Jumat, 06 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggelar rapat koordinasi dengan tiga pilar tentang keamanan dan ketertiban Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Jumat (6/7/2018) pagi. Hadir dalam acara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto, Danrem, lurah dan camat se Surabaya serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma meminta kepada tiga pilar di Kota Surabaya untuk terus menggalakkan pencegahan terorisme dan radikalisme, meskipun selama ini jajaran tiga pilar di Kota Surabaya ini tidak henti-hentinya berkeliling melakukan pencegahan dan sosialisasi aplikasi Sipandu untuk pencegahan terorisme dan radikalisme.

Wali Kota Risma menjelaskan bahwa sinergitas tiga pilar ini sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam pencegahan terorisme dan radikalisme. Terlebih lagi ketika adanya insiden di Bangil, Pasuruan, Kamis (5/7/2018) kemarin. Wali Kota Risma pun langsung mengumpulkan tiga pilar di Kota Surabaya.

“Marilah kita sama-sama menjaga keamanan di Kota Surabaya ini. Saya kumpulkan ini karena ternyata kita masih dekat dengan hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Sebab, kalau naik bus dari Bangil ke Surabaya, paling hanya 30 menit. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga Kota Surabaya ini,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Menurut Wali Kota Risma, salah satu pencegahan terorisme dan radikalisme itu bisa dilakukan dengan menggalakkan operasi yustisi di berbagai titik di Kota Surabaya. Bahkan, Wali Kota Risma berharap operasi yustisi itu tidak hanya menyasar perkampungan, namun juga perumahan-perumahan.

“Saya juga tidak mau operasi yustisi itu hanya dilakukan di kos-kosan, tapi juga harus dilakukan di pinggir rel kereta api dan pinggir-pinggir sungai,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada lurah dan camat serta babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dalam menggelar pertemuan bersama warga yang sekiranya perlu dihadiri pimpinan tiga pilar.

“Tolong dipetakan kecamatan-kecamatan yang perlu didatangi terlebih dahulu, terutama kecamatan yang padat penduduknya. Tolong kalau bisa pertemuan itu malam hari karena belajar dari pengalaman, kalau acara pertemuan malam hari, biasanya penuh,” kata dia.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menilai sudah waktunya untuk maju atau menyerang, karena tidak mungkin terus siaga dan bertahan terhadap ancaman terorisme. Sebab, apabila terus bertahan, maka akan tetap berada di bawah kendali para pelaku teror.

“Kalau kita terus siaga, sampai kapan kita bisa bertahan?. Sudah saatnya kita maju supaya mereka juga mikir kalau mau masuk ke Surabaya. Menyerang tidak harus dengan senjata,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya seluruh jajarannya tidak lengah terhadap ancaman terorisme ini. Orang-orang yang dicurigai harus terus diawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Wali Kota Risma dalam mengumpulkan tiga pilar. Sebab, ia menilai Wali Kota Risma sangat peka terhadap tanggung jawab keamanan di Surabaya.

“Begitu melihat di Bangil, Pasuruan, beliau langsung berpikir apa yang harus dilakukan di Surabaya,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, jika dianalogikan dalam hitungan perlawanan, kekuatan dan kewenangan jajaran tiga pilar di Surabaya lebih besar dibanding para pelaku teror. Apalagi, Surabaya merupaka Kota Pahlawan yang mewarisi jiwa-jiwa pejuang.

“Jadi, jiwa-jiwa pejuang harus terus dikobarkan di Surabaya ini. Keamanan di Surabaya adalah tanggung jawab kita bersama dan tiga pilar ini harus selalu menjadi pelopor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Surabaya,” pungkasnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Selain itu, Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa satu Rita Widyasari dan terdakwa dua Khairudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Sugianto saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Rita tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurut hakim, Rita sebagai bupati seharusnya menjadi teladan masyarakat Kukar dan masyarakat Indonesia. Meski demikian, Rita dinilai sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Menurut hakim Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar. Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin.

Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Menindaklanjuti permintaan itu, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan.

Kemudian, uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto.

Keempat orang tersebut merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar.

Beberapa proyek dan perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifkasi misalnya penerbitan SKKL dan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Kemudian, penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Selain itu, keduanya menerima uang atas penjualan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare. 

Suap perizinan Selain itu, Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Sebagai kompensasi atas izin lokasi yang telah diterbitkan, Abun memberikan uang kepada Rita yang seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar.

Adapun rinciannya, Rp 1 miliar pada 22 Juli 2010 dan Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010.

Rita terbukti melanggar Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat1 KUHP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Di  tengah-tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, ternyata tak menyurutkan niat para istri prajurit (Persit) di wilayah Korem 084/Bhaskara Jaya, untuk menggelar pertemuan gabungan yang dipusatkan di taman wisata Kebun Bibit, Wonorejo, Kota Surabaya. Jumat, (6/7/2018).

Dalam pertemuan itu, Ketua Persit Koorcabrem 084/Bhaskara Jaya, Dewi M. Zulkifli membahas beberapa hal yang dinilai patut dilakukan oleh seluruh Persit di wilayah Korem.

Selain mendukung suami masing-masing Persit dalam menjalankan tugas dan kewajiban, istri Danrem 084/Bhaskara Jaya ini, juga memberikan pemahaman ke para Persit yang datang ke taman wisata Kebun Bibit, untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial (medsos).

“Sering kita temui akhir-akhir ini, setiap permasalahan muncul diakibatkan ataupun berawal dari penggunaan media sosial yang berlebihan,” tandas istri Kolonel Kav M. Zulkifli ini.

Tak hanya itu saja, kata dia, maraknya peredaran narkotika yang terjadi saat ini, seakan menjadi momok bagi seluruh kalangan.

Kendati demikian, dirinya mengimbau para Persit untuk tidak takut terhadap hal tersebut.

“Banyak cara, terutama lakukan pendekatan. Ciptakan suasana yang harmonis dan batasi setiap pergaulan anak-anak kita, baik di lingkungan rumah maupun sekolahan,” imbunya.

Dalam pertemuan gabungan seluruh Persit di wilayah Korem 084/BJ tersebut, ternyata Dewi M. Zulkifli, tak sendirian. Kehadiran istri orang nomor satu di tubuh Makorem 084 itu, didampingi oleh istri Komandan Kodim (Dandim) 0831/Surabaya Timur, beserta seluruh istri pejabat teras Makorem. (andre)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menduga ada pihak tertentu yang sengaja melibatkan namanya dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkannya sebagai tersangka bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua pihak swasta lainnya.

"Jadi, dikaitkan dengan saya atau apa, mungkin ada orang yang menyebut nama saya dan didengar oleh KPK," kata Irwandi usai diperiksa KPK, Jumat (6/7/2018).

Ia menceritakan, satu minggu sebelum terlibat dalam kasus ini, ia pernah menangkap seseorang yang sempat meminta uang dengan mengatasnamakan dirinya.

"Dilihat saja, banyak sekali di Aceh begitu. Yang saya tangkap sendiri, satu minggu sebelum kejadian ini ada satu orang. Mengatasnamakan saya, menjual nama saya kepada saya, minta fee. Ada anak-anak muda di sana. Bukan orang gede," ujar dia.

Menurut Irwandi, orang yang ditangkap waktu itu ternyata pernah ikut menjadi tim suksesnya.

Orang tersebut tak bermaksud menjebak dirinya mencari uang dari pengusaha-pengusaha. Selama ini, kata dia, orang itu membutuhkan uang untuk kebutuhan dirinya dan teman-temannya.

"Begitu ditangkap, ternyata emang anaknya saya kenal, anak miskin dan dia harus menghidupi banyak teman-teman yang menjadi relawan dulu. Banyak sekali yang jual nama di Aceh tak terlepas dari masalah ini," kata dia.

Di sisi lain, Irwandi pun mengaku tak tahu persoalan permainan dana otsus ini. Baca juga: Tersangka OTT di Aceh Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Ia merasa tak pernah meminta atau memerintahkan pihak lain dalam pengurusan proyek-proyek yang bersumber dari dana otsus tersebut.

"Saya tidak pernah minta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menerima," ujar dia.

Dalam kasus ini, Irwandi terlibat dalam dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Baca juga: Kemendagri Segera Siapkan Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah KPK menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).

Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Selayar) Memasuki hari keempat pencarian korban tenggelamnya KMP Lestari Maju di sekitar perairan Kabupaten Selayar-Sulsel, Tim Penyelam Lantamal VI berhasil masuk ke dalam lambung kapal, Jum'at (06/07/2018).

Setelah dua hari mengelilingi kapal yang karam tersebut, pada hari keempat ini tim penyelam berhasil masuk dengan menembus ke dalam lambung kapal lewat dek kendaraan lalu kemudian memeriksa bagian dalam kapal tersebut untuk mencari para korban yang mungkin terjebak di dalam kapal.

Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, S.H., M. Tr (Han) memberikan apresiasi kepada tim penyelam ini karena telah berhasil masuk ke dalam kapal, sehingga pencarian terhadap para korban tenggelamnya KMP Lestari Maju dapat dilanjutkan lagi ke bagian lambung kapal.

"Setelah memeriksa ke sekeliling kapal lewat bawah air laut, tim penyelam telah berhasil masuk ke dalam lambung kapal dan dilanjutkan dengan pencarian korban di dalam lambung kapal, sehingga bisa memaksimalkan pencarian tersebut", ujar Danlantamal VI.

Untuk saat ini, tim penyelam Lantamal VI telah menemukan di dalam kapal berupa truk angkutan barang dan truk yang masih penuh dengan muatan semen, beberapa unit kendaraan motor roda dua, Drum-drum oli, 1 unit mobil honda brio dan beberapa kendaraan roda 4 empat yg masih ada di dalam kapal  dengan kondisi mobil hancur.

Nantinya akan tetap kami infokan apabila ada perkembangan atau hasil yang di dapat oleh tim penyelam ini di dalam lambung KMP Lestari Maju tersebut, tambah Danlantamal VI. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, ke tingkat penuntutan.

"Tadi untuk IHP (Irvanto Hendra Pambudi) sudah selesai proses penyerahan tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/7/2018).

Sidang terhadap keponakan Setya Novanto ini rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah(Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty) Menurut Febri, KPK telah memeriksa 120 saksi untuk tersangka Irvanto.

Adapun unsur-unsur saksi yang telah diperiksa berasal dari anggota dan mantan anggota DPR, pejabat dan pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Badan Penerapan dan Pengembangan Teknologi, swasta, notaris dan lainnya.

Dalam kasus ini, Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukan bagi Setya Novanto.

Uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Keponakan Setya Novanto itu diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya yakni, PT Murakabi Sejahtera.

Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., didampingi Ketua Korcab V DJA II Ny. Wenny Edwin menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan dan Wisuda Taruna AAL Angkatan ke-63 tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung Maspardi Mako AAL, Morokrembangan Surabaya, Jum’at (6/7).

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., menjadi Inspektur dalam upacara tersebut dengan Komandan Upacara dipercayakan kepada Komandan Resimen AAL Kolonel Marinir Umar Faruq.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketum Jalasenastri dan Pengurus Pusat Jalasenastri, Pejabat Utama Mabesal, Pangarmada I beserta Ibu, Pangarmada II beserta Ibu, Pangarmada III beserta Ibu, Pangkolinlamil beserta Ibu, Kaskormar beserta Ibu, Dankodiklatal beserta Ibu, Danseskoal beserta Ibu, Dan STTAL beserta Ibu, Wagub AAL beserta Ibu, Kasgartap III/Sby dan tamu undangan lainnya.

Adapun Taruna-Taruni AAL yang telah menyelesaikan pendidikannya dan Wisuda Sarjana sejumlah 102 orang terdiri dari 98 Taruna dan 10 Taruni), dengan rincian  Taruna Korps Pelaut 40 orang, Taruna Korps Tehnik 17 orang, Taruna Korps Elektronika 12 orang, Taruna Korps Suplai 13 orang dan Taruna Korps Marinir 20 orang.

Taruna AAL Angkatan ke-63 tahun 2018 ini yang berhasil meraih predikat Cumlaude sebanyak 15 Taruna, meraih predikat Sangat Memuaskan  sebanyak 82 Taruna dan meraih predikat Memuaskan sebanyak 5 Taruna.

Untuk Taruna terbaik masing masing Korps terdiri dari Korps Pelaut diraih oleh Sermatutar Pelaut Duta Daniswara 2014.234, Korps Tehnik diraih oleh Sermatutar Tehnik Mohammad Ridho Munawar Purba 2014.280, Korps Elektro diraih oleh Sermatutar Elektro Jalu Wira Aditama 2014.238, Korps Suplai diraih oleh Sermatutar Suplai Catur Arum Nuryani 2014.328, Korps Marinir diraih oleh M. Faishal Djuhaeri 2014.241(Peraih Adhi Makayasa),  Peraih Adhi Pratama Karya diraih oleh Sermatutar Pelaut Yogi Artandi dan Taruni Paramahadya Susena diraih oleh Sermatutar Suplai Catur Arum Nuryani 2014.328.

Inspektur Upacara menutup pendidikan dengan pernyataan resmi dan dilanjutkan dengan Pengalungan Medali dan penyerahan ijazah serta Penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik tiap korps. Penyerahan penghargaan Adhi Karya Pratama dan Penganugerahan Bintang Adhi Makayasa.

Pada kesempatan tersebut Kasal dan Ibu Taruna berkenan foto bersama dengan Taruna terbaik tiap Korps, peraih Adhi Karya Pratama dan Adhi Makayasa dilanjutkan dengan Pemberian ucapan selamat kepada Wisudawan.(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo mengaku bersalah kepada majelis hakim saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Bimanesh meminta maaf kepada negara dan seluruh pasien yang pernah ditangani.

"Perkenankan saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf dan menyesali kesalahan saya kepada negara, masyarakat pada umumnya, pasien gagal ginjal dan hemodialisis serta keluarga saya," ujar Bimanesh.

Bimanesh mengaku bersalah telah diperdaya oleh advokat Fredrich Yunadi untuk menghalangi proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia merasa seharusnya sejak awal menolak merawat pasien atas nama Setya Novanto. Bimanesh menyesal tidak memberitahukan kepada penyidik mengenai hasil pengamatannya terhadap kondisi Setya Novanto.

Sebagai dokter, Bimanesh tidak yakin bahwa luka yang dialami Novanto benar-benar karena kecelakaan.

Selain itu, Bimanesh menyesal memasang imbauan dalam selembar kertas yang ditempel di pintu ruang rawat inap VIP 323. Ruangan itu tempat Setya Novanto dirawat.

Adapun, kertas itu berisi tulisan "Pasien butuh istirahat untuk penyakitnya dan belum dapat dibesuk". Di bagian bawah, terdapat tanda tangan Bimanesh selaku dokter penanggung jawab pasien. Bimanesh menyesal karena ternyata imbauan itu disalahgunakan oleh Fredrich. Fredrich menggunakan imbauan itu untuk menghalangi dan mengusir penyidik KPK. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kontingen Pekan Olah Raga Angkatan Darat (Porad) Kodam Jaya melaksanakan upacara pelepasan di Lapangan Jayakarta Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Jum'at (6/7/2018). Pangdam Jaya/ Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto  secara langsung melepas kontingen yang akan berlaga di Akademi Militer (Akmil) Magelang, tempat Porad digelar.

Dalam sambutannya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto memberikan ucapan selamat kepada seluruh atlet yang telah mendapatkan kepercayaan untuk membawa nama baik Kodam Jaya di Porad ke-VIII.

"Kepercayaan yang telah diberikan kepada para atlet harus dapat dipertanggungjawabkan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menjadi juara. Kalian harus menunjukkan prestasi terbaik dalam setiap cabang olahraga," kata Pangdam.

Menurut Pangdam,  Porad yang digelar pada tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk mengangkat citra Kodam Jaya, karena pesertanya diikuti oleh kontingen Kodam/Kotama dari seluruh jajaran TNI Angkatan Darat.

"Mengingat gelaran ini sangat bergengsi, maka kalian harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk meraih prestasi terbaik di masing-masing cabang yang dilombakan," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam juga menekankan kepada seluruh atlet, agar cepat beradaptasi dengan lingkungan di lokasi perlombaan dan mengharapkan para atlet untuk terus berlatih sampai Porad dibuka.

"Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, baik itu untuk berlatih maupun mengecek kembali kesiapan perlengkapan yang digunakan. Mari manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendarmabaktikan kemampuan terbaik kepada Kodam Jaya di tingkat TNI Angkatan Darat," kata Pangdam.

Acara pelepasan dihadiri oleh Kasdam, para Asisten, Dansat  jajaran Kodam Jaya dan para Atlet serta pendukung. (rio)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan Kota Surabaya sudah layak jadi tempat investasi internasional. Buktinya, saat ini sudah banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya di Kota Pahlawan ini.

Yang terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Budget Petroleum melalui PT Arvada Investasi menanamkan investasinya di Kota Surabaya senilai Rp 2,1 triliun. Dana investasi itu digunakan untuk membeli tiga tower apartemen yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk.

Tiga tower apartemen itu tersebar di Surabaya barat, yakni Grand Sungkono Lagoon, Surabaya pusat di Grand Shamaya dan di Surabaya timur yakni di Grand Dharmahusada Lagoon. Tiap satu tower apartemen rata-rata terdiri dari 400 unit kamar. Harga per unitnya lebih dari Rp 500 juta.

“Kehadiran investor asing (Dubai) ke Surabaya ini menjadi bukti bahwa Surabaya aman dan nyaman untuk investasi. Peluang investasi internasional ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang bagi warga Kota Surabaya dalam kesempatan bekerja,” ujar Wali Kota Risma saat menerima pengusaha asal Dubai, Zahid Basir di rumah kediaman wali kota, Jalan Sedap Malam, (6/7/2018).

Menurut Wali Kota Risma, selama ini investasi hanya dilakukan oleh investor lokal maupun nasional. Makanya, dengan adanya investor asing ini diharapkan akan semakin menarik perhatian investor asing lainnya untuk menanamkan dananya di Kota Pahlawan.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan bisnis properti di Kota Surabaya lebih menarik dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga properti yang semakin tinggi dibanding dengan DKI Jakarta. Tentunya, kenaikan harga properti di Surabaya ini meningkat tajam setelah Pemkot Surabaya gencar membangun jalan-jalan baru, seperti jalur lingkar luar barat (JLLB) dan jalur lingkar luar timur (JLLT).

“Selama saya menjabat, saya sudah membangun sepanjang 250 kilometer (km) jalan baru. Genangan air tiap tahu juga terus mengalami penurunan hingga sekarang hanya 3%,” ungkapnya.

Zahid Bashir selaku Managing Director menjelaskan alasan pihaknya ingin melakukan investasi di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa factor. Salah satunya perasaan aman yang ada di Kota Surabaya. Meskipun, beberapa bulan kemarin Surabaya sempat mengalami tragedi bom, namun Ibu Risma cepat bangkit, sehingga kota ini kembali kondusif.

“Saya yakin dengan sensor security Surabaya, karena sudah dibuktikan oleh Ibu Risma melalui perilaku dan perkataannya untuk warganya,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PP Properti Tbk (PPRO), Taufik Hidayat menambahkan, pembangunan sarana dan pra sarana infrastruktur yang terus memadai menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan Kota Surabaya menjadi jalur perdagangan dan daerah transit atau tempat pertemuan para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Surabaya. Melihat kondisi pasar saat ini, tentunya bisa menjadi bukti bahwa pasar Properti di Surabaya tetap menarik bagi investor.

“Pembelian 3 Tower senilai Rp 2,1 Triliun sebagai bukti kepercayaan pasar terhadap produk-produk PPRO yang inovatif, sekaligus membuka peluang kerja untuk warga Surabaya sendiri,” imbuhnya.
(arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kodam Jaya-Cililitan. Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Supriyanto meminta panitia seleksi Calon Taruna (Catar) Akmil untuk cermat dan teliti serta menjauhkan diri dari segala bentuk intervensi, sehingga membuka celah penyimpangan yang merugikan institusi dan peserta.

"Pegang teguh komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem seleksi agar dapat berjalan lebih tertib, adil, obyektif, jujur dan transparan," kata Pangdam Jaya saat membuka sidang pemilihan tingkat daerah Catar Akmil sumber umum/reguler di Aula A. Yani, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (6/7/18).

Pangdam juga meminta panitia untuk memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis disertai dasar alasan bagi peserta yang tidak lulus.

"Beri penjelasan dan dasar alasan bagi calon yang tidak lulus, sehingga dapat diterima dengan penuh kesadaran dan tidak menimbulkan efek negatif dikemudian hari," jelas Pangdam Jaya.

Sebanyak 159 orang Catar mengikuti sidang pemilihan tingkat daerah Catar Akmil sumber umum/reguler.  Jumlah ini merupakan hasil seleksi dari 2.145 orang pendaftar yang telah melewati dan lulus serangkaian tes seperti tes administrasi, kesehatan, kamampuan jasmani dan mental ideologi. Selanjutnya dalam sidang ini akan dipilih 38 Catar untuk dikirim ke seleksi tingkat pusat, sementara Kodam Jaya pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi 19 orang untuk mengikuti pendidikan.

Pemuda-pemuda kader terbaik bangsa ini dipersiapkan menjadi perwira dan unsur pimpinan di satuan-satuan TNI, untuk itu menurut Pangdam Jaya, hasil dari proses pemilihan ini merupakan cerminan keberhasilan Kodam Jaya dalam membantu meningkatkan kualitas prajurit ke depan yang lebih handal, tangguh, militan dan profesional.

Mekanisme sidang pemilihan dibagi tiga gelombang pemilihan. Tiap gelombang, oleh panitia seleksi maupun oleh peninjau dan pengawas dari Mabes TNI dan Itjenad diteliti secara cermat. Bahkan ada beberapa Catar yang sempat diukur ulang tinggi badannya atas perintah Pangdam Jaya. (rio)

Kamis, 05 Juli 2018


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Suprianto menutup Pembekalan Pengetahuan Dasar Intelijen bagi Personel Satuan Jajaran Kodam Jaya Ta. 2018, bertempat aula Sudirman Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo Jakarta Timur, Kamis (05/07).

Dalam amanatnya Mayjen TNI Joni Suprianto mengharapkan dengan diberikan pembekalan ilmu pengetahuan dasar intelijen baik bersifat penanaman materi maupun penyampaian perkembangan aktual dapat ditindaklanjuti terus oleh peserta baik kepada Perwira maupun Bintara intelijen.

Sinergi yang baik antara Aparat Intelijen dengan Instansi terkait serta komponen masyarakat sangat menentukan demi menciptakan efektivitas daya tangkal dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat, terlebih untuk menghimpun informasi serta pemetaan kerawanan di wilayah masing-masing serta mengantisipasi perkembangan situasi kondisi paska Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 2018 dan menjelang Pilpres tahun 2019 dan pesta olahraga Asian Games XVIII 2018 di Palembang dan Jakarta.

Menyadari pengembangan kualitas sesuai tuntutan tugas, Pangdam Jaya/Jayakarta menekankan kepada peserta agar sekembalinya di satuan nanti untuk dapat mempelajari kembali materi yang telah diperoleh dan dapat mengaplikasikan materi yang diajarkan, sehingga dapat lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Hadir dalam kegiatan penutupan Pembekalan Pengetahuan Dasar Intelijen Irdam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, Wakapendam Jaya serta peserta pembekalan berjumlah 33 orang. (rio)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive