Henry Gunawan Terkapar Diambulan Saat Akan Ditahan Jaksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Henry Jacosity Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa sekaligus Investor Pembangunan Pasar Turi kembali tersandung kasus penipuan dan penggelapan.

Kasus tipu gelap ini dilaporkan oleh dua kongsinya di Pembangunan Pasar Turi. Kedua kongsi itu adalah Teguh Kinarto, Bos PT Joyo Mashyur dan Heng Hok Soei alias Asoei yang merupakan owne PT Siantar Top.

Kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri ini pun memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan kasus ini ke Kejagung Melaui Kejari Surabaya., Senin (9/7).

Namun saat pelimpahan tahap II nya, Henry Gunawan justru sakit. Dia terkapar didalam mobil ambulan milik Nasional Hospital.

Dari pantauan digedung Kejari Surabaya, Henry terlihat tidur pulas dibrankar ambulan dengan tangan terinfus.

Sempat terlihat rasa tidak percaya atas sakitnya Henry. Sekira pukul 15.25 WIB, Sejumlah jaksa yang terdiri dari jaksa Kejagung dan Jaksa Kejari Surabaya pun masuk ke mobil ambulan milik National Hospital No Pol L 1271 GN untuk melihat kondisi Bos PT GBP tersebut dengan didampingi dokter National Hospital dan tim pengacara Henry J Gunawan.

Aroma ketidak percayaan jaksa atas sakitnya Henry kian nampak, Hal itu terlihat dari sikap jaksa yang menghadirkan dokter lain untuk melakukan second opinon atau pembanding.

"Untuk sama sama memenuhi rasa keadilan, kami lakukan second opinion,"kata Kasipidum Kejari Surabaya, Didik Adyotomo saat melihat kondisi Henry dari luar kaca ambulan.

Secara detail Didik tak menyampaikan sakitnya Henry. Namun dari informasi yang didapatnya dari penyidik maupun tim pembelanya, Henry baru tercatat sebagai pasien National Hospital pada Minggu (8/9) kemarin.

"Infonya dia jatuh habis main pingpong lalu terkena serangan jantung dan informasnya  mau dilakukan operasi untuk pemasangan cateter,"sambung Didik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi yang jelas, apakah Henry akan dibantarkan ke National Hospital atau dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk Jaksa.

Seperti diketahui, pada kasus ini Henry sempat ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada jum'at (9/2/2018). Namun beberapa hari kemudian Henry kembali menghirup udara bebas atas penangguhan penahanan yang diajukannya.

Dalam kasus ini, Henry Jacosity Gunawan dianggap menipu dan menggelapkan dana investor senilai 68 milliar  atas gagalnya pembangunan Pasar Turi. (Komang/arf)

Read More

Targetkan 15 Kursi, DPC Gerindra Surabaya Siapkan 50 Bacaleg

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jelang pendaftaran Bacaleg di KPU yang terjadwal tanggal 16 juli 2018, DPC Partai Gerindra Surabaya telah mengajukan 60 Bacaleg ke DPP melalui DPD untuk kuota 50 Bacaleg.

Bagiyon,MA Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Surabaya yang saat ini juga menduduki posisi sebagai Badan Seleksi (Baleksi), mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses sinkronisasi di tingkat DPP, untuk dibuatkan SK.

“Total Baceleg 50 dengan cadangan 20 persen, jadi total ada 60 Bacaleg yang kami usulkan ke DPP melalui DPD, sudah termasuk Bacaleg incumbent (petahana/anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya),” katanya Senin (9/7/2018)

Bacaleg Kota Surabaya dari Dapil 4 ini juga menerangkan bahwa pengurus DPC Gerindra telah menyiapkan kuota sebanyak 40 persen untuk Bacaleg perempuan, meski meskipun ketentuannya hanya 30 persen.

“Dari jumlah total, pendatang baru sekitar 25 persen, yang datang dari berbagai latar belakang,” terangnya.

Dengan sistem dan pola serta skema pendulangan suara yang berbeda dengan sebelumnya, Bagiyon optimis bisa memenuhi target sebanyak 10-15 kursi untuk DPRD Surabaya. Namun dia tidak bersedia menjabarkan sistem baru yang akan digunakannya.

“Tentu tidak bisa kami ungkapkan ke publik karena hal ini menyangkut strategi politik,” kilah Bacaleg untuk wilayah Kecamatan Sawahan, Wonokromo, Sukomanunggal, Jambangan dan Gayungan ini. (*/arf)

Read More

Menjelang Terima Penghargaan Lee Kuan Yew, Wali Kota Risma Manfaatkan Waktu Jalin Kerjasama dengan Singapura

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri acara World Cities Summit (WCS) 2018 di Singapura pada 7-9 Juli 2018. Dalam acara itu, Wali Kota Risma menjadi pembicara di dua forum dan juga akan menerima penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize kategori Special Mention.

Di sela-sela waktu luangnya mengikuti acara itu, Wali Kota Risma memanfaatkan waktu untuk menjalin kerjasama dengan negara tetangga, yaitu Singapura. Rencana kerjasama itu terlihat dalam pertemuan Wali Kota Risma dengan Dr Mohammad Maliki yang menjabat Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Wali Kota Singapura menjelang penyerahan Lee Kuan Yew World City Prize hari ini.

Bahkan, sebelumnya Wali Kota Risma sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Nasional dan Sumber Daya Manusia Singapura Zaqy Mohamad, Minggu (8/7/2018) kemarin.

"Pertama, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Surabaya dan Bu Risma atas penghargaan Special Mention Lee Kuan Yew World City Prize serta perkembangan Surabaya yang luar biasa," kata Mohammad Maliki di Melati Room, Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Singapura, Senin (9/7/2018).

Pada saat pertemuan santai dan tertutup itu, Mohammad Maliki menawarkan beberapa kerjasama dengan Kota Surabaya, mulai bidang pariwisata, investasi dan pertukaran pegawai hingga pertukaran pelajar.



Kerjasama pertama yang ditawarkan adalah bidang pariwisata. Dalam hal ini, Mohammad Maliki akan berusaha meningkatkan pelayaran dari Singapura ke Surabaya. Sebab, ia menilai Kota Surabaya merupakan salah satu destinasi menarik. Bahkan, ia berharap ada penumpang baru serta dapat bekerjasama dalam bidang pelabuhan dan logistik.

"Surabaya bisa menjadi pasar Indonesia timur. Dan Singapura bisa dijadikan oleh Surabaya untuk memasarkan ke kota dunia lainnya," ungkap Mohammad Maliki pada Risma.

Kerjasama kedua yang ditawarkan yakni investasi bidang properti. Mohammad Maliki berjanji akan membawa pebisnis Singapura untuk berinvestasi langsung di Kota Surabaya.

"Saya melihat perkembangan Surabaya sangat tepat untuk investor Singapura, terutama bidang property, karena perkembangannya sangat pesat dan kami juga menawarkan tukar pegawai dan saling tukar pelajar. Karena tantangan yang dihadapi Singapura dan Surabaya ke depannya sama," kata dia.

Ia juga menawarkan kerjasama pertukaran antar mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan kerjasama antar universitas kedua kota.

Oleh karena itu, demi memantapkan kerjasama antara Singapura dan Kota Surabaya, Mohammad Maliki berencana akan mengundang khusus Wali Kota Risma dalam waktu dekat untuk melihat sektor yang bisa dikerjasamakan.

"Kami akan undang khusus Ibu Risma untuk mengunjungi fasilitas khusus dan tempat yang bisa dikerjasamakan, sehingga Ibu Risma bisa memilih tempat dan sektor mana saja yang bisa dikunjungi untuk dikerjasamakan," tambah dia.

Sementara itu, Wali Kota Risma mengapresiasi rencana kerjasama yang ditawarkan oleh Singapura kepada Kota Surabaya. Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga mengaku akan menyiapkan sesuatunya yang dibutuhkan dalam kerjasama ini.

"Kami sangat berterimakasih atas rencana kerjasama ini, kami akan siapkan seluruhnya untuk menyambut kerjasama yang sama-sama menguntungkan bagi Surabaya dan Singapura," kata Wali Kota Risma sumringah. (arf)

Read More

Bawa Penghargaan Lee Kwan Yew, Wali Kota Risma Bakal Diarak Keliling Kota

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama forum Pimpinan Daerah (Forpimda) akan melakukan arak-arakan keliling kota. Hal ini dilakukan setelah Kota Surabaya berhasil menyabet penghargaan Lee Kwan Yew World City Prize kategori Special Mention hari ini Senin, (9/7/2018) di Singapura.

Selain membawa penghargaan Lee Kwan Yew, Wali Kota Risma juga akan memamerkan dua penghargaan internasional 2018 lainnya, yaitu ASEAN Tourism Forum (ATF) di Thailand dan OpenGov Asia Recognition of Excellence di Jakarta. Tiga penghargaan tingkat internasional ini akan diarak keliling Kota Surabaya.

Kepala Bagian Humas M.Fikser mengatakan, arak-arakan penghargaan Lee Kwan Yew itu akan dilakukan besok Selasa (10/7/2018), sekitar pukul 06.30 Wib. Selama arak-arakan, Wali Kota Risma akan didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Kapolrestabes Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto, Danrem Bhaskara Jaya/084 Kolonel (inf) Kolonel Kav M Zulkifli, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri Sukomanunggal dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

“Nanti Wali Kota Risma akan naik mobil jeep tahun 60/70-an dan selama perjalanan wali kota akan menyapa warga sekaligus berinteraksi untuk berterima kasih kepada warga agar menjaga sekaligus menambah rasa cintanya terhadap kota ini,” kata Fikser saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (9/7/2018).

Adapun rute arak-arakan itu akan dimulai dari Korem 084/Bhaskara Jaya kemudian berjalan ke arah Jalan A. Yani (frontage Barat) – Jalan Wonokromo – Jalan Raya Darmo – Urip Sumoharjo – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Gubernur Suryo – Jalan Yos Sudarso – Jalan Walikota Mustajab – Balai Kota (sisi pintu selatan). 

“Saat finish Balai Kota akan diadakan semacam hiburan dan doa syukuran sekaligus ucapan terima kasih dari wali Kota Risma kepada warga kota atas keberhasilan mendapat penghargaan ini,” ujarnya.

Menurut Fikser, arak-arakan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi yang diberikan Pemkot kepada warga kota. Bahkan, keberhasilan Surabaya meraih penghargaan ini juga dipengaruhi peran serta dari warga kota yang turut membangun kota, utamanya di perkampungan.

Selain itu, lanjut Fikser, Pemkot Surabaya dinilai layak menerima penghargaan ini karena mampu menciptakan masyarakat perkotaan yang layak ditinggali, menjaga kampung serta meningkatkan perekonomian UMKM melalui program Kampung Unggulan dan Pahlawan Ekonomi.  Pemkot Surabaya dinilai sebagai kota yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota lain di dunia.

“Perkampungan yang ada di Surabaya dinilai unik dan memiliki struktur tematik yang beragam. Ditambah adanya pembenahan seperti saluran, paving, akses pelayananan Taman baca, lapangan olahraga, boarding learning center dan pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia di dalam kampung,” urainya.

Mantan Camat Sukolilo tersebut menuturkan, penghargaan dua tahun sekali ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi Kota Surabaya. Sebab, di tahun 2014, Surabaya sempat mengikuti penjurian Lee Kwan Yew namun kalah. Kini di tahun 2018, Kota Pahlawan akhirnya mampu memperoleh penghargaan ini berkat sinergitas seluruh stakeholder baik yang ada di lingkungan Pemkot maupun warga Surabaya.

“Ini kerja keras seluruh stakeholder dan itu sudah dapat dibuktikan dengan nyata,” tandas pria kelahiran Serui itu.

Dengan adanya penghargaan ini, Surabaya dapat disejajarkan dengan negara-negara internasional lainnya seperti Kazan (Rusia), Hamburg (Jerman) dan Tokyo (Jepang) yang sama-sama menerima penghargaan Lee Kuan Yew tahun 2018 di Singapura.

Dikarenakan arak-arakan penghargaan Lee Kwan Yew dilakukan pagi hari yang mana masyarakat mulai aktif bekerja, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irvan Wahyu Drajad menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satlantas Kepolisian dengan bantuan patwal untuk memperlancar sekaligus mengatur arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan.

“Akan diberlakukan sistem buka tutup jalan, dan apabila pengendara tidak ingin terjebak kemacetan bisa mencari alternatif jalan lainnya,” jelas Irvan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Arak-arakan penghargaan Lee Kwan Yew ini pun, lanjut Irvan, akan disosialisaikan melalui akun sosial media milik Pemkot Surabaya maupun beberapa radio di Surabaya.

“Pengendara diminta mengikuti pergerakan arak-arakan agar mengetahui posisi dan kondisi lalin melalui medsos,” imbuhnya.

Selain itu, Dishub dan kepolisian akan melakukan penjagaan di titik persimpangan yang dilalui sepanjang rute.

“Setiap trafic light akan diatur. Artinya, jika arak-arak sudah lewat secepatnya akan langsung kami hijaukan lampu lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” pungkas Irvan.

Irvan berharap, pengendara R2/R4 tidak terlalu memikirkan kemacetan yang bakal panjang. Pasalnya, pawai ini tidak terlalu lama dan dirasa cepat karena menggunakan mobil.

“Memang sedikit mengganggu, tapi saya pikir itu tidak terlalu lama,” tutupnya. (arf)

Read More

Abdul Malik Haramain Bantah Terima Dana Korupsi E-KTP

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain diperiksa sekitar empat jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (9/7/2018).

Abdul Malik diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Seusai diperiksa KPK, Abdul Malik tak banyak memberikan keterangan terkait materi pemeriksaan.

“Saya dimintai keterangan tentang pak Markus Nari. Kedua, penjelasan saya tentang pak Markus Nari sudah saya sampaikan kepada penyidik silakan selengkapnya kepada penyidik,” ujar Abdul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/6/2018).

Saat ditanya apakah dirinya menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP, Abdul membantah.

“Sama sekali tidak ada, dana sama sekali tidak ada,” kata Abdul Malik.

Nama Abdul Malik tercantum dalam surat tuntutan jaksa KPK dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. 

Abdul Malik diduga menerima suap terkait proyek tersebut melalui anggota DPR Miryam S Haryani. 

Abdul Malik pernah disebut oleh jaksa menerima 4.000 dollar AS dalam dua tahap.

Pemberian dilakukan di ruang kerjanya di Gedung DPR. Sementara, Markus Nari dalam kasus ini diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun. Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP.

Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. (rio)

Read More

Komandan Kodiklatal Lepas 169 Atlet dan Ofisial Ke POR TNI AL 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI darwanto, S.H., M.A.P secara resmi melepas 169 atlit dan official untuk mengikuti Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut (Poral) tahun 2018 di Lapangan Laut Maluku, Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal, Surabaya, Senin, (9/7).

Dari jumlah 169 personel yang terdiri Official dan atlit tersebut akan mengikuti event adu gengsi antar Komando Utama (Kotama) TNI AL yang dipusatkan di Mabesal Jakarta mulai 13 Juli sampai dengan 20 Juli 2018. Dalam Poral tersebut Kontingen Kodiklatal dipimpin langsung Komandan Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Danpuslatdiksarmil) Kolonel Marinir Agus Dwi Laksana P. dan akan mengikuti tujuh cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Ketujuh cabang tersebut adalah Sepakbola yang dimainkan di Stadion Tri Sila Mabesal, Bola Volley putra dan putri di GOR Seskoal, Tenis lapangan di  Pasmar 1 Cilandak, Bulu tangkis di GOR serba guna Denma Mabesal, Renang di Kolam Renang Denma Mabesal, selam di pantai pondok dayung dan dayung danau Sunter.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P dalam sambutanya menyampaikan   Pekan Olah Raga TNI AL yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 20 Juli 2018, tidak lagi dilaksanakan pembagian wilayah timur dan barat, namun sekarang dilaksanakan secara serentak di Mabesal yang diikuti oleh semua kotama TNI AL .

Menurutnya Pekan Olah Raga TNI AL merupakan salah satu sarana pembinaan kesamaptaan jasmani bagi personel TNI AL serta sebagai bahan evaluasi pembinaan di bidang olah raga. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya mengukur hasil pembinaan olah raga yang telah dilaksanakan di Kodiklatal, sekaligus mencari atlet terbaik Kodiklatal yang bisa mengikuti seleksi untuk mewakili kontingen TNI AL dalam menghadapi kejuaraan panglima TNI cup yang akan datang.

Adapun dalam pelaksanaan Porwiltim yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 kemarin, prestasi Kodiklatal kurang optimal karena hanya menempati urutan ke-4 dari 6 kotama peserta porwiltim. oleh karena itulah, pada upacara pelepasan kontingen ini Dankodiklatal berharap banyak kepada seluruh atlet Kodiklatal untuk dapat mempersembahkan prestasi terbaik.

“Dipundak saudaralah citra pembinaan masing-masing yanus cabang olah raga dipercayakan. dengan materi pemain yang kita miliki sekarang, yang didukung oleh ketua kontingen, ketua yanus dan official yang berpengalaman, saya yakin kontingen Kodiklatal akan berupaya keras untuk bangkit memperbaiki prestasi, agar pulang kembali ke Surabaya dengan membawa segudang medali yang dapat dibanggakan kepada warga Kodiklatal.” Pinta Komandan Kodiklatal.

Dankodiklatal menyadari bahwa beban target yang harus dipikul tidaklah ringan, namun dirinya yakin para atlit akan bekerja keras mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab agar dapat membawa nama baik Kodiklatal di tingkat TNI AL.(arf)

Read More

KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Malang periode 2010-2015 Achmad Subhan terkait kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Achmad Subhan, mantan Wakil Bupati Malang sebagai saksi untuk tersangka Mustofa Kamal Pasa dalam kasus suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami pengetahuan para saksi terkait pengurusan perizinan (IMB) pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut antara lain Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin IPPR dan IMB atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar. Selain itu, KPK juga telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin diduga menerima "fee" dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp 3,7 miliar. (rio)

Read More

Wadan Lantamal V Terima Kunjungan Staf Kementerian Pertahanan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Dawan Lantamal) V  Kolonel Marinir CTO Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., menerima kunjungan kehormatan  Tim FGD (Forum Group Discussion) Balitbang Kementerian Pertahanan RI di Lobby  Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal V Jl. Laksda M. Nasir no.56 Tanjung Perak Surabaya, Senin (9/7).

Dalam menerima kunjungan tersebut, Wadan Lantamal V didampingi oleh Asrena Danlantamal V, Asintel Danlantamal V, Asops Danlantamal V, Asper Danlantamal V dan Aslog Danlantamal V. Sedangkan tim FGD Kemhan terdiri DR. Ernalem Bangun, M.A., Letkol Laut (KH) Ir. Bagus Puji Wahyono, Moh. Ibnu Holdun, S.Ag., M.M., dan PNS Buddy Hendrarso.

Wadan Lantamal V pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat datang di Mako Lantamal V kepada tim FGD Kemhan. “Selamat datang di Mako Lantamal V kepada tim FGD Kemhan dan ijinkan saya selaku Wadan Lantamal V menyampaikan permohonan maaf dari Komandan Lantamal V karena kesibukan beliau tidak bisa hadir ditengah-tengah kita semua,” ujar Wadan Lantamal V.

Sedangkan DR. Ernalem Bangun, M.A., selaku Katim FGD Kemhan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komandan Lantamal V melalui Wadan Lantamal V yang telah menerimanya dengan baik.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Komandan Lantamal V yang telah menerimanya dengan baik. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan undangan dalam acara Diskusi FGD yang akan dilaksanakan besok pagi jam 09.00 dan akan dihadiri oleh  Asisten II Pemprov Jatim Bidang Ekbang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindag,  Dinas Penanaman Modal, Bea dan Cukai, Kadin Surabaya, Imigrasi Kelas I Surabaya,  Asops Danlantamal V dan PTP (Pelaksana Tugas Pokok) Kemhan  Wil Jatim."paparnya. (arf)

Read More

Lagi, KPK Panggil Politisi PKB Abdul Malik Haramain

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR, Abdul Malik Haramain , Senin (9/7/2018).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan menjadi langkah-langkah dalam isu-isu pembangunan e-KTP.

Selain itu, penyidik ​​KPK juga akan mengkaji biro perencanaan Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Tumenggung, Sistem Kasubag dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri Endah Lestari, Staf PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto.

"Yang disebut-sebut akan difoto sebagai tersangka untuk MN (Markus Nari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Abdul Malik pernah disebut oleh jaksa menerima 4.000 dolar AS dalam dua tahap. Pemberian dilakukan di ruang di Gedung DPR. Dalam kasus ini, Markus memisahkan memperkaya beberapa perusahaan yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembentukan anggaran untuk pengembangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun. Pendirian uang yang diberikan kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus hari di kasus e-KTP .

Markus menggunakan uang untuk Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai akibatnya, Markus telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

Markus Nari juga sebelumnya telah berstatus tersangka dalam proses perkenalan hukum kasus korupsi e-KTP. Markus Nari memutuskan secara lisan melakukan pekerjaan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau perusahaan dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013, pada Kementerian Dalam Negeri, yang merugikan keuangan negara.

KPK menyangkakan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Kodiklatal Buka Kursus Applied Approach

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Guna meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik (Gadik) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal), membuka Kursus Applied Approach (AA) Gelombang I Tahun 2018 yang dibuka langsung oleh Koor Gumil Kodiklatal Kolonel Laut (T) Ir. Eko Gajah Seno, di Aula Gedung Krakatau Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal.

Kursus yang akan berlangsung selama dua minggu dan diperuntukan bagi perwira tersebut, diikuti 25 orang peserta berpangkat Perwira Pertama (Pama) hingga Perwira Menengah (Pamen) dari berbagai Komando utama (Kotama) TNI AL wilayah timur dengan menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kepala Kelompok Tenaga Pendidik (Kapokgadik) Kodiklatal Kolonel Laut (E) Totok Subali, S.T., M.A.P dalam amanat yang dibacakan Koor Gumil menyampaikan, bahwa kursus Applied Approach dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas serta ketrampilan tenaga pendidik dalam menyusun rancangan pembelajaran dan bahan ajar terhadap mata ajaran yang diemban serta memiliki ketrampilan sebagai fasilitator serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan kompeten sesuai bidangnya.

Lebih lanjut disampaikan untuk mencapai tuntutan tugas tersebut sebagai tenaga pendidik haruslah personel yang benar-benar kualified baik ditinjau dari profesionalitas, moral dan mental, sehingga diharapkan peserta kursus benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan TNI AL.

Di akhir amanat, ada beberapa penekanan yang disampaiakan antara lain manfaatkan waktu yang singkat ini dengan belajar sebaik-baiknya, ikuti semua maeri yang diberikan dengan pemahaman yang utuh agar nanti mapu menjadi instruktur yang benarbenar kompeten di bidangnya, patuhilah segala peraturan yang ditetapkan di lembaga pendidikan ini, agr berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang optimal, optimalkan segala kemampuan , budayakan bekerka keras dan berfikir cerdas dan laksanakan semuan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab sebagai bekal dalam penugasan yang akan datang. (arf)

Read More

Giliran Orang Dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dicegah KPK Berpergian Ke Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Fenny Steffy Burase yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Fenny merupakan saksi yang keterangannya terkait aliran dana ke Irwandi perlu diklarifikasi.

Selain itu, Fenny juga dibutuhkan keterangannya terkait sejumlah pertemuannya dengan Irwandi. Baca juga: KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh

"Perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," kata Febri, Senin (9/7/2018).

Selain Fenny, KPK juga mencegah 3 orang saksi lain yaitu, Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri. Nizarli merupakan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh dan Rizal Aswandi sebagai mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Keempatnya dicegah untuk dimintai klarifikasi mengenai aliran dana dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Pencegahan berlaku selama 6 bulan sejak 6 Juli 2018.

"Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan DOKA," kata Febri.

Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; dan 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018) pekan lalu.

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta.

Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun.

Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (rio)

Read More

173 Prajurit TNI AL Ikuti Latopshantai TA 2018 di Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 173 Prajurit TNI AL dari beberapa Satuan Kerja Komando Utama TNI AL mengikuti Latihan Operasi Pertahanan Pantai (Opshantai) TA 2018 di Pusat Latihan Elektronika dan Kendali Senjata (Puslatlekdalsen) Kesatrian Bumimoro Komando Pembinaan Dokhterin Pendidikan dan latihahn TNI Angkatan laut (Kodiklatal). Latihan yang akan berlangsung hingga 13 Juli tersebut dibuka langung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Senin, (9/7)

Adapun Kotama TNI AL yang terlibat dalam Latopshantai TA 2018 tersebut adalah Kodiklatal, Koarmada I, Koarmada II Kormar Puspenerbal, lantamal III Jakarta, lantamal VII Kupang, Lantamal IX Ambon dan Lantamal XI Ambon. Dari jumlah 173 peserta latihan tersebut terdiri pelaku, tim Evaluasi, peninjau, Penilai, penyelenggara dan pendukung.

Kepala Staf Angkatan Laut  Laksamana  TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. dalam amanat yang dibacakan Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP), TNI memiliki tujuh operasi gabungan dimana empat diantaranya merupakan domain TNI Angkatan Laut, yaitu operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi dan operasi pertahanan pantai.

Adapun Operasi Pertahanan Pantai (Ops Hantai) ini dilaksanakan di bawah Komando Tugas Gabungan Operasi Pertahanan Pantai (Kogasgabhantai) yang terdiri dari TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan inti dengan melibatkan komponen TNI Angkatan Darat dan komponen TNI Angkatan Udara. Sebagai kekuatan inti, prajurit matra laut dituntut untuk mampu melaksanakan operasi ini secara profesional.  Profesionalisme seorang prajurit tentunya tidak akan pernah tercapai tanpa adanya latihan yang rutin dan terukur.

Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu program prioritas Kepala Staf TNI Angkatan Laut yaitu penajaman pendidikan dan latihan. Diharapkan penyelenggaraan latihan ini dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Selain itu dari pelaksanaan ini dapat menimbulkan inovasi–inovasi baru dari pihak penyelenggara maupun peserta latihan agar tercipta suasana latihan yang harmonis dan tidak monoton serta manfaatkan fasilitas teknologi dan sarana prasarana secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa suatu operasi gabungan yang melibatkan berbagai angkatan, diperlukan adanya mekanisme yang baik dalam pembagian tugas. Hal ini perlu mendapatkan pelatihan tersendiri mengingat pada pelaksanaan sebenarnya diperlukan sinergi dan interoperabilitas agar mampu mencapai tugas pokok yang diberikan oleh komando atas.

Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profe-sionalisme prajurit TNI Angkatan Laut di bidang operasi pertahanan pantai, menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta menguji doktrin dalam pelaksanaan operasi keamanan laut.

Melalui latihan ini diharapkan kemampuan dan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut akan meningkat sehingga dapat mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung negara sebagai poros maritim dunia. (arf)

Read More