Pangdam Jaya Teken MoU Dan Beri Kuliah Umum Wasbang di Kampus UKI

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kodam Jaya dan  Universitas Kristen Indonesia (UKI) menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman yang berisi wawasan, pendidikan, pelatihan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

MoU  ditandatangani oleh Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto dan Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., MBA di Kampus Fakultas Hukum UKI Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (30/6/18).

Selain itu, Pangdam Jaya juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa/i UKI.

Dalam kuliah umum yang mengambil tema  'Membangun Ketahanan Nasional Melalui Ketahanan Keluarga dan Peran Serta Mahasiswa Dalam Program OSSOF (One Student Saves One Family) ini, Mayjen TNI Joni Supriyanto menekankan pentingnya ketahanan nasional bagi generasi muda.

Menurut Pangdam, hakikat ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.

"Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar," kata Pangdam.

Pangdam juga mengatakan bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dan dibina sejak dini, terus menerus, terpadu dan sinergis.

"Pembinaan dan pengkondisian ketahanan nasional dalam berbagai aspek, akan menentukan kualitas Pertahanan Negara kita. Oleh karena itu, penting ketahanan nasional bagi generasi muda," ujar Pangdam.

Sebelumnya, Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., MBA juga memberikan kuliah umum. Ia mengatakan hal yang senada dengan Pangdam Jaya bahwa untuk membangun ketahanan nasional dapat dicapai melalui ketahanan yang bersumber dari ketahanan tiap-tiap keluarga Indonesia dan peran serta mahasiswa/i dalam menyukseskan program One Student Saves One Family (OSSOF).

Kegiatan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang diikuti ratusan mahasiswa/i UKI ini berlangsung dengan lancar dan antusias mahasiswa/i UKI sangat tinggi saat menerima kuliah umum, ini ditandai dengan banyak diantara mahasiswa/i yang mengajukan pertanyaan seputar wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kasdam Jaya, para Asisten, Danrem 051/Wkt, Kapendam, Kakumdam, Wakakesdam, Waaster, Dandim 0505/JT, Kasetumdam, Wakapolres Jakarta Timur AKBP Sony dan Kapolsek Kramat Jati Kompol Nurdin. (rio)

Read More

Pemkot Jaksel Belum Temukan Pelanggaran di Chameleon Club Blok M

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kasubdin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan Nursyam Daoed mengatakan, pihaknya tidak menemukan jenis pelanggaran apa pun yang terjadi di Chameleon Party Club, Blok M, Jakarta Selatan.

Kesimpulan itu diambil setelah aparat Pemerintah Kota Jakarta Selatan meninjau langsung dan mengklarifikasi aduan soal praktik prostitusi yang terjadi di sana. Nursyam menjelaskan, surat-surat izin kepariwisataan Chameleon Party Club juga lengkap.

"Kami lihat perizinan dia lengkap. Sampai saat ini kami tidak menemukan adanya pelanggaran," ujar Nursyam di Chameleon Party Club, Jumat (29/6/2018) malam.

"Pemilik karaoke sudah buat pernyataan bahwa aduan itu tidak benar adanya," tambahnya.

Meskipun demikian, Nursyam menyebut penyelidikan tidak berhenti sampai malam ini. Mereka akan terus melakukan pengawasan untuk membuktikan kebenaran aduan tersebut. Nursyam menyampaikan, apabila aduan itu terbukti, Chameleon Party Club akan langsung ditutup sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Kalau memang pengaduan itu terbukti, apalagi prostitusi, narkoba, perjudian, langsung dilakukan sanksi penutupan," kata Nursyam.

Sebelumnya, Chameleon Party Club diadukan sebagai tempat praktik prostitusi. Aduan itu langsung disampaikan ke Gubernur Anies.

Anies kemudian memerintahkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk menelusuri aduan tersebut. Penyidik Sudin Parbud Jakarta Selatan Masri Sabar membacakan isi surat aduan tersebut.

"Mohon kiranya tindak tegas pariwisata yang didukung Disparbud DKI, sebuah usaha pelacuran dengan berlindung di balik usaha Chameleon," kata Masri membacakan surat aduan itu. Manajer Operasional Chameleon Party Club Achmad Syaichu membantah aduan tersebut. (rio)

Read More

Pelayanan Kesehatan, TNI-Polri di Malang Libatkan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Lapangan Rampal, Kota Malang, tampak ramai di padati masyarakat. Di dalam lapangan tersebut, tak hanya menyediakan pengobatan gratis saja. Namun, juga terdapat khitananan masssal, serta bakti sosial berupa donor darah.

Alhasil, kegiatan yang digelar oleh TNI-Polri di Malang itu, mendapat apresiasi, hingga dukungan dari masyarakat yang hadir membanjiri lapangan rampal. Sabtu, (30/6/2018).

Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Suryadi Bagus Tayo menuturkan, dalam kegiatan pelayanan kesehatan tersebut, dirinya menyediakan 200 kursi bagi masyarakat untuk mendaptkan pelayanan kesehatan itu.

“Kurang lebih, sekitar 30 anak yang kita daftar untuk mengikuti khitan massal di sini,” ungkap Danrem.

Tak hanya itu saja, acara yang bertemakan Merajut Tali Silahturahmi, Untuk Malang Damai, Guyup dan Kondusif itu, dinilai sangat efektif dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, terlebih diantara TNI-Polri dengan masyarakat di kota Malang.

“Semua pihak, tanpa terkecuali seluruh warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama pun, kita undang dalam acara ini,” jelasnya.

Selain menyediakan pelayanan kesehatan, masyarakat yang mengunjungi lapangan rampal, juga dimanjakan dengan adanya pesta kuliner rakyat, penampilan music gamelan sholawat kakang kawah, serta beberapa hiburan lainnya yang disuguhkan oleh beberapa komunitas yang berada di Kota Malang. “Semuanya, kita suguhkan untuk rakyat,” kata Kolonel Bagus. (andre)

Read More

Terkuak Sindikat Tenda Oranye, Penjambret Dirjen PUPR

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Terungkap sudah jadi penjambretan pada Dirjen Bina Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarief Burhanudin yang terjadi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, pada Minggu (24/6/2018) lalu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi mengatakan, ada dua pelaku dalam kasus tersebut yaitu A dan F. Seorang di dijahit di kawasan Teluk Gong pada Jumat (29/6/2018).

Suka F mati digunakan polisi karena melawan saat ingin ditangkap. Kepada polisi, A mengaku perisitwa Minggu lalu merupakan penjambretan pertama yang pernah dilakukan.

Sementara, Hengki menyebut F seorang residivis yang sudah empat kali bolak-balik masuk penjara.

“Tersangka inisial F adalah residivis kasus curas (pencurian dan kekerasan) dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor),” kata Hengki dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat siang.

Hengki menuturkan, pada hari kejadian A dan F telah berkeliling kawasan Kota Tua dan Glodok sejak pukul 7.30 WIB guna mencari mangsanya.

Mereka bertemu dengan Syarief yang tengah bersepeda sendiri dan menjambretnya pada pukul 08.00 WIB.

Kepada polisi, A mengatakan F menyuruhnya menjambret Syarief karena melihat iPhone yang tersimpan di kantung belakang celana Syarief. F yang menjambret handphone itu rupanya mendapat perlawanan dari Syarief.

Namun, perlawanan yang diberikan Syarief justru membuatnya terjatuh dan mengalami luka serius.

"Korban menarik jaket saya terus ban depannya kena standar motor bang, jatoh bang. Kasian bang cuma mau gimana yang bawa motor bukan saya," kata A di depan wartawan.

Sindikat Hengki menuturkan, penangkapan terhadap A membuka tabir mengenai adanya sindikat penjambret yang disebut bernama Tenda Oranye.

A dan F pun tercatat sebagai anggota dari sindikat yang disebut bermarkas di kawasan Teluk Gong itu. Seperti F, anggota yang tergabung dalam sindikat Tenda Oranye umumnya berstatus sebagai residivis. Modus yang digunakan oleh sindikat itu adalah menjambret korban dengan mengendarai satu unit sepeda motor atau lebih.

“Suka modus empat motor, korbannya naik bajaj, memepet dari kiri kanan dan bayang-bayang agar jika ada yang mengejar, terhalau. Makanya modusnya pepet rampas, "kata Hengki.

Hengki mengatakan, setiap kelompok penjambret yang tergabung dalam sindikat Tenda Oranye dapat melakukan aksi penjambretan hingga lima kali sehari. Setelah melakukan aksinya di berbagai wilayah di sekitar Jakarta, mereka biasanya akan berkumpul di markasnya guna meloloskan hasil jambretannya,

Selain itu, Hengki menyebut polisi telah berhasil meringkus lima kelompok penjambret lainnya yang tergabung dalam Tenda Oranye. Ia juga mengklaim bahwa polisi telah mengantongi identitas pemimpin sindikat tersebut.

"Big bosnya inisial N, residivis juga. Rumahnya banyak betul, makanya kita cari," kata Hengki. (rio)

Read More

Kedatangan Pangdam V/Brawijaya Disambut Danrem 082/CPYJ

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Road bike, merupakan salah satu olahraga terfavorit yang selama ini digeluti oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A. Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diembannya, seakan tak menjadikan suatu halangan bagi dirinya untuk menyempatkan diri berolahraga.

Hal itu, terlihat ketika Jenderal dengan dua bintang di pundaknya itu, memacu laju sepedanya di pagi hari bersama beberapa personelnya serta para pecinta road bike lainnya ketika menyusuri jalanan desa di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Diawali dari balai Desa Lebaksono, Mayjen Arif Rahman terlihat sangat bersemangat mengayuh sepedanya.

Dalam road bike tersebut, Pangdam memusatkan titik finish di Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Hal itu, diungkapkan oleh Komandan Korem (Danrem) 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos ketika menyambut kedatangan Pangdam V/Brawijaya di lokasi finish yang sudah ditentukan.

“Rute yang ditempuh oleh beliau, bisa dikatakan sangat menantang. Selain faktor keselamatan, kita juga memastikan faktor keamanan selama road bike itu berlangsung,” ujar Kolonel Budi.

Meskipun terlihat sangat kelelahan, menurut Danrem, Pangdam terlihat sangat menikmati jalur road bike yang sudah disediakan oleh panitia dalam perlombaan itu.         

“Beliau memang hobi menggelar kegiatan-kegiatan olahraga, terutama road bike. Apalagi, di Mojokerto banyak sekali medan road bike yang bisa memacu adrenalin seseorang,” jelasnya.

Tak hanya disambut oleh Danrem saja. Akan tetapi, kedatangan Mayjen Arif Rahman, juga disambut oleh beberapa pejabat Makorem lainnya, termasuk diantaranya Kepala Staf Korem (Kasrem) 082/CPYJ, Letkol Moch Sulistiono, para Kasi Korem, Kasdim 0815/Mojokerto, dan beberapa Perwira di wilayah Korem 082/CPYJ lainnya. (andre)

Read More

KPU: Mantan Koruptor Resmi Dilarang Ikut Pileg

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, aturan tersebut resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik.

KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman (Pileg 2019)," ujar Pramono, Sabtu (30/6/2018).

Pramono menegaskan, aturan tersebut tetap diatur meski ditentang berbagai pihak, baik partai politik, pemerintah dan termasuk "rekan" sesama penyelenggara pemilu.

"KPU tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019)," ujar Pramono.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tersebut. (rio)

Read More

Di Sela Sela Pengamanan Pilgub Malut, Babinsa Ramil Kao Berhasil Mengamankan Pelaku Pencurian Sapi

KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1508-03/Kao Serda Giyatno dan Serda Teguh Ahmadi berhasil mengamankan Pelaku pencurian sapi milik warga binaannya. Aksi tersebut di lakukan saat anggota Koramil sedang melaksanakan Pengamanan Pilgub Malut dan mendapat informasi terkait dengan adanya pencurian sapi di Ds. Sumber Agung, Kec. Kao, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Sabtu (30/06/2018).

Serda Giyatno mengatakan sapi yang dicuri adalah milik warga binaan saya di Ds. Sumber Agung Kec. Kao A.n Semi Seletti (umur 60 thn) sejumlah 2 ekor, namun setelah dilakukan pendalaman dan pengembangan ternyata bukan sapi milik warga Sumber Agung saja yang dicuri tetapi warga Leleoto dan Mawea Kec. Tobelo Barat juga sapinya dicuri oleh pelaku tersebut.

Kepala Desa Sumber Agung Didik Sucipto mengatakan, terima kasih kepada Babinsa Ramil 1508-03/Kao karena telah berhasil mengamankan pelaku pencurian ternak dan mengharapkan para pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku agar para pelaku jera sehingga tidak ada lagi sapi milik warga yang hilang, kami akan memberikan himbauan ke masyarakat agar sapi di buatkan kandang tersendiri supaya tidak memberikan peluang pencurian oleh para pelaku pencuri sapi.

Sementara itu Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto mengatakan, mengapresiasi anggotanya yang berani dan berhasil menangkap pelaku pencurian Sapi di wilayah bersama masyarakat.

Terimakasih kepada para Babinsa dan Koramil yang telah mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan hari ini ada beberapa orang pelaku pencurian sapi sudah sudah diamanakan dan diserahkan ke Polres Halut untuk di Proses lebih lanjut, ungkapnya.

Dandim berharap agar Babinsa di jajaran Kodim 1508/Tobelo tidak bosan untuk melakukan kegiatan komsos. Juga bersilaturahmi ke rumah warga binaannya. Dengan demikian, sekecil apapun informasi cepat diketahui dan dilaporkan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, jelasnya. (WYU - 1508). (andre)

Read More

KPK Dalami Dugaan Gugatan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga di Sabang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Febri Diansyah memastikan pihaknya mendalami dugaan Gugatan dalam pelaksanaan pembangunan dermaga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

Febri juga mengungkapkan, KPK juga telah memeriksa beberapa hal, antara lain PT Tuah Sejati Jamalludin Ahmad, PT Tuah Sejati Rahmat Luthfi, dan Direktur Utama 2011 PT Nindya Karya I Gusti Ngurah Putra.

Saksi Jamalludin Ahmad dan Rahmat Luthfi untuk dilangka PT Tuah Sejati, sementara I Gusti Ngurah Putra panggilan untuk tersangka PT Nindya Karya.

"Tiga saksi hari ini kami meminta konfirmasi terkait dengan hubungan antara PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (29/6/2018). 

Febri menuturkan, dalam pemeriksaan itu, penyidik ​​KPK berisi informasi yang diperlukan untuk mengetahui prosedur operasional standar, dan lain sebagainya. "Materi pemeriksaan terkait dengan prosedur operasi standar (SOP) internal seperti apa, pembahasan-terkait dengan proyek, dan juga relevan dengan dua resolusi yang dilakukan oleh dua orang ini," ujar Febri.

Febri juga mengungkapkan, KPK pada dasarnya telah mengeluarkan keterangan dari beberapa saksi. Meski demikian, KPK masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dari saksi lainnya.

"KPK juga mengungkap hal-hal yang relevan dengan proyek ini," kata dia.

Penyidikan terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dari kasus sebelumnya, yang menjerat empat orang.

Mereka adalah kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani; Juga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Keempatnya sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor dan dijatuhkan hukuman penjara berbeda-beda. Diduga terjadi kerugian keuangan sekitar Rp 313 miliar dalam rangka pembangunan dermaga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini.

Sementara, banyak modus penyimpangannya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan ada tiga hal yang jadi indikasi KPK. Pertama, soal penunjukan langsung, kedua ihwal yang sejak awal sudah dipersiapkan jadi pelaksana pembangunan, dan yang terakhir ada penggelembungan harga dalam penyusunan Harga Pokok Satuan (HPS).

Dariinyalan korupsi ini, Nindya Karya, dan Tuah Sejati menerima imbalan sebesar Rp 94,58 miliar. Berjiwa Harga Rp 44,68 miliar, dan Tuah Sejati cacat Rp 49,90 miliar. (rio)

Read More

Dandim Jakarta Timur Pastikan Ratusan Peluru yang Ditemukan di Kanal Banjir Timur Bukan Milik TNI AD

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Prajurit Korem 051/Wkt (Wijayakarta) yang tergabung dalam Pasukan Pengamanan (Pam) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 mendapat apresiasi dari Danrem 051/Wkt Kolonel Inf Bobby Rinal Makmun.

“Terima kasih kepada seluruh Prajurit Korem 051/Wkt yang terlibat pengamanan siaga Pilkada Jabar selama 4 hari di wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok,” kata Danrem saat mengawali evaluasinya di Aula Wijayakarta Makorem 051/Wkt, Kamis (28/6/18).

Danrem juga bangga atas netralitas yang telah ditunjukan prajuritnya saat pesta demokrasi Indonesia yang digelar serentak 27 Juni lalu.

“Sebagai Prajurit TNI dan aparat kewilayahan, saya bangga karena kalian telah melaksanakan tugas secara profesional dan kalian telah membuktikan Netralitas TNI sesuai undang-undang, sehingga pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung dengan aman,” tegas Danrem.

Namun demikian, Danrem meminta jajarannya tetap siap untuk mengantisipasi perkembangan situasi pasca pencoblosan.

Hadir dalam kegiatan ini Kasrem 051/Wkt Letkol Inf Wawan Kusnendar, Kasilog Letkol Czi E.Martadinata, Kasiter Letkol Arm Joko Triyanto, Kasiops Mayor Inf Agung Budhi, para Pasi/Kabalak dan Kapenrem 051/Wkt. (rio)

Read More

Pekan Depan, KPK Panggil Kader PDI-P TB Hasanuddin

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK terus mendalami dugaan penerimaan aliran dana proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 oleh pihak lain.

Febri mengungkapkan, dalam rangka mendalami kasus tersebut, KPK akan memanggil anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin untuk mendalami kasus korupsi Bakamla.

“Saya sudah dapat informasi dari penyidik minggu depan kita akan memeriksa satu orang saksi ya dari anggota DPR RI Komisi 1 DPR TB Hasanudin direncanakan minggu depan. Tapi pastinya nanti kami informasikan lagi,” kata Febri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

TB Hasanuddin adalah anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P. Pensiunan TNI ini merupakan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018, berpasangan dengan pensiunan Polri Anton Charliyan.

Menurut hitung cepat sejumlah lembaga, pasangan ini berada di posisi empat dari empat pasangan kandidat dengan hanya memperoleh suara di sekitaran 10-12 persen. 

Febri mengatakan, hari ini KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka untuk mendalami dugaan aliran dana.

“Kami mendalami lebih lanjut terkait peran FA (Fayakhun Andriadi) saat itu seperti apa terkait dengan proses pembahasan anggaran dan informasi tentang dugaan aliran dana pada sejumlah pihak,” jelas Febri. 

Febri juga mengungkapkan, untuk kasus Bakamla, KPK pada dasarnya telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi.

Meski demikian, KPK masih membutuhkan hasil pemeriksaan lebih lanjut dari saksi lainnya.

"Itu yang kita dalami, karena memang ada perkembangan dari penanganan kasus Bakamla ini sebelumnya dari kasus suap ke proses pembahasan anggaran,” kata dia.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya sebagai anggota Komisi I DPR.

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satellite monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.

Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun. Fee Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta. Suap untuk Fayakhun disebut diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Fayakhun juga diduga menerima 300.000 dollar AS. (rio)

Read More

Danlantamal IX Resmi Buka Acara Pengawasan PDTT Itjenal

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Komandan Lantamal (Danlantamal) IX Laksamana Pertama (Laksma) TNI Antongan Simatupang didampingi Wadan Lantamal IX Kolonel Marinir Supriyono dan Para Asisten Danlantamal IX serta Kadis/Kasatker Lantamal IX menerima kunjungan Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pembendaharaan TNI AL (Itjenal) Jakarta di Ruang Rapat Markas Komando (Mako) Lantamal IX Ambon. Jumat (29/06/2018).

Kunjungan Tim Pengawas Itjenal ke Lantamal IX dipimpin oleh Inspektur Pembinaan (Irbin) Itjenal Laksamana Pertama TNI Sunaryo, C.Fr.A., dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Danlantamal IX dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Pengawasan PDTT Itjenal di Lantamal IX, mengharapkan dengan keterbatasan sumber daya, utamanya sumber anggaran, maka dibutuhkan perencanaan secara cermat dan akurat dengan diadakannya pemeriksaan ini, akan dapat menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis secara timbal balik yang pada gilirannya terwujud komunikasi yang transparan.

Lebih lanjut disampaikan, kita semua dapat mengembangkan pola kemitraan dalam pelaksanaan kunjungan kali  ini. Karena dengan pola kemitraan, akan dapat dikembangkan menjadi suasana kooperatif, keterbukaan serta komunikasi yang dialogis, sehingga akan diperoleh informasi dan masukan yang obyektif secara timbal balik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (_clean government_), sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi keberhasilan tugas  tim maupun bagi peningkatan Lantamal IX.

Berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Pengawas Itjenal, Danlantamal IX menginstruksikan agar Satker yang ditunjuk memberikan dukungan sepenuhnya selama tim melaksanakan tugasnya di Lantamal IX.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pengawasan Itjenal menyampaikan bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan. Untuk itu pemeriksaan dilaksanakan dengan PDTT yang melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan di Lanal Tual, namun kegiatan tersebut juga mengikut sertakan beberapa personel dalam proses pelaksanaan yang ada di Lanal Tual sehingga Tim Itjenal perlu konfirmasi dengan personel tertentu.

Selain itu disampaiakan, pengawasan disini merupakan tugas dimana pengawasan menjadi penjamin atau angsuran terhadap organisasi khususnya di TNI AL didalam melaksanakan pengawasan. Untuk angsuran ini terbagi menjadi 4 yaitu audit atau pemeriksaan itu sendiri, reviu, evaluasi dan monitoring.

Kedatangan Irbin Itjenal bersama 5 orang anggota Tim Pengawas Itjenal lainnya diantaranya Irdaku Itjenal Kolonel Laut (S) Sigit Agung Wibowo S.E.,M.A.P., Parik Garbia Itjenal Letkol Laut (S) Dede Suhendrawan, S.T., Parik Dukbek Itjenal Letkol Laut (KH) Ir. Heri Kustono, Letkol Laut (KH) Yohanis Bassang, S.E., M.Si., M.M., dan Sertu Pdk Akdi. (arf).

Read More

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Mal Transmart Cilegon ke Lapas Serang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan eksekusi terhadap dua terpidana kasus suap pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon Ahmad Dita Prawira serta seorang pihak swasta wiraswasta Hendry.

Keduanya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Serang, Banten.

“Hari ini dilakukan eksekusi terpidana Akhmad Dita Prawira dan Hendry dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan mal di Cilegon, Banten ke Lapas Kelas II A Serang,” kata Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah, Jumat (29/7/2018).

Eksekusi tersebut, kata Febri, dilakukan setelah putusan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi sebagai tersangka. Iman diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait izin pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

Tak hanya Iman, KPK pun menetapkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira dan seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka penerima suap.

Sementara, dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, Direktur Utama PT KIEC Tubagus Dony Sugihmukti dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro sebagai tersangka. KPK menyebut ada modus baru dalam penyerahan uang dari pihak swasta kepada Iman dan Dita.

Modus operandi baru itu menggunakan saluran CSR (corporate social responsibility) pada klub sepak bola di daerah. Uang Rp 1,5 miliar yang berasal dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Brantas Abipraya ditransfer kepada rekening Cilegon United Football Club.

Pengiriman uang itu tercatat sebagai donasi atau sponsorship. Awalnya dua perusahaan pemberi suap tersebut kebingungan mengenai mekanisme penyerahan uang agar dapat disamarkan.

Iman kemudian menyuruh agar uang dikirimkan ke rekening klub sepak bola. Penyerahan dilakukan dua kali, masing-masing Rp 700 juta dari PT KIEC dan Rp 800 juta dari PT Brantas Abipraya.

Dari semua uang yang dikirimkan ada yang benar-benar digunakan untuk kepentingan klub sepak bola. Namun, sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan Wali Kota. KPK menduga uang Rp 1,5 miliar itu diberikan agar pemerintah Kota Cilegon memuluskan proses perizinan pembangunan Transmart. Salah satunya, terkait analisis dampak lingkungan (amdal). (rio)

Read More