Alasan Berhalanagn, Tiga Saksi Batal Penuhi Panggilan KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, anggota Komisi III DPR Tamsil Linrung, dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Mulyadi terkait kasus korupsi proyek KTP elektronik, Senin (2/7/2018).

Namun demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan ketiganya tak bisa menghadiri agenda pemeriksaan hari ini.

“Saksi Tamsil Linrung melalui stafnya tadi datang dan membawa surat. Yang bersangkutan ada kunjungan kerja hari ini dan minta jadwal ulang,” kata Febri melalui pesa singkat, Senin (2/7/2018).

Sementara itu, Febri menuturkan Aburizal Bakrie tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sedang berada di luar negeri.

Selain itu, saksi Mulyadi tak bisa memenuhi panggilan dikarenakan ada tugas lain pada hari ini. Hari ini, selain ketiga orang itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly danSekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni terkait kasus korupsi E-KTP.

Seluruh saksi hari ini diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. 

Menurut Febri, KPK masih terus mengklarifikasi, mendalami, serta menguji berbagai informasi-informasi terkait aliran dana dan proses penganggaran proyek e-KTP.

"Kami terus mengklarifikasi dan mendalami, termasuk menguji informasi yang ada terkait aliran adana, termasuk proses penganggaran sebelumnya," ujar Febri.

Sejak beberapa waktu lalu, KPK telah memeriksa belasan anggota dan mantan anggota DPR dalam kasus e-KTP.

Saksi-saksi dari DPR dikonfirmasi terkait dugaan aliran dana dan proses penganggaran proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Made Oka diduga memiliki perusahaan PT Delta Energy, yakni perusahaan di bidang investasi yang berlokasi di Singapura.

Perusahaan tersebut diduga menjadi perusahaan penampung dana korupsi e-KTP.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Made Oka diduga menjadi perantara jatah proyek e-KTP sebesar 5 persen bagi Setya Novanto melalui kedua perusahaan miliknya.

Adapun Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Setya Novanto.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan komisi sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.  (rio)

Read More

Bersama BNN Kota Tegal, Komandan Lanal Tegal Satukan Tekad Berantas Narkoba di Wilayah Kota Tegal

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto S.E, M.Tr., Hanla didampingi Dandenpomal juga Pasintel melaksanakan kunjungan ke kantor BNN Kota Tegal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 25 Kel. Mangunkusuman, Senin (2/7/2018).

Dalam kegiatan kunjungan kali ini  Komandan Lanal langsung disambut dan diterima  Kepala BNN Kota Tegal Drs. Windarto beserta staff kemudian langsung mengadakan pertemuan di ruang rapat BNN.

Dalam keterangannya Komandan Lanal menyampaikan. “Selain bersilaturrahmi dengan Pak Windarto dan jajaran Staff BNN, dalam pertemuan tadi juga sekaligus untuk menyamakan visi dan misi serta presepsi terkait pemberantasan peredaran narkoba, walaupun di kota Tegal sendiri peredaran barang haram tersebut belum begitu marak”

Kemudian Lanjutnya “Meskipun di wilayah Tegal relatif aman tapi kita harus bersinergi bersatu padu untuk melakukan pencegahan secara preventif baik dilingkungan masyarakat maupun lingkungan Prajurit TNI. Karena narkoba sudah menjadi ancaman nyata dan musuh bersama seluruh komponen Bangsa” pungkasnya. (arf)

Read More

Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Dikte KPU

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, eksekutif tak bisa mengintervensi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam hal pembuatan sebuah aturan.

KPU merupakan lembaga yang independen. Pernyataan ini terkait KPU yang memberlakukan aturan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh mengikuti pemilihan anggota legislatif tingkat daerah dan provinsi.

"Pemerintah tidak dapat mendikte, mengintervensi dan seterusnya. Kuncinya di situ. Jadi saya pikir, itu adalah kebijakan yang mandiri," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Ia pun berharap, Peraturan KPU tersebut ditaati oleh seluruh pihak terkait.

"Kalau KPU sudah menentukan seperti itu, ya itu menjadi kiblat bagi semuanya," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Soal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang hingga saat ini belum mengundangkan PKPU itu, Moeldoko tak mau ikut-ikutan berkomenntar.

Menurut dia, itu adalah hal teknis pada sistem pembuatan peraturan. Baca juga: Ketua KPU Anggap Sah PKPU Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

"Saya enggak bisa menjawab, karena itu sangat teknis," ujar Moeldoko.

Diberitakan, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, larangan mantan narapidana ikut pemilihan legislatif daerah dan pusat, sudah resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik. KPU berprinsip, aturan tersebut adalah sah dan tetap berlaku meskipun Kemenkumham tidak mengundangkannya.

"Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman (Pileg 2019)," ujar Pramono melalui pesan singkat, Sabtu (30/6/2018) lalu. 

Diketahui, larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Melalui Staf Khusus Presiden Adita Irawati, Presiden Joko Widodo mengatakan, menghormati keputusan KPU untuk memberlakukan aturan itu. Baca juga: KPU Sebut Masih Ada Ruang Perbaiki PKPU Lewat Uji Materi di MA "

Presiden menghormati langkah KPU sebagai lembaga yang mandiri," ujar Adita ketika dikonfirmasi Senin.

Apabila ada yang keberatan dengan peraturan tersebut, Presiden Jokowi mempersilahkannya untuk menggunakan mekanisme yang ada, yakni mengajukan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

"Yang tidak puas atas langkah KPU, dapat mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut Adita. (rio)

Read More

Tim EML Lantamal IX Beri Materi Kepada Mahasiswa Kedokteran Unpatti dan Poltekes Maluku

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Tim Evakuasi Medis Laut (EML) Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX memberikan materi tentang EML kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Prodi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Maluku di Pantai Lantamal IX Ambon. Senin (02/07/2018).

Kepala Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan, Sp.B., dalam arahannya kepada mahasiswa mengatakan materi Evakuasi Medis Laut yang diberikan ini sangat penting untuk membekali para mahasiswa kesehatan yang ada di Provinsi Maluku, karena sekitar 90 persen wilayah di Provinsi Maluku adalah lautan.

Lebih lanjut dikatakan agar seluruh mahasiswa mengikuti materi kesehatan bahari ini dengan serius. “Pahami dan ikuti semua intruksi dari instruktur, karena ilmu Evakuasi Medis Laut ini yang nantinya akan menjadi bekal ketrampilan para mahasiswa sekalian”, kata Karumkital dr. F.X. Suhardjo.

Latihan EML diikuti Mahasiswa Kedokteran Unpatti Ambon yang berjumlah 9 orang dan juga mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekes Maluku sebanyak 129 orang dengan dibagi menjadi dua gelombang diantaranya gelombang satu sebanyak 65 orang dan dilanjutkan gelombang kedua sebanyak 64 orang.

Para peserta diberikan materi kesehatan bahari diantaranya pengenalan alat-alat pertolongan korban di laut, pertolongan korban tenggelam secara perorangan dan kelompok menggunakan tandu air, melaksanakan resusitasi jantung paru, teknik menaikan korban dari laut ke perahu karet dengan satu orang penolong dan teknik dua orang penolong, teknik bertahan hidup di laut dengan cara uitemate (mengapung dan menunggu).

Selanjutnya para mahasiswa juga diberikan pengenalan tentang tindakan lanjutan di Chamber Hyperbaric. Selain itu juga para peserta di bekali dengan pengenalan motor tempel dan cara pengendalian kapal/perahu dengan harapan para peserta mampu memberikan pertolongan pada kasus kegawatdaruratan di air dan mampu melaksanakan prosedur evakuasi menggunakan transportasi air secara mandiri dari pulau terpencil menuju tempat pertolongan lanjutan.

“Konsep pembelajaran kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, latihan EML dilaksanakan menjadi beberapa bagian”, jelas Lettu Laut (K) Agus Wijaya, S.Kep., saat setelah kegiatan di Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX selesai.

Setiap kelompok melaksanakan pertolongan korban tenggelam dengan menggunakan tandu air, sambungnya, kemudian dibawa ke daratan dan memberikan BHD (Bantuan Hidup Dasar), berikut melaksanakan olah gerak perahu karet dan pengoperasian motor tempel dan pada saat dibawa ke tengah laut mahasiswa dilatih Uitemate oleh pelatih khusus.

“Selanjutnya problem berlanjut ke UGD yakni mahasiswa melaksanakan initial assesment korban tenggelam dan terakhir melaksanakan tindakan lanjutan di Chamber Hiperbarik. Pada tahap akhir ini mahasiswa masuk ke dalam RUBT (Ruang Udara Bertekanan Tinggi) dan dilatih untuk menjadi perawat tender dalam”, katanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako, SKM., M.Kes., mengatakan bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat baik bagi institusi maupun mahasiswa, oleh karena memang peran TNI AL khususnya Tim EML Lantamal IX sangat besar bagi terselenggaranya kegiatan ini.

Di kesempatan yang sama, Kepala Prodi Keperawatan Ambon Rony A. Latumenasse, S.Pd., M.Kes., menyampaikan kegiatan ini memang merupakan penjabaran Visi dan Misi Prodi D3 Keperawatan yakni mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan berwawasan bahari, sehingga memang bekerjasama dengan Tim EML Lantamal IX merupakan suatu keharusan, karena TNI AL adalah salah satu stage holder yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan bahari. (arf)

Read More

KPK Jadwalkan Periksa Aburizal Bakrie dan Yasonna Laoly Terkait Kasus E KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Senin (2/7/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, Aburizal Bakrie dan Yasonna Laoly akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Yasonna diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus e-KTP dengan tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masagung)," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Selain itu, KPK hari ini juga akan memeriksa anggota DPR Tamsil Linrung, anggota DPR Mulyadi, dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni.

Diah Anggraeni tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.45 WIB. Dia terlihat sedang menunggu untuk diperiksa oleh penyidik KPK.

Menurut Febri, KPK masih terus mengklarifikasi, mendalami, serta menguji berbagai informasi-informasi terkait aliran dana dan proses penganggaran proyek e-KTP.

"Kami terus mengklarifikasi dan mendalami, termasuk menguji informasi yang ada terkait aliran adana, termasuk proses penganggaran sebelumnya," ujar Febri.

Sejak beberapa waktu lalu, KPK telah memeriksa belasan anggota dan mantan anggota DPR dalam kasus e-KTP. Saksi-saksi dari DPR dikonfirmasi terkait dugaan aliran dana dan proses penganggaran proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Made Oka diduga memiliki perusahaan PT Delta Energy, yakni perusahaan di bidang investasi yang berlokasi di Singapura.

Perusahaan tersebut diduga menjadi perusahaan penampung dana. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Made Oka diduga menjadi perantara jatah proyek e-KTP sebesar 5 persen bagi Setya Novanto melalui kedua perusahaan miliknya.

Adapun Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Setya Novanto.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. Video Pilihan 00:00 / 00:49 KPK Periksa Tersangka Kasus E-KTP, Made Oka Masagung Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya, yakni PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan komisi sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. (rio)

Read More

Komandan Yonmarhanlan V Hadiri Perayaan HUT Bhayangkara Ke 72

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan V Surabaya Letkol Marinir Endrawan Rahmania M.Tr. Hanla., menghadiri perayaan HUT ke 72 Bhayangkara di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemarin.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyelenggarakan kegiatan jalan sehat Polri-TNI, bersama unsur Forkopimda dan masyarakat, dalam rangka memperingati HUT ke -72 Bhayangkara.

Kegiatan HUT Bhayangkara kali ini mengusung tema "Dengan Semangat Profesional, Modern dan Terpercaya, Polri Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas Tahun 2018 hingga Tahun 2019".

Pelaksanaan dibukanya acara tersebut ditandai dengan pelepasan Balon Udara oleh Kapolres Tanjung Perak.

Dalam sambutannya Kapolres Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan "Dengan perayaan HUT Bhayangkara ke 72 tahun ini, Polri diwajibkan untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat.

Tiga pilar di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Perak sendiri, juga telah melibatkan masyarakat untuk membantu terciptanya Kamtibmas. Ditandai dengan telah bergabungnya beberapa komunitas kelompok masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemeliharaan Kamtibmas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0831 Surabaya Timur, Dandim Surabaya Utara, Danyonmarhanlan V, Danyonif 5 Marinir, Danpomal Lantamal V,  beserta sebagian anggotanya masing-masing. Mereka berbaur dengan masyarakat, menikmati hiburan musik dangdut dengan artis pendukung dari ibukota. (arf)

Read More

HUT ke-72 Bhayangkara, Kapolri Tabur Bunga di Makam Pahlawan Kalibata

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Polri menggelar program-program di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Timur, pada Senin (2/7/2018) pagi.

Serangkaian acara yang dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Bhayangkara yang jatuh pada Minggu 1 Juli 2018.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian hadir dalam acara tersebut dan sebagai inspektur upacara di TMP Kalibata.

Usai upacara, bersama sejumlah petinggi Polri lainnya, Kapolri untuk melakukan tabur bunga di beberapa makam, di intelijen di Kapolri Jenderal Pol (Purn) Widodo Boediarmo.

Tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para mantan anggota Polri yang telah mengabdi selama adat di Kepolisan RI.

Namun, Kapolri menyampaikan bahwa upacara di TMP Kalibata bukan upacara utama untuk HUT ke-72 Bhayangkara.

"Jadi HUT-nya sudah lewat kemarin, tapi saya sudah mengambil keputusan," ujarnya.

Mantan Kapolda Papua itu mengatakan, Polri tidak mengumpulkan banyak orang untuk menggelar upacara besar HUT Bhayangkara tahun ini. Sebab, Kata Kapolri, 1 Juli 2018 masih dalam rangkaian proses pilkada di 171 daerah.

Banyak perwira dan personel polri yang berfokus di beberapa daerah. Bahkan, sebagian Brimob juga dikirim ke beberapa daerah untuk memperkaya Pilkada.

"Jadi saya putuskan untuk 1 Juli tidak menyisakan upacara tetapi nanti ditunda tanggal 11 Juli nanti dalam bentuk syukuran di Istora Senayan yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden," kata Kapolri. (rio)

Read More

Persiapan Mutasi, Asisten Operasi Danlantamal V Pamit di Upacara Penaikan Bendera

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Persiapan mutasi menjadi Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Dansatlinlamil)  Surabaya,  Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Asops Danlantamal) V Kolonel Laut (P) Hery Winarno pamit pada personel Lantamal V pada upacara penaikan bendera rutin yang digelar di lapabann Yos Sudarso Mako Lantamal V Jl. Laksda M. Nasir no 56 Tanjung Perak Surabaya, Senin (2/7).

Upacara bendera tersebut dihadiri oleh para Asisten Komandan Lantamal V, para Kasatker dan Kadis jajaran Lantamal V, para perwira staf, Bintara, Tamtamaserta PNS Lantamal V.

Asops Danlantamal V dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil yang telah bahu mambahu menyukseskan pelaksanaan tugas Lantamal V selama ia menjabat sebagai Asops Danlantanal V ini.

Dalam waktu terdekat,  prajurit Lantamal V telah diperbantukan dalam pengamanan pilkada serentak 2018 di Jatim.

“terima kasih kepada personil yang turut terlibat dalam pengamanan pada pelaksanaan pilkada serentak 2018, sehingga dapat berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Hery sapaab akrab Asops Danlantamal V ini juga mengingatkan personel dijajaran Lantamal V untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan atau pemberitahuan yang isinya bertentangan dengan kebijakan dan pemerintah pimpinan TNI/TNI AL, mengingat telah ditetap pejabat pejabat mana saja yang diberi kewenangan untuk mengelurkan pernyataan resmi institusi TNI/TNI AL.

Selain itu Ia juga mengingatkan anggotanya untuk selalu mengutamakan faktor keamanan terutama dalam penggunaan, pembawaan dan penyimpanan senjata api, amunisi dan bahan peledak baik di basis maupun didaerah operasi.

Untuk para kasatker agar melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara langsung, periodik maupun waktu tertentu yang dibutuhkan ke gudang senpi, muhandak, untuk menjamin telah dilaksanakan tertib administrasi penggunaan senpi, senjata api, amunisi dan bahan peledak di satuannya.

Hery mengharapkan kepada seluruh anggota untuk mewaspadai upaya upaya provokatif dan adu domba yang sering ditemui di media sosial. ia menekankan untuk tidak ditanggapi dan terprovokasi,  jangan mengambil tindakan sendiri tapi laporkan secara berjenjang kesatuan atas.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, ia juga memerintahkan agar seluruh anggota tidak terlibat politik praktis, bersikap netral dengan tidak melibatkan satuan / perorangan / fasilitas dinas TNI dalam setiap kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun diluar tugas dan fungsi TNI, pedomani buku tentang netralitas TNI, tidak memberikan komentar, penilaian, kampanye dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun kualitas bakal calon kepala daerah.

Sebagai penutup, Hery menekankan untuk anggota jangan terlibat dan menghindarkan diri beserta keluarga dari kasus narkoba, asusila dan LGBT. "tidak ada ampun, tidak ditolerir kepada seluruh anggota yang terlibat dengan kasus tersebut, perintah pimpinan sudah jelas, yakni dipecat," pungkasnya. (arf)

Read More

Terbit Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkot Surabaya Lakukan Sosialisasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menekankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami alur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua harus mengikuti sosialisasi ini sampai selesai supaya paham dan jika tidak tahu jangan malu untuk bertanya karena ke depannya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya agar ketika pelaksanaan tidak menimbulkan masalah khususnya masalah pidana,” tegas Wali Kota Risma di Graha Sawunggaling lantai 6, Senin, (2/7/2018).

Kabag Administrasi Pembangunan Robben Rico menambahkan, sosialisasi pengadaan barang dan jasa diadakan selama 3 hari (2-4 Juli). Di hari pertama, kata Robben, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkot Surabaya dan seluruh pejabat pembuat komitmen. Lalu, di hari kedua dan ketiga masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kelompok Kerja Pemilihan (ULP) dan Pengurus Barang.

“Kita bagi supaya peserta dapat mengikuti arahan dengan baik karena kalau terlalu banyak takutnya tidak efektif,” kata Robben di sela-sela acara. 

Robben berharap, seusai arahan selama tiga hari, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, Hardi Afriansyah selaku Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah (LKPP) mengatakan, perbedaan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah konsep, struktur lebih ramping serta menyesuaikan dengan daspraktis perkembangan di dunia internasional.

“Konsep Perpres nomor 16 ini lebih simplifikasi norma pengadaan. Artinya, norma-norma yang diatur bersifat umum saja dan tidak mengatur norma-norma teknis atau prosedural. Jadi aturan lebih simpel,” ujarnya.

Disampaikan Hardi, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku sejak 1 Juli 2018 itu menghasilkan 12 aspek baru yang saat ini telah diatur antara lain, value money, pekerjaan integrasi (gabungan tipe pengadaaan sesuai dengan tujuan), kekuatan di aspek perencanaan, agen pengadaan, konsolidasi untuk mendorong paket sejenis, memperkenalkan swakelola untuk ormas, repeat order (pemesanan berulang untuk konsultan), refresh order (penawaran harga secara berulang untuk mendapatkan harga terbaik), pengecualian (norma-nomra yang mengatur pengadaan sesuai dengan kondisi pasar), penelitian (berbasis kontrak agar fokus dan tidak dihambat oleh proses pengadaan), e-marketplace serta hasil elektronik pemerintah dan penyelesaian sengketa kontrak.

“Diharapkan dengan munculnya keduabelas aspek baru mampu meningkatkan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa dari pemerintah,” tuturnya.

Ditanya manfaat agen pengadaan yang sebelumnya tidak ada, Hardi menjelaskan bahwa pemerintah menyadari secara penuh bahwa SDM pemerintah terkadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan itu sendiri. “Ada barang jasa yang kompleks, ada barang jasa yang kondisi pasar dan kualitas tidak diketahui oleh SDM pemerintah atau SDM pemerintah tidak didekasikan untuk pekerjaan itu. Maka dalam kondisi ini pakai saja agen pengadaan,” tuturnya.

Selain penambahan 12 aspek baru, Hardhi menyebutkan ada beberapa perubahan istilah dalam Perpres no 54 tahun 2010 ke Perpres no 16 tahun 2018 seperti, K/L/D/I menjadi K/L/PD, lalu dokumen pengadaan menjadi dokumen pemilihan, lalu  istilah pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan berubah menjadi pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan.

Selain itu, perubahan ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP berubah menjadi Pokja Pemilihan serta Sistem Gugur menjadi Harga Terendah. (arf)

Read More

Danlantamal VI Turut Dampingi Panglima TNI Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-72 Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyampaikan ungkapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-72 tahun 2018 kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dimanapun berada. Hal ini diungkapkan pada saat Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal. Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. transit di Lanud Sultan Hasanuddin setelah berkunjung dari Kota Jayapura, Papua, Minggu (01/07/2018).

“Selamat Ulang Tahun ke-72 para anggota sekalian, semoga Polri semakin profesional, modern dan terpercaya,” kata Panglima TNI didampingi Kapolri beserta para Pangkotama Sulsel yaitu Pangdam XIV Hasanuddin, Pangkoopsau II, Kapolda Sulsel, Danlanud Sultan Hasanuddin beserta para undangan lainnya.

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri saat ini sudah semakin baik, hal ini terbukti dari hasil survei persepsi publik terhadap Kepolisian terus meningkat.

Selanjutnya, Panglima TNI berpesan dan menekankan kembali agar soliditas dan sinergitas TNI Polri terus tetap dijaga. “Oleh sebab itu, soliditas TNI-Polri harus ditingkatkan dalam menjaga keutuhan NKRI yang merupakan harga mati,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI didampingi Kapolri dan para Pangkotama Sulsel meniup lilin kue ulang tahun ke-72 yang disediakan oleh para panitia penyambutan kunjungan ini. (arf)

Read More

Kodam V/Brawijaya Sediakan Kawasan Bebas Motor Untuk Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kawasan bebas motor yang disediakan oleh Kodam V/Brawijaya, dinilai dapat mengurangi tingginya tingkat polusi udara di Kota Surabaya.

Di dalam lahan bebas motor itu, nantinya tak hanya dilengkapi oleh fasilitas olahraga saja. Akan tetapi, masyarakat yang mengunjungi kawasan bebas motor yang berlokasi di lapangan Makodam V/Brawijaya tersebut, juga akan dimanjakan dengan berbagai sentra kuliner yang berada di lokasi itu.

Hal tersebut, dikatakan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, ketika meresmikan lokasi Car Free Day di lapangan Makodam. Minggu, (1/7/2018) pagi.

“Kebetulan lapangan Kodam kan luas. Semua masyarakat bisa datang ke lapangan Makodam untuk melaksanakan olahraga bersama disini, khususnya di hari Minggu,” ujar Mayjen Arif.

Dijelaskan Pangdam, dirinya akan menambahkan beberapa fasilitas olahraga lainnya. Selain voli, Kodam juga akan menambahkan beberapa fasilitas olahraga lainnya, termasuk diantaranya arena skate board dan sarana lainnya.

“Nantinya, masyarakat bisa memilih dan menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan,” tutur Pangdam.

“Ini juga termasuk bagian dari Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat. Lapangan ini, milik kita bersama,” tambahnya.

Dalam launching kawasan Car Free Day tersebut, tak hanya dihiasi dengan senam bersama saja. Namun, berlangsungnya kegiatan itu, juga diwarnai dengan aksi ngonthel bersama yang melibatkan salah satu komunitas sepeda tua di Surabaya.

Selain dihadiri Pangdam, berlangsungnya acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Widodo Iryansyah, S. Sos, Irdam V/Brawijaya, Kolonel Arh Purwo Sudariyanto, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonle Kav M. Zulkifli, para Asisten Kasdam dan para Kepala Badan Pelaksana (Kabalak) Kodam V/Brawijaya. (andre)

Read More

TPS 49 Manukan Kulon Gelar Coblos Ulang Pilkada Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sekitar 381 warga Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan coblos ulang atau pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Jatim 2018 di TPS 49 Manukan Kulon, Minggu (1/7/2018) pagi ini.
   
"Pelaksanaan PSU sampai saat ini masih kondusif dan petugas kami tampak sangat siap menyelenggarakan PSU," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Purnomo Satriyo Pringgodigdo saat meninjau pelaksanan PSU di TPS 49.
   
Menurut dia, pelaksanaan PSU kali ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya terkait adanya pelanggaran berupa pasangan suami istri (pasutri) berusia lanjut yang melakukan coblos ganda di TPS yang berbeda yakni di TPS 49 Manukan Kulon dan TPS 09 Manukan Wetan.
   
Pasutri bernama Kudori (suami) dan Sulichah (istri) itu kontrak rumah di Manukan Kulon dan mencoblos di TPS 49 terdekat dengan menggunakan formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik tuan rumah. Kejadian tersebut baru diketahui pada saat tuan rumah yang merasa tidak mendapat C6 mendatangi TPS 49 untuk mencoblos dengan menggunakan KTP elektronik.
   
Sementara itu, salah satu saksi dari Cagub dan Cawagub Jatim Khofifah dan Emil, Junaedi mengatakan pelaksanaan PSU yang digelar di TPS 49 hingga saat ini berjalan lancar.
   
"Coblos ulang sudah mulai pukul 07.00 WIB. Sampai saat ini tidak ada kendala. Warga juga mulai berdatangan menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
   
Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia sebelumnya mengatakan sudah menjadi risiko jika partisipasi menurun saat digelar coblos ulang. "Pengalaman melaksanakan PSU, partisipasi masyarakat selalu menurun," katanya.
   
Meski demikian, lanjut dia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tandes serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 49 yang baru dibentuk akan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat sekitar.
   
Ketua Panwaslu Surabaya Hadi Margo sebelumnya mengatakan pihaknya tetap memproses sesuai UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, selain itu juga di TPS terdapat dua saksi dari dua pasangan calon yang mengetahui kejadian tersebut.
   
"Faktor yang dihitung situasional, ketika fakta berbicara, maka sesuai peraturan ya harus diulang," katanya.
   
Meski demikian, lanjut dia, Panwaslu berharap persoalan tersebut tidak dilanjutkan masuk ke rana pidana menyusul kondisi dari pasutri tersebut selain sudah berusia lanjut, juga tidak bisa baca tulis dan kadang-kadang mulai hilang ingatan atau pikun. (*/arf)

Read More