi penanaman 1000 pohon jenis Jacaranda yang bertempat di Taman Harmoni Surabaya. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2018. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya mencegah efek rumah kaca dan mengurangi global warming.

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Chalid Buhari mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT. PLN Persero terhadap lingkungan. Dengan mengadakan penanaman 1000 pohon guna untuk mewujudkan lingkungan yang lestari.

“Ini moment yang luar biasa sekali, bertepatan pada Hari Lingkungan Hidup sedunia. Dimana PLN menyumbangkan kepeduliannya untuk membenahi lingkungan, salah satunya dengan menanam,” kata dia, seusai acara ceremony penanaman 1000 pohon di lokasi Taman Harmoni Surabaya, Selasa, (05/06/18).

Disampaikan Chalid, Taman Harmoni merupakan taman dengan berkonsep bloking warna. Dimana pada setiap area, terdapat berbagai jenis tanaman yang memiliki corak warna tersendiri. “Karena konsepnya (Taman Harmoni) bloking warna, maka dipilih pohon Jacandra untuk melengkapi Taman Harmoni ini,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali (JBTB) I, Djarot Hutabri mengatakan, bahwa aksi penanamam 1.000 pohon di Jawa Timur dilakukan oleh UIP JBTB I, UIP JBTB II dan PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali yang dipusatkan di Taman Harmoni Keputih Surabaya. Kegiatan ini, bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat, agar mau bersama-sama saling menjaga bumi demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

“Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari program peduli lingkungan,” kata dia.

Dipilihnya Taman Harmoni sebagai pusat penanaman 1000 Pohon, Djarot menuturkan bahwa pihaknya terkesima dengan kondisi Taman Harmoni sekarang. Lokasi yang sebelumnya merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kini bertransformasi menjadi sebuah ruang terbuka publik yang lebih indah dipandang mata.

“Kita sangat berterima kasih kepada Pemkot Surabaya, karena sudah ada tempat yang luar biasa ini, bayangkan tempat sampah bisa disulap menjadi taman,” tuturnya.

Menurutnya, Taman Harmoni yang digagas oleh Wali Kota Risma, sangat memberikan efek positif terhadap Kota Surabaya, khususnya lingkungan sekitar. Dimana efek positif yang dihasilkan dari adanya ruang terbuka hijau, menjadikan kawasan tersebut terlihat lebih asri dan indah.

“Tidak semua orang mempunyai visi seperti ini (Wali Kota Risma), yang memberikan manfaat luar biasa untuk lingkungan sekitar,” imbuhnya.

Ia menilai konsep Taman Harmoni yang digagas oleh Wali Kota Risma mempunyai filosofi tersendiri. Kosep bloking warna yang suguhkan merupakan bentuk manifestasi dari keberagaman.

“Kalau saya melihat, Taman Harmoni ini didesain oleh ibu wali kota berwarna-warni dari berbagai unsur. Dengan berbeda-beda itu, kita bisa melihat kemajemukan itu semakin indah,” tutupnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Satu per satu pundi-pundi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bermasalah mulai kembali. Di awal bulan Juni ini, dua aset yaitu Gelora Pancasila yang terletak di Jalan Indragiri 6 dan Jalan Kenari berhasil kembali ke tangan Pemkot Surabaya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Jawa Timur, Sunarta secara resmi menyerahkan kedua aset tersebut kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Gedung Gelora Pancasila pada Selasa, (5/6/2018).

“Ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh tim yang mampu menyelamatkan dua aset ini. Gedung ini mempunyai nilai sejarah yang luar biasa dan bertepatan dengan momen hari lahir Pancasila, kemarin,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sela-sela sambutannya.

Setelah menerima kembali aset gelora pancasila, Wali Kota Risma akan merenovasi untuk kejuaraan internasional dengan menyesuaikan kondisi saat ini namun tidak mengubah struktur aslinya. Sebab, kata Dia, gedung ini merupakan cagar budaya.

“Nanti BAK mengusulkan ke DPRD meminta pergantian gedung, setelah itu tahun 2019 mulai renovasi gedung dan langsung dimanfaatkan saat itu juga,” terangnya.

Wali Kota Risma menjelaskan, secara spesifik pemanfaatan olahraga yang bisa digunakan pada gedung gelora pancasila antara lain volley, badminton dan basket.

“Nanti tinggal menyesuaikan ingin olahraga yang mana,” tutur Wali Kota yang pernah menjadi atlit pelari.

Ditanya biaya anggaran yang digelontorkan untuk merenovasi, Wali Kota Risma mengaku belum mengetahui secara pasti. Sebab, dirinya masih harus menghitung total biaya perbaikannya.

“Kita juga harus bicara dengan tim cagar budaya,” imbuhnya.

Dikarenakan gelora pancasila sudah menjadi milik Pemkot Surabaya dan akan dibuka secaar umum untuk penggunananya, Wali Kota Risma menekankan kepada seluruh warga Surabaya agar menjaga setiap fasilitas yang ada di dalam gedung gelora pancasila seperti halnya lapangan Thor yang terletak di sebelah gedung Gelora Pancasila.

“Nanti, lapangan itu standartnya internasional dan seluruh peralatannya juga ada standart-standart. Itu harus dijaga agar tidak rusak,” pesan Wali Kota sarat akan prestasi tersebut.



Sedangkan untuk jalan kenari, pemkot akan segera membuka jalan tersebut agar warga dapat menikmati akses jalan secara cepat dan mudah.

“Bisa menjadi jalur alternatif ke Simpang Dukuh,” singkatnya. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Sunarta mengatakan, hasil penyelamatan kekayaan negara berupa bangunan atau gedung gelora pancasila dan Jalan Kenari sebagai bentuk penegakan hukum. Artinya, tanah yang sebelumnya diakui oleh tiga pengusaha properti asal Surabaya telah diserahkan secara sukarela kepada Kejati dan setelah dicek ternyata aset ini benar-benar milik Pemkot Surabaya.

“Hari ini sudah diselamatkan dan sudah kami serahkan hak aset tersebut kepada wali kota Risma yang mewakili Pemkot Surabaya,” ujarnya di sela-sela sambutannya.

Dijelaskan Sunarta, luas tanah gelora pancasila mencapai 7500 meter dengan harga Rp 138 miliar, sedangkan tanah di jalan kenari seluas 2000 meter seharga Rp 17 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, nilai kedua aset mencapai Rp 200 miliar.

“Tidak dapat diukur dengan uang karena ada nilai sejarahnya dan itu membanggakan untuk negara karena aset pemkot telah kembali,” tandasnya.

Ke depan, Sunarta menyampaikan kepada Wali Kota Risma dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya bahwa Kejati maupun Kejari siap mengawal setiap kasus aset pemerintah kota/daerah yang hilang, tergugat maupun digugat.

Hal ini ditekankan karena dirinya mengacu pada tupoksi yang langsung berada di bawah perintah presiden untuk siap membantu dan melakukan pendampingan terkait aset milik pemerintah kota/daerah.

“Silahkan laporkan dan kami siap mengawal semua proyek pemerintah yang mengalami masalah. Jangan ragu untuk berkoordinasi dengan kami,” pungkas pria berkacamata itu.

Usai melakukan penyerahan aset gelora pancasila dan jalan kenari, Wali Kota Risma memberikan piagam penghargaan kepada 7 orang masing-masing dari Kejari dan Kejati atas dedikasi dan keberhasilannya menyelamatkan dua aset milik Pemkot Surabaya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemasangan papan untuk menunjukkan bahwa aset gelora pancasila benar-benar menjadi milik Pemkot Surabaya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Gantikan Kolonel Laut (P) Edi Krisna Murti,  Kolonel Laut (P) Nanang Hariono resmi menjabat Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Malang yang dilangsungkan dalam Upacara Serah Terima Jabatan,  Selasa (5/6).

Dalam Upacara Sertijab tersebut juga dilangsungkan Sertijab Komandan Satrol Lantamal V dari kolonel Laut (P) Slamet Hariono kepada Letkol Laut (P) Didik Dhuwijantoko di gedung Sport Center Oentoro Koesmardjo Lanal Malang.

Hadir dalam acara sertijab tersebut antara lain para Asisten Danlantamal V,  Kalapetal Kolonel Laut (P) Gatot Hariyanto, para Komandan Lanal jajaran Lantamal V, para Kasatker dan Kadis jajaran Lantamal V.

Selain itu tampak hadir pula para pejabat Forkompinda Malang Raya antara lain Kasdivif 2 Kostrad diwakili aster Divif  2, Danrem diwakili Kasrem Letkol INF Sugiatmono, Danrindam diwakaili wadanrindam, Danpusdik Arhanud, Dandwing 2 lanud Abdulrahman Saleh, Danyon 464 Paskhas Letkol Pas M Munir, Dandim 0833/Kota Malang,Dandim 0818/Kab. Malang, Kapolres kota Malang, Kapolres Malang, Kapolres Batu, Wawali Kota Batu Drs. punjul Santoso, Wabup Malang HM  Sanusi, Wabup Pacitan Drs Edi Sumbogo, Sekda kota Malang wasno, S.H., M.H., serta segenap tamu undangan lainnya.

Acara sertijab tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan kepada inspektur upacara, laporan dilanjutkan pemeriksaan pasukan, Duaja memasuki tempat acara upacara, Penghormatan kepada Duaja dan Proses serah terima jabatan komandan lanal Malang dan Satrol Lantamal V.

Komandan Lantamal V dalam amanatnya menyampaikan bahwa Sertijab ini merupakan suatu proses penyegaran suatu satuan agar lebih dinamis, lebih berkembang dan adanya perubahan kualitas yang signifikan.

“Lanal Malang merupakan suatu satuan di bawah Lantamal V dalam mendukung suatu pokok pelayanan teknis dalam mengamankan wilayah laut disepanjang jalur selatan,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Komandan Lantamal V, Satrol merupakan satuan dibawah Lantamal V dalam mendukung suatu operasional patroli kelautan dan mengamankan kewilayahan kelautan dari ancaman yang berasal dari pihak asing.

Selanjutnya Edwin -sapaan akrab Komandan Lantamal V ini- menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua istri pejabat yang diganti atas bakti dan pengabdiannya mendapingi suami dan kontribusinya dalam kepengurusan Jalasenastri di satuannya masing masing. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., memimpin serah terima jabatan Kepala Fasilitas Peneliharaan dan Perbaikan (Kafasharkan) Surabaya Kolonel  (T) Widiantoro  SE  kepada Kolonel Laut T AL Imran yang dilaksanakan di Gedung Soemarli Lanal Malang, Selasa (5/6).

Bertindak selaku Komandan Upacara yaitu Kadisminpers Letkol Laut (KH) Koko Komaruddin, S.Sos dan dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal V, Para Komandan  Lanal Jajaran Lantamal V dan undangan lainnya.

Komandan Lantamal V dalam amanatnya menyatakan bahwa serah terima jabatan Kafasharkan Surabaya merupakan bagian dari pembinaan penyegaran organisasi dan personil Sekaligus merupakan simbol penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan.

Sejarah dengan fungsi dan tugas pokok Lantamal V sebagai Komando Pelaksana dukungan bagi unsur-unsur operasional Armada II unsur-unsur TNI AL lainnya Lantamal V mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, oleh karena itu sebagai pengemban tugas jabatan di jajaran Lantamal V dituntut untuk dapat menempatkan kedudukan ini secara proporsional dengan selalu berupaya melaksanakan fungsi dan tugas pokok secara keseluruhan dan terus mengupayakan peningkatan pelayanan secara profesional.

Fasharkan Surabaya lanjutnya,  adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Lantamal V yang berkedudukan langsung di bawah komandan Lantamal V yang bertugas menyelenggarakan dukungan pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal Armada II kapal-kapal TNI AL lainnya dan alat apung serta alat pendukung lainnya yang ada di Lantamal V. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Probolinggo) Kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa Wedusan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dinilai mampu memberikan solusi kepada warga.

Hal itu, diungkapkan oleh M. Said (43) salah satu warga desa Wedusan. Dirinya mengakui, jika kehadiran Babinsa di desanya, selama ini sangat membantu kekurangan masyarakat, terlebih warga kurang mampu.

“Kehadiran Babinsa, mampu mengangkat desa-desa tertinggal,” kata  Said ketika ditemui. Selasa, (5/6/2018) siang.

Apalagi, kata Said, peran Babinsa sangat efisien ketika program TMMD mulai digencarkan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di desa Wedusan.

“Pak Babinsa, suka menerima saran dari warga. Kalau ada keluhan, langsung kami sampaikan ke pak Babinsa,” tambahnya.

Sementara itu, ditemui di ruangan kerjanya, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0820/Probolinggo, Mayor Inf Teguh menambahkan, upaya itu, merupakan kewajiban sekaligus tugas pokok yang harus dilakukan oleh Babinsa di wilayah tugasnya.

Bahkan, kata Kasdim, dirinya tak segan-segan untuk menghimbau para Babinsa, untuk aktif di lingkungan masyarakat. “Babinsa, harus bisa berbaur dan saling berkoordinasi dengan warganya,” jelas Kasdim. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut  VI (Danlantamal VI)  Laksamana Pertama TNI, selaku ketua Panitia Daerah (Panda)  VI Makassar memimpin pelaksanaan sidang Panitia Penentuan Akhir (Pantukhir) seleksi dan mengecek langsung Calon Taruna Taruni AAL  dan Calon Bintara Pria/Wanita Prajurit Karir (Caba PK) Tahun 2018, di  Gedung Sultan Hasanuddin Markas Komando (Mako) Lantamal VI, Selasa (05/6/2018).

 Di sidang tersebut, Komandan Lantamal VI mengatakan kepada  panitia agar melaksanakan seleksi dengan cermat dan teliti untuk menentukan dan memilih calon taruna/Taruni AAL dan bintara TNI AL  yang berkualitas, baik unggul dibidang akademik, fisik maupun mental.

Kegiatan Pantukhir yang diikuti oleh 11 orang calon taruna ,  1 orang calon taruni dari 125 orang pendaftar dan 26 orang calon bintara pria, 9 orang calon bintara wanita dari 588 orang pendaftar ini merupakan rangkaian terakhir seleksi bagi calon Taruna Taruni AAL dan Bintara PK  Gelombang 1 TA. 2018 Panda Makassar.

Adapun pelaksanaan tes di mulai sejak awal April 2018 meliputi kesehatan, jasmani/samapta, mental ideologi, psikologi, administrasi dengan sistem gugur, sehingga dari hasil pantukhir ini calon peserta yang lolos akan mengikuti seleksi tingkat pusat di Malang Jawa Timur.

Dalam sidang Pantukhir ini dihadiri Tim Panitia Daerah Makassar antara lain Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M. Tr (Han) selaku Wakil Ketua Panda VI Makassar, Aspers Danlantamal VI sebagai sekertaris, Asintel Danlantamal VI Katim Rik MI/SC, Kadiskes Lantamal VI  Katim Rik Kesehatan, Kadisminpers Lantamal VI Katim Rik Administrasi dan Jasmani. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Dandenpomal) Kodiklatal Letkol Laut (PM)  Hendarwan Setiawan, S.Pd. memimpin langsung Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) di depan penjagaan Pos I, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya, Selasa (5/6).

Dalam Opsgaktib yang  melibatkan 25 personel Denpomal Kodiklatal tersebut, dilaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat atau lebih baik  kendaraan sipil maupun militer persis di depan Pos I Kodiklatal, sedangkan untuk kendaraan roda dua pemeriksaan dilaksanakan di depan Kantor Denpomal Kodiklatal.

Menurut Dandenpomal, pemeriksaan ini digelar dengan tujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas serta meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan prajurit Kodiklatal. “Pemeriksaan kami lakukan terhadap semua kendaraan yang masuk ksatrian Kodiklatal, khususnya surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK, surat ijin mengemudi (SIM), Kartu Tanda Anggota (KTA) serta pemeriksaan terhadap bagian dalam kendaraan,” ujarnya.

Pemeriksaan kendaraan roda empat dan dua dipisahkan agar dalam pemeriksaan bisa lebih tertib dan teliti serta untuk menghindari penumpukan kendaraan di depan pintu masuk seluruh prajurit Kodiklatal itu. Kegiatan operasi Gaktib tersebut dilaksanakan pukul 07.00-08.30 WIB. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sedikitnya 350 Prajurit Perwira dari Perwakilan Satuan Kerja di jajaran Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatagn laut (Kodiklatal) mendapatkan sosialissasi tentang Doktrin TNI AL dari Paban I,II dan III Direktoratr Doktrin (Dirdok) Kodiklatal. Sosialisasi doktrin tersebut dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal, Senin, (4/6).

Ketiga Paban yang melaksanakan  sosialisasi tersebut adalah Paban I Prodok Kolonel Laut (S) Erjawan yang menyampaikan materi Validasi Organisasi dari Kobangdikal  menjadi Kodiklatal, Paban II Pembinaan Organisasi (Binor) Kolonel Laut (P) Sarimpunan Tanjung dengan materi sejarah Doktrin TNI AL. Sedangkan pembicara ke tiga adalah Paban III Sistem Metode  yang diwakili Letkol Laut (KH) Agus Kumara dengan materi penyusunan doktrin dan petunjuk.

Dalam paparan pertama Paban I Prodok Kolonel Laut (S) Erjawan menyampaikan bahwa   dasar dari Sosialisasi doktrin dan petunjuk di lingkungan Kodiklatal tersebut adalah Perkasal Nomor 11 tahun 2016 tanggal 9 September 2016 tentang perubahan nama struktur organisasi Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal) menjadi kodiklatal, dasar lainya adalah Perpang TNI Nomor 33 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang organisasi dan tugas Kodiklatal, serta Keputusan Kasal nomor Kep 2621/VII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang daftar susunan personil Kodiklatal.

Adapun tugas Kodiklatal sebagai kotama pembinaan TNI Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Laut, pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut dengan uraian tugas sebagai berikut  yaitu menyelenggarakan pembinaan penataan dan pengkajian bidang doktrin organisasi serta permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut, menyelenggarakan pembinaan pendidikan TNI angkatan laut kecuali pendidikan yang diselenggarakan oleh Seskoal, AAL dan STTAL.

Selain itu melaksanakan pendidikan pertama meliputi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan umum, pendidikan pengembangan spesialisasi dan pendidikan peralihan serta pendidikan non formal sesuai kebijakan Kasal dan program pendidikan TNI Angkatan Laut.

Sedangkan Paban II Binor Kolonel Laut (P) Sarimpunan Tanjung menyampaikan bahwa tugas Direktorat Doktrin Kodiklatal adalah  menyusun rencana Program dan anggaran bidang pembinaan doktrin petunjuk organisasi dan permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut, menyusun mengendalikan mengawasi dan mengevaluasi doktrin petunjuk organisasi dan permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Selain itu melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan doktrin petunjuk pembinaan organisasi dan permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut serta menyelenggarakan uji teori uji konsep doktrin dan petunjuk di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dijabarkan dalam satuan Pembina sistem doktrin dan petunjuk (SPSS), Untuk level kebijakan dalam pembinaan doktrin TNI Angkatan Laut adalah Mabesal sedangkan level pelaksana dalam pembinaan doktrin TNI angkatan laut adalah Kodiklatal.

Pembicara terakhir dari Paban III Sistem Metode yang diwakili Letkol Laut (KH) Agus Kumara menyampaikan arti dari stratifikasi, Doktrin dan Petunjuk. Adapun arti dari stratifikasi adalah perbedaan mengenai suatu yang disusun secara hierarki yang terstruktur dan saling terkait mulai dari strata yang paling tinggi sampai yang paling rendah sedangkan Doktrin adalah ajaran asas prinsip konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan bernegara yang bersifat konsepsional falsafah sampai dengan yang bersifat operasional implementatif Pada kurun waktu tertentu.

Sedangkan petunjuk adalah tulisan dinas atau resmi sesuai dengan stratifikasi petunjuk berisikan keterangan dan petunjuk praktis untuk melakukan melaksanakan menjalankan suatu hal atau kegiatan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan personil alutsista dan satuan dalam tata kehidupan di lingkungan TNI Angkatan Laut. (arf)

Senin, 04 Juni 2018

Royce Muljanto

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persidangan kasus penembakan mobil pribadi milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ery Cahyadi memasuki babak baru.

Royce Muljanto, Anak dari Pemilik Liek Motor yang juga terdakwa dalam kasus ini dituntut hukumanan 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso dari Kejari Surabaya.

Adanya perdamaian menjadi pertimbangan dalam surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Ali Prakoso pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (4/6).

Anak Bos Liek Motor ini dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan pemberatan dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang senjata api

"Menuntut terdakwa Royce Muljanto dengan hukuman 3 bulan penjara,"ucap Jaksa Ali Prakoso saat membacakan surat tuntutannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penembakan mobil Kijang All New Innova Nopol L-88-EC milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Erry Cahyadi dilakukan Terdakwa Royce Muljanto pada 14 Maret 2018 lalu.

Kejadian penembakan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu mobil terparkir di depan rumah, Perumahan Puri Kencana Karah, Blok D No.15 Kecamatan Jambangan, Surabaya.

Sementara motif atas kejadian penembakan dilatar belakangi dendam karena bengkel Motor Gede (Moge) milik terdakwa Royce Muljanto dibongkar oleh Pemkot Surabaya.

Ery Cahyadi selaku pemilik mobil memafkan perbuatan Royce Muljanto. Tak hanya itu, Pejabat Pemkot Surabaya ini juga tak mau meminta ataupun menerima ganti rugi atas kasus ini.

Ery pun mengaku tak dendam pada Royce Muljanto. Ery berharap agar kasus Royce ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk saling menghargai sesama manusia. (Komang)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha memecah kemacetan yang terjadi di Kota Surabaya. Salah satunya, dengan melanjutkan pembangunan frontage road sisi barat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, untuk meneruskan pembangunan frontage road itu, ia mengaku akan membebaskan sejumlah lahan milik warga. Bahkan, untuk menunjang pembangunan ini, ia berencana membangun Jembatan Joyoboyo yang akan membantu akses masuk ke dalam kota.

"Jembatan ini akan membantu mengurai kemacetan akses masuk ke dalam kota. Jembatan ini kelanjutan frontage road, pembebasan tanah akan banyak sekali nanti," kata Wali Kota Risma di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Menurut Wali Kota Risma, Jembatan Joyoboyo ini memiliki panjang 175 meter dan lebar 19, 5 meter. Jembatan ini membentang dari Pulo Wonokromo sampai Jl Joyoboyo, tepatnya depan Sekolah Santo Yoseph. Sehingga, kalau dari selatan ada bus atau trem nantinya, tidak perlu masuk lewat jembatan lama atau jalur utama kota.

"Tapi cukup lewat jembatan baru. Jadi sebelum Jl Pulo Wonokromo sudah naik, sehingga kalau dari selatan ada bus atau trem bisa langsung ke terminal. Jadi, tidak ganggu jalur utama kota," ujarnya.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini memastikan bahwa proyek ini murni menggunakan dana APBD sebesar Rp 65 miliar. Pembangunan proyek ini akan dimulai selama dua tahun, yaitu 2019-2020.

"Saat ini, kami baru menyelesaikan desain dan beberapa perlengkapan lainnya untuk membangun jembatan," tegasnya.

Ia menambahkan, desain jembatan ini menggunakan teknologi berbeda dari jembatan yang sudah dibangun Pemkot Surabaya sebelumnya. Jembatan ini menggunakan penahan kabel seling yang berjajar rapi mirip jembatan Suramadu.

"Di jembatan itu juga kami pasang ukiran diorama tentang Surabaya. Ada bambu runcing, ada gedung Siola dan diorama lainnya," katanya.

Selain itu, nanti di kawasan itu juga akan dibangun taman hijau yang juga disertai air mancur menari. Dengan desain ini, ia yakin bahwa kawasan ini akan semakin indah. "Pokoknya indah lah nanti," pungkasnya. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive