Jumat, 06 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan Kota Surabaya sudah layak jadi tempat investasi internasional. Buktinya, saat ini sudah banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya di Kota Pahlawan ini.

Yang terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Budget Petroleum melalui PT Arvada Investasi menanamkan investasinya di Kota Surabaya senilai Rp 2,1 triliun. Dana investasi itu digunakan untuk membeli tiga tower apartemen yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk.

Tiga tower apartemen itu tersebar di Surabaya barat, yakni Grand Sungkono Lagoon, Surabaya pusat di Grand Shamaya dan di Surabaya timur yakni di Grand Dharmahusada Lagoon. Tiap satu tower apartemen rata-rata terdiri dari 400 unit kamar. Harga per unitnya lebih dari Rp 500 juta.

“Kehadiran investor asing (Dubai) ke Surabaya ini menjadi bukti bahwa Surabaya aman dan nyaman untuk investasi. Peluang investasi internasional ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang bagi warga Kota Surabaya dalam kesempatan bekerja,” ujar Wali Kota Risma saat menerima pengusaha asal Dubai, Zahid Basir di rumah kediaman wali kota, Jalan Sedap Malam, (6/7/2018).

Menurut Wali Kota Risma, selama ini investasi hanya dilakukan oleh investor lokal maupun nasional. Makanya, dengan adanya investor asing ini diharapkan akan semakin menarik perhatian investor asing lainnya untuk menanamkan dananya di Kota Pahlawan.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan bisnis properti di Kota Surabaya lebih menarik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga properti yang semakin tinggi dibanding dengan DKI Jakarta. Tentunya, kenaikan harga properti di Surabaya ini meningkat tajam setelah Pemkot Surabaya gencar membangun jalan-jalan baru, seperti jalur lingkar luar barat (JLLB) dan jalur lingkar luar timur (JLLT).

“Selama saya menjabat, saya sudah membangun sepanjang 250 kilometer (km) jalan baru. Genangan air tiap tahu juga terus mengalami penurunan hingga sekarang hanya 3%,” ungkapnya.

Zahid Bashir selaku Managing Director menjelaskan alasan pihaknya ingin melakukan investasi di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satunya perasaan aman yang ada di Kota Surabaya. Meskipun, beberapa bulan kemarin Surabaya sempat mengalami tragedi bom, namun Ibu Risma cepat bangkit, sehingga kota ini kembali kondusif.

“Saya yakin dengan sensor security Surabaya, karena sudah dibuktikan oleh Ibu Risma melalui perilaku dan perkataannya untuk warganya,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PP Properti Tbk (PPRO), Taufik Hidayat menambahkan, pembangunan sarana dan pra sarana infrastruktur yang terus memadai menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan Kota Surabaya menjadi jalur perdagangan dan daerah transit atau tempat pertemuan para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Surabaya. Melihat kondisi pasar saat ini, tentunya bisa menjadi bukti bahwa pasar Properti di Surabaya tetap menarik bagi investor.

“Pembelian 3 Tower senilai Rp 2,1 Triliun sebagai bukti kepercayaan pasar terhadap produk-produk PPRO yang inovatif, sekaligus membuka peluang kerja untuk warga Surabaya sendiri,” imbuhnya.
(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kodam Jaya-Cililitan. Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto meminta panitia seleksi Calon Taruna (Catar) Akmil untuk cermat dan teliti serta menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi, sehingga membuka celah penyimpangan yang merugikan institusi dan peserta.

"Pegang teguh komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem seleksi agar dapat berjalan lebih tertib, adil, obyektif, jujur dan transparan," kata Pangdam Jaya saat membuka sidang pemilihan tingkat daerah Catar Akmil sumber umum/reguler di Aula A. Yani, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (6/7/18).

Pangdam juga meminta panitia untuk memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis disertai dasar alasan bagi peserta yang tidak lulus.

"Beri penjelasan dan dasar alasan bagi calon yang tidak lulus, sehingga dapat diterima dengan penuh kesadaran dan tidak menimbulkan efek negatif dikemudian hari," jelas Pangdam Jaya.

Sebanyak 159 orang Catar mengikuti sidang pemilihan tingkat daerah Catar Akmil sumber umum/reguler.  Jumlah ini merupakan hasil seleksi dari 2.145 orang pendaftar yang telah melewati dan lulus serangkaian tes seperti tes administrasi, kesehatan, kamampuan jasmani dan mental ideologi. Selanjutnya dalam sidang ini akan dipilih 38 Catar untuk dikirim ke seleksi tingkat pusat, sementara Kodam Jaya pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi 19 orang untuk mengikuti pendidikan.

Pemuda-pemuda kader terbaik bangsa ini dipersiapkan menjadi perwira dan unsur pimpinan di satuan-satuan TNI, untuk itu menurut Pangdam Jaya, hasil dari proses pemilihan ini merupakan cerminan keberhasilan Kodam Jaya dalam membantu meningkatkan kualitas prajurit ke depan yang lebih handal, tangguh, militan dan profesional.

Mekanisme sidang pemilihan dibagi tiga gelombang pemilihan. Tiap gelombang, oleh panitia seleksi maupun oleh peninjau dan pengawas dari Mabes TNI dan Itjenad diteliti secara cermat. Bahkan ada beberapa Catar yang sempat diukur ulang tinggi badannya atas perintah Pangdam Jaya. (rio)

Kamis, 05 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Suprianto menutup Pembekalan Pengetahuan Dasar Intelijen bagi Personel Satuan Jajaran Kodam Jaya Ta. 2018, bertempat aula Sudirman Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo Jakarta Timur, Kamis (05/07).

Dalam amanatnya Mayjen TNI Joni Suprianto mengharapkan dengan diberikan pembekalan ilmu pengetahuan dasar intelijen baik bersifat penanaman materi maupun penyampaian perkembangan aktual dapat ditindaklanjuti terus oleh peserta baik kepada Perwira maupun Bintara intelijen.

Sinergi yang baik antara Aparat Intelijen dengan Instansi terkait serta komponen masyarakat sangat menentukan demi menciptakan efektivitas daya tangkal dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat, terlebih untuk menghimpun informasi serta pemetaan kerawanan di wilayah masing-masing serta mengantisipasi perkembangan situasi kondisi paska Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 2018 dan menjelang Pilpres tahun 2019 dan pesta olahraga Asian Games XVIII 2018 di Palembang dan Jakarta.

Menyadari pengembangan kualitas sesuai tuntutan tugas, Pangdam Jaya/Jayakarta menekankan kepada peserta agar sekembalinya di satuan nanti untuk dapat mempelajari kembali materi yang telah diperoleh dan dapat mengaplikasikan materi yang diajarkan, sehingga dapat lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Hadir dalam kegiatan penutupan Pembekalan Pengetahuan Dasar Intelijen Irdam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, Wakapendam Jaya serta peserta pembekalan berjumlah 33 orang. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Meningkatkatnya jumlah volume antrian warga Surabaya yang akan melakukan perekaman maupun pencetakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus melakukan berbagai upaya demi memperlancar proses perekaman hingga pencetakan (E-KTP). Bahkan, dalam waktu dekat, ia berencana menambah jumlah alat perekaman dan cetak E-KTP.

Sejak pukul 06.30 WIB, Wali Kota Risma memantau langsung jalannya proses perekaman dan pencetakan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang terletak di Mal Pelayanan Publik Siola. Sehari sebelumnya, Wali Kota Risma juga melakukan kunjungan di Kantor Dispendukcapil guna mengetahui langsung adanya kendala yang dihadapi, agar bisa segera dilakukan evaluasi untuk mempercepat proses kepengurusan KTP elektronik.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya guna memaksimalkan pelayanan kepengurusan E-KTP. Beberapa kendala pun segera dilakukan evaluasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Bahkan, dalam kunjungannya di Kantor Dispendukcapil Siola, ia secara langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penambahan komputer dan printer guna mendukung proses percepatan pengurusan E-KTP.

"Memang kemudian kan tak evaluasi semuanya. Memang yang pertama alat kita terbatas, ini kita ngambil beberapa dari kecamatan, sambil nanti kita lakukan pengadaan sendiri untuk finger dan iris mata. Kita juga akan adakan untuk printer," kata dia, usai melakukan kunjungannya di Kantor Dispendukcapil Siola, Kamis, (05/07/18).

Selain keterbatasan alat yang menyebabkan meningkatnya volume antrian di Kantor Dispendukcapil Siola, Wali Kota Risma mengungkapkan proses validasi data pun juga harus dilakukan untuk mencocokan data dengan pemerintah pusat agar diketahui data warga tersebut tidak dalam kondisi ganda. “Sehingga kalau dobel (ganda) itu pasti susah untuk ngeluarinnya (E-KTP). Buktinya kalau yang ndak ada masalah, lancar,” imbuhnya.

Kendati demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menuturkan pihaknya akan terus berupaya agar poses perekaman hingga pencetakan E-KTP warga Kota Surabaya ini bisa lebih dipercepat.

“Hari ini kita juga sudah kirim surat ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk short cardnya, Insya allah, nanti kita akan lebih cepat, kita akan nambah lima unit (alat E-KTP)," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Suharto Wardoyo mengatakan meningkatnya jumlah volume antrian warga untuk menggurus E-KTP di Dispendukcapil Siola, disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya alat pencetak E-KTP, dan semakin bertambahnya warga yang baru berusia 17 tahun. Selain itu, adanya data ganda kependudukan juga menjadikan faktor meningkatnya volume antrian. Karena, lanjut ia, warga harus datang untuk melakukan perekaman ulang di Kantor Dispendukcapil Siola.

“Perekaman E-KTP rata-rata perhari mencapai 488. Jadi cukup banyak, karena masa libur sekolah. Banyak juga yang baru berusia 17 tahun melakukan perekaman E-KTP,” ujar Suharto Wardoyo, atau yang sering disapa Anang ini.

Menurut dia, dari 18 kecamatan yang memiliki alat cetak E-KTP ada beberapa diantaranya yang memang mengalami kerusakan. Sehingga, harus dilakukan perbaikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlahnya antrian warga menggurus E-KTP di Kantor Dispendukcapil Siola.

“Mulai bulan Juli ini kita giatkan perekaman E-KTP semalam, termasuk cetak E-KTP juga kita giatkan, sehingga masyarakat bisa tuntas untuk mendapatkan KTP elektronik,” imbuhnya.

Anang menambahkan, saat ini pihaknya akan menuntaskan sebanyak 39,547 ribu E-KTP yang siap cetak. Pihaknya berupaya agar proses perekaman dan pencetakan E-KTP bisa lebih dipercepat. Selain akan melakukan penambahan alat, pihaknya juga telah menerapkan tiga shift kerja untuk mempercepat proses pencetakan E-KTP tersebut.

“Jadi alat rekam E-KTP yang sebelumnya tiga akan kita tambah dua menjadi lima. Alat cetak E-KTP yang sebelumnya dua di Dispendukcapil, akan kita tambah dua menjadi empat, bahkan lima juga,” pungkasnya.

Upaya percepatan dalam menyelesaikan KTP Elektronik ini tidak lepas dari evaluasi yang terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya, berbagai adanya kendala pun segera dicarikan jalan keluar guna memaksimalkan pelayanan terbaik kepengurusan E-KTP kepada masyarakat. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kodim 0502/Jakarta Utara (JU) melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam bentuk pelaksanaan test narkoba (test urine) puluhan Prajurit dan PNS Kodim 0502/JU bertempat di Aula Makodim, Kamis  (5/07/18).

Kegiatan tes urine yang dilakukan secara mendadak atas perintah  langsung dari Komandan  Kodim 0502/JU Letkol Arm Arif Rahman,S.Sos.,M.M, kegiatan ini dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan terhadap peredaraan gelap narkoba (P4GN). Kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Kali ini, prajurit yang mengikuti tes urine merupakan anggota Unit Intel, Koramil, dan dari anggota markas Kodim 0502/JU

Dandim saat didampingi Pasi Intel Kapten Arm T.Sigit Wibowo,S.Pd mengatakan, guna mengantisipasi keterlibatan anggota dengan barang haram tersebut akan dilaksanakan secara rutin, tanpa memberikan info kesiapan apapun.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan TNI AD khususnya di jajaran Kodam Jaya sesuai perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto agar semua prajurit dan PNS bersih dari Narkoba,” jelas Dandim mengulang kalimat Pangdam Jaya.

Dandim 0502/JU Letkol Arm Arif Rahman,S.Sos.,M.M menuturkan, tes urine kali ini mengacu pada enam parameter, yaitu zat amfetamin, ganja, morfin, benzodiazepin, metamfetamin atau sabu, dan kokain.

“Jika hasil tes urine prajurit mengandung dari salah satu parameter itu, maka diduga mengkonsumsi narkoba. Namun demikian, dugaan itu belum bisa dipastikan positif mengkonsumsi. Sebab, harus melalui berbagai tahapan. Dan jika dari beberapa tahap masih terlihat positif maka konsekuensi pecat akan diterima anggota apabila kedapatan diantara mereka, menggunakan dan ataupun mengedarkannya.

Hasil yang diperoleh dalam pemeriksaan untuk prajurit dan Pns semuanya negatif sehingga personel seluruhnya dinyatakan sehat dan bebas dari narkoba. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadan Kodiklatal) Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., mewakili Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P secara resmi membuka Pendidikan kematraan (Dikmatra) 2 dan Pendidikan Aplikasi (Dikaplikasi) 2 di Gedung Betelgeuse Pusdiklapa kesatrian Bumimoro, Kodiklatal, Surabaya, Kamis, (5/7).

 Pendidikan Dikmatra 2 dan Dikaplikasi 2 tersebut diikuti 40 orang dengan rincian, 15 orang mengikuti Dikmatara 2 dan 25 orang mengikuti Dikaplikasi 2.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P. dalam amanat  yang dibacakan Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Pendidikan yang akan dilaksanakan selama 2 bulan ini sangat penting bagi para siswa yang telah mengikuti diklapa di luar tni al ataupun bagi para siswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan strata S-2, karena setelah mengikuti pendidikan ini para siswa diharapkan siap untuk mengemban tugas-tugas sebagai staf gugus tugas atau jabatan lain setara lulusan diklapa.

Adapun sasaran pendidikan ini adalah para perwira siswa mampu melaksanakan kegiatan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) pada tingkat gugus tugas, menyusun perencanaan operasi laut dan menyusun perencanaan dukungan logistik operasi laut sesuai prosedur dengan baik dan benar.

Dibidang karier disampaikan bahwa, prospek dan peluang karier seorang perwira tidak datang dengan sendirinya, namun sangat bergantung pada upaya dan kinerja di lapangan penugasan. Artinya, karier dan masa depan saudara akan sangat ditentukan oleh sejauhmana para perwira mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan penugasan serta mampu mengembangkan kemampuan diri dalam kompetisi yang sehat dan dinamis.

Dalam menjalankan tugas tidak mudah untuk dapat menjawab tantangan tugas tersebut, karena sampai sekarang masih ada beberapa persoalan kepemimpinan, antara lain kurang kuatnya karakter pemimpin, kurang memiliki kompetensi untuk menghadirkan perubahan, kurang memiliki integritas dan kurangnya berinteraksi serta berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam pendidikan ini perwira siswa akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan olah pikir konseptual pada tataran taktik, agar dapat diandalkan dengan tingkat kemampuan profesi yang tinggi, antisipatif dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi di masa mendatang.

Selain itu, diharapkan proaktif mengatasi berbagai persoalan dalam situasi kritis, serta dapat mengambil keputusan secara cepat, cermat dan tepat bertumpu pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, hasil didik Kodiklatal khususnya para perwira harus berkualitas, memiliki integritas dan etika moral yang tinggi, memiliki futuristik, cerdas, berkepribadian baik yang pada waktunya akan mampu menggantikan para seniornya untuk menduduki jabatan di dalam maupun di luar struktur organisasi tni. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Untuk lebih memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 tahun 2018 Lantamal VI menggelar  perlombaan ketangkasan prajurit halang rintang laut di Dermaga Layang Mako Lantamal VI Rabu 04/07/2018


Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr. Han saat membuka perlombaan ini mengatakan  Lomba Halang Rintang Matra Laut untuk menguji keterampilan dan ketangkasan prajurit dalam menghadapi berbagai bentuk halangan maupun rintangan yang berada di laut.

Lebih lanjut Perwira Tinggi (Pati) Bintang Satu ini berharap kegiatan ini bisa  menambah semaraknya rangkaian HUT Lantamal VI ke-68, agar  terjalin kedekatan dan silaturahmi antara personel Lantamal VI

Pada kesempatan ini juga Danlantamal VI memotivasi semua tim peserta lomba agar sekuat tenaga berusaha menjadi yang terbaik sekaligus membuktikan bahwa Satuannya   berhasil dalam pembinaannya.

Perlombaan ini diikuti 10 Tim dari beberapa Satuan Kerja dan Kewasgiatan di Lantamal VI, yaitu Yonmarhanlan VI, Staf Logistik (Slog) dan Kewasgiatan,  Staf Perencanaan (Srena) dan Kewasgiatan, Diskes/Rumkit/Ladokgi, Fasharkan Makassar, Detasemen Markas (Denma), Satrol, Staf Intelejen (Sintel) dan Kewasgiatan serta Polisi Militer (Pomal) Lantamal VI.

Pada perlombaan halang rintang ini setiap tim terdiri dari 6 orang yang diberi tantangan  cukup berat yaitu berenang dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) kemudian harus melalui beberapa rintangan seperti menyelam melewati drum, menaiki Perahu Karet (PK) setelah itu kembali menyelam di bawah drum, selanjutnya  peserta kembali harus  mampu naik ke PK, tapi kali ini peserta diharuskan untuk membalikkan PK dan kemudian mengembalikan PK ke posisi awal, yang membutuhkan kerjasama, trik dan tenaga besar dari anggota tim.

Selanjutnya kembali berenang menuju pantai Jalaria, disana peserta harus melewati rintangan dengan memanjat tali hingga menyentuh posisi tertinggi, tidak selesai disitu peserta kembali diuji tantangan berat dengan berlari sambil menggotong tandu yang memuat salah satu anggota tim di atasnya, terakhir satu orang peserta harus mampu melempar tali kapal dengan sasaran yang telah ditentukan.

Keluar sebagai Juara I Lomba Halang Rintang Matra Laut adalah Tim Yonmarhanlan VI B, Juara II Yonmarhanlan VI A dan Juara III Slog Lantamal VI. Para pemenang diberi hadiah uang pembinaaan oleh Danlantamal VI.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Rasman M.Tr Han, para Asisten Danlantamal VI, Dansatrol, Kafasharkan, Kadis/Kasatker dan para Perwira Menengah serta sebagian besar personel Lantamal VI. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Pasca status Gunung Agung meningkat menjadi status Level III (siaga) warga Karang Asem dan sekitarnya mulai banyak yang mengungsi di berbagai titik. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) GB. Oka telah menyiagakan Tim untuk bergerak cepat membantu para pengungsi.

"kami telah menyiagakan personel dan mendirikan Posko di Pos TNI AL Candi Dasa sebagai titik kumpul dan menyiapkan Rantis serta personel jika dibutuhkan sewaktu – waktu untuk evakuasi," terang GB. Oka -sapaan akrab Danlanal Denpasar, Kamis (5/7).

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) lanjutnya,  juga akan menyiapkan kapal jenis LPD (Landing Platform Dock) dan siap digerakkan sewaktu – waktu bila keadaan Gunung tertinggi di Pulau Bali tersebut terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan.

"Untuk menghadapi keadaan terburuk,  TNI AL siap mengevakuasi dengan menggunakan Kapal jenis LPD," jelas Danlanal Denpasar.

Menurutnya,  skenario untuk menghadapi kemungjinan terburuk itu,  kapal prrang jenis LPD ini akan mengevakuasi warga dan wisatawan mancanegara (wisman) dari Bali. Secara teknis evakuasi wisman akan dilakukan kelokasi terdekat yaitu ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Banyuwangi ataupun Surabaya, Jawa Timur.

Proses evakuasi oleh TNI Angkatan Laut akan dilakukan melalui Pelabuhan Benoa, menuju debarkasi dengan jarak terpendek.

Danlanal menyampaikan, dari data Dinas Pariwisata Provinsi Bali diperkirakan jumlah wisman yang akan dievakuasi jika Gunung Agung mengalami erupsi sebanyak 5.000 jiwa. Jumlah kapal yang disiagakan itu disebut fleksibel, melihat kontijensi yang terjadi dilapangan.

Danlanal mengakui, saat ini Dinas Pariwisata bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tengah membicarakan kemungkinan penambahan armada kapal untuk proses evakuasi dari Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Kepala BPBD, Badan Geologi, dan PVMBG menyampaiakan bahwa, gunung Agung masih tetap di level III dengan status siaga, ini dibuktikan dengan telah terjadinya erupsi lagi pada tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 21.04 Wita dan tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 12.20 Wita, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.500 – 2.500 meter diatas puncak, erupsi terjadi secara Strombolian dengan dentuman dan lontaran lava pijar teramati keluar kawah mencapai jarak 2 km.

Namun secara umum Bali masih dalam status aman hanya saja daerah daerah yg masuk kawasan rawan bencana yang harus lebih diwaspadai yaitu di radius 9-12 km sehingga apabila benar2 terjadi gunungan Agung meletus semua masyarakat sudah terevakuasi .

Gubernur Bali berharap aparat TNI/Polri untuk bisa saling bersinergi, bahu membahu membatu meringankan para korban erupsi Gunung Agung dengan tindakan nyata yaitu dengan terjun langsung kelokasi membantu penduduk di kamp – kamp pengungsian serta membantu evakuasi. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah dirinya menerima suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Hal itu ia ungkapkan saat ditahan oleh KPK, Kamis (5/7/2018) dinihari.

Ia turut mengklaim dirinya tak pernah mengatur dan meminta uang komitmen atas proyek-proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut.

"Saya enggak melanggar apa pun, enggak mengatur fee, enggak mengatur proyek, enggak ada janji memberikan sesuatu," kata Irwandi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Saya enggak minta hadiah, saya enggak pernah memerintah orang untuk minta, enggak terima juga dari Bupati (Ahmadi)," ujar dia.

Irwandi juga mengaku tak tahu soal pemberian uang Rp 500 juta oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi. Dalam kasus ini, KPK menduga uang tersebut menjadi bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi.

"Enggak tahu, karena mereka enggak lapor ke saya, dan yang memberikan enggak koordinasi dengan saya, lalu tidak terima uang," ucap Irwandi.

Ia pun menyatakan siap menjalani rangkaian pemeriksaan dan membuktikan dirinya tak menerima suap.

Dalam perkara ini, KPK menduga pemberian oleh Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.

"Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," kata dia.

Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang swasta, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka. Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Totalitas Kodam Jaya untuk menyukseskan Asian Games 2018 tidak diragukan lagi. Personel dan materiil pun telah disiapkan secara rinci dan terkoordinasi. Berbagai persiapan telah direncanakan dengan matang, salah satunya adalah penggunaan peralatan komunikasi modern dan canggih bagi seluruh Babinsa saat pengamanan rute.

Alat tersebut berupa HT personal dilengkapi kamera yang langsung terhubung dengan satelit, sehingga dapat menampilkan obyek secara real time.

Babinsa Koramil 06/Cimanggis, Pelda Rasiman melakukan uji coba alat tersebut untuk pertama kalinya saat mengamankan rute VVIP Presiden RI Joko Widodo dari Istana Bogor menuju Jakarta di salah satu jembatan di atas jalan Tol Jagorawi, Selasa (3/7/18) pagi.

Dikatakan olehnya, saat menggunakan alat yang dilengkapi kamera tersebut, dirinya dapat berkomunikasi dengan rekan sekaligus pimpinan sesuai situasi sebenarnya.

“Memang canggih alatnya, kita bisa melaporkan langsung kepada pimpinan dan rekan di rute melalui visual gambar sesuai situasi sebenarnya,” jelas Rasiman.

Dari segi keamanan, Pelda Rasiman menjelaskan bahwa alat komunikasi tersebut cukup terjamin kerahasiannya saat melaksanakan komunikasi, dengan kata lain anti sadap, karena telah diprogram dengan menggunakan frekuensi, bahasa kode dan sandi rahasia jaring komunikasi yang telah ditentukan.

Secara terpisah, Danramil 06/Cimanggis Mayor Inf Hari Sistiyono menerangkan bahwa selain dilengkapi kamera, radio HT tersebut juga mampu menjangkauan hingga seluruh wilayah Jabodetabek.

“Selain ada kameranya, jangkauan HT ini sangat luas hingga wilayah Jabodetabek. Babinsa yang terlibat pengamanan rute Asian Games 2018 telah dilengkapi alat komunikasi ini, sehingga dapat berkomunikasi dengan personel dari luar Depok,” terang Danramil.

Mengingat kegunaan alat tersebut sangat mendukung kesuksesan Asian Games terutama dalam pengamanan rute, Danramil Cimanggis berulang kali menekankan seluruh anggotanya untuk mengahafal kode-kode sandi jaring komunikasi yang digunakan dan memahami cara menggunakan alat komunikasi modern tersebut.

“Kita tekankan anggota untuk mengahafal kode sandi jaring komunikasinya dan harus benar-benar paham serta mahir cara menggunakannya,” pungkas Danramil. (rio)


KABARPPROGRESIF.COM : (Jakarta) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan menuturkan, pihaknya terus mendalami dugaan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018 ini mencapai Rp 8 triliun. Menurut Basaria, KPK menduga pemberian uang sebesar Rp 500 juta oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi merupakan bagian dari permintaan Rp 1,5 miliar oleh Irwandi terkait ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya," ujar Basaria dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (4/7/2018) malam.

Basaria menjelaskan, KPK menduga sejumlah anggaran proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus ini dipotong 10 persen. Adapun, rinciannya 8 persen bagi pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen lainnya bagi pejabat di kabupaten.

"Ini (penerimaan) tidak tahap pertama lagi, menurut informasi sudah tahap yang bagian dari Rp 1,5 miliar yang menjadi fee yang diberikan ke tingkat provinsi," ujarnya.

Basaria juga mengungkapkan, dari temuan informasi, uang dari Ahmadi tersebut dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

"Sumber uang dari Bupati Bener Meriah ini menurut informasi dikumpulkan dari beberapa pengusaha di sana, ini masih pengembangan," kata Basaria.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri sebagai tersangka.

Irwandi, Hendri dan Syaiful diduga sebagai penerima. Sementara Ahmadi diduga sebagai pemberi. Sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak pemberi,  Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Selayar) Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) memimpin langsung SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Lestari Maju yang tenggelam di sekitar perairan Kabupaten Selayar-Sulsel, Rabu (04/07/2018).

Danlantamal VI bersama tim yang datang langsung ke Kabupaten Selayar dengan menggunakan Pesawat Cassa milik TNI Angkatan Laut ini menuju lokasi tenggelamnya KMP Lestari Maju dengan menggunakan KRI Madidihan-855 dan merapat ke bangkai kapal dengan menggunakan perahur karet.

Sesampainya di lokasi Danlantamal VI bersama Tim di dekat bangkai KMP Lestari Maju, kemudian dilaksanakan pencarian korban yang mungkin masih berada di sekitar bangkai kapal dan juga memeriksa kondisi lambung  kapal.

“Hal ini dilaksanakan untuk memastikan adanya korban yang masih berada di bangkai kapal penumpang  KMP Lestari Maju yang karam tersebut”,ujar Danlantamal VI. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive